BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI
2.1. Gambaran Wilayah 2.1.1. Kondisi Administratif Posisi geografis Kota Metro secara administratif terbagi dalam 5 (lima) wilayah kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan dengan total luas wilayah 68,74 km2 atau 6.874 ha. Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : •
Sebelah Utara
: Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur. •
Sebelah Selatan
: Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.
•
Sebelah Timur
: Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
•
Sebelah Barat
: Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
2.1.2. Wilayah Kajian Strategi Sanitasi Kota Dalam penyusunan perencanaan pembangunan sanitasi, tidak dapat dilakukan secara parsial, baik dilihat dari wilayah kerja maupun subsektor yang akan dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan Pokja Sanitasi Kota Metro, pelaksanaan wilayah kajian dalam penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini dilakukan di 5 Kecamatan dengan 22 kelurahan. Dengan data luas lahan, kecamatan dengan provinsi luas paling tinggi adalah Kecamatan Metro Utara dengan Luas 1.964 Ha atau meliputi 29 % total luas Kota Metro. Sementara kecamatan lainnya memiliki luas yang relatif merata antara 17 % sampai dengan 21 % terhadap luas seluruh Kota. Kondisi ini berarti adanya proporsi yang tidak terlalu jauh berbeda di tiap kecamatan berkaitan dengan luas wilayahnya yang dapat diisi dengan penyebaran penduduk yang merata juga untuk memperoleh tingkat kepadatan yang merata dan rencana distribusi alokasi sumber daya yang seimbang di tiap wilayah 5 kecamatan serta 22 kelurahan Gambar 2.1 : Peta Wilayah Kajian SSK
2-1
Tabel 2.1 : Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Kelurahan
Luas Wilayah Nama Kecamatan
Jumlah
Administrasi
Kelurahan/Desa (Ha)
Terbangun
(%) thd total
(Ha)
(%) thd total
Metro Pusat
5
1.139,00
16,57
792,49
27,09
Metro Utara
4
1.964,00
28,57
374,00
12,79
Metro Selatan
4
1.433,00
20,85
494,13
16,89
Metro Timur
5
1.210,00
17,60
741,13
25,34
Metro Barat
4
1.128,00
16,41
523,34
17,89
22
6.874,00
100
2.925,09
100
Jumlah
2.1.3. Kependudukan Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kota Metro pada Tahun 2009 penduduk Kota Metro berjumlah 142.123 jiwa (hasil sensus penduduk Th. 2008) dan terus meningkat hingga 148.906 jiwa pada tahun 2013. Penyebaran penduduk sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Metro Pusat sebesar 31,72% dan Metro Timur 24,09%. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2,282 jiwa/km2, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Metro Pusat (3.942 jiwa/km2) dan terendah di Kecamatan Metro Selatan (986jiwa/km2)
Di masa mendatang terdapat beberapa kecamatan yang semakin berkembang jumlah penduduknya seiring dengan perkembangan wilayah tersebut. Beberapa kecamatan tersebut adalah Kecamatan Metro Pusat dan Metro Timur. Pertumbuhan penduduk pada kecamatan-kecamatan ini merupakan gambaran dari keterwakilan dari setiap bagian wilayah Kota Metro, dapat diartikan pula sebagai simpul dari pertumbuhan penduduk dan perekenomian dimasa mendatang.
Perhitungan proyeksi jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga 2020 (lima tahun kedepan) digunakan Metoda Berganda (Geometri), dapat dituliskan sebagai berikut :
Pt = P0 (1+r) t. Dimana : Pt = Jumlah penduduk pada tahun periode. Po = jumlah penduduk pada awal proyeksi. r = rata-rata pertambahan penduduk t = kurun waktu proyeksi
2-2
Tabel 2.2 : Jumlah penduduk dan kepala keluarga saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun Jumlah Penduduk Wilayah Perkotaan
Wilayah Pedesaan
Total
Tahun
Tahun
Tahun
Nama Kecamatan 2015
2016
2017
2018
2019
2015
Jiwa
KK
Jiwa
KK
Jiwa
KK
Jiwa
KK
Jiwa
KK
Metro Pusat
45.107
10.195
45.663
10.595
46.170
10.591
46.648
10.901
47.229
Metro Utara
24.371
5.905
24.671
6.088
24.945
6.143
25.214
6.435
Metro Selatan
13.818
3.288
13.989
3.539
14.144
3.554
14.254
3.785
Metro Timur
34.161
7.675
34.582
7.811
34.966
7.550
35.405
5.120
24.969
5.264
25.246
5.523
25.529
Metro Barat
24.665 Jumlah
142.123
32.183 143.873
33.297 145.471
33.361 147.050
Jiwa
2016 KK
Jiwa
2017 KK
Jiwa
2018 KK
Jiwa
2019 KK
Jiwa
2015 KK
2016
2017
2018
2019
Jiwa
KK
Jiwa
KK
Jiwa
KK
Jiwa
KK
Jiwa
KK
11.418
45.107
10.195
45.663
10.595
46.170
10.591
46.648
10.901
47.229
11.418
25.532
6.743
24.371
5.905
24.671
6.088
24.945
6.143
25.214
6.435
25.532
6.743
14.420
3.968
13.818
3.288
13.989
3.539
14.144
3.554
14.254
3.785
14.420
3.968
7.819
35.871
8.189
34.161
7.675
34.582
7.811
34.966
7.550
35.405
7.819
35.871
8.189
5.614
25.854
5.881
24.665
5.120
24.969
5.264
25.246
5.523
25.529
5.614
25.854
5.881
34.554 148.906
36.198
142.123
34.554 148.906
36.198
32.183 143.873
33.297 145.471
33.361 147.050
Sumber Data : Kota Metro dalam angka 2015 ; diolah
Tabel 2.3 : Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun
Tingkat Pertumbuhan
Kepadatan Penduduk
Tahun
Tahun
Nama Kecamatan 2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
Metro Pusat
1,11%
1,10%
1,09%
1,08%
1,06%
4.079
4.124
4.169
4.215
4.260
Metro Utara
1,12%
1,11%
1,10%
1,09%
1,07%
1.315
1.330
1.344
1.359
1.374
Metro Selatan
1,03%
1,02%
1,01%
1,00%
0,99%
1.017
1.027
1.038
1.048
1.059
Metro Timur
1,18%
1,16%
1,15%
1,14%
1,12%
3.081
3.118
3.154
3.190
3.226
Metro Barat
1,14%
1,12%
1,11%
1,10%
1,09%
2.318
2.345
2.371
2.397
2.424
Jumlah
2-3
2.1.4. Jumlah Penduduk Miskin Seperti kabupaten/kota lainya, Kota Metro masih belum dapat lepas dari masalah kemiskinan. Jumlah KK miskin terbesar terdapat di kecamatan Metro Pusat sebesar 4.620 KK sedangkan terrendah terdapat di kecamatan Metro Selatan sebesar 772 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.10 : Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan berikut ini :
Tabel 2.4 Jumlah penduduk miskin per kecamatan
Nama Kecamatan
Jumlah keluarga miskin (KK)
Metro Pusat
4.620
Metro Utara
2.302
Metro Selatan
772
Metro Timur
2.940
Metro Barat
1.940 Jumah
12.574
Sumber Data : BPS Kota Metro, Metro Dalam Angka 2012
2.1.5. Kebijakan Penataan Ruang
Dalam rangka perencanaan spasial di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya dokumen rencana tata ruang yang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk jangka waktu 20 tahun, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) untuk jangka waktu 20 tahun yang dikaji ulang setiap 5 tahunnya. Disamping rencana umum, diperlukan juga adanya rencana rinci yang terdiri dari rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis propinsi, serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota
Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Kota Metro menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2010-2030 dengan Visi “Terwujudnya Kota Pendidikan yang unggul dengan masyarakat yang sejahtera”. yang bertujuan untuk mewujudkan Kota Metro yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, beberapa misi yang ditetapkan adalah: 1.
Melanjutkan Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berakhlak mulia melalui peningkatan iklim dan budaya belajar masyarakat, penataan fasilitas serta pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.
2-4
2.
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui peningkatan kualitas iklim dan akses usaha, mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru serta pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah keluarga.
3.
Menciptakan keseimbangan pembanguan Kota yang lebih bermartabat, berbudaya, dan partisipatif untuk kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera.
4.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan (good govermance) yang lebih baik dan bertanggung jawab.
5.
Mematangkan kehidupan Demokrasi dalam segala Aspek Kehidupan dan memantapkan Otonomi Daerah untuk Kemandirian Masyarakat.
Gambar 2.2 : Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota
Gambar 2.3 : Peta Rencana pola ruang Kabupaten/Kota
2-5
2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK Sebelumnya
2.2.1. Air limbah domestik Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Air limbah domestik 1. Meningkat layanan volume lumpur tina yang masuk ke IPLT dari 40% saat ini menjadi 60%. 2. Akses masyarakat terhadap sarana jamban keluarga dengan tangki septik yang aman dari 49,1% saat ini menjadi 60%
Tabel 2.5 : Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Air limbah domestik SSK (periode sebelumnya) Thn 2014 Tujuan Sasaran Data dasar* (1) (2) (3) 1) Terkelolanya limbah 1. Meningkatnya 1. Air limbah terkelola air limbah sekala volume lumpur tinja 40 %. kabupaten dari 40 % yang masuk IPLT menjadi 70% tahun dari 180 m3 per 2018. bulan menjadi 480 m3 per bulan atau rata-rata: 16 m3/hari pada tahun 2018 2) Meningkatnya akses 2. Tangki septik yang masyarakat terhadap 2. Meningkatnya akses aman dari 49,1% sarana jamban masyarakat terhadap keluarga dengan sarana jamban tangki septik yang keluarga dengan aman pada akhir tangki septik yang tahun 2018 aman dari 49,1% menjadi 74,1% atau meningkat 25% (25,604 KK) pada akhir tahun 2018 Meningkatnya kesadaran masyarakat kota Metro sebesar 100% atau 149.361 jiwa untuk tidak BABS pada akhir tahun 2018
Berkurangnya praktek buang air besar sembarangan (BABs) dari 4,27% menjadi 0% pada tahun 2018.
4,5 % penduduk melakukan BABS
Thn 2016 Status saat ini (4) 1. Air limbah terkelola 60 %.
2. Tangki septik yang aman menjadi 60%
Masih terdapat 2% penduduk BABS
2-6
2.2.2. Pengelolaan persampahan
Tabel 2.6 : Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Persampahan SSK (periode sebelumnya) Thn 2014 Thn 2016 Tujuan Sasaran Data dasar* Status saat ini (1) (2) (3) (4) Meningkatkan kualitas 1) Meningkatnya 1. Cakupan pelayanan 1. Cakupan pelayanan layanan pengelolaan cakupan pelayanan pengangkutan pengangkutan persampahan sesuai pengangkutan sampah 55%. sampah 60%. dengan UU sampah dari 55% persampahan dan SPM menjadi 65% pada pada akhir tahun 2018 wilayah perkotaan dan 10% menjadi 15% pada daerah pedesaan pada akhir tahun 2018. 2. Kesadaran 2. Kesadaran masyarakat bermasyarakat ber2) Meningkatnya PHBS dalam PHBS dalam kesadaran pengelolaan pengelolaan masyarakat berpersampahan sebesar persampahan sebesar PHBS dalam 30% 40% pengelolaan persampahan sebesar 70% dari jumlah penduduk atau 104.553 jiwa pada tahun 2018
2.2.3. Drainase perkotaan Tabel 2.7 : Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Drainase Perkotaan SSK (periode sebelumnya) Thn 2014 Tujuan Sasaran Data dasar* (1) (2) (3) Berkurangnya luas Meningkatnya saluran drainase yang genangan dari sebesar prosentase panjang berfungsi baik dari 4,5 Ha menjadi 0,5 Ha saluran drainase yang 82,77% pada tahun 2018. berfungsi baik dari 82,77% menjadi 90% atau 8500 Km pada akhir tahun 2018
Thn 2016 Status saat ini (4) saluran drainase yang berfungsi baik dari 95%
2-7
2.3. Profil Sanitasi Saat Ini
2.3.1. Air Limbah Domestik (1). Sistem dan infrastruktur Sistem sanitasi permukiman di Kota Metro, khusus untuk black water pada umumnya menggunakan sistem on site, dimana limbah yang ada ditampung pada suatu wadah yang disebut dengan tangki septic dan terjadi penguraian oleh bakteri anaerobik. Dari penguraian ini menghasilkan limpahan tangki septik yang dimasukkan ke dalam sumur resapan dan langsung meresap ke dalam air tanah, selain itu juga menghasilkan endapan lumpur yang mengendap di dasar tangki. Lumpur ini tidak boleh dibuang ke sungai karena BOD nya masih terlalu tinggi yaitu > 2000 mg/liter, dan perlu diolah melalui instalasi pengolahan limbah, jadi masih memerlukan off site untuk lumpurnya Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
2-8
Tabel 2.8 : Cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik per kecamatan Akses Layak (KK)
Akses Dasar
On-Site No
(i)
Jml. Penduduk
Kec.
(ii)
Tangki Septik Individual
Tangki Septik Komunal (<10 KK)
(iv)
(v)
(iii)
Off-Site
MCK***
Tangki Septik Komunal (>10 KK)
(vi)
(vii)
IPAL Komunal
(KK)
IPAL Kawasan
(viii)
Tangki Septik Individual Belum Aman ** (xi)
IPAL Kota
(ix)
(x)
BABs (KK)* Cubluk
(xii)
(xiii)
1
Kecamatan Metro Pusat
47.358
33.150,60
-
4.735,80
-
-
-
-
14.207,40
2.367,90
4.143,83
2
Kecamatan Metro Utara
25.608
17.925,60
-
2.560,80
-
-
-
-
7.682,40
1.280,40
2.240,70
3
Kecamatan Metro Selatan
14.434
10.103,80
-
1.443,40
-
-
-
-
4.330,20
721,70
1.262,98
4
Kecamatan Metro Timur
36.021
25.214,70
-
3.602,10
-
-
-
-
10.806,30
1.801,05
3.151,84
5
Kecamatan Metro Barat
25.940
18.158,00
-
2.594,00
-
-
-
-
7.782,00
1.297,00
2.269,75
149.361
104.552,70
-
14.936,10
-
-
-
-
44.808,30
7.468,05
13.069,09
Tabel 2.9 : Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik No
Jenis
(i) (ii) SPAL Setempat (Sistem On-site)
Satuan (iii)
Kondisi
Jumlah/ Kapasitas
Berfungsi
(iv)
(v)
Tdk
Keterangan
berfungsi (vi)
(vii)
1
Tangki septik komunal < 10 KK
unit
26.138
-
26.138
2
MCK
unit
187
185
2
3
Truk Tinja
unit
4
1
3
4
IPLT : kapasitas
15
-
-
m3/hari
SPAL Terpusat (Sistem Off-site) 1
Tangki septik komunal >10KK
unit
2
IPAL Komunal
unit
3
IPAL Kawasan
unit
4
IPAL Terpusat
unit
Keterangan : IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah
2-9
Gambar 2.4 : Peta cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik per kecamatan
(2.) Kelembagaan dan Peraturan a.
Institusi yang berwenang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Penanganan pengelolaan limbah cair di Kota Metro secara formal dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro. Dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Metro terdapat kelompok stakeholder sebagai berikut: 1. Kelompok Basis: Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Tata Kota dan Pariwisata, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Bappeda, Walikota dan DPRD. 2. Kelompok Pendukung: Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Bagian Hukum, Satpol PP, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, PKK. 3. Kelompok Sasaran Pemberdayaan: masyarakat, kelurahan, dan swasta
b.
Peraturan dan Kebijakkan Pengelolaan Air Limbah Domestik Landasan hukum pengelolaan limbah cair di Kota Metro masih mengacu pada Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian lingkungan Hidup, belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan limbah cair. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :
Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene;
2 - 10
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Utilitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Keputusan Menteri Republik Indonesia 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih; 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan; 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah-pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik; 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis engelolaan Drainase Perkotaan; 4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus; 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.
Kondisi dukungan kebijakan bagi optimalnya pengelolaan air limbah domestik di Kota Metro saat ini belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari : 1. Belum adanya kebijakan Pemerintah di Kota Metro yang diarahkan untuk mewajibkan seluruh pihak untuk melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik untuk lingkungan pemukiman rumah tangga / individu. 2. Belum adanya kebijakan Pemerintah di Kota Metro untuk mendukung kepastian sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik saat ini.
2.3.2. Persampahan (1). Sistem dan infrastruktur
2 - 11
Timbulan sampah yang ada di Kota Metro sebagian besar merupakan sampah dari kegiatan rumah tangga, pertokoan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, pasar, jalan, taman serta area-area publik lainnya. Pengelolaan persampahan di sebagian wilayah Kota Metro belum semua terlayani. Masih ada sebagian wilayah di Kota Metro yang menggunakan sistem pembuangan open dumping dengan ditimbun atau dibakar. Sebagian wilayah yang kurang mempunyai lahan untuk membuang secara terbuka atau untuk membakar sampah, terpaksa dibuang ke sungai atau dipinggir jalan.
Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan
2 - 12
Tabel 2.10 : Timbulan sampah per kecamatan
Timbulan Sampah
Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk (jiwa)
Sampah Dikelola Mandiri di Sumber
Sampah Terproses 3R
Sampah Terangkut ke TPA
Sampah Tidak Terproses
Total
(%)
(m3/hari)
(%)
(m3/hari)
(%)
(m3/hari)
(%)
(m3/hari)
Kecamatan Metro Pusat
47.358
5%
11.840
3%
7.104
60%
142.074
32%
75.773
100%
236.790
Kecamatan Metro Utara
25.608
5%
6.402
3%
3.841
60%
76.824
32%
40.973
100%
128.040
Kecamatan Metro Selatan
14.434
5%
3.609
3%
2.165
60%
43.302
32%
23.094
100%
72.170
Kecamatan Metro Timur
36.021
5%
9.005
3%
5.403
60%
108.063
32%
57.634
100%
180.105
Kecamatan Metro Barat
25.940
5%
6.485
3%
3.891
60%
77.820
32%
41.504
100%
129.700
149.361
37.340
22.404
448.083
(%)
238.978
(m3/hari)
746.805
Tabel 2.11 : Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Kondisi No
Jenis Prasarana / Sarana
(i)
(ii)
1
2
4
5
Jumlah
Kapasitas
Ritasi /hari
Baik
Rusak ringan
Rusak Berat
Keterangan*
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viiii)
(ix)
(x)
Pengumpulan Setempat - Gerobak sampah
unit
250
1 M3
2 Kali
250
- Motor sampah
unit
50
1.5 M3
2 Kali
50
- Pick up sampah
unit
10
2 M3
2 Kali
10
- Bak biasa
unit
25
3 M3
2 Kali
25
- Kontainer
unit
12
3 M3
2 Kali
12
-
unit
8
3 M3
2 Kali
8
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Transfer Depo
SPA (Stasiun Peralihan Antara) 3
Satuan
unit
-
Pengangkutan -
Dump Truck
unit
5
4 M3
2 Kali
5
-
Arm Roll Truck
unit
2
4 M3
2 Kali
2
-
Compactor Truck
unit
1
4 M3
2 Kali
1
- TPS 3R
unit
3
3 M3
2 Kali
3
- ITF
unit
-
Bank Sampah
unit
1
3 M3
2 Kali
1
-
Incinerator
unit
-
2,5
-
3
Pengolahan Sampah
TPA/TPA Regional : • Lahan urug saniter • Lahan urug terkendali • Penimbunan terbuka
6
-
Luas total lahan TPA
Ha
-
Luas sel Landfill
Ha
- Daya tampung TPA
(mVhari)
200
-
200
Alat Berat -
Bulldozer
unit
1
-
1
-
Excavator / backhoe
unit
1
-
1
unit
4
- Truk tanah 7
-
IPL Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): - Efluen di Inlet
4 -
mg/l
-
Hasil pemeriksaan Lab tulis di bawah ini :
- Efluen di Outlet
2 - 13
Gambar 2.5 : Peta cakupan akses dan sistem layanan persampahan per kecamatan
(2.) Kelembagaan dan Peraturan b.
Institusi yang berwenang dalam Pengelolaan Persampahan Unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kebersihan sampah, pertamanan, air limbah dan pelaksanaan tugas pemantauan di Kota Metro dilakukan oleh UPT Dinas Tata Kota dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pengelolaan Persampahan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Berikut adalah fungsi dari UPT Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Persampahan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Persampahan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Persampahan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang Pengelolaan Persampahan.
Pada UPT Dinas Tata Kota dan Pariwisata bidang yang bertanggungjawab menangani sampah yaitu bidang Kebersihan dan tata kota, yang mempunyai tugas mengendalikan, menanggulangi dan memelihara kebersihan dan keindahan sebagai upaya mengatasi dampak lingkungan terutama di Perkotaan, berikut Daftar Pemangku Kepentingan yang terkait dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Metro :
b.
Peraturan dan Kebijakkan Pengelolaan Persampahan Peraturan pengelolaan persampahan di atur baik melalui Undang-undang, Peraturan menteri hingga Peraturan Daerah yang menguraikan ketentuan-ketentuan pengelolaan persampahan di Kota Metro, antara lain :
2 - 14
Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Keputusan Menteri Republik Indonesia Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah; 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.
2.3.3. Drainase Perkotaan Kota Metro jika dilihat dari kondisi topografi Kota Metro memiliki kondisi topografi berupa daerah dataran aluvial. Ketinggian daerah berkisar antara 5 – 100 dpl dan dengan kemiringan 0 % - 15 %, Sebagian besar wilayah Kota Metro merupakan daratan rendah yang mempunyai ketinggian berkisar antara 0 – 50 meter di atas permukaan laut (dpl), Curah hujan Wilayah Kota Metro diatas rata-rata curah hujan tahunan, yaitu antara 180 – 260 mm/tahun. Berdasarkan study EHRA dari 2100 Responden sebagian besar tidak pernah mengalami banjir hanya ada dibeberapa wilayah yang mengalami banjir beberapa kali dalam setahun seperti kelurahan Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur. Margorejo, Metro, Rejomulyo, Yosodadi dan rata - rata lama banjir atau air tergenang selama 1- 3 jam, dari hasil survey pengamatan lokasi yang sering terjadi genangan air berada di halaman rumah sebesar 62,3 % dan di dekat kamar mandi 19,8%, di dekat dapur 14,2%.
2 - 15
(1). Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan
Tabel 2.12 : Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan Wilayah Genangan
No
Lokasi Genangan
1
Luas
Ketinggian
(Ha)
(m)
Infrastruktur*
Lama
Frekuensi Penyebab (kali/tahu *** (jam/ hari) n)
Jenis
Ket. **
Lokasi A
2
Lokasi B
3
Lokasi C
4
Lokasi D
Gambar 2.6 : peta lokasi genangan
(2). Sistem dan infrastruktur Tabel 2.12 : Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan
No
Jenis Prasarana / Sarana
(i) 1
(ii)
Satuan
(iii)
- Saluran Primer A
m
- Saluran Sekunder Al
m
- Saluran Sekunder A2
m
Bentuk Penampang Saluran*
Dimensi
B**
Kondisi
H***
Ber-fungsi
Tdk berfungsi
(iv)
(v)
(vi)
Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
(vii)
- Saluran Ters ier Al Bangunan Pelengkap - Rum ah Pom pa
2
- Pintu Air
unit
- Kolam retens i
unit
Trash rack/saringan sampah
unit
- Saluran Primer B
m
- Saluran Sekunder Bl
m
- Saluran Ters ier Bl
.
Bangunan Pelengkap - Rum ah Pom pa
unit
-
Pintu Air
unit
- Kolam retens i
unit
Trash rack/saringan sampah
unit
2 - 16
Ket : Tidak ada data terkait Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan
(3). Kelembagaan dan Peraturan a. Institusi yang berwenang dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Institusi yang bertanggung jawab pada sektor drainase adalah Bidang Drainase dan Sanitasi Dinas pekerjaan Umum dan Permukiman Kota Metro. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas pekerjaan Umum dan Permukiman Kota Metro mempunyai fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas danfungsinya.
b. Peraturan dan Kebijakkan Pengelolaan Drainase Lingkungan Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
Keputusan Menteri LIngkungan Hidup Republik Indonesia 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I. Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan. 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P. Manual Teknis Saluran Irigasi. 3. Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan (Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan, 2003)
Kondisi dukungan kebijakan bagi optimalnya pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Kota Metro saat ini belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari : 1. Belum adanya kebijakan Pemerintah di Kabupaten Kota Metro yang diarahkan untuk mewajibkan seluruh pihak untuk melakukan upaya pengelolaan Drainase Lingkungan untuk lingkungan pemukiman rumah tangga / individu.
2 - 17
2. Belum adanya kebijakan Pemerintah di Kabupaten Kota Metro untuk mendukung kepastian sarana dan prasarana pengolahan Drainase Lingkungan saat ini.
2.4. Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi
2.4.1. Area beresiko dan permasalahan air limbah domestik
Tabel 2.11 : Tabel Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik No
Area Beresiko
Wilayah Prioritas Kecamatan
Kelurahan
Kelurahan Metro
Resiko 4 Kecamatan Metro Pusat
Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Metro
Resiko 3
Kecamatan Metro Utara
Kelurahan Banjar Sari
Kecamatan Metro Selatan
Kelurahan Sumbersari Bantul
Kecamatan Metro Pusat
Kelurahan Metro Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Yosomulyo
Kecamatan Metro Utara
Kelurahan Banjar Sari
Kecamatan Metro Selatan
Kelurahan Sumbersari Bantul
Gambar 2.7 : Peta Area beresiko Air Limbah Domestik
2 - 18
Tabel 2.13 : Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik No
Permasalahan Mendesak
1
Terdapat 2,11 % masyarakat masih melakukan BABs (Cubluk/Kebun/Tanah galian) Masih terdapat 0,26% masyarakat BAB di WC tanpa tangki septik tapi langsung ke sungai. Ada 68,5% masyarakat pengguna jamban pribadi dengan Tangki septik tidak aman.
2 3
2.4.2. Area beresiko dan permasalahan persampahan
Tabel 2.11 : Tabel Area Beresiko Sanitasi Persampahan No
Area Beresiko
Wilayah Prioritas Kecamatan
Kelurahan
Resiko 4
Kecamatan Metro Utara
Kelurahan Banjar Sari
Kecamatan Metro Barat
Kelurahan Purwosari
Resiko 3
Gambar 2.8 : Peta Area beresiko Persampahan
2 - 19
Tabel 2.14 : Permasalahan Mendesak Persampahan No
Permasalahan Mendesak
1
Terdapat 60,91% sampah rumah tangga yang dibakar.
2
Terdapat 4,95% sampah rumah tangga dikubur, dibuang ke sungai, dibuang ke lahan kosong di biarkan membusuk dan lain-lain. Ada 21,4% Sampah rumah tangga terpilah, tercampur kembali pada saat di angkut petugas sampah karena belum ada truk atau motor sampah terpilah. Minimnya pendanaan OP persampahan
3 4
2.4.3. Area beresiko dan permasalahan drainase perkotaan
Tabel 2.11 : Tabel Area Beresiko Sanitasi Drainase No
Area Beresiko
Wilayah Prioritas Kecamatan
Kelurahan
Resiko 4
Kecamatan Metro Pusat
Kelurahan Hadimulyo Barat
Kecamatan Metro Timur
Kelurahan Iring Mulyo
Kecamatan Metro Pusat
Kelurahan Metro
Resiko 3
Kelurahan Imopuro
Gambar 2.9 : Peta Area beresiko Drainase Perkotaan
2 - 20
Tabel 2.15 : Permasalahan Mendesak Drainase Perkotaan No
Permasalahan Mendesak
2 - 21
