BAB 02 PROFIL SANITASI SAAT INI

PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KOTA BANDUNG 2015

BAB 02 PROFIL SANITASI SAAT INI 2.1

Gambaran Wilayah dan Kependudukan

2.1.1 Geografis Kota Bandung terletak pada koordinat 107º 36’ Bujur Timur dan 6º 55’ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 16.767 hektar. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dengan sungai utamanya, yaitu Sungai Cikapundung yang mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Dilihat dari aspek geologisnya, kondisi tanah Kota Bandung sebagian besar merupakan lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya. Namun pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih lama dari biasanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, musim hujan dirasakan lebih lama terjadi di Kota Bandung. Kota Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya karena berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu: 1)

Sebelah Barat dan Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah.

2)

Sebelah Utara dan Selatan, selain menjadi penghubung utama ibukota negara dengan wilayah selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan, peternakan, dan perikanan.

2-1


Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bandung ditetapkan dalam sistem perkotaan nasional sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu, Kota Bandung juga ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis nasional.

2.1.2 Topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dpl, dan titik terendah berada di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan permukaan tanahnya relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian utara permukaannya berbukit-bukit. Wilayahnya yang dikelilingi oleh pegunungan membentuk Kota Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).

2.1.3 Kondisi Administratif Kota Bandung Secara

administratif,

Kota

Bandung

berbatasan

dengan

beberapa

daerah

kabupaten/kota lainnya, yaitu: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;



Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;



Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung;



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Wilayah Kota Bandung tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah administratif, yang

terdiri atas: 1)

30 Kecamatan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat,

2)

151 Kelurahan yang masing-masing dikepalai oleh seorang Lurah,

3)

1.578 Rukun Warga (RW) yang masing-masing dikepalai oleh seorang Ketua RW (Data dari Bagian Pemerintahan Umum), dan

4)

9.843 Rukun Tetangga (RT) yang masing-masing dikepalai oleh seorang Ketua RT (Data dari Bagian Pemerintahan Umum). Secara lengkap, pembagian wilayah administratif Kota Bandung diuraikan dalam

Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 2-2


Wilayah Administrasi Kota Bandung No

Kecamatan

Jumlah Kelurahan

1. Bandung Kulon

8

2. Babakan Ciparay

6

3. Bojongloa Kaler

5

4. Bojongloa Kidul

6

5. Astanaanyar

6

6. Regol

7

7. Lengkong

7

8. Bandung Kidul 9. Buah Batu 10. Rancasari

4 4 4

11. Gedebage

4

12. Cibiru

4

13. Panyileukan

4

14. Ujung Berung

5

15. Cinambo

4

16. Arcamanik

4

17. Antapani

4

18. Mandalajati

4

19. Kiaracondong

6

20. Batununggal

8

21. Sumur Bandung

4

22. Andir

6

23. Cicendo

6

24. Bandung Wetan

3

25. Cibeunying Kidul

6

26. Cibeunying Kaler

4

27. Coblong

6

Nama Kelurahan Gempolsari, Cigondewah Kaler, Cigondewah Kidul, Cigondewah Rahayu, Caringin, Warungmuncang, Cibuntu, Cijerah Margasuka, Cirangrang, Margahayu Utara, Babakan Ciparay, Babakan, Sukahaji Kopo, Suka Asih, Babakan Asih, Babakan Tarogong, Jamika Cibaduyut Kidul , Cibaduyut Wetan, Mekarwangi, Cibaduyut, Kebonlega, Situsaeur Karasak, Pelindung Hewan, Nyengseret, Panjunan, Cibadak, Karang Anyar Ciseureuh, Pasirluyu, Ancol, Cigereleng, Ciateul, Pungkur Balonggede Cijagra, Turangga, Lingkar Selatan, Malabar, Burangrang, Cikawao, Paledang Wates, Mengger, Batununggal, Kujangsari Cijawura, Margasari, Sekejati, Jati Sari Darwati, Cipamokolan, Manjahlega, Mekar Jaya Rancabolang, Rancanumpang, Cisaranten Kidul, Cimincrang Pasirbiru, Cipadung, Palasari, Cisurupan Mekar Mulya, Cipadung Kidul, Cipadung Wetan, Cipadung Kulon Pasanggrahan, Pasirjati, Pasirwangi, Cigending, Pasirendah Cisaranten Wetan, Babakan Penghulu, Pakemitan, Sukamulya Cisaranteun Kulon, Cisaranteun Binaharapan, Sukamiskin, Cisaranten Endah Antapani Kidul, Antapani Tengah, Antapani Wetan, Antapani Kulon Jatihandap, Karang Pamulang, Sindang Jaya, Pasir Impun Kebonkangkung, Sukapura, Kebonjayanti, Babakansari, Babakansurabaya, Cicaheum Gumuruh, Binong, Kebongedang, Maleer, Cibangkong, Samoja, Kacapiring, Kebonwaru Braga, Kebonpisang, Merdeka, Babakanciamis Campaka, Maleber, Garuda, Dunguscariang, Ciroyom, Kebon jeruk Arjuna, Pasirkaliki, Pamoyanan, Pajajaran, Husensastranegara, Sukaraja Tamansari, Citarum, Cihapit Sukamaju, Cicadas, Cikutra, Padasuka, Pasirlayung, Sukapada Cihaurgeulis, Sukaluyu, Neglasari, Cigadung Cipaganti, Lebak Siliwangi, Lebak Gede, Sadang Serang, Sekeloa, Dago 2-3


Jumlah Nama Kelurahan Kelurahan 28. Sukajadi 5 Sukawarna, Sukagalih, Sukabungah, Cipedes, Pasteur 29. Sukasari 4 Sarijadi, Sukarasa, Gegerkalong, Isola 30. Cidadap 3 Hegarmanah, Ciumbuleuit, Ledeng Jumlah 151 Sumber: Bandung Dalam Angka, BPS Kota Bandung, 2014 No

Kecamatan

Adapun gambaran wilayah Kota Bandung dalam Peta Administratif dapat dilihat pada Gambar 2.1. Berdasarkan dari Peta Administratif Kota Bandung dapat diketahui kondisi terkini penggunaan luas wilayah per kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Luas Administrasi dan Luas Wilayah Terbangun Saat Ini Luas Wilayah NO

Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Administrasi (Ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul Astanaanyar Regol Lengkong Bandung Kidul Buah Batu Ranca Sari Gedebage Cibiru Panyileukan Ujungberung Cinambo Arcamanik Antapani Mandalajati Kiaracondong Batununggal Sumur

(%) (%) Terbangun terhadap terhadap total Luas total Luas (Ha) Administratif Administratif 3,86 490,3 3,360

8

646

6

745

4,45

5

303

1,81

6

626

3,74

6 7 7 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 6 8 4

289 430 590 606 793 733 958 632 510 640 368 587 379 667 612 503 340

1,73 2,57 3,53 3,62 4,74 4,38 5,73 3,78 3,05 3,83 2,20 3,51 2,27 3,99 3,66 3,01 2,03

653,5

4,478 2,099

306,3

3,328

485,6 285,5 418,2 866,5 577,1 656,9 589,6 503 545 426,3 499,2 278,6 560 399,1 650,6 409 449,7 340

1,957 2,866 5,938 3,955 4,502 4,041 3,447 3,735 2,921 3,421 1,909 3,838 2,735 4,459 2,803 3,082 2,330 2-4


Luas Wilayah NO

Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Administrasi (Ha)

(%) terhadap total Luas Administratif

Terbangun (Ha)

(%) terhadap total Luas Administratif

Bandung 6 371 22 Andir 6 686 23 Cicendo Bandung 3 339 24 Wetan Cibeunying 6 525 25 Kidul Cibeunying 4 450 26 Kaler 6 735 27 Coblong 5 430 28 Sukajadi 4 627 29 Sukasari 3 611 30 Cidadap TOTAL 151 16731 Sumber: Bandung Dalam Angka, BPS Kota Bandung, 2014

2,22 4,10 2,03 3,14 2,69 4,39 2,57 3,75 3,65 100,00

2,471 5,493

360,6 801,6

2,317

338,1

3,488

508,9 422,2 703,5 4,3 585,3 477,6 14592,10

2,893 4,821 0,029 4,011 3,273 100,000

Merujuk pada Tabel 2.2 di atas maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Astanaanyar merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu hanya 2,89 Km 2 atau sekitar 1,73% dari Kota Bandung. Sedangkan kecamatan dengan luas terbesar adalah Gedebage dengan 9,58 Km2 atau sekitar 5,73% dari Kota Bandung.

2-5


Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Bandung Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031 2-6


Gambar 2.2 berikut mendeskripsikan proporsi luas administratif per kecamatan dalam luas wilayah Kota Bandung. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa luas wilayah per kecamatan di Kota Bandung relatif tidak jauh berbeda satu sama lain yang berarti pemerataan pembagiaan pemerintahan telah cukup proporsional. Namun tingkat kependudukan dan kondisi sosial ekonomi per kecamatan dapat dijadikan bahan analisis selanjutnya untuk mengukur kebutuhan pembangunan infrastruktur permukiman.

4%

3%

4% 3% 4% 4% 4% 4% 2%

3%

2% 3%

2%

4% 4%

4% 2% 2% 3% 4%

5% 4% 4%

6%

2% 4% 2% 4%

3%

4%

Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul Astanaanyar Regol

Lengkong Bandung Kidul Buah Batu Rancasari Gedebage

Gambar 2. 2 Proporsi Luas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kota Bandung Sumber : Bandung Dalam Angka, BPS Kota Bandung, 2014

2.1.4 Kondisi Kependudukan Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Perkembangan jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2012-2014 cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2012 jumlah penduduk Kota Bandung berjumlah 2.455.517 jiwa, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.483.977 jiwa, atau mengalami peningkatan sebesar 1,16%. Pada tahun 2014 jumlah penduduk berjumlah 2.506.830 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 0,92% (LKPJ Walikota Bandung. 2014). Kota Bandung yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat merupakan magnet penarik bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Bandung, baik yang bertujuan untuk menetap ataupun komuter. Aktivitas sosial dan ekonomi yang semakin kompleks dan berkembang pesat di Kota Bandung juga menjadikan salah satu daya tarik (pull factors) bagi

2-7


sebagian orang untuk mencari penghidupan di Kota Bandung. Selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar inilah yang menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Tabel 2.3 berikut mencantumkan Jumlah Penduduk serta Komposisi Penduduk di Kota Bandung. Tabel 2.3 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2012-2014 Peningkatan/ Uraian

2012

2013

2014*

Penurunan Periode 20122014 (%)

Jumlah Penduduk (jiwa) Rata-rata Kepadatan Penduduk

2.455.517 2.483.977 2.506.830

0,92

14.676

14.847

14.983

0,92

1,26

1,16

0,92

-0,24

 Pria (orang)

1.246.122 1.260.565 1.272.162

0,92

 Perempuan (orang)

1.209.395 1.223.412 1.234.668

0,92

(jiwa/km2) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Komposisi Penduduk, menurut: a. Jenis Kelamin

b. Angkatan Kerja (orang)  Jumlah yang Bekerja (orang)  Jumlah pengangguran (orang)  Tingkat Pengangguran (%)

1.171.551 1.176.377 1.064.167 1.047.235 107.384

129.142

9,17

10,98

c. Pendidikan (penduduk usia> 10 th dan Ijazah tertinggi).  Tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat SD (orang)

191.141

224.078

 SD/MI/sederajat (orang)

482.763

501.285

 SMP/MTs/sederajat (orang)

409.741

411.969

 SLTA/sederajat (orang)

661.857

743.328

 Perguruan Tinggi (orang)

292.142

257.978

Sumber: BPS Kota Bandung, 2014. *) Angka Sementara

2-8


Dengan luas wilayah sekitar 167,31 Km2, maka kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2013 adalah 14.847 jiwa/Km2 dan tahun 2014 adalah 14.983 jiwa/Km2. Seluruh jumlah penduduk tersebut tersebar di kecamatan yang ada. Distribusi jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Babakan ciparay, yaitu mencapai jumlah 147.096 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan Cinambo, dengan jumlah penduduk 25.231 jiwa dengan kepadatan 6.856 Jiwa/Km 2. Dari kecamatan yang ada, sekitar 50% penduduk tinggal di 10 kecamatan saja, yaitu Bandung Kulon, Batununggal, Kiaracondong, Babakan Ciparay, Coblong, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, Andir, Sukajadi dan Cicendo, yang rata-rata proporsi jumlah penduduknya mencapai 4%. Distribusi persentase jumlah penduduk Kota Bandung menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel

2.4

berikut.

2-9


Tabel 2.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Saat ini dan Proyeksinya untuk 5 tahun

Jumlah Penduduk (orang) No

Nama Kecamatan

1

BANDUNG KULON

2

BABAKAN CIPARAY

3

BOJONGLOA KALER

4

BOJONGLOA KIDUL

5

ASTANAANYAR

6

REGOL

7

LENGKONG

8 9 10 11 12

BANDUNG KIDUL BUAH BATU RANCA SARI GEDEBAGE CIBIRU

13

PANYILEUKAN

14

UJUNGBERUNG

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah KK

143.690

144.980

146.281

147.594

148.919

150.256

28.738

148.417

149.750

151.096

152.453

153.822

155.204

29.683

121.487

122.578

123.679

124.790

125.911

127.043

24.297

86.369

87.076

87.788

88.506

89.230

89.960

17.274

69.570

70.317

71.073

71.837

72.608

73.389

13.914

82.197

82.934

83.677

84.427

85.183

85.946

16.439

71.825

72.469

73.118

73.774

74.435

75.102

14.365

59.486

60.020

60.559

61.102

61.651

62.204

11.897

96.118

97.140

98.172

99.215

100.269

101.334

19.224

78.454

80.044

81.667

83.322

85.011

86.735

15.691

38.061

39.066

40.097

41.156

42.242

43.357

7.612

73.622

75.263

76.941

78.656

80.410

82.202

14.724

41.139

42.051

42.982

43.934

44.907

45.902

8.228

Tingkat Kepadatan Pertumbuhan Penduduk (%) (Orang/Ha) 0,0090

222,43

0,0090

199,22

0,0090

400,95

0,0082

137,97

0,0107

240,73

0,0090

191,16

0,0090

121,74

0,0090

98,16

0,0106

121,21

0,0203

107,03

0,0264

39,73

0,0223

116,49

0,0221

80,67

0,0203

122,59 2-10



Nama Kecamatan

2014 78.460

15

CINAMBO

16

ARCAMANIK

17

ANTAPANI

18

MANDALAJATI

19

KIARACONDONG

20

BATUNUNGGAL

21

SUMUR BANDUNG

22

ANDIR

23

CICENDO

24

BANDUNG WETAN

25

CIBEUNYING KIDUL

26 27

CIBEUNYING KALER COBLONG

28

SUKAJADI

29

SUKASARI

2015 80.050

2016 81.673

2017 83.328

2018 85.016

2019 86.739

Jumlah KK

Tingkat Kepadatan Pertumbuhan Penduduk (%) (Orang/Ha)

15.692

25.741

26.261

26.792

27.334

27.886

28.450

5.148

70.595

71.901

73.231

74.585

75.965

77.370

14.119

75.298

76.144

77.000

77.865

78.740

79.625

15.060

64.523

65.483

66.456

67.444

68.447

69.465

12.905

133.457

134.958

136.477

138.012

139.565

141.135

26.691

122.288

123.664

125.055

126.462

127.885

129.325

24.458

37.320

38.075

38.846

39.633

40.435

41.254

7.464

98.641

99.741

100.853

101.978

103.115

104.265

19.728

100.863

101.987

103.123

104.272

105.434

106.608

20.173

31.576

32.034

32.499

32.971

33.450

33.936

6.315

108.905

110.015

111.137

112.270

113.415

114.571

21.781

71.644

72.371

73.106

73.848

74.598

75.356

14.329

132.871

134.226

135.594

136.976

138.373

139.784

26.574

109.592

110.822

112.067

113.325

114.597

115.884

21.918

0,0202

69,95

0,0185

120,26

0,0112

198,67

0,0149

96,74

0,0113

218,07

0,0113

243,12

0,0202

109,76

0,0112

265,88

0,0111

147,03

0,0145

93,14

0,0102

207,44

0,0102

159,21

0,0102

180,78

0,0112

254,86

0,0112

132,10 2-11



Nama Kecamatan

2014 82.827

30

CIDADAP

59.476

2015 83.757 60.291

2016 84.697 61.117

2017 85.647 61.954

2018 86.609 62.803

2019 87.581 63.664

Jumlah KK

Tingkat Kepadatan Pertumbuhan Penduduk (%) (Orang/Ha)

16.565 11.895

0,0137

97,34

Total

2.514.511 2.545.467 2.576.852 2.608.671 2.640.933 2.673.644 502.902 Sumber : Bandung Dalam Angka, BPS Kota Bandung, 2014

2-12


Berdasarkan Tabel 2.4 jumlah penduduk dan kepadatan saat ini dan proyeksinya untuk 5 (lima) tahun kedepan maka dapat dianalisis bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bandung Kulon, Kiaracondong, Bojongloa kidul, Batununggal. Sedangkan wilayah Bandung Timur khususnya Gedebage, Arcamanik, Rancasari relatif jumlah penduduknya masih lebih sedikit dibandingkan Bandung Tengah dan Kulon sehingga telah sesuai pengembangan pembangunan dan pemerintahan ke depannya menurut RTRW Kota Bandung 2011-2031 akan diarahkan ke wilayah Bandung Timur. Hal ini tentunya harus ditunjang dengan kesiapan operasional teknis infrastruktur permukiman yang memadai. Jumlah penduduk miskin dan hampir miskin di Kota Bandung pada tahun 2013 adalah 689.406 jiwa atau sebesar 27,75 % dari jumlah penduduk Kota Bandung. Menelaah lebih jauh jumlah dan pemetaan rumah tangga miskin di Kota Bandung maka dapat diperoleh informasi dari Gambar 2.3 bahwa sebaran rumah tangga miskin berada di mana saja. Informasi ini sangat berguna untuk mengetahui potensi tingkat resiko sanitasi yang cukup tinggi yang dapat berada di lokasi rumah tangga miskin yang berjumlah besar. Hal ini berdasarkan dari pemikiran bahwa kemiskinan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas dan akses terhadap infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang minim sehingga perlu diprioritaskan untuk ditangani.

Gambar 2. 3 Peta Sebaran Rumah Tangga Miskin di Kota Bandung Sumber : Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman, DJCK Kemen PU. 2013

2-13


Dari Gambar 2.3 di atas dapat diperoleh informasi bahwa jumlah rumah tangga miskin yang sangat tinggi yaitu kisaran 1000-9150 KK berada di Kecamatan Bandung Kulon, Bojongloa Loa Kaler, Babakan Ciparay, Kiaracondong dan Batununggal. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin tertinggi (perbandingan penduduk miskin dengan jumlah penduduk) berada di Kecamatan Bojongloa Kaler dengan persentase 45,43% kemudian Kecamatan Batununggal dengan persentase 40,24%. Kecamatan dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kecamatan Rancasari dengan persentase 9,67% dan Kecamatan Bandung Wetan.

2.1.5 Kondisi Sosial Masyarakat Masyarakat Kota Bandung sejak awal merupakan masyarakat yang heterogen, dan semakin lama semakin dibanjiri oleh pendatang yang menumpang hidup, dan turut menghidupi. Studi Bruner tersebut menunjukkan bagaimana kebudayaan Sunda menjadi pedoman pergaulan antar budaya di tempat-tempat umum. Menurutnya, acuan ke kebudayaan setempat yang dominan ini menunjang integrasi antar golongan penduduk yang beragam di kota. Meskipun studi itu tidak sampai memperlihatkan bagaimana peranannya dalam pembangunan kota. Namun dewasa ini interaksi sosial di beberapa jenis tempat umum tidak lagi berpedoman kepada kebudayaan Sunda, melainkan pada kebudayaan nasional atau diwarnai oleh unsur-unsur kebudayaan para pelaku yang dominan di bidang kegiatan yang bersangkutan. Dengan demikian peranan kebudayaan Sunda (terutama dari sisi bahasa) sebagai sarana komunikasi umum di Kota Bandung, telah melemah. Namun studi lain oleh Parsudi Suparlan (1974) memperlihatkan penyerapan bahasa Sunda oleh generasi kedua pendatang di Kota Bandung. Demikian pula, rasa turut memiliki Kota Bandung juga menguat di kalangan para pendatang yang telah tinggal di sini beberapa generasi. Bahkan beberapa tokoh yang terkemuka dalam upaya pelestarian peninggalan sejarah Bandung dan tradisi budaya Sunda, adalah orang-orang bukan-Sunda. Mereka ini juga menjadi semacam fasilitator antar golongan budaya, meski jumlahnya terlalu kecil. Sementara itu, kiranya juga dapat diterima bahwa di kalangan pendatang yang tinggal sementara, atau belum lama, belum tumbuh sense of belonging yang kuat untuk menumbuhkan sikap turut memelihara keadaan Kota Bandung, juga tidak memiliki legitimasi sosial untuk turut mengendalikan keadaan kota ini. Perkumpulan para pendatang banyak, perkumpulan penduduk asli juga banyak, namun belum terjalin. Di Kota Bandung belum tumbuh perasaan kewargaan yang kuat yang mengikat, baik orang Sunda maupun bukan-Sunda sebagai warga kota, meskipun ada juga potensinya pada pertandingan-pertandingan olahraga tingkat tinggi dengan daerah lain, yang anggotanya juga meliputi warga Bandung yang bukan-Sunda. 2-14


Pemetaan mata pencahariaan di Kota Bandung berdasarkan gender dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Di Kota Bandung Tahun 2013

No

Lapangan Usaha Utama

Laki-laki (jiwa)

Perempuan (jiwa)

16.497

Jumlah

1

Pertanian

4.781

21.278

2 3 4 5

Industri 143.054 74.122 217.176 Perdagangan 195.197 137.637 332.835 Jasa 166.732 103.136 269.868 Lainnya 191.116 46.72 237.836 TOTAL 712.596 366.397 1.078.993 Sumber : Bandung Dalam Angka, BPS Kota Bandung, 2014 Mengacu dari data pada Tabel 2.5 di atas maka dapat diketahui bahwa Kota Bandung

sebagai Kota Jasa dan Pariwisata memiliki sektor pedagangan dan jasa tertinggi sebagai sumber ekonomi dan sosial sehingga hal ini perlu didukung dengan kualitas dan kesiapan teknologi pengelolaan lingkungan hidup yang menunjang agar pergerakan ekonomi tersebut semakin positif dan berkembang sebagai entitas Kota Bandung sebagai Kota Metropolitan.

2.1.6 Kebijakan Penataan Ruang Kota Bandung Perkembangan Kota Bandung yang sedemikian pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan

dan

pengendalian

pembangunan

dari

segala

sektor

secara

sinergis,

berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan sanitasi periode tahun 2015-2019 ini perlu dimutakhirkan dengan perencanaan tata ruang dan wilayah Kota Bandung yang dituangkan dalam Perda Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 2011-2031. Perencanaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Kota Bandung berdasarkan pada kebijakan dan aturan rencana ruang dan pola ruang agar dapat berkelanjutan dan terpadu dengan sektor lainnya. Stategi Sanitasi Kota Bandung harus disesuaikan dengan tujuan penataan ruang Kota Bandung yaitu “Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.” Untuk itu telah ditetapkan kebijakan rencana struktur ruang dan pola ruang sebagai basis perencanaan fisik di Kota Bandung. Berikut ini uraian dari kebijakan penataan ruang Kota Bandung tersebut. 2-15




Kebijakan Struktur Ruang Kota Bandung : 1. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; Dalam rangka upaya perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien tersebut maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut : -

mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur;

-

membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK;

-

mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;

-

menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan

-

menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

2. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; Dalam rangka upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana tersebut maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut : -

membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;

-

mengawasi fungsi dan hirarki jalan;

-

meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;

-

memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu;

-

menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;

-

mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan;

-

mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.

3. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Dalam rangka upaya Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 2-16


-

menjaga keseimbangan ketersediaan air baku;

-

mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal;

-

Mewajibkan

penyediaan

sumur

resapan

dalam

setiap

kegiatan

pembangunan; -

mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerjasama antardaerah;

-

mengurangi tingkat kebocoran air minum;

-

memperluas jaringan prasarana air limbah;

-

mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah;

-

meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;

-

mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPAS dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang ramah lingkungan;

-

meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

-

menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;

-

mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;

-

mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala kota dan wilayah ke Wilayah Bandung Timur;

-

melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota;

-

menyebarkan dan memeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh;

-

mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

-

mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Rencana struktur ruang disusun untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang, keserasian pengembangan ruang dan keefektifan sistem pelayanan. Struktur ruang Kota Bandung terdiri dari unsur-unsur pusat-pusat pelayanan kota secara berjenjang, pembagian wilayah kota, sebaran kegiatan fungsional, dan sistem jaringan prasarana transportasi. Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, Rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 jenjang yaitu: a. pusat pelayanan kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; b. subpusat pelayanan kota (SPK) yang melayani subwilayah kota (SWK); dan 2-17


c. pusat lingkungan (PL) Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2031 adalah pusat Alun-alun dan Gedebage. Pusat Pelayanan Alun-alun melayani Subwilayah Kota (SWK) Cibeunying, Karees, Bojonegara, dan Tegalega, sedangkan Pusat Pelayanan Gedebage melayani Subwilayah Kota Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung. Pusat Pelayanan Alun-Alun (PPK Alun-alun) melayani Subpusat Pelayanan Kota (SPK)

Setrasari,

Sadang

Serang,

Kopo

Kencana

dan

Turangga.

Kebijakan

dasar

pengembangannyaadalah urban renewal. Wilayah belakang Pusat Pelayanan Alun-alun adalah: 1. Subpusat Pelayanan Setrasari, melayani: ∙ Kecamatan Andir ∙ Kecamatan Sukasari ∙ Kecamatan Cicendo ∙ Kecamatan Sukajadi 2. Subpusat Pelayanan Sadang Serang, melayani: ∙ Kecamatan Cidadap ∙ Kecamatan Coblong ∙ Kecamatan Bandung Wetan ∙ Kecamatan Cibeunying Kidul ∙ Kecamatan Cibeunying Kaler ∙ Kecamatan Sumur Bandung 3. Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, melayani: ∙ Kecamatan Astana Anyar ∙ Kecamatan Bojongloa Kidul ∙ Kecamatan Bojongloa Kaler ∙ Kecamatan Babakan Ciparay 4. Subpusat PelayananMaleer, melayani: ∙ Kecamatan Regol ∙ Kecamatan Lengkong ∙ Kecamatan Batununggal ∙ Kecamatan Kiaracondong Artinya berdasarkan rencana pengembangan struktur ruang RTRW Kota Bandung 20112031 maka pembangunan infrastruktur termasuk sanitasi diprioritaskan dalam rangka peremajaan atau pemeliharaan terhadap fasilitas sanitasi yang telah ada. Adapun peningkatan cakupan pelayanan masyarakat terhadap infrastruktur sanitasi lebih dititikberatkan pada PPK Gedebage. 2-18


Pusat Pelayanan Gedebage melayani Subpusat Pelayanan Arcamanik, Ujungberung, Kordon dan Derwati. Kebijakan dasar pengembangannya adalah urban development. Wilayah belakang Pusat Pelayanan Gedebage adalah: 1. Subpusat Pelayanan Arcamanik, melayani: ∙ Kecamatan Arcamanik ∙ Kecamatan Mandalajati ∙ Kecamatan Antapani 2. Subpusat Pelayanan Ujungberung, melayani: ∙ Kecamatan Ujungberung ∙ Kecamatan Cibiru ∙ Kecamatan Cinambo ∙ Kecamatan Panyileukan 3. Subpusat Pelayanan Kordon, melayani: ∙ Kecamatan Bandung Kidul ∙ Kecamatan Buahbatu 4. Subpusat Pelayanan Derwati, melayani: ∙ Kecamatan Gedebage ∙ Kecamatan Rancasari Berdasarkan hasil analisis yang dituangkan dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031 maka pengembangan ruang yang memerlukan peningkatan infrastruktur adalah Wilayah Bandung Timur terutama di wilayah perumahan yaitu Arcamanik, Ujungberung, Kordon, dan Gedebage. Rencana Struktur Ruang Kota Bandung yang tertuang dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031 dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini.

2-19


Gambar 2. 4 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung 2-20


Berdasarkan Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031, telah ditetapkan pula rencana pengembangan jaringan prasarana kota. Terkait Perencanaan Pembangunan Sanitasi termasuk pada Rencana Pengembangan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Kota terdiri atas: a. sistem penyediaan air minum; b. sistem pengolahan air limbah kota; c. sistem persampahan kota; d. sistem jaringan drainase kota; e. sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki; f. sistem jalur evakuasi bencana. Berikut hasil telaahan rencana pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan kota yang tertuang dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031 khususnya sektor sanitasi:

a.

Sistem Pengolahan Air Limbah Kota Berdasarkan hasil analisis dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031, terlihat bahwa pada

tahun 2031 produksi air limbah diperkirakan mencapai 5.824 l/detik. Kapasitas pelayanan IPAL Bojong Soang hanya 936 (l/dtk). Dengan demikian, terlihat bahwa kondisi pelayanan air kotor masih jauh dari yang dibutuhkan sehingga perlu penambahan kapasitas jaringan air kotor dan IPAL. Namun demikian, pengembangan sistem publik prasarana air kotor ini tidak memungkinkan untuk dikembangkan dalam jangka pendek, mengingat investasi yang cukup besar, dan perbaikan kondisi air bersih lebih mendapatkan prioritas. Rencana lokasi IPAL baru Kota Bandung berdasarkan perencanaan tahun 2004-2013 yang belum terealisir dapat menjadi alternatif pengembangan pada tahun 2011-2031 tentunya dengan studi yang lebih dalam. Dalam menentukan lokasi IPAL yang tepat, faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan, yaitu: a)

Ketersediaan lahan yang memadai

b)

Jarak terhadap badan air penerima

c)

Ketersediaan sarana jalan dan listrik

d)

Berada jauh dari pemukiman penduduk

e)

Lokasi yang apabila ditinjau dari topografinya memungkinkan untuk pengaliran secara gravitasi

f)

Tata ruang kota, atau tata guna lahan kota. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Air Limbah Kota Bandung, selain dengan

menambah pembuatan IPAL baru, dimana direncanakan sebanyak 2 buah dengan kapasitas pelayanan mencapai 1500-2000 l/detik, IPAL baru ini sebaiknya direncanakan dengan

2-21


menggunakan teknologi yang mengurangi kebutuhan lahan dan memberikan kinerja yang baik. Rencana sistem pengelolaan air limbah Kota Bandung adalah sebagai berikut: a)

revitalisasi IPAL Bojongsoang;

b)

optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani; dan

c)

pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas di permukiman kumuh. Adapun untuk jangka pendek Pengembangan jaringan air limbah lebih ditekankan pada

pengoptimalan sistem yang sudah ada. Air limbah di wilayah Bandung Barat belum tertangani secara optimal. Air limbah dari daerah tangkapan barat masih dialirkan langsung ke badan air (sungai Citepus) daerah Karasak. Air limbah dari daerah tangkapan ex jaman Belanda secara langsung dibuang ke sungai Citepus sehubungan dengan bangunan inhoftank ex Belanda yang sudah tidak berfungsi lagi. Rencana tindak perbaikannya adalah: a)

Penyambungan dari tangkapan Nyengseret dan inhoftank ke trunk sewer barat berupa pemasanga pipa 800 mm dengan sistem jacking sepanjang jalan infoftank.

b)

Penggabungan daerah tangkapan barat ke Trunk Sewer bagian Timur berupa pemasangan pipa-pipa 110 mm dengan sistem jacking sepanjang jalan Soekarno Hatta dari simpang inhoftank sampai dengan MH. Eksisting (samsat) dan pebangunan bangunan pumping. Selanjutnya perlu adanya peningkatan kinerja IPAL Bojongsoang yang saat ini masih

belum optimal. Hal ini disebabkan karena terganggunya proses kolam akibat adanya daerah mati (dead zone) yang menyebabkan sistem aliran pada kolam fakultatif tidak baik. Pertumbuhan rumput pada areal kolam tidak dapat tertangani untuk seluruh areal kolam. Terjadi penumpukan lumpur pada bak penampung (slump well). Rencana tindak perbaikannya adalah: a) b)

Revitalisasi IPAL Bojongsoang Perbaikan kolam plus unit bak pengering lumpur dan pengangkat lumpur kolam (sludge pump)

c)

Kajian teknis IPAL Bojongsoang untuk pengabungan buangan air kotor Bandung Barat.

d)

Pemanfaatan saluran Air Kotor yang tersedia belum optimal. Keterbatasan pipa pengumpul di wilayah timur. Terkait permasalahan yaitu masih rendahnya kapasitas air limbah yang masuk ke

Instalasi Pengolahan Bojongsoang dan pencemaran air limbah domestik terhadap sungai masih cukup tinggi, maka rencana tindak perbaikannya adalah: a)

Pengembangan pemasangan jaringan pipa air kotor diprioritaskan yang berlangganan air minum. 2-22


b)

Optimasi pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah dilayani sistem tersebut. Di wilayah pelayanan sistem terpusat, masih terdapat juga rumah tangga yang belum menjadi pelanggan dari sistem terpusat.

c)

Pengembangan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dan diprioritaskan bagi daerah kumuh. Saat ini tidak semua wilayah di Kota Bandung terlayani oleh sistem terpusat, terutama di wilayah Bandung Timur. Wilayah yang tidak terlayani sistem terpusat menggunakan sistem individu, berupa cubluk atau tanki septik. Untuk daerah yang padat, sistem individu ini sebenarnya tidak memenuhi syarat kesehatan. Oleh karena itu di daerah-daerah yang belum terlayani sistem terpusat, sebaiknya dikembangkan sistem setempat, namun sistem ini sudah didesain agar dapat disambungkan satu dengan yang lain, sehingga dapat membentuk sistem terpusat di masa yang akan datang. Pada saat ini wilayah Bandung Timur masih cukup rendah kepadatan penduduknya,sehingga tidak ekonomis apabila langsung dikembangkan sistem terpusat.

b.

Sistem Persampahan Kota Berdasarkan data dari PD Kebersihan Kota Bandung, pelayanan pengangkutan sampah

tahun 2014

mencapai 1.070,6 ton/hari dengan beban pengolahan 1.258,1 ton./hari dan

timbulan sampah sebesar 1.510,7 ton/hari. Jika dilihat dari aspek persebaran penduduk per wilayah operasional, tingkat pelayanan persampahan Kota Bandung hingga saat ini mencapai 44,92% untuk Bandung Utara, 40,49% untuk Bandung Barat, 16,93% untuk Bandung Selatan, dan 11,43% untuk Bandung Timur. Dapat disimpulkan kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam pelayanan dan pengelolaan persampahan perkotaan tahun 2014 adalah telah tercapai 16% (Melalui 3R: Reduce, Reuse, Recycle), tercapai 74% (Landfill) serta Pemanfaatan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomis masih dalam progress. Dalam program pengelolaan persampahan Kota Bandung sesuai dengan RPJM Kota Bandung bahwa sampai tahun 2018 tingkat pengelolaan sampah adalah 90% dengan menggunakan TPA/TPST adalah 25 % dan menggunakan 3R, biodegester dan teknologi ramah lingkungan adalah 65 %, sedangkan untuk program jangka panjang sampai tahun 2025 adalah tingkat fungsionalisasi TPA melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan adalah 100%, menggunakan teknologi biodigester dengan cakupan pelayanannya diharapkan mencapai 1% sampai tahun 2018 dan 1% per tahun sampai tahun 2025, menggunakan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dengan target cakupan pelayanan 34%, %sampah yang dikelola secara landfill adalah 25%, prosentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) adalah 30 %. Untuk mencapai target tersebut perlu

2-23


memunculkan program prioritas. Program prioritas lebih menitikberatkan kepada partsipasi masyarakat Kota Bandung dalam mengelola sampah Kota Bandung. Untuk meningkatkan pelayanan persampahan Kota Bandung, maka diperlukan penambahan TPA yang akan melayani Kota Bandung. Lokasi TPA yang akan digunakan harus sesuai dengan SNI 03-3241-1994 yang menyatakan tempat pemrosesan akhir sampah adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah berupa tempat yang digunakan untuk mengkarantinakan sampah kota secara aman. Kriteria lokasi TPA harus memenuhi persyaratan/ketentuan hukum, pengelolaan lingkungan hidup dengan AMDAL serta tata ruang yang ada. Kelayakan lokasi TPA ditentukan berdasarkan: a) kriteria regional digunakan untuk menentukan kelayakan zone meliputi kondisi geologi, hidrogeologi, kemiringan tanah, jarak dari lapangan terbang, cagar alam banjir dengan periode 25 tahun; b) kriteria penyisih digunakan untuk memilih lokasi terbaik sebagai tambahan meliputi iklim, utilitas,lingkungan biologis, kondisi tanah, demografi, batas administrasi, kebisingan, bau, estetika, dan ekonomi; dan c) kriteria penetapan digunakan oleh instansi berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai kebijakan setempat. Melihat dari ketersediaan lahan di wilayah Kota Bandung, maka lokasi baru TPA kemungkinan besar berada di Bandung Timur, namun demikian diperlukan studi kelayakan lebih lanjut baik secara teknis maupun sosial ekonomis dan lingkungan. Rencana untuk sistem persampahan Kota Bandung adalah sebagai berikut: a)

pembangunan paling kurang 1 (satu) TPS di setiap PL;

b)

pembangunan infrastruktur perkotaan pengolahan sampah di Gedebage.

c)

operasionalisasi TPA Regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung;

d) peningkatan pengelolaan sampah terpadu 3R skala kawasan dan skala kota; dan e)

optimalisasi TPA Sarimukti.

c. Sistem Drainase Kota Secara umum sistem drainase di Kota Bandung terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Bandung, yang terdiri dari 15 sungai sepanjang 265,05 km. Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Namun, sekitar 30% ruas jalan belum memiliki saluran drainase sehingga beberapa daerah 2-24


rawan banjir dan genangan. Kondisi saluran mikro ini di beberapa tempat terputus (tidak berhubungan dengan saluran di bagian hilirnya). Pada saat ini hanya sekitar 70% ruas jalan yang memiliki saluran drainase. Secara keseluruhan sistem drainase di Kota Bandung masih belum terencana dengan baik. Pada tahun 2014 panjang drainase yang tidak berfungsi dengan baik adalah 223.485, 83 m dan terdapat 38 titik di Kota Bandung yang merupakan lokasi banjir yang tertangani lebih dari 2 jam. Penyebab terjadinya daerah rawan banjir ini adalah karena tertutupnya street inlet oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terkait infrastruktur drainase seperti terjadinya banjir dan genangan yang semakin meluas di Kota Bandung akibat pertambahan penduduk dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat sehingga terjadi perubahan tata guna lahan dapat diterapkan Sustainable Drainage System (SUDS) atau Sistem Drainase Berkelanjutan. Konsep ini merupakan sistem penyaluran air hujan yang dirancang untuk mengalirkan air permukaan sekaligus sebagai upaya konservasi air. Dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031, Rencana pengembangan prasarana drainase secara umum adalah sebagai berikut : 1)

Penataan dan pengembangan sistem drainase secara terpadu dengan brandgang. Pada saat ini masih banyak jaringan drainase yang tidak terhubungkan satu dengan yang lain, sehingga perlu pengembangan jaringan yang terpadu atau terintegrasi. Dalam hal ini perlu ditinjau ulang kondisi eksisting saluran drainase dan melakukan perbaikan secara teknis untuk saluran yang memerlukan perbaikan. Untuk perbaikan ini mungkin bisa dilakukan secara bertahap dengan membuat sektor-sektor perbaikan yang direncanakan dalam beberapa jangka waktu, sehingga diharapkan pada tahun 2031 semua saluran drainase telah berfungsi dengan baik.

2)

Peningkatan fungsi pelayanan drainase makro. Drainase makro umumnya berupa sungai atau anak sungai. Pada saat ini banyak sungai di Kota Bandung yang fungsinya mengalami penurunan, yang disebabkan karena penurunan kapasitas. Penurunan kapasitas ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti pembuangan sampah ke sungai dan erosi.

3)

Pengintegrasian sistem drainase dengan wilayah resapan. Untuk mengaplikasikan sistem drainase berkelanjutan, sebaiknya fasilitas drainase dilengkapi dengan daerah resapan, sehingga dapat juga untuk menambah cadangan air tanah. Fasilitas resapan dapat berupa parit resapan, sumur resapan, kolam resapan, dan perkerasan resapan. Selain fasilitas 2-25


resapan juga dapat digunakan fasilitas penyimpan seperti : retrading basin, wetland, kolam regulasi, taman, pekarangan, ruang terbuka. 4)

Penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi hulu sungan dan pengerukan sungai yang berkelanjutan. Pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen dengan secara rutin melakukan pengerukan pada musim kemarau dan memasang grit atau barscreen di tempat-tempat yang berpotensi masuknya sampah ke dalam saluran drainase.

Setelah ditetapkannya struktur ruang Kota Bandung maka yang perlu ditelaah lebih lanjut dalam kebijakan penataan ruang adalah Pola Ruang Kota Bandung. Berikut ini uraian dari Kebijakan Pola Ruang Kota Bandung RTRW 2011-2031 : Kebijakan Pola Ruang :



1. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah : -

menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;

-

mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

-

mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;

-

mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

-

mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

-

melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

-

meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

2. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah : -

mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;

-

mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri dari SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;

-

mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;

2-26


-

membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;

-

mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan

-

menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya. Kebutuhan Pembangunan infrastruktur sanitasi terikat erat dengan Kebutuhan

perumahan. Kebutuhan Perumahan di Kota Bandung terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Sejalan dengan penerapan konsep pembangunan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, maka untuk memperoleh kualitas lingkungan kota yang baik dan nyaman, sebaiknya luas lahan yang diperuntukan untuk perumahan pada tahun 2031 disiapkan untuk menampung lebih kurang 4.093.322 jiwa. Sementara itu pada tahun 2000, luas lahan permukiman sudah mencapai ±53% dari lahan keseluruhan yaitu seluas 8.866,715 ha menampung 2.136.260 jiwa. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat pelayanan permukiman dan yang memenuhi persyaratan pelayanan prasarana dasar selain pengembangan horizontal juga pengembangan vertikal berupa rumah susun. Pengembangan secara vertikal ini dilakukan kecuali di kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya, atau kapasitas prasarananya terbatas, dan kawasan dengan tingkat pelayanan jalan rendah. Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi berbentuk rumah susun, flat atau apartemen, direncanakan di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojong Loa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojong Loa Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul. Perumahan kepadatan sedang rata-rata kavling bangunan direncanakan 150 m 2, yaitu di Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Mandala Jati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru. Perumahan kepadatan rendah rata-rata kavling bangunan direncanakan 200 m2, yaitu di Kecamatan Cidadap, Ujung Berung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan. Kepadatan perumahan yang direncanakan ini untuk rata-rata per wilayah dan kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang untuk pengembangan perumahan. Dari rencana luas kavling perumahan ini menunjukkan bahwa pengembangan perumahan di Kota Bandung semakin terbatas sehingga pengembangan perumahan akan cenderung makin intensif di wilayah kota dan makin ekstensif ke wilayah luar Kota Bandung. Berdasarkan dari hasil analisis rencana pola ruang khususnya ruang untuk perumahan maka perlu disesuaikan strategi sanitasi kota dengan jenis kepadatan penduduk baik kebijakannya maupun teknologi pengelolaan sanitasi yang dipilih. Untuk melihat gambaran Pola Ruang Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini.

2-27


Gambar 2. 5 Peta Pola Ruang Kota Bandung 2-28


2.1.7 Kondisi Kesehatan Kota Bandung Kualitas lingkungan hidup sebagai habitat manusia sangat erat korelasinya dengan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tersebut sebagai bagian dari ekosistem. Untuk itu perlu ditelaah kondisi kesehatan masyarakat Kota Bandung yang tercatat hingga tahun 2014 terutama dalam hal status penyakit yang ada kaitannya dengan sektor sanitasi. Berdasarkan dari RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 diketahui bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA serta Demam Berdarah Dengeu (DBD) di Kota Bandung juga sudah optimal. Selama periode 2008-2013 cakupan penemuan dan penanganan penderita kedua jenis penyakit tersebut sudah mencapai 100%. Kinerja cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selama 3 tahun terakhir (2011-2013) sudah mencapai 100%. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin telah mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Berdasarkan dari angka kesakitan (morbiditas) dapat diketahui informasi di masyarakat (community based data) mengenai permasalahan penyakit, perkembangan dan penyebarannya. Data kesakitan di Kota Bandung didapat dari laporan- laporan layanan rawat jalan di puskesmas. Berdasarkan laporan yang masuk dari puskesmas tahun 2013 didapat 20 penyakit terbanyak dan yang berkaitan erat dengan kualitas sanitasi sebagai faktor pemicu adalah penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP). Tahun 2013 di Kota Bandung ditemukan kasus AFP sebanyak 14 kasus pada anak < 15 tahun, kasus ini ditemukan di 13 kecamatan di Kota Bandung yaitu Kecamatan Sukajadi, Cicendo, Andir, Cidadap, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Kiaracondong, Bojongloa Kaler, Bandung Kulon, Mandalajati, Arcamanik, Ujungberung, dan Rancasari. Jumlah temuan kasus AFP terbesar ditemukan di Kecamatan Andir yaitu sebanyak 4 kasus. Bila dihitung angka kesakitannya yaitu jumlah kasus AFP pada anak usia < 15 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia <15 tahun per 100.000-nya terdapat 3,37 per 100.000 penduduk. Selanjutnya menelaah mengenai kasus Penyakit Diare di mana merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk Kota Bandung, karena besarnya jumlah kasus yang ada di masyarakat. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja sejalan dengan perilaku hidup individu (personal hygiene) dan lingkungan yang tak sehat terutama pada bayi dan balita. Jumlah kasus Diare pada balita tahun 2013, yang didapat dari puskesmas termasuk oleh kader kesehatan, sebesar 25.361 kasus, menurun kasus dari tahun sebelumnya (49.322 kasus). Kejadian Diare pada semua usia di Kota Bandung tahun 2013 terlaporkan sebanyak 39.414 kasus menurun 30.680 kasus dari tahun 2012 yang sebesar 70.094 kasus. Kasus Diare terbanyak, bila dilihat wilayahnya, terdapat di Kecamatan Bandung Kulon dan Babakan Ciparay. Perhatian khusus juga dapat diberikan kepada Kecamatan Bandung Kulon yang menjadi wilayah dengan jumlah Kasus Diare terbesar dalam dua tahun berturut ini. 29


Selain penyakit diare diperoleh informasi mengenai Jumlah kasus DBD di Kota Bandung yaitu tahun 2012 sebanyak 5.096 kasus, sedangkan di tahun 2013 ditemukan 5.736 kasus (Profil Kesehatan Kota Bandung, 2013). Jumlah penderita meninggal akibat DBD 13 orang dengan Case Fatal Rate (CFR) 0,23%, sedangkan di tahun 2012 0,22%. Kasus Penyakit Demam Berdarah Dengue paling banyak terjadi di Kecamatan Buah Batu sebesar 540 kasus. Kecamatan Buah Batu dapat menjadi perhatian dalam permasalahan DBD karena dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut menjadi kecamatan dengan kasus DBD terbesar di Kota Bandung dengan 407 kasus pada tahun 2011 lalu.

2.2

Kemajuan Pelaksanaan SSK Pada sub bab ini akan dijelaskan progress dari implementasi SSK Kota Bandung tahun

2010-2014. Perkembangan pembangunan sanitasi di Kota Bandung dari tahun 2010-104 dapat dilihat dari hasil sandingan target sasaran dalam Dokumen SSK Kota Bandung tahun 2010 dengan capaian kinerja atau implementasi rencana saat ini.

2.2.1 Air Limbah Domestik Berdasarkan hasil review BPS, SSK dan MPS Kota Bandung 2010, Terdapat informasi mengenai tujuan program dan kegiatan yang kiranya telah direncanakan pada tahun 2010 – 2015. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan yang direncanakan SSK Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini. Tabel 2.6 Strategi, Program dan Kegiatan SSK Sektor Air Limbah Kota Bandung 2010 No

Strategi

Program

Kegiatan

Sasaran I : Tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah dari kegiatan industri dan komersial lainnya pada akhir tahun 2014 1

Penanganan

Air

Limbah 1. Penyambungan dari tangkapan Nyengseret & INHOFTANK ke trunk Bandung Barat sewer barat (diameter pipa 800 mm) 2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Terpusat Kota Bandung 3. Pembebasan lahan untuk pumping station dan pemasangan pipa pda perlintasan sungai 4. Pembangunan bangunan pumping dan pemasangan pipa pada perlintasan sungai Sasaran II : Mengurangi pencemaran sungai di Kota Bandung dengan 2-30


melakukan pengawasan dan pengandalian pembuangan limbah cair industry dan komersial ke sungai pada akhir tahun 2014 2

Perluasan/Penambahan 1.

Pengembangan pemasangan jaringan pipa air limbah diprioritaskan pada Jaringan Air Limbah pelanggan air minum per tahun 2000 sambungan rumah 2. Pengembangan pemasangan jaringan pipa air limbah diprioritaskan pada pelanggan air minum di area pelayanan program Bandung barat (6 Km ) per tahun 3000 sambungan rumah Sasaran III : Berfungsinya IPAL yang dimiliki oleh industry dan kegiatan komersial lainnya pada akhir tahun 2014 3

Pengadaan Fasilitas

Pengadaan Sarana Operasi & Maintenance

Penunjang Pelayanan Air Limbah Sasaran IV : Tersedianya dan berfungsinya IPAL komunal untuk industry usaha kecil dan menengah sebanyak 3 unit pada tahun 2014 4

Optimalisasi IPAL Bojongsoang

1. 2. 3. 4.

Revitalisasi IPAL Bojongsoang Review Master Plan Air Limbah Kajian Teknik & DED Optimalisasi IPAL Review FS/DED Ujungberung

Sumber: SSK Kota Bandung, 2010 Dari Tabel 2.6 dapat dilihat program dan kegiatan subsektor air limbah domestik yang telah direncanakan oleh Kota Bandung pada tahun 2010.

Pada dokumen ini akan dilihat

progress pelaksanaan yang telah dilakukan Kota Bandung dalam implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk Progress yang telah dilakukan dikelompokkan berdasarkan sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut. Tabel 2.7 Kemajuan Pelaksanaan SSK Sektor Air Limbah Domestik Kota Bandung SSK Periode Sebelumnya 2010 SSK (saat ini) Tujuan

Sasaran

Data Dasar

Status Saat Ini

Meningkatkan

Tersedianya

Penangan air limbah

Dokumen Masterplan

kualitas lingkungan

perencanaan

yang dilakukan oleh

Air Limbah Kota

sehat dan bersih di

pengelolaan

Kota

limbah dari kegiatan hanya terbatas

disusun pada tahun

industri

2011 tetapi tidak

Bandung

melalui pengelolaan

air BPLH Kota Bandung dan kepada limbah

Bandung telah

2-31


SSK Periode Sebelumnya 2010 Tujuan

Sasaran

air limbah industri

komersial

dan

kegiatan

pada

lainnya

2014

komersial yang

efektif

SSK (saat ini) Data Dasar

lainnya industri dalam skala

akhir

tahun besar tetapi untuk

dan

ekonomis Menurunnya

Status Saat Ini mencakup pengelolaan air

industri kecil dan

limbah dari kegiatan

sumber lainnya

industri dan kegiatan

seperti industri

komersial lainnya.

makanan seperti

Tingkat pencemaran

pencemaran sungai di produksi tahu, limbah

sungai yang melewati

Kota Bandung dengan pasar, Rumah Potong

Kota Bandung

hewan masyarakat,

melakukan

dan sablon dan garmen

pengawasan

kaos dan akifitas

pengendalian

pembuangan limbah industri kecil lainnya cair

industri

dan masih belum

komersial ke sungai tertangani dengan pada

tahun baik.

akhir

2014;

menurut SK Gubernur Jabar No 39 Tahun 2000 termasuk pada status air mutu cemar berat . Hal ini masih disebabkan oleh Pembuangan air limbah domestik yang langsung ke sungai sebelum diolah. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya industri di Kota Bandung yang masih belum seluruhnya memiliki standar IPAL yang berkualitas sehingga buangannya aman di lingkungan.

Berfungsinya

IPAL

IPAL yang berfungsi

yang

oleh

saat ini IPAL Bojong

dimiliki

industri dan kegiatan komersial pada

akhir

Soang

lainnya tahun

2014;

2-32


SSK Periode Sebelumnya 2010 Tujuan

Sasaran

Data Dasar

Tersedianya

dan

berfungsinya

IPAL

komunal

SSK (saat ini) Status Saat Ini -

untuk

industri usaha kecil dan

menengah

sebanyak 3 unit pada tahun 2014; Sumber: Hasil FGD Tim Pokja Sanitasi Kota Bandung,2015

2.2.2 Pengelolaan Persampahan Sektor persampahan adalah salah satu aspek dalam pengembangan sanitasi perkotaan. Untuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen PPSP Kota bandung tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini. Tabel 2.8 Strategi, Program dan Kegiatan SSK Sektor Persampahan Kota Bandung tahun 2010 No

Strategi

Program

Kegiatan

Sasaran I : Meningkatkan pengurangan sampah di sumber sehingga dapat mengurangi pengangkutan sampah pada akhir tahun 2014 1

Penataan TPS 3R

Perbaikan dan Penataan TPS - TPS

Peningkatan

1. Pengadaan Sarana Pengumpul (Pick Up 3M3) 2. Pengandaan Sarana Pengumpul (Motor Roda Tiga /

Pengelolaan Sampah Perkotaan

Trida 1,5M3) 3. Pengadaan Alat Berat berupa Bull Dozer 4. Master Plan Revitalisasi TPA

Sasaran II : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan 3R (Reuse, Reduse dan Recycle) sampah rumah tangga dan komersial pada tahun 2014 1

Pengelolaan Sampah Dengan Pola 3R

1. Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik di TPS 2. Pembangunan Tempat Pengomposan (Composting Site)

3. Pengadaan Truk LH ( 10 m3 ) 60 Unit 4. Pembangunan Sarana Composting Skala Kota di Cieunteung

5. Pendampingan dan Pembangunan 3 R Sasaran III : Melakukan kampanye kepada masyarakat serta sekolah berbudaya

2-33


No

Strategi

Program

Kegiatan

lingkungan dan peran serta stake holder dan masyarakat dalam mensukseskan program adipura pada tahun 2014 1 Pilot Project 3R di RW Penataan Sarana Prasarana Persampahan di Lingkungan RW

Sumber : SSK Kota Bandung, 2010 Dari Tabel 2.8 di atas dapat dilihat program dan kegiatan pengelolaan persampahan yang telah direncanakan oleh Kota Bandung pada tahun 2010. Pada dokumen ini akan dilihat progress pelaksanaan yang telah dilakukan Kota Bandung dalam implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah dilakukan pembahasan oleh Pokja AMPL Kota Bandung tahun 2015 maka diperoleh gambaran implementasi SSK tahun 2010 yang dituangkan dalam Tabel 2.9 berikut. Tabel 2.9 Kemajuan Pelaksanaan SSK Sektor Persampahan Kota Bandung SSK Periode Sebelumnya 2010 Tujuan Sasaran Data Dasar Meningkatkan Meningkatkan sumber sampah Kota kesadaran pengurangan sampah Bandung adalah masyarakat Kota di sumber sehingga sebesar 7.500 Bandung untuk dapat mengurangi m3/hari dengan berat berperan serta pengangkutan jenis 200 Kg/M3. melakukan sampah pada akhir pengelolaan tahun 2014; persampahan dengan kegiatan 3R (Reuse, Reduse dan Meningkatnya Tingkat peran serta Recycle) untuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan masyarakat dalam pengelolaan sampah kualitas dan pengelolaan sampah masih sangat rendah. kuantitas dengan 3R (Reuse, pengelolaan sampah Reduse dan Recycle) yang berwawasan sampah rumah tangga lingkungan. dan komersial pada tahun 2014;

Melakukan kampanye kepada masyarakat melalui sekolah berbudaya

SSK (saat ini) Status Saat Ini Telah dilakukan upaya penanganan sampah di sumber seperti pengolahan melalui 3R di TPST, Bank Sampah, serta Stasiun Peralihan Antara (SPA) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah secara 3R telah ada dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung, namun belum terinstitusikan secara formal sehingga belum berkembang dengan signifikan dan optimal. Kota Bandung telah memiliki Forum Organisasi Masyarakat yang 2-34


Tujuan

SSK Periode Sebelumnya 2010 Sasaran lingkungan dan peran serta stake holder dan masyarakat dalam mensukseskan program adipura pada tahun 2014;

SSK (saat ini) Status Saat Ini bergerak dalam edukasi, advokasi dan gerakan sosial pengelolaan sampah. Komunitas yang terdiri dari partisipan NGO, Akademik, Ikatan Ahli Teknik Lingkungan, Mahasiswa, PKK, dan lainnya dikenal dengan nama Bandung Juara Bebas Sampah. Salah satu contoh Kampanye yang telah dilakukan adalah dengan tagline “bandung bebas sampah.ID” dan mulai diadakan tiap tahun. Sumber: Hasil FGD Tim Pokja Sanitasi Kota Bandung, 2015 Data Dasar

2.2.3 Drainase Perkotaan Jaringan Drainase Perkotaan adalah salah satu aspek dalam pengembangan sanitasi perkotaan. Untuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen PPSP Kota bandung tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini. Tabel 2.10 Strategi, Program dan Kegiatan SSK Sektor Drainase Kota Bandung Tahun 2010 No

Strategi

Program

Kegiatan

Sasaran I : Tersedianya dokumen perencaan pemantauan kualitas air sungai di Kota Bandung dari 16 sungai yang di pantau (35%) meningkat menjadi 23 sungai (50%) pada tahun 2014 1 Perencanaan 1. Sudetan drainase Jl. Soekarno Hatta dari Sal. Pembangunan Saluran Cisalatri/Perumahan Panyileukan ke. S. Cilameta Drainase/Gorong2. Sudetan drainase Jl. Cilengkrang II-Jl. A.H gorong Nasution/Perumahan Cilengkrang ke S. Cilameta 3. Sudetan drainase Jl. Cibogo/Perumahan DAM ke Sal. Cibodas-Jl.Tol Pasteur 4. Sudetan drainase Jl. S. Hatta dari Pasar Induk Gedebage ke S. Cilameta dan Cinambo Lama 5. Sudetan drainase Perumahan Cibaduyut Indah (di perbatasan Tol Padaleunyi Kab. Bandung) ke 2-35


2

S. Ranjeng 6. Sudetan drainase Jl. S. Hatta-Terminal Leuwi Panjang ke S. Ranjeng 7. -Sudetan drainase Ters. Jl.Jakarta /Perumahan Antapani Tengah ke S.Cipamokolan 8. Sudetan drainase SDN Sukasari I dan II ke S. Cianting Pembangunan Saluran 1. Sudetan drainase Jl. Soekarno Hatta dari Sal. Drainase/GorongCisalatri/Perumahan Panyileukan ke. S. Cilameta gorong: (500 meter) 2. Sudetan drainase Jl. Cilengkrang II-Jl. A.H Nasution/Perumahan Cilengkrang ke S. Cilameta (700 meter) 3. Sudetan drainase Jl. Cibogo/Perumahan DAM ke Sal. Cibodas-Jl.Tol Pasteur (300 meter) 4. Sudetan drainase Jl. S. Hatta dari Pasar Induk Gedebage ke S. Cilameta dan Cinambo Lama (500 meter) 5. Sudetan drainase Perumahan Cibaduyut Indah (di perbatasan Tol Padaleunyi Kab. Bandung) ke S. Ranjeng (500 meter) 6. Sudetan drainase Jl. S. Hatta-Terminal Leuwi Panjang ke S. Ranjeng (500 meter) 7. Sudetan drainase Jl. Soekarno-Hatta dari Perum Guru Minda ke S. Cijalupang (500 meter) 8. Sudetan drainase Jl.Soekarno-Hatta dari Perum Sanggar Hurip ke S.Cidurian (700 meter) 9. Sudetan drainase Perum Cimincrang ke S.Cinambo Baru – Gedebage (600 meter) 10. Sudetan drainase Perum Sriwijaya ke S.Cipalasari (600 meter) 11. Sudetan drainase Ters. Jl. Jakarta/ Perum Antapani Tengah ke S.Cipamokolan (600 meter) 12. Sudetan drainase SDN Sukasari I dan II ke S.Cianting (700 meter) 13. Sudetan drainase Perum Sentosa ke S.Cipamokolan (1,5 km) 14. Sudetan drainase Perum Margahayu Raya Barat ke S.Cibodas (2 km) 15. Sudetan drainase Perum Margahayu Raya Timur ke S.Cidurian (500 meter) 16. Sudetan drainase Perum Riung Bandung ke S.Cinambo Baru (700 meter) 17. Sudetan drainase Perum Kawaluyaan ke S.Cibodas (400 meter) Sumber: SSK Kota Bandung, 2010 Pada Tabel 2.10 di atas dapat dilihat program dan kegiatan subsektor drainase

perkotaan yang telah direncanakan oleh Kota Bandung pada tahun 2010. Pada dokumen ini akan dilihat progress pelaksanaan yang telah dilakukan Kota Bandung dalam implementasi 2-36


program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah dilakukan pembahasan oleh Pokja AMPL Kota Bandung tahun 2015 maka diperoleh gambaran implementasi SSK tahun 2010 yang dituangkan dalam Tabel 2.11 berikut. Tabel 2.11 Kemajuan Pelaksanaan SSK Sektor Drainase Lingkungan Kota Bandung SSK Periode Sebelumnya 2010 Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih di Kota Bandung melalui perbaikan kualitas air dan kebersihan di saluran drainase primer (sungai)

Sasaran Tersedianya dokumen perencanaan pemantauan kualitas air sungai di Kota Bandung dari 16 sungai yang di pantau (35%) meningkat menjadi 23 sungai (50%) pada Tahun 2014; Meningkatnya kesadaran masyarakat di sekitar sungai di Kota Bandung untuk turut serta menjaga kebersihan sungai dari sampah dan limbah pada tahun 2014; Meningkatnya kawasan ruang terbuka hijau pada daerah tangkapan air untuk mengurangi banjir di musim hujan dan sedimentasi di sungai pada tahun 2014;

SSK (saat Ini) Data Dasar

Terjadinya banjir Cileuncang pada musim hujan dan keringnya saluran drainase primer (sungai) pada saat musim kemarau, serta tingginya pencemaran sungai oleh limbah domesik dan limbah industri. Cepatnya terjadi pendangkalan sungai karena erosi lahan di hulu menyebabkan meningkatnya kekeruhan air sungai.

Meningkatkan perlindungan kepada situ dan pembuatan sarana penampungan sementara air larian (kolam retensi seperti embungembung); Sumber: Hasil FGD Tim Pokja Sanitasi Kota Bandung. 2015

Status Saat Ini

Sosialisasi perda K3 telah banyak dilakukan oleh Pemerintah namun belum ditindaklanjuti dengan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggaran K3. Telah adanya upaya Proporsi Ruang Terbuka Hijau Terhadap LuasWilayah Kota Bandung pada tahun 2013 adalah sebesar 12,14% atau 2.030,47 ha. Hal ini berarti masih harus ditingkatkan untuk memenuhi amanat UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu 30% dari Luas wilayah. Belum terealisasi secara optimal hingga akhir tahun 2014

2-37


2.3

Profil Sanitasi Saat Ini Bab ini menjelaskan profil sanitasi yang dirangkum dari Buku Putih Sanitasi dan

diperbaharui dengan data yang terbaru. Pada bab ini akan terbagi ,menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu sektor air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan

2.3.1 Pengelolaan Air Limbah Domestik 2.3.1.1 Sistem dan Infrastruktur Dalam rangka mewujudkan Kota Bandung tahun 2013-2018 yaitu sebagai Kota yang unggul, nyaman dan sejahtera maka langkah yang utama dilakukan dalam mencapainya adalah mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung sebagai urusan wajib pelayanan dasar Pemerintah Daerah perlu terus diupayakan untuk ditingkatkan pengelolaannya baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, teknis dan lainnya mengingat saat ini cakupan layanan air limbah Kota Bandung oleh PDAM tercatat baru mencapai 66% (Offsite: 37,9 %; Onsite: 28,1 %) (LKPJ Walikota Bandung, 2014).

Dan kini dengan adanya tantangan universal akses 100-0-100, peran

pemerintah kota bandung sebagai pelayan masyarakat sekaligus dapat memfasilitasi seluruh stakeholders di Kota Bandung dapat meningkatkan target capaian akses masyarakat terhadap infrastruktur sanitasi menjadi 100% (tahun 2019). Jika bekerja sendiri, tentunya akan mustahil tercapai oleh karena itu perlu adanya pemikiran bagaimana pembaharuaan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik kota Bandung. Capaian kinerja pengelolaan air limbah Kota Bandung dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Indikator Pengendalian pada Sumber Pencemar (dari 250 sumber pencemar), dari target sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dapat terealisasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) perusahaan. Berdasarkan rekomendasi teknis air buangan yang dikeluarkan sebagai dasar penerbitan Izin Pembuangan Air Buangan Ke Badan Air Penerima, di mana persyaratannya adalah limbah cairnya harus memenuhi standar baku mutu kualitas air. Persyaratan teknis untuk mendapatkan rekomendasi pembuangan air buangan ke badan air penerima adalah menyertakan hasil uji sampling kualitas limbah cair dari outlet/titik pembuangan instalasi pengolahan yang harus, memenuhi standar baku mutu. Setelah mendapatkan ijin pembuangan air buangan ke badan air penerima, perusahaan pun wajib melakukan pemantauan terhadap kualitas limbah cairnya dan harus dipastikan selalu memenuhi standar baku mutu. 2-38


Berdasarkan data pada LKPJ Kota Bandung tahun 2014 diperoleh informasi bahwa indikator cakupan pelayanan air limbah dai target sebesar 66% dapat terealisasi sesuai target. Jumlah sambungan terpasang untuk jaringan perpipaan air limbah mencapai 108.533 SR yang melayani 542.665 jiwa atau 21,4% penduduk Kota Bandung dari total keseluruhan penduduk Kota Bandung yang tercatat di BPS yaitu 2.526.701 jiwa. Adapun Rencana pengelolaan air kotor dan limbah cair di Kota Bandung secara lebih detail adalah sebagai berikut: 1.

Mengembangkan sistem setempat (on site) yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat. Saat ini tidak semua wilayah di Kota Bandung terlayani oleh sistem terpusat, terutama di wilayah Bandung Timur. Wilayah yang tidak terlayani sistem terpusat menggunakan sistem individu, berupa atau tangki septik. Untuk daerah yang padat, sistem individu ini sebenarnya tidak memenuhi syarat kesehatan. Oleh karena itu di daerah-daerah yang belum terlayani sistem terpusat, akan dikembangkan sistem setempat, namun sistem ini sudah didesain agar dapat disambungkan satu dengan yang lain, sehingga dapat membentuk sistem terpusat di masa yang akan datang. Pada saat ini wilayah Bandung Timur masih cukup rendah kepadatan penduduknya, sehingga tidak ekonomis apabila langsung dikembangkan sistem terpusat.

2.

Mengoptimalkan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah dilayani sistem tersebut. Di wilayah pelayanan sistem terpusat, masih terdapat juga rumah tangga yang belum menjadi pelanggan dari sistem terpusat tersebut, padahal kapasitas dari sistem jaringan (kecuali IPAL), masih cukup memadai. Mengoptimalkan pelayanan sistem terpusat dimaksudkan untuk memanfaatkan kapasitas sistem terpusat yang belum dimanfaatkan.

3. Sedangkan isu-isu strategis dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung meliputi : 1. Aspek Peraturan Perundang-undangan a. Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran dalam Perda K3 belum terimplemenasi dengan optimal 2. Aspek Teknis a. IPAL Bojong soang belum beroperasi dengan optimal dalam mengolah air limbah domestik disebabkan sarana dan prasarana IPAL Bojong Soang yang mengalami kerusakan, disfungsi, dan lainnya. 2-39


b. Masih tingginya biaya operasional dan pemeliharaan IPAL Bojong Soang yang tidak diimbangi dengan efektifitas dan efisiensi pengolahan air limbah domestik. Perencanaan operasi tidak dilandasi pada rencana jangka panjang sistem pengolahan. 3. Aspek Pembiayaan a.

Retribusi yang terkumpul pada umumnya sangat terbatas tidak sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan serta investasi di sektor ini.

b.

Proporsi pembiayaan untuk menangani air limbah domestik di Kota Bandung selama ini masih belum menjadi prioritas jika dibandingkan dengan Urusan Pekerjaan Umum lainnya seperti Bina Marga dan Pengembangan Sumber Daya Air.

c.

Operasi

penarikan

retribusi

mempunyai

efektifitas

yang

rendah

akibat

ketidakmampuan menghadapi kendala (misal landasan hukum, sistem dan kemauan dan kemampuan bayar masyarakat). d.

Belum terbukanya peluang pendanaan dan investasi dari stakeholders non pemerintah.

4. Aspek Kelembagaan a.

Secara struktural, status unit pengelola di kebanyakan kota mempunyai keterbatasan wewenang, tidak seimbang dengan tanggung jawab yang diperlukan yang menyangkut suatu sistem kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dengan sistem dalam masyarakat luas. Kewenangan ini menyangkut masalah teknik maupun keuangan serta manajemen.

b.

Belum adanya SOP atau aturan yang mengurus pelimpahan kewenangan dalam mengelola output pembangunan khususnya yang ditangani oleh Dinas SKPD sehingga infrastruktur yang telah dibangun selesai pada tahun anggaran atau berbasis proyek saja tanpa ada kejelasan siapa yang akan mengurus dan memeliharanya.

c.

Manajemen operasional masih sederhana, hanya menonjolkan aspek pelaksanaan, sementara itu aspek perencanaan dan pengendalian tidak terperhatikan.

d.

Tenaga terdidik bidang sistem penyaluran air limbah di daerah masih sangat terbatas. Untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan peningkatan pengelolaan air limbah

domestik di Kota Bandung maka perlu ditelaah sistem dan infrastrutur air limbah domestik yang ada saat ini. Lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini.

2-40


Gambar 2.6 Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Sumber : Hasil FGD Tim Pokja AMPL/Sanitasi Kota Bandung. 2015 Pengelolaan dilakukan oleh Divisi Air Kotor PDAM Kota Bandung. Air limbah diolah hanya menggunakan 1 (satu) buah IPAL yang terletak di Bojongsoang (Kabupaten Bandung) yang dibangun tahun 1988 dengan kapasitas 80.835 m3/hari atau 400.000 jiwa (15%) dari penduduk Kota Bandung. Di sebagian wilayah, saluran air kotor masih bercampur dengan saluran drainase. Berikut ini skema umum sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung. Wialyah Utara Wilayah Barat

Sungai Citepus Cakupan layanan 60%

Wialyah Utara IPAL Wilayah Barat Gambar 2. 7 Skema Umum Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bandung Sumber : PDAM KotaBandung,2011

2-41


IPAL Bojongsoang yang terletak di Kabupaten Bandung perlu terus ditingkatkan kinerja pengolahannya melalui perbaikan dan perubahan teknologi yang digunakannya sehingga kapasitas pengolahannya akan lebih optimal baik untuk Kota Bandung maupun nantinya untuk Kabupaten Bandung.

Berikut data cakupan layanan IPAL Bojongsoal per

wilayah Bandung. Tabel 2. 12 Cakupan Layanan IPAL Bojongsoang per wilayah Bandung No

Uraian

Kel. terlayani

%pelayanan

1

Bandung Barat

20

14.39

2

Bandung

28

20.14

Tengah/Selatan 3

Bandung Timur

24

17.27

4

Bandung Utara

21

15.11

Sumber : IPAL Bojongsoang,2011 Adapun kondisi eksisting penanganan air limbah domestik kota bandung tahun 2013 melalui sistem terpusat menuju IPAL Bojong Soang dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut ini. Tabel 2. 13 Konsidi Eksisting Penanganan Air Limbah Domestik Kota Bandung Tahun 2014 No

Item

Volume

Satuan

1

Kapasitas Maks IPAL

80.835

m3/hari

2

Kapasitas terpasang

75.309

m3/hari

3

Kapasitas terpakai

93,16

%

4

Idle Capacity

6,84

%

5

Jumlah Sambungan

108.533

SR

6

Cakupan Pelayanan

66

%

Sumber : PDAM Kota Bandung,2014 Adapun peta layanan dan lokasi sarana penanganan Air Limbah Domestik dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut ini.

2-42


Gambar 2. 8 Peta Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Bandung Sumber : PDAM Kota Bandung, 2013 Berdasarkan dari kondisi eksisting penanganan air limbah domestik di Kota Bandung maka dapat diuraikan sebagai berikut analisis kebutuhan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung.

2.3.1.2 Aspek Teknis Perangkat jaringan air kotor untuk melayani pengelolaan dan pengolahan air kotor di Kota Bandung adalah: 1. Saluran air kotor lama yang dibangun pada jaman Belanda (tahun 1916) sepanjang 14 km yang dilengkapi dengan bangunan Inhoff Tank. 2. Saluran tercampur yang berfungsi untuk menyalurkan air kotor dan air hujan. 3. Tangki Septik dengan jumlah 200.000 buah yang tersebar di seluruh Kota Bandung. 4. BUDP Tahap I, saluran air kotor sepanjang 176 km dengan bangunan pelengkap untuk melayani 460.000 jiwa. 5. BUDP Tahap II : 

Saluran air kotor sepanjang 128 km yang dilengkapi dengan bangunan pelengkap untuk melayani 421.000 jiwa



Pumping Station sebanyak 2 (dua) unit (Jalan Jakarta dan Jalan Cijaura Hilir)

2-43




Instalasi pengolahan air kotor yang dilengkapi dengan Kolam Stabilisasi seluas 85 Ha yang berlokasi di Kecamatan Bojongsoang, untuk areal pelayanan Bandung Timur dan Tengah Selatan.

2.3.1.3 Pendanaan Biaya perencanaan pelayanan air limbah di kota Bandung berasal dari APBD Kota Bandung dan Pendapatan PDAM Kota Bandung. Biaya Operasional Air limbah PDAM Kota Bandung diperoleh dari: a. Jasa Pelayanan Air limbah dari Pelanggan Air Minum sebesar 30% dari pemakaian air bersih (PERDA No 17 /PD/ 1986). b. Jasa Pelayanan Air Kotor bagi non Pelanggan Air Minum yang ditetapkan sesuai dengan SK. Walikota No 194 Tahun 2002. c. Pelayanan Tanki Tinja (SK Direksi No. 23/2004). d. Pelayanan Toilet Container. e. Pelayanan Kendaraan Maintenance ROM Combi. Tarif Pelayanan Tanki Tinja (SK.Direksi No.23/2004): •

Pelanggan PDAM Jasa Pelayanan Penyedotan Septik Tank Gratis hanya membayar biaya transportasi saja sebesar Rp 75.000

•

Pelanggan Non PDAM Biaya Penyedotan Rp. 10.000,-/m3 Biaya Transportasi Rp. 75.000,Lengkapnya biaya pelayanan air limbah melalui perpipaan non air bersih adalah

sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.14 berikut Tabel 2. 14 Besaran Biaya Pelayanan Air Limbah Perpipaan Non Air Bersih (SK.Walikota No.194/2002)

NO

JENIS GOLONGAN

KELAS

BESAR TARIF

1.

Gol. Sosial

I A, I B

Rp. 5.000,-

2.

Gol. Rumah Tangga

II II II II II

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

3.

Gol.Niaga

III A

A1 A2 A3 A4 B

5.000,6.000,7.500,9.000,30.000,-

Rp. 17.000,2-44


NO

4.

JENIS GOLONGAN

Gol. Industri

KELAS

BESAR TARIF

III B

Rp. 34.000,-

IV A IV B

Rp. 70.000,Rp. 120.000,-

Sumber : PDAM Kota Bandung, 2009

2.3.1.4 Kelembagaan Institusi yang terlibat dalam penanganan air limbah domestik di Kota Bandung adalah: 1. Bappeda Kota Bandung; kapasitasnya sebagai perencana sistem air limbah di Kota Bandung 2. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung; kapasitasnya sebagai regulator pelayanan air limbah di kota Bandung dan penanganan air limbah domestik secara on site. 3. PDAM Tirtawening Divisi Air Kotor; kapasitasnya sebagai operator pelayanan air limbah kota Bandung untuk penanganan air limbah off site yaitu penyaluran air limbah domestik melalui perpipaan menuju IPAL Bojongsoang dan Penyedotan Lumpur Tinja dari dari Tangki Septik komunal atau individual. Berikut ini struktur organisasi pelaksana teknis pengelolaa Air Limbah Domestik Kota Bandung yang berada di PDAM Tirtawening Kota Bandung

Gambar 2. 9 Struktur Organisai PDAM Kota Bandung

2-45


2.3.1.5 Peraturan Perundangan Hingga saat ini, Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bandung tetap diatur dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang sama dengan SSK Kota Bandung 2010-2014, yaitu sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah No. 23 / PD/ 1981 2. Peraturan Daerah No. 8 / PD/1982 3. Peraturan Daerah No. 17/ PD /1986 4. Peraturan Daerah No. 29 / PD / 2001 5. SK.Walikota No. 194 / 2002 6. Peraturan Daerah No. 11 /PD / 2005 Sesuai dengan PERDA No. 8 / PD / 1982, diperbaharui dengan PERDA No. 17 / PD / 1986, SK.Walikota No. 194 /2002, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung adalah mengenai Retribusi pembuangan air limbah. 1. Pelanggan air minum (PDAM) dikenakan 30 % dari pemakaian air minum 2. Pelanggan non air minum (non PDAM) dikenakan tarif pelayanan pembuangan air limbah 3. Bagi pelanggan air minum yang pada meter airnya tercatat tidak ada pemakaian air dan menggunakan saluran pembuangan air limbah PDAM Tirtawening, maka dikenakan tarif pelayanan air limbah. 4. Pelanggan air limbah non air minum kelompok niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah dan/atau sumber air lainnya, dan pembuangan air limbahnya menggunakan jaringan air limbah PDAM Tirtawening, dikenakan biaya jasa pelayanan pembuangan.

2.3.1.6 Peran Serta Masyarakat dan Swasta Peran serta swasta dan masyarakat dalam sektor air limbah domestik masih perlu ditingkatkan. Peran swasta saat ini belum menyeluruh dalam pengelolaan air limbah domestik. Sebagai contoh PDAM selalu berkerja sama dengan pihak swasta selaku pengembang hotel yang memerlukan fasilitas sanitasi sambungan perpipaan dari PDAM. PDAM merencanakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak swasta dalam mengembangkan fasilitas sanitasi dengan pendapatan yang diterima oleh pihak PDAM sebanyak 10% dari total nilai proyek pengembangan fasilitas sanitasi. Selain berfungsi sebagai fasilitator, PDAM juga menerima bantuan seperti truk tinja dan bantuan dalam penyedotan lumpur tinja untuk kawasan

2-46


perumahan yang terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah secara on site sebagai bentuk maintenance. Bentuk peran serta masyarakat dapat dijelaskan dari sisi pemanfaatan saja yaitu sebagai pemanfaat sistem Air Limbah/Kotor dan tangki septik. Melihat permasalahan tentang air limbah dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola air limbah diperlukan upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dan meningkatkan kampanye atau sosialisasi tentang penanganan air limbah terutama limbah domestik.

2.3.1.7 Permasalahan dan Tantangan Permasalahan pengelolaan air limbah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah di Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.15 di bawah ini. Tabel 2.15 Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dihadapi

No

I

Aspek Pengelolaan Air Limbah

Aspek Teknis

Permasalahan Yang Dihadapi

belum tersedianya data pengelolaan air limbah (off site dan on site)

Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan pendataan yang meliputi evaluasi sambungan rumah pada jalur pipa existing dan saluran tercampur brandgang) ex Belanda, evaluasi sambungan rumah pada jalur pipa ex BUDP, membuat sistem billing (penagihan) khusus air kotor.

pemanfaatan jaringan air (eks irigasi)

masih adanya limbah non domestik yang masuk ke dalam SPAL secara off site

 Pengembangan pemasangan jaringan pipa air kotor diprioritaskan yang berlangganan air minum dilokasi: RW 09 Kelurahan Babakan Ciparay, Komplek Margahayu Raya Jalan Mars Selatan dan sekitarnya, Jalan Kebon Gedang RW 08, Jalan Simpang (bantaran sungai Cicadas), RW. 10 Babakan Garut Kelurahan Cibangkong Batununggal, kelurahan Sukapura-kecamatan Kiaracondong, Babakan desa RW 2-47


No


Permasalahan Yang Dihadapi

adanya penanganan akhir buangan air limbah untuk wilayah Bandung Barat

A.

Rencana Tindak Lanjut 06 Kiaracondong.  Pengembangan pemasangan jaringan pipa air kotor diprioritaskan yang berlangganan air minum di lokasi area pipa induk 6 km Bandung Barat, seperti perumahan Mekarwangi (DED sudah siap), perumahan Pasirluyu – Pasirsalam, perumahan Kembar (Sriwijaya), pemukiman Sekejati.  Pelayanan sistem setempat di kawasan kumuh (communal/MCK plus-plus) sepanjang sungai lokasi Lebaksiliwangi, lokasi Pasirluyu, lokasi Sekekuda.  Pelayanan sistem setempat (MCK plus) di lokasi RT 03/RW 06 kel Pasir Endah, serta lokasi RW 01 kel Cigending. Keduanya di kecamatan Ujungberung. Penyambungan dari tangkapan Nyengseret dan inhoftank ke trunk sewer barat berupa pemasangan pipa 800 mm dengan sistem jacking sepanjang jalan inhoftank. Penggabungan daerah tangkapan Barat ke Trunk Sewer bagian Timur berupa pemasangan pipapipa 110 mm dengan sistem jacking sepanjang jalan SoekarnoHatta dari simpang inhoftank sampai dengan MH. Existing (Samsat) dan pembangunan bangunan pumping

Sistem On-Site Sanitation Belum dipahaminya secara teknis pengolahan air limbah domestik melalui tangki septik. Tangki septik

Adanya sosialisasi dan pengarahan teknis untuk masyarakat dan pengembang terkait kewajiban untuk membangun tangki septik 2-48


No


Permasalahan Yang Dihadapi terutama di perumahanperumahan masih belum sesuai standar sehingga kenyataannya masih seperti cubluk.

Belum optimalnya pemanfaatan pelayanan tangki tinja. Belum adanya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk melakukan sedot tinja dari tangki septiknya minimal 1 tahun sekali. B.

Rencana Tindak Lanjut sebagai syarat izin mendirikan bangunan berupa permukiman. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terkait kontrol fungsi dari Tangki Septik yang digunakan oleh masyarakat Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat yang diawali dari pelanggan PDAM terkait pelayanan PDAM dalam menyedot tinja secara gratis.

Sistem Off Site Sanitatioan belum - optimalnya I pemanfaatan P jaringan induk air limbah A wilayah Bandung Timur L operasional Pumping Station belum optimal Kinerja IPAL Bojongsoang belum optimal. Terganggunya proses kolam akibat adanya daerah mati (dead zone) yang menyebabkan sistem aliran pada kolam facultatif tidak baik. Pertumbuhan rumput pada areal kolam tidak dapat tertangani untuk seluruh areal-kolam. Terjadinya penumpukan lumpur pada bak penampung (slump well).

 Revitalisasi IPAL Bojongsoang.  Perbaikan kolam plus unit bak pengering lumpur dan mechanical pengangkat lumpur kolam (sludge pump): a. Perbaikan tanggul kolam. b. Perbaikan buffle stone. c. Perbaikan proteksi kolam. d. Pembuatan dan perbaikan bak pengering lumpur. e. Mechanical pengangkat lumpur (sludge pump).  Kajian teknik dan DED IPAL Bojongsoang untuk penggabungan buangan air kotor Bandung Barat: a. Evaluasi IPAL setelah penggabungan wilayah Barat. Kajian teknik dan DED IPAL Bojongsoang.

2-49


Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah di Kota Bandung meliputi: 1. Tantangan Internal meliputi : a.

Tingkat pencemaran Sungai Citepus cukup tinggi.

b.

Jaringan yang telah tersedia sebagian besar belum dimanfaatkan.

c.

Outfal dari setiap area jaringan dibuang secara bebas ke badan air.

d.

Sarana dan prasarana IPAL Bojong Soang sudah melebihi umur teknis. Struktur baffle stone pada kolam sudah roboh dan tidak berfungsi. Struktur proteksi pada area kolam sudah rusak. Belum adanya unit mekanikal pompa pengangkat lumpur.

e.

Jalur pipa induk dan IPAL belum dimanfaatkan secara optimal/cakupan masih rendah.

f.

Keterbatasannya pipa pengumpul di Wilayah Timur sehingga sambungan rumah tidak dapat disambungkan langsung terhadap pipa utama.

g.

Sampah yang terbawa dari perpipaan ke Instalasi Pumping dan IPAL belum terangkut secara optimal.

h.

Sebagian masyarakat belum memiliki tanggung jawab untuk mengurus tangki septiknya dengan sedot tinja secara rutin melalui layanan PDAM atau swasta.

i.

Pencapaian target dari hasil pelayanan penyedotan tangki septik tidak tercapai.

j.

Luasnya daerah pelayanan operasi pemeliharaan dan kurangnya tenaga operasional.

k.

Pompa sering macet mengalami gangguan sehingga air yang masuk ke IPAL tidak maksimal.

l.

Kondisi kendaraan tidak maksimal kurang laik pakai.

m. Kendaraan untuk penanggulangan operasi pemeliharaan dan tenaga operasional tidak sesuai dengan daerah cakupan layanan. n.

Banyaknya muatan sampah yang masuk ke bangunan pompa.  Umur teknis pintu penstok sudah melampaui batas tidak dapat difungsikan.  Belum memiliki data base kepelangganan air kotor serta sistem billingnya.  Belum adanya master plan pengelolaan air limbah di kota Bandung

o.

Belum adanya penanganan akhir buangan air limbah domestik untuk wilayah

Bandung Barat 2. Tantangan Eksternal a. Meningkatkan cakupan pelayanan air kotor dari 60% menjadi 100% sejalan target universal akses.

2-50


b. Meningkatkan pengelolaan saluran air kotor sehingga kapasitas terpakai IPAL Bojongsoang meningkat dari 28% menjadi 65%. c. Mengoptimalkan penerimaan dari sektor air kotor khususnya dari pelanggan air kotor non air bersih dari 5% menjadi 35%.

2.3.2 Persampahan 2.3.2.1 Sistem dan Infrastruktur Kebijakan prasarana dan sarana persampahan dalam Rencana Induk Sistem Prasarana dan Sarana ditinjau dari pengembangan wilayah berdasarkan RTRW adalah: 

Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan.



Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Perencanaan sistem persampahan dikelompokkan ke dalam dua kelompok kebijakan,

yaitu: peningkatan pelayanan penduduk sampai dengan 80% di wilayah urban, dan mengintegrasikan sistem pengolahan di TPA. Lokasi TPA usulan untuk Metropolitan Bandung: 

Gedebage/Bojongsoang, Kota Bandung; TPA Tujuan: TPA Nagrek



Baleendah, Kabupaten Bandung ; TPA Tujuan: TPA Nagrek



Jatisari, Soreang, Kabupaten Bandung; TPA Tujuan: TPA Leuwigajah Dewasa kini, tengah dibangun Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPA Regional)

Legok Nangka yang berlokasi di Nagrek dimana Kota Bandung termasuk Kabupaten/Kota yang menyepakati penggunaan TPA Regional Legok Nangka untuk ke depannya mengingat TPA Sarimukti saat ini sudah cukup memprihatinkan. Secara teknis, PD Kebersihan bertugas dalam hal pengumpulan dan pengangkutan sampah terutama dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Pengelolaan sampah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bagian hulu dan hilir. Operasi di bagian hulu berupa pewadahan oleh sumber sampah dan pengumpulan sampah, sedangkan di bagian hilir berupa pengangkutan dan pembuangan akhir sampah. Pengumpulan samapah dipermukiman, pasar, daerah komersial dan perkantoran dilakukan oleh gerobak yang selanjutnya membawa sampah ke TPS. Dari sini sampah akan diangkut oleh dump truk atau arm roll truk menuju TPA. Pengumpulan sampah dari jalan dan Fasilitas umum dilakukan oleh truk yang secara langsung akan mengangkut sampah ke TPA. Sistem operasional pelayanan persampahan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini. 2-51


Gambar 2. 10 Diagram Sistem Sanitasi Persampahan di Kota Bandung Sumber : hasil FGD tim pokja AMPL/Sanitasi Kota Bandung. 2015 Pada diagram tersebut di atas tampak bahwa telah terjadi perubahan dalam sistem pengelolaan persampahan di Kota Bandung yaitu di antaranya adalah upaya mengurangi sampah sedemikian rupa mulai dari sumber dan TPS. Selain program pengelolaan sampah secara 3R, Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan teknologi biogester sampah skala TPS seperti di TDS Bandung Trade Mall dan Biogester skala RW seperti di RW 08 Cibangkong. Selain itu upaya untuk menambah muatan yang dapat diangkut ke TPA telah dibangun Stasiun Peralihan Antara yang berlokasi di TPS Pasar Induk Gedebage dan TPS Tegallega. Melalui SPA ini telah terbukti dapat mengefektifkan dan mengefesiensikan volume pengangkutan sampah ke TPA (sebelum dipress sampah terangkut 4-5 ton/truk, setelah di press sampah yang terangkut menjadi 7-8 ton/truk). Adapun Teknik dan Operaisonal Kegiatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan di Kota Bandung mengacu pada Perda 09/2011 PASAL 20) seperti yang tergambar dalam Gambar 2.10 di atas adalah : a. Pemilahan sampah di TPS/TPS 3R ; b. penyapuan jalan utama dan Pengumpulan ke TPS/TPS 3R; c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat Pengolahan sampah dan/atau TPA/TPST; 2-52


d. Pengolahan sampah; dan e. Pemrosesan akhir sampah Pada tahun 2014, timbulan sampah Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.

Selisih (kg) Sampah yang terangkut (kg/hari)

0

Perkiraan timbulan sampah total (kg/hari) 500000

1000000

1500000

Gambar 2. 11 Timbulan Sampah Kota Bandung Sumber : Masterplan Persampahan Kota Bandung.2015 Komposisi sampah yang ada di Kota Bandung berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 63% sampah organik, 23% sampah anorganik – recycle, dan 14% sampah residu. Sedangkan komposisi sampah berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut: Tabel 2. 16 Komposisi Sampah di Kota Bandung

No

Sumber

Volume (ton)

Persentase (%)

Timbulan Sampah Terangkut (ton/hari)

1

Pemukiman

983,4

65,56

954,53

2

Pasar

281,55

18,77

273,29

3

Pertokoan dan Restoran

82,8

5,52

80,37

4

Penyapu jalan

89,85

5,99

87,21

5

Kawasan Industri

42,15

2,81

40,91

6

Fasilitas Umum

12,94

1,35

19,66

1492,69

100

1455,97

Jumlah Sumber : PD Kebersihan, 2015

Sampah yang diangkut ke TPA rata-rata + 1000-1100 ton/hari, sedangkan sampah yang dimanfaatkan oleh sektor Informal baik di Sumber & TPS melalui 3R + 200 ton/hari. Gambar 2.12 berikut menggambarkan peta pelayanan persampahan di Kota Bandung.

2-53


Gambar 2. 12 Peta Pelayanan Persampahan di Kota Bandung Sumber : PD Kebersihan. 2015 Dari peta layanan persampahan di Kota Bandung tersebut dapat lebih didetailkan pola pelayanan persampahan sebagai berikut : a)

Pola Pelayanan Penanganan Sampah dari Rumah Tinggal, dapat tergambar pada Gambar 2.13 berikut :

Gambar 2. 13 Pola Layanan Sampah dari Rumah Tinggal Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung. 2015 b)

Pola Pelayanan Penanganan Sampah Komersil dan Non Komersil, dapat tergambar pada Gambar 2.14 berikut :

2-54


Gambar 2. 14 Pola Layanan Persampahan Komersial dan Non Komersial Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung. 2015

c)

Pola Pelayanan Sampah Jalan, Fasum, dan Fasos dapat tergambar pada Gambar 2.15 berikut :

Gambar 2. 15 Pola Pelayanan Penanganan Sampah Jalan, Fasum dan Fasos Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung. 2015 Adapun sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan sampah di Kota Bandung adalah seperti tergambar dalam Gambar 2.16 berikut.

2-55


Gambar 2. 16 Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah di Kota Bandung Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung. 2015

2.3.2.2 Aspek Teknis Saat ini Pemerintah Kota Bandung telah berupaya untuk mengefektifkan beban sampah yang diangkut di TPS melalui Stasiun Peralihan Antara (SPA). Teknologi yang digunakan adalah Mesin Press sampah. SPA Ini berlokasi di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage yang merupakan Bantuan dari Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Ciptakarya Kemen PU (bangunan, seperangkat mesin press, 1 unit truk dan pengolah lindi). Fungsi dan manfaat yang telah dirasakan dari SPA tersebut adalah lebih efektif dan efisiennya volume pengangkutan sampah ke TPA (sebelum dipress sampah terangkut 4-5 ton/truk, setelah di press sampah yang terangkut menjadi 7-8 ton/truk). Selain SPA terobosan lainnya pengelolaan sampah di Kota Bandung adalah dengan memperindah dan memperbaiki unsur estetika dari sarana dan prasarana pengelolaan sampah yaitu di antaranya TPS Kota Bandung seperti di TPS Pasteur yang tampak pada Gambar 2.17 berikut.

2-56


Gambar 2. 17 TPS Jalan Pasteur yang telah dipercantik dan diperindah Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung. 2015 Kemudian mobil penyapu jalan dan Truk compactor seperti yang terlihat pada Gambar 2.18 dan Gambar 2.19 berikut.

Gambar 2. 18 Mobil Penyapu Jalan yang telah dipercantik dan diperindah Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung. 2015

Gambar 2. 19 Truk Compactor yang telah dipercantik dan diperindah Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung. 2015

Adapun TPS 3R yang ada di Kota Bandung tercatat sebagai berikut :

2-57


Tabel 2.17 Jumlah dan Lokasi TPS 3R di Kota Bandung No

Lokasi TPS 3R

1

TPS Pasar Induk Gedebage

2 3 4 5 6 7

TDS Ciroyom TDS Tegallega TDS Indramayu TDS Ciwastra TDS Astana Anyar TD Subang

8

TD Sekelimus

9 10

TD Nyengseret Ex. FDS Jelekong

Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung. 2015

Berdasarkan indikator sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RW yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA, dari target sebanyak 500 RW dapat terealisasi sebanyak 617 RW. Dari 617 RW, 50 RW berkembang menjadi bank sampah. Serta didukung oleh penyebaran komposter dan tong sampah dua warna ke masyarakat/RW serta sekolah dan pemasangan tong sampah dua warna untuk pejalan kaki di trotoar di beberapa jalan utama, serta sosialisasi di tingkat RW/Kelurahan/Kecamatan. Sedangkan untuk indikator revitalisasi TPA yang tidak berfungsi lagi menjadi ruang publik, dari target sebesar 100% dapat terealisasi sesuai target, yaitu dengan revitalisasi eks TPA Pasir Impun dan eks TPA Cicabe. Capaian tersebut antara lain ditunjang oleh perencanaan dan penataan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Sementara itu, berdasarkan indikator peningkatan prasarana Penampungan Sampah Sementara (TPS), dari target sebanyak 3 TPS dapat terealisasi 1 TPS. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan lahan TPS. Upaya yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan pengelola kawasan sesuai Peraturan Daerah 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah pasal 12 yang mewajibkan setiap pengelola kawasan menyediakan lokasi TPS dan fasilitas pemilahan sampah. Kegiatan yang dilakukan pada TPS 3R adalah Pemilahan dan Pencacahan, Pengomposan, serta Mengolah sampah organik yang menghasilkan biogas. Kemudian, Walikota Bandung Ridwan Kamil mulai tahun 2013 kemarin telah memilih Biodegester sebagai teknologi yang dapat mengurangi sampah mulai dari sumbernya. Adapun perkembangannya saat ini adalah sebagai berikut 2-58


Tabel 2.18 Lokasi dan Kapasitas Biogester skala TPS di Kota Bandung Nama TD. Sekelimus TDS. Kebaktian TDS. Bandung Trade Mall

Kapasitas (kg/day) 1000 250-500 250

Tabel 2.19 Lokasi dan Kapasitas Biogester skala RW di Kota Bandung Kapasitas

Nama Lokasi

(Kg/day)

Cibangkong RW 08

± 20

Cibangkong RW 11

250

Mustika Hegar Ciwastra

75

Cipadung RW 2 & RW 12

250

Babakan Surabaya

± 100

RW 05 Nyengseret

± 20

Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung. 2015 Tabel 2.20 Timbunan Sampah Tiap Kecamatan Kota Bandung

Nama Kecamatan

Jumlah Timbulan Sampah

Jumlah Penduduk

Berat

Volume

Total

orang

(%)

(ton/hari)

(%)

(m3/hari)

(%)

(m3/ hari)

BANDUNG KULON

143.690

5,71

86,21

5,71

434,09

5,71

434,09

BABAKAN CIPARAY

148.417

5,90

89,05

5,90

448,37

5,90

448,37

BOJONGLOA KALER

121.487

4,83

72,89

4,83

367,01

4,83

367,01

BOJONGLOA KIDUL

86.369

3,43

51,82

3,43

260,92

3,43

260,92

ASTANAANYAR

69.570

2,77

41,74

2,77

210,17

2,77

210,17

REGOL

82.197

3,27

49,32

3,27

248,32

3,27

248,32

LENGKONG

71.825

2,86

43,10

2,86

216,98

2,86

216,98

BANDUNG KIDUL

59.486

2,37

35,69

2,37

179,71

2,37

179,71

BUAH BATU

96.118

3,82

57,67

3,82

290,37

3,82

290,37

RANCA SARI

78.454

3,12

47,07

3,12

237,01

3,12

237,01

2-59


Nama Kecamatan

Jumlah Timbulan Sampah

Jumlah Penduduk

Berat

Volume

Total

orang

(%)

(ton/hari)

(%)

(m3/hari)

(%)

(m3/ hari)

GEDEBAGE

38.061

1,51

22,84

1,51

114,98

1,51

114,98

CIBIRU

73.622

2,93

44,17

2,93

222,41

2,93

222,41

PANYILEUKAN

41.139

1,64

24,68

1,64

124,28

1,64

124,28

UJUNGBERUNG

78.460

3,12

47,08

3,12

237,03

3,12

237,03

CINAMBO

25.741

1,02

15,44

1,02

77,76

1,02

77,76

ARCAMANIK

70.595

2,81

42,36

2,81

213,27

2,81

213,27

ANTAPANI

75.298

2,99

45,18

2,99

227,48

2,99

227,48

MANDALAJATI

64.523

2,57

38,71

2,57

194,92

2,57

194,92

KIARACONDONG

133.457

5,31

80,07

5,31

403,17

5,31

403,17

BATUNUNGGAL

122.288

4,86

73,37

4,86

369,43

4,86

369,43

SUMUR BANDUNG

37.320

1,48

22,39

1,48

112,74

1,48

112,74

ANDIR

98.641

3,92

59,18

3,92

297,99

3,92

297,99

CICENDO

100.863

4,01

60,52

4,01

304,71

4,01

304,71

BANDUNG WETAN

31.576

1,26

18,95

1,26

95,39

1,26

95,39

CIBEUNYING KIDUL

108.905

4,33

65,34

4,33

329,00

4,33

329,00

CIBEUNYING KALER

71.644

2,85

42,99

2,85

216,44

2,85

216,44

COBLONG

132.871

5,28

79,72

5,28

401,40

5,28

401,40

SUKAJADI

109.592

4,36

65,76

4,36

331,08

4,36

331,08

SUKASARI

82.827

3,29

49,70

3,29

250,22

3,29

250,22

CIDADAP

59.476

2,37

35,69

2,37

179,68

2,37

179,68

2.514.512

100

1.509

100

7.596

100

7.596

KOTA BANDUNG

Sumber: Masterplan persampahan Kota Bandung, 2011 Tabel 2.21 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Kota Bandung 3R % daur ulang 1,159

3358,917

Volume Sampah yang terangkut % real DU real m3/hari terangkut (kg/hr) 78,4 151,13 3,43 514,8

BABAKAN CIPARAY

1,933

5602,110

156

300,71

6,83

858,6

BOJONGLOA KALER

0,099

287,739

26

50,12

1,14

44,1

BOJONGLOA KIDUL

0,982

2846,467

58

111,80

2,54

436,26

ASTANAANYAR

20,310

58873,704

106

204,33

4,64

9023,2

REGOL

2,598

7531,726

143,14

275,93

6,27

1154,34

LENGKONG

5,682

16469,396

56,3

108,53

2,47

2524,16

BANDUNG KIDUL

2,166

6278,722

55,95

107,85

2,45

962,3

BUAH BATU

0,321

929,770

31,1

59,95

1,36

142,5

RANCA SARI

0,387

1121,336

71,5

137,83

3,13

171,86

GEDEBAGE

0,131

379,803

6,86

13,22

0,30

58,21

Nama Kecamatan BANDUNG KULON

kg/hari

2-60


3R % daur ulang 0,927

2687,721

Volume Sampah yang terangkut % real DU real m3/hari terangkut (kg/hr) 28 53,97 1,23 411,93

PANYILEUKAN

0,464

1345,981

73,58

141,84

3,22

206,29

UJUNGBERUNG

2,871

8321,737

52,27

100,76

2,29

1275,42

CINAMBO

0,699

2027,552

20,75

40,00

0,91

310,75

ARCAMANIK

0,460

1332,540

63,5

122,41

2,78

204,23

ANTAPANI

2,654

7692,103

112,33

216,53

4,92

1178,92

MANDALAJATI

0,714

2069,179

25,98

50,08

1,14

317,13

KIARACONDONG

4,668

13532,366

180,54

348,02

7,91

2074,02

BATUNUNGGAL

2,211

6407,911

116,76

225,07

5,12

982,1

SUMUR BANDUNG

2,017

5846,134

88,4

170,41

3,87

896

ANDIR

22,476

65151,383

162,84

313,90

7,13

9985,34

CICENDO

4,354

12621,386

102,7

197,97

4,50

1934,4

BANDUNG WETAN

3,729

10810,259

67,55

130,21

2,96

1656,82

CIBEUNYING KIDUL

1,249

3621,210

62,62

120,71

2,74

555

CIBEUNYING KALER

2,358

6835,084

43,81

84,45

1,92

1047,57

COBLONG

1,090

3159,000

75,02

144,61

3,29

484,16

SUKAJADI

2,735

7927,906

105,94

204,22

4,64

1215,06

SUKASARI

8,428

24429,403

93,22

179,70

4,08

3744,14

CIDADAP

0,128

371,451

17,5

33,73

0,77

56,93

100,000

289870,000

2282,56

4400

100

44426,54

Nama Kecamatan CIBIRU

KOTA BANDUNG

kg/hari

Sumber: PD Kebersihan, 2015

2.3.2.3 Kelembagaan Lembaga yang menangani pengelolaan sampah di Kota Bandung adalah PD Kebersihan (Perda 09 Tahun 2011). Maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah Kebersihan (Perda 14 Tahun 2011) adalah : a. menyelenggarakan usaha berupa penyediaan: 1. Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota; 2. Pengolahan dan pemanfaatan sampah; 3. Pelayanan kebersihan; 4. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan 5. Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Walikota. b.

melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

2-61


Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam usaha jasa pelayanan Kebersihan di Kota Bandung. Sebagai BUMD maka seluruh permodalanya berasal dari asset yang dipisahkan dari asset Pemerintah Kota Bandung, PD Kebersihan didirikan pada tahun 1985 sebagaiman tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 02/PD/1985. Perusahaan Daerah Kebersihan dibentuk untuk menggantikan peran dan fungsi pelayanan pengelolaan kebersihan atau kebersihan kota yang sebelumnya diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan Kota yang merupakan alih status dari Dinas Kebersihan Kota oleh karena itu seluruh modal dasarnya berasal dari asset eks Dinas Kebersihan Kota demikian pula personilnya.

Gambar 2. 20 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

2.3.2.4 Peraturan Perundangan Untuk peraturan yang terkait dalam pengelolaan persampahan di Kota Bandung mengacu pada: 

UU No.18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah.



UU No.32 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup



PP RI No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga



Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengeolaan Sampah 2-62




Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



PERDA Prov Jawa Barat No12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat



PERDA No.02/PD/1985, Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung jo Perda No 15 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.



PERDA No.11 Tahun 2005, Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.



Perda No. 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025.



PERDA No. 09 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung



PERWAL No. 316 Tahun 2013, Tentang Tarif Jasa pengelolaan Sampah Adapun Anggaran Biaya pengelolaan sampah Kota Bandung Tahun 2015 Rp. 120 M,

bersumber dari :  Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah (Retribusi)  APBD Kota Bandung (Subsidi dan Pelayanan Publik) Berikut tarif jasa pengelolaan sampah sesuai

Perwal

316

Tahun

2013

(mulai berlaku 1 Mei 2013) : Tabel 2.22 Tarif Jasa Pengelolaan Sampah di Kota Bandung Tahun 2013 Golongan Wajib Bayar Jasa Pengelolaan Sampah Rumah Tinggal : Kelas 1 (DL. 450 VA, LT. 60 M2, LB. 27 M2) Kelas 2 (DL. 900-1300 VA, LT. >60-100 M2, LB. >27-60 M2) Kelas 3 (DL. >1300-2200 VA, LT. >100-200 M2, LB. >60-150 M2) Kelas 4 (DL. >2200-3600 VA, LT. >200-350 M2, LB. >150-250 M2) Kelas 5 (DL. >3600-6600 VA, LT. >350-500 M2, LB. >250-350 M2) Kelas 6 (DL. >6600 VA, LT. >500 M2, LB. >350 M2) Komersial

Besaran Tarif (Rp) 3.000,00/bulan 5.000,00/bulan 7.000,00/bulan 10.000,00/bulan 15.000,00/bulan 20.000,00/bulan

60.000,00/M3

Non Komersial

50.000,00/M3

Sosial

45.000,00/M3

Pedagang Sektor Informal

1.000,00/hari

Angkutan Umum : 1. 2. 3. 4.

Angkutan Kota Taxi Minibus/Non Bus Bus Umum

1.000,00/hari 1.000,00/hari 3.000,00/hari

2-63


Golongan Wajib Bayar Jasa Pengelolaan Sampah 5.

Bus Pariwisata

Besaran Tarif (Rp) 5.000,00/hari 10.000,00/hari

Sumber : PD Kebersihan Kota Bandung. 2015

2.3.2.5 Peran Serta Mayarakat Berikut ini list kegiatan yang telah dilakukan antara PD Kebersihan dengan masyarakat dan swasta : 

Bantuan Penyapuan Jalan Shift 2, pada 16 jalur jalan utama dan jalur jalan wisata oleh petugas Outsourcing (PT. Guna Kasih Mulia) sebanyak 86 orang, melalui bantuan dana dari Paguyuban Pengusaha Bandung Juara /PPBJ (saat ini masih berjalan);



Bantuan dari pengusaha Mall, 2 jalur jalan utama dan jalan wisata;



Bantuan dari pihak Perbankan, 23 jalur jalan (sedang berjalan);



Tempat sampah untuk pejalan kaki sebanyak 214 pasang dan 5000 lembar Trashbag, dari para pengusaha;



Bantuan truk sampah dari pengusaha sebanyak 14 unit dan 1 unit mobil pick up;



Gerakan Pungut sampah (GPS), dilakukan setiap hari SENIN, RABU, JUM’AT, 30 menit sebelum bekerja;



Kampanye publik dengan tagline BebasSampah.ID yang dimotori oleh Forum Bandung Juara Bebas Sampah;



Pengomposan dari sampah organi serta daur ulang kertas koran, botol plastik, bungkus kopi, mie dan sabun detergen oleh RW-RW di Kota Bandung seperti RW 11 Kelurahan Cibangkong, RW 04 Kelurahan Kebonwaru, RW 08 Kelurahan Kacapiring, RW 02 Kelurahan Kebonkangkung, RW 10 Kelurahan Babakansari, RW 13 Kelurahan Babakan Surabaya, RW 12 Kelurahan Babakan, RW 02 Kelurahan Antapani Tengah, RW 1 Kelurahan Karasak, RW 09 Kelurahan Karang Anyar, RW 02 dan RW 05 Kelurahan Maleber, RW 09 Kelurahan Pasirimpun, RW 06 Kelurahan Palasari, RW 05 dan RW 07 Kelurahan Cipamokolan, RW 04 Kelurahan Manjahlega, RW 03 Kelurahan Cipadung , dan RW 13 Kelurahan Babakan Surabaya;



Pemilahan, pencacahan dan pengomposan sampah di Pasar Gedebage;



Pengomposan di lingkungan perkantoran seperti BPLH, Kantor Kecamatan Coblong, PD. Kebersihan, PT Pindad, dan PT Biofarma;



Pemilahan sampah medis di Rumah Sakit Al-Islam, Borromeus, Rajawali, Santo Yusuf, Immanuel, Hasan Sadikin, Muhammadiyah, Sariningsih dan Teja; 2-64




Pemilahan sampah, pengomposan, pemanfaatan sampah an organik, dan daur ulang sampah di lingkungan sekolah SDN Sukapura, SDN Karang Pawulang I, SDN Sukaluyu, SDN Sejahtera 4, SDN Pajagalan 58, SDN Cijawura, SD Al Fitrah, SD Krida Nusantara, SD Muhammadiyah 7, SD Salman Alfarisi, SD BPI, SMPN 2, SMPN 9, SMPN 5, SMPN 11, SMPN 12, SMPN 13, SMPN 21, SMPN 33, SMPN 28, SMPN 39, SMPN 45, SMPN 48, SMPN 50, MTSN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 8, SMAN 11, SMAN 15, SMAN 20, SMAN 24, SMKN 7;



Pendirian Bank Sampah sebanyak 30 unit di 23 kelurahan di Kota Bandung.

2.3.2.6 Permasalahan dan tantangan 1. Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan persampahan di Kota Bandung meliputi:Isu Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Dari sisi BPLH Kota Bandung : 

Melakukan kegiatan kampanye melalui program Bandung Green and Clean (BGC) merupakan program kerjasama BPLH Kota Bandung dengan Yayasan PT. Unilever Tbk, PT. Pikiran Rakyat, Radio RASE FM, dan LSM Lembaga Penerapan Teknologi Tepat (LPTT), dengan tahapan kegiatan melakukan beberapa kegiatan seperti : Pelatihan pengelolaan sampah di tingkat RW, Pelatihan bercocok tanam di tingkat RW, Pelatihan kerajinan dari sampah anorganik.



Merencanakan pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dengan menggunakan teknologi tinggi merubah sampah menjadi energi (waste to energy) sehingga sampah yang akan di buang ke TPA dapat dikurangi volumenya dan bisa memperpanjang waktu operasional TPA.

Dari sisi Dinas Tata Ruang Cipta Karya :  Rumah tangga merupakan sumber timbulan sampah terbesar di Kota Bandung. 

Perlu adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.



Penerapan 3R yang belum optimal, sehingga beban TPA sangat tinggi.



Telah dilakukan upaya peningkatan pelayanan persampahan melalui pembangunan TPS Terpadu 3R untuk melayani wilayah yang belum mendapat akses sistem pengelolaan sampah perkotaan oleh PD Kebersihan.

2. Isu Kebijakan Daerah Dan Kelembagaan 

Menurut Perda No. 02 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 03 Tahun 2006, Arahan kebijakan untuk penanganan masalah persampahan adalah sebagai berikut: 2-65


1. Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara pengelolaan setempat perwilayah dengan teknis-teknis yang berwawasan lingkungan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah; 3. Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

untuk

membuang

sampah

pada

tempatnya;  Pada Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Kewajiban bagi setiap produsen wajib untuk melakukan pemilahan sampah, mencantunkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penganan sampah, serta produsen wajib mengelola kemasan barang yang di produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh alam.  Tantangan kedepannya untuk peningkatan pelayanan persampahan di Kota Bandung adalah meningkatkan kapasitas organisasi PD. Kebersihan, didukung dengan struktur yang komprehensif untuk menjalankan UU Pengelolaan Sampah dan SDM yang memadai baik kualitas maupun kuantitas.  Selain itu, diperlukan penyusunan dan penerbitan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan sampah. 3. Isu Keuangan  Biaya untuk kampanye pengurangan sampah saat ini terdorong oleh dana dari pelaksanaan program adipura Kota Bandung sehingga pelaksanaan kampanye berjalan dengan baik;  Adanya swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan pelaku usaha lainnya yang konsern kepada pentingnya pengurangan pemanfaatan sampah yang tidak dapat di uraikan secara alamiah.  Tantangan ke depan dari sisi keuangan untuk pengelolaan sampah adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran biaya pengelolaan sampah, meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pengelolaan sampah, dan mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang mencakup seluruh kegiatan pengelolaan sampah. 4. Isu Komunikasi 

Sudah

dilakukan

upaya

penyebarluasan

informasi

tentang

pentingnya

pengurangan sampah di sumbernya melalui beberapa media, mulai dari media elektronik sampai dengan media cetak;

2-66




Masih kurang mengertinya masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, selokan dan saluran lainnya sehingga perlu adanya propaganda penegakan hukum K3 Kebersihan sehingga masyarakat lebih sadar dan jera.



Perlu adanya kerjasama antar lembaga terkait dengan masalah pengurangan sampah di sumber mulai dari lembaga pemerintahan terkecil sampai dengan pemerintah daerah

5. Isu Keterlibatan Pelaku Bisnis 

Pelaku bisnis yang ikut dalam membantu pengolahan sampah hanya pada pengusaha yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain atau mendaur ulang sampah sehingga menghasilkan profit;



Timbulan sampah dari pelaku usaha yang tidak terurai biasanya pelaku usaha mencari pemanfaat sampah memberikan sampahnya untuk dimanfaatkan kembali dengan di jual atau diberikan begitu saja;



Pelaku usaha perlu melakukan upaya pengurangan sampah terutama terhadap cara pengemasan bahan baku dengan mengganti kemasan yang susah terurai secara biologi di substitusi dengan yang mudah terurai



Selain itu, diperlukan pembangunan dan pengembangan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Swasta dalam pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi pengolahan sampah skala kawasan dan skala kota yang lebih efektif dan efisien dengan memilih dan menetapkan badan usaha swasta untuk kerjasama pengelolaan sampah.



Tantangan lain adalah menyusun dan menerbitkan ketentuan dan peraturan daerah tentang kemitraan dan kerjasama antara pemerintah Kota Bandung dengan pihak lain untuk dijadikan landasan hukum pelaksanaan kemitraan dan kerjasama peningkatan pelayanan pengelolaan sampah.

6. Isu Peran Serta Masyarakat 

Masyarakat telah di dorong untuk berpartisipasi dalam program BGC (Bandung Green and Clean) melalui Media kampanye, baik berupa flyer, papan-papan, pengecatan dan ide kreatif lainnya, yang muncul dari masyarakat



Beberapa RW sudah melakukan upaya pemanfaatan kembali sampah menjadi produk lain yang lebih bermanfaat dan bisa mengurangi volume sampah. Kegiatan ini dikenal dengan nama Bank Sampah yang dikelola oleh komunitas masyarakat peduli lingkungan.

2-67




Sudah ada gerakan masyarakat yang aktif dan mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengolah sampah mulai dari sumber, gerakan pungut sampah dan saat ini tagline yang dikenal adalah Bebas Sampah.ID. Gerakan ini dimotori dalam forum bernama Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS) yang terdiri dari partisipan dari berbagai latar belakang yaitu NFO, Akademisi, Pemerintah, Ikatan Ahli Teknik Lingkungan, PKK, Mahasiswa dan lainnya. Forum BJBS ini sangat bermanfaat untuk menjaga stabilitas pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat.



Tantangan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah antara lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung dengan memperluas kegiatan sosialisasi Peraturan pengelolaan sampah sampai ke tingkat RT dan kelembagaan yang ada di tingkat RT dan menjalankan komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui memberikan pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, khususnya mata pelajaraan Pengelolaan sampah sebagai Muatan Lokal.

2.3.3 Drainase 2.3.3.1 Sistem dan Infrastruktur Saluran drainase di Kota Bandung terbagi menjadi dua bagian, yaitu saluran pembuangan yang sudah alami ada di Kota Bandung (drainase makro) dan saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan (drainase mikro). Pada saat ini hanya sekitar 70% ruas jalan yang memilki saluran drainase. Secara keseluruhan sistem drainase di Kota Bandung masih belum terencana dengan baik. Sistem Drainase Kota Bandung pada umumnya memanfaatkan beberapa sungai besar dari utara ke selatan, yaitu Sungai Cikapundung dan dari selatan ke utara, yaitu Sungai Citarum. Sungaisungai tersebut dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan dan juga sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK. Saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Bandung, yang terdiri dari 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Cipamokolan, Cidurian, Cidadas, Cinambo, Ciwastra, Citepus, Cibedug, Currug Dog-dog, Cibaduyut, Cikahiyangna, Cibuntu, Cigondewah, Cibereum dan Cianjur.Sungai Utama yang menampung air hujan Kota Bandung adalah Sungai Cikapundung dengan panjang 62,10 km yang memiliki anak sungai yang mengalir dari utara ke selatan. Umumnya bermuara di Sungai Cikapundung

2-68


Saluran mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Pada akhirnya saluran ini bermuara pada saluran makro yang dekat dengan saluran mikro tersebut. Berdasarkan karakteritiknya, saluran mikro terbagi atas: 

Saluran yang berada di kota lama, sudah tidak dapat lagi menampung/menyalurkan limpahan air hujansehingga sering terjadi flash flood terutama di wilayah Bandung Utara.



Saluran yang berada di wilayah pengembangan, sebagian letaknya lebih rendah dari permukaan sungai, pembangunannya tidak terintregrasi secara internal dalam wilayah Kota Bandung maupun secara eksternal dengan Kabupaten Bandung.

Kondisi saluran mikro ini dibeberapa tempat terputus (tidak berhubungan dengan saluran di bagian hilirnya). Sebagai dampak dari permasalahan tersebut di atas adalah timbulnya daerahdaerah rawan banjir di beberapa lokasi, misalnya di wilayah Gedebage dan Arcamanik. Pengelolaan saluran drainase/sungai di Kota Bandung dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan melalui Bidang Pengairan dengan kewenangan sebagai berikut : 1. Pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan 2. Pelaksanaan eksploitasi & pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapnya 3. Perijinan mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan serta jaringan sarana dan prasarana 4. Perijinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain termasuk yang berada dalam, di atas maupun melintasi saluran drainase 5. Pelaksanaan pembangunan & perbaikan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapnya. 6. Pelestarian Sumber Daya Air 7. Pengumpulan data, pengamatan dan pelaksanaan pengukuran hidrometri & hidrologi lokal 8. Izin pemanfaatan air dari jaringan irigasi, mata air dan situ alam/buatan lainnya. Kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi di Kota Bandung yaitu Gerakan Cikapundung Bersih dan Trash Rake (jaring sampah). Gerakan Cikapundung Bersih pertama kali dilakukan di Kota Bandung pada tanggal 7 Februari 2004 bertujuan untuk memotivasi masyarakat Kota Bandung agar memelihara lingkungan khususnya di sekitar Sungai Cikapundung, kegiatan yang dilakukan antara lain : pengerukan sedimentasi sungai, pembersihan alur sungai dan babadan rumput. Trash Rake (jaring sampah) bertujuan untuk memelihara sungai dari sampah sehingga mengurangi volume sampah yang masuk ke sungai membuat aliran sungai menjadi lancar dan sedimentasi berkurang. Selain sebagai penampung air hujan/air permukaan, saluran drainase di

2-69


dalam Kota Bandung berfungsi ganda sebagai saluran limbah rumah tangga dan air limbah dan tempat pembuangan sampah padat maupun cair/limbah industri. Untuk lebih mengetahui dan memahami kondisi dan sistem sanitasi sektor drainase perkotaan di Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.21 berikut :

Gambar 2. 21 Diagram Sistem Sanitasi Drainase Perkotaan di Kota Bandung Sumber : hasil FGD Tim Pokja AMPL/Sanitasi Kota Bandung. 2015 Untuk mengetahui peta sebaran lokasi genangan air/banjir di Kota Bandung maka dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut ini

2-70

Gambar 2. 22 Peta Sebaran Lokasi Genagan Kota Bandung


2-71


2.3.3.2 Aspek Teknis

Kawasan rawan banjir/genangan umumnya adalah daerah di sepanjang tepi Sungai Citarum bagian hulu, dengan muara-muara anak sungainya yang sering menyebabkan banjir. Kawasan banjir di Kota Bandung merupakan daerah Cekungan Bandung antara km 27 + 000 sampai dengan km 32 + 000, meliputi Kawasan Sapan, Andir, Buah Batu, Ujung Berung, Manggahan. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi drainase di Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut. Tabel 2.23 Kondisi Genangan Air di Kota Bandung Tahun 2013 WILAYAH GENANGAN NO

LOKASI GENANGAN Sukaluyu, Cibeunying Kaler Husen / Pajajaran, Cicendo Situsaeur, Bojongloa Kaler Pagarsih, Bojong Loa Kaler Braga, sumur bandung Babakan Penghulu, Cinambo Cipadung Kidul, panyileukan Mekarmulya, Gedebage

LUAS (HA)

KETINGGI AN (M)

LAMA (JAM/HARI)

FREKUENSI (KALI/TAHUN)

PENYEBAB

0,40

-

2

Pada saat terjadi hujan

Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat

0.5

-

3



0.6

-

3


0,80

-

5


0,40

-

1


0,20

-

3


0.8

-

3


0.5

-

3


9

Garuda, Andir

0.05

-

2


10

Kebon Gedang, KiaraCondong

0.6

-

3


11

Ujung Berung

0.8

-

3


0.4

-


0.8

-


0.6

-

1

2 3 4 5 6 7 8

12 13 14

Pasirkaliki, Cicendo Hegarmanah, Cidadap Sukawarna, Cidadap

4


Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat

2-72


15 16 17

18

19 20 21 22 23 24 25 26

Pasteur, Sukajadi Cirangrang, Bojong Kidul Arjuna, Cicendo Cicadas dan Pasirlayu, Cibeunying Kidul Sukaraja, Cicendo Cihaurgeulis, Cibeunying Kidul Sal.Cikapayang Gasibu Lengkong Sukagalih Sukajadi - Gegerkalong - Sukasari Gegerkalong, Sukasari Kali Cibaduyut Pasar Kosambi

Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat

0.4

-

4


0.6

-

5


0.8

-


0.4

-



0.8

-



0.3

-

2



0.6

-

4


0.3

-

0,90

-

3


0,40

-

2


0,40

-


-

Pada saat terjadi hujan Pada saat terjadi hujan


Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat

27

- Sumurbandung

-

28

-Sumurbandung

-

3


0,40

-

2


0,80

-


0,50

-


0,30

-


0,50

-


0,60

-


0,40

-



0,60

-



0,40

-


29 30 31 32 33 34 35

36 37

- Cibeunying kidul Jl. Moch. Toha Sal.Cipalasari / Sal.Ciateul S.Cirangrang RW.01 / RT.01 - Pasirluyu - Lengkong - Sadangserang - Coblong - Sadangserang - Ujung berung - Antapani tengah - Antapani Karangpamulang - Antapani Jl.Caringin Sal.Leuwi Limus

38

Jl Molek Cibuntu

0.4

-


39

Sukamaju, Cibeunying

0.6

-


Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat

Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat

2-73


Kidul

40 41 42 43 44 45

Antapani Tengah, Antapani Antapani Kidul, Antapani Husen, Cicendo Cikutra, Cibeunying Kidul Pasanggarahan, Ujung Berung Kebonwaru, Batununggal

0.8

-


0.6

-


0.8

-


0.6

-


0.4

-

2


0.6

-

4


Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat

46

Sumur Bandung

0.3

-

2


47

Andir

0.8

-

3


0.6

-

2


0.8

-

3


0.8

-

2


0.8

-

2



0.8

-

3



0.8

-


-


48 49 50 51

52 53 54

55

56 57 58 59 60 61 62

Batununggal dan Sumur Bandung Cibeunying Kidul Bandung kidul Persimpangan Jl Pasirkoja - Sal. Cilimus I Persimpangan Jl.Pasirkoja -Sal Cilimus I Sal.Irigasi Dungusema Jl.Moch.Toha Sal.Crossing Jl Soekarno Hattasal Cijagra (depan Hotel Lingga) S.Ciroyom, Jln Kopo Batununggal Sukaraja, Cicendo Terusan Jl.KiaracondongJl Soekarno Hatt Sal.Cilimus, Jln Sukajadi Braga, Sumur Bandung Manjahlega, RancaSari

0.8

-

2


0.8

-

3


0.6

-

1


-


-

3


-

3


0,8

-

5


1,60

-

4


Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat

2-74


63 64 65 66 67 68

Cipamokolan, Rancasari Margasari, Buah Batu Margasari, Buah Batu Sukamiskin, Arcamanik Panyileukan, Bandung Kidul Perumahan Riung Bandung, Jln Braga

0,50

-

2


1,00

-

3


0,50

-

2


0,30

-

3


0,50

-

4


0,50

-

6


Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat Adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2015 Berdasarkan data dari LKPJ tahun 2014, pengelolaan drainase diwujudkan dengan cara berikut : 

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong



Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Berdasarkan indikator panjang saluran drainase yang ditingkatkan, dari target

sepanjang 15.000 m dapat terealisasi sepanjang 55.870 m. Ketercapaian melebihi target merupakan hasil kumulatif dari pekerjaan paket kegiatan pembangunan saluran sebesar 50.253 m; peningkatan saluran drainase yang terdapat pada paket kegiatan pembangunan jalan sebesar 5.617 m. Berdasarkan data capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam LKIP Tahun 2014 disebutkan bahwa Presentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik (58,46%) serta Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam (44,11%). Dari indikator panjang saluran drainase yang dipelihara, dari target sepanjang 3.000 m dapat terealisasi sebesar 224.236,5 m. Ketercapaian melebihi target merupakan hasil dari pekerjaan pemeliharaan kondisi saluran yang terdapat pada paket kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong-gorong. Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kondisi saluran drainase / gorong-gorong.umn ya adalah daerah di

2-75


2.3.3.3 Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan pengairan. Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan yang mengelola drainase

adalah Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan

Pengairan yang terdiri dari Seksi Pemeliharaan Pengairan, Seksi Pembangunan Pengairan, Seksi Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai, Seksi Perencanaan Teknis Pengairan serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Aliran Sungai. Sedangkan Fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah: 

Merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamargaan dan pengairan.



Melaksanakan tugas operasional kebinamargaan dan pengairan .



Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamrgaan dan pengairan.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

2.3.3.4 Peraturan dan Perundangan Adapun Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan drainase adalah: 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;



PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;



PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



Perda No. 08 Tahun 2008 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;



Perda No. 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung.



Perda No. 07 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

2-76




Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;



Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;



Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018

2.3.3.5 Permasalahan dan Tantangan Isu strategis Pengelolaan Drainase Perkotaan di Kota Bandung Peningkatan kualitas dan pola pemeliharaan sistem drainase kota serta penentuan skala prioritas dan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Pusat Primer Kedua di Bandung Timur.

2.4 Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi Pada bagian ini akan digambarkan dan dijelaskan lokasi area beresiko dari 3 (tiga) sektor sanitasi Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada subbab di bawah ini.

2.4.1 Area Beresiko Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Area Beresiko air limbah di Kota Bandung didasarkan pada instrumen profil dapat dilihat di bawah ini.

2-77


Gambar 2. 23 Area Beresiko Air Limbah Domestik Kota Bandung Sumber : Instrumen Profil Sanitasi serta FGD Tim Pokja Sanitasi Kota Bandung. 2015

No

Tabel 2.24 Area Beresiko Air Limbah Kota Bandung Wilayah prioritas Wilayah prioritas No Desa/Kelurahan Kecamatan Desa/Kelurahan Kecamatan

A 1

BERESIKO SANGAT RENDAH Pelindung Hewan Astanaanyar

B 1

2

Karang Anyar

Astanaanyar

2

3

Cijagra

Lengkong

3

4

Jati Sari

BuahBatu

4

5 6

Derwati Cipamokolan

RancaSari RancaSari

5 6

7

Mekar Mulya

Panyileukan

7

8 9

Pasirendah Antapani Kidul

UjungBerung Antapani

8 9

BERESIKO RENDAH Caringin Bandung Kulon Babakan Cirangrang Ciparay Babakan Margahayu Utara Ciparay Babakan Babakan Ciparay Ciparay Kopo Bojongloa Kaler Babakan Asih Bojongloa Kaler Babakan Bojongloa Kaler Tarogong Jamika Bojongloa Kaler Cibaduyut Wetan Bojongloa Kidul 2-78


No 10 11 12 13 14 15 16

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan

Kecamatan


Kecamatan

10 11 12 13 14 15 16

Mekarwangi Kebonlega Situsaeur Panjunan Cibadak Ciseureuh Ancol

Bojongloa Kidul Bojongloa Kidul Bojongloa Kidul Astanaanyar Astanaanyar Regol Regol

17

Cigereleng

Regol

18

Ciateul

Regol

19

Pungkur

Regol

20 21 22 23

Balonggede Malabar Burangrang Paledang

Regol Lengkong Lengkong Lengkong

24

Wates

Bandung Kidul

25 26 27

Mengger Batununggal Kujangsari

Bandung Kidul Bandung Kidul Bandung Kidul

28

Margasari

BuahBatu

29

Sekejati

BuahBatu

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Antapani KiaraCondong Batununggal Batununggal Batununggal Batununggal Andir Cibeunying Sukamaju Kidul Cibeunying Pasirlayung Kidul Cibeunying Sukaluyu Kaler Sarijadi Sukasari AREA BERESIKO TINGGI Gempolsari Bandung Kulon Cigondewah Kidul Bandung Kulon Cigondewah Bandung Kulon Rahayu Warungmuncang Bandung Kulon Cibuntu Bandung Kulon Cijerah Bandung Kulon Babakan Margasuka Ciparay Babakan Babakan Ciparay Suka Asih Bojongloa Kaler Cibaduyut Kidul Bojongloa Kidul Karasak Astanaanyar Nyengseret Astanaanyar Pasirluyu Regol Turangga Lengkong Lingkar Selatan Lengkong Cikawao Lengkong Cijawura BuahBatu Rancanumpang GedeBage Pasirwangi UjungBerung Cigending UjungBerung Karang Pamulang MandalaJati Sindang Jaya MandalaJati Babakan Surabaya KiaraCondong

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

RancaSari RancaSari GedeBage GedeBage GedeBage Cibiru Cibiru Cibiru Cibiru Panyileukan Panyileukan Panyileukan UjungBerung UjungBerung Cinambo

24

Braga

SumurBandung

45

25

Merdeka

SumurBandung

46

Manjahlega Mekar Jaya Rancabolang Cisaranten Kidul Cimincrang Pasirbiru Cipadung Palasari Cisurupan Cipadung Kidul Cipadung Wetan Cipadung Kulon Pasanggrahan Pasirjati Cisaranten Wetan Babakan Penghulu Pakemitan

17 18 19 20 C 1 2 3 4 5 6 7 8

Antapani Wetan Sukapura Gumuruh Binong Maleer Cibangkong Dunguscariang

No

Cinambo Cinambo 2-79


No


Kecamatan

No

26 27

Babakan Ciamis Ciroyom

SumurBandung Andir

47 48

28

Arjuna

Cicendo

49

29 30

Pajajaran Sukaraja

31

Cihaurgeulis

32

Cigadung

Cicendo Cicendo Cibeunying Kaler Cibeunying Kaler Coblong Coblong Coblong Coblong Coblong

33 34 35 36 37

Cipaganti Lebak Siliwangi Sadang Serang Sekeloa Dago RESIKO SANGAT D TINGGI 1 Cigondewah Kaler Sukahaji 2 3 Cibaduyut

Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongloa Kidul


Kecamatan Cinambo Arcamanik

50 51

Sukamulya Cisaranten Kulon Cisaranten Bina Harapan Sukamiskin Cisaranten Endah

52

Antapani Tengah

Antapani

53

Antapani Kulon

Antapani

54 55 56 57 58

Jatihandap Pasir Impun Kebon Kangkung Kebonjayanti Babakansari

MandalaJati MandalaJati KiaraCondong KiaraCondong KiaraCondong

59

Cicaheum

KiaraCondong

60

Kebongedang

Batununggal

61

Samoja

Batununggal

62 63 64 65 66 67 68 69 70

Batununggal Batununggal SumurBandung Andir Andir Andir Andir Cicendo Cicendo

72 73 74

Kacapiring Kebonwaru Kebon Pisang Campaka Maleber Garuda Kebon Jeruk Pasirkaliki Pamoyanan Husein Sastranegara Tamansari Citarum Cihapit

75

Cicadas

76

Cikutra

77

Padasuka

78

Sukapada

79

Neglasari

80 81

Lebak Gede Sukawarna

71

Arcamanik Arcamanik Arcamanik

Cicendo Bandung Wetan Bandung Wetan Bandung Wetan Cibeunying Kidul Cibeunying Kidul Cibeunying Kidul Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Coblong Sukajadi 2-80


No


Kecamatan

No


Kecamatan

82 Sukagalih Sukajadi 83 Sukabungah Sukajadi 84 Cipedes Sukajadi 85 Pasteur Sukajadi 86 Sukarasa Sukasari 87 Gegerkalong Sukasari 88 Isola Sukasari 89 Hegarmanah Cidadap 90 Ciumbuleuit Cidadap 91 Ledeng Cidadap Sumber : Instrumen Profil Sanitasi serta FGD Tim Pokja Sanitasi Kota Bandung. 2015 Berdasarkan kondisi di atas dan keseluruhan gambaran untuk SPAL di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan untuk permasalahan mendesak Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bandung saat ini sesuai dengan Tabel 2.25. Tabel 2.25 Permasalahan Mendesak Sub Sektor Pengelolaan Air Limbah No 1

Aspek Pengelolaan Air Limbah Aspek Teknis

2

Aspek Kelembagaan

3

Sistem Off Site Sanitatioan

Permasalahan Mendesak Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bandung oleh PDAM baru mencapai 66% 1 (Offsite: 37,9 %; Onsite: 28,1 %) Lemahnya Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Onsite

Pemanfaatan IPAL Bojong Soang saat ini I belum- optimal P A Pemanfaatan saluran Air limbah yang L tersedia belum optimal.

Sumber: FGD Tim Pokja Sanitasi Kota Bandung. 2015

1

Sumber: LKPJ 2014

2-81


2.4.2 Area Beresiko Persampahan Area Beresiko persampahan di Kota Bandung didasarkan pada instrumen profil dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2. 24 Area Beresiko Persampahan Kota Bandung Sumber : Instrumen Profil Sanitasi serta FGD Tim Pokja Sanitasi Kota Bandung. 2015

Tabel 2.26 Area Beresiko Persampahan Kota Bandung No A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan BERESIKO SANGAT RENDAH Babakan Tarogong Bojongloa Kaler Mekarwangi Bojongloa Kidul Kebonlega Bojongloa Kidul Sekejati BuahBatu Rancabolang GedeBage Cisaranten Kidul GedeBage Cimincrang GedeBage Pasirbiru Cibiru Palasari Cibiru Campaka Andir

No B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan BERESIKO RENDAH Pelindung Hewan Astanaanyar Karang Anyar Astanaanyar Cijagra Lengkong Jati Sari BuahBatu Derwati RancaSari Cipamokolan RancaSari Mekar Mulya Panyileukan Antapani Kidul Antapani Gumuruh Batununggal Maleer Batununggal 2-82


No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan Maleber Andir Cibeunying Padasuka Kidul Cibeunying Sukapada Kidul Lebak Gede Coblong Sukawarna Sukajadi Cipedes Sukajadi Cibuntu Bandung Kulon Cijerah Bandung Kulon Babakan Babakan Ciparay Pasirluyu Regol Braga SumurBandung Babakan Ciamis SumurBandung Ciroyom Andir Arjuna Cicendo Sadang Serang Coblong RESIKO TINGGI Pasirendah UjungBerung Antapani Wetan Antapani Sukapura KiaraCondong Binong Batununggal Cibangkong Batununggal Cibeunying Sukamaju Kidul Sarijadi Sukasari Cibadak Astanaanyar Mengger Bandung Kidul Pasanggrahan UjungBerung Pasirjati UjungBerung Cisaranten Wetan Cinambo Babakan Penghulu Cinambo Cisaranten Kulon Arcamanik Babakansari KiaraCondong Samoja Batununggal Gempolsari Bandung Kulon Cibeunying Cigadung Kaler

19

Cigondewah Kaler

D 1 2

RESIKO SANGAT TINGGI Cipadung Wetan Cijawura

Bandung Kulon

Panyileukan BuahBatu

11

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan Dunguscariang Andir

12

Pasirlayung

Cibeunying Kidul

13

Sukaluyu

Cibeunying Kaler

14 15 16 17 18

Caringin Cirangrang Margahayu Utara Babakan Ciparay Kopo

Bandung Kulon Babakan Ciparay Babakan Ciparay Babakan Ciparay Bojongloa Kaler

19

Babakan Asih

Bojongloa Kaler

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jamika Cibaduyut Wetan Situsaeur Panjunan Ciseureuh Ancol Cigereleng Ciateul Pungkur Balonggede Malabar Burangrang

Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul Bojongloa Kidul Astanaanyar Regol Regol Regol Regol Regol Regol Lengkong Lengkong

32

Paledang

Lengkong

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Wates Batununggal Kujangsari Margasari Manjahlega Mekar Jaya Cipadung Cisurupan Cipadung Kidul Cipadung Kulon Pakemitan

Bandung Kidul Bandung Kidul Bandung Kidul BuahBatu RancaSari RancaSari Cibiru Cibiru Panyileukan Panyileukan Cinambo

44

Sukamulya

Cinambo

45

Cisaranten Bina Harapan

Arcamanik

46

Sukamiskin

Arcamanik

47 48

Cisaranten Endah Antapani Tengah

Arcamanik Antapani

No

2-83


No

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan

No 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan Antapani Kulon Antapani Jatihandap MandalaJati Pasir Impun MandalaJati Kebon Kangkung KiaraCondong Kebonjayanti KiaraCondong Cicaheum KiaraCondong Kebongedang Batununggal Kacapiring Batununggal Kebonwaru Batununggal Kebon Pisang SumurBandung Garuda Andir Kebon Jeruk Andir Pasirkaliki Cicendo Pamoyanan Cicendo Husein Cicendo Sastranegara Tamansari Bandung Wetan Citarum Bandung Wetan Cihapit Bandung Wetan Cicadas Cibeunying Kidul Cikutra Cibeunying Kidul Neglasari Cibeunying Kaler Sukagalih Sukajadi Sukabungah Sukajadi Pasteur Sukajadi Sukarasa Sukasari Gegerkalong Sukasari Isola Sukasari Hegarmanah Cidadap Ciumbuleuit Cidadap Ledeng Cidadap Cigondewah Kidul Bandung Kulon Cigondewah Bandung Kulon Rahayu Warungmuncang Bandung Kulon Margasuka Babakan Ciparay Suka Asih Bojongloa Kaler Cibaduyut Kidul Bojongloa Kidul Karasak Astanaanyar Nyengseret Astanaanyar Turangga Lengkong Lingkar Selatan Lengkong Cikawao Lengkong 2-84


No


Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan 90 Rancanumpang GedeBage 91 Pasirwangi UjungBerung 92 Cigending UjungBerung 93 Karang Pamulang MandalaJati 94 Sindang Jaya MandalaJati Babakan 95 KiaraCondong Surabaya 96 Merdeka SumurBandung 97 Pajajaran Cicendo 98 Sukaraja Cicendo 99 Cihaurgeulis Cibeunying Kaler 100 Cipaganti Coblong 101 Lebak Siliwangi Coblong 102 Sekeloa Coblong 103 Dago Coblong 104 Sukahaji Babakan Ciparay 105 Cibaduyut Bojongloa Kidul Sumber: FGD Tim Pokja Sanitasi Kota Bandung, 2015 No

Berdasarkan kondisi di atas dan keseluruhan gambaran untuk pengelolaan persampahan di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan untuk permasalahan mendesak pengelolaan persampahan di Kota Bandung saat ini adalah:

Tabel 2.27 Permasalahan Mendesak Sub Sektor Persampahan NO 1

ASPEK Sosial Mayarakat

PERMASALAHAN MENDESAK

- Masih ada Sampah yang dibuang ke sungai atau sembarangan

- Masih rendahnya tingkat pengelolaan sampah melalui 3R (baru 16%)

2

Lokasi Penampungan Sementara

Masih ada TPA/TPS Swadaya yang belum dilayani oleh pemerintah dan PD Kebersihan

3

Tingkat Pelayanan

26% penduduk Kota Bandung masih belum dilayani oleh PD Kebersihan Kota Bandung

4

Lokasi Pembuangan

TPA Sarimukti sudah tidak memungkinkan untuk pembuangan akhir

Sumber: Hasil Analisis, 2015

2-85


2.4.3 Area Beresiko Pengelolaan Drainase Area Beresiko drainase di Kota Bandung didasarkan pada instrumen profil dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2. 25 Area Beresiko Drainase Kota Bandung Sumber: Instrumen Profil Sanitasi serta FGD Tim Pokja Sanitasi Kota Bandung. 2015

Tabel 2.28 Area Beresiko Drainase Kota Bandung Wilayah prioritas Wilayah prioritas No No Desa/Kelurahan Kecamatan Desa/Kelurahan Kecamatan A BERESIKO SANGAT RENDAH B BERESIKO RENDAH Bojongloa 1 Karang Anyar Astanaanyar 1 Kebonlega Kidul 2 Jati Sari BuahBatu 2 Sekejati BuahBatu Bojongloa 3 Babakan Asih 3 Cisaranten Kidul GedeBage Kaler Bojongloa 4 Cibaduyut Wetan 4 Cimincrang GedeBage Kidul 5 Panjunan Astanaanyar 5 Pasirbiru Cibiru 6 Ciseureuh Regol 6 Palasari Cibiru 7 Ciateul Regol 7 Campaka Andir 8 Pungkur Regol 8 Maleber Andir Cibeunying 9 Balonggede Regol 9 Sukapada Kidul 2-86


No 10 11 12 13

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan Malabar Lengkong Pasteur Sukajadi Cigondewah Kidul Bandung Kulon Babakan Margasuka Ciparay

10 11 12

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan Lebak Gede Coblong Cipedes Sukajadi Cibuntu Bandung Kulon

13

Cijerah

No

Bandung Kulon

14

Pasirwangi

UjungBerung

14

Babakan

15 16 17

Sindang Jaya Pajajaran Sukaraja

15 16 17

Pasirluyu Braga Ciroyom

18

Cihaurgeulis

18

Sadang Serang

Coblong

19 20 21

Sukapura Binong Cibangkong

19 20 21

Pelindung Hewan Cijagra Derwati

Astanaanyar Lengkong RancaSari

22

Sukamaju

22

Cipamokolan

RancaSari

23 24 25 26 27

Cibadak Mengger Pasanggrahan Pasirjati Cisaranten Wetan

MandalaJati Cicendo Cicendo Cibeunying Kaler KiaraCondong Batununggal Batununggal Cibeunying Kidul Astanaanyar Bandung Kidul UjungBerung UjungBerung Cinambo

Babakan Ciparay Regol SumurBandung Andir

23 24 25 26 27

Mekar Mulya Antapani Kidul Gumuruh Maleer Dunguscariang

28

Cisaranten Kulon

Arcamanik

28

Pasirlayung

29

Babakansari

KiaraCondong

29

Sukaluyu

30

Samoja

Batununggal

30

Cirangrang

31

Gempolsari

Bandung Kulon

31

Margahayu Utara

32

Cigadung

Cibeunying Kaler

32

Babakan Ciparay

33

Cipadung Wetan

Panyileukan

33

Kopo

34

Cijawura

BuahBatu

34

Jamika

C

RESIKO TINGGI

35

Situsaeur

Panyileukan Antapani Batununggal Batununggal Andir Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Babakan Ciparay Babakan Ciparay Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul

1

Babakan Tarogong

36

Ancol

Regol

2

Mekarwangi

37

Cigereleng

Regol

3

Rancabolang

38

Burangrang

Lengkong

4

Padasuka

39

Paledang

Lengkong

5 6

Sukawarna Babakan Ciamis

40 41

Wates Batununggal

Bandung Kidul Bandung Kidul

Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul GedeBage Cibeunying Kidul Sukajadi SumurBandung

2-87


7 8 9 10 11 12 13

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan Arjuna Cicendo Caringin Bandung Kulon Cipadung Kidul Panyileukan Cipadung Kulon Panyileukan Pakemitan Cinambo Jatihandap MandalaJati Pasir Impun MandalaJati

14

Kebonjayanti

KiaraCondong

49

15 16 17 18

Kacapiring Kebonwaru Kebon Pisang Pasirkaliki

50 51 52 53

19

Cihapit

54

Kebon Kangkung

KiaraCondong

20

Cikutra

55

Cicaheum

KiaraCondong

21 22 23 24

Sukagalih Ledeng Lingkar Selatan Cigending

Batununggal Batununggal SumurBandung Cicendo Bandung Wetan Cibeunying Kidul Sukajadi Cidadap Lengkong UjungBerung

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan Kujangsari Bandung Kidul Margasari BuahBatu Manjahlega RancaSari Mekar Jaya RancaSari Cipadung Cibiru Cisurupan Cibiru Sukamulya Cinambo Cisaranten Bina Arcamanik Harapan Sukamiskin Arcamanik Cisaranten Endah Arcamanik Antapani Tengah Antapani Antapani Kulon Antapani

56 57 58 59

Batununggal Andir Andir Cicendo

25

Karang Pamulang

MandalaJati

60

Kebongedang Garuda Kebon Jeruk Pamoyanan Husein Sastranegara

26

Cipaganti

Coblong

61

Tamansari

27

Lebak Siliwangi

Coblong

62

Citarum

28

Pasirendah

UjungBerung

63

Cicadas

D

RESIKO SANGAT TINGGI Cibeunying Neglasari Kaler

64

Sukabungah

Bandung Wetan Bandung Wetan Cibeunying Kidul Sukajadi

65

Sukarasa

Sukasari

66 67 68 69

Sukasari Sukasari Cidadap Cidadap

71

Gegerkalong Isola Hegarmanah Ciumbuleuit Cigondewah Rahayu Warungmuncang

72

Suka Asih

73

Cibaduyut Kidul

74 75 76

Karasak Nyengseret Turangga

No

1

No 42 43 44 45 46 47 48

70

Cicendo

Bandung Kulon Bandung Kulon Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul Astanaanyar Astanaanyar Lengkong 2-88


No


No 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Wilayah prioritas Desa/Kelurahan Kecamatan Cikawao Lengkong Rancanumpang GedeBage Babakan KiaraCondong Surabaya Merdeka SumurBandung Sekeloa Coblong Dago Coblong Babakan Sukahaji Ciparay Bojongloa Cibaduyut Kidul Antapani Wetan Antapani Sarijadi Sukasari Babakan Cinambo Penghulu Cigondewah Kaler Bandung Kulon

Sumber: FGD Tim POKJA Sanitasi Kota Bandung. 2015 Berdasarkan kondisi di atas dan keseluruhan gambaran untuk jaringan drainase perkotaan di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan untuk permasalahan mendesak di Kota Bandung saat ini adalah masih tingginya genangan air atau banjir akibat tersumbatnya drainase atau tidak mendapat akses infrastruktur drainase dengan uraian per aspek sebagai berikut: Tabel 2.29 Permasalahan Mendesak Sub Sektor Drainase NO 1

ASPEK

PERMASALAHAN MENDESAK

Rencana Pengembangan

Sistem drainase di Kota Bandung belum terencana dengan baik (drainase makro dan drainase mikro belum terintegrasi dengan baik). Masih tingginya genangan air atau banjir akibat tersumbatnya drainase atau tidak mendapat akses infrastruktur drainase

2

Rencana Pengelolaan

Banyak Penyumbatan yang terjadi di beberapa saluran Drainse Kota Bandung (Utilitas yang melintang, sampah dan sedimentasi)

Sumber: FGD Tim POKJA Sanitasi Kota Bandung. 2015

2-89

BAB 02 PROFIL SANITASI SAAT INI

Recommend Documents