BAB I I PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB I I PROFIL SANITASI SAAT INI 2.1

Gambaran Wilayah Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak pada 503’1,2”- 5045’9,007” Lintang Utara

dan 95055’43,6” - 94059’50,13” Bujur Timur. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Aceh Besar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara

:

berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh;

Sebelah Selatan

:

berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya;

Sebelah Timur

:

Berbatasan dengan Kabupaten Pidie; dan

Sebelah Barat

:

Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah seluas 290.350,73 Ha. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Secara administratif Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan. Keberadaan Kabupaten Aceh Besar sebagai pintu gerbang utama telah ditunjang sarana transportasi yang cukup memadai seperti: Jalan Nasional Arteri Primer Banda Aceh – Medan serta Jalan Kolektor Primer Banda Aceh – Meulaboh. Disamping itu, ditunjang pula prasarana transportasi Bandar Udara Internasional Iskandar Muda di Blang Bintang, Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya. Disisi lain Kabupaten Aceh Besar berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh, yang menyebabkan Kabupaten Aceh Besar sebagai penyangga dari Kota Banda Aceh, diantaranya dalam kebutuhan perumahan. Sejalan dengan potensi letak dan posisi Kabupaten Aceh Besar yang demikian strategis, menjadikan Kabupaten Aceh Besar berpeluang tumbuh dan berkembang cepat. Lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel 2.1, dan Gambar 2.1. Tabel 2.1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar Luas Wilayah Administrasi Terbangun Jumlah Nama Kecamatan (%) terhadap (%) terhadap Kelurahan/desa (Ha) total (Ha) Luas administrasi administrasi Baitussalam 13 2.084,17 0,72% 1.174,23 56,34% Blang Bintang 26 4.175,51 1,44% 641,02 15,35% Darul Imarah 32 2.434,69 0,84% 1.329,98 54,63% Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-1

Luas Wilayah Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan/desa

Darul Kamal 14 Darussalam 29 Indrapuri 52 Ingin Jaya 50 Kota Jantho 13 Krueng Barona Jaya 12 Kuta Baro 47 Kuta Cot Glie 32 Kuta Malaka 15 Lembah Seulawah 12 Leupung 6 Lhoknga 28 Lhoong 28 Mesjid Raya 13 Montasik 39 Peukan Bada 26 Seulimeum 47 Simpang Tiga 18 Suka Makmur 35 Pulo Aceh 17 Total 604 Sumber: RTRW Aceh Besar 2013

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

Administrasi Terbangun (%) terhadap (%) terhadap (Ha) total (Ha) Luas administrasi administrasi 2.304,93 0,79% 292,61 12,70% 3.843,05 1,32% 1.387,21 36,10% 19.703,87 6,79% 905,89 4,60% 2.433,51 0,84% 979,01 40,23% 59.300,16 20,42% 2.369,21 4,00% 696,13 0,24% 388,45 55,80% 6.107,06 2,10% 1.009,55 16,53% 33.225,43 11,44% 299,83 0,90% 2.281,66 0,79% 326,73 14,32% 31.960,06 11,01% 1.526,04 4,77% 16.915,40 5,83% 125,58 0,74% 8.794,62 3,03% 728,33 8,28% 14.902,67 5,13% 525,51 3,53% 12.993,32 4,48% 1.198,87 9,23% 5.973,33 2,06% 450,37 7,54% 3.625,04 1,25% 573,05 15,81% 40.435,45 13,93% 907,55 2,24% 2.759,80 0,95% 245,52 8,90% 4.345,31 1,50% 567,46 13,06% 9.055,56 3,12% 163,36 1,80% 290.350,75 100,00% 18.115,36

II-2

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar (Pada Ukuran A1)

Panjang pantai wilayah Kabupaten Aceh Besar pasca tsunami berdasarkan pada Peta Dasar Bakosurtanal Kabupaten Aceh Besar adalah 292,16 km. Pada wilayah perairan Kabupaten Aceh Besar terdapat kawasan lindung laut berupa Taman Wisata Laut Lhoknga seluas ± 14,06 ha. Kawasan pesisir, perairan dan pulau yang harus dilindungi selain taman laut adalah kawasan mangrove (bakau) di Kecamatan Lembah Seulawah, Baitussalam, Mesjid Raya, Peukan Bada, Pulo Aceh, Lhoknga, Leupung dan Lhoong seluruhnya seluas 253 Ha. Pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar yang berpotensi untuk kegiatan perikanan laut, diantaranya pulau-pulau yang berpenghuni (ada penduduk). Pulaupulau tersebut adalah: 

Pulau Breuh (Kec. Pulo Aceh);



Pulau Nasi (Kec. Pulo Aceh);



Pulau Teunom (Kec. Pulo Aceh);



Pulau Bunta (Kec. Peukan Bada).


II-3

Dominasi pekerjaan penduduk pada pulau-pulau kecil tersebut di atas adalah nelayan. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, jumlah keseluruhan pulau yang ada di Kabupaten Aceh Besar adalah 37 pulau. 2.1.1. Kondisi Fisik A.

Ketinggian Kondisi ketinggian Kabupaten Aceh Besar dapat diklasifikasikan pada beberapa kelas

antara 0 – 800 meter dpl hingga > 800 meter dpl. Berdasarkan kelas ketinggian tersebut terlihat didominasi oleh ketinggian 200 – 400 meter dpl atau sebesar 20,67% dari total luas wilayah kabupaten. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.2. Tabel 2.2 Kondisi Ketinggian Kabupaten Aceh Besar No Klasifikasi Ketinggian (m dpl) Luas (Ha) 1 0 – 50 58.065,75 2 50 – 100 31.949,42 3 100 – 200 43.223,79 4 200 – 400 60.021,12 5 400 – 800 54.965,55 6 > 800 42.125,10 Jumlah 290.350,73 Sumber: RTRW Aceh Besar 2013 B.

Persentase (%) 20,00 11,00 14,89 20,67 18,93 14,51 100,00

Topografi Kabupaten Aceh Besar memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan

yaitu : < 2%, 2-8%, 9-15%, 16-25%, 26-40%, 41-60% dan >60%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, tampak didominasi oleh lahan berkelerengan >60% dengan luasan yang mencapai 118.520,71 Ha atau sebesar 40,82% dari total luas wilayah kabupaten. Tabel 2.3 Kondisi Kelerengan Kabupaten Aceh Besar No. Klasifikasi Kelerengan Luas (Ha) 1 < 2% 30.103,15 2 2 – 8% 3.957,47 3 9 – 15% 13.362,51 4 16 – 25% 17.485,60 5 26 – 40% 4.205,81 6 41 – 60% 102.715,42 7 > 60% 118.520,71 Jumlah 290.350,73 Sumber: RTRW Aceh Besar 2013 Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

Persentase (%) 10,37 1,36 4,60 6,02 1,45 35,38 40,82 100,00

II-4

C.

Geologi Indonesia terletak diantara pertemuan 4 lempeng bumi besar, yaitu: Lempeng Hindia

dan Australia, Lempeng Eurasia, serta Lempeng Pacific. Lempeng Hindia dan Australia bergerak ke utara menumbuk Lempeng Eurasia dengan kecepatan 50 – 70 mm/ tahun. Lempeng Eurasia bergerak sangat lambat ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm/tahun. Zona tumbukan dua lempeng ini adalah di sepanjang palung laut Sumatra – Jawa – Bali – Lombok. Lempeng Pasific bergerak dengan kecepatan 120 mm/ tahun kearah barat-barat daya menabrak tepian utara dari Pulau Papua New Guinea – Irian Jaya, dan terus ke arah barat sampai ke daerah tepian timur Sulawesi. Pulau Sumatera merupakan bagian tepi barat daya-selatan dari lempeng benua Eurasia yang berinteraksi dengan lempeng Samudera Hindia-Australia. Gerakan lempeng tersebut telah menghasilkan bentuk-bentuk gabungan penunjaman (subduction) dan sesar mendatar dekstral. Berdasarkan struktur geologi Sumatera, daerah bagian barat mulai dari daerah sekitar Teluk Semangka (Lampung) sepanjang Pegunungan Bukit Barisan ke arah Barat Laut dan Utara sampai ke Aceh, merupakan daerah labil atau rawan gempa dan di duga dapat menimbulkan gempa-gempa tektonik yang cukup membahayakan. Pada jalur tersebut dijumpai banyak patahan-patahan. Salah satu diantaranya yang dapat dilihat di Kabupaten Aceh Besar adalah patahan turun (slenk) lembah Krueng Aceh, yang secara fisik (struktural), menandakan bahwa wilayah ini mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa. Struktur geologi ini berkelanjutan ke dasar laut dan di ujung yang lain terlihat sampai ke Kota Jantho. Berdasarkan struktur geologi, bahan induk tanah di wilayah kabupaten Aceh Besar cukup bervariasi, mulai dari yang bersifat masam sampai basa. Bahan induk tersebut terdiri dari bahan endapan, batuan sedimen, batu kapur, batu vulkanis (gunung api), bahan metamorf (malihan) dan batuan beku dalam (intrusi). Menurut umurnya, batuan-batuan tersebut terbentuk pada zaman Pra-tersier, Tersier dan zaman Kuarter. D.

Fisiografi/Geomorfologi Geomorfologi di Kabupaten Aceh Besar cukup bervariasi, hal ini terlihat dari bentuk

permukaan wilayah ini yang meliputi datar hingga bergunung. Kondisi wilayah ini didominasi oleh wilayah berbukit dan bergunung.


II-5

E.

Bathimetri Bathimetri menunjukkan tingkat kedalaman perairan laut. Batimetri di wilayah

Kabupaten Aceh Besar memiliki kedalaman mencapai 1.000 – 1.500 meter di sebelah barat yaitu pada Samudera Hindia, dan maksimum kedalaman 1.000 meter di perairan sebelah timur yaitu Selat Malaka. F.

Jenis Tanah Terdapat 8 jenis tanah di Aceh Besar, yaitu : (1) Aluvial, (2) Andosol, (3) Komplek

Podsolik Coklat, Podsol, dan Litosol, (4) Komplek PMK dan Litosol, (5) Komplek Renzina dan Litosol, (6) Latosol, (7) Podsolik Merah Kuning (PMK), dan (8) Regosol. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 1.8. G.

Hidrologi Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Aceh Besar relatif cukup memadai,

dimana terdapat sejumlah aliran sungai. Beberapa daerah aliran sungai berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah di Indonesia. Salah satu sungai yang relatif memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar adalah Krueng Aceh, dengan debit air rata-rata per tahun 30,86 m³/detik. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh ini ± 172.328,07 Ha, dimana bahagian DAS ini terdapat anak-anak sungai, diantaranya Krueng Jreu, Krueng Indrapuri, Krueng Pangoh dan Krueng Seulimeum. Anak-anak sungai tersebut mengalirkan kelebihan air hujan ke Krueng Aceh yang hulunya berasal dari pegunungan Bukit Barisan. Hanya Krueng Seulimeum yang hulunya berasal dari Gunung Seulawah. 1. Wilayah Sungai Arah dan pola aliran sungai yang terdapat dan melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas 2 pola utama, yaitu: - Sungai-sungai yang mengalir ke Samudera Hindia atau ke arah barat; - Sungai-sungai yang mengalir ke Selat Malaka atau ke arah timur. Beberapa Daerah Aliran Sungai dikelompokkan menjadi satu Wilayah Sungai berdasarkan wilayah strategis nasional dan lintas kabupaten. Pengelompokan ini didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah di Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah di Indonesia, Kabupaten Aceh Besar terdapat 2 (dua) wilayah sungai yang masuk dalam kewenangan nasional


II-6

yaitu Wilayah Sungai Aceh – Meureudu dan Wilayah Sungai Teunom – Lambeuso. Pembagian Wilayah Sungai yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar, meliputi: 1) Wilayah Sungai Aceh – Meureudu seluas 274.858,70 Ha, terdiri atas: a. DAS Krueng Aceh seluas 172.328,07 Ha, meliputi Kecamatan Kota Jantho, Lembah Seulawah, Seulimeum, Kuta Cotglie, Indrapuri, Montasik, Kuta Malaka, Sukamakmur, Blang Bintang, Peukan Bada, Simpang Tiga, Darul Kamal, Darul Imarah, Ingin Jaya, Kuta Baro, sebagian Kecamatan Krueng Barona Jaya dan sebagian Kecamatan Baitussalam; b. DAS Krueng Batee seluas 4.216,31 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah; c. DAS Krueng Laweueng seluas 2.007,38 Ha, meliputi sebagian Kecamatan lembah Seulawah; d. DAS Krueng Babeue seluas 5.051,20 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Lembah Seulawah dan sebagian Kecamatan Seulimeum; e. DAS Krueng Leungah seluas 4.898,18 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Seulimeum; f. DAS Krueng Lampanah seluas 3.521,77 Ha, meliputi Kecamatan Seulimeum; g. DAS Krueng Ie Masin seluas 3236,09 Ha, meliputi Kecamatan Seulimeum; h. DAS Krueng Areu seluas 11.576,86 Ha, meliputi Kecamatan Seulimeum dan sebagian Kecamatan Mesjid Raya i. DAS Krueng Lambok seluas 3.821,35 Ha, meliputi Kecamatan Mesjid Raya dan sebagian Kecamatan Seulimeum; j. DAS Krueng Raya seluas 10.090,18 Ha, meliputi Kecamatan Mesjid Raya, Seulimeum dan Kecamatan Indrapuri; k. DAS Krueng Sibayang seluas 9.777,14 Ha, meliputi Kecamatan Baitussalam, Darussalam, sebagian Kecamatan Kuta Baro dan Kecamatan Krueng Barona Jaya; l. DAS Krueng Pincung seluas 11.058,98 Ha, meliputi Kecamatan Lhoknga, Sebagian Kecamatan Peukan Bada dan Kecamatan Leupung; m. DAS Krueng Geupe seluas 18.106,04 Ha meliputi Kecamatan Leupung dan sebagian Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Lhoong; n. DAS Krueng Lamih seluas 2.808,23 Ha, meliputi Kecamatan Lhoong; o. DAS Krueng Seulenggoh seluas 17,60 Ha, meliputi Kecamatan Lembah Seulawah; p. DAS Krueng Baro seluas 3.287,60 Ha, meliputi Kecamatan Kota Jantho; q. DAS Krueng Reundrah seluas 3.076,87 Ha, meliputi Kecamatan Pulo Aceh; r. DAS Krueng Teunom seluas 461,61 Ha, meliputi Kecamatan Pulo Aceh; s. DAS Krueng Same seluas 2.735,16 Ha meliputi Kecamatan Pulo Aceh;dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-7

t. DAS Krueng Sotoy seluas 2.782,08 Ha, meliputi Kecamatan Pulo Aceh. 2) Wilayah Sungai Teunom-Lambeuso seluas 15.492,07 Ha, terdiri atas : a. DAS Krueng Teunom seluas 4.573,69 Ha meliputi Kecamatan Kota Jantho; b. DAS Krueng Geunteut seluas 2.173,87 Ha meliputi Kecamatan Lhoong; c. DAS Krueng Bentaro seluas 7.294,77 Ha, meliputi Kecamatan Lhoong; d. DAS Krueng Tunong seluas 422,64 Ha, meliputi Kecamatan Lhoong; dan e. DAS Krueng Lambeuso seluas 1.027,11 Ha, meliputi Kecamatan Kuta Cot Glie dan Kecamatan Kota Jantho. H.

Cekungan Air Tanah (CAT) Berdasarkan Peta Hidrogeologi Indonesia dapat diidentifikasikan jenis litologi batuan

(lithological rock types) serta potensi dan prospek air tanah (groundwater potential and prospects). Pada Peta Hidrogeologi Indonesia ditunjukkan adanya indikasi sesar/patahan yang relatif memanjang mengikuti pola pegunungan yang ada di wilayah Aceh (relatif berarah barat laut – tenggara). Terkait dengan aspek hidrogeologi di atas, selanjutnya dikemukakan juga mengenai cekungan air tanah (CAT) yang ada di wilayah Aceh Besar. Dengan mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat diidentifikasikan ada 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh Besar dengan luasan mencapai sekitar 125.200 Ha, yaitu jumlah Imbuhan Air Tanah bebas sebesar 375

juta

m3/tahun dan jumlah Air Tertekan sebesar 72 juta m3/tahun. I.

Curah Hujan Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2013 yaitu mencapai 283,3 mm

dengan jumlah hari hujan 16 hari. Untuk lebih jelasnya mengenai curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 – 2013 Curah Hujan (millimeter) Hari Hujan Bulan 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Januari 149,4 152,5 91,7 283,3 12 15 9 16 Februari 112,9 82,3 78,4 136,1 9 14 11 15 Maret 105,4 223,5 99,5 89,7 16 17 10 8 April 219,5 142,3 78,6 106,2 16 13 9 12 Mei 53,5 58,8 98,4 131,1 8 11 15 13 Juni 190,1 19,8 41,0 167,2 17 5 5 13 Juli 89,1 55,6 28,0 83,8 19 8 9 9 Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-8

Curah Hujan (millimeter) 2010 2011 2012 2013 Agustus 73,5 68,1 38,0 40,4 September 75,6 136,8 77,6 164,6 Oktober 116,5 41,8 177,2 56,6 November 461,0 164,4 199,1 149,8 Desember 334,0 123,4 150,2 214,8 Sumber : Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2014 Bulan

2.1.2

Potensi Rawan Bencana Alam

A.

Rawan Gempa bumi

2010 12 15 9 25 18

Hari Hujan 2011 2012 7 6 13 6 16 15 12 12 20 18

2013 11 7 11 16 20

Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi dalam bentuk gelombang. Komponen merusak gempa bumi dapat berbentuk getaran dan amblasan. Tingkat daya rusak gempa bumi tergantung dari intensitas gempa bumi, lama kejadian, jarak pusat gempa, kondisi geologi setempat, serta kondisi bangunan setempat. Penyebab terjadinya gempa bumi merupakan proses tektonik akibat pergerakan lempeng bumi, aktivitas sesar dipermukaan bumi, pergerakan geomorfologi secara lokal (tanah longsor), aktivitas gunung api, dan ledakan nuklir. Gempa Bumi adalah akibat dari lepasnya energi secara tiba-tiba dalam kerak bumi yang menimbulkan gelombang seismik. Klasifikasi potensi gempa bumi menurut Mangnitudo (skala richter) di Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut: • 0,3 – 0,4 : Kecamatan Leupung dan Kecamatan Lhoong. • 0,4 – 0,5 : Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Seulimeum, dan Kecamatan Seulawah. • 0,5 – 0,6 : Seluruh kecamatan. B.

Tsunami Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang disebabkan oleh pergeseran

badan air dalam volume yang amat besar, misalnya lautan. Istilah Tsunami berasal dari Bahasa Jepang yang bisa diartikan sebagai "ombak besar di pelabuhan”. Kejadian tsunami di Aceh pernah terjadi tahun 1797, 1891,1907 dan 2004. Kejadian tsunami 26 Desember 2004 meliputi kawasan pesisir radius 5 km dari garis pantai dengan ketinggian di bawah 50 meter dari permukaan laut Gempa ini berkekuatan 9,3 skala Richter. Wilayah yang cukup luas rawan gelombang pasang adalah Kecamatan Peukan Bada, Baitussalam, Mesjid Raya, Lhoknga, Pulo Aceh, Lhoong dan Leupung.


II-9

C.

Gunung Api Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan

istilah “erupsi”. Setiap gunung api memiliki karakteristik erupsi yang berbeda-beda dan berpotensi sebagai ancaman serta memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau dari jenis muntahan atau material yang dihasilkannya. Ada 1 (satu) gunung api aktif tipe A di Aceh Besar, yakni Gunung Seulawah Agam di Aceh Besar. Klasifikasi lahar dan abu di Kabupaten Aceh Besar berada di kecamatan: • Hazard Zone 1: Kecamatan Seulimun dan Kecamatan Lembah Seulawah. • Hazard Zone 2: Kecamatan Seulimun dan Kecamatan Lembah Seulawah. • Hazard Zone 3: Kecamatan Seulimun dan Kecamatan Lembah Seulawah. D.

Tanah Longsor / Gerakan Tanah Tanah Longsor adalah fenomena geologis yaitu pergerakan tanah, misalnya jatuhnya

bebatuan, aliran reruntuhan, yang bisa terjadi di lepas pantai, pinggir pantai dan di daratan. Walaupun penyebab utama tanah longsor adalah gravitasi, ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap stabilitas lereng. Secara khusus, faktor-faktor pre-conditional membangun kondisi sub-permukaan khusus yang menyebabkan areal/lereng tersebut menjadii rawan, sedangkan tanah longsor yang sebenarnya sering membutuhkan pemicu (misalnya hujan lebat atau gempa bumi) sebelum terjadi longsor. Klasifikasi gerakan tanah di Kabupaten Aceh Besar antara lain: • Rendah : semua kecamatan kecuali Kecamatan Peukan Bada. • Menengah: semua kecamatan kecuali Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Kr. Barona Jaya. • Tinggi : Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Leupung, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Indrapuri, dan Kecamatan Kuta Cot Glie. E.

Rawan Banjir Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Peristiwa banjir timbul jika air

menggenangi daratan yang biasanya kering. Banjir pada umumnya disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya sebagai akibat curah hujan yang tinggi. Air yang tergenang berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Klasifikasi banjir untuk Aceh Besar berada pada Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Kuta Baro, dan Kecamatan Darussalam. Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-10

F.

Abrasi Abrasi merupakan jenis bencana yang disebabkan oleh arus atau gelombang yang

mengganggu angkutan sedimen. Peristiwa abrasi dapat ditemui di tepi pantai dan di tepi sungai. Dalam 10 tahun terakhir ini, di pantai Barat-Selatan Aceh telah terjadi abrasi pantai di Kabupaten Aceh Besar. Selain abrasi pantai, Aceh juga mencatat beberapa kejadian abrasi sungai. Abrasi sungai ditandai dengan runtuhnya tebing sungai akibat gerusan aliran sungai. Abrasi sungai yang pernah dilaporkan terjadi di Aceh Besar (Krueng Aceh). G.

Angin Puting Beliung Puting Beliung adalah angin kencang dan berbahaya yang bergerak melingkar hingga

menyentuh permukaan bumi dan awan cumulonimbus atau, dalam sedikit kasus, awan cumulus. Klasifikasi angin puting beliung yang ada di Kecamatan Aceh Besar meliputi: • Bahaya Rendah: Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Imarah, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, dan Kecamatan Montasik. • Bahaya Menengah: Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Montasik dan Kecamatan Indrapuri. • Bahaya Tinggi: Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Montasik, Kecamatan Indra Puri, Kecamatan Peukan Bada, dan Kecamatan Lhoknga. H.

Kekeringan Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang

berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Klasifikasi kekeringan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, meliputi: • Rendah: Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Pekan Bada, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Krueng Barona Jaya. • Menengah: Semua kecamatan.


II-11

2.1.4

Penggunaan Lahan Kondisi lahan eksisting Kabupaten Aceh Besar didominasi oleh hutan lahan kering

sekunder seluas 82.843,21 hektar (28,53%). Selain itu kabupaten Aceh Besar juga dikelilingi oleh pertanian lahan kering dan savana yang masing-masing seluas 40.165,63 hektar (13,83%) dan 54.778,43 hektar (18,87%). Permukiman yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar hanya seluas 9.806,14 hektar, hanya sekitar 3,38% dari luas keseluruhan kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.2 Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Berdasarkan Digitasi Spot 5 Luas Penggunaan No. Penggunaan Lahan (%) Lahan (Ha) 1. Hutan Primer 15.282,15 5,26 2. Hutan Lahan Kering Sekunder 82.843,21 28,53 3. Hutan Mangrove Sekunder 2,43 0,00 4. Hutan Tanaman 381,42 0,13 5. Pertanian Lahan Basah 22.094,01 7,61 6. Pertanian Lahan Kering 40.165,63 13,83 7. Tambak 1.321,15 0,46 8. Pertambangan 146,27 0,05 9. Savana 54.778,43 18,87 10. Semak/Belukar 61.146,79 21,06 11. Permukiman 9.806,14 3,38 12. Tanah Terbuka/kosong 1.233,39 0,42 13. Bandara 110,13 0,04 14. Sungai 1.039,58 0,36 Jumlah 290.350,73 100,00 Sumber: Materi Teknis RTRW Aceh Besar, 2014


II-12

Gambar 2.2 Peta Penggunaan Lahan Kab. Aceh Besar (Peta Pada ukuran A1)

2.1.3

Kondisi Kependudukan Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2014 mencapai 391.116 jiwa

yang terdiri dari penduduk diwilayah pedesaan lebih dominan dibanding penduduk diwilayah perkotaan. Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, maka kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 54.500 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Pulo Aceh yaitu sebanyak 4.572 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :


II-13

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan Proyeksi Penduduk 5 (lima) Tahun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014

Nama Kecamatan

Wilayah Perkotaan Tahun n n+1 n+5 Baitussalam 8.224 8.490 9.343 Blang Bintang Darul Imarah 42.067 43.430 47.790 Darul Kamal Darussalam 11.284 11.650 12.819 Indrapuri Ingin Jaya 10.101 10.428 11.475 Kota Jantho 4.361 4.502 4.954 Krueng Barona Jaya 13.484 13.921 15.318 Kuta Baro 1.527 1.576 1.735 Kuta Cot Glie Kuta Malaka Lembah Seulawah Leupung Lhoknga 1.167 1.205 1.326 Lhoong 655 676 744 Mesjid Raya 2.178 2.249 2.475 Montasik Peukan Bada 10.279 10.613 11.682 Seulimeum 3.003 3.101 3.413 Simpang Tiga Suka Makmur 624 644 709 Pulo Aceh Total 108.954 112.486 123.783

Jumlah Penduduk (orang) Wilayah Perdesaan Tahun n n+1 n+5 n 15.627 21.980 13.756 14.202 12.199 10.734 10.734 11.083 14.124 54.500 12.433 12.836 8.512 7.493 7.736 7.493 12.821 11.286 11.652 22.570 24.301 21.391 21.391 22.084 21.920 29.396 19.295 19.920 6.144 5.408 5.583 9.769 2.584 15.759 2.275 2.349 26.258 24.641 23.114 23.863 15.183 13.365 13.365 13.798 7.170 6.311 6.515 6.311 13.816 12.162 12.162 12.556 3.628 3.194 3.297 3.194 16.705 14.705 15.181 15.872 10.341 10.128 9.099 9.395 24.090 23.375 21.197 21.886 22.282 19.606 19.606 20.243 10.370 19.404 9.125 9.422 23.528 23.706 20.703 21.376 6.964 6.128 6.327 6.128 16.403 15.057 14.433 14.902 5.199 4.575 4.724 4.575 281.788 290.929 320.172 391.116

Total Tahun n+1 22.692 11.083 56.266 7.736 23.301 22.084 30.348 10.086 16.270 25.439 13.798 6.515 12.556 3.297 15.872 10.457 24.135 20.243 20.035 24.476 6.327 15.546 4.724 403.287

n+5 25.779 12.594 63.920 8.788 26.471 25.088 34.477 11.458 18.483 28.900 15.675 7.402 14.264 3.746 16.386 11.883 27.426 23.004 22.767 27.814 7.190 17.666 5.368 456.549

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, tahun 2014 Proyeksi penduduk untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan pertumbuhan penduduk ratarata 3,25% pada tahun 2014 adalah 456.549 jiwa. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk, jumlah penduduk lima tahun kedepan di Kecamatan Darul Imarah yaitu sebesar 59.684 jiwa. Proyeksi kepala keluarga di Kabupaten Aceh Besar untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel 2.6. Pada tahun 2014 jumlah kepala keluarga adalah 109.296 KK, setelah diproyeksikan, pada tahun 2020 jumlah Kepala Keluarga diperkirakan menjadi 128.133 KK.


II-14

Tabel 2.7 Jumlah dan Proyeksi Kepala Keluarga (KK) 5 (lima) Tahun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Jumlah Kepala Keluarga Nama Kecamatan

Baitussalam Blang Bintang Darul Imarah Darul Kamal Darussalam Indrapuri Ingin Jaya Kota Jantho Krueng Barona Jaya Kuta Baro Kuta Cot Glie Kuta Malaka Lembah Seulawah Leupung Lhoknga Lhoong Mesjid Raya Montasik Peukan Bada Seulimeum Simpang Tiga Suka Makmur Pulo Aceh Total

Wilayah Perkotaan Tahun n n+1 n+5 4.479 4.624 5.253 12.787 13.201 14.997 3.072 3.172 3.603 2.566 2.649 3.010 1.106 1.142 1.297 3.667 3.786 4.301 379 391 445 348 359 408 309 319 363 595 614 698 2.881 2.975 3.380 809 835 949 159 164 187 33.157 34.232 38.890

Wilayah Perdesaan Tahun n n+1 n+5 2.393 2.471 2.807 2.909 3.004 3.413 3.292 3.399 3.861 2.091 2.159 2.452 3.057 3.156 3.585 5.931 6.123 6.956 5.128 5.294 6.014 1.482 1.530 1.738 608 628 713 6.312 6.517 7.403 3.472 3.584 4.072 1.671 1.725 1.960 3.301 3.408 3.872 999 1.031 1.172 4.352 4.352 4.493 2.763 2.853 3.242 5.481 5.659 6.431 5.259 5.430 6.170 2.700 2.788 3.168 5.539 5.719 6.499 1.848 1.908 2.168 4.012 4.142 4.707 1.479 1.527 1.735 76.079 78.406 88.631

n 6.872 2.909 16.079 2.091 6.129 5.931 7.694 2.588 4.275 6.691 3.472 1.671 3.301 999 4.700 3.072 6.076 5.259 5.581 6.348 1.848 4.171 1.479 109.236

Total Tahun n+1 7.095 3.004 16.600 2.159 6.328 6.123 7.943 2.672 4.414 6.908 3.584 1.725 3.408 1.031 4.852 3.172 6.273 5.430 5.762 6.554 1.908 4.307 1.527 112.778

n+5 8.060 3.413 18.858 2.452 7.188 6.956 9.024 3.035 5.014 7.847 4.072 1.960 3.872 1.172 5.512 3.604 7.129 6.170 6.548 7.448 2.168 4.894 1.735 128.133

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, tahun 2014 dan hasil analisis (2015) Gambaran perhitungan proyeksi kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.


II-15

Tabel 2.8 Proyeksi Kepadatan Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Selama 5 (lima) Tahun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014

Nama Kecamatan

Tingkat Pertumbuhan (%) Tahun 2014

Baitussalam Blang Bintang Darul Imarah Darul Kamal Darussalam Indrapuri Ingin Jaya Kota Jantho Krueng Barona Jaya Kuta Baro Kuta Cot Glie Kuta Malaka Lembah Seulawah Leupung Lhoknga Lhoong Mesjid Raya Montasik Peukan Bada Seulimeum Simpang Tiga Suka Makmur Pulo Aceh

3,24% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,24% 3,25% 3,25% 3,24% 3,25% 3,24% 3,26% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,24% 3,24% 3,25% 3,25%

Kepadatan Penduduk (orang/Ha) Tahun n n+1 n+5 19 20 94 17 18 84 41 44 206 26 27 129 16 17 82 24 25 119 30 32 151 4 4 21 41 43 204 24 26 123 45 48 224 19 21 97 8 8 40 25 27 128 22 23 110 19 21 97 19 21 98 44 46 219 34 36 170 26 28 131 25 27 126 27 28 134 28 30 141

Sumber : Hasil Analisis (2015) Untuk jumlah Kepala Keluarga yang Miskin dapat dilihat di tabel 2.9 berikut.


II-16

Tabel 2.9 Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014

Nama Kecamatan Baitussalam Blang Bintang Darul Imarah Darul Kamal Darussalam Indrapuri Ingin Jaya Kota Jantho Krueng Barona Jaya Kuta Baro Kuta Cot Glie Kuta Malaka Lembah Seulawah Leupung Lhoknga Lhoong Mesjid Raya Montasik Peukan Bada Seulimeum Simpang Tiga Suka Makmur Pulo Aceh Total

Jumlah Keluarga Miskin (KK) 455 821 3.745 1.092 2.087 2.269 3.075 1.542 1.099 1.979 1.736 812 1.811 838 1.546 1.087 2.052 1.029 745 3.678 973 2.052 504 37.027

2.1.4 Potensi Ekonomi Wilayah A.

Struktur Perekonomian Kabupaten Struktur perekonomian menunjukkan susunan komposisi atau susunan sektor-sektor

ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014, selama periode 20102013 dapat dikatakan bahwa sepertiga dari PDRB Aceh Besar berasal dari kegiatan sektor primer, yakni sekitar 29,28 sampai dengan 30,62 persen. Sektor ini cenderung terus menurun dari tahun 2010 sebesar 30,62 persen hingga menjadi 29,28 persen pada tahun 2013.


II-17

Sektor sekunder memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk diolah lebih lanjut, yakni terdiri dari sektor industri pengolahan, konstruksi, dan energi berkisar antara 17,97 sampai dengan 19,20 persen.Tahun 2010 mencapai 19,20 persen dan mengalami penurunan hingga mencapai 17,97 persen pada tahun 2013. Kegiatan sektor tersier memfasilitasi pergerakan sektor primer dan sektor sekunder. Selama periode 2010-2013 dapat dikatakan bahwa lebih separuh dari PDRB Aceh Besar berasal dari sektor tersier. Gejala peningkatan terlihat dari tahun ke tahun, pada tahun 2010 sektor tersier mencapai 50,18 persen hingga pada tahun 2013 mencapai lebih 52,75 persen. Dari gambar 2.1 terlihat bahwa selama tahun 2010-2013, kontribusi sektor primer dan skunder yang semakin menurun peran tehadap pembentukan PDRB Aceh Besar, dan diiringi meningkatnya kontribusi sektor tersier, hal ini jelas menggambarkan sedikit transformasi atau pergeseran struktur ekonomi. Tabel 2.10 Perkembangan PDRB Menurut Sektoral Kabupaten Aceh Besar Lapangan Usaha 2010 2011 2012 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan 28,32 27,87 27,39 2. Pertambangan dan Penggalian 2,29 2,24 2,15 3. Industri Pengolahan 2,82 2,84 2,85 4. Listrik dan Air Bersih 0,33 0,34 0,35 5. Kontruksi 16,05 15,60 15,36 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 19,39 20,59 21,52 7. Pengangkutan dan Komunikasi 12,62 12,54 12,52 8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 4,03 3,97 3,89 9. Jasa-jasa 14,14 14,00 13,96 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,0 100,0 100,0 Sumber : BPS, Tahun 2014

2013 27,21 2,08 2,83 0,35 14,79 22,10 13,24 3,92 13,50 100,0

Gambar 2.3 Grafik PDRB Kab. Aceh Besar Menurut Sektor Tahun 2013


II-18

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi Data Badan Pusat Statistik Tahun 2014 menunjukkan pada Tahun 2010 perekonomian Aceh Besar pertumbuhannya mencapai 4,81 persen. Sektor Listrik, Gas & Air Bersih merupakan pertumbuhan terbesar di tahun 2010 yaitu sebesar 9,48 persen dan sektor perdagangan mencapai pertumbuhan sebesar 8,05 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh Besar pada tahun 2010 merupakan laju pertumbuhan tertinggi pada periode 2010-2013. Selanjutnya pada tahun 2011 dan 2012 perekonomian Aceh Besar sedikit melambat, dengan ekspansi sebesar 4,66 persen dan 4,61 persen hingga mencapai 4,44 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2011, Sektor Perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 8,53 persen dan sektor kontruksi sebesar 5,99 persen, serta sektor listrik, gas dan air mengalami pertumbuhan sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,22 persen. Tabel 2.11 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kabupaten Aceh Besar Lapangan Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Kontruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

2010

2011

2012

2013

1,04 1,27 2,28 9,48 6,67 8,05 3,68 6,61 5,95 4,81

2,89 1,77 3,97 4,22 5,99 8,53 2,79 3,70 3,13 4,66

3,95 1,10 5,01 5,41 6,05 6,99 3,57 4,13 2,56 4,61

4,16 1,71 4,57 5,22 3,82 6,93 4,96 5,24 2,62 4,44

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar secara keseluruhan dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Propinsi Aceh. Keadaan perekonomian di Aceh menunjukkan terus terjadinya peningkatan selama empat tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi baik dengan migas maupun tanpa migas masih menunjukkan angka positif sejak tahun 2010-2013. Pada tahun 2013 PDRB ADHK dengan migas tumbuh sebesar 4,18 persen, agak melambat dari dua tahun sebelumnya yang secara berturut-turut tumbuh sebesar 4,84 persen dan 5,14 persen. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang pada tahun 2013 melambat menjadi sebesar 5,36 persen, setelah pada tahun 2011 dan 2012 naik sebesar 5,69 persen dan 6,07 persen. Setelah selama dua tahun perekonomian tumbuh dengan cukup Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-19

cepat, terjadi perlambatan pada tahun 2013 baik dengan maupun tanpa migas. Hal ini erat kaitannya dengan adanya kenaikan harga BBM pada Bulan Juni dan Tarif Dasar Listrik (Secara lebih rinci, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 ini didorong oleh pertumbuhan yang cukup tinggi di sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa-jasa yang tumbuh di atas 6 persen. Sebagai sektorsektor yang memiliki kontribusi lebih dari 10 persen, pertumbuhan di ketiga sektor ini mampu mendorong perekonomian tumbuh cukup baik. Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar Menurut Sektor Migas dan Non Migas

Sektor lainnya yang tumbuh cukup tinggi adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 6,78 persen. Sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbesar hanya mampu tumbuh sebesar 3,26 persen, sedangkan sektor listrik dan sektor pengangkutan dan komunikasi masing-masing tumbuh sebesar 4,69 persen dan 4,68 persen. Sektor yang masih tumbuh negatif seperti tahun-tahun sebelumnya adalah sektor pertambangan dan penggalian yang turun sebesar 1,26 persen. Sekor industri pengolahan juga turun sebesar 3,52 persen, setelah 2 tahun sebelumnya tumbuh positif. Kedua sektor ini tumbuh negatif karena terkait dengan menurunnya produksi migas.


II-20

2.1.6

Kebijakan RTRW 2013-2032

A.

Struktur Ruang

Didalam RTRW Nasional, Kabupaten Aceh Besar termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Di Kabupaten Aceh Besar sendiri membagi sistem pusat kegiatan dalam beberapa kategori sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, yaitu sebagai berikut : a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di Kota Jantho, yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Besar sehingga diprediksi akan melayani keseluruhan pusat-pusat pelayanan lainnya di Kabupaten Aceh Besar khususnya untuk pelayanan pemerintahan. b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Kabupaten Aceh Besar menetapkan PKLp adalah Kecamatan Kuta Malaka dengan ibukota Kecamatan Samahani. c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), di wilayah Kabupaten Aceh Besar ditetapkan di : • PPK Lhoknga di Kecamatan Lhoknga; • PPK Lambaro Angan di Kecamatan Darussalam; • PPK Lampuyang di Kecamatan Pulo Aceh; • PPK Indrapuri di Kecamatan Indrapuri; • PPK Seulimeum di Kecamatan Seulimeum; dan • PPK Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya. d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), ditetapkan di :  PPL Lamtamot di Kecamatan Lembah Seulawah;  PPL Krueng Raya di Kecamatan Mesjid Raya;  PPL Blang Bintang di Kecamatan Blang Bintang;  PPL Lampeuneurut di Kecamatan Darul Imarah;  PPL Lhoong di Kecamatan Lhoong;  PPL Peukan Bada di Kecamatan Peukan Bada;  PPL Peukan Biluy di Kecamatan Darul Kamal;  PPL Cot Iri di Kecamatan Krueng Barona Jaya;  PPL Peukan Lam Ateuk di Kecamatan Kuta Baro;  PPL Kajhu di Kecamatan Baitussalam;  PPL Leupung di Kecamatan Leupung;  PPL Lampakuk di Kecamatan Kuta Cot Glie;  PPL Montasik di Kecamatan Montasik; Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-21

 PPL Sibreh di Kecamatan Sukamakmur; dan  PPL Krung Mak di Kecamatan Simpang Tiga; Gambar 2.5 Peta Struktur Ruang Kabupaten Aceh Besar

B.

Kawasan Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar

meliputi : 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam. Cakupan KSN KAPET Bandar Aceh Darussalam yang berada di Kabupaten Aceh Besar meliputi seluruh kecamatan yang ada kecuali Kecamatan Pulo Aceh. Hal ini ditegaskan melalui Keputusan Gubernur Aceh No.139/297/2010 tentang Penyesuaian Wilayah Kerja Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bandar Aceh Darussalam yaitu meliputi seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kota Banda Aceh. Pengembangan KSN KAPET Bandar Aceh Darussalam di Kabupaten Aceh Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-22

Besar adalah diarahkan untuk pengembangan kawasan industri baru di Ladong (Kecamatan Mesjid Raya) dan infrastruktur penunjang di sekitarnya. Sedangkan kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Besar apabila memungkinkan dan sesuai dengan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Besar ini dapat pula dikembangkan menjadi wilayah yang menunjang kegiatan strategis nasional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk percepatan ekonomi regional di wilayah yang termasuk dalam KAPET Bandar Aceh Darussalam. 2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang sejatinya merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Sabang. Namun kemudian juga mengikutkan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yaitu Kecamatan Pulo Aceh. 3. Kawasan perbatasan negara. Kawasan strategis perbatasan negara antara lain termasuk pulau-pulau kecil terdepan yang merupakan perbatasan NKRI dengan negara India/Thailand/Semenanjung Malaysia. Kawasan ini termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan. Di wilayah Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi bagian dari kawasan strategis ini adalah Pulau Rusa dan Pulau Benggala (menurut RTRWN). Pulau-pulau yang menjadi bagian KSN ini merupakan daerah tidak berpenghuni sehingga diarahkan untuk pengelolan pertahanan dan keamanan oleh pemerintah pusat guna menjaga kedua pulau tersebut sebagai bagian terluar wilayah kedaulatan NKRI. Kawasan Strategis Aceh di wilayah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan kelompok sudut kepentingan pengembangannya sebagai berikut ini: 1. Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Ekonomi. Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) Zona Pusat (Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar). 2. Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Sosial Budaya. Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Sosial Budaya yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar, meliputi : a. Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Kesultanan Aceh di Banda Aceh dan Aceh Besar.


II-23

b. Kawasan Makam Korban Tsunami, kawasan strategis Aceh ini terdapat di Kecamatan Lhoknga, dan Kecamatan Ingin Jaya. c. Kawasan Pusat Pendidikan dan Olahraga Terpadu, meliputi Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Mesjid Raya 3. Kawasan Strategi Aceh (KSA) dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi Kawasan Gunung Seulawah mencakup dari Gunung Seulawah hingga ke kaki gunungnya, yang terletak di Kecamatan Seulimeum, dan Kecamatan Lembah Seulawah. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Aceh Besar, dari sudut pertumbuhan ekonomi, meliputi : 1. KSK Kawasan Perkotaan Sekitar Kota Banda Aceh, terdiri atas Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Barona Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya. 2. KSK Koridor Perkotaan Lambaro – Sibreh, merupakan kawasan yang saat ini sedang mengalami percepatan pertumbuhan yang berada di Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Sukamakmur. 3. KSK Agrowisata Saree, mencakup wilayah Kecamatan Lembah Seulawah dan sekitarnya yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor pariwisata berbasis kegiatan pertanian, perkebunan, dan obyek wisata alam. 4. KSK Agropolitan Indrapuri, mencakup wilayah Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Seulimeum, sebagai sentra kegiatan agribisnis, peternakan dan pertanian, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Montasik, Kecamatan Lembah Seulawah. 5. KSK Minapolitan Perikanan Laut Baitussalam – Mesjid Raya, meliputi Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Pulo, Kecamatan Leupung, Kecamatan Lhoknga. 6. KSK Minapolitan Perikanan Darat Kota Jantho. 7. KSK Pembangunan Kota Baru Pemerintahan meliputi Kecamatan Kuta Malaka 8. Kawasan Terminal Tipe B di Gampong Suka Mulia Kecamatan Lembah Seulawah. Kawasan Strategis ini menjadi kedepan menjadi pusat perdagangan dan pusat jasa di Kabupaten Aceh Besar. Sebaran Lokasi Kawasan Strategis dapat dilihat pada Gambar 2.5


II-24

Gambar 2.6 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Besar

C.

Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Besar Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Besar dibagi menjadi kawasan lindung dan

kawasan budidaya. Penentuan kawasan lindung dan kawasan budidaya didasarkan padahasil analisis kesesuaian lahan dan kriteria yang disertakan dimasing-masing kawasan.


II-25

Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Besar


II-26

Tabel 2.12

Luas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sesuai Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Besar No I. A

B

Jenis Kawasan

Sub Jenis

Kawasan Lindung Kawasan hutan Hutan Lindung lindung

Kawasan perlindungan setempat

Luas (Ha) 69.624,17

Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%) 24

Sub jumlah Sempadan pantai

69.624,17 2.392,36

24 0,82

Sempadan sungai

4.768,00

1,64

Sempadan Waduk

27,64

0,009

Sebaran Lokasi

Keterangan

Pulo Aceh, Lhoknga, Montasik, Peukan Bada,Darul Imarah, Darul Kamal, Simpang Tiga, Sukamakmur, Kuta Malaka, Indrapuri, Seulimuem, Kuta Cot Glie, Kota Jantho, Lhoong, Leupung

Sesuai dengan hasil tim terpadu Kemenhut (Propinsi Aceh)

Sepanjang Pantai Kabupaten Aceh Besar (Pulo Aceh, Leupung, Mesjid Raya, Baitussalam, Lhoknga, Lhoong, Peukan Bada, Seulimeum) DAS Kr. Aceh, Kr.Jreu, Kr.Tengku, Kr. Angan, Kr. Payo, Kr. Bihue, Kr. Kala, Kr. Leungah, Lampanah, dan seluruh mata air yang ada Kuta Cot Glie

Sesuai dengan hasil tim terpadu Kemenhut (Propinsi Aceh) Kawasan ini 35,37 % dari catchment area seluruh DAS yang ada yaitu seluas 3.178 ha

No

C

Jenis Kawasan

Sub Jenis

Ruang Terbuka Hijau Sub jumlah Kawasan suaka Cagar alam, alam/Taman pelestarian Wisata Alam alam, dan cagar  Suaka Marga budaya Satwa Pinus Jantho  TWAPinus Aceh  TWA Kuta Malaka Taman hutan rakyat Cagar budaya

D

Kawasan rawan bencana

Sub jumlah Kawasan rawan erosi

Luas (Ha) 36,44 7.224,44

Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%) 0,012

Keterangan

Tersebar di pusat-pusat kota dan pemukiman

2,49

15.281,37

5,26

2.556,02

0,88

1.544,08

0,53

6.122,85

2,11

3,09

0,001

25.507,41 27.109,80

Sebaran Lokasi

Sesuai dengan hasil tim terpadu Kemenhut (Propinsi  CA Hutan Pinus Jantho di Aceh) Kota Jantho dan Lembah Seulawah  TWA Pinus Jantho  Kuta Malaka di Kec. Kuta Malaka

Tahura Pocut Meurah Sesuai dengan hasil Intan di Lembah Seulawah tim terpadu Kemenhut (Propinsi Aceh) Peninggalan kesultanan Sesuai dengan hasil Aceh di Masjid Raya tim terpadu Kemenhut (Propinsi Aceh)

8,79 Kec. Seulimeum, Masjid Raya, Puncak lereng G. Seulawah dan wilayah dengan kelerengan> 40%

No

Jenis Kawasan

Sub Jenis Kawasan banjir

E

Kawasan lindung lainnya

Luas (Ha)

rawan

11.435,00

Kawasan rawan tanah longsor Kawasan rawan gunung berapi

16.509,00

Kawasan tsunami

bahaya

16.422,00

Sub jumlah Kebun plasma nutfah (KPN)

136.519,80 694,54

Kawasan pengungsian satwa Hutan dengan tujuan khusus Sub jumlah LUAS KAWASAN LINDUNG

Prosentase Terhadap Luas Wilayah Kabupaten (%)

Sebaran Lokasi Kec. Ingin Jaya, Montasik, Darul Imarah, dan Kuta Malaka Kec.Kuta Cot Glie, Kota Jantho, dan Kuta malaka Kec. Seulimeum, Masjid Raya, dan Lembah Seulawah Kec. Peukan Bada, Baitusslam, masjid Raya, Lhoknga, Pulo Aceh, Lhoong, dan Leupung

65.044,00

47,02 KPN Leupung

2,00

Pusat Latihan Gajah (PLG) di Lembah Seulawah

183,28

Kawasan hutan pendidikan STIK

1.866,95 103.822,02

Keterangan

0,64 35,76

Berada kawasan produksi Berada Taman Rakyat Meurah Intan Berada kawasan produksi

dalam hutan dalam Hutan Pocut dalam hutan

No II.

Jenis Kawasan

Sub Jenis

KAWASAN BUDIDAYA Kawasan hutan Hutan produksi terbatas

Luas (Ha) 40,02

Hutan Produksi Tetap

67.998,71

Hutan Produksi Konversi

4.368,52

Hutan Rakyat

1.128,70


Sebaran Lokasi

Keterangan

Kec. Lhoong Mesjid Raya, Darussalam, Kuta Baro, Blang Bintang, Montasik, Indrapuri, Kuta Cotglie, Seulimeum, Lembah Seulawah, Kota Jantho Seulimeum, Montasik, Lembah Seulawah, Kuta Baro, Kota Jantho, Indrapuri, Blang Bintang Pulo Aceh, Peukan Bada, Lhoknga, Leupung, Lhoong, Mesjid Raya, Seulimeum, Lembah Seulawah

Berada dalam kawasan hutan produksi tetap

No

Jenis Kawasan Kawasan Peruntukan Pertanian

Sub Jenis Pertanian Basah

Luas (Ha)

Lahan

23.054,48

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

14.202,55

Pertanian Kering

13.024,39

Lahan


Sebaran Lokasi Pulo Aceh, Peukan Bada, Lhoknga, Leupung, Lhoong, Darul Imarah, Darul Kamal, Simpang Tiga, Mesjid Raya, Baitussalam, Darussalam, Kuta Baro, Kr.Br.Jaya, Ingin Jaya, Blang Bintang, Sukamakmur, Montasik, Kuta Malaka, Indrapuri, Kuta Cotglie, Seulimeum, Lembah Seulawah, Kota Jantho Kota Jantho, Lembah Seulawah, Seulimeum, Kuta Cotglie, Indrapuri, Montasik, Kuta Malaka, Sukamakmur, Blang Bintang, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, Simpang Tiga, Darul Kamal, Darul Imarah, Ingin Jaya, Kuta Baro, Darussalam, Kr.Br.Jaya, Lhoong, Mesjid Raya, Baitussalam, Pulo Aceh Pulo Aceh, Peukan Bada, Lhoknga, Darul Imarah, Leupung, Mesjid Raya, Darussalam, Darul Kamal,

Keterangan

Berada di lahan basah

dalam

No

Jenis Kawasan

Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan Peruntukan Industri

Sub Jenis

Luas (Ha)

Hortikultura

2.050,48

Perkebunan

53.849,75

Peternakan

409,27

Budidaya Air Tawar

Budidaya Tambak Air Payau

1.146,09

Kawasan Peruntukan Pertambangan

1.624,56 109,62


Sebaran Lokasi Simpang Tiga, Kuta Baro, Blang Bintang, Ingin Jaya, Sukamakmur, Montasik, Kuta Malaka, Kuta Cotglie, Indrapuri, Seulimeum, Lembah Seulawah, Kota Jantho Tersebar di semua kecamatan Tersebar disemua kecamatan Tersebar disemua kecamatan Seulimeum, Kuta Cotglie, Lembah Seulawah, Pulo Aceh, Montasik, Kota Jantho, Baitussalam, Leupung, Lhoong, Indrapuri Peukan Bada, Seulimeum, Baitussalam, Mesjid Raya, Leupung, Lhoong Tersebar di semua kecamatan Tersebar di semua kecamatan

Keterangan

Terintegrasi dengan kawasan pemukiman perdesaan

No

Jenis Kawasan

Sub Jenis

Luas (Ha)

Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Permukiman

Permukiman Perkotaan

7.378,14

4.987,44

Kawasan Peruntukan Lainnya

Permukiman Perdesaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan


Sebaran Lokasi Tersebar di semua kecamatan

Kawasan Transmigrasi LUAS KAWASAN BUDIDAYA

Peukan Bada, Darul Imarah, Darul Kamal, Ingin Jaya, Kr.Br.Jaya, Baitussalam, Darussalam, Kuta Baro, Blang Bintang, Sukamakmur, Indrapuri, Kota Jantho, Montasik, Kuta Malaka, Lhoknga, Seulimeum Tersebar di seluruh kecamatan Tersebar diseluruh kecamatan

291,51

2.978,35 186.528,71

Kota Jantho, Seulimeum, Kuta Cotglie, 64,24

Keterangan Terletak di lokasi pariwisata

Lokasi Polsek, Koramil, Polres, Airud, TNI AD, TNI AU, TNI AL

2.2

Kemajuan pelaksanaan SSK

2.2.1

Air limbah domestik Hingga saat ini Kabupaten Aceh Besar belum memiliki sistem pengelolaan air limbah

secara off-site. Sebagian besar masyarakat membuang limbah kakus (black water) ke dalam septic tank yang tidak dirancang dan dibangun dengan baik sehingga tidak memberikan pengolahan optimal terhadap limbah tersebut. Buangan dari septic tank ini sebagian besar dialirkan ke saluran sehingga sangat berpotensi terjadinya pencemaran air. Dalam beberapa kasus ada juga rumah tangga yang membuang secara langsung limbah kakus mereka ke saluran air terbuka. Berdasarkan kenyataan ini, maka dapat diasumsikan bahwa septic tank ini merupakan ancaman bagi kualitas air sumur dangkal yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih disamping air bersih dari PDAM. Hampir semua air limbah mandi, cuci dan masak (grey water) dibuang langsung ke saluran/drainase mikro maupun ke saluran terbuka lainnya. Berdasarkan hasil studi EHRA yang pernah dilakukan pada tahun 2011 diperoleh bahwa sekitar 46,5% yang melaporkan menggunakan jamban ke tangki septic, sementara hanya sekitar 1,1% melaporkan tangki septiknya dibangun antara 5-10 tahun lalu. Dari sejumlah itu, mayoritas atau sekitar 42,0% melaporkan bahwa tangki septiknya belum pernah dikosongkan sama sekali sehingga mengidentifikasikan bahwa yang digunakan mereka bukan tangki septic melainkan cubluk atau tangki yang tidak kedap udara alias merembes ke luar tangki. Pada tahun 2015, hasil studi EHRA memperlihatkan bahwa masyarakat yang sudah memiliki jamban ke septic tank sebesar 69,22% dan tangki septic tank dengan suspek aman sebesar 67,09%. Dapat dilihat perbandingan bahwa terjadi peningkatan penggunaan jamban dengan suspek aman di Kabupaten Aceh Besar. Dalam ketersediaan sarana dan prasarana, pada tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT di Kabupaten Aceh Besar baru dibangun pada tahun 2014 dan juga tersedia 2 (dua) truk penyedot tinja yang selama beroperasional dalam melayani masyarakat. IPLT yang tersedia saat ini terletak di Kecamatan Kota Jantho dan masih berfungsi secara optimal. Dari sisi penyediaan MCK++ diKabupaten Aceh Besar telah tersedia sebanyak 35 Unit dengan melayani 746 KK, sedangkan IPAL belum ada. Selama ini pengelolaan IPLT dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan. Sedangkan untuk pembangunan MCK++ ditangani oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Berikut tabel dan gambaran sanitasi subsektor air limbah di Kabupaten Aceh Besar :


II-34

Tabel 2.13 Kemajuan Pelaksanaan SSK Sub Sektor Air Limbah Domestik SSK (periode sebelumnya) SSK (saat ini) Tujuan Sasaran Data dasar* Status saat ini Menghilangkan  Tersedianya  Prosentase tangki  Tangki septik praktek BABS perencanaan septic dengan suspek bersuspek aman Tahun 2014 pengelolaan air aman: 47,4% 67.09% dan limbah domestik dan  46,5% menggunakan sebesar 32,91% industri rumah jamban ke tangki yang tidak aman tangga skala per septic, 1,1% tangki  rumah tangga Kabupaten pada septiknya dibangun yang memiliki antara 5-10 tahun jamban dan akhir tahun 2014  Meningkatnya lalu. dilengkapi dengan tangki septik cakupan kepemilikan  42,0% melaporkan jamban keluarga bahwa tangki terdapat 69.52% dengan penggunaan septiknya belum dan tangki septik untuk pernah dikosongkan  0.91% rumah rumah tangga miskin sama sekali tangga membuang  Belum tersedia IPLT ke sungai air pada akhir tahun 2014.  Pengurasan tinja tinjanya dengan tukang 3,6%  2.32% rumah  Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan  Membuangnya ke tangga ke sungai/selokan/parit cubluk/plengseng pengelolaan air limbah secara dan sekitar an yang langsung  9,0% menguburnya dihasil akhirnya komunal di wilayah dipekarangan/lahan ke struktur tanah padat kumuh miskin rumah.  Terdapat 1 unit perKabupaten di  Belum terdapatnya IPLT di Kota akhir tahun 2014 data akurat tentang Jantho  Tersedianya dan truck penyedot tinja  Terdapatnya berfungsi nya IPAL Komunal untuk  Belum terdapatnya MCK++ 35 Unit sarana pengolahan dengan melayani industri rumah air limbah skala kota 746 KK tangga pada akhir  Belum efektifnya  Tersedianya 2 tahun 2014 penyelenggaraan unit truk  Meningkatnya pengembangan penyedot tinja efektivitas layanan system yang berbasis  Sudah adanya pengelolaan Air masyarakat Program Sanimas Limbah Domestik (Sanitasi Berbasis skala Kabupaten Masyarakat) dengan lokasi di Kec. Kr.Br. Jaya Peran Masyarakat  Kultur budaya dan  Minimnya respon kebiasaan masyarakat masyarakat yang maupun swasta belum mendukung terhadap PHBS penyuluhan Masih kurangnya penyuluhan penyuluhani dalam Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-35

Tujuan

SSK (periode sebelumnya) Sasaran

Data dasar* mengenai pentingnya pengelolaan

SSK (saat ini) Status saat ini pengelolaan air limbah.  Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari limbah cair yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan

Sumber Data: SSK 2011-2014 dan Hasil Analisis (2015)

2.2.2. Persampahan Secara umum pelayanan sampah belum terlayani dengan maksimal, hanya penanganan sampah pasar kecamatan saja yang sudah dapat terlayani dan tidak semua dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar yang dapat terlayani. Hal ini dikarenakan wilayah kerja yang sangat luas juga karena keterbatasan alat dan keterbatasan jumlah personil yang khusus mengelola sampah dan juga belum didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang kurang baik dalam pengelolaan sampah. Mengenai kelakuan masyarakat terhadap pola hidup sehat di sektor persampahan, berdasarkan data yang tertuang dalam Buku Putih Sanitasi tahun 2011 bahwa rumah tangga yang membuang sampahnya dengan cara dibakar, yakni sebesar 88,78%. Sedangkan mereka yang

membuang

ke

lahan

kosong

sebesar

4,26%,

sampah

yang

dibuang

ke

sungai/kali/laut/danau, yakni 2,32%. Sementara pengelolaan sampah rumah tangga yang diangkut tukang sampah, dibuang ke TPS sebanyak 2,19%. Pengelolaan sampah yang dibuang dan dikubur sekitar 1,50%, dan sampah yang dibiarkan saja mencakup 0,63%. Hasil Studi EHRA yang dilakukan pada tahun 2015 di sub sektor persampahan diperoleh bahwa rumah tangga adalah dengan cara di bakar sebanyak 87,32 %, di buang ke lahan kosong/kebun/hutan dan di biarkan membusuk sebanyak 4.87%, di kumpulkan dan di buang ke TPS sebanyak 2.00%, di buang ke sungai/kali/laut/danau sebanyak 0.91%, di biarkan saja sampai membusuk sebanyak 0.73%, di buang ke dalam lubang dan di tutup dengan tanah sebanyak 0.41%, sedangkan yang paling sedikit dilakukan oleh responden adalah dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang sebanyak 0.36%. untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram sistem sanitasi berikut ini :


II-36

Tabel 2.14 Kemajuan pelaksanaan SSK untuk persampahan SSK Periode Sebelumnya SSK saat ini Tujuan Sasaran Data Dasar Status saat ini Tingkat Pelayanan  efektifitas layanan  rumah tangga yang  rumah tangga Persampahan pengelolaan membuang adalah dengan cara Kabupaten Aceh persampahan pada sampahnya dengan di bakar sebanyak Besar mencapai 85 % akhir tahun 2014 cara dibakar, yakni 87,32 %, di buang  Pengurangan sebesar 88,78%. ke lahan Timbulan Sampah Sedangkan mereka kosong/kebun/huta sebesar 25 % yang membuang ke n dan di biarkan lahan kosong membusuk sebesar 4,26% sebanyak 4.87%, di Berikutnya sampah kumpulkan dan di yang dibuang ke buang ke TPS sungai/kali/laut/da sebanyak 2.00%, di nau, yakni 2,32%. buang ke Sementara sungai/kali/laut/da pengelolaan sampah nau sebanyak rumah tangga yang 0.91%, di biarkan diangkut tukang saja sampai sampah, dibuang ke membusuk TPS sebanyak sebanyak 0.73%, di 2,19%. Pengelolaan buang ke dalam sampah yang lubang dan di tutup dibuang dan dengan tanah dikubur sekitar sebanyak 0.41%, 1,50%, dan sampah sedangkan yang yang dibiarkan saja paling sedikit mencakup 0,63 dilakukan oleh  Masih diperlukan responden adalah beberapa unit mobil dikumpulkan oleh pengangkut sampah, kolektor informal truck amroll serta yang mendaur container sampah ulang sebanyak untuk melayani daya 0.36%. tamping sampah  TPSA sebanyak 1 terhadap wilayah unit dengan Kabupaten Aceh klasifikasi control Besar yang luas land fill  Baru ada 20 unit  22 (dua puluh dua) TPS namun masih unit TPS. belum memadai  Jumlah armada untuk mencukupi utama angkut daya tampung sampah sampai saat sampah ini adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) unit  Armada antara Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-37

Tujuan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R skala rumah tangga

SSK Periode Sebelumnya Sasaran

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R skala rumah tangga pada tahun 2014

SSK saat ini Status saat ini yang berupa gerobak atau kendaraan penghantar sampai ke TPS sebanyak 18 (Delapan belas) unit.  120 (Seratus Dua Puluh) orang tenaga yang dipekerjakan sebagai tenaga kontrak daerah.  TPA Regional sudah ada tetapi belum berfungsi  Masih memakai TPA Gampong Jawa di Kota Banda Aceh  Potensi masyarakat  Masih sangat belum kurang pastisipasi dikembangkan masyarakat dan secara sistematis lembaga swasta  Bantuan yang dalam pengelolaan diberikan pihak sampah swasta masih  Masyarakat masih sebatas bak sampah minim dalam dan umumnya pengetahuan hanya terdapat di pengelolaan kecamatan sampah sehingga berkembang masih banyak praktek pembakaran sampah Data Dasar

Sumber Data: SSK 2011-2014 dan Hasil Analisis (2015)

2.2.3. Drainase Program drainase dimaksudkan untuk mencapai masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari genangan (RPIJM 2009-2013). Sampai saat ini Kabupaten Aceh Besar belum memiliki data yang pasti mengenai aset itu jumlah keseluruhan saluran drainase lingkungan yang pasti untuk dijadikan acuan dalam pengembangan program dan oleh karenanya inventarisasi seluruh aset drainase akan menjadi bagian utama untuk diangkat sebagai program yang akan ditindak lanjuti dalam periode renstra ini. Berdasarkan kondisi fisik saluran drainase yang ada di Kabupaten Aceh Besar dirasakan belum optimal disebabkan oleh Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-38

beberapa faktor antara lain: endapan sampah pada saluran, saluran rusak, gorong-gorong tersumbat, dimensi saluran tidak sesuai kebutuhan, elevasi saluran tidak baik, saluran irigasi sekaligus sebagai drainase, dan kurangnya pemeliharaan. Kondisi eksisting sektor drainase di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini: Tabel 2.15 Pelaksanaan Kemajuan SSK Sub Sektor Drainase SSK Periode Sebelumnya SSK saat ini Tujuan Sasaran Data dasar Status saat ini Berkurangnya  dokumen  Kejadian banjir yang  Rumah yang luas genangan di perencanaan sistem terjadi sekali dalam mempunyai Kabupaten Aceh drainase Kabupaten setahun 10,4%, drainase Besar yang terintegrasi di beberapa kali dalam lingkungan/seloka akhir tahun 2011 setahun 1,6%. n di sekitar rumah  luas genangan di Sedangkan yang 67,43%, Kabupaten Aceh mengalami banjir sedangkan yang Besar dengan sekali atau beberapa tidak ada drainase memprioritaskan kali dalam sebulan sebesar 32,57%. penanganan di sebesar 3,0  79% tidak pernah wilayah permukiman  rumah tangga yang mengalami banjir, di akhir Tahun 2014 pernah mengalami 10% mengalami kebanjiran sekitar banjir sekali 44,4% mengalaminya dalam setahun secara rutin dalam  Belum adanya kurun waktu tertentu. master plan Sementara, 54,7% drainase rumah tangga  Pengerjaan melaporkan kejadian drainase masih banjir tidak parsial berlangsung rutin Sumber Data: SSK 2011-2014 dan Hasil Analisis (2015)

2.3.

Profil Sanitasi Saat Ini Sistem sanitasi yang ada saat ini untuk subsektor air limbah adalah sistem on-site dan

sistem komunal yang berskala kawasan. Untuk sektor sub bidang persampahan, sampah diangkut dengan sistem yang belum melayani sampai kerumah tangga. Selama ini pengangkutan sampah masih hanya dilakukan pada jalan-jalan utama yang bisa dilalui oleh kendaraan truk pengangkut sampah. Sedangkan sistem di subsektor drainase, selama ini masih berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk drainase lingkungan. Sedangkan sistem drainase yang memakai saluran induk, kolam retensi dan sejenisnya belum ada di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan data hasil studi EHRA, pada aspek pengelolaan sampah rumah tangga ditemukan praktek pengelolaan sampah terbesar adalah dibakar dengan total 87.32% Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-39

responden,dibuang ke TPS yang dilakukan oleh responden sendiri total 2.00% dan dibuang ke sungai total 1.02% responden yang melakukan. total responden dengan praktik pemilihan sampahnya tidak memadai sebesar 97.63% dan hanya 2.37% yang memadai. Pada aspek air limbah domestik ditemukan tempat buang air besar yang paling dominan yaitu kloset jongkok leher angsa sebesar 70,16%, kloset duduk leher angsa ada 3.57%. Sedangkan buang air besar dengan cara cemplung sebesar 1.02% dan plengsengan sebanyak 0.20 %. Masih banyak responden yang tidak mempunyai jamban pribadi yaitu sebesar 25.05% sehingga

mereka

memilih

untuk

buang

air

besar

kekebun/pekarangan/jalan,

kesungai/selokan/got bahkan masih ada yang menggunakan wc helikopter. Kondisi tangki septik yang dilakukan pengurasan dalam waktu terakhir bahwa total 21.63% responden melakukan pengurasan tangki septik 1-5 tahun yang lalu. Jumlah responden yang sama sekali tidak pernah melakukan pengurasan tangki septik sebanyak 55.26%, yang berarti dari seluruh strata tidak pernah melakukan pengurasan tangki septik yang menyebabkan terjadinya kebocoran sehingga limbah langsung terserap ke tanahsehingga dapat disimpulkan terjadi Buang Air Besar sembarangan (BABS). Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan resiko sanitasi buruk dan juga kurangnya layanan penyedot tinja di desa-desa dan biaya penyedotan yang relatif mahal. Ditinjau dari aspek komunikasi dan informasi public ditemukan hampir seluruh strata desa tidak tahu siapa penyedia layanan pengurasan tanki septik.Untuk tangki septik yang ada dilakukan pengurasan, lama waktu pernah melakukan pengurasan lebih dari 10 tahun sebanyak 1.74%. Adapun rumah tangga yang memiliki jamban dan dilengkapi dengan tangki septik terdapat 69.52%, 0.91% rumah tangga membuang ke sungai air tinjanya dan 2.32% rumah tangga ke cubluk/plengsengan yang langsung dihasil akhirnya ke struktur tanah. Tanki septik suspek aman dan tidak aman terdapat sebesar 67.09% bersuspek aman, dan sebesar 32,91% yang tidak aman. Untuk lokasi genangan di sekitar rumah sebesar 39% terjadinya genangan berada di halaman rumah, genangan didekat dapur sebesar 14%, genangan didaerah lainnya sebesar 11%,dan genangan didekat kamar mandi ada 21%. Sedangkan genangan didekat bak penampungan air sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan banyaknya terjadi genangan di dekat kamar mandi yang berarti bahwa masyarakat belum membuang air limbah (grey water) ke saluran/drainase. Pada aspek genangan banjir didapat 69% rumah tangga yang tidak penah mengalami banjir. Hal ini disebabkan kondisi Kabupaten Aceh Besar yang merupakan daerah pertanian. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan hasil jawaban dari responden secara keseluruhan menjawab tidak Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-40

mempunyai SPAL sebesar 67%, sedangkan yang mempunyai SPAL hanya sebesar 33%. Pencemaran yang disebabkan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan pengamatan disaat survey EHRA, secara keseluruhan drainase yang aman dari pencemaran yang dikarenakan SPAL sebesar 64.93% sedangkan selebihnya dinyatakan tidak aman, sehingga air limbah rumah tangga masuk ke saluran drainase lingkungan. Pada aspek Perilaku Hidup Bersih Sehat ditemukan secara keseluruhan hampir semua responden tidak melakukan CTPS di lima waktu penting yaitu sebesar 87%. Hal ini menunjukkan masih pentingnya penyuluhan perilaku higiene dan sanitasi untuk masyarakat. Waktu-waktu responden melakukan CTPS adalah sebelum makan yaitu 58,41%, setelah dari buang air besar 59,23% dan setelah makan 47,0%. Sedangkan waktu lainnya jumlah responden yang melakukan CTPS pada waktu lainnya dibawah 40%. Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABs) di Kabupaten Aceh Besar terdapat 58,57% yang masih melakukan praktek BABs dan 41,43% yang sudah terbebas dari BABS. Secara strata dapat dilihat bahwa Strata 4 merupakan jumlah responden yang paling tinggi yang masih melakukan BABS yaitu sebesar 75,83%. Yang paling rendah BABS ada di strata 1 yaitu 3.6. total angka sebesar 73.41% tidah pernah mengalami kejadian penyakit diare jika diliat dari keempat strata. Pada Strata 0 paling tinggi angka tidak pernah mengalami kejadian diare yaitu sebesar 86.05% dan dan paling rendah strata 2 yaitu sebesar 5.56%. Kejadian diare paling tinggi terjadi pada anak-anak balita dengan waktu terjadi pada 6 bulan yang lalu. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh gambaran bahwa Indeks Risiko Sanitasi (IRS) yang menjadi permasalahan terbesar pada strata 0 yaitu masalah persampahan (47,4%) dan kemudian diikuti dengan permasalahan PHBS sebanyak (46.5%). Pada strata 1 yaitu masalah persampahan sebanyak (85,6%) dan permasalahan PHBS sebanyak (47,7%). Selanjutnya pada strata 3 yang menjadi indeks risiko sanitasi yaitu permasalahan persampahan (80,5%), dan PHBS (54,2%). Pada strata 3 yang menjadi indeks risiko sanitasi yaitu genangan air (52,5%) dan persampahan (46,9%). Strata 4 yang menjadi permasalahan adalah PHBS (58,4%) dan Persampahan (41,5%). A.

Air Limbah Domestik

(1) Sistem dan Infrastruktur Infrastruktur yang sudah tersedia untuk pengolahan air limbah di Kabupaten Aceh Besar adalah IPLT dibangun pada tahun 2014 dan juga tersedia 2 (dua) truk penyedot tinja yang selama beroperasional dalam melayani masyarakat. IPLT yang tersedia saat ini terletak di Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-41

Kecamatan Kota Jantho dan masih belum berfungsi secara optimal. Dari sisi penyediaan MCK++ diKabupaten Aceh Besar telah tersedia sebanyak 35 Unit dengan melayani 746 KK, sedangkan IPAL belum ada. Gambar 2.8 Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Kabupaten Aceh Besar (A) Produk Input

User Interface

(B) Pengumpulan & Penampungan/Pengolahan Awal

(C)

(D)

(E)

Pengangkutan / Pengaliran

(semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir Langsung dibadan Air

Black Water

WC

Tangki Septik Cubluk/plengsengan

Tinja

Urine Air Pembersih

Air Pengelontor

Tangki Septik

Truk Sedot Tinja

IPLT

Sedot

Pembuangan ke Badan Air

Pengolahan

MCK

sudah dapat dibuang ke badan air Buang ke IPLT

Sumber Data: Hasil Analisis (2015)

Sistem air limbah black water yang dihasilkan rumah tangga dengan user interface dari WC baik WC jongkok dan WC duduk masuk ke tangki septik dan cubluk/plengsengan. Dikarenakan belum ada pengolahan maka daur ulang pembuangan akhir langsung ke badan air. Sedangkan tangki septik yang aman disedot dengan menggunakan truk tinja yang dibuang ke IPLT dan diolah kemudian air olahan air limbah tersebut dibuang ke badan air. Diagram sistem sanitasi dapat dilihat di Gambar 2.7. Tabel berikut juga menggambarkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur terkait air limbah :


II-42

Tabel 2.16 Cakupan layanan air limbah domestik saat ini di Kabupaten Aceh Besar Sanitasi tidak layak

Sanitasi Layak Sistem Onsite

No.

Nama Kecamatan

BABS

Cubluk Cubluk aman/Jamban MCK MCK/Jamban Jamban tidak Keluarga dengan tangki Komunal Bersama (KK) aman (KK) septik aman (KK) (KK)

1.

Wilayah Perkotaan Kecamatan Baitussalam Kecamatan Blang Bintang Kecamatan Darul Imarah Kecamatan Darul Kamal Kecamatan Darussalam Kecamatan Indrapuri Kecamatan Ingin Jaya Kecamatan Kota Jantho Kecamatan Krueng Barona Jaya Kecamatan Kuta Baro Kecamatan Kuta Cot Glie Kecamatan Kuta Malaka Kecamatan Lembah Seulawah Kecamatan Leupung Kecamatan Lhoknga Kecamatan Lhoong Kecamatan Mesjid Raya Kecamatan Montasik Kecamatan Peukan Bada Kecamatan Seulimeum Kecamatan Simpang Tiga Kecamatan Suka Makmur Kecamatan Pulo Aceh

7.652 578 2.850 586 772 401 730 34 55 97 395 885 249 20 -

6.838 336 3.221 820 466 492 589 174 9 21 13 309 355 33 -

18.569 3.565 6.686 1.643 1.328 213 2.328 146 284 191 187 1.687 205 106 -

-

118 30 23 20 25 20 -

2.

Wilayah Pedesaan Kecamatan Baitussalam Kecamatan Blang Bintang Kecamatan Darul Imarah Kecamatan Darul Kamal Kecamatan Darussalam Kecamatan Indrapuri Kecamatan Ingin Jaya Kecamatan Kota Jantho Kecamatan Krueng Barona Jaya Kecamatan Kuta Baro Kecamatan Kuta Cot Glie Kecamatan Kuta Malaka Kecamatan Lembah Seulawah Kecamatan Leupung Kecamatan Lhoknga Kecamatan Lhoong Kecamatan Mesjid Raya Kecamatan Montasik Kecamatan Peukan Bada Kecamatan Seulimeum Kecamatan Simpang Tiga Kecamatan Suka Makmur Kecamatan Pulo Aceh

24.216 307 803 734 909 582 2.685 1.541 538 121 563 2.844 1.071 1.333 31 519 866 3.634 1.012 828 1.701 828 502 264

16.292 181 229 828 361 818 1.538 930 659 97 2.894 364 115 285 192 275 194 130 2.120 292 2.435 256 841 258

34.923 1.905 1.825 1.675 821 1.657 1.663 2.592 285 390 2.831 219 465 1.663 776 3.538 1.683 1.677 2.067 1.560 1.301 744 2.629 957

-

648 52 55 45 65

Sumber data : Hasil Analisis (2015)


Skala Kawasan/Terpusat

Sistem Berbasis Komunal

24 45 20 20 20 20 40 60 20 102 20 40 -

Tangki IPAL Septik Komunal Komunal (KK) >10 KK (KK) -

-

Sambungan Rumah yang berfungsi (KK) -

II-43

Tabel 2.17 Tabel Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kondisi Jumlah/ No Jenis Satuan Ket. Tdk Kapasitas Berfungsi berfungsi (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1 Berbasis komunal - MCK Komunal Unit 35 V 2. Truk Tinja Unit 2 V 3 IPLT : kapasitas M3/hari V SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1 Berbasis komunal - Tangki septik Unit komunal >10KK - IPAL Komunal Unit 2 IPAL Kawasan/Terpus at - kapasitas M3/hari - sistem Sumber Data: BLHPK Aceh Besar dan Hasil Analisis (2015)

Gambar 2.9 PETA cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik di Kabupaten Aceh Besar


II-44

(2)

Kelembagaan dan Peraturan Secara kelembagaan, air limbah ditangai oleh 2 (dua) instansi yang terkait, yaitu Dinas

Bina Marga dan Cipta Karya, Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan (BLHPK) dan Dinas Kesehatan. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya melakukan kegiatan-kegiatan prasarana yang langsung berkaitan dengan kebutuhan penanganan air limbah yang ada di masyarakat seperti pembangunan MCK++ dan IPAL yang berskala kawasan serta pembanguna Sambungan Rumah (SR). BLHPK Kabupaten Aceh Besar menangani prasarana dan sarana pengolahan air limbah, seperti penyedotan tinja, pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan air limbah. Peraturan daerah yang sudah ada terkait dengan air limbah adalah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Sedangkan tentang pengelolaan air limbah dan lain-lainnya belum dikeluarkan. b.

Persampahan

(1) Sistem dan Infrastruktur Secara infrastruktur pengelolaan sampah dilakukan dengan beberapa sistem. Sistem 3R di desa/kelurahan/gampong baru ada satu desa yang melaksanakan pengelolaan sampah 3R yaitu Desa Lamkruet di Kecamatan Lhoknga yang didukung oleh MDF yang sudah melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi permasalahan sampah di desa tersebut. Pada saat ini Kabupaten Aceh Besar memiliki fasilitas TPSA sebanyak 1 unit dengan klasifikasi control land fill yang berlokasi di Desa Bukit Meusara dengan jarak 1 km dari ibu kota kabupaten. Unit TPA ini didukung dengan 22 (dua puluh dua) unit TPS. Jumlah armada utama angkut sampah sampai saat ini adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dan armada antara yang berupa gerobak atau kendaraan penghantar sampai ke TPS sebanyak 18 (Delapan belas) unit. Program pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar pada saat ini didukung oleh sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) orang tenaga yang dipekerjakan sebagai tenaga kontrak daerah. Produk perencanaan yang telah dimiliki oleh Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pengelolaan sampah antara lain adalah adanya qanun yang mengatur retribusi sampah. Untuk pengelolaan persampahan yang terangkut di tahun 2014 sebanyak 36.550 m3 yang di tempatkan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-45

di dua TPA, yaitu: TPA Kampung Jawa sebanyak 29.200 m3/tahun dan Penempatan di TPA Kota Jantho sebesar 7.350 m3/tahun. Sistem pengolahan sampah yang paling dominan di Kabupaten Aceh Besar adalah dengan cara dibakar dan dibuang kelubang. Sampah rumah tangga yang belum dipisahkan antara sampah organik dan unorganik dibuang ke kebun, dan ketempat lainnya, sedangkan sebagian juga menguburnya di dalam tanah dan membakarnya. Gambaran sistem sanitasi sektor persampahan digambarkan pada Gambar 2.9. Gambar 2.10 Diagram Sistem Sanitasi Sektor Persampahan Produk Input

(A)

(B)

(C)

User Interface

Pengumpulan Setempat

Penampungan Sementara (TPS)

3R skala RT

(D)

(E)

Pengangkutan

(semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(F) Daur Ulang / Pembuangan Akhir Daur Ulang

bahan 3R

TRUK Sampah Non Organik

TPS Pinggir Jalan

Gerobak

ITF TPA

Tong Sampah

Dibakar

Dikebun

Peng. Lindi

Sungai

Sampah Organik

Dibelakang Rumah


sungai

II-46

Sumber Data: Hasil Analisis (2015)

Tabel 2.18 Timbulan sampah per kecamatan di Kabupaten Aceh Besar Jumlah Penduduk Wilayah Wilayah Perkotaan Perdesaan Baitussalam 8.224 13.756 Blang Bintang 10.734 Darul Imarah 42.067 12.433 Darul Kamal 7.493 Darussalam 11.284 11.286 Indrapuri 21.391 Ingin Jaya 10.101 19.295 Kota Jantho 4.361 5.408 Krueng Barona Jaya 13.484 2.275 Kuta Baro 1.527 23.114 Kuta Cot Glie 13.365 Kuta Malaka 6.311 Lembah Seulawah 12.162 Leupung 3.194 Lhoknga 1.167 14.705 Lhoong 655 9.099 Mesjid Raya 2.178 21.197 Montasik 19.606 Peukan Bada Strategi Sanitasi 10.279 9.125 Pemutakhiran Seulimeum Aceh Besar 2016-2020 3.003 20.703 Kabupaten Simpang Tiga 6.128 Suka Makmur 624 14.433 Pulo Aceh 4.575 Total 108.954 281.788 Nama Kecamatan

Total 21.980 10.734 54.500 7.493 22.570 21.391 29.396 9.769 15.759 24.641 13.365 6.311 12.162 3.194 15.872 10.128 23.375 19.606 19.404 23.706 6.128 15.057 4.575 391.116

Volume Timbulan Sampah Wilayah Perkotaan Wilayah Pedesaan % M3/hari % M3/hari 37,42 18,06 62,58 30,21 100,00 22,57 77,19 91,04 22,81 26,91 100,00 15,67 50,00 23,70 50,00 23,70 100,00 44,49 34,36 21,56 65,64 41,18 44,64 9,37 55,36 11,62 85,56 28,51 14,44 4,81 6,20 3,18 93,80 48,10 100,00 27,90 100,00 13,04 100,00 25,96 100,00 6,68 7,35 2,43 92,65 30,68 6,47 1,36 89,84 19,71 9,32 4,59 90,68 44,66 100,00 40,65 52,97 22,24 47,03 19,74 II-47 12,67 6,23 87,33 42,92 100,00 12,73 4,14 1,29 95,86 29,95 100,00 10,22 233,56 594,08

Sumber : BLHPK, Hasil Analisis (2015)

Tabel 2.19 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Kecamatan 3R Nama Kecamatan

Wilayah perdesaan (%) (M3) Baitussalam Blang Bintang Darul Imarah Darul Kamal Darussalam Indrapuri Ingin Jaya Kota Jantho Krueng Barona Jaya Kuta Baro Kuta Cot Glie Kuta Malaka Lembah Seulawah Leupung Lhoknga Lhoong Mesjid Raya Pemutakhiran Strategi Sanitasi Montasik Aceh Besar 2016-2020 Kabupaten Peukan Bada Seulimeum Simpang Tiga Suka Makmur Pulo Aceh -

Wilayah perkotaan (%) (M3) -

Volume sampah yg terangkut ke TPA Total (%)

Wilayah Perkotaan

(M3) -

-

(%) 1,55 13,09 2,11 13,15 17,02 10,27 0,48 1,78 15,14 1,03 0,27 -

(M3) 0,75 15,44 1,00 8,25 3,57 3,42 0,25 0,59 6,36 0,51 0,08 -

Total (%) 1,55 13,09 2,11 13,15 17,02 10,27 0,48 1,78 15,14 1,03 0,27 -

(M3) 0,75 15,44 1,00 8,25 3,57 3,42 0,25 0,59 II-48 6,36 0,51 0,08 -

Sumber : Hasil Analisis (2015)

Tabel 2.20 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan No

Jenis Prasarana/Sarana

Sumber Data : BLHPK (2015) 1 Pengumpulan Setempat - Gerobak - Becak/Becak Motor - Kendaraan Pick Up Tempat Penampungan Sementara 2 (TPS) - Bak sampah (beton/kayu/fiber) - Container - Transfer Stasiun

Satuan

Kapasitas Jumlah/luas / daya total Ritasi/hari tampung* terpakai (M3)

Rusak ringan

Baik

Keterangan**

Rusak Berat

unit unit unit

40 25 4

1 1,5 2

1 1 1

25 20 2

unit

18

3

1

10

unit unit

64

4

1

33

8

23

16 4

1

1 1

1

15 5 1

8

-

- SPA (Stasiun Peralihan Antara) unit 3. Pengangkutan - Dump Truck - Arm Roll Truck - Compactor Truck 4 Pengolahan Sampah - Sistem 3R - Incinerator

Kondisi

-

unit unit unit

16 6 1

unit unit

2 2

4 4 6

1 1 -

TPA/TPA Regional Konstruksi:lahan urug Sanitasi Pemutakhiran Strategi saniter/lahan urug terkendali/ Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

1

2 Ha

48 Ha

II-49

1

5 penimbunan terbuka

Operasional:lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka - Luas total TPA yg terpakai - Luas sel Landfill - Daya tampung TPA 6 Alat Berat

Ha Ha (M3/hari)

1,5 1 1,5

20 0,5 20

5 1

1 1

Sumber Data : BLHPK (2015)

Gambar 2.11 Peta cakupan akses dan sistem layanan persampahan


II-50

(2)

Kelembagaan dan Peraturan Secara kelembagaan, subsektor persampahan di kelola oleh Badan Lingkungan Hidup,

Pertamanan dan Kebersihan. Kegiatan yang ditangani oleh BLHPK Kabupaten Aceh Besar adalah pengelolaan TPA di Kota Jantho, dan pelayanan pengangkutan sampah serta penarikan retribusi persampahan di Kabupaten Aceh Besar. Adapun Peraturan daerah yang terkait dengan persampahan adalah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

c.

Drainase Perkotaan

(1) Sistem dan Infrastruktur Sampai saat ini Kabupaten Aceh Besar belum memiliki data yang pasti mengenai aset itu jumlah keseluruhan saluran drainase lingkungan yang pasti untuk dijadikan acuan dalam pengembangan program dan oleh karenanya inventarisasi seluruh aset drainase akan menjadi bagian utama untuk diangkat sebagai program yang akan ditindak lanjuti dalam periode renstra ini. Berdasarkan kondisi fisik saluran drainase yang ada di Kabupaten Aceh Besar dirasakan belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain endapan sampah pada saluran, saluran rusak, gorong-gorong tersumbat, dimensi saluran tidak sesuai kebutuhan, elevasi saluran tidak baik, saluran irigasi sekaligus sebagai drainase, dan kurangnya pemeliharaan. Tabel 2.21 Kondisi Genangan di Kabupaten Aceh Besar Wilayah Genangan Luas Ketinggian Lama Frekuensi (Ha) (M) (jam/hari) (kali/tahun) 1 Ajuen 74,14 0,5 1 hari 2 kali pertahun Pemutakhiran Strategi Sanitasi 2 Garut Aceh Besar 2016-2020 97,24 0,75 2 hari 2 kali pertahun Kabupaten 3 Payaroh 39,8 0,5 1 hari 1 kali pertahun No

Lokasi Genangan

4 Lamblang Manyang

29,96

0,5

18 jam

5 Reuloh

20,2

0,8

2 hari

Penyebab

Saluran belum maksimal Luapan Sungai Saluran belum maksimal 1 kali pertahun Saluran belum maksimal 2 kali pertahun Saluran Pembuang tidak berfungsi

Infrastruktur Jenis Keterangan Parit Beton Parit Beton Parit Beton Parit Beton Parit Beton

II-51

Sumber Data : Hasil Analisis (2015)

Gambar 2.12 Peta Lokasi Genangan


II-52

(2)

Kelembagaan dan Peraturan Penanganan drainase lingkungan permukiman di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan di

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan drainase lingkungan di Dinas BMCK Kabupaten Aceh Besar berada di Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Permukiman Dinas BMCK Kabupaten Aceh Besar, subbid. Drainase. Peraturan yang terkait pengelolaan drainase perkotaan belum ada sampai saat ini.

2.4.

Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan dan 604 desa terdiri dari berbagai

macam kondisi geografis yang berbeda. Kondisi geografis Kabupaten Aceh Besar terbagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu wilayah pesisir yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 15 kecamatan wilayah daratan rendah dan tinggi. Berdasarka geografis tersebut, karakteristik permasalahn yang muncul juga berbeda dengan penanganan yang berbeda. Kabupaten Aceh Besar yang terletak pada posisi sebagi jalur keluar dan masuk ke dan dari ibukota propinsi menjadikan penduduk Kabupaten Aceh Besar juga menyebar tingkat kepadatannya. Kepadatan penduduk yang tinggi terdapat di wilayah sekitar kecamatankecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh dan di daerah pusat-pusat pertumbuhan kota-kota baru. Di kecamatan yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh dan daerah pertumbuhan kota-kota baru juga menjadi daerah Central Bussiness Distrik (CBD) dengan tingkat populasi penduduk juga tinggi. Fungsi wilayah tersebut yang semula sebagai Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-53

daerah pedesaan berubah fungsi menjadi daerah perkotaan (urban). Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar sudah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yaitu Kecamatan yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh sebagai Kawasan Strategis dari sisi perkembangan ekonomi. Di kawasan tersebut dikarenakan telah menjadi kawasan perkotaan maka masalah utama yang dihadapi adalah masalah kemiskinan dan kumuh. Oleh karena itu didalam melihat suatu kawasan area berisiko diperlukan data-data terebut sebagai data sekunder untuk melihat dimana yang menjadi daerah utama yang perlu penanganan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Data primer yang berasal hasil studi EHRA menunjukkan Risiko Sanitasi yang dapat diartikan sebagai terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku higiene dan sanitasi. Indeks Risiko Sanitasi (IRS) diartikan sebagai ukuran atau tingkatan risiko sanitasi, dalam hal ini adalah hasil dari analisis Studi EHRA. Manfaat penghitungan Indeks Risiko Sanitasi (IRS) adalah sebagai salah satu komponen dalam Penentuan area berisiko sanitasi.

Gambar 2.13

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh gambaran bahwa Indeks Risiko Sanitasi (IRS) yang menjadi permasalahan terbesar pada strata 0 yaitu masalah persampahan (47,4%) dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-54

kemudian diikuti dengan permasalahan PHBS sebanyak (46.5%). Pada strata 1 yaitu masalah persampahan sebanyak (85,6%) dan permasalahan PHBS sebanyak (47,7%). Selanjutnya pada strata 3 yang menjadi indeks risiko sanitasi yaitu permasalahan persampahan (80,5%), dan PHBS (54,2%). Pada strata 3 yang menjadi indeks risiko sanitasi yaitu genangan air (52,5%) dan persampahan (46,9%). Strata 4 yang menjadi permasalahan adalah PHBS (58,4%) dan Persampahan (41,5%). Dalam menentukan area berisiko, data sekunder yang digunakan adalah Populasi, Kepadatan Penduduk, Angka Kemiskinan, dan Fungsi Urban (urban atau rural) yang kemudian diformulasikan menjadi skor dari Impact. Sedangkan data primer yang merupakan Indeks Resiko Sanitasi disektor Air Limbah, Persampahan dan Drainase menjadi skor exposure yang kemudian dari penggabungan kedua skor tersebut menjadi Skor Area Beresiko. Didalam pengerjaannya, data-data ini diolah dengan menggunakan tools instrumen area berisiko dan peta memakai software arcgis.

2.3.1. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik Gambara lokasi-lokasi area beresiko air limbah di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan hasil Pengolahan Data Sekunder, Indeks Resiko EHRA dan Persepsi Pokja/SKPD dianalisis oleh tools instrumen sanitasi yang mendapatkan hasil sebagai berikut: Gambar 2.14 Peta Area Beresiko Sektor Air Limbah IMPACT EXPOSURE


II-55

PETA AREA BERESIKO

Tabel 2.22 Wilayah Area Berisiko Air Limbah Area Beresiko Wilayah Prioritas Air Limbah Lheu Blang Lamreung Garot Lam Bheu Riting Lampanah Baro Sinyeu Seuot tunong Tanjong Weu Resiko 3 Kemireu Ie Alang Lamkeureumeuh Neuheun Lampisang Lambaro Neujid Kayee Adang Meunasah Jeumpa Lamteuba Droe Blang Tingkeum Lam Apeng Meunasah Kulam Resiko 4 Rabo Lampisang Teungoh Sumber Data : Hasil Analisis (2015) Tabel 2.23 Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-56

Permasalahan Prioritas disektor Air Limbah Kabupaten Aceh Besar No Permasalahan yang Mendesak 1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana - BABS : 25,05% Akses terhadap jamban yang tidak layak: 50,34% (54.997 KK) Jumlah truk tinja tidak memadai (hanya tersedia 2 unit) - Praktek pengurasan tinja sangat rendah pertahun yaitu sebesar 32,97% - Kondisi IPLT tidak berfungsi optimal (ada kapasitas idle) - Tidak ada pengukuran kualitas efluen - Belum memiliki Masterplan Pengelolaan Air Limbah 2. Aspek Non Teknis - Belum adanya lembaga yang khusus menangani air limbah - Kemampuan daerah dalam pendanaan sektor air limbah masih kurang - Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan tangki septic aman masih kurang Sumber Data : Hasil Analisis (2015)

2.3.2. Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan Gambaran lokasi-lokasi area beresiko persampahan di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan hasil Pengolahan Data Sekunder, Indeks Resiko EHRA dan Persepsi Pokja/SKPD dianalisis oleh tools instrumen sanitasi yang mendapatkan hasil sebagai berikut: Gambar 2.15 Peta Area Beresiko Sektor Persampahan IMPACT


EXPOSURE

II-57

AREA BERESIKO

Tabel 2.24 Wilayah Area Berisiko Persampahan

Area Beresiko

Resiko 4

Resiko 3 Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

Wilayah Prioritas Persampahan Lam Bheu Kemireu Neuheun Miruek Lamreudeup Tanjung Selamat Lambaro Lamgapang Suka Damai Suka Mulia Baet Meesago Baet Lamphuot Luthu Lamweu Lamtanjong Meunasah Kulam II-58

Area Beresiko

Wilayah Prioritas Persampahan Lampisang Teungoh Lheu Blang Lamreung Garot Riting Ie Alang Lamkeureumeuh Lampisang Kayee Adang Blang Tingkeum Lam Apeng Baet Klieng Cot Aron Kajhu Lambada Lhok Cot Hoho Cot Sayun Lamsiteh Lagang Payaroh Lamblang Manyang Gue Gajah Lampeuneurut Ujong Blang Jeumpet Ajun Lamcot Ulee Lueng Kuta Karang Empetring Teubalui Lhang Blang Kiree Lam Reh Tanjong Deah Lambada Peukan Suleue Miruek Taman Blang Cot Angan Manggra


II-59

Area Beresiko

Wilayah Prioritas Persampahan Mureu Lamglumpang Lampanah Ranjo Pasar Indrapuri Ruekih Keupula Empe Ara Indra Puri Jruek Balee Lambada Paleuh Blang Lam Ue Lam Teungoh Lamdaya Lubok Gapuy Lubok Sukon Kayee Lhee Meunasah Manyang Pagar Air Bueng Jalin Suka Tani Data Cut Aweek Jantho Barueh Cucum Gla Deyah Gla Meunasah Baro Miruk Bak Trieng Lambro Deyah Siron Blang Keureuweung Krueng Barih Lhok Banda Safa Lampoh Raja Lamtui Ie Alang Mesjid Lamkleng Lamsie Leupung Bruek


II-60

Area Beresiko

Wilayah Prioritas Persampahan Ie Alang Lamghui Bughu Lambaro Samahani Lon Asan Panca Kubu Lambaro Tunong Teuladan Lon Baroh Saree Aceh Moncut Gapuy Keutapang Ie Seum Meunasah Keudee Beurandeh Paya Kameng Ruyung Lamnga Baro Ladong Lamnga Mon Ara Peurumping Lamgeu-Eu Ajuen Lam Hasan Payatieng Keunaloi Buga Pasar Seulimeum Lamkuk Batee Lhee Bak Seutui Iboh Tunong Alue Rindang Bayu Ayon Lamcarak Lampanah


II-61

Area Beresiko

Wilayah Prioritas Persampahan Ateuk Blang Asan Ateuk Cut Dilip Lamteungoh Baet Mesjid Dilip Bukti Sibreh Keumudee Reuhat Tuha Seumeureung Weusiteh Lambaro Sibreh Aneuk Galong Titi Meunasah Bakthu Aneuk Galong Baro Lambarih Jurong Raya Niron Bukloh Lambarih Bakmee Lampuyang Alue Riyeung Deudap Lamteng Lampineung Labuy Lam Ujong Pasie Lubuk Kalut Meunasah Manyet Ajee Cut Meunasah Manyang Lamgarot Meunasah Baet Meunasah Manyang Lambro Bileu Lam Trieng Lam Seunong Lampoh Tarom Lam Roh Lam Sabang Puuk Lam Alue Raya


II-62

Area Beresiko

Wilayah Prioritas Persampahan

Lam Raya Cot Bayu Teu Dayah Lubok Buni Lubok Batee Tumbo Baro Reuleung Glumpang Layeun Pulot Dayah Mamplam Meunasah Mesjid Lampuuk Meunasah Blang Paroy Piyeung Lhang Reudeup Mangeu Lambada Meurah Ateuk Krueng Mak Lamjamee Dayah Pante Rawa Kayee Adang Lamgeu Tuha Lam Pageu Tabel 2.25 Permasalahan Prioritas disektor Persampahan Kabupaten Aceh Besar No Permasalahan yang Mendesak 1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana - Pelayanan sampah untuk diangkut ke TPA masih sangat kecil yaitu 2,36% - Sarana pengangkutan yang masih sangat minim dan belum memadai - Belum memiliki Masterplan Pengelolaan Pengelolaan Persampahan - Pengembangan upaya pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya masih belum terlaksana sesuai yang diharapkan - Potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah relatif belum berhasil dikembangkan secara sistematis yang terintegrasi Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020

II-63

No

Permasalahan yang Mendesak

2.

Aspek Non Teknis - Kesadaran masyarakat dalam hal prilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak membuang sampah sembarangan dengan sistem pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang - Luasnya daerah layanan persampahan dibandingkan dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang tidak seimbang - Belum adanya lembaga yang khusus menangani persampahan - Kebijakan hukum terkait pengelolaan sampah masih hanya untk retribusi - Pendanaan terkait sampah masih minim - Kurangya sumber daya disektor persampahan

2.3.3. Area Beresiko dan Permasalahan Drainase Gambaran lokasi-lokasi area beresiko drainase di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan hasil Pengolahan Data Sekunder, Indeks Resiko EHRA dan Persepsi Pokja/SKPD dianalisis oleh tools instrumen sanitasi yang mendapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 2.16 Peta Area Beresiko Sektor Drainase IMPACT


EXPOSURE

II-64

Tabel 2.26 Wilayah Area Berisiko Drainase

Area Beresiko Resiko 4

Resiko 3


Wilayah Prioritas Drainase Lam Bheu Garot Gue Gajah Miruek Lamreudeup Lambaro Meunasah Kulam Lheu Blang Lamreung Jeumpet Ajun Kuta Karang Lambada Tanjong II-65

Lambaro Neujid Lamteuba Droe Lamsidaya Tabel 2.27 Permasalahan Prioritas disektor Drainase Kabupaten Aceh Besar No Permasalahan yang Mendesak 1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana - Perbandingan luas daerah tangkapan (catchment area) dengan panjang saluran tidak memadai - Aliran air di dalam saluran tidak lancar baik disebabkan oleh penyempitan pada infrastruktur drainase seperti culvert, maupun adanya saluran yang tertutup/block oleh sedimentasi dan bekas bangunan - Saluran banyak terjadi kerusakan dan pembangunan saluran masih dilakukan secara parsial - Pengembangan upaya pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya masih belum terlaksana sesuai yang diharapkan - Potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah relatif belum berhasil dikembangkan secara sistematis yang terintegrasi 2.

Aspek Non Teknis - Belum adanya pengolahan air limbah dengan sistem sanitasi, air limbah rumah tangga dialirkan ke dalam saluran sehingga terjadi sedimentasi di dalam saluran yang menyebabkan aliran air tidak lancar - Sangat terbatasnya anggaran daerah untuk infrastruktur darainase - Belum adanya lembaga yang khusus menangani drainase - Kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dengan tidak menjaga kebersihan di saluran drainase


II-66

BAB I I PROFIL SANITASI SAAT INI

Recommend Documents