BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI
2.1
Gambaran Wilayah
2.1.1. Administrasi Kota Tebing Tinggi adalah salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Kota ini dikenal dengan sebutan sebagai Kota Lemang. Kota Tebing Tinggi memiliki luas wilayah 38,438 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 147.761 jiwa. Kota Tebing Tinggi berada pada posisi koordinat geografi 03º 19´ 00" LU - 03º 21´ 00" LU dan 98º 11´ BT - 98º 21´ BT, ketinggian 26-34 meter di atas permukaan laut (dpl) serta memiliki topografi mendatar hingga bergelombang. Kota Tebing Tinggi memiliki suhu udara rata-rata udara 25o – 27o C. Kota Tebing Tinggi dilalui oleh beberapa sungai besar dan kecil yang pada umumnya memiliki aliran arus air menuju ke arah Utara dan Timur Laut yang pada akhirnya bermuara ke Selat Malaka. Sungai Padang yang merupakan sungai utama dengan melewati Kota Tebing Tinggi sepanjang ± 16,22 km dan lebar ± 65 meter. Sungai besar lainnya adalah Sungai Bahilang, Sungai Kelembah, dan Sungai Sibarau serta Sungai kecil Sungai Sigiling. Kota Tebing Tinggi berada sekitar ± 78 km ke arah tenggara Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara. Wilayah administratif Kota Tebing Tinggi dikelilingi oleh beberapa perkebunan, baik milik negara (BUMN) maupun swasta, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara, berbatasan dengan PTPN - III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai.
Sebelah Selatan, berbatasan dengan PTPN - IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai.
Sebelah Timur, berbatasan dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN - III Kebun Rambutan Kabupaten Serdang Bedagai.
Sebelah Barat, berbatasan dengan PTPN - III Kebun Bandar Bejambu Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk jelasnya mengenai administrasi Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada
Gambar 2.1 berikut ini.
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Tebing Tinggi
Bab II - 2
Secara administratif, Wilayah Kota Tebing Tinggi sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yakni Padang Hulu, Padang Hilir dan Rambutan dengan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, namun sejak tahun 2006 melalui Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 wilayahnya dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan yakni Padang Hulu, Padang Hilir, Rambutan, Bajenis dan Tebing Tinggi Kota dengan total seluruhnya 35 (tiga puluh lima) kelurahan. Berdasarkan luas wilayah terbangun, Kota Tebing Tinggi relatif masih rendah atau 42,72% dari total luas administrasi. Artinya masih relatif luas lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. Kecamatan yang paling besar luas wilayah terbangunnya adalah Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan Kecamatan Rambutan, dimana kedua kecamatan ini merupakan wilayah pusat kegiatan perkotaan baik perdagangan, sosial, dan pemerintahan. Sedangkan kecamatan yang rendah persentase luas terbangunnya adalah Kecamatan Padang Hilir. Tabel 2.1 : Nama dan Luas Wilayah per Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Kelurahan
Administrasi (%) thd total (Ha) administrasi Padang Hulu 7 851 21,91% Tebing Tinggi Kota 7 347 8,93% Rambutan 7 594 15,29% Bajenis 7 908 23,38% Padang Hilir 7 1.144 29,45% 35 3.884 100% TOTAL Sumber: Profil Sanitasi Kota Tebing Tinggi 2015 Nama Kecamatan
Terbangun (%) thd luas (Ha) administrasi 334,04 39,25% 231,35 66,67% 390,47 65,74% 345,12 38,01% 358,16 31,31% 1.659,16 42,72%
2.1.2. Topografi dan Geomorfologi Kota Tebing Tinggi berada pada ketinggian diantara 26-34 meter di atas permukaan laut (dpl) serta memiliki topografi mendatar dan bergelombang. Topografi mendatar memiliki kelas kemiringan lereng berkisar antara 0-2 % sedangkan topografi bergelombang berkisar antara 2-15 %. Peta topografi dapat dilihat pada Gambar 2.2. Kemiringan lereng yang relatif datar tersebut memberikan implikasi positif dalam pengembangan kegiatan ekonomi seperti kegiatan perdagangan, jasa, permukiman dan pertanian, penentuan pembangunan fisik kota, serta pengembangan sarana dan prasarana kota. Sedangkan pada kelas kemiringan lereng 0-2 % perlu mendapat perhatian khusus
Bab II - 3
akan kemungkinan banjir di kemudian hari. Hal ini perlu dicegah dengan menerapkan aturan ketat dalam penggunaan lahan di kemiringan tersebut. Struktur geologi yang terdapat di wilayah Kota Tebing Tinggi hampir sama dengan kecamatan di sekitar Kabupaten Deli Serdang atau di Kabupaten Serdang Bedagai. Formasi geologi didominasi oleh kelompok alluvial dan tufa toba. Struktur geologi ini pada umumnya memiliki karakteristik tanah subur untuk pengembangan pertanian karena merupakan endapan lumpur aliran sungai dan danau, sehingga hanya berada pada kawasan datar dan cekungan sungai. Kondisi tanah ini mempunyai sifat secara umum terlihat adanya lapisan-lapisan tanah yang berulang, tidak teratur yaitu tebal lapisan, jenis bahan penyusun tanah, warna, tekstur, struktur dan kandungan bahan organik yang sering berulang (tidak beraturan), lapisan yang berbeda tapi sifat dan jenis yang sama. Keadaan morfologi wilayah Kota Tebing Tinggi didominasi oleh kelompok Novair Alluvium seluas 3.609,97 Ha, Adesit seluas 126,92 Ha dan Leparietische Flusifpa seluas 46,91 Ha. Secara geologi jenis tanah yang ada merupakan potensial bagi galian “Golongan C”, seperti pasir, kerikil, tanah liat dan lainnya. Lokasi galian C berupa pasir terdapat di sekitar/sepanjang sungai yang ada. Lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 2.3.
Bab II - 4
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Tebing Tinggi.
Bab II - 5
Gambar 2.3. Peta Geologi Kota Tebing Tinggi.
Bab II - 6
2.1.3. Hidrologi Kota Tebing Tinggi dilalui oleh beberapa sungai besar maupun sungai kecil yang pada umumnya memiliki aliran arus air menuju ke arah Utara dan Timur Laut dan bermuara ke Selat Malaka. Kota ini dilintasi oleh Sungai Padang yang merupakan sungai utama dengan panjang sekitar ± 16,22 km dan lebar ± 65 meter. Sungai besar lainnya adalah Sungai Bahilang, Sungai Kelembah, dan Sungai Sibarau. Sungai-sungai kecil yang berada di wilayah Kota yaitu Sungai Segiling dan Sungai Sibangauan.
Tabel 2.2. Panjang Sungai yang Melintasi Kota Tebing Tinggi No 1 2 3 4 5
Nama Sungai
Panjang (m)
S. Padang 16.221,39 S. Bahilang 4.272,07 S. Kelembah 6.373,10 S. Sibarau 3.618,62 S. Sigiling 3.781,61 Jumlah 34.266,80 Sumber: RTRW Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033
Sungai-sungai yang melintasi wilayah Kota Tebing Tinggi merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Padang, dan DAS Padang sendiri merupakan bagian dari WS Belawan-Belumai. Kondisi cakupan DAS Kota Tebing Tinggi seperti terlihat pada Gambar 2.4. Secara rinci gambaran WS Belawan-Belumai dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.
Tabel 2.3. Gambaran Sungai-Sungai Utama di SWS Belawan Belumai
No 1 2 3 4 5 6 7
Sungai Belawan Deli Percut Serdang Ular Belutu Padang
Luas DAS (km2) 671,62 556,52 346,10 772,16 1.133,43 562,83 1.096,76
Aliran terpanjang (km) 76 82 64 63 91 76 82
Elevasi maksimum (m) 1.100 1.500 1.520 1.450 1.330 1.000 1.020
Elevasi minimum (m) 0 1 8 4 30 4 6
Kemiringan rata-rata (%) 69 55 42 44 70 76 81
Sumber: JICA dalam RTRW Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033
Bab II - 7
Gambar 2.4. Peta DAS Kota Tebing Tinggi
2.1.3. Demografi Jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi tahun 2015 berdasarkan proyeksi sebanyak 151.651 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bajenis sebanyak 34.594 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebesar 24.774 jiwa. Diproyeksikan hingga tahun perencanaan 2020, jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi mencapai 159.682 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,86%. Dengan jumlah penduduk tersebut di atas, Kota Tebing Tinggi masih dikategorikan sebagai kota menengah ( < 500.000 jiwa). Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksi 5 Tahun Kedepan Nama Kecamatan 2015
Jumlah Penduduk (orang) Tahun 2016 2017 2018 2019
Padang Hulu 27.967 28.208 28.452 Tebing Tinggi Kota 24.774 24.988 25.204 Rambutan 32.932 33.216 33.503 Bajenis 34.594 34.893 35.194 Padang Hilir 31.384 31.655 31.929 TOTAL 151.651 152.961 154.282 Sumber: Profil Sanitasi Kota Tebing Tinggi 2015
28.698 25.422 33.792 35.498 32.204 155.615
28.946 25.642 34.084 35.805 32.483 156.959
2020 29.448 26.086 34.675 36.426 33.046 159.682
Kemudian jumlah kepala keluarga (KK) di Kota Tebing Tinggi tahun 2015 berdasarkan proyeksi sebanyak 37.913 KK dengan asumsi jumlah anggota keluarga adalah 4 (empat) jiwa. Jumlah KK terbanyak berada di Kecamatan Bajenis sebanyak 8.648 KK, dan jumlah KK terendah berada di Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebesar 6.194 KK. Diproyeksikan hingga tahun perencanaan 2020, jumlah KK mencapai 39.920 KK.
Tabel 2.5 : Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksi 5 Tahun Kedepan Jumlah KK Tahun 2015 2016 2017 2018 Padang Hulu 6.992 7.052 7.113 7.174 Tebing Tinggi Kota 6.194 6.247 6.301 6.355 Rambutan 8.233 8.304 8.376 8.448 Bajenis 8.648 8.723 8.799 8.875 Padang Hilir 7.846 7.914 7.982 8.051 37.913 38.240 38.571 38.904 TOTAL Sumber: Profil Sanitasi Kota Tebing Tinggi 2015 Nama Kecamatan
2019 7.236 6.410 8.521 8.951 8.121 39.240
2020 7.362 6.522 8.669 9.106 8.262 39.920
Bab II - 9
Kemudian berdasarkan kepadatan penduduk, terlihat bahwa kepadatan penduduk Kota Tebing Tinggi tahun 2015 adalah sebesar 39 jiwa/hektar, termasuk kota dengan kepadatan tinggi ( > 25 jiwa/hektar). Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk sedangkan luas wilayah yang tetap yaitu 3.848 hektar, maka hingga tahun perencanaan 2020 diproyeksikan kepadatan penduduk Kota Tebing Tinggi mencapai 42 jiwa/hektar. Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang tinggi ini jika tidak dikontrol atau ditangani dapat mengakibatkan persoalan-persoalan perkotaan, seperti meningkatnya permintaan tanah untuk penyediaan perumahan dan permukiman serta infrastruktur perkotaan. Untuk itu, tahun-tahun mendatang perlu ditetapkan upaya-upaya pengendalian
penduduk
melalui
program
keluarga
berencana
sembari
tetap
mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung aktivitas masyarakat Kota Tebing Tinggi. Data tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk lebih lengkap tersaji pada Tabel 2.6 berikut ini. Tabel 2.6 : Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksi 5 Tahun Kedepan Tingkat Pertumbuhan (%)
Kepadatan Pddk (orang/Ha)
Tahun
Tahun
Nama Kecamatan Padang Hulu
2015 0,86
2016 0,86
2017 0,86
2018 0,86
2019 0,86
2020 0,86
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,86
33 71
33 72
33 73
34 73
34 74
35 75
T. Tinggi Kota
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
Rambutan Bajenis Padang Hilir TOTAL
0,86 0,86 0,86 0,86
0,86 0,86 0,86 0,86
0,86 0,86 0,86 0,86
0,86 0,86 0,86 0,86
0,86 0,86 0,86 0,86
0,86 0,86 0,86 0,86
55 38 27 39
56 38 28 40
56 39 28 40
57 39 28 40
57 39 28 41
58 40 29 42
Sumber: Profil Sanitasi Kota Tebing Tinggi 2015 dan Proyeksi
Berdasarkan jumlah rumah tangga miskin di Kota Tebing Tinggi tahun 2013 adalah sebanyak 8.297 atau sebesar 22,86%. Jumlah rumah tangga miskin terbesar terdapat di Kecamatan Rambutan sebesar 27,42% dan Kecamatan Bajenis sebesar 25,72%. Tingginya angka kemiskinan ini harus diperhatikan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan melakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, agar angka kemiskinan ini berkurang secara signifikan.
Bab II - 10
Tabel 2.7 : Jumlah KK Miskin per Kecamatan Jumlah keluarga miskin (KK) Padang Hulu 1.259 Tebing Tinggi Kota 1.108 Rambutan 2.127 Bajenis 2.188 Padang Hilir 1.695 8.297 TOTAL Sumber: Profil Sanitasi Kota Tebing Tinggi 2015 Nama Kecamatan
Persentase dari total KK (%) 18,83 18,17 27,42 25,72 22,44 22,86
2.1.4. Keuangan dan Perekonomian Daerah A.
Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi disusun
dengan memperhatikan kinerja yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Kota Tebing Tinggi melalui serangkaian kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan anggaran daerah. Tahapan penyusunan APBD ini dimulai dari pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) mulai tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Hasil pelaksanaan Musrenbang ini adalah dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan KUA-PPA (Kebijakan Umum APBD – Prioritas Plafon Anggaran). Pengelolaan keuangan daerah diupayakan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat, efektif dan efisien sehingga diperoleh keluaran dan hasil yang maksimal. Secara umum, PAD Kota Tebing Tinggi cenderung meningkat, dengan kisaran 7,63% – 10,80% terhadap total pendapatan sejak 2011 – 2015. Proporsi terbesar yang memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah masih dari dana perimbangan (transfer fund) yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.
Bab II - 11
Kemudian dari sisi belanja, arsitektur APBD berdasarkan belanja menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2015 rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung pada pos belanja APBD mengalami fluktuasi dengan angka mendekati 1. Untuk tahuntahun mendatang Pemerintah Kota Tebing Tinggi seharusnya memplot anggaran belanja dengan proporsi terbesar adalah belanja langsung khususnya belanja modal agar investasi pembangunan infrastruktur perkotaan lebih optimal.
Dari tahun 2011-2015, kebijakan anggaran daerah di Kota Tebing Tinggi adalah defisit anggaran, dimana belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Kebijakan ini diambil karena berdasarkan pengalaman bahwa pelaksanaan anggaran daerah di Kota Tebing Tinggi selalu terjadi SILPA baik akibat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta belum optimalnya penyerapan anggaran daerah melalui belanja daerah. Untuk tahun 2015, pendapatan Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 621.985.250.362 dan jumlah belanja Bab II - 12
sebesar Rp. 651.370.602.197. Artinya terjadi defisit sebesar Rp. 29.385.351.8350 dimana defisit anggaran ini akan ditalangi atau ditutupi dari penerimaan pembiayaan khususnya dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2014.
Tabel 2.8: Ringkasan Realisasi APBD 5 Tahun Terakhir No
Anggaran
A
Pendapatan
1
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2 3
2012
2013
2014
2015
27.640.746.500
28.939.350.000
41.316.898.567
47.477.336.000
67.190.406.000
Dana Perimbangan (Transfer)
303.026.902.000
360.376.191.000
421.839.869.000
430.172.186.000
465.827.971.362
Lain-lain Pendapatan yang Sah
31.669.634.800
51.268.994.000
146.175.637.000
40.464.000.000
88.966.873.000
362.337.283.300
440.584.535.000
609.332.404.567
518.113.522.000
621.985.250.362
Jumlah Pendapatan B
2011
Belanja
1
Belanja Tidak Langsung
227.785.517.058
225.260.817.100
311.419.364.421
254.090.798.900
337.675.001.291
2
Belanja Langsung
176.670.529.938
263.431.687.201
353.701.453.380
311.522.723.100
313.695.600.906
Jumlah Belanja
404.456.046.996
488.692.504.301
665.120.817.801
565.613.522.000
651.370.602.197
Surplus/Defisit Anggaran
(42.118.763.696)
(48.107.969.301)
(55.788.413.234)
(47.500.000.000)
(29.385.351.835)
Sumber: Bag Adm Keuangan Setdako Tebing Tinggi Keterangan Tahun 2011-2014 merupakan data realisasi APBD Tahun 2015 merupakan data target APBD
Dalam bidang sanitasi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengalokasikan dana untuk persampahan, air bersih, air limbah, drainase dan aspek PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Kantor Lingkungan Hidup. Selama kurun waktu 20112015, untuk sektor air limbah, air minum, persampahan, dan drainase selalu dianggarkan pada APBD Kota Tebing Tinggi dengan jumlah anggarannya fluktuatif selama kurun waktu tersebut. Namun untuk PHBS hanya dialokasikan pada tahun 2011-2012, sedangkan tahun 2013-2015 tidak ada alokasi untuk kegiatan ini oleh Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Untuk tahun-tahun mendatang PHBS ini harus dialokasikan mengingat sangat penting perannya dalam hal “pemicuan” warga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
Bab II - 13
Selama kurun waktu tahun 2009-2015 total belanja modal sanitasi di Kota Tebing Tinggi mengalami fluktuasi. Dimana setelah tahun 2009 mengalami penurunan signifikan pada tahun 2010 dan 2013, kemudian mengalami trend naik semenjak tahun 2014-2015. Pola ini juga terjadi pada belanja modal sanitasi perkapita baik pada alokasi anggaran sanitasi dan air bersih dengan persampahan dan drainase maupun tanpa persampahan dan drainase. Belanja modal sanitasi paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar Rp. 22.792.240.000,00 atau sebesar 3,5% dari total belanja daerah pada APBD Kota Tebing Tinggi. Sedangkan Belanja Modal Sanitasi per penduduk pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 150.294.
Bab II - 14
Kemudian jika dirinci belanja modal sanitasi berdasarkan sumber pendanaan DAU (Lokal) dan DAK menunjukkan bahwa proporsi pendanaan dari DAU jauh lebih besar dibandingkan pendanaan DAK selama kurun waktu tahun 2009-2015. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi relatif “peduli” dengan sektor sanitasi ini karena sumber pendanaan DAU relatif besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih.
Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.9 Ringkasan Anggaran Sanitasi dan Belanja Modal Sanitasi per Penduduk 5 Tahun Terakhir.
Bab II - 15
Tabel 2.9. Ringkasan Anggaran Sanitasi dan Belanja Modal Sanitasi per Penduduk 5 Tahun Terakhir SUMMARY Total Population Total Belanja APBD (Rp. Millions) Total Air Bersih dan Sanitasi (Rp. Millions) Persent Alokasi Alokasi Per Kapita Sanitasi tanpa Air Bersih Persent Alokasi Alokasi Per Kapita Sub Total APBD by Organisasi: Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Perencanaan Pembangunan Linkungan Hidup Pemerintahan Umum Subtotal by Sektor: Lokal
LOK Lokal Air Bersih AB Pemda Air Limbah AL Persampahan SA Drainase Perkotaan DR Perilaku Bersih & Sehat PBS Cross-Sektor X
Subtotal by Sektor: National
DAK DAK Air Bersih AB Air Limbah AL Persampahan SA Drainase Perkotaan DR Perilaku Bersih & Sehat PBS Cross-Sektor X
Investasi PDAM (Net Growth of Assets) Aktiva Tetap (Rp. Millions)
2008 141.059 0,00% 0,00% 2008 2008 2008 2008
PDAM na 16.785
2009 142.717 362.546 13.426 3,70% 94.075 5.262 1,45% 36.868 2009 13.426.146.750 163.131.000 6.339.740.000 5.223.275.750 1.700.000.000 2009 9.359.869.750 3.912.131.000 465.240.000 2.841.498.750 1.955.000.000 171.000.000 15.000.000 2009 2.354.500.000 1.700.000.000 654.500.000 2009 400.000.000 17.185
2010 145.248 325.636 7.453 2,29% 51.313 4.019 1,23% 27.669 2010 7.453.105.530 89.445.000 2.899.700.000 4.463.960.530 2010 4.122.810.000 6.705.000 9.400.000 2.704.475.000 1.305.000.000 97.230.000 2010 2.256.735.530 844.500.000 1.335.200.000 77.035.530 2010 5.413.000.000 22.598
2011 147.383 414.564 10.519 2,54% 71.369 5.531,58 1,33% 37.532 2011 10.518.609.999 203.715.000 9.123.367.999 265.013.000 926.514.000 2011 7.455.295.999 1.705.705.000 5.384.780.999 146.800.000 198.010.000 20.000.000 2011 2.973.522.000 1.258.000.000 1.420.590.000 294.932.000 2011 353.000.000 22.951
2012 149.550 521.151 12.643 2,43% 84.539 7.697,84 1,48% 51.473 2012 12.642.870.000 55.645.000 4.100.000.000 7.119.225.000 1.368.000.000 2012 9.453.483.000 1.704.725.000 5.929.838.000 1.768.000.000 50.920.000 2012 500.000.000 500.000.000 2012 372.000.000 23.323
2013 149.065 497.471 4.453 0,90% 29.874 661,73 0,13% 4.439 2013 4.453.151.200 20.775.000 3.111.000.000 712.376.200 609.000.000 2013 946.151.200 284.420.000 562.731.200 99.000.000 2013 3.396.000.000 1.186.000.000 1.925.000.000 285.000.000 2013 10.090.000.000 33.413
Sumber: IUWASH Regional Sumatera 2015 dan Bappeda Kota Tebing Tinggi, Hasil Rekapitulasi APBD Tahun 2011-2015
2014 150.352 565.613 10.450 1,85% 69.504 6.689,31 1,18% 44.491 2014 10.450.093.800 18.580.000 2.653.169.000 95.600.000 7.682.744.800 2014 7.715.155.800 965.844.000 200.580.000 6.488.731.800 60.000.000 2014 1.687.325.000 1.687.325.000 2014 5.432.789.000 38.846
2015 151.651 651.371 22.792 3,50% 150.294 11.232,32 1,72% 74.067 2015 22.792.240.000 23.720.000 13.208.034.000 438.800.000 9.121.686.000 2015 11.412.267.500 88.000.000 2.438.320.000 7.582.697.500 1.211.300.000 91.950.000 2015 4.676.784.000 2.320.814.000 2.355.970.000 2015 35.153.553.000 73.999
Indeks Ruang Fiskal Kota Tebing Tinggi mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2011 sebesar 0,0763 dan mencapai 0, 1032 pada tahun 2015. Kapasitas fiscal daerah Kota Tebing Tinggi ini menunjukkan masih relatif rendahnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pembiayaan belanja daerah masih pada dana perimbangan (dana transfer) dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Data ini dapat dilihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.10 Data mengenai ruang fiskal kota Tebing Tinggi 5 tahun terakhir
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
Indeks Kemampuan Fiskal/ Ruang Fiskal Daerah (IRFD) 0,0683 0,0592 0,0621 0,0839 0,1032
Sumber : Bappeda Kota Tebing Tinggi 2015, Data Diolah
B.
Perekonomian Daerah Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku, Kinerja ekonomi Kota
Tebing Tinggi tahun 2013 sebesar 3,45 triliun rupiah. Angka tersebut naik sekitar 16,53 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,96 triliun rupiah. Akan tetapi kinerja ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika faktor inflasi dihilangkan, kinerja ekonomi riil di Kota Tebing Tinggi tahun 2013 yang diukur dengan besaran PDRB atas dasar harga konstan 2000 mencapai 1,42 triliun rupiah. Kinerja riil tersebut lebih tinggi dari tahun 2012 yang sebesar 1,33 triliun rupiah. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi mencapai 6,91 persen. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 yang tumbuh sebesar 6,75 persen. Pertumbuhan ekonomi yang paling cepat terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 8,15 persen. Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran diikuti oleh sektor industri. Pada tahun 2013 sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 22,24 persen, sedangkan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,58 persen. Sektor lain yang
Bab II - 17
memberikan kontribusi cukup besar lainnya adalah sektor Jasa – jasa (termasuk jasa pendidikan dan kesehatan) yakni sebesar 19,57 persen. Jika dilihat menurut kelompok sektor, maka kelompok sektor tersier memberikan kontribusi yang yang sangat besar pada perekonomian Kota Tebing Tinggi. Tahun 2013 kelompok sektor ini mencapai 67,45 persen, sedangkan kelompok sektor sekunder hanya 31,13 persen, dan kelompok sektor primer sebesar 1,42 persen. Keadaan ini sesuai dengan kondisi Kota Tebing Tinggi sebagai daerah perkotaan, dimana sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa menjadi sektor andalan. Selanjutnya, berdasarkan perubahan indeks implisit, perubahan harga yang terjadi pada tingkat produsen tahun 2013 di Kota Tebing Tinggi sebesar 8,99 persen. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2012 yang mencapai 6,45 persen. Secara umum, situasi perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2013 sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini pada Tabel 2.11 disajikan kinerja perekonomian Kota Tebing Tinggi. Tabel 2.11 Data Perekonomian Umum Daerah 5 TahunTerakhir No
Deskripsi
2010
2011
2012
2013
2014
(a)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
1.165,58
1.243,37
1.327,25
1.419,00
NA
8.024.751
8.480.907
8.081.782
9.299.796
NA
968.000
1.065.000
1.205.000
1.380.000
1.540.000
4
(b) PDRB harga konstan 2000 (struktur perekonomian) (Miliar Rp.) Pendapatan Perkapita Kota Tebing Tinggi (Rp.) Upah Minimum Kota (UMK) Tebing Tinggi (Rp.) Inflasi (%)
6,82
6,19
6,45
8,99
7,94
5
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,07
6,67
6,75
6,91
NA
1 2 3
Sumber : Bappeda Kota Tebing Tinggi Tahun 2015
2.1.5. Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Rencana struktur ruang wilayah Kota Tebing Tinggi merupakan kerangka tata ruang wilayah kota yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota terutama jaringan transportasi. Struktur ruang wilayah Kota Tebing Tinggi yang akan diwujudkan guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota yang diinginkan, diupayakan dengan menetapkan rencana sistem perkotaan (pusat pelayanan) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
Bab II - 18
Tata ruang wilayah merupakan salah satu acuan yang menjadi garis besar pembangunan Kota Tebing Tinggi untuk tahun-tahun kedepan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013. Perencanaan pembangunan perkotaan yang dituangkan ke dalam RTRW Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 ini akan membentuk arah perkembangan kota Tebing Tinggi nantinya. Perkembangan kota dan arah pembangunan serta pengembangan kota Tebing Tinggi semuanya ditatur dalam tata ruang wilayah sehingga pembangunan dapat diarahkan sesuai dengan kondisi dan karateristik daerah yang menjadi tempat pengembangan kota. Pembagian wilayah menurut kondisi fasilitas dan daya dukung lahan terhadap pengembangan dan pembangunan kota dapat dilihat dalam tata ruang wilayah. Dalam tata ruang wilayah ini dapat dilihat pembagian daerah-daerah yang ada di Tebing Tinggi sesuai dengan karateristik dan daya dukung lahan maupun fasilitas untuk dikembangkan menjadi suatu daerah tertentu. Rencana - rencana yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan wilayah ini merupakan sebuah produk yang harus dipatuhi oleh setiap stakeholder yang ingin memajukan Tebing Tinggi. A.
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Di dalam Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan RTRW Kota disebutkan bahwa rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi: 1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota; 2. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota; dan 3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun. Rencana struktur ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi diarahkan untuk mengakomodasi perwujudan ruang kota yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan: 1. Kinerja pusat-pusat pelayanan dengan sub pusat pelayanan kota. 2. Peran sub pusat pelayanan kota disesuaikan dengan cakupan wilayah pelayanannya.
Bab II - 19
3. Akses antara pusat-pusat pelayanan dengan sub pusat pelayanan kota se-efektif mungkin. 4. Sistem pusat pusat pelayanan kota secara fungsional disesuaikan dengan jenis dan hirarki kegiatan utama dan diharapkan dapat memacu dan menyeimbangkan perkembangan kota sesuai dengan struktur tata ruang. Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi: 1. Sistem pusat pelayanan kota; dan 2. Sistem jaringan prasarana kota 1. Rencana Pusat Layanan Kota Rencana Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Wilayah Kota Tebing Tinggi terbagi atas : 1. Pusat Pelayanan Kota (PPK), yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, 2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), yang melayani sub-wilayah kota, 3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang melayani skala lingkungan wilayah kota. Pusat Pelayanan Kota dipilih dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki potensi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan utama yang melayani seluruh Wilayah Kota Tebing Tinggi dan wilayah sekitarnya 2. Berada dalam simpul transportasi regional Sub Pusat Pelayanan Kota memiliki kriteria: a) Memiliki potensi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan yang melayani seluruh sub wilayah kota b) Berada dalam simpul transportasi yang menghubungkan antar sub wilayah kota. Pusat Pelayanan Lingkungan memiliki kriteria: a) Memiliki potensi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan dalam skala lingkungan permukiman kota b) Berada dalam simpul transportasi lingkungan permukiman c) Lokasi pusat-pusat pelayanan lingkungan diarahkan berada di pusat-pusat perdagangan dan/atau pemerintahan skala kelurahan Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diwujudkan dalam berbagai jenis sarana/fasilitas perkotaan sesuai dengan skala pelayanannya masing-masing. Berdasarkan peran masing-masing pusat-pusat pelayanan kota tersebut, maka yang memenuhi kriteria sebagai Pusat Pelayanan Kota dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :
Bab II - 20
a) Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional b) Kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta c) Kegiatan industri kreatif dan non polutan d) Kegiatan institusi pertahanan dan keamanan e) Kegiatan pelayanan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi f) Kegiatan pelayanan kesehatan dalam skala regional Pusat pelayanan kota direncanakan akan berada di Kecamatan Rambutan dan berpusat di Kelurahan Rantau Laban, Kelurahan Lalang dan Kelurahan Mekar Santosa. 2. Rencana Sub Pusat Pelayanan Kota Penyebaran Sub Pusat Pelayanan Kota pada 5 (lima) lokasi dengan fungsi-fungsinya, yaitu: 1. SPPK Pasar Gambir dengan pusat di Kelurahan Pasar Gambir. SPPK ini akan memiliki fungsi berikut : a. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota b. Kegiatan pelayanan pemerintahan dan perkantoran swasta c. Kegiatan pelayanan kesehatan skala kota d. Kegiatan pelayanan pendidikan skala kota e. Kegiatan hunian dengan intensitas tinggi. f. Kegiatan simpul tranpsortasi kereta api antarkota 2. SPPK Bulian dengan pusat di Keluruhan Bulian akan memiliki fungsi berikut : a. Kegiatan perdagangan dan jasa dalam skala antar kecamatan, b. Kegiatan hunian dengan intensitas sedang-tinggi, c. Kegiatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah, d. Kegiatan pelayanan kesehatan skala antar kecamatan. 3. SPPK Tebing Tinggi dengan pusat di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir dengan fungsi berikut : a. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan, b. Kegiatan hunian dengan intensitas rendah-sedang, c. Kegiatanpelayanan pendidikan dasar dan menengah dan d. Kegiatan pelayanan kesehatan skala kecamatan. 4. SPPK Lubuk Baru dengan pusat di Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu dengan fungsi berikut :
Bab II - 21
a. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan, b. Kegiataqn hunian intensitas rendah-sedang, c. Kegiatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah dan d. Kegiatan pelayanan kesehatan skala kecamatan. Rencana pembagian pelayanan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.12 : Rencana Pusat-Pusat Pelayanan dengan Jenis Kegiatan Utamanya No 1
2.
3.
4.
5.
Hirarki Pelayanan Pusat Pelayanan Kota Sub Pusat Pelayanan Kota Pasar Gambir Sub Pusat Pelayanan Kota Bulian Sub Pusat Pelayanan Kota Tebing Tinggi
Sub Pusat Pelayanan Kota Lubuk Baru
Cakupan Wilayah Seluruh Wilayah Kota Tebing Tinggi dan Kecamatan sekitarnya Kel. Bandar Utama, Kel. Badak Bejuang, Kel. Mandailing, Kel. Bandar Sakti, Kel. Pasar Baru, Sebagian Kel.Durian,Kel. Pasar Gambir , dan Kel. Tebing Tinggi Lama Kel. Pinang Mancung, Kel. Teluk Karang, Kel. Berohol, Kel. Karya Jaya, Kel. Bulian. Kel. Deblod Sundoro, Kel. Bagelan, Kel. Persiakan, Kel. Bandarsono, Kel. Tebing Tinggi, Kel. Rambung, sebagian Kel.Durian,Kel. Pasar Gambir , dan Kel. Tebing Tinggi Lama, Kel. Damar Sari, Kelurahan Tambangan Kel. Padang Merbau, Kel. Pabatu, Kel. Lubuk Baru, Kel. Tualang, Kel. Lubuk Raya, Sebagian Kel. Bulian
Lokasi Pusat Pelayann Kel. Rantau Laban, Kel. Lalang Kel. Mekar Santosa Kel . Pasar Gambir
Kel. Bulian
Kel. Tebing Tinggi
Kel. Lubuk Baru dan Lubuk Raya
Sumber: Hasil Analisis Tim Review RTRW Kota Tebing Tinggi 2013-2033
Berikut ini merupakan Gambar Rencana Struktur Ruang Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033.
Bab II - 22
Bab II - 23
B.
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Rencana pola ruang wilayah Kota Tebing Tinggi meliputi rencana kawasan lindung
dan kawasan budidaya.
Pengertian kawasan lindung disini merupakan wilayah yang
ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan pengertian kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi diwujudkan ke dalam: a. Kawasan Lindung yang meliputi: 1) Kawasan perlindungan setempat yakni sempadan sungai 2) Kawasan RTH Kota 3) Kawasan cagar budaya 4) Kawasan rawan bencana alam a. Kawasan Budidaya yang meliputi: 1) Kawasan Peruntukan Perumahan 2) Kawasan Peruntukan Jasa Perdagangan 3) Kawasan Peruntukan Jasa Perkantoran 4) Kawasan Peruntukan Industri 5) Kawasan Peruntukan Jasa Pariwisata 6) Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau 7) Kawasan Peruntukan ruang bagi Sektor Informal 8) Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana 9) Kawasan Peruntukan lainnya yang terdiri dari fasilias pelayanan umum dan kawasan khusus (pertahanan dan keamanan). Berikut ini merupakan Gambar Rencana Pola Ruang Kota Tebing Tinggi Tahun 20132033.
Bab II - 24
Bab II - 25
2.2.
Kemajuan Pelaksanaan SSK Kemajuan pelaksanaan SSK Kota Tebing Tinggi diukur dengan cara me-review (kaji
ulang) Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota Tebing Tinggi yang telah disusun pada tahun 2012. Status implementasi SSK untuk 3 (tiga) sub-sektor utamanya air limbah, persampahan, dan drainase sebagaimana berikut ini; a.
Air Limbah Domestik Limbah cair rumah tangga di Kota Tebing Tinggi masih didominasi oleh sisa cucian
(deterjen), cuci piring dan mandi. Limbah cair rumah tangga ini dibuang masyarakat langsung ke drainase yang mengalir langsung ke sungai. Sistem distribusi limbah cair rumah tangga masih didominasi parit lingkungan yang dihubungkan ke drainase kota dan akhirnya dibuang ke sungai. Dalam proses pembuangan limbah cair perlu diperhatikan parit lingkungan dan drainase kota sehingga air tidak mengendap dan menimbulkan bau. Diluar sistem pengelolaan rumah tangga individual seperti septic tank rumah tangga, Kota Tebing Tinggi saat ini sudah memiliki MCK++ dan IPAL hasil Program Sanimas sebanyak 26 unit serta 2 unit IPAL Komunal, yaitu IPAL Badak Bejuang dan IPAL Mandailing. Pada sisi lain limbah rumah tangga masih ditemukan yang dibuang melalui saluran drainase yang akhirnya mengalir mencemari sungai yang ada di Kota Tebing Tinggi. Berikut ini pada Tabel 2.13 merupakan kemajuan pelaksanaan SSK Sektor Air Limbah.
Tabel 2.13. Kemajuan pelaksanaan SSK Sektor Air Limbah SSK (periode sebelumnya) Tahun 2012-2016 Tujuan Sasaran (1) (2) Menurunnya masyarakat BABS. Meningkatnya jumlah rumah tangga pada akses sistem yang layak Menurunnya jumlah penderita diare
Stop Buang Sembarangan
Air
SSK (saat ini) Data dasar* Status saat ini (3) (4) 15% penduduk Besar 0,89% penduduk melakukan BABS BABS
Peningkatan persentase rumah tangga pada akses yang layak > 95%
<65%
70,05%
Jumlah penduduk yang menderita diare lebih kecil dari 10% dalam satu tahun
20%
5,95%
Catatan: *) Berdasarkan Buku Putih periode sebelumnya **) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)
Bab II - 26
b.
Pengelolaan Persampahan Pengelolaan sampah di Kota Tebing Tinggi masih menggunakan sistem kumpul,
angkut, dan buang. Sampah yang terangkut ke TPA Kota Tebing Tinggi yang berlokasi di Jalan Baja rata-rata per hari hanya mampu mengangkut ± 62,03 % dari total timbulan sampah sebanyak 257,7 m³, yakni 159,85 m3/hari. Sisanya diolah langsung oleh masyarakat dengan cara dibakar dan sebagian masyarakat dengan membuang langsung ke sungai. Berdasarkan profil persampahan domestik Kota Tebing Tinggi tahun 2009 jumlah dan jenis kendaraan pengangkutan sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi yang tersedia untuk melayani seluruh daerah di Kota Tebing Tinggi adalah:
6 unit Amroll Truck (sekarang menjadi 2 unit, karena amroll truck berfungsi juga sebagai dump truk);
7 unit Dump Truck (sekarang menjadi 10 unit, cadangan 1 unit);
1 unit Truk untuk Drainase;
1 unit Truk untuk Pertamanan;
4 unit Pick Up;
37 unit Becak/Gerobak Sampah. Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kota Tebing Tinggi berada di
kawasan pinggiran Kota Tebing Tinggi yang bertempat di Jalan Baja Kecamatan Padang Hilir, dengan jarak sekitar 5 km dari pusat kota. Sistem pengolahan sampah di TPA ini masih menggunakan sistem open dumping. Sistem ini tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang mengingat sistem ini sangat merugikan lingkungan dan membuat lingkungan tidak sehat. Kondisi lahan TPA yang seperti ini diperlukan penanganan cepat sehingga tanah yang dicemari oleh akibat limbah padat ini tidak menimbulkan masalah baru dalam penyediaan sumber air yang berasal dari air tanah. Lambat laun dengan kondisi seperti ini akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak bagi kesehatan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kondisi seperti ini dapat mengakibatkan resiko penularan dan penyebaran penyakit. Adapun kapasitas luas TPA adalah 37.500 m³ dengan luas wilayah 1,25 Ha atau 12.500 m². Volume sampah yang masuk ke TPA sebanyak 53,01 ton/hari atau 212,04 m³/hari dengan komposisi sampah yang masuk sebesar 53,01 ton/hari atau 212,04 m³/hari. Berikut ini pada Tabel 2.14 merupakan kemajuan pelaksanaan SSK Sektor Persampahan.
Bab II - 27
Tabel 2.14. Kemajuan pelaksanaan SSK Sektor Persampahan SSK (periode sebelumnya) Tahun 2012-2016 Tujuan Sasaran Data dasar* (1) (2) (3) Meningkatnya Cakupan pelayanan sampah cakupan pelayanan dengan kriteria cakupan 60,03% persampahan pelayanannya besar dari 60%.
SSK (saat ini) Status saat ini (4) 79,12%
Catatan: *) Berdasarkan Buku Putih periode sebelumnya **) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)
c.
Drainase Perkotaan Kota Tebing Tinggi yang dilalui banyak sungai berfungsi sebagai saluran drainase
alamiah.
Sungai Padang merupakan sungai utama yang melintasi Kota Tebing Tinggi
sepanjang ± 2.150 m dengan lebar ± 65 m. Sungai besar lainnya adalah Sungai Bahilang, Sungai Kelembah dan Sungai Sibarau. Sedangkan sungai-sungai kecil yang berada di wilayah Kota yaitu Sungai Sigiling, Sungai Sibangauan, Sungai Mandaris, Sungai Marimah, dan Sungai Martebing. Sungai-sungai tersebut mempunyai pola aliran ke arah utara dan timur laut. Kondisi jaringan drainase di Kota Tebing Tinggi pada umumnya dapat dikategorikan sedang. Untuk di kawasan pusat kota, sistem drainase sudah cukup memadai walaupun belum optimal. Sedangkan untuk beberapa kawasan permukiman lainnya seperti di Kelurahan Bandar Utama, Badak Bejuang dan lainnya masih belum memiliki sistem drainase yang baik. Adapun kawasan yang rawan genangan air/banjir di Kota Tebing Tinggi berada di Kelurahan Bandar Utama, Bandar Sakti, Persiakan, Bandar Sono, Mandailing, Rambung, Tambangan, Berohol, dan Rantau Laban. Penanganan drainase harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Drainase lingkungan merupakan bagian saluran terkecil (tertier) di lingkungan permukiman dan merupakan prasarana pengaliran air limbah rumah tangga serta limpasan air hujan. Drainase lingkungan merupakan saluran yang menurut kriteria rencana dengan luas daerah pengaliran < 5 ha. Dalam sistem drainase yang baik, air yang mengalir dari saluran tertier akan terbuang dengan baik ke saluran sekunder, kemudian ke saluran primer dan selanjutnya ke kanal atau badan sungai. Indikator yang mempengaruhi baik buruknya saluran drainase dapat dilihat dari aspek teknis, diantaranya: kecepatan pengaliran air ke saluran pembuang berikutnya,
Bab II - 28
perencanaan dimensi saluran yang sesuai dengan memperhitungkan tingkat pertumbahan penduduk di lingkungan tersebut dan tingkat curah hujan (limpasan air hujan) serta tingkat pertumbuhan hunian (kawasan terbangun). Berikut ini pada Tabel 2.15 merupakan kemajuan pelaksanaan SSK Sektor Drainase Perkotaan.
Tabel 2.15. Kemajuan Pelaksanaan SSK Sektor Drainase Perkotaan SSK (periode sebelumnya) Tahun 2012-2016 Tujuan Sasaran Data dasar* (1) (2) (3) Menurunnya luas Luas genangan air dan atau banjir daerah genangan dalam satu tahun akibat sistem <40% saluran tidak berfungsi meliputi kecil dari 40% wilayah.
SSK (saat ini) Status saat ini (4) 10,68 % atau sekitar 415 Ha
Catatan: *) Berdasarkan Buku Putih periode sebelumnya **) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)
Bab II - 29
2.3.
Profil Sanitasi Saat Ini Berikut ini akan dijelaskan Profil Sanitasi Saat ini yang diperoleh dari Data Sekunder
Instrumen Sanitasi Kota Tebing Tinggi yang terdiri atas sistem air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan. a.
Air Limbah Domestik
(1)
Sistem dan Infrastruktur Berikut ini pada Tabel 2.16 merupakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS) yang memuat
informasi mengenai infrastruktur pengelolaan air limbah (IPAL terpusat/kawasan, IPAL Komunal, MCK++, Sanimas dll) yang ada di Kota Tebing Tinggi. Tabel 2.16: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Input
Black Water (Tinja/Urin)
User Interface
Penampungan Awal
Pengaliran
Pengolahan Akhir
Pembuangan/ Daur Ulang
WC Sentor
Tangki Septik -
IPAL Komunal -
Sungai Sungai Sungai
MCK/WC Umum WC Helikopter -
Tangki Septik Tangki Septik Tangki Septik Cubluk -
Pipa Pipa Sewerage Drainase Lingkungan/Parit/Got Bidang Resap Bidang Resap Pipa Drainase Lingkungan/Parit/Got Bidang Resap Pipa Sewerage Drainase Bidang Resap Pipa Sewerage Drainase Bidang Resap Pipa Sewerage Drainase
-
Tanah Tanah Sungai Sungai Sungai Kebun/kolam Sungai
IPAL Komunal IPAL Komunal IPAL Komunal -
Lubang/Galian Sungai halaman/jalan Tanah Sungai Sungai Sungai halaman/jalan Tanah Sungai Sungai Sungai halaman/jalan Tanah Sungai Sungai
Tempat Cuci Piring/Wastafel Grey Water (Air dari dapur, air untuk mandi, dan air cucian pakaian
Pembuangan Air Kamar Mandi
Pembuangan Air Cucian
Tangki Septik Tangki Septik Tangki Septik Tangki Septik Tangki Septik Tangki Septik -
Bab II - 30
Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik Input User Penampungan Interface Awal
Pengaliran
Pengolahan Akhir
Pembuangan/ Daur Ulang
Sungai
Drainase lingkungan
IPAL
Effluent
Tangki Septik (individual / komunal)
Pembuangan Air Cucian
Effluent
Pipa kolektor, pipa sewer
Bidang Resapan
Air Tanah
Kemudian berdasarkan data Profil Sanitasi Kota Tebing Tinggi Saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebesar 0,89% penduduk melakukan BABS, dengan persentase terbesar di Kecamatan Padang Hulu (0,47%) dan terendah di Kecamatan Bajenis (0,01%). Kemudian rumah tangga yang menggunakan cubluk atau jamban yang tidak aman di Tebing Tinggi adalah sebesar 25,38%, dengan persentase terbesar di Kecamatan Rambutan (11,82%) dan terendah Kecamatan Padang Hilir (0,43%). Sedangkan rumah tangga yang menggunakan jamban keluarga dengan tangki septik aman sebesar 64,88% dengan persentase terbesar di Kecamatan Padang Hilir (19,00%) dan persentase terendah di Kecamatan Rambutan (8,76%). Gambaran lebih jelas dan lengkap tentang cakupan layanan air limbah domestik di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut ini.
Bab II - 31
Tabel 2.17: Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini Sanitasi tidak layak
Sanitasi Layak Sistem On-site
Sistem Off-site
Cubluk aman/ Jamban keluarga dgn tangki septik aman (KK)
MCK /Jamban Bersama (KK)
MCK Komunal**** (KK)
Tangki Septik Komunal > 10 KK (KK)
IPAL Komunal (KK)
Skala Kawasan / terpusat Sambungan Rumah yg berfungsi (KK)
BABS*
No
Sistem Berbasis Komunal
Nama Kecamatan
(KK)
(i) 1 2
(ii) Padang Hulu Tebing Tinggi Kota 3 Rambutan 4 Bajenis 5 Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
Cubluk**, jamban tidak aman** (KK)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
171
630
5.109
676
44
0
57
0
76
471
4.515
911
23
0
103
0
30 4.289 3.179 147 27 0 86 0 5 3.667 3.851 604 0 0 71 0 40 12 33 78 0 155 6.897 340 322 9.212 23.550 2.678 106 33 395 0 Sumber: Profil Sanitasi Kota Tebing Tinggi * Yang termasuk BABS: BAB langsung di kebun, kolam, laut, sungai, sawah/ladang, dsb. ** Tidak Aman: tangki septik tidak sesuai kriteria SNI atau tidak mempunyai tangki septik sama sekali ***Cubluk dikategorikan tidak aman bila dibangun di area dengan kepadatan > 50 orang/Ha dan jarak terhadap sumber air bersih yg bukan perpipaan < 10 m. ****MCK Komunal: cakupan layanan 10 – 200 KK baik dengan tangki septik, bio-filter dan dapat dilengkapi dengan bio-digester. Termasuk didalamnya toilet bergerak (mobile toilet).
Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik di Kota Tebing Tinggi menunjukkan terdapat sebanyak 12 MCK++ dan 16 IPAL Komunal. Diantara 12 MCK++ ini terdapat 2 (dua) yang tidak berfungsi yaitu MCK++ di Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir dan di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan. Kemudian diantara 16 IPAL Komunal terdapat 2 (dua) IPAL Komunal yang tidak berfungsi yaitu IPAL Komunal Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir dan IPAL Komunal Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis. Sedangkan truk tinja belum ada di Kota Tebing Tinggi, begitu juga IPLT. Namun untuk tahun 2015 ini telah dilakukan penyusunan DED IPLT di Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir dan direncanakan pada tahun 2016 akan dilakukan pembangunan fisik dengan kapasitas 15 M3/hari dengan sumber pendanaan APBN. Kemudian
Bab II - 32
IPAL Kawasan yaitu IPAL Badak Bejuang dengan kapasitas 400 Sambungan Rumah (SR) dan IPAL Mandailing dengan kapasitas 200 SR belum berfungsi. Gambaran lebih jelas dan lengkap tentang kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut ini.
Tabel 2.18: Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
No
Jenis
Satuan
(i) (ii) (iii) SPAL Setempat (Sistem On-site) 1 Berbasis komunal - MCK Komunal unit 2. Truk Tinja unit 3 IPLT : kapasitas M3/hari SPAL Terpusat (Sistem Off-site) 1 Berbasis komunal - Tangki septik komunal unit >10 KK - IPAL Komunal unit 2 IPAL Kawasan/Terpusat unit - Kapasitas 1. IPAL Badak Bejuang M3/hari 2. IPAL Mandailing - Sistem Decentralized Waste Water Treatment System/ DEWATS (anaerob) IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah
Kondisi
Jumlah/ Kapasitas
Berfungsi
(iv)
(v)
Tdk berfungsi (vi)
12 0 0
10 -
2 -
0
-
-
16 2
14 0
2 2
200 100
0 0
1 1
Keterangan (vii)
Belum difungsikan
Selanjutnya berikut ini ditampilkan Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Per Kecamatan di Kota Tebing Tinggi yang terdiri atas Sistem A (BABS), Sistem B (Sistem Setempat/On-Site), Sistem C (Sistem Terpusat/ Off-Site), dan Sistem D (Sistem Komunal).
Bab II - 33
Gambar : Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah
(2)
Kelembagaan dan Peraturan Kelembagaan yang menjadi operator pengelolaan air limbah di Kota Tebing Tinggi
adalah UPTD Pengelola Air Limbah Domestik yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi setingkat dengan eseloning 4A. Sedangkan regulator terkait air limbah domestik adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi cq Dinas Pekerjaan Umum. UPTD ini telah terbentuk akhir tahun 2014, namun hingga saat ini pengisian kepala UPTD dan staffing belum dilaksanakan. Pengelolaan air limbah rumah tangga di Kota Tebing Tinggi didasarkan pada Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah
Bab II - 34
Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi. Sedangkan dasar pembentukan UPTD Pengelola Air Limbah Domestik di Kota Tebing Tinggi adalah Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi. b.
Persampahan
(1)
Sistem dan Infrastruktur Berikut ini pada Tabel 2.19 merupakan Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan
Persampahan yang memuat informasi terkait sistem persampahan saat ini serta cakupan pelayanannya di Kota Tebing Tinggi. Tabel 2.19 Diagram Sistem Sanitasi Persampahan Domestik
Input
User Interface
Pengumpulan Setempat
Penampungan Setempat /Penampungan Awal
Pengangkutan
Pengolahan Antara/Akhir
Pembuangan/ Pemrosesan Akhir/Daur Ulang
Kompos Skala Rumah Tangga
Sampah Organik
Tempat Sampah
Gerobak Beca Produksi Kompos Bak TPS
Dump Truck
Jalan
Sampah An Organik
Taman & Fasum
Gerobak Dorong
TPA
Arm-Roll Truck
Gerobak Motor Daur Ulang Daur Ulang Skala Rumah Tangga
Container
Bab II - 35
Berdasarkan data pada Tabel 2.20 Timbunan Sampah per Kecamatan di Kota Tebing Tinggi tahun 2015 bahwa volume timbulan sampah adalah 417,04 M3/hari. Volume timbulan sampah terbesar adalah di Kecamatan Bajenis yaitu sebesar 22,81% dan volume terendah adalah Kecamatan Tebing Tinggi Kota yaitu sebesar 16,34%. Tabel 2.20: Volume Timbunan Sampah per Kecamatan
No
Nama Kecamatan
1 2
Padang Hulu Tebing Tinggi Kota 3 Rambutan 4 Bajenis 5 Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
Jumlah Penduduk 2015 Wila- Wilayah yah perkoTotal perde taan -saan orang orang orang 27.967 27.967
Volume Timbulan Sampah Wilayah perdesaan
Wilayah Perkotaan
Total
(%) -
(M3/hari) -
(%) 18,44%
(M3/hari) 76,91
(%) 18,44%
(M3/hari) 76,91
-
24.774
24.774
-
-
16,34%
68,13
16,34%
68,13
-
32.932 34.594 31.384 151.651
32.932 34.594 31.384 151.651
-
-
21,72% 22,81% 20,69% 100%
90,56 95,13 86,31 417,04
21,72% 22,81% 20,69% 100%
90,56 95,13 86,31 417,04
Keterangan: Satuan timbulan sampah Kota Tebing Tinggi yang digunakan = 2,75 liter/orang/hari
Berdasarkan data pada Tabel 2.21 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan di Kota Tebing Tinggi bahwa volume sampah yang terangkut ke TPA adalah sebanyak 328,86 M3/hari atau sekitar 78,86% total timbulan sampah yang dihasilkan. Sedangkan pengolahan sampah 3R di Kota Tebing Tinggi hanya ada pada 4 lokasi, yaitu Kelurahan Lubuk Baru (Kecamatan Padang Hulu), Kelurahan Bandar Sakti dan Kelurahan Teluk Karang (Kecamatan Bajenis), dan Kelurahan Damar Sari (Kecamatan Padang Hilir). Sampah yang diolah dengan sistem 3R masih sangat sedikit sekitar 0,90% dari total timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat. Tabel 2.21: Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Volume sampah yg terangkut ke TPA
3R Nama Kecamatan Padang Hulu Tebing Tinggi Kota Rambutan Bajenis Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
Wilayah perdesaan (%) (M3) -
Wilayah perkotaan (%) (M3) 0,64% 0,49 2,25% 2,14 1,29% 1,11 0,90% 3,75
Total (%) 0,64% 2,25% 1,29% 0,90%
Total
Wilayah Perkotaan (M3) 0,49 2,14 1,11 3,75
(%) 77,14% 80,00% 78,57% 78,57% 80,00% 78,86%
(M3) 59,33 54,50 71,16 74,75 69,04 328,86
(%) 77,14% 80,00% 78,57% 78,57% 80,00% 78,86%
(M3) 59,33 54,50 71,16 74,75 69,04 328,86
Bab II - 36
Tabel 2.22: Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan
No
Jenis Prasarana / Sarana
Satuan
Jumlah/ luas total terpakai
Kapasitas / daya tampung*
Kondisi Ritasi /hari
M3 (i) 1
2
3.
4
(ii) Pengumpulan Setempat - Gerobak - Becak/Becak Motor - Kendaraan Pick Up Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Bak sampah (beton/kayu/fiber) - Container - Transfer Stasiun - SPA (Stasiun Peralihan Antara) Pengangkutan - Dump Truck - Arm Roll Truck - Compactor Truck Pengolahan Sampah - Sistem 3R - Incinerator
5
6
7
TPA/TPA Regional Konstruksi:lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka Operasional:lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka - Luas total TPA yg terpakai - Luas sel Landfill - Daya tampung TPA Alat Berat - Bulldozer - Whell/truck loader - Excavator / backhoe - Truk tanah IPL: Sistem kolam/aerasi/….. Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): - Efluen di Inlet - Efluen di Outlet
(iii)
(iv)
unit unit unit
40 3 6
(v)
(vi)
Keterangan** Baik
Rusak ringan
Rusak Berat
(vii)
(viiii)
(ix)
(x)
unit unit unit unit
unit unit unit
8 7
unit
4
unit
-
Ha
1,2
Ha (M3/hari)
-
unit unit unit unit
3
IPL: Instalasi Pengolahan Lindi *daya tampung TPA : m3/tahun **Beri keterangan mengenai umur dan lembaga pengelola
Bab II - 37
Selanjutnya berikut ini ditampilkan Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan Per Kecamatan di Kota Tebing Tinggi yang terdiri atas volume timbunan sampah, cakupan layanan 3R, dan cakupan layanan TPA. Gambar : Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan
Bab II - 38
(2)
Kelembagaan dan Peraturan Kelembagaan yang menjadi operator pengelolaan persampahan di Kota Tebing Tinggi
adalah Dinas Kebersihan dan Pertaman (DKP) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi serta Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 973/088 Tahun 2010 tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai unsur dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebersihan dan pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas dengan tugas-tugas pokok yang meliputi : a.
Tugas Pokok Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas, Dinas melaksanakan fungsi : 1.
Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
2.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
4.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bab II - 39
c.
Drainase Perkotaan
(1)
Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan Berdasarkan Dokumen Masterplan Drainase Kota Tebing Tinggi terdapat 9 (sembilan)
lokasi/kelurahan genangan, dengan luas total genangan adalah 167,25 hektar. Lokasi genangan terluas terdapat di Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis dengan luas genangan adalah 31,52 hektar dan Kelurahan Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir dengan luas genangan 30,78 hektar. Penyebab genangan di Kota Tebing Tinggi adalah luapan air sungai, minimnya usaha pemeliharaan saluran drainase sehingga kurang terawat, seperti tebalnya endapan dan tumpukan sampah, dan drainase yang tidak mempunyai saluran pembuangan atau saluran yang tidak tersambung. Tabel 2.23: Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan Wilayah Genangan No
Lokasi Genangan
1
Kelurahan Berohol Kelurahan Bandar Sakti Kelurahan Bandar Utama Kelurahan Sri Padang Kelurahan Badak Bejuang Kelurahan Pasar Baru
2 3 4 5 6
Luas (Ha) 16,39
Ketinggian (M)
Lama
Frekuensi
(jam/hari)
(kali/tahun)
Infrastruktur* Penyebab***
Jenis
Keterangan**
Luapan air sungai Luapan air sungai
31,52 Luapan air sungai 19,76 Luapan air sungai 20,25 3,90 13,09
7
Kelurahan Mandailing
15,70
8
Kelurahan Bandarsono
15,86
9
Kelurahan Tambangan Hulu
30,78
Kemiringan saluran yang berlawanan arah Luapan air sungai dan saluran drainase yang kurang baik Luapan air sungai dan saluran drainase yang kurang baik Luapan air sungai dan saluran drainase yang kurang baik Tidak ada saluran pembuangan dan saluran yang tidak tersambung
*) Infrastruktur dapat terdiri dari saluran drainase (primer dan sekunder) ataupun bangunan pelengkap. Infrastruktur yang terdapat di dalam kawasan genangan. **) Dapat berupa informasi terkait panjang saluran, kapasitas pompa, luas kolam retensi dll yang terdapat di dalam kawasan genangan ***) Merupakan indikasi penyebab dari timbulnya genangan. Indikasi penyebab dapat berasal dari dalam kawasan atau dapat berasal dari luar kawasan namun masih dalam satu sistem drainase.
Bab II - 40
(2)
Sistem dan Infrastruktur Berikut ini merupakan informasi terkait jenis dan jumlah infrastruktur drainase yang
ada di Kota Tebing Tinggi seperti disajikan pada Tabel 2.24. Tabel 2.24: Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan
No (i)
1
2
.
Jenis Prasarana / Sarana
Satuan
(ii)
(iii)
Saluran - S. Primer A - Saluran Sekunder A1 - Saluran Sekunder A2 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa - Pintu Air - Kolam retensi - Trash rack/ saringan sampah - S. Primer B - Saluran Sekunder B1 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa - Pintu Air - Kolam retensi - Trash rack/ saringan sampah
Bentuk Penampang Saluran*
Dimensi B**
H***
(iv)
Kondisi Berfungsi (v)
Tdk berfungsi (vi)
Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun) (vii)
m m m
unit unit unit unit m m
unit unit unit unit
Keterangan: *Bentuk penampang saluran: segi empat atau trapesium **B: lebar dasar saluran ***H: tinggi saluran
(3)
Peta Lokasi Genangan Berikut ini merupakan peta lokasi genangan yang memuat nama lokasi genangan, data
lokasi, dan luas genangan di Kota Tebing Tinggi seperti disajikan pada Gambar berikut.
Bab II - 41
Bab II - 42
(4)
Kelembagaan dan Peraturan Pengelolaan drainase lingkungan di Kota Tebing Tinggi saat ini dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dari aspek teknisnya, Dinas Pekerjaan Umum memiliki tupoksi dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran, sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki tupoksi pada kegiatan pembersihan endapan/sedimen saluran. Untuk pelaksanaan tugas di bidang drainase ini berada di bawah Bidang Pengairan dengan Seksi Air Limbah dan Drainase. Acuan dalam penanganan sektor drainase ini adalah Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dan Rincian Tugas Dan Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi.
Bab II - 43
2.4.
Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi a. Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik Berdasarkan hasil pengolahan data Instrumen Profil Sanitasi Kota Tebing Tinggi dan kemudian dilakukan diskusi penyesuaian bersama Pokja Sanitasi Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa kategori kelurahan di Kota Tebing Tinggi berdasarkan besaran dampak risiko air limbah secara umum adalah sebagaimana berikut ini;
Kelurahan kategori berisiko sangat tinggi (warna merah). Kelurahan yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Bandar Utama (Kecamatan Tebing Tinggi Kota) dan Kelurahan Karya Jaya (Kecamatan Rambutan).
Kelurahan kategori berisiko tinggi (warna kuning). Kelurahan yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Lubuk Baru, Kelurahan Padang Merbau, dan Kelurahan Tualang (Kecamatan Padang Hulu); Kelurahan Pasar Gambir, Kelurahan Mandailing, Kelurahan Pasar Baru, dan Kelurahan Badak Bejuang (Kecamatan Tebing Tinggi Kota); Kelurahan Sri Padang dan Kelurahan Tanjung Marulak Hilir (Kecamatan Rambutan); dan Kelurahan Bulian, Kelurahan Bandar Sakti, Kelurahan Teluk Karang, Kelurahan Pinang Mancung, dan Kelurahan Berohol (Kecamatan Bajenis)
Kelurahan kategori berisiko rendah (warna hijau). Kelurahan yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Pabatu dan Kelurahan Persiakan (Kecamatan Padang Hulu); Kelurahan Rambung dan Kelurahan Tebing Tinggi Lama (Kecamatan Tebing Tinggi Kota); Kelurahan Rantau Laban, Kelurahan Lalang, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, dan Kelurahan Mekar Sentosa (Kecamatan Rambutan); Kelurahan Bulian (Kecamatan Bajenis); dan Kelurahan Satria dan Kelurahan Damar Sari (Kecamatan Padang Hilir).
Kelurahan kategori berisiko sangat rendah (warna biru). Kelurahan yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Bandar Sono (Kecamatan Padang Hulu); Kelurahan Pelita (Kecamatan Bajenis); dan Kelurahan Bagelen, Kelurahan Tebing Tinggi, Kelurahan Tambangan, Kelurahan Deblod Sundoro, dan Kelurahan Tambangan Hulu (Kecamatan Padang Hilir).
Bab II - 44
Kelurahan – kelurahan yang masuk dalam kategori area berisiko sangat tinggi dan berisiko tinggi ini umumnya kelurahan dengan tingkat kepadatan dan tingkat kemiskinan yang tinggi relatif terhadap kelurahan lainnya di Tebing Tinggi serta dilalui Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan kemiskinan memberikan sumbangan kepada rentannya kelurahan tersebut masuk dalam area berisiko sangat tinggi dan berisiko tinggi. Tabel berikut ini akan menampilkan Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik di Kota Tebing Tinggi.
Tabel 2.25: Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik No
Area Berisiko*)
1.
Risiko 4 (Berisiko Sangat Tinggi)
2.
Risiko 3 (Berisiko Tinggi)
Wilayah Prioritas Air Limbah 1. Kelurahan Bandar Utama 2. Kelurahan Karya Jaya 1. Kelurahan Lubuk Baru 2. Kelurahan Padang Merbau 3. Kelurahan Tualang 4. Kelurahan Pasar Gambir 5. Kelurahan Mandailing 6. Kelurahan Pasar Baru 7. Kelurahan Badak Bejuang 8. Kelurahan Sri Padang 9. Kelurahan Tj. Marulak Hilir 10. Kelurahan Bulian 11. Kelurahan Bandar Sakti 12. Kelurahan Teluk Karang 13. Kelurahan Pinang Mancung 14. Kelurahan Berohol
Kecamatan Kecamatan T. Tinggi Kota Kecamatan Rambutan Kecamatan Padang Hulu
Kecamatan T. Tinggi Kota
Kecamatan Rambutan
Kecamatan Bajenis
Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3
Bab II - 45
Selanjutnya berikut ini merupakan informasi kategori area berisiko air limbah yang ditampilkan dalam bentuk Peta. Peta area berisiko air limbah
Bab II - 46
Selanjutnya berikut ini akan menampilkan tabel daftar permasalahan mendesak baik aspek teknis maupun non teknis terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kota Tebing Tinggi. No. 1.
Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis. a. Bahwa masih terdapat sekitar 0,89 % atau sebanyak 322 KK atau 1.288 penduduk melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Hal ini kemungkinan disebabkan ketiadaan akses untuk buang air besar atau karena masih rendahnya kesadaran warga pola hidup bersih dan sehat pada sebagian warga Kota Tebing Tinggi disamping keberadaan sungai yang mengalir membelah kota dan keberadaan lingkungan perkebunan sekitar permukiman warga. Namun demikian, permasalahan ini harus dituntaskan hingga perilaku stop buang air besar sembarangan tercapai. Hal yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah kampanye dan sosialisasi PHBS, pemicuan, dan membangun sarana prasarana pada kelurahan dan lingkungan yang belum tersedia tempat buang air besarnya. b. Tingkat kepemilikan jamban warga di Kota Tebing Tinggi relatif tinggi > 95%, namun sekitar 25,33 % atau setara 9.195 KK atau setara 36.780 penduduk memiliki akses ke fasilitas pengolahan air limbah yang tidak memadai atau masih merupakan akses terhadap jamban yang tidak layak yaitu tanpa leher angsa dan pengolahan tangki septik termasuk di didalamnya cubluk. Dan pembuangan akhir dialirkan ke sungai atau saluran drainase terdekat atau saluran drainase menjadi sarana penerima air limbah domestik sehingga menimbulkan bau menyengat, yaitu sebesar 3,83% penduduk atau setara dengan 1.391 KK atau setara 5.565 penduduk. c. Hanya sebesar 68,50 % pengelolaan air limbah domestik di Kota Tebing Tinggi menggunakan on-site system dan sebesar 1,55 % dengan pengelolaan komunal tingkat teknologi sederhana, sementara pengelolaan dengan off-site system (terpusat) masih belum berfungsi yaitu IPAL Kawasan Jalan Badak Bejuang (Jalan Udang) dan IPAL Kawasan Mandailing. d. Saat ini di Kota Tebing Tinggi belum mempunyai sarana IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). IPLT sangat penting keberadaannya sebagai tempat pembuangan akhir air limbah domestik. Oleh karena itu, Pemko Tebing Tinggi sedang menyusun DED IPLT tahun 2015 ini dan diusulkan pembangunan fisik melalui APBN tahun 2016.
2
Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
Bab II - 47
a. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan legislatif dalam perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan IPAL Komunal dan Kawasan serta penyusunan dan legalisasi Perda dokumen Masterplan Air Limbah sebagai acuan dalam pembangunan subsektor air limbah domestik serta belum disusunnya Perda atau Peraturan Walikota tentang Retrebusi Air Limbah Domestik. Sistem kelembagaan dan koordinasi yang belum optimal ini berdampak pada relatif rendahnya alokasi anggaran untuk sektor sanitasi, untuk sub-sektor air limbah yaitu sekitar 1,23% dari belanja langsung APBD Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu 20102015. b. Belum optimalnya Pemerintah Kota untuk “mengajak” pihak swasta dan masyarakat untuk pembangunan dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik. Kemudian, kerjasama dengan dunia usaha, unsur-unsur media sejauh ini belum berkembang, belum ada upaya-upaya promosi, publikasi dan sosialisasi yang betul-betul menyentuh pada peningkatan kepedulian masyarakat. c. Belum berfungsinya UPTD Pengolahan Air Limbah (PAL) Kota Tebing Tinggi dimana lembaga ini merupakan operator pengelolaan air limbah domestik termasuk dua IPAL Kawasan dan IPLT serta pembina KSM Sanitasi yang mengelola 10 unit MCK++ dan 15 unit IPAL Komunal. d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan septic tank yang standar dan PHBS. e. Masih rendahnya kesadaran swasta khususnya developer perumahan untuk membangun IPAL di lingkungan perumahan.
b. Berisiko dan Permasalahan Persampahan Berdasarkan hasil pengolahan data Instrumen Profil Sanitasi Kota Tebing Tinggi dan kemudian dilakukan diskusi penyesuaian bersama Pokja Sanitasi Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa kategori kelurahan di Kota Tebing Tinggi berdasarkan besaran dampak risiko pengelolaan persampahan secara umum adalah sebagaimana berikut ini;
Kelurahan kategori berisiko sangat tinggi (warna merah). Tidak ada kelurahan di Kota Tebing Tinggi yang termasuk kategori berisiko sangat tinggi.
Bab II - 48
Kelurahan kategori berisiko tinggi (warna kuning). Kelurahan yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Lubuk Baru dan Kelurahan Padang Merbau (Kecamatan Padang Hulu); Kelurahan Pasar Gambir, Kelurahan Mandailing, Kelurahan Pasar Baru, dan Kelurahan Bandar Utama (Kecamatan Tebing Tinggi Kota); Kelurahan Rantau Laban, Kelurahan Sri Padang, Kelurahan Karya Jaya, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, dan Kelurahan Mekar Sentosa (Kecamatan Rambutan); dan Kelurahan Bulian, Kelurahan Durian, Kelurahan Bandar Sakti, dan Kelurahan Pinang Mancung, (Kecamatan Bajenis); dan Kelurahan Tebing Tinggi (Kecamatan Padang Hilir).
Kelurahan kategori berisiko rendah (warna hijau). Kelurahan yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Persiakan, Kelurahan Bandar Sono, Kelurahan Tualang, dan Kelurahan Lubuk Raya (Kecamatan Padang Hulu); Kelurahan Rambung, Kelurahan Badak Bejuang, dan Kelurahan Tebing Tinggi Lama (Kecamatan Tebing Tinggi Kota); Kelurahan Tanjung Marulak (Kecamatan Rambutan); Kelurahan Pelita dan Kelurahan Berohol (Kecamatan Bajenis); dan Kelurahan Bagelen, Kelurahan Tambangan Hulu dan Kelurahan Damar Sari (Kecamatan Padang Hilir).
Kelurahan kategori berisiko sangat rendah (warna biru). Kelurahan yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Pabatu (Kecamatan Padang Hulu); Kelurahan Lalang (Kecamatan Rambutan); Kelurahan Teluk Karang (Kecamatan Bajenis); dan Kelurahan Tambangan, Kelurahan Satria, dan Kelurahan Deblod Sundoro (Kecamatan Padang Hilir). Kelurahan – kelurahan yang masuk dalam kategori area berisiko tinggi ini
umumnya kelurahan pada CBD dan terdapat pasar tradisional dengan tingkat kepadatan dan tingkat kemiskinan yang tinggi relatif terhadap kelurahan lainnya di Tebing Tinggi serta dilalui Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan kemiskinan memberikan sumbangan kepada rentannya kelurahan tersebut masuk dalam area berisiko tinggi persampahan. Tabel berikut ini akan menampilkan Area Berisiko Persampahan di Kota Tebing Tinggi.
Bab II - 49
Tabel 2.26: Area Berisiko Persampahan No 1.
Area Berisiko*) Risiko 3 (Beresiko Tinggi)
Wilayah Prioritas Persampahan 1. Kelurahan Lubuk Baru 2. Kelurahan Padang Merbau 3. Kelurahan Pasar Gambir 4. Kelurahan Mandailing 5. Kelurahan Pasar Baru 6. Kelurahan Bandar Utama 7. Kelurahan Rantau Laban 8. Kelurahan Sri Padang 9. Kelurahan Karya Jaya 10. Kelurahan Tanjung Marulak Hilir 11. Kelurahan Mekar Sentosa 12. Kelurahan Bulian 13. Kelurahan Durian 14. Kelurahan Pinang Mancung 15. Kelurahan Bandar Sakti 16. Kelurahan Tebing Tinggi
Kecamatan Kecamatan Padang Hulu Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Kecamatan Rambutan
Kecamatan Bajenis
Kecamatan Padang Hilir
Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3
Bab II - 50
Peta area berisiko persampahan
Bab II - 51
Selanjutnya berikut ini akan menampilkan tabel daftar permasalahan mendesak baik aspek teknis maupun non teknis terkait dengan pengelolaan persampahan di Kota Tebing Tinggi. No. 1.
Permasalahan Mendesak Pengelolaan Persampahan Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhirpembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis. a. Belum optimalnya sampah yang terangkut yaitu baru sebesar 79,12% (121.037 jiwa) atau 20,88% penduduk setara 30.314 penduduk tidak terlayani pengangkutan sampah. Perkiraan sampah tidak terangkut ke TPA sebesar 88,18 M3/hari dan masih besar proporsi rumah tangga yang membakar sampah serta terdapat sebanyak 3.581 RT yang membuang dan menimbun sampahnya sembarangan. b. TPA masih status pinjam dan beroperasi dengan skema Control Landfill/Open Dumping. Kemudian, pengelolaan TPA yang belum maksimal sangat terkait dengan belum siapnya TPA milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dimana saat ini masih proses penyusunan DED dan pengembangan dan penambahan luasan TPA yang sesuai dengan karakteristik kota. c. Jumlah sarana dan prasarana pengangkutan persampahan tidak memadai sehingga hal ini berdampak pada belum optimalnya pengangkutan sampah masyarakat. d. Daur ulang sampah masih sangat minim, yaitu sekitar 4 unit TPS 3R sehingga belum signifikan mengurangi volume sampah penduduk.
2
Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundangundangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi a. Masih kurang efektifnya komunikasi antar pemangku kepentingan di Tebing Tinggi untuk membangun subsektor persampahan khususnya antar SKPD dan antara Pemko dengan legislatif. Yang dicerminkan dengan relatif rendahnya alokasi anggaran dan pembiayaan persampahan yaitu sekitar 1,53% dari belanja langsung APBD Kota Tebing Tinggi kurun waktu tahun 2010-2015. Kemudian, belum optimalnya strategi pelibatan masyarakat dan swasta dalam hal pengelolaan persampahan. b. Regulasi atau Perda tentang pengelolaan persampahan perlu direview dan revisi serta Masterplan Persampahan. c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan, memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, dan masih rendahnya kesadaran swasta untuk terlibat dalam pengelolaan persampahan..
Bab II - 52
c.
Berisiko dan Permasalahan Drainase Perkotaan Berdasarkan hasil pengolahan data Instrumen Profil Sanitasi Kota Tebing
Tinggi dan penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lapangan menunjukkan bahwa kategori kelurahan di Kota Tebing Tinggi berdasarkan area beresiko drainase perkotaan secara umum adalah sebagaimana berikut ini;
Kelurahan kategori berisiko sangat tinggi (warna merah). Kelurahan di Kota Tebing Tinggi yang termasuk kategori berisiko sangat tinggi adalah Kelurahan Bandar Utama (Kecamatan Tebing Tinggi Kota) dan Kelurahan Karya Jaya (Kecamatan Rambutan).
Kelurahan kategori berisiko tinggi (warna kuning). Kelurahan yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Persiakan dan Kelurahan Bandar Sono (Kecamatan Padang Hulu); Kelurahan Pasar Gambir, Kelurahan Mandailing, Kelurahan Pasar Baru, dan Kelurahan Badak Bejuang (Kecamatan Tebing Tinggi Kota); Kelurahan Sri Padang dan Kelurahan Tanjung Marulak Hilir (Kecamatan Rambutan); Kelurahan Bandar Sakti dan Kelurahan Berohol (Kecamatan Bajenis); dan Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Tambangan Hulu (Kecamatan Padang Hilir).
Kelurahan kategori berisiko rendah (warna hijau). Kelurahan yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Pabatu dan Kelurahan Tualang (Kecamatan Padang Hulu); dan Kelurahan Bulian, Kelurahan Teluk Karang, dan Kelurahan Pinang Mancung (Kecamatan Bajenis).
Kelurahan kategori berisiko sangat rendah (warna biru). Kelurahan yang termasuk kategori ini adalah Kelurahan Lubuk Baru, Kelurahan Lubuk Raya, dan Kelurahan Padang Merbau (Kecamatan Padang Hulu); Kelurahan Rambung dan Kelurahan Tebing Tinggi Lama (Kecamatan Tebing Tinggi Kota); Kelurahan Rantau Laban, Kelurahan Lalang, Kelurahan Tanjung Marulak, dan Kelurahan Mekar Sentosa (Kecamatan Rambutan); Kelurahan Pelita dan Kelurahan Durian (Kecamatan Bajenis); dan Kelurahan Bagelen, Kelurahan Tebing Tinggi, Kelurahan Satria, Kelurahan Deblod Sundoro, dan Kelurahan Damar Sari (Kecamatan Padang Hilir).
Bab II - 53
Kelurahan – kelurahan yang masuk dalam kategori area berisiko tinggi dan sangat tinggi ini umumnya kelurahan yang dilalui Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Tabel berikut ini akan menampilkan Area Berisiko Drainase Perkotaan di Kota Tebing Tinggi. Tabel 2.27: Area Berisiko Drainase Perkotaan No
Area Berisiko*)
1.
Risiko 4 (Beresiko Sangat Tinggi)
2.
Risiko 3 (Beresiko Tinggi)
Wilayah Prioritas Drainase Perkotaan 1. Kelurahan Bandar Utama 2. Kelurahan Karya Jaya 1. Kelurahan Persiakan 2. Kelurahan Bandar Sono 3. Kelurahan Pasar Gambir 4. Kelurahan Mandailing 5. Kelurahan Pasar Baru 6. Kelurahan Badak Bejuang 7. Kelurahan Sri Padang 8. Kelurahan Tj. Marulak Hilir 9. Kelurahan Bandar Sakti 10. Kelurahan Berohol 11. Kelurahan Tambangan 12. Kelurahan Tambangan Hulu
Kecamatan Kecamatan T. Tinggi Kota Kecamatan Rambutan Kecamatan Padang Hulu Kecamatan T. Tinggi Kota
Kecamatan Rambutan Kecamatan Bajenis Kecamatan Padang Hilir
Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3
Bab II - 54
Peta area berisiko drainase perkotaan
Bab II - 55
Selanjutnya berikut ini akan menampilkan tabel daftar permasalahan mendesak baik aspek teknis maupun non teknis terkait dengan pengelolaan drainase perkotaan di Kota Tebing Tinggi. No. 1.
Permasalahan Mendesak Pengelolaan Drainase Perkotaan Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhirpembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis. a. Sebesar 25% penduduk atau setara 38.243 penduduk tinggal di daerah genangan dengan total luas genangan sekitar 415 Ha. Daerah rawan banjir dan genangan air menunjukkan bahwa di Kota Tebing Tinggi drainase belum berfungsi dengan baik pada beberapa lokasi permukiman. Genangan air ini merupakan gabungan atau resultan berbagai permasalahan terkait drainase perkotaan, seperti ketiadaan jaringan drainase lingkungan, belum terintegrasi dan terkoneksinya semua jaringan drainase perkotaan, tingginya sedimentasi, dan semakin sempitnya daerah resapan air, serta faktor lainnya. b. Belum semua wilayah kota tersambung jaringan drainase perkotaan. c. Jaringan drainase perkotaan belum terintegrasi dan terkoneksi. d. Tingkat sedimendasi masih sangat tinggi.
2
Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundangundangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi a. Bahwa untuk menangani permasalahan drainase perkotaan tersebut diperlukan perencanaan yang memadai, namun, saat ini di Tebing Tinggi belum tersedia dokumen Masterplan Drainase dalam bentuk Perda ataupun Peraturan Walikota sebagai langkah awal dalam penanganan drainase perkotaan. b. Masih kurang efektifnya komunikasi antar pemangku kepentingan di Tebing Tinggi untuk membangun sub sektor drainase perkotaan yang berdampak pada sangat rendahnya alokasi anggaran untuk penanganan drainase perkotaan yaitu sebesar 0,25% dari belanja langsung APBD Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu 2011-2015, serta belum adanya strategi untuk melibatkan swasta dan masyarakat dalam penanganan drainase perkotaan. c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk merawat drainase lingkungan. d. Masih rendahnya kesadaran swasta khususnya developer perumahan untuk membangun drainase lingkungan. e. Masih kurang efektifnya komunikasi antar pemangku kepentingan di Tebing Tinggi untuk membangun sub-sektor drainase perkotaan.
Bab II - 56
