BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI

S S K BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI 2.1. Gambaran Wilayah Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah Kabupaten pemekaran baru yang terletak pada bagian paling Barat pulau Flores provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu berada diantara 08°.14’ - 09°.00’ Lintang Selatan, dan 119°.21’ - 120.20’ Bujur Timur. Secara administrasitif wilayah, Kabupaten Manggarai Barat berbatasan dengan: - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai; - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape, Provinsi NTB - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas wilayah sebesar 9.450,00 km2. Dari total luas wilayah tersebut, luas daratan yang terdiri dari daratan di Pulau Flores, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Longos, dan beberapa pulau kecil lainnya adalah 2.947,50 km2 sisanya sebesar 6.052,50 km2 adalah wilayah lautan1. Kondisi Topografi Manggarai Barat didominasi wilayah berketinggian sedang antara 100–500 m di atas permukaan laut. Rincian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yaitu Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari daerah datar sampai bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80% luas daerahnya merupakan daerah perbukitan dan sisanya daerah datar dengan ketinggian 25-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan dataran tinggi bergelombang dan berbukit (88,96%) dengan fungsi dominan untuk lahan perkebunan (18,56%), kehutanan (43,04%), dan daerah permukiman (1,57%), serta sebagaian kecil merupakan dataran rendah yang rata hingga landai (11,04%) dengan fungsi permukiman (2,80%), pertanian (9,40%) dan perikanan (0,24%). Luas wilayah Manggarai Barat menurut jenis penggunaan tanah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Permukiman Sawah Tegalan/lading Perkebunan

= 787 Ha = 11.411 Ha = 25.344 Ha = 2.199 Ha

= (0,27%) = (3,38%) = (8,60%) = (0,75%)

Dari total luas wilayah Manggarai Barat untuk jenis penggunaan tanah seluas 261.036 Ha, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemukiman, sawah, ladang dan perkebunan sebesar 39.741 hektar atau 13,49%, sedangkan yang belum dimanfaatkan seluas 221.295 Ha. (Lihat Peta 2.1. Peta Wilayah Kajian SSK Kabupaten Manggarai Barat dan Tabel 2.1.

1

Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka-2015

SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 12

S S K


| 13

S S K Tabel 2.1. Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Desa Luas Wilayah Nama Kecamatan

Jumlah Desa/ Kelurahan

Administrasi (%) Terhadap (Ha) Total Administrasi

Terbangun (%) Terhadap (Ha) Luas Adminitrasi

Komodo

19

24,627

9.43

3,034

12.19

Boleng

11

33,094

12.68

1,818

7.30

Sano Nggoang

15

36,103

13.83

2,333

9.37

Mbeliling

15

34,961

13.39

1,484

5.96

Lembor

15

24,517

9.39

1,945

7.81

Welak

16

17,390

6.66

2,027

8.14

Lembor Selatan

15

16,269

6.23

2,488

9.99

Kuwus

22

13,167

5.04

3,109

12.49

Ndoso

15

15,606

5.98

2,439

9.80

Macang Pacar

26

45,302

17.35

4,221

16.95

Total 169 261,036 100 24,898 Sumber: Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka Tahun 2015

100

Kondisi Demografi Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2015 sebanyak 254.198 jiwa yang tersebar pada 10 kecamatan. Kecamatan Komodo merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni mencapai 50.297 jiwa dengan jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 10.134 KK. Secara umum Penyebaran penduduk pada setiap kacamatan maupun Desa dipengaruhi oleh kondisi fungsional wilayah. Wilayah perkotaan memiliki tingkat sebaran dan kepadatan yang tinggi dibandingkan pada wilayah pedesaan. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai Barat setiap tahun mengalami peningkatan, baik yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai Barat sendiri maupun migrasi dari daerah sekitar Kabupaten Manggarai Barat. Pada dasarnya tingkat perkembangan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengestimasi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Proyeksi jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematik dan menggunakan kecenderungan pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir. SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 14

S S K Metode proyeksi yang digunakan adalah metode matematik dengan rumus geometri. Rumus yang digunakan sebagai berikut: Pt = Po (1 + r)t Pt/Po = (1 + r)t log Pt/Po = log (1+r)t log Pt/Po = t log (1+r) 1/t log Pt/Po = log (1+r) antilog 1/t log Pt/Po = (1+r) antilog 1/t log Pt/Po -1 = r

Keterangan: Po = jumlah penduduk tahun dasar Pt = jumlah penduduk akhir (tahun proyeksi) r = laju pertumbuhan penduduk (%) t = waktu (tahun) Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan daerah Pariwisata dengan rata-rata pertumbuhan penduduk lima tahun terakhir dari tahun 2013 menunjukkan angka 2.00% pertahun. Proyeksi penduduk untuk 5 Tahun kedepan tahun 2019 diprediksikan penduduk Kabupaten Manggarai Barat mencapai 236.560 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 59.140 KK, dimana setiap keluarga ratarata memiliki anggota keluarga sebanyak 4 sampai 5 orang. Kecamatan Komodo memiliki jumlah KK terbesar di tahun 2019 yaitu 11.660 kk/jiwa sedangkan Kecamatan Mbeliling dengan jumlah penduduk terendah yaitu 3085 kk/jiwa. (Lihat Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun dan Tabel 2.3. Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun)


| 15

S S K Tabel 2.2. Jumlah Penduduk KK Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Nama

Jumlah KK

Kecamatan No

Wilayah Perkotaan

Wilayah Pedesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

5,368

5,476

5,585

5,697

5,811

5,404

5,512

5,623

5,735

5,850

10,772

10,988

11,208

11,432

11,660

1

Komodo

2

Boleng

609

621

634

646

659

4,005

4,085

4,166

4,250

4,335

4,614

4,706

4,800

4,896

4,994

3

Sano Nggoang

302

308

314

320

327

2,939

2,998

3,058

3,119

3,182

3,241

3,306

3,372

3,440

3,509

4

Mbeliling

245

250

255

260

265

2,605

2,657

2,711

2,765

2,820

2,850

2,907

2,965

3,025

3,085

5

Lembor

1,265

1,290

1,316

1,342

1,369

6,109

6,232

6,356

6,483

6,613

7,374

7,522

7,672

7,826

7,982

6

Welak

309

315

321

328

334

3,911

3,989

4,069

4,150

4,233

4,220

4,304

4,390

4,478

4,568

7

Lembor Selatan

537

548

559

570

581

4,624

4,716

4,811

4,907

5,005

5,161

5,264

5,369

5,477

5,586

8

Kuwus

435

444

453

462

471

4,817

4,913

5,012

5,112

5,214

5,252

5,357

5,464

5,574

5,685

9

Ndoso

596

608

620

632

645

3,845

3,922

4,000

4,080

4,162

4,441

4,530

4,620

4,713

4,807

10

Macang Pacar

462

471

481

490

500

6,248

6,373

6,501

6,631

6,763

6,710

6,845

6,982

7,121

7,264

Total 10,128 10,331 10,537 10,748 Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015

10,963

44,508

45,398

46,306

47,232

48,177

54,636

55,729

56,843

57,980

59,140

SSK Kab. Manggarai Barat, 2016 18

| 16

S S K Ditinjau dari tingkat kepadatan, penduduk terpadat berada di Kecamatan Mbeliling, yakni 154 jiwa/ha dan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Sano Nggoang, yakni hanya 6.1 jiwa/ha. Kepadatan penduduk didasarkan atas kondisi distribusi penduduk yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang menghuni suatu wilayah berdasarkan batasan wilayah terbangun. Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. (Lihat Tabel 2.4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun) Tabel 2.3. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Kepadatan Penduduk (Orang/Ha) Nama No Tahun Tahun Kecamatan 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 1 Komodo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 16.6 16.9 17.2 17.6 17.9 2 Sano Nggoang 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 3 Boleng 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.4 10.7 10.9 11.1 11.3 4 Mbeliling 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 5 Lembor 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 17.3 17.6 18.0 18.3 18.7 6 Welak 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.4 10.6 10.8 11.0 11.3 7 Lembor Selatan 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 8 Kuwus 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.0 8.1 8.3 8.4 8.6 9 Ndoso 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.4 8.6 8.7 8.9 9.1 10 Macang Pacar 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 7.9 8.1 8.3 8.4 8.6 Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Tingkat Pertumbuhan (%)

Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu barometer penegakan komitmen pemerintah daerah, pelaku usaha dan segenap unsur masyarakat yang peduli dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesungguhnya merupakan implementasi amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 27 yakni setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan data dari TNP2K, angka


| 17

S S K kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 4.965 rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat. (Lihat Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan) Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan

No

Nama Kecamatan

Jumlah Keluarga Miskin (Rumah Tangga)

1

Komodo

672

2

Boleng

1031

3

Sano Nggoang

863

4

Mbeliling

547

5

Lembor

1400

6

Welak

1057

7

Lembor Selatan

913

8

Kuwus

1247

9

Ndoso

1669

10

Macang Pacar

2077

Total

4.965

Sumber : Kabupaten Manggarai Barat dalam angka Tahun 2014 Dalam konteks tata ruang, secara umum penataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat bertujuan untuk : 1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional; 2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan 3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.


| 18

S S K 2.2. Kebijakan Tata Ruang Terkait Sanitasi Kebijakan Terkait Sanitasi yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat meliputi Rencana struktur ruang, Rencana kawasan Perkotaan dan pedesaaan, Rencana pola ruang, rencana system jaringan Utilitas. 2.2.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat merupakan rencana pembentukan dari berbagai elemen kegiatan serta jaringan sarana dan prasarana yang mendukung pusat-pusat pelayanan. Penetapan Rencana Struktur Ruang ini diharapkan menjadi acuan dalam pengembangan Sistem Sanitasi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat kedepannya. Adapun Rencana Struktur Ruang yang berkaitan langsung dengan Pengembangan Sistem Sanitasi yaitu Rencana Sistem Perkotaan, Rencana Sistem Jaringan Air Bersih, Persampahan, Air Limbah dan Sistem Drainase. (Lihat Peta 2.2. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manggarai Barat)


| 19

S S K


| 20

S S K 2.2.2. Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan  Kawasan Perkotaan Selain kawasan pertanian dan pariwisata, seluruh aktifitas kawasan perkotaan diusahakan berlokasi di kawasan budidaya, Semua peruntukan merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan ruang sampai tahun 2014 dan merupakan untuk penjabaran lebih lanjut dari struktur tata ruang yang dituju serta konsepsi peruntukan lahan. Pembangunan diarahkan ke lokasi-lokasi potensial (wilayah yang relatif tidak mempunyai kendala fisik) untuk pengembangan permukiman yaitu : 1. Pada lahan dengan kemiringan 0-15%, ketersediaan air terjamin, terkait dengan kawasan permukiman yang telah ada, tidak terletak di kawasan pertanian lahan basah dan tidak berada di kawasan lindung. 2. Pada kawasan dengan kemiringan 15-40% yang masih memungkinkan untuk dikembangkan hanya mempunyai kendala fisik (kelerengan) dengan penerapan BCR/KDB yang lebih kecil yaitu sekitar 10-30% Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kawasan permukiman yaitu kegiatan : 1. Perbaikan kawasan perumahan melalui perbaikan kampong (KIP). Lokasinya di Kota Labuhan Bajo dan We Nakeng. 2. Pengembangan Kasiba (Kapling Siap Bangun) dan Lisiba (Lingkungan Siap Bangun) dikembangkan pada kawasan-kawasan potensial bagi pengembangan permukiman 3. Pembatasan pengembangan permukiman secara linear.  Kawasan Pedesaan Dasar dari rencana pengembangan kawasan perdesaan adalah atas pertimbangan bahwa umumnya desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah kawasan permukiman yang tidak mengelompok. Pengelompokan terjadi dalam skala yang kecil dengan jaringan jalan tanah, atau jalan lainnya yang berfungsi untuk mencapai area pertanian. Rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Manggarai Barat dititik beratkan pada upaya-upaya penataan kawasan permukiman penduduk yang lebih teratur dan mengelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perambahan penduduk pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan menjadi hutan lindung atau fungsi lindung lainnya. Dengan dilakukannya pengelompokkan kawasan perdesaan. akan lebih memudahkan dalam mengembangkan jaringan jalan, penempatan berbagai fasilitas sosial. ekonomi dan budaya bagi kepentingan masyarakat. sehingga mengurangi kesenjangan pertumbuhan antara perkotaan dengan perdesaan. SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 21

S S K Sejalan dengan perkembangannya, maka kawasan perdesaanpun diharapkan mampu mempunyai pusat-pusat jasa kolektivitas untuk pelayanan lokal untuk penetapan wilayah perkotaan dan pedesaan, pembagian kecamatankecamatan di seluruh Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukkan tanah dan ruangnya. Kriteria penetapan batas kota di wilayah Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan atas dasar status kawasan sebagai kawasan perkotaan ibukota kecamatan, aktivitas ekonomi, pengelompokan jenis budaya adan adat setempat, maupun kelengkapan sarana dan prasarana wilayah. Adapun rencana kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Kawasan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat No Kecamatan Perkotaan/Perdesaan Desa/Desa 1. Komodo Perkotaan Desa Labuhan Bajo Desa Waeklambo Desa Gorontalo Desa Batu cermin Perdesaan Desa Golo Bilas Desa Macang Tanggar Desa Warloka Desa Golomuri Desa Nggorang Desa Watu Nggelek Desa Pasir Panjang Desa Tiwu Nampar Desa Golopongkor Desa Pasir Putih Desa Papagarang Desa Komodo 2. Sano Nggoang Perkotaan Desa Golo Mbu Desa Golo Ndaring Desa Matowae Desa Wae Sano


| 22

S S K No

Kecamatan

Perkotaan/Perdesaan

3.

Mbeliling

Perkotaan Perdesaan

4.

Lembor

Perkotaan Perdesaan

5.

Lembor Selatan

Perkotaan Perdesaan

Desa/Desa Desa Golo Kempo Desa Kempo Desa Nampar Macing Desa Sano Nggoang Desa Golo Sengang Desa Golo Leleng Desa Wae Lolos Desa Cunca Wulang Desa Liang Dara Desa Cuncalolos Desa Golo Sembea Desa Tiwuriwung Desa Golo Ndoal Desa Watu Wangka Desa Golo Tantong Desa Kempo Desa Wae Jare Desa Tondong Belang Desa Golo Damu Desa Golo Desat Desa Tangge Desa Siru Desa Waewako Desa Poco Rutang Desa Ngancar Desa Pondo Desa Pontoara Desa Daleng Desa Pongmajok Desa Waebangka Desa Waekanta Desa Nanga Lili Desa Repi Desa Watu Waja Desa Suru Numbeng Desa Munting Desa Kakor Desa Lalong


| 23

S S K No

Kecamatan

Perkotaan/Perdesaan

6.

Welak

Perkotaan Perdesaan

7.

Kuwus

Perkotaan Perdesaan

8.

Ndoso

Perkotaan Perdesaan

Desa/Desa Desa Wae Mose Desa Nanga Bere Desa Benteng Dewa Desa Orong Desa Gurung Desa Golo Ronggot Desa Semang Desa Dunta Desa Pongwelak Desa Rehak Desa Watu Umpu Desa Pengka Desa Galang Desa Lale Desa Nantal Desa Golo Ruu Desa Lewur Desa Coa Desa Kolang Desa Lawi Desa Golo Lewe Desa Ranggu Desa Tueng Desa Golo Riwu Desa Golo Wedong Desa Benteng Curu Desa Compang Suka Desa Sama Desa Tengku Desa Compang Kules Desa Pangga Desa Tentang Desa Golo Poleng Desa Raka Desa Kasong Desa Ndoso Desa Waning Desa Wae Buka


| 24

S S K No

9.

Kecamatan

Boleng

10. Macang Pacar

Perkotaan/Perdesaan

Perkotaan Perdesaan

Perkotaan Perdesaan

Desa/Desa Desa Momol Desa Lumut Desa Pong Narang Desa Tanjung Boleng Desa Golo Sepang Desa Pota Wangka Desa Golo Ketak Desa Mbuit Desa Golo Lujang Desa Sepang Desa Tanjung Pontianak Desa Batu Tiga Desa Bari Desa Nanga Kantor Desa Kombo Desa Loha Desa Nggilat Desa Pacar Desa Golo Lajang Desa Wontong Desa Rego Desa Mbakung Desa Raba Desa Rokap Desa Compang

Berdasarkan tabel di atas, untuk wilayah dengan karakteristik perkotaan dimiliki oleh setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat. Total rencana wilayah perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 14 wilayah dengan pembagian sebagai berikut : 1. Untuk Kecamatan Komodo, pada kondisi eksisting total wilayah perkotaan yang terdapat di kecamatan ini sebanyak 2 wilayah yaitu Desa Labuhan Bajo dan Desa Waeklambo. Seiring dengan perkembangan daerah sekitar dan melihat karakter perkotaan yang mulai terbentuk, maka wilayah perkotaan di Kecamatan Komodo diarahkan menjadi empat wilayah yang terdiri atas Desa Labuhan Bejo, Desa Waeklambo, Desa Gorontalo, dan Desa Batu Cermin. Sedangkan wilayah pedesaan yang terdapat di kecamatan ini sebanyak 10 wilayah. SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 25

S S K


| 26

S S K 2. Untuk Kecamatan Sano Nggoang, wilayah perkotaan pada kondisi eksisting di kecamatan ini berjumlah satu daerah yaitu Desa Golo Mbu. Mengingat sebaran dan kondisi sarana dan prasarana penunjang serta system kegiatan yang belum menunjukkan perubahan karakter menjadi karakter perkotaan, maka diarahkan wilayah perkotaan tetap berada di Desa Golo Mpu. Sedangkan untuk wilayah pedesaan di kecamatan ini diarahkan sebanyak 10 daerah. 3. Untuk Kecamatan Mbeliling yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sano Nggoang, wilayah perkotaan eksisting kecamatan ini berjumlah satu daerah yaitu Desa Cunca Wulang. Sedangkan daerah lainnya tetap menjadi wilayah pedesaan dengan total wilayah pedesaan sebanyak 12 daerah. 4. Untuk Kecamatan Lembor, berdasarkan kondisi eksisting total wilayah perkotaan yang terdapat di kecamatan ini sebanyak satu daerah yaitu Desa Tangge. Namun seiring dengan perkembangan daerah yang mulai menunjukkan perubahan karakter menjadi karakter perkotaan maka diarahkan jumlah wilayah perkotaan yang terdapat di Kecamatan Lembor sebanyak dua daerah yaitu Desa Tangge dan Desa Nanga Lele. Sedangkan untuk wilayah pedesaan berjumlah 10 daerah. 5. Kecamatan Lembor Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Lembor. berdasarkan kondisi eksisting total wilayah perkotaan yang terdapat di kecamatan ini sebanyak satu daerah yaitu Desa Nanga Lili. Sedangkan daerah lainnya tetap menjadi wilayah pedesaan dengan total wilayah pedesaan sebanyak 9 daerah. 6. Untuk Kecamatan Welak, berdasarkan kondisi eksisting total wilayah perkotaan yang terdapat di kecamatan ini sebanyak satu daerah yaitu Desa Orong. Melihat perkembangan tiap tahunnya yang tidak terlalu signifikan dan tidak menunjukkan perubahan kegiatan menuju karakter perkotaan, maka jumlah wilayah perkotaan yang diarahkan tetap berjumlah satu daerah yaitu Desa Orong dan daerah lainnya tetap menjadi wilayah pedesaan dengan total wilayah pedesaan sebanyak tujuh daerah. 7. Untuk Kecamatan Kuwus, berdasarkan kondisi eksisting total wilayah perkotaan yang terdapat di kecamatan ini sebanyak dua daerah yaitu Desa Nantal dan Desa Golo Ruu. Melihat perkembangan yang belum menunjukkan perubahan menuju karakter perkotaan, maka diarahkan wilayah perkotaan tetap mengacu pada kondisi eksisting yaitu berjumlah dua daerah. Sedangkan untuk daerah lainnya yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kuwus diarahkan tetap sebagai wilayah pedesaan dimana terdiri atas 15 daerah.


| 27

S S K 8. Kecamatan Ndoso jjuga merupakan wilayah hasil pemekaran, yaitu pemekaran dari Kecamatan Kuwus. Wilayah perkotaan yang terdapat di daerah ini sebanyak satu daerah yaitu Desa Tentang. Untuk arahannya jumlah wilayah perkotaan di kecamatan ini sebanyak satu daerah dan daerah lainnya tetap sebagai wilayah dengan system kegiatan karakter pedesaan sebanyak 9 daerah. 9. Kecamatan Boleng karena merupakan wilayah pemekaran, maka wilayah perkotaan yang terdapat di daerah ini sebanyak satu daerah yaitu Desa Tanjung Boleng. Untuk arahannya jumlah wilayah perkotaan di kecamatan ini sebanyak satu daerah dan daerah lainnya tetap sebagai wilayah dengan system kegiatan karakter pedesaan. 10. Untuk Kecamatan Macang Pacar, berdasarkan kondisi eksisting total wilayah perkotaan yang terdapat di kecamatan ini sebanyak satu daerah yaitu Desa Bari. Sama halnya dengan beberapa kecamatan lain dimana perkembangannya yang belum menunjukkan karakter perkotaan maka diarahkan jumlah wilayah perkotaan sama dengan kondisi eksisting yaitu sebanyak satu daerah. Daerah lainnya tetap sebagai wilayah dengan karakter pedesaan. 2.2.3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air Sebagian besar (80 %) rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat dalam memenuhi kebutuhan air bersih masih menggunakan system non perpipaan , yaitu menggunakan air tanah dan memanfaatkan sumber mata air. Jadi baru 20 % saja yang sudah dapat dilayani oleh system perpipaan baik yang dilayani oleh PDAM maupun oleh bantuan proyek lain seperti PPK, PU, LSM dan institusai lainnya. Untuk air minum perpipaan di Kabupaten Manggarai Barat dilayani oleh PDAM Kabupaten Manggarai Barat. Cakupan area pelayanan mencapai 2.066 pelanggan, termasuk di dalamnya 1.837 pelanggan rumah tangga atau sekitar 8.773 jiwa. Jumlah pelayanan eksisting dari PDAM terhitung sangat kecil, dimana hanya 5% jumlah penduduk yang terlayani oleh air bersih perpipaan. Pokok-pokok rencana system air bersih di Kabupaten Manggarai Barat antara lain : 1. Peningkatan system air bersih pedesaan yang ada dan pembangunan system baru untuk melayani daerah-daerah yang sampai saat ini belum mendapat pelayanan air bersih. Pengelolaannya dilakukan oleh badan pengelola air bersih 2. Penambahan/menyediakan kran umum dengan prioritas pelayanan daerah permukiman yang relative padat


| 28

S S K 3. Meningkatkan produksi pada system air bersih (PDAM) yang sudah ada dengan upaya memperkecil kehilangan/kebocoran air serta merehabilitasi system transmisi dan system distribusinya. 4. Pengembangan system penyediaan air bersih regional untuk beberapa kecamatan yang masih menggunakan system local. System regional yang dikembangkan antara lain: - Labuhan Bajo-Wae Nakeng-Sano Nggoang - Kuwus-Macang Pacar 2.2.4. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Rencana system jarigan prasarana lainnya meliputi rencana system pengelolaan persampahan, rencana jaringan drainase, dan rencana system air limbah (sanitasi)  Rencana Sistem Pengelolaan Sampah Dengan meningkatnya aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, maka jumlah sampah yang dihasilkan juga terus meningkat.Sistem pengelolaan sampah yang dikelola di wilayah Kabupaten Manggarai Barat selama ini penanganannya belum memperlihatkan penanganan yang baik. Untuk penanganan persampahan kedepannya, maka sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Manggarai Barat dibedakan berdasarkan perwilayahan.


| 29

S S K


| 30

S S K Untuk Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Perkotaan Penanganan persampahan direncanakan dikelola oleh kota atau kecamatan. Timbunan sampah yang tiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, maka diperlukan adanya system pengelolaan sampah yang terkoordinir secara baik karea selama ini sampah dari kegiatan rumah tangga dibuang di pinggiran jalan karena tidak adanya TPS disekitar lingkungan hunian warga. Sampah tesbut kemudian diangkut menuju TPA yang berlokasi di Desa Golo Bilas. Namun sayangnya di TPA tersebut juga tidaka ada pengolahan sampah lebih lanjut sehingga sampah-sampah tersebut hanya dibaka dan dilakukan oleh warga sekitar. Melihat kondisi tersebut, maka arahan bagi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut : 1. Adanya pemilahan jenis sampah ditingkat rumah tangga 2. Pembangunan TPS di sekitar hunian warga yang telah sesuai dengan syarat teknis dalam penentuan lokasi dan kebutuhan ruangnya. 3. Mempertimbangkan lokasi TPA saat ini karena berada di daerah pusat kota. Seharusnya lokasi TPA berada di daerah pinggiran agar tidak mengganggu masyrakat sekitar 4. Penyediaan fasilitas penunjang kebersihan. 5. Perlu adanya pengolahan sampah lebih lanjut di TPA agar sampah yang dihasilkan dapat memberikan manfaat. Sistem pengelolaan sampah di kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan cara menimbun dan membakar, mengingat kawasan perdesaan kecenderungannya masih tersedia cukup luas lahan pekarangan. Pada sisi lain di kawasan perdesaan kecenderungannya didukung dengan lahan budidaya pertanian yang cukup luas, maka keberadaan sampah tersebut dapat diolah menjadi kompos (pupuk organik) yaitu dengan cara memisahkan jenis sampah yang dapat diuraikan bakteri (dimanfaatkan untuk kompos) dan sampah yang tidak dapat diuraikan bakteri (proses dibakar).  Rencana Sistem Air Limbah Rencana penyaluan air limbah untuk tiap kecamatan berbeda sesuai dengan tingkat perkmbangannya. Pada dasarnya sebagian besar air limbah di wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah air limbah rumah tangga. System saluran air limbah yang berasal dari rumah tangga diarahkan menggunakan saluran tertutup. Idealnya saluran air limbah yang berasal dari rumah tangga terpisah dengan saluran air hujan, namun dengan cara ini konsekuensinya membutuhkan biaya pembangunan yang relative besar. Untuk itu keduanya dapat disatukan dalam system saluran primer. Untuk menangani masalah penyaluran air limbah, maka dapat digunakan beberapa alternative yaitu : SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 31

S S K 1. System septic tank kolektif dimana satu septic tank akan digunakan oleh beberapa keluarga (6-10KK) yang disalurkan melalui saluran tertutup dari setiap rumah. Besarnya rumah tangga yang akan menggunakan fasilitas ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti jarak rumah, kelandaian tanah, dan lainnya. Dikhususkan pada kawasan pusat kota dengan intensitas kegiatan yang cukup tinggi. 2. System septic tank individu, penanganan penyaluran air kotor dengn cara membuat septic tank di setiap rumah. Dikhususkan bagi kawasan kota yang memiliki penduduk yang relative jarang.  Rencana Sistem Drainase Bentuk penanganan drainase lebih ditekankan dalam upaya pengendalian rutin yang terjadi tiap tahunnya. Kurangnya jaringan serta kondisi saluran primer dan sekunder merupakan salah satu sebab genangan air pada beberapa desa. Untuk memenuhi kebutuhan dasar jaringan dan penanganan genangan maka diprogramkan penanganan drainase terutama pada daerah banjir yakni desa-desa yang berada di sepanjang sungai dan tepi pantai yaitu Kecamatan Kuwus, Komodo, Macang Pacar, dan Lembor. Untuk menunjang prasarana jaringan drainase tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap DAS yang berada di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu perlu adanya penataan system drainase yaitu dengan melakukan normalisasi sungai besar seperti Wae Mese, Wae Jamal, Wae Jare, Wae Nangke, dan Wae Raho yang banyak mengalami pendangkalan. Normalisasi ini dilakukan secara rutin.


| 32

S S K 2.2.5. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Substansi dari rencana pola pemanfaatan ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan lainnya (kawasan lindung dan kawasan budidaya). Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Kawasan budidaya yang dimaksudkan meliputi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan kawasan perumahan, kawasan perdagangan/jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan perdagangan, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan ruang sektor informal, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pelayanan umum. (Lihat Peta 2.3. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Manggarai Barat)


| 33

S S K


| 34

S S K 2.3 Kemajuan Pelaksanaan SSK 2.3.1. Air Limbah Domestik Melihat kemajuan pelaksanaan pembangunan sanitasi dengan mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kota dan memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kota, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Perkembangan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen strategi sanitasi kota tahun 2015 penanganan BABs tidak terlalu besar memberikan dampak, berdasarkan hasil studi EHRA praktik BABs masih menunjukkan angka 56%. (Lihat Tabel 2.6.& 2.7 Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Air Limbah Domestik)

Tabel 2.6. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Air Limbah Domestik SSK Tahun 2015 - Tahun 2016 Tujuan Sasaran Meningkatkan - 100 % Rumah kualitas dan Tangga kuantitas menggunakan pengelolaan air sistem limbah pengelolaan air limbah yang layak pada tahun 2020. - 100% Rumah tangga memiliki tangki Septic yang Layak Hingga Tahun 2020 Peningkatan Meningkatkan dan anggaran Anggaran pengembangan Rutin APBD untuk alternatif pembangunan air sumber limbah sebesar pendanaan 1.5% pada tiap

SSK Tahun 2016

Data Dasar

Status Saat Ini 48.51% (17620 KK) masih Melakukan BABS

24.02% (12.230 KK) tidak memiliki pembuangan/Penampungan yang Layak)

Tangki septik suspek aman sebesar 41,37% (20.538 kk) Pencemaran karena SPAL masih cukup tinggi yaitu 49,30% SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 35

S S K pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.

tahunnya

Peningkatan system pengelolaan air limbah melalui pemanfatan sumber daya Pendanaan pembangunan dalam penguatan ekonomi masyarakat

Pihak swasta belum teridentifikasi secara maksimal

Keterlibatan pihak swasta masih sangat rendah dalam pengelolaan air limbah

Sumber : Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015, analisa Pokja Sanitasi 2016

2.3.2. Persampahan Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan persampahan di Kabupaten Manggarai Barat, perlu ada keselarasan dan kesesuain antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Tingkat cakupan layanan persampahan di Kabupaten Manggarai Barat masih terpusat pada wilayah perkotaan yaitu pada kecamatan Komodo. (Lihat Tabel 2.7. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Persampahan) Tabel 2.7. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Persampahan SSK Tahun 2015 Tujuan Meningkatkan layanan persampahan

Sasaran Sampah perkotaan yang dapat terangkut saat ini baru mencapai 38,5 % dan akan ditingkatkan hingga 75 % pada tahun 2020;

SSK Tahun 2016 Data Dasar

Status Saat Ini 8.4 % Pemilahan sampah setempat berdasarkan studi EHRA


| 36

S S K Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha serta berkaitan dengan program kerja/proyek Kabupaten Manggarai Barat Bersahaja menuju Kota Bandar Madani. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajiban selaku warga negara yaitu dalam hal pelunasan membayar retribusi kebersihan.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan terbentuknya pola kemitraan pengelolaan persampahan dengan pihak swasta.

Terbentuknya unit pengelola teknis operasional persampahan dan terbitnya regulasi pengelolaan persampahan. Pengalokasian anggaran pengelolaan persampahan dan terbitnya pedoman penyusunan rencana biaya, pengelolaan keuangan serta penyusunan tarif retribusi. Meningkatkan Meningkatkan kerjasama dengan potensi investasi pihak swasta dalam dunia usaha/swasta pengolahan sampah, yang telah di gagas maupun yang direncanakan secara realistik. Sumber : Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015


| 37

S S K 2.3.3. Drainase Pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan secara menyeluruh. Penanganan drainase perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan kondisi topografi kurang lebih 80% merupakan daerah perbukitan dan selebihnya daerah datar yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (Lihat Tabel 2.8. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Drainase Perkotaan)

Tabel 2.8. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Drainase Perkotaan SSK Tahun 2012 - Tahun 2016

SSK Tahun 2015

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

Status Saat Ini

1

2

3

4

Tersedianya sarana dan prasarana drainase lingkungan.

Mengoptimalkan system yang ada

Memastikan pengutamaan penerapan teknologi drainase lingkungan berbiaya rendah dan sensistif jender. Memastikan

Tidak ada lagi yang Master plan memakai saluran drainase belum drainase untuk ada berfungsi selain untuk pembuangan limpahan air hujan pada tahun 2020 Tidak ada lagi yang memakai saluran drainase untuk berfungsi selain untuk pembuangan limpahan air hujan pada tahun 2020 Tersedianya Regulasi drainase lingkungan pada tahun 2018

Master plan drainase sudah ada

Terdapat daerah Genangan sebesar 21 Ha


| 38

S S K pengutamaan penerapan teknologi drainase lingkungan berbiaya rendah dan sensistif jender.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraaturan perundanga-undangan mengenai Drainase Lingkungan

Adannya peraturan perundang-undangan mengenai drainase

Diterapkannya SPM untuk layanan drainase lingkunngan.

Terwujudnya pembangunan drainase lingkungan yang partisipatif dan tanggap kebutuhan. Meningkatnya peran media dan masyarakat dalam penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat pada akhir tahun 2018.

Meningkatnya intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara terus menerus di sub drainase lingkungan.

Sumber : Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015 2.4. Profil Sanitasi Saat Ini Penilaian Profil Sanitasi merupakan gambaran lengkap dan menyeluruh baik teknis maupun nonteknis dan mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten Manggarai Barat baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Manggarai Barat masih belum memadai.


| 39

S S K 2.4.1. Air Limbah Domestik Kondisi eksisting Air Limbah Domestik di Kabupaten Manggarai Barat menunjukan bawah pengelolaan air limbah domestik masih bersifat konvensional tanpa melalui pengolahan lebih lanjut sehingga air limbah domestik langsung dibuang ke kali atau sungai dan drainase yang tentunya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Limbah di Kabupaten Manggarai Barat dikelola secara on site (Setempat), dimana sistem pembuangan limbahnya dilakukan secara individual, diolah dan dibuang di tempat. Sejauh ini pengolahan black water (air limbah yang berasal dari jamban atau wc ditampuang pada lubang yang sudah digali pada umuran tertentu. Tempat yang digunakan untuk pembuangan air besar antara lain berupa jamban leher angsa, jamban plengsengan, jamban umum/MCK, jamban cemplung dan sebagian belum memiliki jamban. Input dari limbah juga berasal dari air limbah yang berasal dari kegiatan mandi, cuci dan dapur. Semua produk input limbah baik grey water maupun black water dibuang begitu saja tanpa melalui pengolahan dan tidak adanya proses daur ulang. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pada saat ini sistem pengelolaan limbah secara off-site belum dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Barat. Secara umum masih dikelola oleh masyarakat sendiri dari masing-masing rumah tangga dengan cara yang sangat minim bahkan sebagaian besar belum dilakukan pengelolaan dengan kaidah-kaidah yang sehat. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan Program SANIMAS difasilitasi pendaan oleh pemerintah Pusat sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Provinsi Bidang Kecipta Karyaan. Membangun 37 Unit fasilitas Air Limbah MCK, MCK ++ dan 2 unit IPAL Komunal untuk sekelompok permukiman penduduk dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat antara lain : Pada tahun 2011 pembangunan MCK 10 Unit yang yang tersebar di Kecamatan Komodo Desa wae Kelambu, Desa Labuan Bajo dan Desa Gorontalo, Kecamatan Boleng Desa Golo Sepang, Kecamatan San Ngang Desa Golombu, Kecamatan Lembor Desa Tangge, Kecamatan Welak Desa Rehak, Kecamatan Kuwus Desa Nantaldan Kecamatan Macang Pacar Desa Bari dan Desa Compang. Tahun 2012 Pembangunan MCK + Di Kecamatan Komodo Desa Labuan Bajo dan Kecamatan Lembr Desa Kakor. Tahun 2013 Pembangunan MCK + dan IPAL Komunal di Kecamatan Komodo Desa Pasir Panjang, Desa Pasir Putih 2 unit dan Desa Warloka, program Sanimas pembangunan IPAL di Kampung Baru Desa Gorontalo RT 03, Kampung Air RT 13 Kelurahan Labuan Bajo dan pembanguna MCK + di 3 Kawasan di Kecamatan Lembr Selatan Dusun Nanga Nae Desa Macang Tanggar RT 03 dan RW 04 dan Desa Nangalili Dusun Mange Maci. SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 40

S S K Tahun 2014 pembangunan MCK ++ 10 Unit yang tersebar di Kecamatan Komodo 1 unit Desa Gorontalo, Kecamatan Welak 1 unit Desa Orong, Kecamatan Ndoso 2 unit Desa lewur dan Desa Tentang , Kecamatan Mbeliling 2 unit Desa Mata Wae dan Desa Liang dara dan Kecamatan Lembor 1 unit Desa surunumbeng. Program SLBM tahun 2015 pembangunan MCK ++ 10 unit dan sambungan rumah tersebar di Kecamatan Komodo Desa Golo Mori 1 unit untuk melayani 200 jiwa, Kecamatan Mbeliling Desa Cunca wulang 1 unit melayani 200 jiwa, Kecamatan Macang Pacar Desa Lewat melayani 200 jiwa, Kecamatan Kuwus desa Suka King melayani 200 jiwa, Kecanatan sano Ngoang Desa Golo Mbu melayani 200 jiwa, Kecamatan Boleng Desa Pontianak melayani 200 jiwa, Kecamatan Welak Desa Robo melayani 200 jiwa, Kecamatan Lembor Desa Waewako melayani 200 jiwa dan Kecamatan Lembor selatan Desa Watu Tiri melayani 200 jiwa, total jiwa yang terlayani 1.800 jiwa. Secara umum SLBM ini baru mencakup areal yang sangat kecil dari Seluruh Wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Peta Lokasi septictank komunal pada program SLBM dan Sanimas dapat dilihat pada gambar 3.2. di bawah. Berdasarkan dari Dinas Kesehatan kepemilikan jamban dikabupaten Manggarai Barat Berdasarkan hasi studi EHRA diketahi bawah walaupun masyarakat sudah mempunyai jamban dan fasilitas MCK yang sudah terbangun tetapi sebagian besar masyarakat di Kabupan Mangarai barat masih menyalurkan tinja tidak ke tangki septik hanya 33% saja yang menyalurkan tinja ke tengki septik selebihnya ke Cubluk/lubang tanah sebesar 50%, kolam/sawah sebasar 0% sungai/danau sebesar 0% langsung ke drainase 1% dan lain – lain sebsar 16% seperti pada garafi 3.6 tempat penyaluran akhir tinja dibawah ini. Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja


| 41

S S K Berdasarkan hasil studi EHRA diketahui bahwa tidak semua tangki septik yang dimiliki masyarakat aman masih ada 14 % merupakan tengki septik suspek tidak aman. Hal ini dikarenakan tangki septik sudah dibangun lebih dari 5 tahun atau belum pernah dikuras. Gambar 3.7 Grafik Prosentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor. Umumnya menggunakan jamban leher angsa dengan kontruksi penampungan dan pengumpulan berupa tangki septik, pipa sewer dan cubluk. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubang resapan yang disalurkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke sistem drainase atau ke sungai. (Lihat Peta 2.4. Peta Cakupan Layanan Air Limbah Domestik, Gambar 2.1. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Tabel 2.9. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini Di Kabupaten Manggarai Barat)


| 42

S S K


| 43

S S K


| 44

S S K


| 45

S S K


| 46

S S K


| 47

S S K


| 48

S S K


| 49

S S K


| 50

S S K


| 51

S S K


| 52

S S K


| 53

S S K


| 54

S S K


| 55

S S K


| 56

S S K


| 57

S S K


| 58

S S K


| 59

S S K


| 60

S S K


| 61

S S K


| 62

S S K Gambar 2.1. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Tanah Black Water dan Grey Water

Tanah Bidang Resapan


| 62

S S K Tabel 2.9. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Manggarai Barat

Kecamatan

Jml Pdd (KK)

Sistem Setempat (ON-SITE) Layak

Sistem Komunal

Tidak Layak

Layak

Sistem Off Site (Terpusat)

Tidak Layak

Layak

Masih BABS

Tidak Layak

KK

%

KK

%

KK

%

KK

%

KK

%

KK

%

KK

%

Komodo

10,772

7,880

73

907

8

87

0.81

0

0

0

0

0

0

1,898

17.62

Sanonggoang

3,241

1,542

48

1,498

46

54

1.67

0

0

0

0

0

0

147

4.54

Boleng

4,614

976

21

19

0

53

1.15

0

0

0

0

0

0

3,566

77.29

Mbeliling

2,850

779

27

131

5

58

2.03

0

0

0

0

0

0

1,882

66.04

Lembor

7,374

2,097

28

660

9

57

0.77

0

0

0

0

0

0

4,560

61.84

Welak

4,220

178

4

1,150

27

57

1.35

0

0

0

0

0

0

2,835

67.18

Lembor Selatan

5,161

963

19

1,796

35

59

1.14

0

0

0

0

0

0

2,343

45.40

Kuwus

5,252

666

13

985

19

54

1.03

0

0

0

0

0

0

3,547

67.54

Ndoso

4,441

945

21

215

5

58

1.31

0

0

0

0

0

0

3,223

72.57

Macang Pacar

6,710

1,842

27

2,305

34

58

0.86

0

0

0

0

0

0

2,505

37.33

54,636

17,869

33

9,666

18

595

1.09

0

0

0

0

0

0

26,507

48.51

Jumlah

Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016


| 63

S S K Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Manggarai Barat belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Dari pihak pemerintah daerah menyediakan 1 unit mobil pengangkut tinja dengan kapasitas 6 m3 yang melayani Kabupaten Manggarai Barat dimana sekarang dalam kondisi tidak beroperasi lagi. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah dimana hal tersebut didasari oleh ketidaktahuan masyarakat kapan perlu dilakukan penyedotan lumpur tinja. (Lihat Tabel 2.10. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik) Tabel 2.10. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kondisi

No

Jenis

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Unit

37

37

0

Berfungsi

Tidak Berfungsi

Keterangan (vii)

SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1

Berbasis Komunal 

MCK Komunal

2

Truk Tinja

Unit

-

-

-

Tidak ada

3

IPLT : Kapasitas

Unit

-

-

-

Tidak ada

 Tangki Saptik Komunal > 10 KK

Unit

-

-

-

 IPAL Komunal

Unit

2

1

1

SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1

2

Berbasis Komunal

IPAL Kawasan/Terpusat  Kapasitas  Sistim

M3/hari

1.500

-

-

SR

-

-

-

Sambungan Rumah

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 64

S S K Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota Di Kabupaten Manggarai Barat pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan. Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis dan Badan Lingkungan Hidup Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga sangat penting. Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang terfokus terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, swasta dan pemerintah maka upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah nyata, sehingga berpengaruh pada belum tersedianya perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah. 2.4.2. Persampahan Kota Labuan Bajo sebagai Ibukota Kabupaten Manggarai Barat merupakan pusat kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi, perdagangan, pusat pendidikan dan daerah pariwsata yang pada kenyataannnya terus mengalami perkembangan baik ekonomi maupun sosial budaya yang tentunya akan berdampak terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan seperti masalah sanitasi lingkungan. Salah satu masalah sanitasi lingkungan yang menjadi perhatian adalah timbulan sampah di kawasan ibukota kabupaten. Upaya untuk mengatasi adanya timbulan sampah di kawasan ibukota kabupaten, pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Kriteria dan dasar pelayanan persampahan berdasarkan target Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Dalam memaksimalkan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 65

S S K kegiatan utama, antara lain adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah. Disamping itu, tak bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan. Penanganan sampah dengan cara membakar secara terbuka (open burning) masih menjadi pilihan yang dilakukan masyarakat. Padahal dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa selain kegiatan transportasi dan industri, kegiatan pembakaran terbuka dan kawasan permukiman juga memiliki pengaruh terhadap kualitas udara. Pelayanan persampahan dikawasan ibukota Kabupaten Manggarai Barat berawal dari unit terkecil yaitu rumah tangga. Pada tataran rumah tangga masingmasing rumah tangga mengumpulkan sampah untuk selanjutnya ditempatkan pada TPS yang tersedia. Pengangkutan sampah dari TPS selanjutnya diselenggarakan oleh petugas kebersihan Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. Kegiatan ini tanpa melalui proses pemilahan baik pada tataran rumah tangga maupun pada TPS-TPS yang tersedia. Secara operasional pengelolaan sampah di kawasan ibukota kabupaten meliputi beberapa aspek yaitu : 1. Aspek teknik Operasional Teknik operasional pengelolaan sampah secara umum di Kota La buan Ba jo meliputi : timbulan sampah, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir a. Pengumpulan Pola pengumpulan pada masing-masing sumber sampah adalah sebagai berikut : o Daerah Permukiman  Pola Komunal Langsung Pola ini diterapkan pada warga yang tinggal di komplekskompleks perumahan dan non perumahan yang terletak agak jauh dari jalan arteri/utama dimana warga langsung membuang sampahnya ke TPS komunal yang telah disediakan.  Pola Individual Langsung Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan dump truck, untuk perumahan yang tidak mendapatkan fasilitas TPS. Sampah diletakkan dipinggir jalan atau di depan rumah masing-masing dengan menggunakan kantong-kantong plastik maupun kardus atau karung dan kendaraan pengangkut sampah berjalan perlahan diikuti


| 66

S S K petugas untuk melakukan pengumpulan dan memasukannya ke armada pengangkut untuk diteruskan ke TPA. o Daerah Perkantoran dan Lembaga Pendidikan Pada daerah perkantoran dan Lembaga Pendidikan dilakukan dengan menggunakan pola komunal langsung, dimana sampah dikumpulkan oleh petugas kantor/sekolah dan dimasukan kedalam tomng sampah, kemudian kendaraan roda tiga mengambilnya dari tong dan diteruskan ke TPS/Kontainer untuk diangkut ke dengan menggunakan Dump Truck TPA. o Daerah Pasar pertokoan dan Terminal Pada daerah pasar, pertokoan dan terminal, pengumpulan sampah dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu komunal langsung dan individual langsung, dimana sampah dikumpulkan oleh pemilik toko ke TPS atau diletakan dipinggir jalan kemudian dijemput oleh kendaraan pengangkut sampah untuk selanjutnya dibawa ke TPA. o Jalan dan fasilitas umum Pada lokasi jalan dan fasilitas umum dilaksanakan dengan penyapuan jalan oleh petugas kebersihan dan diangkut dengan menggunakan kendaraan roda tiga untuk diangkut ke TPS dan selanjutnya dijemput oleh kendaraan pengangkut sampah ke TPA. Fasilitas pendukung untuk kegiatan pengumpulan adalah : motor roda tiga berjumlah 3 unit berkapasitas 1,5 m3, tong sampah 50 buah, kontainer yang berfungsi sebagai TPS berkapasitas 6 m3 berjumlah 9 unit, dari jumlah kontainer tersebut yang rusak berat berjumlah 6 buah dan yang masih baik 4 buah. Semua fasilitas umum baik itu kesehatan, pendidikan, perkantoran memilki tempat penampungan sementara baik berupa tong sampah, gerobak sampah atau bak sampah. Sedangkan untuk fasilitas pemukiman semuanya juga demikian baik dikumpul dalam bak sampah/tong sampah/atau dikumpul dalam karung atau kardus. b.

Pemilahan Untuk pengelolaan sampah di Kota Labuan Bajo kegiatan pemilahan ini tidak dilakukan, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang daur ulang sampah, sumber daya masyarakat dibidang persampahan masih rendah serta kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah menjadi pupuk atau kegunaan lainnya. Pemilahan hanya dilakukan secara perorangan di lokasi TPA dan dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh surveyor diketahui bahwa hasil pemilahannya akan di jual pada kelompok pengusaha daerah lain.

c.

Pengangkutan Fasilitas pengangkut sampah yang ada di Kota Labuan Bajo adalah : o

Dump truk berkapasitas 6 M3 berjumlah 2 unit SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 67

S S K o Truck Amroll berkapasitas M3 berjumlah 2 unit o Kendaraan roda tiga berkapasitas 1,5 M3 berjumlah 3 unit o Mobil Pick Up 1 unit Produksi sampah pada tahun 2014 berdasarkan hasil perhitungan Badan Lingkungan Hidup Daerah jumlah produksi sampah per hari dikota Labuan Bajo ( Desa Labuan Bajo, Desa Wae Kelambu, Desa Batu Cermin dan Desa Gorontalo) sebanyak 164 M3/hari. Daya tampung sesuai dengan kondisi yang ada sebesar 54 M3/hari, sampah yang tidak tertampung sebesar 166,4 M3 – 54 M3 = 112,4 M3. Volume sampah yang terangkut dalam sehari yaitu sebesar 64 M3, Dari perhitungan diatas diketahui bahwa dalam sehari masih ada sampah yang belum terangkut hal ini dapat dihitung jumlah produksi sampah sehari untuk Kota Labuan bajo dikurangi sampah terangkut sehari 166,4 M3/hari – 64 M3/hari = 102,4 M3/hari d. Pengolahan Dalam pengelolaan sampah di Kota La b u a n Ba j o , sampah-sampah yang diangkut dari TPS dibuang begitu saja ke TPA tanpa melakukan pengolahan, hal ini terjadi karena : o Kurangnya sumber daya masyarakat dalam mengolah sampah o Kurangnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah o Kurangnya SDM dibidang Persampahan o Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah. e. Tempat Pembuangan Akhir Tempat Pembuangan Akhir sampah terletak di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo dengan jarak ± 5 Km dari pusat kota dengan luas la han TPA 3.500 M2 sejak tahun 2005. Penanganan pembuangan akhir sampah masih memakai sistem open dumping yaitu sampah dibuang dan ditumpuk pada suatu lahan terbuka tanpa adanya perlakuan lain. Kelompok pemulung tidak ditemukan di Kabupaten Manggarai Barat, karena tidak adanya pihak swasta atau usaha pendaur ulangan sampah. Grafik dibawah ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan hasil studi EHRA hanya 8,4 % saja yang dinilai cukup baik antara lain : 1. Dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 8,2 % 2. Dibuang ke lubang dan di tutup dengan tanah sebesar 0,2 % Sebagian besar belum mengelola sampahnya dengan baik antara lain 1. Di buang kelahan kosong/kebun 8,9 % 2. Di bakar sebesar 72,3 % 3. Di buang ke sungai/kali sebesar 2,9 % 4. Di buang ke lubang tetapi tudak di tutup dengan tanah sebesar 7,1% 5. Di biarkan begitu saja sampai membusuk sebesar 0,4 % SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 68

S S K Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah


| 69

S S K


| 70

S S K Gambar 2.2. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Diagram Sistem Sanitasi Persampahan Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan Setempat

(C) Penampungan Sementara (TPS)

(D) Pengangkutan

(E) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(F) Daur Ulang / Pembuangan Akhir

Sampah Organik dan Anorganik


| 71

S S K Tabel 2.11. Timbunan Sampah per Kecamatan Jml Penduduk (Jiwa)

Kecamatan

Sampah dikelola pada sumber (%)

Sampah Terproses 3R

Timbunan Sampah Sampah Sampah Terangkut Tidak ke TPA Terproses

m3/hr

(%)

m3/hr

(%)

m3/hr

(%)

Total

m3/hr

(%)

m3/hr

Ii

iii

iv

V

Vi

vii

viii

ix

x

Xi

xii

xiii

Komodo Sanonggoang Boleng Mbeliling Lembor Welak Lembor Selatan Kuwus Ndoso Macang Pacar Jumlah :

50297 14150 18998 13405 33570 21068 23989 24724 20460 33537 254198

44.5 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 66.8

74.0 34 45 32 80 50 57 59 49 80 562

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64

17.05 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 26

28.36 12.97 17.42 12.29 30.78 19.32 21.99 22.67 18.76 30.75 215

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

166.4 46.8 62.9 44.4 111.1 69.7 79.4 81.8 67.7 111.0 841.3

Sumber : Studi Ehra 2015 Tabel 2.12 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan No

(i)

1

2

3

Jumlah/ Luas Total Terpakai

Kapasitas / Daya Tampung m3

Ritasi /hari

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Unit Unit Unit

1

2.5 m3



9

6 m3



2

6 m3



Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

(ii)

Pengumpulan Setempat - Gerobak - Motor Sampah - Kendaraan Pick Up Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Bak Sampah (beton/kayu/fiber) - Container - Transfer Stasiun - SPA (Stasiun Peralihan Antara Pengangkutan - Dump Truck

Kondisi Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

(vii)

(viii)

(ix)

Unit Unit Unit Unit Unit


| 72

Ket.

(x)

S S K

4

5

6

7

- Arm Roll Truck - Compactor Truck Pengolahan Sampah - Sistem 3R - Incinerator TPA/TPA Regional - Luas Total TPA yang terpakai - Luas sel landfill - Daya Tampung TPA Alat Berat - Bulldozer - Whell/truck loader - Excavator /backhoe - Truk Tanah IPL:Sistem Kolam/Aerasi Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): - Efluen di Inlet - Efluen di Outlet

Unit Unit

2

6 m3



Unit Unit Ha Ha m3/ hari Unit Unit Unit Unit

-

Sumber : PU dan BLHD Tahun 2015 Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi SKPD maka pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sedangkan Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bappeda lebih berperan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan secara makro. Pengelolaan sub sektor persampahan tidak cukup hanya berorientasi pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh aspek penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat sehingga Dinas Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap preventif dan promotif. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang memiliki mandat tupoksi langsung untuk pengelolaan sub sektor persampahan. tupoksi yang dimaksud antara lain merencanakan langkah-langkah teknik, menyusun konsep yang sifatnya teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan bidang kebersihan. Merumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Perencanaan Wilayah meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, merupakan tupoksi Bidang Perencanaan Wilayah pada Bappeda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 73

S S K Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Pengawasan Lingkungan, monitoring dan evaluasi adalah bidang pada Badan Lingkungan Hidup Daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Badan Lingkungan Hidup Daerah pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan. Diluar SKPD tersebut umumnya penanganan masih bersifat internal. Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan persampahan baru pada pengaturan restribusi dan jalur pendistribusian sampah, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan belum bisa menjawab permasalahan persampahan di Kabupaten Manggarai Barat. 2.4.3. Drainase Perkotaan Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kebupaten/kota. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang Pekerjaan Umum sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro. Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Secara umum, sistem drainase perkotaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu lingkungan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor drain), saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain), dan badan air penerima (receiving waters). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti goronggorong, siphon, jembatan air (aquaduct), pelimpah, pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa. Fungsi saluran drainase perkotaan adalah diantaranya yaitu mengeringkan bagian wilayah kota/lingkungan dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, mengalirkan air permukaan kebadan air penerima terdekat secepatnya, mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 74

S S K dimanfaatkan untuk persediaan air dan meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Berdasarkan fungsi pelayanan, sistem drainase perkotaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a . Sistem drainase lokal, yang termasuk dalam sistem drainase lokal adalah sistem saluran awal yang melayani suatu kawasan permukiman tertentu seperti kompleks permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industry dan komersial. Sistim ini melayani area kurang dari 10 ha. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau instansi lainya. b . Sistem drainase utama, yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah saluran drainase primer, sekunder, dan tersier beserta bangunan kelengkapannya yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Pengelolaan sistem drainase utama merupakan tanggung jawab pemerintah. c.

Pengendalian banjir (Flood Control) adalah sungai yang melintasi wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air sungai, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia. Pengelolaan pengendalian banjir merupakan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan fisiknya, sistim drainase terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier. a . Sistem saluran primer adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan pemerima air. b.

Sistem saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.

c.

Sistem saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.

Kondisi topografi yang dominan dataran tinggi di Kabupaten Manggarai Barat secara langsung meminimalkan ancaman genangan/banjir. Kajian studi EHRA menunjukkan bahwa 87% rumah tanggal di Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah mengalami banjir rutin. Secara umum kondisi jaringan drainase perkotaan belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. (Lihat Peta 2.6. Peta Jaringan Drainase dan Lokasi Genangan)


| 75

S S K


| 76

S S K Secara struktur drainase pada kawasan perkotaan dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk di saluran mengakibatkan kurang lancarnya sistem pengaliran di dalam saluran tersebut sehingga menimbulkan genangan di beberapa titik. (Lihat Tabel 2.14. Lokasi Genangan dan Luas Genangan dan Tabel 2.15. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat)

Tabel 2.13. Lokasi Genangan dan Luas Genangan Wilayah Genangan No

Lokasi Genangan

Luas

Ketinggi an

Lama

Frekuensi

(Ha)

(m)

(jam/har i)

(kali/thn)

1

Golo Koe

25 Ha

0,3 m

3 Jam/hr

1

2

Senaru Kec. Komodo

40 Ha

0,3 m

1 Jam/hr

1

3

Desa Gorontalo Kec. Komodo

50 Ha

0,3 m

1 Jam/hr

1

Infrastruktur

Penyebab

Jenis

Ket.

Drainase Belum Terbangun

Saluran tampa pengerasan

-


-


-

Drainase Belum Terbangun Drainase Belum Terbangun

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2014


| 77

S S K Tabel 2.14 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat No

Jenis Sarana/Prasarana

(i)

(ii)

Satuan

(iii)

Bentuk Penampa ng saluran

Dimensi B (m)

H (m)

Berfungsi

Tidak berfungsi

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(iv)

1

Kondisi

Frekuensi Pemilihara an /tahun (ix)

Saluran Primer  Saluran Sekunder A1  Saluran Sekunder A2

M′

Persegi

0,6

0,8

√

Baru

√

1

Bangunan Pelengkap  Rumah Pompa

Tidak ada

 Pintu Air

Tidak ada

 Kolam Retensi

Tidak ada

 Trash rack/Saringan Sampah

Tidak ada

2

Saluran Primer B 

Saluran Sekunder B1

M′

Persegi

0,5

0,7

Bangunan Pelengkap  Rumah Pompa

Tidak ada

 Pintu Air

Tidak ada

 Kolam Retensi

Tidak ada

 Trash rack/Saringan Sampah

Tidak ada

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2014 Kondisi pengelolaan drainase perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua daerah permukiman di Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Manggarai Barat merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dimana pencegahan pencemaran air SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 78

S S K merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah/wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya. Pembangunan dan pemeliharaan drainase perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yang serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian amsyarakat tidak peduli dengan sistem drainase perkotaan. 2.5. Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi Risiko sanitasi dapat diartikan terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam penentuan area berisiko sanitasi ditetapkan berdasarkan: 2.5.1. Data Sekunder Penentuan area berisiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area adminitrasi Desa berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD dan tersedia di sumber data lainnya. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase serta data umum wilayah yang meliputi populasi, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan angka kemiskinan. 2.5.2. Penilaian SKPD Penentuan area berisiko berdasarkan penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja sanitasi Kabupaten Manggarai Barat yang mewakili SKPD terkait sanitasi dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMK). SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 79

S S K 2.5.3. Studi EHRA Penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan penilaian dan pemetaan tingkat risiko berdasarkan kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga, kondisi drainase, perilaku cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penanganan air minum, dan buang air besar sembarangan. Berdasarkan data Sekunder, Penilaian SKPD dan data studi EHRA, diperoleh gambaran area berisiko sanitasi Kabupaten Manggarai Barat untuk pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan. (Lihat Peta 2.7. Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik, Peta 2.8. Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan, dan Peta 2.9. Peta Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan)


| 80

S S K


| 81

S S K


| 82

S S K


| 83

S S K Tabel 2.15. Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

Wilayah Prioritas Air Limbah No

Area Berisiko Kecamatan

Kelurahan/Desa

1

Risiko 4

Komodo

Kelurahan Labuan Bajo

2

Risiko 4

Komodo

Desa Gorontalo

3

Risiko 4

Lembor

Desa Tangge

4

Risiko 3

Komodo

Kelurahan Wae kelambu

5

Resiko 3

Komodo

Desa Golo Bilas

6

Risiko 3

Komodo

Desa Batu cermin

7

Risiko 3

Macang Pacar

Desa Kombo Tenggah

Sumber : Penetapan Area Berisiko Sanitasi Tahun 2016 Dengan melihat kondisi sanitasi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Manggarai Barat, derajat permasalahan yang ada tergolong tinggi. Sebagian besar pe pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Manggarai Barat mennggunakan on-site system dan sebagian limbah buangan langsung dialirkan tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga mencemari air tanah dan sungai. Sistem kelembagaan sanitasi kabupaten Manggarai Barat masih belum optimal, kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas cakupan layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik dapat memenuhi harapan. Dalam rangka mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka perlu dukungan media komunikasi dalam memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat. Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kabupaten Manggarai Barat pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). (Lihat Tabel 2.17. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik)


| 84

S S K Tabel 2.16. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik No

Permasalahan Mendesak

Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Pencemaran air tanah dan sungai dan air laut dikarenakan buangan 1 dari rumah tangga langsung dialirkan tanpa pengelolaan terlebih dahulu. 2

BABs : 48.51% (26.506 KK)

2

Kondisi IPAl Komunal tidak berfungsi optimal

3

Tidak ada upaya penyedotan Tinja rumah tangga

Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat 1 perlunya dilakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala. Pendanaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun pihak 2 swasta tidak sebanding dalam memaksimalkan cakupan layanan air limbah yang aman terhadap lingkungan. Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2015

Tabel 2.17. Area Berisiko Sanitasi Persampahan

Wilayah Prioritas Persampahan No

Area Berisiko Kecamatan

Kelurahan/Desa

1

Resiko 3

Komodo

Kelurahan Wae Kelambu

2

Resiko 3

Komodo


3

Resiko 3

Komodo

Desa Komodo

4

Resiko 3

Komodo

Desa Batu Cermin


| 85

S S K 5

Resiko 3

Komodo

Desa Golo Bilas

6

Resiko 3

Komodo

Desa Seraya meranu

7

Resiko 3

Lembor

Desa Tangge

Sumber : Penetapan Area Berisiko Sanitasi Tahun 2016 Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah, Keterbatasan dan masih kurang optimalnya sarana bangunan persampahan menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. Disamping itu, sampah yang sudah dipilah dijadikan satu kembali pada saat pengangkutan. (Lihat Tabel 2.19. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Persampahan) Tabel 2.18. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Persampahan No


Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Penanganan sampah skala rumah tangga masih dengan membakar 1 dan membuang ke lahan kosong, saluran dan sungai. Penangan Sampah (pengangkutan) masih dalam skala wilayah 2 Perkotaan Belum ada upaya pemilahan sampah dan belum lokasi TPA 3 sanitari landfill Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi Peran swasta dalam pengelolaan sampah dan penyediaan 1 bangunan TPS 3R Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2016 Kondisi topografi Kabupaten Manggarai Barat yang sebagian besar merupakan dataran tinggi dan daerah datar yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nampak area berisiko sanitasi drainase perkotaan sangat tinggi dan tinggi di 4 Desa di Kabupaten Manggarai Barat. (Lihat Tabel 2.20. Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan)


| 86

S S K Tabel 2.19. Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan

Wilayah Prioritas Air Limbah No

Area Berisiko Kelurahan/Desa

Kecamatan 1

Risiko 4

Komodo


2

Risiko 4

Komodo

Desa Gorontalo

3

Risiko 3

Komodo

Kelurahan Wae Kelambu

4

Risiko 3

Komodo

Desa Batu Cermin

5

Risiko 3

Lembor

Desa Tangge

6

Risiko 3

Lembor

Desa Poco Ruteng

Sumber : Penetapan Area Berisiko Sanitasi Tahun 2015 Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin terwujudnya lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Disamping itu, dalam menentukan arah kebijakan mengatasi genangan, Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan drainase secara teknis dan operasional. (Lihat Tabel 2.21. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Drainase Perkotaan) Tabel 2.20. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Drainase Perkotaan No


Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutanpengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis 1

Penyempitan penampang drainase, baik yang disebabkan oleh sedimentasi maupun sampah.

Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi 1

Regulasi khusus drainase belum ada, yang mengatur layanan secara teknis dan operasional. Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2016 SSK Kab. Manggarai Barat, 2016

| 87

BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI

Recommend Documents