Bab 2 Profil Sanitasi Saat Ini 2.1.
Gambaran Wilayah Kabupaten Pinrang Terletak pada 3®9’13”-4®10’30” Lintang Selatan dan 119®26’30”-199®47’20” Bujur Timur. Wilayah terdiri dari pantai, dataran ,dan pengunungan. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi selatan, Kota Makassar sekitar 182 kilometer ke arah utara. -
Disebelah utara Kabupaten Pinrang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
-
Disebelah Selatan Kabupaten Pinrang berbatasan dengan Pare-Pare
-
Disebelah Timur Kabupaten Pinrang berbatasan Enrekang dan Sidrap
-
Disebelah Barat Kabupaten Pinrang berbatasan Sulawesi Barat Kabupaten Polewali
Mandar Luas wilayah daratan secara administrasi sekitar .961,77 kilometer persegi.Menurut ketinggian dari permukaan laut, terdapat 3 kecamatan yangberada di dataran tinggi yaitu Duampanua, Batulappa dan Lembang.Sedangkan kecamatan yang mempunyai beberapa desa berada pada ketinggian di atas 150 meter adalah Suppa, Mattiro Bulu, dan Paleteang.Kecamatan yang lain dapat dikategorikan dengan dataran rendah.Jenis tanah pada umumnya adalah jenis tanah Aluvial kelabukekuningan, Broforest soil, Fodsolik coklat, dan Regosol kelabu. Jenistanah tersebut tersebar di hampir semua daerah kecamatan di Kabupaten Pinrang.
PETA ADMINITRASI KABUPATEN PINRANG
Tabel 2.1. Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta jumlah Kelurahan Luas Wilayah Nama Kecamatan
Jumlah Kelurahan/ Desa
Administrasi
(Ha)
Terbangun
(%) Terhadap Total Administra si
(Ha)
(%) Terhadap Luas Adminitrasi
Suppa
10
740
3,80
44
5,94
Matttiro Sompe
9
1.070
5.50
41
3,80
Lanrisang
7
1.040
5,35
26
2,50
Mattiro Bulu
9
1,470
7,56
44
2,98
Watang Sawitto
8
730
3,75
41
5,62
Paleteang
6
620
3,19
30
4,82
Tiroang
5
1,550
7,97
41
2.68
Patampanua
11
1,240
6,38
71
5,68
Cempa
7
1,290
6,63
51
3,94
Duampanua
15
1,940
9,97
30
1,54
Batu Lappa
5
3,180
16,35
45
1,43
Lembang
16
4,580
23,55
55
1.20
108
19,450
100
519
2,66
Total
Sumber: Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2014
Data menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada Tahun 2013 sebanyak 361.293 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan. Kecamatan Watang Sawitto merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni mencapai 54,307 jiwa dengan jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 13,577 KK. Untuk mengestimasi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Proyeksi jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematik dan menggunakan kecenderungan pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir. Pertumbuhan Kabupaten Pinrang
dengan rata-rata pertumbuhan penduduk lima tahun
terakhir dari tahun 2009 menunjukkan angka 1,81 pertahun. Proyeksi penduduk untuk 5 Tahun kedepan tahun 2019 diprediksikan penduduk Kabupaten Pinrang mencapai 398,803 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 99,773 KK.. Kecamatan Watang Sawitto
memiliki jumlah penduduk terbesar di tahun 2019 yakni 72,853 jiwa sedangkan Kecamatan Batulappa dengan jumlah penduduk terendah yaitu 10,252 jiwa. (Lihat Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun dan Tabel 2.3. Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun)
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun
Jumlah Penduduk (Orang) N o
Nama Kecamatan 2015
Wilayah Perkotaan
Wilayah Perdesaan
Total
Tahun
Tahun
Tahun
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
31.573
31.693
31.814
31.935
31.453
27.907
27.974
28.041
28.108
27.841
17.515
17.580
17.645
17.386
28.724
29.069
29.398
28.066
1
Suppa
0
0
0
0
0
31.453
2
Mattiro Sompe
0
0
0
0
0
27.841
3
Lanrisang
0
0
0
0
0
17.386
4
MattiroBulu
0
0
0
0
0
28.066
5
WatangSawitto
59,894
62.900
65.057
69.372
72.853
0
0
0
0
0
6
Paleteang
43,749
46,221
48,833
51,692
54.507
0
0
0
0
0
7
Tiroang
0
0
0
0
0
22,901
23.573
24.265
24.977
8
Patampanua
0
0
0
0
0
32.375
32.484
32.593
9
Cempa
0
0
0
0
0
17.895
18.061
Duampanua
0
0
0
0
0
43.034
Batulappa
0
0
0
0
0
Lembang
0
0
0
0
103.643
109.121
110.438
121.064
1 0 1 1 1 2
Total
Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2015
2015
2016
2017
2018
2019
31.573
31.693
31.814
31.935
27.907
27.974
28.041
28.108
17.515
17.580
17.645
28.393
28.724
29.069
29.393
59,894
62.900
65.057
69.372
72.853
43,749
46,221
48,833
51,692
54.507
25.710
22,901
23.573
24.265
24.977
25.710
32.703
32.813
32.375
32.484
32.593
32.703
32.813
18.229
18.398
18.569
17.895
18.061
18.229
18.398
18.569
45.343
45.654
45.968
46.968
43.034
45.343
45.654
45.968
46.968
9.952
10.026
10.101
10.176
10.252
9.952
10.026
10.101
10.176
10.252
0
38.881
39.011
39.141
39.272
39.403
38.881
39.011
39.141
39.272
39.403
127.360
223.982
226.743
227.359
228.044
232.190
373.427
382949
396.953
382.496
408.161
17.450 28.393
17.450
Tabel 2.3. Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun
Jumlah KK No
Nama Kecamatan
Wilayah Perkotaan
Wilayah Perdesaan
Total
Tahun
Tahun
Tahun
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
1
Suppa
0
0
0
0
0
7.864
7.894
7.924
7.954
7,984
7.864
7.894
7.924
7.954
7,984
2
Mattiro Sompe
0
0
0
0
0
6,944
6.961
6.978
6.995
7,012
6,944
6.961
6.978
6.995
7,012
3
Lanrisang
0
0
0
0
0
4,331
4.347
4.363
4,379
4.395
4,331
4.347
4.363
4,379
4.395
4
Mattiro Bulu
0
0
0
0
0
6.936
7.017
7.099
7.182
7.266
6.936
7.017
7.099
7.182
7.266
5
Watang Sawitto
14.258
14.974
15.725
16.514
17.343
0
0
0
0
0
14.258
14.974
15.725
16.514
17.343
6
Paleteang
10.353
10.938
11.556
12.209
12.899
0
0
0
0
0
10.353
10.938
11.556
12.209
12.899
7
Tiroang
0
0
0
0
0
5.563
5.726
5.894
6.067
6.245
8
Patampanua
0
0
0
0
0
8.067
8.121
8,148
8.175
9
Cempa
0
0
0
0
0
4.433
10
Duampanua
0
0
0
0
0
11
Batulappa
0
0
0
0
12
Lembang
0
0
0
24.611
26.913
27.281
Total
6.067
6.245
5.563
8.121
8,148
8.175
8.067
4.474
4.516
4.558
4.600
4.433
4.474
4.516
4.558
4.600
11,182
11.259
11.336
11.414
11.492
11,182
11.259
11.336
11.414
11.492
0
2.469
2.487
2.506
2.525
2.544
2.469
2.487
2.506
2.525
2.544
0
0
9.688
9.720
9.752
9.785
9.818
9.688
9.720
9.752
9.785
9.818
28.723
30.242
67.477
68.010
68.489
69.007
69.531
90.088
93.972
95.770
97.803
99.773
Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2015
5.726 8.094
5.894
8.094
Kepadatan penduduk terpadat berada di Kecamatan Paleteang, yakni 1.819 jiwa/ha dan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Batu Lappa, yakni hanya 226 jiwa/ha. Kepadatan penduduk didasarkan atas kondisi distribusi penduduk yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang menghuni suatu wilayah berdasarkan batasan wilayah terbangun. Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. (Lihat Tabel 2.4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun)
Tabel 2.4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun
No
Tingkat Pertumbuhan (%)
Kepadatan Penduduk (Orang/Ha)
Tahun
Tahun
Nama Kecamatan 2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
1
Suppa
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
715
718
720
723
724
2
Mattiro Sompe
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
672
674
675
677
679
3
Lanrisang
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
669
672
674
677
679
4
Mattiro Bulu
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
639
646
654
661
669
5
Watang Sawiito
5.02
5.02
5.02
5.02
5.02
1.446
1.519
1.595
1.675
1.759
6
Paleteang
5,65
5,65
5,65
5,65
5,65
1.460
1.542
1.629
1.721
1819
7
Tiroang
2,93
2,94
2.93
2.93
2.93
559
575
592
609
627
8
Patampanua
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
458
460
461
463
465
9
Cempa
0.93
0,93
0.93
0.93
0.93
352
355
359
362
365
10
Duampanua
0.69
069
0,69
0.69
0.69
1.503
1.513
1523
1534
1.544
11
Batulappa
0.74
0.74
0.74
0,74
0.74
219
221
222
224
226
12
Lembang
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
710
712
714
717
719
Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kabuapten Pinrang Tahun 2015
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan
No
Nama Kecamatan
Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1
Suppa
1,926
2
Mattiro Sompe
1,328
3
Lanrisang
2,118
4
Mattiro Bulu
1,072
5
Watang Sawitto
1,084
6
Paleteang
1,267
7
Tiroang
1,029
8
Patampanua
1,406
9
Cempa
1,014
10
Duampanua
2,524
11
Batu Lappa
746
12
Lembang
3,148
Total
18,081
Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2014
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN PINRANG Secara fungsional pola pembagian pusat-pusat kecamatan di seluruh Kabupaten Pinrang dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan Identifikasi kawasan menjadi kawasan perkotaan dan perdesaan. Identifikasi kawasan per kotaan dan perdesaan tersebut untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jenis kegiatan-kegiatan yang akan di kembangkan ke depan pada kawasan pusat-pusat kegiatan skala kecamatan. Untuk
penetapan
sistem
perkotaan
diwilayah
kabupaten
Pinrang
akan
menginteggrasikan sistem perkotaan nasional dari sistem perkotaan Provinsi sebagai satu kesatuan sistem perkotaan nasional dan regional. Rencana ruang wilayah Kabupaten Pinrang terdiri dari: 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 3. Pusat Pelayanan Lingkungan Uraian masing-masing komponen sistem perkotaan atau pusat-pusat pelayanan wilayah/kawasan/lingkungan sebagai berikut : a.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pusat Kegitan Lokal (PKL) memiliki cakupan pelayanan meliputi keseluruhan wilayah Kabupaten Pinrang. Kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Kabupaten Pinrang adalah Kawasan Perkotaan Pinrang. Penentapan Kawasan Perkotaan Pinrang sebagai PKL merupakan kebijakan
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam TRRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Kondisi ekssiting kawasan perkotaan Pinrang telah berkembang menjadi pusat pelayanan dalam aspek sosial ekonomi dan sosial budaya,pemerintahan ,serta menjadi lokasi pemusatan permukiman wilayah. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) secara administratif meliputi wilayah Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Tiroang. b.
Pusat Pelayan Kawasan(PPK) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang memiliki cakupan pelayanan skala kecamatan, dimana secara adminsitratif wilayah kabupaten Pinrang terdiri dari wilayah Kecamatan Sawitto menjadi kawasan ibukota kabupaten. Beberapa kecamatan diluar cakupan pelayanan (PKL) ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan yang terdiri dari : 1. Kawasan
Perkotaan
Lampa
dengan
cakupan
pelayanan
kecamatan
Duanpanua 2. Kawasan Perkotaan Kassa cakupan pelayanan meliputi kecamatan Batulappa 3. Kawasan
Perkotaan
Teppo
cakupan
pelayanan
meliputi
kecamatan
Patampanua 4. Kawasan Perkotan Alitta cakupan pelayanan meliputi kecamatan Mattiro Bulu. 5. Kawasan Perkotaan Watang Suppa cakupan pelayanan meliputi kecamatan Suppa. c.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa. Pengenbangan struktur tata ruang wilayah Kabupaten pinrang yang saling terkait baik dalam konstelasi internal maupun aksternal terutama dalam pengembangan keunggulan kawasan perbatsan anatar kabupaten. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi : 1.
Lembang Mesakada di kecamatan Lembang cakupan pelayanan beberapa desa sekitarnya juga diperbatasan dalam wilayah kabupaten Tana Toraja.
2.
Desa Basseang di Kecamatan Lembang cakupan pelayanan beberapa desa sekitarnya juga desa-desa diperbatasan dalam wilayah kabupaten tetangga (kabupaten Enrekang)
3.
Bungi di kecamatn Duampanua cakupan layanan ternasuk beberapa desa sekitarnya yang relatif memiliki aksebilitas rendah dengan PPK Lampa
4.
Langga di Kecamatan Mattiro Sompe cakupan pelayanan termasuk beberapa desa sekitarnya
5.
Wae Tuoe di Kecamatan Lanrisang cakupan pelayanan termasuk beberapa desa sekitarnya
6.
Lero di Kecamatan Suppa cakupan pelayanan termasuk beberapa desa sekitarnya
7.
Tadang Palie di Kecamatan Suppa cakupan pelayanan termasuk beberapa desa sekitarnya Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang: a. Kecamatan Batulappa,Lembang,Patampanua kawasan konservasi hutan Lindung b. Kecamatan
Suppa,Duampanua,Mattiro
Bulu,Batulappa
kawasan
bududidaya hutan pengembangan hutan produksi terbatas,sedang kecamatan Watang Sawitto,Paleteang Hutan Kota c. Kecamatan
Budidaya,
Duampanua,Batulappa,Suppa,Watang
Sawitto,Peleteang,Tiroang,Cempa,MattiroSompe,MattiroBulu,Lanrisang, Patampanua Kawasan pengembangan Pertanian, Perkebunan. d. Kecamatan
Lembang,Duampanua,Suppa,Tiroang,Cempa,Mattiro
Sompe,Mattiro Bulu,Lanrisang,Patampanua Kawasan pengembangan Peternakan e. Kecamatan
Patampanua,Suppa,Duampanua,Lanrisang,Paleteang
kawasan pengembangan Pertambangan f.
Kecamatan Suppa,Mattiro Bulu kawasan pengembangan Indsutri
g. Kecamtan
Watang
Sawitto,Duampanua,Suppa,Lanrisang,Paleteang,Mattiro
Bulu
kawasan
pengembangan Pariwisata h.
Kecamatan
Duampanua,Batulappa,Suppa,Watang
Sawittto,Paleteang.Tiroang,Cempa,Mattiro
Sompe
,Mattiro
,Lanrisang,Patampanua kawasan pengembangan Permukiman.
.
Bulu
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN PINRANG
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN PINRANG Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang meliputi fungsi lindung dan rencana ruang funsgsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten Pinrang berfungsi : a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pinrang b. Mengatur kesimbangan dan keserasian peruntukan ruang. c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan dua puluh tahun d. Sebagai dasar dalam pemebeian izin pemanfaatan ruang wilayah Rencana Pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang dengan kriteria: a. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya b. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan beserta rencana rincinya c. Mengakomodasi kebijakan pengembangan amdalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Pinrang d. Memperhatikan rencana pola ruang kanbupaten yang berbatasan. Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang: a.
Kecamatan Batulappa,Lembang,Patampanua kawasan konservasi hutan Lindung
b.
Kecamatan bududidaya
Suppa,Duampanua,Mattiro hutan
pengembangan
hutan
Bulu,Batulappa produksi
kawasan
terbatas,sedang
kecamatan Watang Sawitto,Paleteang Hutan Kota c.
Kecamatan
Budidaya,
Duampanua,Batulappa,Suppa,Watang
Sawitto,Peleteang,Tiroang,Cempa,MattiroSompe,MattiroBulu,Lanrisang, Patampanua Kawasan pengembangan Pertanian, Perkebunan. d.
Kecamatan Sompe,Mattiro
Lembang,Duampanua,Suppa,Tiroang,Cempa,Mattiro Bulu,Lanrisang,Patampanua
Kawasan
pengembangan
Peternakan e.
Kecamatan Patampanua,Suppa,Duampanua,Lanrisang,Paleteang kawasan pengembangan Pertambangan
f.
Kecamatan Suppa,Mattiro Bulu kawasan pengembangan Indsutri
g.
Kecamtan Watang Sawitto,Duampanua,Suppa,Lanrisang,Paleteang,Mattiro Bulu kawasan pengembangan Pariwisata
h.
Kecamatan
Duampanua,Batulappa,Suppa,Watang
Sawittto,Paleteang.Tiroang,Cempa,Mattiro
Sompe
,Mattiro
,Lanrisang,Patampanua kawasan pengembangan Permukiman.
Bulu
PETA POLA RUANG KABUPATEN PINRANG
2.1. Kemajuan Pelaksanaan SSK
Tabel 2.6. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Air Limbah Domestik SSK Tahun 2012- Tahun 2016
SSK Tahun 2015
Tujuan
Sasaran
Data Dasar
Status Saat Ini
1
2
3
4
Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana peneglolaan air limbah baik on site system maupun off site system yang layak
Tersedianya perencanaan pengelolaan air limbahngan Domestik dengan Sistem off site( dalam skala kawasan)
Rencana induk /master plan pengelolaan air limbah
Belum adanya Master Paln Air Limbah Permukiman yang terintegrasi dengan RTRW perkotaan
Meningkatnya pembangunan jumlah MCK dan MCK++ di daerah perdesaan .
Meningkatnya jumlah MCK dan MCK++ terbangun
Meningkatkan kuantitiatas pembangunan MCK++ dan penyelenggaraan STBM di daerah perdesaan
Mengoptimalkan pengelolaan IPLT yang telah ada
IPLT dan IPAL sudah terbangun
Pemanfaatan IPLT belum sesuai dengan standar teknis Belum ada perda Pengelolaan dan Pengananan air limbah
Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten Pinrang tahun 2012
Tabel 2.7. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Persampahan SSK Tahun 2012- Tahun 2016
SSK Tahun 2015
Tujuan
Sasaran
Data Dasar
Status Saat Ini
1
2
3
4
Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan
Meningkatnya cakupan pelayanan pengangkutan sampah
Volume sampah yang terangkut 21%
Sampah yang terangkut menjadi 31%
Meningkatkan sistem pengelolaan di TPA
Optimalisasikan pengelolaan sampah di TPA Malimpung( system Control Landfill)
Mengoptimalisasikan Pengelolaan sampah di TPA malimpung
95% masih belum melakukan pemillahan, Belum adanya perda pengelolaan persampahan tentang retribusi Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten Pinrang tahun 2012
Tabel 2.8. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Drainase Perkotaan SSK Tahun 2012- Tahun 2016
SSK Tahun 2015
Tujuan
Sasaran
Data Dasar
Status Saat Ini
1
2
3
4
B ebas dari genangan air daerah perkotaan
Mengurangi genangan wilayh perkotaan dan perdesaan
Penanganan jangka pendek untuk saluran tersier 5% khususnya di daerah perkotaan
Cakupan layanan meningkat 45% pada daerah perkotaan kecamatan Watang(kelurahan Penrang) Sawitto dan sebagian daerah pesisir yaitu kecamatan suppa(kelurahan ujung Lero) Master Plan Drainase untuk hanya 6 (enam) telah memiliki yakni kecamatan Watang sawitto,Paleteang,Mattiro Bulu,Supaa,Mattiro Sompe,Lanrisang Belum adanya perda mengatur tentang
pengelolaan Drainase
Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten Pinrang tahun 2012
2.2. Profil Sanitasi Saat Ini
a. Limbah Domestik Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pinrang belum efektif berjalan ditangani pemerintah,dunia usaha,masyarakat. Usaha penyedotan tinja hanya 1 unit dengan kapasitas 1 m3 untuk angkut, dengan domisili di kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang kota Pinrang. Dari pihak pemerintah daerah sendiri menyediakan 1 unit mobil pengangkut tinja dengan kapasitas 5 m3 itupun hanya melayani kota pinrang.Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Sedangkan sarana pendukung pengelolaan air limbah sudah tersedia IPLT dan IPAL namun belum maksimal
dimanfaatkan
mengingat
tingkat
kesadaran
masyarakat
akan
kepedulian kesehatan lingkungan serta regulasi pengelolaan air limbah belum berjalan sebagaimana mestinya. (1) Sistem dan Infrastruktur: Gambar 2.1 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
Tabel 2.1.1 Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pinrang
Infut
User interface
Kamar
Pengumpulan/pen
Pengangkutan
Semi pengaliran
Daur ulang
gelolaan awal
/pengaliran
akhir terpusat
pembuangan akhir
Lobang
- Pipa
(IPAL) Belum ada
Gray
mandi/tempat cuci tangan
Water
Penampungan
(mandi,
Saluran primer
terbuka - Saluran terbuka
cuci)
Tabel 2.9. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kabupaten Pinrang Sanitasi Tidak Layak
Sanitasi Layak
Sistem Onsite
Sistem Offsite
BABs No
(i)
Individual
Nama Kecamatan
(ii)
Sistem Berbasis Komunal
Skala Kawasan / Terpusat
(KK)
Cubluk, Jamban Tidak Aman (KK)
Cubluk Aman/ Jamban Keluarga dengan Tangki Septik Aman (KK)
MCK /Jamban Bersama (KK)
MCK Komun al (KK)
Tangki Septik Komunal >10 KK (KK)
IPAL Komunal (KK)
Sambungan Rumah yang Berfungsi (KK)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
I
Wilayah Perdesaan
1
Suppa
2
21
1,292
525
68
Mattiro Sompe
0
3,645
3,281
100
3
Lanrisang
0
1,713
2,601
25
4
Mattiro Bulu
0
1,712
5,145
400
5
Patampanua
0
3,146
2,169
6
Cempa
0
1,356
3,037
7
Duampanua
0
5,754
5,353
8
BatuLappa
75
1,202
1,175
9
Lembang
0
4,689
4,969
10
Tiroang
130
2,821
2,169
II
Wilayah Perkotaan
1
Watang Sawitto
0
2,465
11,112
108
2
Paleteang
0
4,455
5,110
36
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2014
68
Tabel 2.10. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kondisi No
Jenis
(i)
Satuan
(ii)
Jumlah/ Kapasitas
(iii)
Keterangan
Berfungsi
Tidak Berfungsi
(iv)
(v)
(vi)
Berfungsi
-
Berfungsi
Masih penggunakan IPLT yang lama, mengingat yang baru belum ada sarana aliran air
(vii)
SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1
2
3
Berbasis komunal - MCK Komunal
18
18
Truk Tinja
1
1
IPLT: kapasitas
SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1
2
Berbasis Komunal - Tangki Septik Komunal >10KK
Unit
-
- IPAL Komunal
Unit
-
M /hari
3
-
-
-
IPAL Kawasan/Terpusat - Kapasitas - Sistem
Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2014
(2) Kelembagaan: Dilihat tupoksi yang ada di Kabupaten Pinrang, SKPD yang menangani adalah Dinas Pekerjaan Umum,bidang cipta karya sub bidang penangan air bersih dan sub penataan & pembangunan lingkungan,yaitu dalam satu sub bidang dengan penanganan drainase. Dilura DKPD tersebut umumnya penanganan masih bersifat internal. Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah belum ada, sehingga kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan air limbah belum memiliki legalitas yang kuat.
Dengan kedudukan kelembagaan yang masuh lemah baik tingkat masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan maha perencanaan ,program,taua upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah konkrit, sehingga otomatis perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah belum tersedia
PETA CAKUPAN AKSES DAN LAYANAN AIR LIMBAH
(3) Persampahan 1.
Sistem dan Infrastruktur:
Pelayanan persampahan di Kabupaten pinrang saat ini mencakup wilayah perkotaan yakni wilayah kecamatan Watang sawitto dan kecamatan Paleteang. Hingga cakupan layanan kegiatan melayani 11 (sebelas) kelurahan untuk kecamatan Watang Sawittto terdiri dari 6 (enam) kelurahan,sedangkan kecamatan Paleteang terdiri dari 5 (lima) kelurahan. Volume sampah yang cukup besar timbulan sampah yang ditangani per tahun hanya sepertiga dari keseluruhan timbulan yaitu ±454.424 m3/tahun, dari jumlah total timbulan sampah sebesar 1.361.450 m3/tahun
Gambar 2.1 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan
Tabel 2.2.1 Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Kanupaten Pinrang Infut
Sampah Organik
User Interface
Rumah Tangga/Ja lan
Pengumpul an setempat Gerobak
Penampungan setempat(TPS)
Container/ Bak TPS
Pengangkutan
Amroll/Dump Truk
Semi Pengelolan
Kompos/ Daur ulang
TPA
TPA Malimpung
Tabel 2.11. Timbulan Sampah per Kecamatan Jumlah Penduduk Nama Kecamatan
No
Volume Timbulan Sampah
Wilayah Perdesa an
Wilayah Perkotaa n
Total
Orang
Orang
Orang
Wilayah Perdesaa n (m 3 /h (%) ari )
Wilayah Perkotaan
Total
3
3
(%)
(m / hari)
(%)
(m / hari)
1
Suppa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Mattiro Sompe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Lanrisang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Mattiro Bulu
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Watang Sawitto
-
54,307
54,307
-
18
14,93
18
14,93
6
Paleteang
-
38,250
38,250
-
-
13
10,51
13
10,51
7
Tiroang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Patampanua
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Cempa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Duampanua
-
-
-
-
-
-
-
-
Batu Lappa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lembang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 12
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2014
Tabel 2.12. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Kecamatan Volume Sampah yang Terangkut Ke TPA
3R No
Nama Kecamatan Wilayah Perdesaan (%)
1
Suppa
2
Mattiro Sompe
3
Lanrisang
3
(m )
Wilayah Perkotaan (%)
3
(m )
Wilayah Perkotaan
Total (%)
Total
3
(m )
(%)
3
(m )
(%)
3
(m )
4
Mattiro Bulu
5
Watang Sawitto
18
6
Paleteang
13
7
Tiroang
8
Patampanua
9
Cempa
10
Duampanua
11
Batu Lappa
12
Lembang
0,08
7,5
0,08
7,5
0,08
7,5
45
18
45
35
13
35
Sumber : KPK Tahun 2014
Tabel 2.13. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan
No
Jenis Prasarana / Sarana
Satuan
Jumlah/ Luas Total Terpakai
Kapasit as/ Daya Tampu ng m
(i) 1
2
3
4
5
(ii) Pengumpulan Setempat - Gerobak - Becak/Becak Motor - Kendaraan Pick Up Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Bak Sampah (beton/kayu/fiber) - Container - Transfer Stasiun - SPA (Stasiun Peralihan Antara Pengangkutan - Dump Truck - Arm Roll Truck - Compactor Truck Pengolahan Sampah - Sistem 3R - Incinerator TPA/TPA Regional
Kondisi Ritasi /hari
3
Ket.
Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
Unit Unit
3 5
2 m3 3 m3
1 1
10 5
5 -
2 -
Unit
4
1
4
Unit -
12
4 m3
1
21
-
5 4
4 m3
1 1
5 4
1
1 m3
-
Unit Unit -
-
4 m3
1
1 9
(x)
6
7
- Luas Total TPA Ha yang terpakai - Luas sel landfill Ha 3 - Daya Tampung m/ TPA hari Alat Berat - Bulldozer - Whell/truck loader Unit - Excavator /backhoe Unit - Truk Tanah IPL:Sistem Kolam/Aerasi Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): - Efluen di Inlet - Efluen di Outlet Sumber : BLH Tahun 2014
5,8
40,000
1 1
(1) Kelembagaan: Peraturan perundangan dan lemahnya penegakan hukum dalam kegiatan pengelolaan kebersihan wilayah perkotaan , dimana peraturan Daerah yang dikdikeluarkan hanya mengatur dan besarnya rettribusi yang harus dibayar oleh masyarakat, tanpa adanya aturan dan ketentuan teknis dalam kegiatan kebersihan kota Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalm bentuk pengelolaan persampahan berbasis masyarakat masih belum dilaksanakan secara optimal, sehingga berimbas pada tidak reolahnya potensi sampah yang ada
Gambar Pengelolaan Persampahan
PETA HASIL PEMETAAN PERSAMPAHAN
(C) Drainase 1)
No
Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan :
Lokasi Genangan
Luas
Ketinggia n
(Ha)
(M)
1
Kel. Penrang
2,5
2
Kel. Jaya
3,8
3
Kel. Pacongan
2,18
4
Kel Pekkabata
2,17
Wilayah Genangan Frekuens Lama i (jam/har (kali/tahu i) n)
30-50 cm
3 Jam
30 cm
3 Jam
30-40 cm
3 Jam
30-50 cm
4 Jam
3 Kali
Penyebab** *
2 Kali
Drainase Meluap Drainase Meluap
3 Kali
Drainase Meluap
1 kali
Infrastruktur* Keterang Jenis an**
Saluran Pembuangan tidak ada
Drainase(pas angan Batu) Drainase (pasangan batu) Drainase (pasangan batu) Drainase (pasangan batu)
Sumber; Cipta Karya Kab.Pinrang 2014
2). Sistem dan Infrastruktur Gambar. 2.3 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan
Tabel 2.3.1 Sistem Pengelolaan Drainase Kabupaten Pinrang Infut
Gray Water(man di,cuci)
User Interface
Penampu ngan Awal
Kamar mandi/tem pat cuci tangan
Lubang penampun gan
Pengaliran
- Pipa tertutup - Saluran Terbuka
Pengelolaan Akhir
Pembuan gan Akhir
Aliran
Belum ada (
Primer
DAS
Tabel 2.15. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan
No
(i) 1
Jenis Prasarana/ Sarana
Satuan
(ii)
(iii)
Saluran Primer A - Saluran Sekunder A - Saluran Sekunder B Bangunan Pelengkap
2
M
B (m)
H (m)
Berfungsi
Tidak Berfungsi
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
Trapesium
120
100
Berfungsi
M
unit
- Pintu Air
unit
- Kolam Retensi
unit
- Trash Rack/ Saringan Sampah
unit
- Saluran Sekunder A - Saluran Sekunder B Bangunan Pelengkap
Kondisi
Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
(ix)
M
- Rumah Pompa
Saluran Primer B
Dimensi
Bentuk Penampang saluran
M M M
- Rumah Pompa
unit
- Pintu Air
unit
- Kolam Retensi
unit
- Trash Rack/ Saringan Sampah
unit
Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2014
1 Kali
(2). Kelembagaan : Penanganan pengelolaan saluran drainase Di kabupaten Pinrang merupakan tanggung jawab Dinas Perkerjaan umum bidang
Cipta
Karya.
Pemeliharaan
pada
prinsipnya
diserahkan
kepada
masyarakat setempat namun realitas dilapangan porsi terbesar tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah. Peraturan terkait pengelolaan darinase belum tersedia. Pembangunan drainase hanya dengan dukungan dan (APBD Kabupaten dan Provinsi) Gambar Kelembagaan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan
PETA LAYANAN DRAINASE
2.3.
Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi
Risiko sanitasi dapat diartikan terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam penentuan area berisiko sanitasi ditetapkan berdasarkan: 1. Data Sekunder Penentuan area berisiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area adminitrasi kelurahan berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD dan tersedia di sumber data lainnya. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase serta data umum wilayah yang meliputi populasi, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan angka kemiskinan. 2. Penilaian SKPD Penentuan
area
berisiko
berdasarkan
penilaian
SKPD
diberikan
berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja sanitasi Kabupaten Pinrang yang mewakili SKPD terkait sanitasi dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (BPMK). 3. Studi EHRA Penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan penilaian dan pemetaan tingkat risiko berdasarkan kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga, kondisi drainase, perilaku cuci tangan pakai sabun, higiene
jamban,
penanganan
air
minum,
dan
buang
air
besar
sembarangan. Berdasarkan data Sekunder, Penilaian SKPD dan data studi EHRA, diperoleh gambaran area berisiko sanitasi Kabupaten Pinrang untuk pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan. (Lihat Peta 2.7. Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik, Peta 2.8. Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan, dan Peta 2.9. Peta Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan)
52
53
a) Berisiko dan Permasalahan Air Limbah : Tabel 2.16. Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik
1
Resiko 4
Wilayah Prioritas Air Limbah Desa Lero
2
Resiko 3
Desa Ujung Labuang
3
Resiko 3
Kelurahan Bentengnge
4
Resiko 3
Kelurahan Penrang
5
Resiko 3
Kelurahan Benteng Sawitto
6
Resiko 3
Kelurahan Laleng Bata
7
Resiko 3
Kelurahan Macinnae
8
Resiko 3
Kelurahan Mamminasae
9
Resiko 3
Kelurahan Pacongang
10
Resiko 3
Kelurahan Temmassrangnge
11
Resiko 3
Kelurahan Maccarinna
12
Resiko 3
Desa Padangloang
13
Resiko 3
Kelurahan Tonyamang
14
Resiko 3
Desa Data
15
Resiko 3
Kelurahan Lampa
16
Resiko 3
Desa Maroneng
17
Resiko 3
Desa Tatae
18
Resiko 3
Desa Batulappa
19
Resiko 3
Desa Kaseralau
20
Resiko 3
Desa Basseang
21
Resiko 3
Kelurahan Benteng Paremba
22
Resiko 3
Desa Betteng
23
Resiko 3
Desa Kariango
24
Resiko 3
Desa Lembang Mesakada
25
Resiko 3
Desa Letta
26
Resiko 3
Desa Sali Sali
27
Resiko 3
Desa Ulusaddang
No
Area Berisiko
Sumber : Penetapan Area Berisiko Sanitasi Tahun 2015
Kondisi sanitasi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pinrang, limbah buangan langsung dialirkan ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga mencemari air tanah dan sungai. Sistem kelembagaan belum kuat, kondisi ini
di dalam mengatur tatanan sistem
pengelolaan air limbah,baik lingkungan pememrintah,masyarakat maupun swasta. Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kabupaten Pinrang pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan peningkatan fungsi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah ada. (Lihat Tabel 2.17. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik)
Tabel 2.17. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik No
Permasalahan Mendesak
Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Ketersediaan truck tinja hanya 1 unit, dengan kapasitas 5m3 yang 1
belum berjalan efektif Pengelolaan belum dilakukan praktek pendetifikasi kualitas
2
limbah Pengeloaan akhir IPLT dan IPAL sudah ada namun belum
3
optimal
Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi Rendahnya
alokasi
Pendanaan
dari
Pemerintah,
dan
pembiayaan masih belum mencukupi baik dari pemerintah 1
maupun pihak swasta, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana dan parasarana, sistem maupun cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik. Belum adanya ada kelembagaan yang kuat di dalam mengatur
2
tatanan pengelolaan air limbah baik pemerintah,masyarakt maupun swasta Masih kurangnya kerjasama dengan dunia usaha/swasta, media
2
dalam upaya melakukan promosi,publikasi dan sosialisasi dalam
peningkatan kepeduian masyarakat mengenai pengelolaan air limbah Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Kab.Pinrang 2015
b) Berisiko dan Permasalahan Persampahan: Permasalahan utama yang ditemukan yakni belum teraturnya pengelolaan sampah rumah tangga dan masih ada masyarakat membuang sampah rumah tangga di lahan kosong, sungai, dan drainase. (Lihat Tabel 2.18. Area Berisiko Sanitasi Persampahan) Tabel 2.18. Area Berisiko Sanitasi Persampahan
1
Resiko 4
Wilayah Prioritas Persampahan Desa Lero
2
Resiko 3
Desa Ujung Labuang
3
Resiko 3
Kelurahan Bentengnge
4
Resiko 3
Kelurahan Penrang
5
Resiko 3
Kelurahan Benteng Sawitto
6
Resiko 3
Kelurahan Laleng Bata
7
Resiko 3
Kelurahan Macinnae
8
Resiko 3
Kelurahan Mamminasae
9
Resiko 3
Kelurahan Pacongang
10
Resiko 3
Kelurahan Temmassrangnge
11
Resiko 3
Kelurahan Maccarinna
12
Resiko 3
Desa Padangloang
13
Resiko 3
Kelurahan Tonyamang
14
Resiko 3
Desa Data
15
Resiko 3
Kelurahan Lampa
16
Resiko 3
Desa Maroneng
17
Resiko 3
Desa Tatae
18
Resiko 3
Desa Batulappa
19
Resiko 3
Desa Kaseralau
20
Resiko 3
Desa Basseang
21
Resiko 3
Kelurahan Benteng Paremba
22
Resiko 3
Desa Betteng
23
Resiko 3
Desa Kariango
No
Area Berisiko
24
Resiko 3
Desa Lembang Mesakada
25
Resiko 3
Desa Letta
26
Resiko 3
Desa Sali Sali
27
Resiko 3
Desa Ulusaddang
Sumber : Penetapan Area Berisiko Sanitasi Tahun 2015
Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah, Keterbatasan dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. Disamping itu, sampah yang sudah dipilah dijadikan satu kembali pada saat pengangkutan. (Lihat Tabel 2.19. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Persampahan)
Tabel 2.19. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Persampahan No
Permasalahan Mendesak
Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Masih rendahnya penerapan konsep 3R dari 95% masih belum melakukan 1
pemilahan.
dan
wawasan
akan
pentingnya
pengeloaan sampah yang abik dan benar,menyebabkan volume sampah meningkat dan sebagian masyarakat penanganan sampah dengan membakar,membuang ke saluran atau sungai.
2
Masih kurangnya sarana pengangkut,
Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi 1
Rendahnya alokasi pendanaan persampahan dari pemerintah
2
Kelembagaan masih berfungsi sebagai operator dan regulator Belum ada perda tentang pengelolaan persampahan, yang hanya
3
ada Perda yang mengatur tentang jumlah dan besarnya retribusi sampah
Sumber : Kajian Pokja Sanitasi kab. PinrangTahun 2015
c). Berisiko dan Permasalahan Drainae Pada sub sektor drainase permasalahannya terletak pada dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi pijakan dalam pengelolaan belum cukup tersedia dan partisipasi masyarakat belum terlibat secara optimal yang berakibat pada kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan drainase masih sangat rendah. sanitasi drainase perkotaan sangat tinggi
(Lihat Tabel 2.20
Area berisiko
Area Berisiko Sanitasi
Drainase Perkotaan)
Tabel 2.18. Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan
1
Resiko 4
Wilayah Prioritas Drainase Desa Lero
2
Resiko 4
Kelurahan Jaya
3
Resiko 4
Kelurahan Penrang
4
Resiko 4
Kelurahan Benteng Sawitto
5
Resiko 4
Kelurahan Temmassarangnge
6
Resiko 3
DesaUjung Labuang
7
Resiko 3
Kelurahan Maccorawalie
8
Resiko 3
Kelurahan Laleng Bata
No
Area Berisiko
Sumber : Kajian Pokja Sanitasi kab. PinrangTahun 2015
Peran serta dan prilaku yang baik di lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan., sehingga menjamin terwujudnya lingjungan bersih dan sehat. Kabuapten Pinrang sampai saat ini belum memiliki perencanaan drainase yang komprehensif dan terintegrasi sehingga menjadi kendala dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor sanitasi. belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan drainase. (Lihat Tabel 2.21. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Drainase Perkotaan)
Tabel 2.21. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Drainase Perkotaan
No
Permasalahan Mendesak
Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis
Drainse lingkungan masih menjasi antara pembuangan air 1
hujan(pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga Grey water masih bercampur dengan saluran drainase,belum adanya sumur resapan Dokumen perencanaan drainase yang belum ada di beberapa
2
kecamatan Patampanua,Tiroang,Duampanua,Batulappa,Lembang
Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi Keterbatasan pendanaan di sub sektor drainase, memyebabkan 1
kurangnya pembangunan fisik prasarana drainase Kurangnya pengelolaan
2
kesadaran drainase
masyarakat
dalam
lingkungan,dilihat
penangan masih
dan
banyak
masyarakat yang membunag sampah di drainasePenyempitan penampang drainase,disebabkan membuang sampah di drainase Belum adanya Perda yang mengatur tentang pengelolaan
3
drainase lingkungan Belum adanya kerjasama dengan pihak swasta /dunia usaha
4
dalam pengelolaan drainase
Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2015
