BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020

TINJAUAN BAB II :  Format Peta sebagian besar belum A3  Tabel kondisi prasarana dan sarana Pengelolaan Air limbah , Drainase belum lengkap

2.1.

GAMBARAN UMUM WILAYAH Akses penduduk kepada prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase (serta pemahaman tentanghygiene) semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air (waterborne diseases). Dengan menampilkan Profil Sanitasi wilayah ini adalah untuk melihat kondisi umum Sanitasi Kabupaten Wonosobo, yang dikelompokan ke dalam 5 bagian, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Drainase Lingkungan, Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi. Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo meliputi 15 kecamatan dengan 265 desa/kelurahan dan dipimpin seorang Bupati dan Wakil Bupati. Setiap Kecamatan dipimpin oleh Camat, dan sebanyak 29 kelurahan dipimpin oleh Lurah serta 236 desa oleh Kepala Desa. 1.

Geografi a. Letak Kabupaten Wonosobo berjarak 120 km dari ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 km dari Ibu Kota Negara (Jakarta), berda pada rentang 250 dpl – 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl – 1.000 dpl sebesar 50% (persen) dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional

tersebut.

Kabupaten

Wonosobo

merupakan

salah

satu

dari

35

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada 70.43’.13” dan 70.04’.40” garis Lintang Selatan (LS) serta 1090.43’.19” dan 1100.04’.40” garis Bujur Timur (BT), dengan luas 98.468 ha (984,68 km2) atau 3,03 % luas Jawa Tengah. b. Batas Wilayah Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu: Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang; PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II - 1

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang; Sebelah Selatan

: Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;

Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. c. Luas Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki luas 98.468 hektar (984,68 km2) atau 3,03% (persen) dari luas Jawa Tengah dengan komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99.%), hutan negara 18.909,72 ha (19.20.%), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80.%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01.%). 2.

Geologi a. Iklim Kabupaten Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 24 – 30o C di siang hari, turun menjadi 20 o C pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15 o C pada malam hari dan 15 – 20 o C di siang hari. Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata 3.400 mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan Watumalang (1.554 mm). b. Jenis Tanah Keadaan tanah di Kabupaten Wonosobo dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  Tanah andosol (25%) terdapat di Kecamatan Kejjar, sebagai Kecamatan Garung, Kecamatan

Mojotengah,

Kecamatan

Watumalang,

Kecamatan

Kertek

dan

Kecamatan Kalikajar.  Tanah Regosol (40%) terdapat di Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Garung.  Tanah Podsolik (35%) terdapat di Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sapuran. Jenis tanah di Kabupaten Wonosobo meliputi tanah andosol seluar 10.817,7 ha, tanah regosol seluas 19.372,7 ha, tanah latosol seluas 63.043,4 ha, tanah argonosol seluas 761,1 ha, mediterian merah kuning seluas 3.054 ha dan gramosol seluas 1.778,6 ha. Dilihat dari aspek topografi, Kabupaten Wonosobo bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, daerah dengan ketinggian 250–500 m dpl seluas 33,33% dari seluruh wilayah. Daerah dengan ketinggian 500–1.000 m dpl seluas 50,00% dari seluruh areal dan daerah dengan ketinggian > 1.000 m dpl seluas 16,67% dari seluruh wilayah, sehingga menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wajah Kabupaten. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda menyebabkan tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II - 2

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Namun demikian karena topografinya dengan lembah yang masih curam. menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor.

3.

Iklim Sebagai daerah beriklim tropis, Wonosobo hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sepanjang tahun 2014 terjadi curah hujan yang fluktuatif selama 183 hari dan beragam menurut bulan. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember dengan 798 mm, sedangkan terendah terjadi pada bulan September sebesar 0 mm. Tabel 2. 1 Jarak Jarak Ibukota Kecamatan ke Kabupaten Wonosobo Kecamatan Sub District 1

1. Kec. Wadaslintang 2. Kec. Kepil 3. Kec. Sapuran 4. Kec. Kalibawang 5. Kec. Kaliwiro 6. Kec. Leksono 7. Kec. Sukoharjo 8. Kec. Selomerto 9. Kec. Kalikajar 10. Kec. Kertek 11. Kec. Wonosobo 12. Kec. Watumalang 13. Kec. Mojotengah 14. Kec. Garung 15. Kec. Kejajar

PROFIL SANITASI SAAT INI

Jarak Ibukota Kecamatan ke Kabupaten (km)

Ketinggian

2

3

37 23 18 28 20 10 18 6 12 8 0 13 4 8 17

275 522 760 626 360 512 400 640 815 825 744 910 860 1019 1378

BAB II - 3


Note: Format Peta A3 Peta 2.1 : Peta Administratif Kabupaten Wonosobo


BAB II - 4



BAB II - 5

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 15 Kecamatan dengan jumlah desa / kelurahan 265 desa/kel, terdiri dari 236 desa dan 29 kelurahan. Kecamatan dengan desa / kelurahan terbanyak adalah Kec. Selomerto sebanyak 24 desa/kel sedangkan yang paling sedikit adalah Kec. Kalibawang 8 desa. Tabel 2.1 : Tabel Luas Administrasi dan Luas Wilayah Terbangun per-Kecamatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Luas Wilayah

Jumlah Kelurahan/ Desa No.

Administrasi

Nama Kecamatan Kelurahan

Desa

(Ha) 12,716.00 9,386.92

Terbangun

(%) thd total administrasi 13.81% 10.19%

(Ha)

1 2

Kec. Wadaslintang Kec. Kepil

1 1

16 20

3

Kec. Sapuran

1

16

7,772.00

8.44%

433.58

4.96%

4

Kec. Kaliwiro

1

20

10,008.00

10.87%

1,089.12

12.47%

5

Kec. Leksono

1

13

4,407.00

4.79%

274.15

3.14%

6

Kec. Selomerto

2

22

3,971.37

4.31%

386.69

4.43%

7

Kec. Kalikajar

1

18

8,329.65

9.04%

435.41

4.98%

8

Kec. Kertek

2

19

3,439.38

3.73%

466.12

5.34%

9

Kec. Wonosobo

13

7

3,237.64

3.52%

982.97

11.25%

10

Kec. Watumalang

1

15

6,822.91

7.41%

366.04

4.19%

11

Kec. Mojotengah

3

16

4,209.32

4.57%

349.78

4.00%

12

Kec. Garung

1

14

5,122.03

5.56%

257.07

2.94%

13

Kec. Kejajar

1

15

5,761.92

6.26%

160.22

1.83%

14

Kec. Sukoharjo

-

17

5,428.90

5.89%

313.16

3.58%

15

Kec. Kalibawang

-

8

1,484.00

1.61%

376.83

Jumlah 2005 29 236 92,097.042 100.00% Sumber : Wonosobo dalam angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014 Kabupaten Wonosobo

1,278.48 1,566.37

(%) thd luas administrasi

8,735.99

14.63% 17.93%

4.31% 100.00%

Berdasarkan data BPS pada triwulan 1 tahun 2015, penduduk Wonosobo secara de facto berjumlah 773.280 orang, terdiri dari 392.017 perempuan (50,70%) dan 381.263 laki-laki (49,30%). Sedangkan berdasarkan catatan penduduk secara de jure dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penduduk Wonosobo berjumlah 845.832 orang, dengan proporsi 411.473 perempuan (48,65%) dan 434.359 laki-laki (51,35%). Selisih penduduk antara data de facto dengan data dejure mencerminkan adanya penduduk yang tidak berdomisili di Wonosobo tetapi secara administratif tercatat sebagai penduduk Wonosobo.


BAB II - 6

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2. 2. a : Jumlah Penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun kedepan Kabuaten Wonosobo Tahun 2016 – 2020 Wilayah Perkotaan No

Kecamatan

Tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kec. Wadaslintang Kec. Kepil Kec. Sapuran Kec. Kaliwiro Kec. Leksono Kec. Selomerto Kec. Kalikajar Kec. Kretek Kec. Wonosobo Kec. Watumalang Kec. Mojotengah Kec. Garung Kec. Kejajar Kec. Sukoharjo

Wilayah Perdesaan

2017

Total

Tahun

2018

2019

2020

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

52,755

54,220

56,496

59,678

63,910

52,755

54,220

56,496

59,678

63,910

0 7,359 0 0 7,205 0 9,937 87,330 0 18,084 0 5,639 0

0 7,564 0 0 7,405 0 10,213 89,757 0 18,586 0 5,795 0

0 7,881 0 0 7,716 0 10,642 93,523 0 19,366 0 6,039 0

0 8,325 0 0 8,151 0 11,241 98,791 0 20,457 0 6,379 0

0 8,915 0 0 8,729 0 12,038 105,796 0 21,908 0 6,831 0

57,662 48,879 45,135 40,865 39,633 58,986 69,583 0 49,844 42,716 49,609 37,097 32,776

59,264 50,237 46,389 42,000 40,734 60,624 71,516 0 51,229 43,903 50,987 38,127 33,687

61,750 52,345 48,336 43,763 42,444 63,168 74,517 0 53,379 45,745 53,127 39,727 35,100

65,229 55,294 51,059 46,228 44,835 66,727 78,715 0 56,386 48,322 56,120 41,965 37,077

69,854 59,215 54,679 49,506 48,014 71,458 84,296 0 60,384 51,749 60,099 44,941 39,706

57,662 56,238 45,135 40,865 46,838 58,986 79,520 87,330 49,844 60,800 49,609 42,736 32,776

59,264 57,801 46,389 42,000 48,140 60,624 81,729 89,757 51,229 62,489 50,987 43,923 33,687

61,750 60,226 48,336 43,763 50,160 63,168 85,159 93,523 53,379 65,112 53,127 45,766 35,100

65,229 63,619 51,059 46,228 52,985 66,727 89,956 98,791 56,386 68,780 56,120 48,344 37,077

69,854 68,130 54,679 49,506 56,742 71,458 96,335 105,796 60,384 73,657 60,099 51,772 39,706

0 0 0 0 0 22,853 23,488 24,473 25,852 27,685 15 Kec. Kalibawang Total Jumlah 135,555 139,321 145,166 153,344 164,218 648,393 666,407 694,369 733,486 785,496 Sumber : Wonosobo dalam angka Tahun 2014 dan Perhitungan Proyeksi Pertumbuhan Pendududk Tahun 2015 – 2019 Pokja SANITASI Kabupaten Wonosobo Metode proyeksi penduduk yang digunakan adalah Metode Geometrik ( bunga berganda) , dengan formula sebagai berikut : Pn = Po ( 1 + r )n Pn = jumlah penduduk tahun tertentu / akhir Po = jumlah penduduk tahun awal R = rata-rata pertumbuhan penduduk N = selisih tahun Asumsi : laju pertumbuhan adalah sama untuk tiap tahun, yang artinya pertambahan absolut tiap tahun semakin besar


BAB II - 7

22,853

23,488

24,473

25,852

27,685

783,948

805,727

839,536

886,831

949,714

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2. 2. b : Jumlah Kepala keluarga saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun kedepan Kabuaten Wonosobo Tahun 2016 – 2020 Wilayah Perkotaan No

Kecamatan

1 Kec. Wadaslintang 2 Kec. Kepil 3 Kec. Sapuran 4 Kec. Kaliwiro 5 Kec. Leksono 6 Kec. Selomerto 7 Kec. Kalikajar 8 Kec. Kretek 9 Kec. Wonosobo 10 Kec. Watumalang 11 Kec. Mojotengah 12 Kec. Garung 13 Kec. Kejajar 14 Kec. Sukoharjo 15 Kec. Kalibawang Total Jumlah

2016

2017

0 0 2,040 0 0 2,014 0 2,891 22,274 0 4,508 0 1,719 0 0 35,447

0 0 2,096 0 0 2,070 0 2,972 22,893 0 4,634 0 1,767 0 0 36,432

Tahun 2018 0 0 2,184 0 0 2,157 0 3,096 23,854 0 4,828 0 1,841 0 0 37,961

Wilayah Perdesaan

2019

2020

0 0 2,307 0 0 2,279 0 3,271 25,197 0 5,100 0 1,945 0 0 40,099

0 0 2,471 0 0 2,440 0 3,503 26,984 0 5,462 0 2,083 0 0 42,943

2016 17,973 19,072 15,076 14,311 11,777 12,138 18,204 21,377 0 15,083 11,898 14,303 11,080 8,918 8,224 199,433

2017 18,472 19,601 15,495 14,708 12,104 12,475 18,709 21,971 0 15,502 12,228 14,700 11,388 9,166 8,452 204,973

Tahun 2018 19,247 20,424 16,145 15,325 12,612 12,999 19,494 22,893 0 16,153 12,742 15,317 11,865 9,551 8,807 213,574

2019 20,331 21,574 17,055 16,189 13,323 13,731 20,593 24,182 0 17,063 13,459 16,180 12,534 10,089 9,303 225,606

Total 2020 21,773 23,104 18,264 17,337 14,268 14,705 22,053 25,897 0 18,273 14,414 17,327 13,423 10,804 9,963 241,603

Sumber : Wonosobo dalam angka Tahun 2014 dan Perhitungan Proyeksi Pertumbuhan Pendududk Tahun 2015 – 2019 Pokja Sanitasi Kabupaten Wonosobo Metode proyeksi penduduk yang digunakan adalah Metode Geometrik ( bunga berganda) , dengan formula sebagai berikut : Pn = Po ( 1 + r )n Pn = jumlah penduduk tahun tertentu / akhir Po = jumlah penduduk tahun awal R = rata-rata pertumbuhan penduduk N = selisih tahun Asumsi : laju pertumbuhan adalah sama untuk tiap tahun, yang artinya pertambahan absolut tiap tahun semakin besar


BAB II - 8

2016 17,973 19,072 17,116 14,311 11,777 14,153 18,204 24,268 22,274 15,083 16,406 14,303 12,799 8,918 8,224 234,880

2017 18,472 19,601 17,591 14,708 12,104 14,546 18,709 24,942 22,893 15,502 16,862 14,700 13,155 9,166 8,452 241,406

Tahun 2018 19,247 20,424 18,330 15,325 12,612 15,156 19,494 25,989 23,854 16,153 17,570 15,317 13,707 9,551 8,807 251,535

2019 20,331 21,574 19,362 16,189 13,323 16,010 20,593 27,453 25,197 17,063 18,559 16,180 14,479 10,089 9,303 265,705

2020 21,773 23,104 20,735 17,337 14,268 17,145 22,053 29,400 26,984 18,273 19,875 17,327 15,506 10,804 9,963 284,546

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Berdasarkan Tabel 2.2 jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 0,50%. Arahan pengembangan distribusi penduduk Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, daya dukung lahan, rencana pengembangan, kepadatan penduduk dan jumlah fasilitas yang ada.

Fasilitas merupakan faktor penarik utama

penduduk untuk bertempat tinggal dan dapat digunakan untuk pendistribusian penduduk. Pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Wonosobo ditetapkan sebesar 0,87%. Hal tersebut mengikuti skenario kecenderungan perkembangan penduduk dan perkembangan Kabupaten Wonosobo secara umum. Sehingga jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Wonosobo pada akhir tahun perencanaan 2020 sebesar 949.714 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk dan Kepadatan untuk 5 tahun ke depan di wilayah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut. 2016-2020 Tabel 2. 4 Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat ini dan Proyeksinya untuk 5 tahun Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 - 2019 No.

Kecamatan

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Kec. Wadaslintang Kec. Kepil Kec. Sapuran Kec. Kaliwiro Kec. Leksono Kec. Selomerto Kec. Kalikajar Kec. Kretek Kec. Wonosobo Kec. Watumalang Kec. Mojotengah Kec. Garung Kec. Kejajar Kec. Sukoharjo Kec. Kalibawang

2016 3 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36% 1.36%

Tingkat Pertumbuhan (%) Tahun 2017 2018 2019 4 5 6 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33% 2.70% 4.03% 5.33%

2020 7 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62% 6.62%

2016 8 4.15 6.14 7.24 4.51 9.27 11.79 7.08 23.12 26.97 7.31 14.44 9.69 7.42 6.04 15.40

Kepadatan Pddk (orang/Ha) Tahun 2017 2018 2019 9 10 11 4.26 4.44 4.69 6.31 6.58 6.95 7.44 7.75 8.19 4.64 4.83 5.10 9.53 9.93 10.49 12.12 12.63 13.34 7.28 7.58 8.01 23.76 24.76 26.15 27.72 28.89 30.51 7.51 7.82 8.26 14.85 15.47 16.34 9.95 10.37 10.96 7.62 7.94 8.39 6.21 6.47 6.83 15.83 16.49 17.42

2020 12 5.03 7.44 8.77 5.46 11.23 14.29 8.58 28.01 32.68 8.85 17.50 11.73 8.99 7.31 18.66

Sumber : Wonosobo dalam angka Tahun 2014 dan Perhitungan Proyeksi Pertumbuhan Pendududk Tahun 2015 – 2019 Pokja SANITASI Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan perhitungan table 2.4 Di atas, dapat diketahui bahwa Di Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kertek dan Kecamatan Mojotengah akan mengalami Kepadatan penduduk rata-rata lebih meningkat dari pada kecamatan yang lainnya. Hal ini signifikan dengan RTRW Kabupaten terkait dengan keberadaan Kecamatan tersebut sebagai wilayah perkotaan. Pada Tahun 2016 secara keseluruhan wilayah di Kabupaten Wonosobo meningkat sebanyak 15.40 Jiwa/Ha, diproyeksikan akan mengalami peningkatan kepadatannya pada tahun 2020 sebesar 18.66 jiwa /Ha Penambahan jumlah penduduk di atas perlu diantisipasi dengan berbagai upaya menyediakan kebutuhan ruang secara memadai. Untuk itu dalam perencanaan ini akan dikaji berbagai pertimbangan dalam rangka menghasilkan pola pemanfaatan ruang yang optimal.


BAB II - 9

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2. 5. : Jumlah Penduduk Miskin per - Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 No.

Kecamatan

1 2 1 Kec. Wadaslintang 2 Kec. Kepil 3 Kec. Sapuran 4 Kec. Kaliwiro 5 Kec. Leksono 6 Kec. Selomerto 7 Kec. Kalikajar 8 Kec. Kretek 9 Kec. Wonosobo 10 Kec. Watumalang 11 Kec. Mojotengah 12 Kec. Garung 13 Kec. Kejajar 14 Kec. Sukoharjo 15 Kec. Kalibawang Total Jumlah Sumber : Data PPLS Tahun 2011 Kabupaten Wonosobo

Jumlah penduduk miskin (KK) 2014 3 8,484 10,675 8,294 6,315 4,597 5,349 10,521 11,281 5,804 8,997 8,019 6,049 6,993 4,570 4,935

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 170.100 jiwa menjadi 165.800 jiwa pada tahun 2014 dimana inflasi pada tahun yang sama juga mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk miskin ini juga berimplikasi pada menurunnya persentase penduduk miskin dari 22,08 menjadi 21,42 persen pada tahun 2014. Pada periode tahun 2010-2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman dan keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan tajam pada tahun 2011. Dengan kenaikan sebesar 0,56 indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2011 bergeser naik menjadi 4,52 demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang mengalami kenaikan menjadi 1,25 pada tahun 2011. Pada periode 2 tahun berikutnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meskipun melambat namun mengalami penurunan menjadi 3,74 untuk indeks kedalaman kemiskinan dan 1,07 untuk indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2014. Grafik 2.3 Perkembangan Indeks Kedalama Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kab. Wonosobo Th 2010-2014


BAB II - 10

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Grafik perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, dengan demikian ada peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Sedangkan penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin menyempitnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Penataan ruang Daerah Kabupaten Wonosobo bertujuan mewujudkan daerah berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud ditetapkan kebijakan perencanaan ruang wilayah, Kebijakan yang dimaksud meliputi: a) pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal; b) pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; c) peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah; d) percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki; e) pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif; f) peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung; g) pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah; h) peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara. Adapun Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Wonosobo terdiri atas (lihat peta struktur ruang): a. sistem perkotaan, yang terdiri dari : 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. PKW mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan pusat pemerintahan; pusat perdagangan dan jasa; pusat pendidikan; dan pusat kesehatan. PKW berada di Kecamatan Wonosobo; 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKLp mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan; perdagangan dan jasa; pendidikan menengah; jasa pariwisata; pertanian; pelayanan sosial dan ekonomi skala regional; pengembangan permukiman; dan peruntukan industri. PKLp meliputi : Kecamatan Kertek dan Kecamatan Selomerto. 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK mempunyai fungsi utama pengembangan

kawasan

:

pemerintahan

kecamatan;

pertanian;

pendidikan;

peternakan; pariwisata; perkebunan; dan jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II - 11

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 kecamatan atau beberapa desa. PPK meliputi Kecamatan : Mojotengah; Kejajar dan Sapuran. b. Sistem perdesaan, Sistem perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan : pemerintahan kecamatan; pusat pemerintahan desa; pusat permukiman desa; pertanian; agropolitan; jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan pendukung aktivitas wisata. PPL meliputi Kecamatan : Kepil; Kaliwiro; Wadaslintang; Leksono; Kalikajar; Garung; Watumalang; Sukoharjo; dan Kalibawang. Dalam RTRW Kabupaten, selain direncanakan struktur ruang, juga direncakan mengenai pola ruangnya, sebagai ketentuan alokasi untuk pemanfaatan ruang. Untuk pola ruangnya dapat dapat di jelaskan sebagai berikut :


BAB II - 12

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Peta 2.2 : Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Wonosobo


BAB II - 13

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Pola Ruang Kabupaten Wonosobo 1.

KAWASAN LINDUNG A.

Kawasan Hutan Lindung a. Kawasan hutan lindung yang dikelola Negara Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar maupun bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Terletak di Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, dan Kecamatan Kepil b. Kawasan Lindung yang dikelola Masyarakat Kawasan lindung yang dikelola masyarakat adalah kawasan yang sepenuhnya diperuntukan bagi konservasi hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan kesuburan tanah. Terletak di Kecamatan Garung, Kalikajar, Kejajar, Kepil, Mojotengah, Sapuran, Sukoharjo dan Watumalang

B.

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya Kawasan Resapan Air Kawasan yang diperuntukan bagi tanaman yang mampu menyimpan air tanah sebagai cadangan air bagi kawasan di bawahnya. Terletak di Kecamatan Kejajar, Mojotengah, Watumalang,Wonosobo, Garung,Kertek, Kalikajar, Sapuran dan Kepil

C.

Kawasan Perlindungan Setempat a. Kawasan Sempadan Sungai Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. a)

Sub DAS Begaluh;

b)

Sub DAS Bogowonto;

c)

Sub DAS Tulis;

d)

Sub DAS Preng;

e)

Sub DAS Sanggaluwung;

f)

Sub DAS Beber;

g)

Sub DAS Putih;

h)

Sub DAS Kodil;

i)

Sub DAS Jurang;

j)

Sub DAS Mawar

k)

Sub DAS Medono

l)

Sub DAS Luk ulo


BAB II - 14

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 b. Kawasan Sempadan Waduk Kawasan tertentu, disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. a)

Waduk Wadaslintang di Kecamatan Wadaslintang;

b)

Kawasan Telaga (Telaga Menjer, Telaga Warno, Telaga Pengilon, dan Telaga Cebong) di Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Garung; dan

c)

Kawasan sekitar Bendung Sungai Serayu, Capar, Gintung, Bleber, Kalitulang, Preng, Begaluh, Begaluh Kecil, Bogowonto, Medono dan Cecep

D.

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Cagar Budaya a. Kawasan Cagar Alam Kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang berlangsung secara alami. CA Pantodomas (Desa Pacekelan Kecamatan Sapuran) b. Kawasan taman wisata alam Kawasan taman wisata alam adalah kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun bantuan manusia . Kompleks Telaga Pengilon dan Telaga Warno di Kecamatan Kejajar serta Cagar Alam Pantodomas c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Situs Tuk Bimalukar di Desa Dieng (Kecamatan Kejajar), Situs Watu Kelir di Desa Dieng (Kecamatan Kejajar), Situs Ondho Budho di Desa Sikunang (Kecamatan Kejajar), Candi Bogang di Kecamatan Selomerto dan Situs Bongkotan di Kecamatan Kertek, rumah dinas bupati dan wakil bupati, gedung dewan perwakilan daerah, gedung komando distrik militer(kodim), kantor pos dan giro, gedung sekolah menengah pertama(SMP) N 1 wonosobo, gedung sekolah dasar(SD) N 1 wonosobo, gedung samsat, alun-alun wonosobo dan paseban, masjid Al Manshur, sekolah Don Bosco dan dena Upakara.

E.

Kawasan Rawan Bencana Alam Wilayah yang sering mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Pada kawasan-kawasan seperti ini perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana tersebut.  Daerah rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kertek,


BAB II - 15

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang dan Kecamatan KalibawangDaerah rawan angin topan terdapat di Kecamatan Wonosobo, Mojotengah, Kertek, Sapuran , Watumalang dan Kalikajar.  Daerah rawan kebakaran hutan terdapat di kecamatan yang memiliki wilayah hutan F.

Kawasan Lindung Geologi a. Kawasan Imbuhan Air kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah. Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, dan Kecamatan Kepil b. Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Terdapat di kawasan sekitar mata sepeti misalnya Silutung, Sewu, Muncar, Mlandi, Mangur, Rancah, Jalaksono, Kajaran, Mbeji, Citrolangu, Prigi, Kayubimo, Gajah, Mangli, Jogopati, Plodongan, Rogojati, Mudal, Deroduwur, Sumber, Lamuk, Sunten, Brunyahan, Pager Gunung, Banyuwangi, Sibangkong, Gondang, Kidang, Sendang, Siklenteng dan Dadungan Siring, serta mata air lainnya yang ada di Kabupaten Wonosobo (970 mata air).

2.

KAWASAN BUDIDAYA A.

KawasanHutan Produksi a. Kawasan Hutan Produksi Tetap kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai dibawah 125 Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Leksono, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Wadaslintang b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan yang dapat diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan penanaman kembali ataupun hutan rakyat, maksudnya tanah rakyat yang ditanami dengan tanaman seperti halnya tanaman kehutanan namun sudah biasa ditanam rakyat dalam upaya konservasi tanah dan air.


BAB II - 16

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai antara 125-174 Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Leksono, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Wadaslintang B.

KawasanPeruntukan Pertanian a. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah Kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah, dimana pengairannya dapat diperoleh baik secara alamiah maupun secara teknis. Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Leksono, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Garung b. Kawasan Peruntukan Pertaniann Lahan Kering Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Leksono, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Garung dan Kecamatan Kejajar

C.

Kawasan Peruntukan Perkebunan Kawasan yang diperuntukkan bagi perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. a. Sentra tanaman kelapa sayur berada di Kecamatan Selomerto, Kepil, dan Wadaslintang; b. Sentra tanaman kelapa aren terdapat di Kecamatan Kaliwiro dan Kalibawang; c. Sentra tanaman kopi arabika berada di Kecamatan Kalikajar, Watumalang, Kejajar, dan Mojotengah; d. Sentra tanaman kopi robusta berada di Kecamatan Selomerto dan Leksono; e. Sentra tanaman kakao berada di Kecamatan Leksono, Sapuran, dan Kaliwiro; f. Sentra tanaman tembakau berada di Kecamatan Garung, Watumalang, Kertek, Mojotengah dan Kalikajar; g. Sentra tanaman teh berada di Kecamatan Kejajar, Kertek dan Sapuran;


BAB II - 17

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 h. Sentra tanaman kapulogo berada di semua kecamatan kecuali Kecamatan Kejajar dan Garung; i. Sentra tanaman cengkeh berada di Kecamatan Sapuran; D.

Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. a. Kawasan budidaya kolam air tawar, tersebar di kecamatan yang memiliki sumber air; b. Kawasan budidaya mina padi pada daerah pertanian sawah baik irigasi teknis maupun setengah teknis; serta c. Kawasan pengembangan perikanan umum terdapat di seluruh kecamatan sedangkan perikanan waduk atau telaga terdapat di Kecamatan Wadaslintang, Garung, Kejajar, Kertek, Kalikajar dan Kaliwiro

E.

Kawasan Peruntukan Peternakan Kawasan untuk usaha pengembangan peternakan. Secara umum dapat digolongkan dalam 2 kelompok, yaitu ternak besar dan aneka ternak. Untuk peternakan hewan besar paling tidak harus tersedia atau dekat dengan areal tumbuhnya makanan ternak yang cukup, sedang untuk peternakan aneka ternak biasa menyebar di seluruh kawasan budidaya asal makanan tercukupi a. Kawasan peternakan ternak besar terdapat di Kecamatan Wadaslintang, Kepil, leksono, Kalikajar, Sapuran, Kaliwiro, Kalibawang, Sukoharjo, Kertek, Selomerto, Watumalang, Wonosobo dan Mojotengah; dan b. Kawasan peternakan unggas terdapat di Kecamatan Kalikajar, Kejajar, Garung, Mojotengah,

Watumalang,

Wadaslintang,

Kalibawang,

Kaliwiro,

Leksono,

Sukoharjo, Wonosobo, Kepil, Sapuran, Kertek dan Selomerto. F.

Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan yang diperuntukkan bagi perkembangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara terlatak di:  Andesit : Kecamatan Watumalang, Mojotengah, Garung  Batu belah / batu gamping : Kecamatan Sukoharjo dan Watumalang  Bentonit : Kecamatan Kalibawang  Sirtu : Kecamatan Kertek, Kalikajar, Kaliwiro dan Wadaslintang  Tanah liat/lempung : Kecamatan Kaliwiro  Tras : Kecamatan Watumalang, Mojotengah, Selomerto, Kaliwiro, Wadaslintang dan Kalibawang Kawasan pertambangan panas bumi di wilayah kerja pertambangan [anas bumi Dieng


BAB II - 18

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 G.

Kawasan peruntukan industri bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan  Kawasan peruntukan industri menengah dan besar akan dikembangkan di sepanjang jalur Regional Temanggung-Wonosobo-Banjarnegara yang mencakup wilayah Kertek, Wonosobo dan Selomerto serta Jalur kertek-Kalikajar-SapuranKepil. Kawasan ini menghindari kawasan permukiman  Pembentukan sentra-sentra industri kecil di seluruh kecamatan

H.

Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata.  Kawasan wisata alam terdapat di lokasi sebagai berikut: - Dataran Tinggi Dieng (Telaga Warno, Telaga Pengilon, Goa Sumur, Goa Semar, Goa Jaran, Kawah Sikendang dan Batu Semar. - Lembah Dieng (Telaga Cebong, Bukit Sikunir, Air Terjun Sikarim dan Seloka, Agrowisata Tambi, dan Lereng Pegunungan Sindoro); - Telaga Menjer di Kecamatan Garung; - Gunung Kembang di Kecamatan Garung;. - Mata air Wonojoyo di Kecamatan Wonosobo  Kawasan wisata budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan terdapat di lokasi sebagai berikut: - Situs Tuk Bimalukar di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar; - Situs Watu Kelir di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar; - Situs Ondho Budho di Desa Sikunang, Kecamatan Kejajar; - Candi Bogang di Kecamatan Selomerto; - Situs Bongkotan di Kecamatan Kertek; dan - Desa Wisata : Desa Sendangsari Kecamatan Garung; Dusun Giyanti Desa Kadipaten Kecamatan Selomerto; Kampung Sruni Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo.  Kawasan wisata religius terdapat di makam pendiri Wonosobo di Selomerto (Kiai Karim), Wonosobo (Kiai Walik), Makam Asmorosuff di Kecamatan Kejjar, Makam Jogonegoro di Kecamatan Selomerto dan Makam Selomanik di Kecamatan Kejajar.  Kawasan wisata buatan terdapat di kecamatan-kecamatan sebagai berikut: - Dieng Peteau di Kecamatan Kejajar; - Gardu Pandang Tieng Kecamatan Kejajar; - Gelanggang Renang Mangli, Pusat Rekreasi dan Olahraga Kalianget dan Gerbang Mandala Wisata di Kecamatan Wonosobo; dan


BAB II - 19

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 - Waduk Wadaslintang dan Pemandian Air Panas Somogede di Kecamatan Wadaslintang.  Kawasan Wisata tradisi terdapat di desa dan kecamatan sebagai berikut: - Tradisi Ruwat Rambut Gembel di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar; - Tradisi Tenongan putri di Dusun Giyanti, Desa Kadiaten, Kecamatan Selomerto; - Tradisi Tenongan putra di Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek; - Tradisi Undhuh-undhuhan di Desa Sendangsari, Kecamatan Garung; - Tradisi Hak-hakan di Dusun Kaliyoso, Desa Tegalombo, Kecamatan Kalikajar; - Tradisi Baritan di Desa Simbang, Kecamatan Kalikajar; dan - Tradisi Larung Sukerta di Kampung Sruni, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo.  Kawasan wisata sejarah terdapat di Kecamatan Wonosobo yakni adanya beberapa benda cagar budaya (BCB) tidak bergerak antara lain: Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, gedung DPRD, Kodim 0707, Kantor Pos dan Giro, SMP N 1 Wonosobo, SD N 1 Wonosobo, Eks gedung Bank Jateng, Alun-alun Wonosobo dan Paseban, Masjid Al Manshur, Sekolah Don Bosco dan Dena Upakara, makam Kiai Walik dan lain-lain.  Kawasan wisata minat khusus terdapat di Kecamatan Selomerto, yakni Arung Jeram Sungai Serayu dan tea walk di agro wisata Tambi, Kecamatan Kejajar. I.

Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman atau dengan kata lain untuk menampung penduduk yang ada di Kabupaten Wonosobo sebagai tempat hunian dengan fasilitas sosialnya.  Permukiman Kota Kawasan permukiman kota mencakup wilayah pengembangan kota dan kawasan PKW, PPK, dan PKLp).  Permukiman Pedesaan Pengembangan desa-desa yang ada di kawasan PPL


BAB II - 20

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Peta 2.3 : Peta Pola Ruang Kabupaten Wonosobo


BAB II - 21


2.2. KEMAJUAN PELAKSANAAN SSK Selama kurun waktu 5 tahunan pelaksanaan Penyusunan dokumen SSK yang dimulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, banyak sudah kegiatan pembangnunan Sanitasi di Kabupaten Wonosobo. Baik yang menyangkut Subsektor Air Limbah Domestik, Persampahan maupun Drainase. A.

AIR LIMBAH DOMESTIK Pada saat ini sistem pengelolaan limbah secara off-site skala kwasan dan perkotaan belum dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo. Akan tetapi dalam perjalan [penyususnan dokumen SSK pada Tahun 2012 smapi dengan atahun 2106 ini s, sebagian masyarakat terutama di RIK sudah mengenal septictank Komunal dan IPAL Komunal yang dibiaya dari Program Sanitasi (SLBM ) dan CSR baik dari Bank Danamon atau dari Aqua Danone dan Sebagian besar warga membuang limbah kakus atau yang juga dikenal sebagai black water belum menggunakan septic tank yang dirancang dan dibangun dengan baik sendiri sehingga tidak memberikan pengolahan optimal kepada limbah tersebut. Demikian juga air limbah mandi, cuci dan masak (grey water) dalam pengelolaanya didak jauh berbeda dengan black water, yaitu dibuang langsung ke kolam, kebun, tanah resapan dan saluran drainase mikro maupun ke saluran terbuka lainnya. Untuk lebih jelasnya diagram pengelolaan limbah domestik dapat dilihat pada tabel 3.5. Tabel ; 2.3 Data Akse Santasi Layak, akses sanitasi Dasar dan Jumlah KK yang masih BABs perkecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016. Kecamatan

Akses Layak (KK)

1

2

Wadaslintang Kepil Sapuran Kaliwiro Leksono Selomerto Kalikajar Kretek Wonosobo Watumalang Mojotengah Garung Kejajar Sukoharjo Kalibawang

654 1,442 2,789 3,147 7,259 3,083 3,379 839 13,800 6,791 4,809 3,219 1,937 3,479 2,237 58,864

%

Akses Dasar (KK)

3

4

0.28% 0.62% 1.20% 1.36% 3.13% 1.33% 1.46% 0.36% 5.96% 2.93% 2.08% 1.39% 0.84% 1.50% 0.97% 25.41%

9,308 1,994 2,964 7,755 1,290 6,023 4,367 2,855 2,882 3,448 847 3,828 2,225 2,114 472 52,372

% 5

4.02% 0.86% 1.28% 3.35% 0.56% 2.60% 1.88% 1.23% 1.24% 1.49% 0.37% 1.65% 0.96% 0.91% 0.20% 22.60%

BABs(KK) * 6

7,766 15,376 11,130 3,214 3,068 4,854 10,210 20,244 5,289 4,639 10,527 7,061 8,463 3,204 5,403 120,448

% 7

3.35% 6.64% 4.80% 1.39% 1.32% 2.10% 4.41% 8.74% 2.28% 2.00% 4.54% 3.05% 3.65% 1.38% 2.33% 51.99%

Dengan melihat Tabel diatas berdsarkan Data yang diambil di STBM Nasional un tuk Kabupaten Wonosobo dengan jumlah keluarga yang terentry memiliki akses dasar 22,60 % namun yang memiliki tanki septik yang baik dan benar baru mencapai 25,41 % saja, Sedangakan Jumlah yng BABs masih sangat besar yaitu 51,99%. PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II - 22

2010-2014 atau 2012-2017 ??


Tabel 2.6. : Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Sub Sektor Air Limbah Domestik Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2017 SSK SUB SEKTOR AIR LIMBAH DOMESTIK (PERIODE SEBELUMNYA) THN 2012 – THN 2017 TUJUAN (1) Peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah baik sistemon site maupunoff site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat

Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman


SSK (SAAT INI)

SASARAN (2) Berkurangnya praktek BABS menjadi 50% di wilayah perkotaan / RIK pada tahun 2017

DATA DASAR* (3) 95% RT Wilayah perkotaan/RIK melakukan praktek BABS

Berkurangnya praktek BABS menjadi 25% di wilayah non perkotaan / RIK pada tahun 2017

100% RT Wilayah non perkotaan/RIK melakukan praktek BABS

100% sarana Perkantoran tidak melakukan praktek BABS pada tahun 2017

75% Sarana Perkantoran melakukan praktek BABS

100% sarana Pendidikan tidak melakukan praktek BABS pada tahun 2017 Desa Penerima Program Sanitasi berbasis masyarakat

95% RT Wilayah perkotaan/RIK melakukan praktek BABS

STATUS SAAT INI (4) Di Kecamatan Wonosobo dengan jumlah 21,971 KK saat ini yang sudah terlayani dengan Tangki Septik Individual aman 53.36% ; Tangki Septik Komunal (≤10 KK) 2.76% ; MCK*** 0.30% ; Tangki Septik Komunal (>10 KK) 4.19% ; IPAL Komu nal 2.21%. Sedangkan Tangki Septik Individual Belum Aman ** terapat 13.12% dan KK yang sampai semarang masih BABs(KK)*Kebanyakan dibuang ke Kolam dan sebagian lagi ke sungai terdapat : 24.07%. Di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo kecuali Kecamatan Wonosobo (RIK) terdapat 209,713 KK yang terlayani dengan Tangki Septik Individual 18.61% ;Tangki Septik Komunal (≤10 KK) 2.48% ; MCK*** 0.40%. Sedangkan Tangki Septik Individual Belum Aman ** ada 23.60% ; dan KK yang sampai semarang masih BABs(KK)*Kebanyakan dibuang ke Kolam dan sebagian lagi ke sungai terdapat ; 54.91% Tangki Septik Individual 21.91% Tangki Septik Komunal (≤10 KK) 2.50% MCK*** 0.39% Tangki Septik Komunal (>10 KK) 0.40% IPAL Komunal 0.21% IPAL Kawa san 0.00% IPAL Kota 0.00% Tangki Septik Individual Belum Aman ** 22.60% Cubluk 0.00% BABs(KK)* 51.99%

Dengan banyak program Penanganan sanitasi yang berbasisi masyarakat terbentuk suatau wadah dalam pengelolaan dan pemeliharaan di Dua Kecamatan (Kec. Wonosobo dan Kec. Mojotengah) dan di 8 desa Kelurahan yaitu : KSM Bersatu Kliwonan ; KSM Sidosari ; KSM Sumber Utama ; KSM Anugerah ; KSM Sekar Arum ; KSM Anugerah ; KSM Sukses ; KSM Kamara ; KSM Guyup Rukun ; KSM Sumber Asih ; KSM Karangkajen ; KSM Warga Sari ; KSM Sejahtera ; KSM Serasi ; KSM karya mandiri ; KSM Suka Karya ; KSM Sumber Berkah ; KSM Berkah ; KSM Sumber BAB II - 23

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Sehat ; KSM Mataram ; KSM Krasak Asri ; KSM Al Ikhlas ;KSM Sayang Mulyo ; KSM Rukun Santoso ; SM Harapan Sehat ; KSM Rukun Sejahtera ; KSM Mawar ; KSM Karang Kembang ; KSM Kauman Sejahtera ; KSM Cempaka ; KSM Flamboyan Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.

Meningkatkan anggaran Anggaran Rutin APBD untuk pembaungan air limbah sebesar 1.5% pada tiap tahunnya

Meningkatkan alokasi anggaran dalam APBD Mencari sumber pembiayaan APBN dan APBD Prov

*) Berdasarkan Buku Putih periode sebelumnya **) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya) ***) Diolah dari Hasil Laporan dari STBM. Org dan hasil laporan para sanitarian masing-masing puskesmas di Kabupaten Wonosobo


BAB II - 24

Pningkatan Sumber Pendanaan lewat APBD Pningkatan Sumber Pendanaan lewat CSR Pningkatan Sumber Pendanaan lewat DAK Sanitasi

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 B.

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan sistem persampahan di wilayah Kabupaten Wonosobo pada saat ini dibagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Rencana pengelolaan sampah diarahkan dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di setiap wilayah secara komunal. Di kecamatan kota sudah ada tempat sampah yang membedakan sampah kering dan basah. Hal ini sangat membantu dalam pemilihan sampah yang kemudian bisa didaur ulang sesuai pemanfaatannya, tetapi pembedaan sampah tersebut hanya terdapat di kecamatan Kota sedangkan di tempat lain belum terdapat. Pembedaan sampah ini harus diterapkan di semua kecamatan agar sampah lebih mudah dalam pemilahannya, juga membantu dalam pengelolaan sampahnya karena sudah adanya pembagian jenis sampahnya. Sedangkan untuk persampahan di pedesaan direncanakan juga dengan sistem 3R secara komunal untuk setiap wilayah (RT/RW). 1) Pola Penanganan  Sampah Domestik : dibakar dan ditimbun kecuali yang sudah terdapat pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo  Sampah pasar : dikumpulkan di TPS kemudian dibawa ke TPA Wonorejo  Sampah Jalan Raya : dibersihkan oleh tenaga dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo kemudian dibawa ke transfer Depo terdekat  Sampah Daerah Komersial dan Perkantoran: dikumpulkan di tong kemudian diambil dengan gerobak sampah dan dibawa ke transfer depo 2) Sistem Pewadahan  Daerah Permukiman : Kantong plastik, tong plastik, keranjang dan kotak kayu  Daerah Komersial : Tong sampah  Jalan Protokol : Tong sampah  Pasar : Keranjang dan TPS 3) Sistem Pengumpulan Sistem Pengumpulan sampah di daerah permukiman umumnya menggunakan pola komunal tidak langsung, masyarakat membuang sendiri ke TPS dan kemudian diangkut ke TPA. 4) Sistem Pengangkutan Menggunakan 2 konsep pemindahan yaitu: a. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

: 32 unit

b. Transfer Depo

:

c. Tong Sampah

:101 unit

d. Kontainer

: 21 unit

1

unit

Sarana pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu ; a. Gerobak sampah

:

35 unit

b. Pick up sampah

:

2 unit

c. Dump Truck

:

7 unit

d. Arm Roll Truck

:

3 unit


BAB II - 25

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 e. Bank Sampah

:

2 unit

f. Lahan urug terkendali

:

1 Ha

g. Penimbunan terbuka

:

1 Ha

h. Luas total lahan

:

1.7 Ha

i. Luas sel Landfill

:

1.2 Ha

j. Daya tampung TPA

: 2,995

k. xcavator / backhoe

:

(m3/h)

1 unit

5) Tempat Pemrosesan Akhir Tempat pemrosesan akhir berlokasi di Desa Wonorejo Kecamatan Selomerto dengan luas 1.7439 hektar dan saat ini luas yang dimanfaatkan sebesar 1,2 hektar. Direncanakan TPA ini akan habis dipakai sampai tahun 2022. Hal ini juga dengan pertimbngan nantinya telah dilakukan pengurangan sampah dari sumbernya terwujud dengan adanya TPS 3 R atau TPST di setiap Kecamatan. Sistem pengelolaan sampah di TPA menggunakan sistem open dumping dan direncanakan untuk ditingkatkan menjadi sanitary landfill, sedangkan untuk 8tahun ke depan diarahkan dengan sistem 3R. Jumlah sumber daya manusia yang mengolah sampah sebanyak 17 orang. Berdasarkan kondisi eksisting letak TPA dengan permukiman terdekat berjarak 0,5 km dan jarak sungai terdekat 0.8 km. Pengelolaan sampah merupakan hal yang penting terkait dengan penanganan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kondisi saat ini di Kabupaten Wonosobo pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping, oleh karena itu untuk 7 tahun ke depan pengelolaan sampah harus diarahkan dengan sistem 3R (Recycle, Reuse, Reduce). Diharapkan dengan sistem ini pengelolaan sampah yang ada Kabupaten Wonosobo akan ditangani dari kelompok yang paling kecil/rumah tangga hingga skala kabupaten, sehingga perlu pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R ini.


BAB II - 26

2010-2014 apa 2012-2017 ??


Tabel 2.7 : Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Sub Sektor Persampahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2014 SSK SUB SEKTOR PERSAMPAHAN (PERIODE SEBELUMNYA) THN 2010 – THN 2014 TUJUAN SASARAN DATA DASAR* (1) (2) (3) Pengurangan sampah semaksimal Ketrsediaan TPS di lingkungan RIK sebesar jumlah RW di Kabupaten Wonosobo keseluruhan mungkin dimulai dari sumbernya wilayah RIK. Tmbunan sampah mencapiai 1.209 Perluasan Lahan untuk TPA Wonorejo karena volume m3/hari, sementara sampah terangkat sampah yang teruis meningkat. saat ini adalah 184,5 m3/hari, sehingga diketahui layanan baru mencapai 15 % pada tahun 2009 Peningkatan cakupan pelayanan dan Keterbatasan informasi bagi masyarakat ternyata sampah Tersedianya sistem penanganan sampah kualitas sistem pengelolaan mempunyai nilai ekonomis tinggi. diperkotaan.70% 2014 Masih banyak sampah sekitar 85% banyak yang dibuang Tersedianya fasilitas pengurangan sampah langsung oleh masyarakat di lereng-lereng sungai dan di perkotaan.20% 2014 sekitar saluran, badan sungai

Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan

Pengembangan pembiayaan

alternatif

sumber

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan


Penetapan Perda dan pedoman teknis tentang pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana persampahan. Terbentuknya dan terbinanya kelompok pengelola sarana prasarana persampahan di lingkungan permukiman dan sekolah. Optimalisasi Sosialisasi Pengelolaan Perrsamapahan dengan juga disertai Undang-undang yang tegas menyangkut buang sampah sembarang. Keterlibatan Legislatif dalam terutamanya penganggaran dan tentunya dari eksekutif untuk segera memberi perhatian lebih di sub sektor persampahan. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta

Meningkatkan anggaran Anggaran Rutin APBD untuk Penangan Snapah terp[adu dan berwawsan lingkungan.

SSK (SAAT INI) STATUS SAAT INI (4) Mempromosiskan TPS 3R Bank Sampah

Dalam perkembangnnya Dinas Ciptakaru dan Tata Ruang Kabupaten Wonosobo telah menambah kealat operasional dan perlasan lahan al: • Gerobak sampah 35 unit • Pick up sampah 2 unit • Tong Sampah 101 unit • TPS 32 unit • Kontainer 21 unit • Transfer Depo 1 unit • Dump Truck 7 unit • Arm Roll Truck 3 unit • Bank Sampah 1 unit • Lahan urug terkendali 1 Ha • Penimbunan terbuka 1 Ha • Luas total lahan 1.7 Ha • Luas sel Landfill 1.2 Ha • Daya tampung TPA 2,995 (m3/h) • Excavator / backhoe 1 unit Perda No. 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No 10 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Persampahan

Dalam persiapan IPST di beberapa wilayah Kabupaten Wonosobo.  Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya (rumah,sekolah,kantor dll)

BAB II - 27

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020  Sampah dikelola dengan 3 R. (316 Bank sampah di Kota)  Pembentukan bank sampah di tingkat RW

*) Berdasarkan Buku Putih periode sebelumnya **) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)


BAB II - 28

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 C.

DRAINASE PERKOTAAN Sistem drainase memegang bagi pengembangan wilayah. Rencana pengelolaan sistem drainase di wilayah kabupaten Wonosobo diarahkan melalui upaya normalisasi dan peningkatan saluran primer yang melewati

Perkotaan Wonosobo, Kawasan Perkotaan Kertek, Kawasan

Perkotaan Selomerto dan kawasan Ibukota kecamatan lainnya yang berpotensi rawan genangan; normalisasi saluran sekunder yang melewati Kawasan Perkotaan Wonosobo, Kawasan Perkotaan Kertek, Kawasan Perkotaan Selomerto serta kawasan ibukota kecamatan lainnya yang kawasan Ibukota kecamatan lainnya yang berpotensi rawan genangan; perawatan dan operasional alat berat (excavator, dump truck dan pompa); serta penyelenggaraan program kali bersih. Untuk menjaga keberlangsungan resapan air hujan, perlu dikembangkan pembuatan sumur resapan dan atau kolam penampung air dalam skala lingkungan, yang berfungsi untuk menampung air hujan di Perkotaan Wonosobo, Kawasan Perkotaan Kertek, Kawasan Perkotaan Selomerto dan kawasan Ibukota kecamatan lainnya.


BAB II - 29

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2.8 : Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Sub Sektor Drainase Perkotaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2014 SSK SUB SEKTOR DRAINASE PERKOTAAN (PERIODE SEBELUMNYA) THN 2010 – THN 2014 TUJUAN SASARAN DATA DASAR* (1) (2) (3) Tersedianya sarana dan prasarana Berkurangnya permasalahan drainase di wilayah Tidak ada lagi yang memakai saluran drainase lingkungan. RIK pada tahun 2014 drainase untuk berfungsi selain untuk pembuangan limpahan air hujan dpada tahun 2017 Mengoptimalkan system yang ada Saluran drainase yang fungsinya sudah tidak Tidak ada lagi yang memakai saluran optimal lagi, rusak, endaoan lumpurnya tinggi dan drainase untuk berfungsi selain untuk kurangnya pe,eliharaan pembuangan limpahan air hujan dpada tahun 2017 Memastikan pengutamaan penerapan Meningkatnya prosentase panjang saluran drainase Tidak ada lagi yang memakai saluran teknologi drainase lingkungan berbiaya yang berfungsi baik dari 67% menjadi 73% pada drainase untuk berfungsi selain untuk rendah dan sensistif jender. akhir tahun 2014. pembuangan limpahan air hujan dpada tahun Meningkatnya porsi belanja fisik sub sektor 2017 drainase Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Tersedianya Regulasi drainase lingkungan pada peraaturan perundanga-undangan tahun 2014. mengenai Drainase Lingkungan. Terwujudnya pembangunan drainase lingkungan yang partisipatif dan tanggap kebutuhan. Diterapkannya SPM untuk layanan drainase lingkunngan. Meningkatnya intensitas upaya Meningkatnya peran media dan masyarakat dalam penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat di 20 Sehat secara terus menerus di sub kelurahan pada akhir tahun 2014. drainase lingkungan. *) Berdasarkan Buku Putih periode sebelumnya **) Perbedaan dari target yang telah ditetapkan (menggunakan data dasar sebagai dasar perhitungannya)


BAB II - 30

SSK (SAAT INI) STATUS SAAT INI (4) Deseminasi drainase bagi SDM Pengelola tahun 2012

Belum tersedia MP Drainase skala kota

Drainase di perkotaan Wonosobo dan wilayah sekitarnya, total terbangun10%

Sampai 2016 belum tercapai pemeliharaan sebesar 40% Drainase terbangun memanfaatkan daerah milik jalan Dilakukan sosialisasi pra, konstruksi dan paska sebelum kegiatan dilaksanakan pada area terbangun Deseminasi drainase bagi SDM Pengelola tahun 2012


2.3. PROFIL SANITASI SAAT INI A.

AIR LIMBAH DOMESTIK Arahan pengelolaan limbah permukiman perkotaan berupa pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja, WC/ jamban umum dan limbah rumah tangga perkotaan dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan Instalasi Pengolah Limbah Terpadu (IPLT), pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC/ jamban umum terminal, pasar, lokasi Sanitasi masyarakat dan rumah tangga perkotaan; dan pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perkotaan dengan limbah tinja. Adapun untuk kawasan perdesaan, pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga diarahkan melalui upaya pemantapan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan sederhana yang telah dibangun, pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna serta pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perdesaan dengan limbah kotoran hewan dan tinja. Sesuai dengan amaant yang ada di dalam dokumen RTRW Kabuapten Wonosobo 2005 -2031 tentang Prasaran Pengelolaan imbah di Kabupaten Wonosobi meliputi : 1) Pengelolalan Limbah Rumah Tnagga Pengelolaaan Limah Ruumah tangga sebagaimana tersebut meliputi a. Penanganan Limbah secara On-site dengan pembanguna jamban keluarg, jamban komunal dan mandi Cuci Kakus Umum. b. Penanganan

Limbah secara Off-site dengan sistem perpipaaan dengan

membangun instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) Komunal c. Penanganan Limbah Padat dengan incenerator dan limbah Tinja dengan instalasi Pengolah Lumpr Tinja; dan d. Menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah. 2) Pengelolaan Limbah Industri Pengelolalan Limbah industri sebagaimana dimaksud berupa pengmabangan instalasi pemrosesan limbah disetiap lokasi industri (1) Sistem Dan Infrastruktur Sedangkan diagram alur sistem pengelolaan air limbah ada 7 sistem aliran, dimana sistem aliran dari WC jongkok/jamban sederhana kemudian dialirkan atau di tampung ke kolam / tangki septik sederhana (sebagian kecil) kemudian dialirkan ke badan air berupa sungai/selokan. Sehingga dimungkinkan pencemaran oleh limbah itu menyebar kemanamana, termasuk ke dalam kolam yang disitu dipelihara ikan untuk konsumsi masyarakat. Untuk lebih jelasnya diagram alirnya dapat dilihat pada tabel 3.5. dan tabel 3.6


BAB II - 31

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2.9 : Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Input BLACK WATER TINJA

User Interface

Leher Angsa

Penampungan Awal

1. Tangki Septik

Pengaliran

Pengolahan Pembuangan/D Akhir aur Ulang

Mobil Tinja / Sedot WC

IPLT

2. Tangki Septik Komunal Mobil Tinja / Sedot WC

IPLT

3. Non Tangki Septik

Sungai

WC Bersama

Tangki Septik

IPLT

WC Umum

Tangki Septik

IPLT

Cemplung

Tidak Kedap Air

Tanah

Cubluk

Tidak Kedap Air

Tanah

BAB dI Kolam Ikan

Kolam / Empang

Irigasi / Drainase

Sungai

BAB di Drainase

Saluran Air

Irigasi / Drainase

Siungai

Irigasi / Drainase

Sungai

Mobil Tinja / Sedot WC

IPLT

BAB dI Sungai GREY WATER URINE

WC

Tangki Septik

Kamar Mandi

1. Resapan

CUCIAN

2. Saluran Air

Tanah Irigasi /Kolam/Drainase

Sungai

WC / Kamar Mandi Umum 1.Tangki Septik 2. Saluran Air

Badan Air Irigasi /Kolam/Drainase

Sungai

3. Selokan LIMBAH KM MANDI Tempat Cucian Bahan Makanan CUCIAN

Tempat Cucian Bahan Makanan

LIMBAH DAPUR

Tempat Cucian Bahan Makanan

Badan Air

1. Resapan 2. Saluran Air

Tanah Irigasi /Kolam/Drainase Tanah

1. Resapan

Tanah Irigasi /Kolam/Drainase Tanah

1. Resapan

Tanah

2. Saluran Air

Irigasi /Kolam/Drainase

Badan Air Sungai

Tanah

1. Resapan 2. Saluran Air

Badan Air Sungai

3. Halaman

3. Halaman LIMBAH KM MANDI Saluran

Sungai

3. Halaman 2. Saluran Air

Badan Air

Badan Air Irigasi /Kolam/Drainase

3. Halaman

Sungai Tanah

Dari tabel 2.9. DSS diatas, di Kabupaten Wonosobo teridentifikasi masing-masing ada 10 tipe aliran DSS untuk black water dan 18 aliran grey water. Dari berbagai tipe di atas, pada tipe aliran 4 black water patut diperhatikan lebih khusus karena ada praktek PHBS dengan membuang hajat dikebun, karena tidak dimilikinya jamban.Tipe lainnya yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu meski sudah ada Wc jongkok/jamban, tetapi tidak ditampung, dialirkan langsung ke drainase lingkungan baru masuk ke sungai. Selain itu, dari WC jongkok/jamban yang ditampung di kolam ikan. Fenomena itu banyak terjadi di kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi kolam ikan yang besar.


BAB II - 32

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2. 10 : Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestiki per Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Akses Layak (KK) No

Pendu duk (KK)

Kec.

(i)

(ii)

(iii)

Tangki Septik Individua l (iv)

On-Site Tangki Septik Komun al (≤10 KK) (v)

MCK** *

Akses Dasar (KK) Off-Site

(vi)

Tangki Septik Komun al (>10 KK) (vii)

IPAL Komu nal

IPAL Kawa san

IPAL Kota

(viii)

(ix)

(x)

Tangki Septik Individua l Belum Aman **

Cubluk

(xi)

(xii)

BABs(KK )*

(xiii)

1

Wadaslintang

17,728

638

16

0

0

0

0

0

9,308

0

7,766

2

Kepil

18,812

1,442

0

0

0

0

0

0

1,994

0

15,376

3

Sapuran

16,883

2,687

102

0

0

0

0

0

2,964

0

11,130

4

Kaliwiro

14,116

2,811

336

0

0

0

0

0

7,755

0

3,214

5

Leksono

11,617

6,846

413

0

0

0

0

0

1,290

0

3,068

6

Selomerto

13,960

2,948

135

0

0

0

0

0

6,023

0

4,854

7

Kalikajar

17,956

3,379

0

0

0

0

0

0

4,367

0

10,210

8

Kretek

23,938

839

0

0

0

0

0

0

2,855

0

20,244

9

Wonosobo

21,971

11,723

607

65

920

485

0

0

2,882

0

5,289

10

Watumalang

14,878

4,864

1,927

0

0

0

0

0

3,448

0

4,639

11

Mojotengah

16,183

3,972

0

837

0

0

0

0

847

0

10,527

12

Garung

14,108

2,110

1,109

0

0

0

0

0

3,828

0

7,061

13

Kejajar

12,625

1,606

331

0

0

0

0

0

2,225

0

8,463

14

Sukoharjo

8,797

3,178

301

0

0

0

0

0

2,114

0

3,204

15

Kalibawang

8,112

1,711

526

0

0

0

0

0

472

0

5,403

JUMLAH

231,684

50,754

5,803

902

920

485

0

0

52,372

0

120,448

2.50%

0.39%

0.40%

0.21%

0.00%

0.00%

22.60%

0.00%

51.99%

Maka Prosentase Layanan Limbah adalah : 1. % Layanan Sistem Sanitasi 2. % On-site & Off-site 3. % Akse Layak & Akses Dasar

21.91%

24.80%

0.61%

22.60%

25.41%

22.60%

* Yang termasuk BABS: BAB langsung di kebun, kolam, laut, sungai, sawah/ladang, dsb. ** Tidak Aman: tangki septik tidak sesuai kriteria SNI atau tidak mempunyai tangki septik sama sekali ***Cubluk dikategorikan tidak aman bila dibangun di area dengan kepadatan > 50 orang/Ha dan jarak terhadap sumber air bersih yg bukan perpipaan < 10 m. ****MCK Komunal: cakupan layanan 10 – 200 KK baik dengan tangki septik, biofilter dan dapat dilengkapi dengan biodigester. Termasuk didalamnya toilet bergerak (mobile toilet).

Dari Tabel diatas yang diambil dari data Sanitasi STBM Nasional Prgram DAK SLBM dan CSR serta Program Sanimas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Wonosobo tangki septic yang aman terdapt 11,723 KK, Kecamatan Leksono

6,846

menggunakan KK,

Kecamatan

Watumalang 4,864 KK adalah Kecamatan paling banyak warganya menggunakan tangki septic yang aman sedangkan yang terendah ada di Kecamatan Wadaslintang 638 KK, Kecamatan Kertek 839 KK. Sedangkan untuk BABs Kecamatan Kertek terdapat 20,244 KK, Kecamatan Kepil 15,376 KK dan Kecamatan Mojotengah 10,527 menjadi yang paling atas kasus BABsnya, Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwiro 3,214 KK, Kecamatan Leksono 3,068 KK dan Kecamatan Sukoharjo 3,204 KK adalah Kecamtan yang paling rendah kasus BABsnya Tinja atau blackwater adalah sisa metabolisme manusia yang berwujud padat dan dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus. Rata-rata volume tinja manusia Indonesia per orang per hari sebanyak 0,4 kg. Kabupaten Wonosobo dengan jumlah penduduk 896.272 jiwa, PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II - 33

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 maka volume tinja mencapai 358.509 kg/hari, sementara untuk wilayah perkotaan Wonosobo dengan jumlah penduduk sebanyak 91.087 jiwa, maka volume tinja di wilayah kota mencapai 36.434 kg/hari. Untuk wilayah kota, sebagian besar masyarakat telah menggunakan closet leher angsa (jongkok) dan closet duduk, sedangkan sebagian kecil masyarakat masih menggunakan cubluk dan helicopter. Menurut data di stbm.indonesia. org, merupakan situs online data Kepemilikan jamban seluruh kabupaten di Indonesia, dari informasi tersebut dan kolaborasi data di Instrumen Profil sanitasi Kabupaten Wonosobo mempunyai data kepemilikan dan layanan Sanitasi sebagai berikut ; 1. Kepala Keluarga yang tidak punya fasilitas BAB 120,016 KK (51,99%) 2. Kepala Keluarga yg memiliki akses ke jamban yang terhubung ke tangki septik/cubluk yg "tidak layak" 52,077 KK (22.60%) 3. Kepala Keluarga yg memiliki akses ke jamban dan cubluk yg "layak" 50,754 KK (21.91%) 4. Kepala Keluarga yang memiliki akses ke jamban bersama "layak" Tangki Septik Komunal (≤10 KK) 6,640 KK (2,50%) 5. Kepala Keluarga yang terkoneksi ke MCK 115 KK Jiwa (0.39%) 10 Lokasi 6. Kepala Keluarga yang terkoneksi ke Tangki Septik Komunal (>10 KK) 1,597 KK (0,40%) 7. Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal 485 KK (0,21%) 8. Adanya layanan sedot tinja Baik dari pemerintah maupun dari swasta yang tidak terkontrol dalam pembuangannya. Grafik .... Prosentase Sebaran Layanan Sanitasi Dasar, Sanitasi Layak dan BABs per-Kecamatan dI Kabupaten Wonosobo Tahun 2106 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%


Akses Layak (KK) Akses Dasar (KK) BABs(KK)*

BAB II - 34

Data Satuan belum ada

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2.11 ; Tabel Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

No

Jenis

(i) (ii) SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1 Tangki Septik Komunal (≤10 KK) 2. MCK 3. Truk Tinja 4. IPLT : kapasitas SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1 Tangki Septik Komunal (>10 KK) 2. IPAL Komunal 3. IPAL Kawasan

Kondisi

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

Berfungsi

(iii)

(iv)

(v)

Tdk berfungsi (vi)

6,640 4 2 10000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

29 10 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

unit unit unit M3/hari unit unit unit

Keterang an (vii)

IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah

Penggunaan sarana Sanitasi di wilayah Kabupaten Wonosobo sebagian besar menggunakan sistem on site seperti jamban keluarga dan MCK. Sementara ini pengangkutan limbah tinja dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten dalam ha ini di Dinas Pertamanan dan Kebersihan dengan menggunakan mobil

sedot tinja

dan realisasinya pembuangan

menggunakan sarana pengolahan IPLT. Dengan memahami prinsip pengolahan air limbah rumah tangga secara tepat, maka di masa mendatang akan tercipta kondisi Sanitasi lingkungan yang memadai, terkendalinya pencemaran air dan tidak menganggu keseimbangan ekologi terhadap sirkulasi air di dalam tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 1. Membuat pengolahan air limbah rumah tangga dari kegiatan mandi, mencuci (grey water) dengan metode Peresapan (meresapkan kembali air limbah tersebut yang diawali dengan penyaringan) dengan tujuan mengembalikan air ke dalam tanah, tidak lagi menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan air limbah rumah tangga (greywater), sehingga pencemaran yang terjadi di sungai dapat diminimalisir. Hal ini dapat dilakukan pada masing-masing rumah tangga (apabila masih memiliki lahan) ataupun dilakukan secara komunal (pada daerah pemukiman padat penduduk/lahan terbatas). 2. Membuat septic tank yang kedap air sehingga tidak terjadi pencemaran air tanah oleh bakteri jenis Coliform yang terkandung pada tinja. Hal ini juga dapat diaplikasikan pada masing-masing rumah tangga maupun secara komunal. 3. Membangun sarana IPLT sebagai tempat pengolahan tinja akhir dan dapat dikembangkan menjadi pupuk organik. 4. Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa saluran drainase sesuai peruntukannya adalah sebagai saluran limpasan air hujan, bukan sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga (air limbah dan sampah). Menurut dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Wonosobo Pengelolaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:


BAB II - 35

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 1. Pengelolaan air limbah nondomestik berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran yang tersebar di seluruh wilayah daerah; 2. Pengelolaan air limbah domestik berupa pembangunan jamban umum/komunal dan Mandi Cuci Kakus pada kawasan permukiman di seluruh wilayah daerah; dan 3. Pengelolaan limbah industri kecil dan mikro dan pengelolaan limbah hewan ternak pada kawasan permukiman di seluruh wilayah daerah.


BAB II - 36

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Format Peta A3 Peta 2.4 : Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik per Kecamatan


BAB II - 37

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 (2) Kelembagaan dan Peraturan Sanitasi merupakan sektor yang menjadi tanggung jawab dari berbagai dinas dan instansi. Identifikasi dinas dan instansi terkait dalam pengelolaan Sanitasi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola Sanitasi secara menyeluruh. organisasi utama yang terlibat dalam bidang Sanitasi sebagai pemangku kepentingan di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan pemahaman akan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi detail setiap Lembaga Teknis, dan Dinas di Pemerintah Kabupaten/Kota dan kondisi aktual pengelolaan air limbah di kabupaten/kota ini, maka SKPD pengelola air limbah domestik adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo (berdasarkan Perda No 28 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Wonosobo) terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengairan, terdiri dari: 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan; 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan; 3) Seksi Bina Manfaat. d. Bidang Bina Marga, terdiri dari : 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; 3) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan. e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari : 1) Seksi Tata Ruang, Tata Bangunan dan Tata Kota; 2) Seksi Perumahan dan Pemukiman; 3) Seksi Bina Manfaat. f. Bidang Pertambangan dan Energi, Kebersihan dan Pertamanan terdiridari: 1) Seksi Pertambangan dan Energi; 2) Seksi Kebersihan; 3) Seksi Pertamanan dan Pemakaman; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bentuk unit pengelola sub sektor air limbah domestik tersebut adalah seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Cipta Karya. Adapun untuk daftar pemangku kepentingan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel 3.4 Sanitasi merupakan sektor yang menjadi tanggung jawab dari berbagai dinas dan instansi. Identifikasi dinas dan instansi terkait dalam pengelolaan Sanitasi menjadi sangat PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II - 38

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 penting dalam pelaksanaan tata kelola Sanitasi secara menyeluruh. organisasi utama yang terlibat dalam bidang Sanitasi sebagai pemangku kepentingan di Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut. Tabel 2.12. : Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik FUNGSI PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan air limbah skala kab/kota Menyusun rancana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian total Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pembangunan awal air limbah domestik Membangun sarana pembuangan awal air limbah domestik (Tangki Septik) Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik Sumber: survei lapangan dan analisis, 2016

PEMANGKU KEPENTINGAN Pem.Kab. Swasta Masy DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU Tidak Fungsi Belum ada

58 Lokasi

KPPT DPU -

LH/DKK/ DPU LH/DKK/ DPU

Dari tabel 3.4. di atas, dapat terlihat Sub fungsi pengelolaan air limbah domestik yang belum ditangani oleh stakeholder manapun di kabupaten Wonosobo, yaitu terkait dengan fungsi pembinaan dan pengaturan dengan subfungsi Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) dan Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mengakomodasi fungsi tersebut di masa mendatang.


BAB II - 39

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Selain itu, terlihat pula sub fungsi pengelolaan air limbah domestik dimana pihak swasta sudah mulai terlibat untuk mengelola yaitu terkait fungsi pengadaan prasarana dengan subfungsi berupa Menyediakan sarana pembangunan awal air limbah domestik dan Membangun sarana pembuangan awal air limbah domestik (Tangki Septik). Meskipun keterlibatan swasta ini masih terbatas dari 1 pihak saja yaitu dari CSR PT. Tirta Investama (aqua danone) dan hanya di satu lokasi di Kelurahan Kejiwan, namun diharapkan dapat menjadi pilot project dimasa mendatang yang dapat mendatangkan sektor swasta yang lain untuk ikut terlibat. Adanya keterlibatan swasta tentunya cukup membantu Pemerintah yang notabene memiliki keterbatasan anggaran. Dengan demikian, pada masa mendatang perlu digalakkan adanya pola kemitraan Pemerintah dan swasta yang djuga didukung masyarakat untuk penanganan sanitasi. Disamping itu diperlukan perangkat kebijakan dalam pengelolaan sanitasi, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan oleh SKPD atau pemangku kepentingan, dalam kaitannya dengan hal tersebut di Kabupaten Wonosobo masih dirasa kurang dalam hal kebijakan yang terkait dengan sanitasi utamanya air limbah, oleh karena itu kedepan masih diperlukan kebijakan yang mengatur tentang air limbah dengan secara terinci dan jelas. Kerangka kebijakan/peraturan terkait sanitasi air limbah di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah Tabel 2.13: Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Wonosobo Ketersediaan Peraturan

Ada (sebutkan)

Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di di Kabupaten ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah Kewajiban dan sanksi bagi industi rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik

Ada (RPJMD)

Retribusi penyedotan air limbah domestik

Ketera ngan

V

Tidak Ada

Tidak Ada Ada (Perda Bang. Gedung)

V

Ada (Perda Lingkunga)

V

Tidak Ada Ada (SK Bupat Wonosobo)

Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi Ada kegiatan pemukiman, usaha rumah (IMB) tangga, dan perkantoran Sumber: survei lapangan dan analisis, 2016 PROFIL SANITASI SAAT INI

Tidak ada

PEMANGKU KEPENTINGAN Belum Tidak Efektif Efektif Efektif Dilaksan Dilaksan Dilaksan akan akan akan

V

V

BAB II - 40

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Berdasarkan tabel 3.5. di atas, ditemukan hanya ada 2 (dua) isian tabel yang menyatakan bahwa Peraturan terkait air limbah domestik yang sudah ada, dan dilaksanakan secara efektif. Sebagian besar peraturan terkait limbah domestik yang sudah ada, namun belum berlaku atau tidak berlaku secara efektif. Contohnya, Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah, Kewajiban dan sanksi bagi industi rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha. Hal tersebut sudah di atur, namun belum menyentuh pada aspek penegakan peraturan ini. Semuanya masih dibiarkan. Tentunya ini juga menjadi tantangan Pemerintah dengan dukungan swasta dan masyarakat dalam upaya penegakan peraturan dan pencapaian target peraturan yang ada. Dinas yang terkait dalam penanganan air limbah domestik di Kabupaten Wonosobo adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). Guna mendukung target pencapaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Wonosobo telah diatur dalam: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

3.

Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air minum dan Sanitasi;

4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPLAP);

5.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah;

6.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total berbasis Masyarakat;

7.

Keputusan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

648-82/Kep/Bangda/2015

tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang

Penetapan

Kabupaten/Kota

Sebagai

Pelaksana

Program

Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015; 8.

Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah;

9.

Peraturan terkait air limbah domestik yang belum ada di kabupaten ini:  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik  Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septic.


BAB II - 41

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Hal itu dapat dijadikan bahan evaluasi, bahwa selama ini peraturan yang dibuat selain Perda tata ruang, hanya memuat ketentuan sanksi bagi pelanggar dari unsur masyarakat, belum melibatkan unsur pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk dikenai sanksi pula jika tidak memenuhi kewajibannya. Berbeda halnya dengan Peraturan terkait tata ruang yang sudah mengamanatkan adanya ketentuan sanksi yang dapat menjerat dua sisi baik itu pelanggar tata ruang dari unsur masyarakat/swasta maupun dari pejabat pemerintah yang memberikan izin yang tidak sesuai dengan tata ruang. Kedepannya, jika model peraturan yang ada mengakomodasi hal tersebut, tentunya dapat meningkatkan supremasi hukum peraturan yang ada. B.

PERSAMPAHAN Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian

pencemaran

lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung. Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo, harus mendapat perhatian khusus. Jumlah sampah yang terangkut di empat tahunn terakhir cenderung mengalami peningkatan dari 842.860 pada tahun 2011 meningkat menjadi 846.741 pada tahun 2014, dengan jumlah sampah yang terangkut hanya 8% pada tahun 2011 dan meningkat 9% sampah pada tahun 2014, yang berarti 91% sampah yang belum terangkut, bisa jadi 91% sampah yang tidak terangkut ini dikelola oleh masyarakat sendiri atau dibuang ke sungai, lahan kosong atau di pinggir jalan, perilaku ini yang harus segera diubah.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di

Kabupaten Wonosobo selama periode 2011-2014 relatif stagnan di angka sekitar 0,15-0,17 TPS/satuan penduduk. Ini menunjukkan bahwa daya tampung TPS (m3) mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Namun peningkatan TPS masih sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk yang ada, yang berarti hanya 17% penduduk di Wonosobo yang membuang sampahnya di TPS. Adapula sebagian masyarakat dan institusi yang telah menerapkan prinsip 3 R dalam pengelolaan sampah, diantaranya pembuatan pupuk organik hasil pemilahan sampah yang dilakukan di Kelurahan Kejiwan, Kampung Stasiun Kel. Wonosobo Barat, dan SMKN 1 Wonosobo. Kegiatan pemilahan sampah juga dilakukan penduduk di Perumahan Tawangsari dan Asli Permai. Sumber-sumber sampah di Kota : 1. Sampah Permukiman, Sampah ini berasal dari rumah tangga perkampungan maupun permukiman jalan protokol. Sampah ini berasal dari aktivitas dapur, sampah pohon di halaman maupun kegiatan rumah tangga lain. 2. Sampah Tempat-tempat umum, Merupakan sampah dari kegiatan pasar, baik sisa bahan pembungkus maupun sisa bahan-bahan yang diperjual belikan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kebanyakan merupakan sisa sayur-mayur dan buah-buahan. Juga ada sampah yang PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II - 42

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 berasal dari pertokoan atau daerah perdagangan dan daerah pertokoan lain. Sampah dari kawasan ini biasanya berupa sampah kertas plastik pembungkus atau sisa bahan yang dijual. Pada umumnya bersifat tidak mudah membusuk, atau membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian ada juga sampah yang berasal dari terminal dan semua kegiatan hotel atau penginapan. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah kertas, makanan. sampah dapur dan lain-lain. 3. Sampah Perkantoran dan Sekolah, Merupakan sampah yang berasal dari aktifitas kantor dan sekolah. 4. Sampah Rumah Sakit, Merupakan sampah yang berasal dari aktifitas rumah sakit baik ternasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium. Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah jenis non B3. 5. Sampah Industri, Sampah jenis ini berasal dari sisa-sisa aktifitas pemrosesan di industri. Sampah dari kawasan ini yang dihasilkan dan dibuang ke TPA adalah sampah jenis non B3. 6. Sampah Jalan, Merupakan sampah yang berasal dari pejalan kaki, pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain. Sesuai dengan amanat didalam dokumen RTRW Kabupaten Wonosobo, Prasarna pengelolaan sampah meliputi : a. Sistem Pengelolaan samapah dengan prinsip mengurangi (re-duce), menggunakan kembali (re-use) dan mendaur ulang (re-cycle) meliputi : 1) Rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 2) Rencana lokasi tempat penampungan semetara (TPS) 3) Rencana pengelolaan sampah rumah tangga b. Rencana Peningkatan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Berupa optimalisaai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wonorejo dengan pengelolalaan sistem sanitary Landfill yangbbrada di Kecamatan Selomerto. c. Rencana lokasi tempat penampungan semetara (TPS) akan diatur dalam rencana rinci tata ruang d. Mengurangi timbulan sampah dilokasi-lokasi TPS melalui pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS) e. Mengebangkan pemilahan awal sampah pada masing-masing PPL; dan f. Rencana pengelolalan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud dengan peningkatan partisipasi setiap rumah tangga (1) Sistem dan infrastruktur Berdasarkan pemahaman akan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi detail setiap Lembaga Teknis, dan Dinas di Pemerintah Kabupaten dan kondisi aktual pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo,maka unit SKPD pengelola sampah adalah DPU Kabupaten Wonosobo Bidang Pertambangan dan Energi, Kebersihan dan Pertamanan Seksi Kebersihan. Jadi, unit pengelola sampahnya adalah berbentuk Seksi. PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II - 43

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2. 16 : Diagram sistem Sanitasi( DSS) yang berlaku termasuk informasi mengenai lokasi infrastruktur pengelolaan persampahan (TPA, transfer station dll). Input

Sampah Tangga

User Interface

Rumah

Tong sampah Tong sampah

Penampungan Awal

TPS

TPS Tong sampah Tong sampah Tong sampah Tong sampah Kebun

Pengaliran

Gerobak + Truk Sampah

TPA

Truk Sampah

TPA

Truk Sampah

TPA

Gerobak sampah

TPA (Bakar ,Timbun ) TPA (Bakar ,Timbun )

Gerobak sampah

Tong sampah Tong sampah Tong sampah

Pembuangan /Daur Ulang

TPA (Komposting) TPA (Komposting) TPA (Komposting)

TPS


TPA

TPS


TPA

Truk Sampah

TPA

Truk Sampah

TPA

TPS Tong sampah

TPA (Bakar ,Timbun )

Kode /Nama Aliran

Aliran 1 Aliran 2 Aliran 3 Aliran 4 Aliran 5

Sungai

Aliran 6

Sungai

Aliran 7

Kebun

Aliran 8

Kebun/halaman (Bakar , Timbun)

Tong sampah Sampah Fasilitas Perkotaan non domestik (Pasar,Terminal) Sampah Rumah Tangga

Pengolahan Akhir

Aliran 9 TPA (Komposting) TPA (Komposting) TPA (Komposting) TPA (Komposting)

Aliran 10 Aliran 1 Aliran 2 Aliran 3 Aliran 4

Sub fungsi pengelolaan sampah mana yang belum ditangani oleh stakeholder manapun di kabupaten yaitu Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Selama ini meski sudah ada peraturan tentang pelanggaran sampah, namun tidak ada upaya penegakan hukum. Sub fungsi pengelolaan sampah mana yang sudah dikelola masyarakat secara mandiri, yaitu: a. Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) b. Melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Hanya saja kendalanya, khususnya dalam hal pemilahan sampah yang sudah dilakukan masyarakat terkesan sia-sia, karena begitu diangkut ke dalam armada sampah akhirnya menjadi satu bagian. Hal ini karena belum adanya armada yang dapat memisahkan sampah organik dan anorganik. Sub fungsi pengelolaan sampah mana yang pihak swasta sudah mulai terlibat untuk mengelola a. Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah b. Menyediakan sarana komposting c. Mengangkut sampah dari TPS ke TPA PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II - 44

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Keterlibatan

swasta

ini

merupakan

bentuk

tanggung

jawab

perusahaan

terhadap

masyarakat/corporate social responsibility (CSR). Dalam hal subfungsi mengangkut sampah dari TPS ke TPA, bantuan swasta berupa armada truk pengangkutan sampah yang berlabel perusahaan. Tabel 2.17 : Timbulan Sampah per-Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

Nama Kecamatan

Wadaslintang Kepil Sapuran Kaliwiro Leksono Selomerto Kalikajar Kretek Wonosobo Watumalang Mojotengah Garung Kejajar Sukoharjo Kalibawang

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Timbulan Sampah Sampah Sampah Terangkut Ke Terproses 3R TPA (%) (m3/hari) (%) (m3/hari)

Sampah di Kelola Mandiri di Sumber (%) (m3/hari)

52,755 57,662 56,238 45,135 40,865 46,838 58,986 79,520 87,330 49,844 60,800 49,609 42,736 32,776 22,853

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2,842 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 45,480 0 0 0 0 0 0

Total

Sampah Tidak Terproses (%)

(m3/hari)

100 100 100 100 100 100 100 100 15 100 100 100 100 100 100

8,522

(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(m3/hari)

56,844

783,947

Tabel 2.19 : Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Kondisi No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

Jumlah

Kapasitas

Ritasi/hari

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

1

Pengumpulan Setempat . Gerobak sampah . Motor sampah . Pick up sampah

unit Unit unit

35 0 2

0 0 0

32 21 1 0

2

3

4

Tempat Penampungan Sementara (TPS) . Bak biasa unit . Kontainer unit . Transfer Depo unit . SPA unit (Stasiun Peralihan Antara) Pengangkutan . Dump Truck unit . Arm Roll Truck unit . Compactor Truck unit Pengolahan Sampah . TPS 3R


unit

Rusak Berat (ix)

Keterangan*

(vii)

Rusak ringan (viiii)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

35 0 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

32 21 0 0

7 3 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0

7 3 0

0

0

0

0

0

0

0

Baik

(x)

BAB II - 45


5

6

7

. ITF . Bank Sampah . Incinerator

unit unit unit

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

TPA Wonorejo : Lahan urug saniter Lahan urug terkendali Penimbunan terbuka . Luas total lahan . Luas sel Landfill . Daya tampung TPA

Ha Ha Ha Ha Ha (m3/h)

0 1 1 1.7 1.2 2,995

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Alat Berat . Bulldozer . Excavator / backhoe . Truk tanah

unit unit unit

1 0

IPL Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): - Efluen di Inlet - Efluen di Outlet

mg/l

Hasil pemeriksaan Lab tulis di bawah ini : ……………………… …………………….. ……………………… ………………………

Keterangan : IPL: Instalasi Pengolahan Lindi *Beri keterangan mengenai umur dan lembaga pengelola

Kemudian di tahun 2016 ini jajaran struktur di seksi Persampahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DPUPR Kabupaten Wonosobo didukung dengan tenaga yang mendududki jabatan sebagai berikut: -

1 Kepala Seksi,

-

1 Pengawas Angkutan Sampah & Penyapu,

-

1 Pengawas Penyapu & Operator Excavator ,

-

3 Pengawas Penyapu jalan Status PNS,

-

1 Pengawas Petugas penyapu status PHL,

-

8 Driver Angkutan Sampah Status PNS,

-

20 Driver angkutan Sampah Status PHL,

-

14 Petugas angkutan sampah Status PNS,

-

12 Penyapu jalan status PNS 54 Status PHL,

-

3 Petugas TPA Pencatat Volume sampah masuk TPA PNS 4 PHL,

-

1 Operator Sedot Tinja status PNS,

-

4 Petugas Olor-Olor PHL,

-

6 Petugas Penarik RKK PHL, dan

-

dibantu ada 20 Orang tenaga outsouurching. Sistem pengelolaan sampah yang sudah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum selama ini di

antaranya terwujud dalam kegiatan berikut:


BAB II - 46

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 1. Mengangkut sampah rumahtangga/perumahan, RT/RW dari TPS yang telah terkumpul, yang telah diangkut petugas sampah dari desa dan kelurahan setempat. 2. Mengangkut sampah dari pasar yang telah dikumpulkan oleh petugas pasar 3. Mengangkut sampah dari ruas jalan dan guguran daun yang dikumpulkan oleh penyapu jalan 4. Mengangkut sampah dari saluran yang dikumpulkan oleh petugas “olor-olor” 5. Mengangkut sampah kotoran kuda yang tercecer di jalan yang dikumpulkan oleh penyapu jalan. 6. Sistem pengolahan yang digunakan masih manual, yaitu dengan sistem open dumping (diratakan dengan alat berat). Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan dengan menggunakan armada sampah oleh Bidang Kebersihan DPU. Selain itu, pengangkutan sampah ke TPS juga dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, yaitu dengan melalui paguyuban persampahan yang ada di RT/RW masing-masing, yaitu sampah lingkungan dan rumah tangga dibawa ke TPS yang terdekat. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas adalah untuk sampah rumah tangga dan niaga. Sedangkan pengelolaan sampah industri dilakukan oleh masing-masing industri yang bersangkutan. 7. Cakupan pelayanan masih terbatas di wilayah perkotaan Wonosobo dan beberapa lokasi di luar kota yang diambil secara insidental. Tabel 2.14 Timbulan sampah rata-rata per hari (m3) Banyaknya produksi sampah TPA wonorejo kabupaten wonosobo tahun 2008 - 2016 NO

BULAN

2008 5,080 5,050 5,080 5,075

2009 5,090 5,090 5,120 6,140

2010 5,450 5,500 5,517 6,075

PRODUKSI SAMPAH ( M3 ) 2011 2012 2013 6,156 5,228 5,693 4,985 5,160 5,204 4,654 5,491 5,734 5,838 5,220 5,512

2014 5,758 3,813 4,573 4,559

2015 4,747 4,431 4,834 4,601

1 2 3 4

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL

5

MEI

5,075

6,145

6,054

6,052

5,228

5,719

4,313

4,739

6 7

JUNI JULI

5,075 5,090

6,065 6,060

6,065 6,070

5,729 6,040

5,091 5,331

5,526 5,726

4,121 4,518

4,422 4,747

8

AGUSTUS

5,120

6,076

6,095

6,036

5,146

5,552

4,424

4,675

9

SEPTEMBER

5,120

6,055

6,125

5,855

5,422

5,560

4,343

4,846

10

OKTOBER

5,140

6,078

6,083

5,989

5,686

5,737

4,613

4,928

11

NOPEMBER

5,130

6,071

6,071

4,968

5,461

5,574

4,495

4,925

12

DESEMBER JUMLAH

5,135 61,170

6,070 70,060

6,070 71,175

5,166 67,468

5,700 64,164

5,760 67,297

4,834 54,364

4,949 56,844

2016 4,990 4,742 4,912 4,664

19,308

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonosobo


BAB II - 47

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Peta 2.5: Peta cakupan akses dan sistem layanan persampahan per kecamatan di Kabupaten Wonosobo Format Peta A3


BAB II - 48

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 (2)

Kelembagaan dan Peraturan Secara umum pengelolaan persampahan di Kabupaten Wonosobo ditangani oleh bidang Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo. Pelayanan persampahan yang dilakukan tidak meliputi seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo, tetapi hanya meliputi wilayah pelayanan Kota Wonosobo, Sedangkan wilayah yang belum mendapatkan pelayanan persampahan dari Dinas PU umumnya dikelola oleh masyarakat secara langsung yaitu dengan cara membuang sampah pada halaman/tanah kosong disekitar rumah tinggal untuk kemudian dibakar dan ditimbun. Jumlah timbulan sampah untuk wilayah perkotaan hingga tahun 2009 mencapai 188 m3/hari baru dapat diangkut sebesar 150 m3/hari. Pelayanan persampahan di Kabupaten Wonosobo dilayani oleh 1 TPA, yaitu TPA Wonorejo di Kecamatan Selomerto. Berdasarkan pemahaman akan Peraturan Bupati Wonosobo tentang tugas pokok dan fungsi detail setiap Lembaga Teknis, dan Dinas di Pemerintah Kabupaten dan kondisi aktual pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo,maka unit SKPD pengelola sampah adalah DPU Kabupaten Wonosobo Bidang Kebersihan dan Pertamanan Seksi Kebersihan. Jadi, unit pengelola sampahnya adalah berbentuk Seksi. Tabel 2. 20. : Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan

FUNGSI PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan sampah skala Kabupaten Menyusun rancana program persampahan dalam rangka pencapaian total Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Membangun sarana TPA Menyediakan sarana komposting PENGELOLAAN (dalam wilayah RIK) Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS Mengelola sampah di TPS Mengangkut sampah dari TPS ke TPA Mengelola TPA Melakukan pemilahan sampah* Melakukan penarikan retrubusi sampah Melakukan izin usaha pengelolaan sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten PROFIL SANITASI SAAT INI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Kabupaten

Masyarakat

DPU / BLH DPU / BLH DPU / BLH DPU / BLH DPU

Masyarakat

DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU KPPT

DPU Masyarakat

DPU DPU / BLH

Bappeda BAB II - 49

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan Sumber : Data Dinas DPUdan BLH Kabupaten Wonosobo

Bappeda Bappeda

Dari tabel 3.17 di atas, peta peraturan persampahan di atas, tampaknya di Kabupaten Wonosobo sudah memenuhi ketersediaan peraturan persampahan. Meksipun sudah ada, namun pelaksanaannya ada yang belum efektif. Peraturan terkait persampahan yang sudah ada, namun belum berlaku atau tidak berlaku secara efektif, diantaranya: a. Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintahan Kabupaten dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah b. Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan bahan usaha dalam pengelolaan sampah Peraturan terkait persampahan yang sudah ada, dan dilaksanakan secara efektif. a. Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS b. Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyadiakan tempat sampah dan membuang ke TPS c. Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA d. Retribusi sampah atau kebersihan Tabel 2. 21. : Peta Peraturan Persampahan Kabupaten Wonosobo Ketersediaan Peraturan Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintahan Kabupaten dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan bahan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyadiakan tempat sampah dan membuang ke TPS Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Kerjasama pemerintah Kabupaten dengan PROFIL SANITASI SAAT INI

Ada (sebutkan) Ada

Tidak ada

Pelaksanaan Belum Efektif Efektif Dilaksa Dilaksa nakan nakan

Keteran gan

√

Ada

√

Ada

√

Ada

√

Ada

√

Ada

√

Ada

Tidak Efektif Dilaksan akan

√ BAB II - 50

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi sampah atau kebersihan Ada Sumber : Data Dinas DPU dan BLH Kabupaten Wonosobo

√

Terkait dengan sarana dan prasarana persampahan di wilayah Kabupaten Wonosobo, untuk penampungan awal dari user interface, selain terdapat TPS juga tersedia kontainer. Untuk bangunan TPS, ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup. Lama waktu sampah berada di TPS (holding time) < 6 jam. Untuk pengolahan akhir di TPA, berdasarkan data operasional persampahan tahun 2010, volume sampah yang dapat terangkut ke TPA sekitar 5.850 m3. Kemudian 60% sampah terangkut diolah komposting yang menghasilkan pupuk organik, 20% didaur ulang, dan 10% untuk pemanfaatan lain. Selama ini, operasionalisasi di TPA masih dalam tahap peningkatan dari controlled landfill menuju sanitary landfill. Meskipun untuk prasarana sanitary landfill sudah ada, namun masih banyak keterbatasan sarana seperti operasionalisasi kolam lindi, incinerator dan pengadaan tanah urugannya. Untuk yang di luar pelayanan armada sampah, sampah dari rumah tangga banyak yang dibuang langsung ke sungai ataupun kebun untuk dibakar/ditimbun. Hal itu tentu saja menimbulkan masalah tersendiri bagi lingkungan, khususnya bagi kabupaten tetangga yang berada di hilir daerah aliran sungai (mengingat Wonosobo berada di hulu DAS) 1.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah;

2.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-82/Kep/Bangda/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015

3.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/ 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)

4.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis MAsyarakat

5.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah;

6.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan;

7.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.


BAB II - 51

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 8.

Perda Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah,

9.

Perda nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

10.

Kemudian sebagai penguat Undang-Undang untuk mengoptimalkan Operasioanl TPA Wonorejo dikeuarkan Keputusan kepala dinas cipta karya, tata ruang dan kebersihan kabupaten wonosobo nomor : 658.1 / 2705 /2015 Tentang susunan pelaksana kegiatan tempat pemrosesan akhir (TPA) wonorejo Keputusan kepala dinas cipta karya, tata ruang dan kebersihan Kabupaten wonosobo

C.

DRAINASE PERKOTAAN Subsektor Sanitasi selanjutanya yaitu drainase lingkungan. Pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya yang menimbulkan tekanan terhadap ruang/lahan yang selanjutnya menjadikan kawasan terbangun. Hal itu menjadikan koefisienn aliran (run of) bertambah besar, air hujan maupun buangan tidak lagi mudah diserap ke dalam tanah, padahal kapasitas saluran drainase eksisting sudah tidak memadai, ditambah dngan pola masyarakat yang membuang sampah ke saluram ini menyebabkan hambatan aliran dan daya tampung menjadi berkurang. Kondisi riil drainase lingkungan di Kabupaten Wonosobo lainnya ditandai dengan permasalahan seperti tidakmemadainya daya tampung saluran sehingga air buangan meluber ke kanan kiri saluran yang mengakibatkan genangan. Saluran drainase yang berada di dalam rumah warga menyulitkan pemeliharaan. Adanya pengendapan material di saluran juga menyebabkan permasalahan meluapnya air saluran di musim hujan. Bercampurnya saluran drainase lingkungan dengan air buangan limbah rumah tangga dan industri pemotongan ayam yang menimbulkan bau tidak sedap. Bercampurnya saluran drainase perkotaan/lingkungan dengan saluran irigasi yang tentunya dapat mengganggu kesuburan tanaman di daerah irigasi. Pengelolaan drainase lingkungan masih terbatas oleh pihak pemerintah saja. Upaya partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Demikian halnya, untuk partisipasi swasta pun belum ada untuk subsektor drainase lingkungan ini. Kabupaten Wonosobo belum memiliki Master Plan Sistem Drainase. Seperti yang tertuang dalam Dokumen RTRW Kabupaten Wonosobo, bahwa prasarana jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud dalam dokumen tersebut terdiri atas; a. Peningkatan saluran drainase kawasan perkotaan kabupaten pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan kawasan pasar tradisional; b. Pengembangan saluran drainase pada kawasan-kawasan terbangun; dan c. Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten.

Tabel 2. 23. : Lokasi Genangan di Kabupaten Wonosobo No

Lokasi Genangan


Wilayah Genangan Ketinggia Luas n (Ha) (M)

Lama

Frekuensi

(jam/har

(kali/tahu

Penyebab** *

Infrastruktur* Keteranga Jenis n** BAB II - 52

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Kel. Kandanggampang Kel. Wonosobo Kulon Kel. Bancar Kel. Penaruban Kel Kalikabong Kel Wonosobo Lor Desa Lamongan Desa Tejasari Desa Kalikajar Desa Bojong

1,2 0,2 0,2 3 1 0,2 0,5 0,5 0,2 5

0,2 0,5 0,5 1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 1

i) 10 24 12 48 12 12 24 24 24 24

n) 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

1) Sistem dan Infrastruktur Sistem drainase di wilayah Kabupaten Wonosobo sebagian besar berupa saluran terbuka, meski ada sebagian pula yang menggunakan saluran tertutup. Hirarki saluran yang ada yaitu saluran lingkungan yang berukuran 40-60 cm kemudian ditampung/dialirkan ke saluran sekunder yang berukuran 80-100 cm dan dibuang langsung ke saluran primer (sungai). Sungai utama yang ada di Kabupaten Wonosobo berada pada 5 (lima) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Wawar Medono, DAS Jali Cokroyasan, dan DAS Luk Ulo. Saluran drainase yang dikelola pemerintah lebih banyak mencakup lingkungan permukiman di perkotaan saja. Hal ini juga yang menjadikan tantangan ke depan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memperluas layanan. Selama ini, untuk yang diluar wilayah perkotaan, saluran drainasenya banyak yang menjadi satu dengan salura irigasi, ataupun selokan alami yang kemudian teralirkan ke sungai besar. Padatnya permukiman dan semakin banyaknya lahan yang tertutup bangunan maka menyebabkan koefisien aliran dan aliran permukaan (runoff) semakin besar. Ha itu perlu diwaspadai untuk mengatasi banyaknya genangan yang terjadi.. Tabel 2. 24. : Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase lingkungan Di Kabupaten Wonosobo Input Grey Water

User Interface

Penampungan Awal

Pembuangan Kamar Mandi, Tempat Cuci Piring Pembuangan Kamar Mandi, Tempat Cuci Piring Pembuangan Kamar Mandi, Tempat Cuci Piring Pembuangan Kamar Mandi, Tempat Cuci Piring Pembuangan Kamar Mandi, Tempat Cuci

Kolam Ikan


Sumur resapan

Drainase Lingkungan

Sungai

Kode/Nam a Aliran Aliran 1

Drainase Lingkungan

Sungai

Aliran 2

Drainase Perkotaan/Salura n Irigasi

Sungai

Aliran 3

DrainasePerkotaa n / Saluran Irigasi

Waduk/Telag a

Aliran 4

Drainase Lingkungan

Sungai

Aliran 5

Pengaliran

Pengolaha n Akhir

Pembuangan /Daur Ulang

BAB II - 53

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Air hujan

Piring Atap genting

Air hujan

Jalanan

Air hujan

Atap genting

Air hujan

Jalanan

Sumur resapan Sumur resapan

DrainasePerkotaa n / Saluran Irigasi DrainasePerkotaa n / Saluran Irigasi DrainasePerkotaa n / Saluran Irigasi DrainasePerkotaa n / Saluran Irigasi

Sungai

Aliran 6

Sungai

Aliran 7

Waduk/telaga

Aliran 8

Waduk/telaga

Aliran 9

Berdasarkan tabel 3.31 di atas, kondisi eksisting pengelolaan drainase di Kabupaten Wonosobo dapat dibedakan menjadi 9 (sembilan)) tipe aliran, dengan dua input yaitu dari grey water dan air hujan. Tipe aliran yang menjadi masalah adalah semuanya karena tidak melalui pengolahan akhir. Tipe aliran 5,6,8 perlu mendapat apresiasi dan hendaknya diperbanyak di wilayah ini karena adanya sumur resapan sebagai penampungan awal yang dapat menyaring bahan-bahan cairan sehingga aman dibuang ke sungai. Data belum ada Tabel 2. 25. : Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kabupaten Wonosobo No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

(i)

(ii)

(iii)

1

2 .

Saluran S. Primer A Saluran Sekunder A1 Saluran Sekunder A2 Bangunan Pelengkap Rumah Pompa Pintu Air Kolam retensi Trash rack/ saringan sampah S. Primer B Saluran Sekunder B1 Bangunan Pelengkap Rumah Pompa Pintu Air Kolam retensi Trash rack/ saringan sampah

Bentuk Penampang Saluran*

Dimensi B**

Kondisi

H** *

Berfungsi

Tdk berfungsi

(iv)

(v)

(vi)

Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun) (vii)

m m m

unit unit unit m m unit unit unit unit

*) Infrastruktur dapat terdiri dari saluran drainase (primer dan sekunder) ataupun bangunan pelengkap. Infrastruktur yang terdapat di dalam kawasan genangan. **) Dapat berupa informasi terkait panjang saluran, kapasitas pompa, luas kolam retensi dll yang terdapat di dalam kawasan genangan ***) Merupakan indikasi penyebab dari timbulnya genangan. Indikasi penyebab dapat berasal dari dalam kawasan atau dapat berasal dari luar kawasan namun masih dalam satu sistem drainase.

Sistem drainase di wilayah Kabupaten Wonosobo sebagian besar berupa saluran terbuka, meski ada sebagian pula yang menggunakan saluran tertutup. Hirarki saluran yang ada yaitu saluran lingkungan yang berukuran 40-60 cm kemudian ditampung/dialirkan ke saluran sekunder yang berukuran 80-100 cm dan dibuang langsung ke saluran primer (sungai). Sungai utama yang ada di Kabupaten Wonosobo berada pada 5 (lima) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Wawar Medono, DAS Jali Cokroyasan, dan DAS Luk Ulo. Saluran drainase yang dikelola pemerintah lebih banyak mencakup lingkungan permukiman di perkotaan saja. Hal ini juga yang PROFIL SANITASI SAAT INI

BAB II - 54

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 menjadikan tantangan ke depan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memperluas layanan. Selama ini, untuk yang diluar wilayah perkotaan, saluran drainasenya banyak yang menjadi satu dengan salura irigasi, ataupun selokan alami yang kemudian teralirkan ke sungai besar. Padatnya permukiman dan semakin banyaknya lahan yang tertutup bangunan maka menyebabkan koefisien aliran dan aliran permukaan (runoff) semakin besar. Ha itu perlu diwaspadai untuk mengatasi banyaknya genangan yang terjadi.


BAB II - 55


Format Peta A3 Peta 2.6 : Peta jaringan drainase Kota Wonosobo


BAB II - 56

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 2)

Kelembagaan dan Peraturan Berdasarkan pemahaman akan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi detail setiap Lembaga Teknis, dan Dinas di Pemerintah Kabupaten dan kondisi aktual pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Wonosobo,maka unit SKPD pengelola drainase adalah DPU Kabupaten Wonosobo Bidang Cipta Karya Seksi Perumahan dan Permukiman. Jadi, unit pengelola sampahnya adalah berbentuk Seksi. Subsektor drainase juga harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga didukung oleh swasta dan masyarakat. Ketiga pihak inilah yang berperan menjadi pemangku kepentingan pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan. Fungsi-fungsi dalam pengelolaan drainase lingkungan dicoba untuk dipetakan menurut pemangku kepentingan, hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.29. .Subsektor drainase juga harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga didukung oleh swasta dan masyarakat. Ketiga pihak inilah yang berperan menjadi pemangku kepentingan pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan. Fungsi-fungsi dalam pengelolaan drainase lingkungan dicoba untuk dipetakan menurut pemangku kepentingan, hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.29. Tabel 2. 26. : Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan FUNGSI

PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota Menyusun rancana program drainase lingkungan dlm rangka pencapaian total Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN Membersihkan saluran drainase lingkungan Memperbaiki saluran drainase lingkungan dengan yang rusak Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN Menyediakan advise planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun Memastikan intregasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan dranase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan PROFIL SANITASI SAAT INI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swast Masyaraka Kabupaten a t Bappeda Bappeda Bappeda DPU DPU DPU DPU Tim Perijinan

??? ??? ??? ???

BAB II - 57

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Berdasarkan tabel 3.29 di atas, fungsi perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Meskipun demikian, dalam hal perencanaan seperti menyusun target pengelolaan drainase lingkungan belum menggunakan perhitungan teknis yang baik yang memperhatikan berbagai aspek. Dari berbagai fungsi di atas, belum ada satu pun yang melibatkan peran swasta dan masyarakat terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan. Semuanya masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketersediaan Peraturan

Ada (sebutkan)

Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintahan Kabupaten dalam menyediakan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan

ada

Tidak ada

Pelaksanaan Efektif Dilaksa nakan

Belum Efektif Dilaksa nakan

Tidak Efektif Dilaks anaka n

Ketera ngan

√ Tidak ada Tidak ada

Ada ( IMB )

√

Tidak ada

Sumber : Data Dinas DPUdan BLH Kabupaten Wonosobo Dari tabel 3.30, terkait peta peraturan drainase lingkungan di atas, hal yang perlu mendapat perhatian adalah adanya peraturan target capaian peayanan pengelolaan drainase di beberapa dokumen perencanaan memang telah ada, namun dalam pelaksanaannya belum efektif. Adapun peraturan yang belum ada adalah kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan drainase lingkungan, serta kewajiban dan sanksi bagi emerintah kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.


BAB II - 58


2.4. AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN MENDESAK SANITASI A.

AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK Limbah cair rumah tangga dibagi menjadi dua yaitu air sisa kegiatan rumah tangga yang disebut dengan greywater dan tinja yang merupakan sisa metabolisme manusia yang sering disebut blackwater. Untuk greywater berdasarkan perhitungan jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2014 sejumlah 896.272 jiwa, dikalikan dengan asumsi penggunaan air per hari setiap orangnya, yaitu apabila rata-rata penggunaan air per orang per hari mencapai ± 144 liter (untuk mandi, cuci, minum, dsb), sebanyak 80% air tersebut akan menjadi air limbah (dibuang ke lingkungan setelah pemakaian) dikalikan jumlah penduduk sebanyak 896.272 jiwa, maka volume air limbah rumah tangga di Kabupaten Wonosobo mencapai 103.250.534 liter /hari. Untuk wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk kurang lebih 91.087 jiwa, maka jumlah greywaternya bisa mencapai 10.493.222 liter/hari. Dari sejumlah itu, sebagian besar dibuang langsung (tanpa proses pengolahan terlebih dahulu) ke badan air di sekitar rumah seperti drainase dan sungai. Hal ini oleh masyarakat dipandang efektif daripada mengolah air limbah tersebut melalui metode resapan (air limbah diresapkan kembali ke dalam tanah). Kondisi ini menyebabkan kondisi perairan seperti drainase dan sungai menjadi bau dan tercemar. Permasalahan air limbah rumah tangga di Kabupaten Wonosobo sebagai berikut: 1.

Perilaku atau kebiasaan masyarakat membuang air limbah yang tidak memenuhi syarat.

2.

Terbatasnya sarana infrastuktur Sanitasi yang memiliki peran dalam penanganan saluran air limbah.

3.

Kemampuan pendanaan menyebabkan keterbatasan pelayanan Sanitasi.

4.

Pelayanan air limbah Kabupaten Wonosobo secara umum sudah menggunakan prasarana dan sarana Sanitasi sistem on-site yang meliputi pengumpulan dan pengolahan.

5.

Terkait dengan Limbah Industri di Kabupaten Wonosobo sudah diantisipasi dengan pembuatan sistem drainase, pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan penghijauan tanaman resapan air. Seluruh Industri terutama perusahaan rambut yang banayak (sekitar 25 peruhaann) di Kabupaten Wonosobo belum memiliki Ijin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) dan baru satu perusahaan (PT. Royal Korindah) yang mengajukan IPLC. Dengan kata lain, IPAL yang ada di perusahaan sudah berjalan tetapi tanpa memiliki IPLC.

Permasalahan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, yaitu : a. Faktor Topografi Wilayah Dengan melihat kondisi alam yang ada di Kabupaten Wonosobo, dengan kelerengan yang relatif tinggi dan keberadaan drainase alam maupun buatan yang cukup banyak, dan terbatasnya luasan lahan yang cukup datar sehingga permukiman yang sangat berimpitan antara rumah satu dengan lainnya (baik diperkotaan maupun diperdesaannya) dan ditambah dengan ketersediaan air permukaan yang cukup banyak, sehingga masyarakat sangat mudah mengalirkan limbah pada drainase tersebut dengan biaya yang sangat murah, walaupun


BAB II - 59

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 tanpa disadari bahwa membuang limbah dengan cara seperti itu akan membawa dampak pada kesehatan lingkungan yang akan berimbas kepada kesehatan masyarakat. b. Faktor SDM Kesadaran Masyarakat Dengan Kapasitas masyarakat yang masih relatif terbatas maka belum menyadari tentang bahayanya membuang limbah dengan cara yang tidak baik akan berdampak kepada kesehatan. Dan yang terpenting lagi bahwa seolah-olah dengan mengalirkan air limbah ke saluran irigasi maka masalah limbah sudah selesai artinya dalam tataran rumah mungkin bisa dimengerti tetapi dalam kontek lingkungan bisa bisa menimbulkan dampak negatif yang serius. c. Isu Lingkungan permukiman kumuh Kawasan permukiman kumuh yang telah diidentifikasi baru di kawasan perkotaan Wonosobo. d. Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan di bidang tata ruang Ruang wilayah yang terbatas, sementara jumlah dan aktivitas penduduk

bertambah menjadikan ruang

wilayah harus ditata melalui aturan tata ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Aturan tata ruang tingkat kabupaten telah ditetapkan melalui Perda No 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Untuk penegakan perda-nya masih tergolong lemah. Banyak masyarakat yang mengajukan izin saat sudah membangun. Masih ditemuinya bangunan yang melanggar aturan tata ruang.


BAB II - 60

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Peta 2.7 : Peta area berisiko air limbah domestik

Format Peta A3


BAB II - 61

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2. 28. : Prioritas Area Berisiko Air Limbah Domestik No

Wilayah prioritas Air Limbah Domestik

Area Berisiko*)

1

2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kertek Kec. Kertek Kec. Kertek Kec. Watumalang Kec. Mojotengah Kec. Mojotengah Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Mojotengah Kec. Mojotengah Kec. Mojotengah Kec. Watumalang Kec. Watumalang Kec. Watumalang Kec. Watumalang Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kertek Kec. Kertek

Kembaran Bowongso Butuh Candiyasan Kapencar Reco Wonokampir Mojosari Kebrengan Tegalsari Sitiharjo Gemblengan Kayugiyang Maron Tambi Serang Surengede Tieng Pucungwetan Plodongan Tlogo Kalibening Garunglor Kel. Kejajar Parikesit Patakbanteng Sikunang Kel. Garung Siwuran Jengkol Menjer Larangan Lor Mlandi Kel. Kalibeber Bumirejo Blederan Wonosroyo Bumiroso Krinjing Kalidesel Kedalon Kel. Kalikajar Simbang Kwadungan Purwojiwo Maduretno Tegalombo Kel. Kertek Karangluhur

No

Area Berisiko*)

1

2

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Wilayah prioritas Air Limbah Domestik 3

Kec. Kertek Kec. Kertek Kec. Wadaslintang Kec. Wadaslintang Kec. Wadaslintang Kec. Kepil Kec. Kepil Kec. Kepil Kec. Kepil Kec. Leksono Kec. Selomerto Kec. Kalibawang Kec. Kalibawang Kec. Kalibawang

Pagerejo Purbosono Kaligowong Lancar Somogede Gadingrejo Beran Ropoh Pulosaren Selokromo Tumenggungan Kalikarung Mergolangu Kalialang

Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3


BAB II - 62

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Permasalahan yang paling mendasar dan paling prioritas yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Wonosobo Kita bagi menjadi 2 aspek, aspekTteknis dan Aspek Non Teknis Tabel 2. 29. : Tabel Permasalahan Mendesak Sub Sektor Air Limbah Domestik No Permasalahan Mendesak 1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis a b c d e f g h i j

Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi masih kecil. Tahun 2015 Kepala Keluarga yang tidak punya fasilitas BAB 120,016 KK (51,99%) Kepala Keluarga yg memiliki akses ke jamban yang terhubung ke tangki septik/cubluk yg "tidak layak" 52,077 KK (22.60%) Kepala Keluarga yg memiliki akses ke jamban dan cubluk yg "layak" 50,754 KK (21.91%) Kepala Keluarga yang memiliki akses ke jamban bersama "layak" Tangki Septik Komunal (≤10 KK) 6,640 KK (2,50%) Kepala Keluarga yang terkoneksi ke MCK 115 KK Jiwa (0.39%) 10 Lokasi Kepala Keluarga yang terkoneksi ke Tangki Septik Komunal (>10 KK) 1,597 KK (0,40%) Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal 485 KK (0,21%) Adanya Truk sedot tinja swasta yang tidak terkontrol dengan baik → kurangnya pengawasan pemerintah Sarpras kurang kualitas dan kuantitasnyaTersedia tenaga terampil Pengolahan lumpur Tinja di TPA Wonorejo tidak segera direalisasikan pembangunannya Makin sempitnya daya tampung TPA Wonorejo karena tumpukan sampah menghambat perencanaan IPLT

No Permasalahan Mendesak 2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi a b c d e f g h i j k l m n o p

Anggaran Sanitasi dalam APBD menurun (rata-rata 60 % dalam lima tahun terakhir) serta PAD meningkat rata-rata 9 % dalam 5 tahun terakhir. Belum adanya Regulasi utama (Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik) serta belum memadainya sistem penegakan aturan yang dapat mendukung pengelolaan air limbah domestik yang baik ; Belum mempunyai Master Plan air Limbah domestik Belum Adanya organisasai LSM yang aktif atau yang mengadvokasi di sub sector aair Limbah Domestik Belum ada media massa yang membuat rubrik khusus Sanitasi Kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi SPM (PP No. 65 Tahun 2005) ; PHBS masyarakat rendah dan sulitnya merubah perilaku masyarakat ; Budaya yang beranggapan bahwa apabila air limbah telah meresap ke dalam tanah tidak akan menimbulkan masalah serta sebagian besar tangki septik yang ada belum memenuhi SNI. Belum adanya iuran masyarakat yang berkembang dengan baik untuk yang sudah mempunyai IPAL Komunal Perilaku masyarakat yang membuang air limbah semabrangan (termasuk BABS) Belum optimalnya investasi swasta terhadap urusan lingkungan hidup Masih didominasinya kegiatan ekonomi berbasis lahan (dengn praktik tidak ramah lingkungan) di kawasan Dieng yang merupakan kawasan hulu DAS Serayu Tidak optimalnya edukasi petani terhadap konsep dan praktik pertanian ramah lingkungan Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pengawasan terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Belum optimalnya implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha. Belum optimalnya koordinasi antar sektor, antar wilayah kabupaten tetangga terkait pengelolaan LH berbasis ekosistem DAS. Belum ada penerapan mekanisme imbal jasa lingkungan


BAB II - 63

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 B.

AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN PERSAMPAHAN Belum optimalnya pengelolaan persampahan disamping karena cakupan penanganan persampahan masih rendah. Pada kondisi 2015 penanganan sampah masih tergolong rendah 0,6%. Secara kewilayaha,layanan persampahan hanya meliputi Kota Wonosobo dan sekitarnya.Untuk yang di luar kota hanya di Pasar Kertek, Pasar Sapuran, dan WisataDieng. Sementara itu, di luar wilayah tersebut masih terbuang sembarangan.Jikapun sudah ada penanganan, hanya sampai pada tahap pengumpulansampah tidak diolah lebih lanjut. Kesadaran masyarakat dalam mengelolasampah juga perlu ditingkatkan, meskipun inisiasi beberapa kelompokmasyarakat mulai tumbuh dalam hal pembentukan bank sampah yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


BAB II - 64

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Peta 2.8 ; Peta Area Resiko Persampahan Kabupate Wonosobo Tahun 2016

Format Peta A3


BAB II - 65

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2. 30 : Prioritas Area Berisiko Persampahan No

Area Berisiko*)

Wilayah prioritas

1

2

3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

No

Area Berisiko*)

1

2

3

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Kec. Watumalang Kec. Watumalang Kec. Watumalang Kec. Watumalang Kec. Mojotengah Kec. Mojotengah Kec. Mojotengah Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kec. Kalibawang Kec. Kalibawang Kec. Kalibawang

Persampahan Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kalikajar Kec. Kertek Kec. Kertek Kec. Kertek Kec. Watumalang Kec. Watumalang Kec. Watumalang Kec. Watumalang Kec. Watumalang Kec. Mojotengah Kec. Mojotengah Kec. Mojotengah Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Garung Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Kejajar Kec. Sukoharjo Kec. Wadaslintang Kec. Wadaslintang Kec. Wadaslintang Kec. Kepil Kec. Kepil Kec. Kepil Kec. Kepil Kec. Kaliwiro Kec. Leksono Kec. Selomerto Kec. Selomerto Kec.Kalikajar Kec.Kalikajar Kec.Kalikajar Kec.Kalikajar Kec.Kalikajar Kec.Kalikajar Kec. Kertek Kec. Kertek Kec. Kertek Kec. Kertek Kec. Watumalang

Kwadungan Kembaran Bowongso Butuh Candiyasan Kapencar Reco Limbangan Binangun Wonokampir Krinjing Kalidesel Sukorejo Mojosari Kebrengan Tegalsari Sitiharjo Sendangsari Gemblengan Kayugiyang Maron Tambi Serang Igirmranak Surengede Tieng Karanganyar Kaligowong Lancar Somogede Gadingrejo Beran Ropoh Pulosaren Ngasinan Selokromo Kaliputih Tumenggungan Kedalon Kel. Kalikajar Simbang Purwojiwo Maduretno Tegalombo Kel. Kertek Karangluhur Pagerejo Purbosono Wonosroyo

Wilayah prioritas Persampahan Kuripan Gondang Bumiroso Lumajang Kel. Kalibeber Bumirejo Blederan Kel. Garung Siwuran Jengkol Menjer Larangan Lor Mlandi Kreo Kel. Kejajar Parikesit Patakbanteng Sikunang Kajeksan Plodongan Suroyudan Pulus Tlogo Kalibening Garunglor Kalikarung Mergolangu Kalialang



BAB II - 66

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2. 31. : Tabel Permasalahan Mendesak Sub Sektor Persampahan No Permasalahan Mendesak 1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis a b c d e f g h i j k l m c

Pemenuhan rasio ketersediaantempat pembuangan sampah (TPS) berdasarkan satuan jumlah penduduk Penanganan Tempat Pembuangan Akhir yang overdumpingmenjadminimal controlled landfill; Volume sampah yang ditangani masih sangat kecil. Hanya 0,6% pada tahun 2015 sampah yang ditangani Pengelolaan sampah berbasis 3R (Reducereuse, dan Recycle) belum maksimal dilakukan di kawasankawasanpermukiman. Operasional sarana pengangkutan sampah menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten. Lahan TPA masih kurang 0,5 hektar untuk menuju syarat minimal luas TPA Sistem Sanitary Landfill. Masih adanya penduduk/Rumah Tangga yang membuang sampah ke sungai. Masih ditemui kotoran kuda penarik andong yang dibuang/terbuang sembarangan di jalanan. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah lingkungan permukiman (TPS, alat pengangkut, dll) Belum tersedianya masterplan dan dokumen perencanaan bidang persampahan yang memadai. Terbatasnya armada pengangkutan dan pengelolaan sampah beserta SDM-nya yang dapat mengelola sampah hingga cakupan tingkat kabupaten. Cakupan pelayanan angkutan sampah domestik hanya terbatas di perkotaan Wonosobo (RIK). Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup terpadu yang representatif

No Permasalahan Mendesak 2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi a b c e f g h i j k l

Kabupaten Wonosobo mempunyai 1 TPA yaitu TPA Wonorejo di Kecamatan Selomerto Adanya tupoksi SKPD yang sudah jelas dalam pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Wonosobo di kabupaten tetapi belum menjangkau ke Kota Kecamatan ; Kuantitas SDM kurang mencukupi di SKPD pengelola persampahan ; Anggaran dalam pengelolaan persampahan di bawah kebutuhan riil; Tingginya biaya operasional angkutan persampahan karena usia teknis ; Peluang Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah; Adanya dana Propinsi, Pusat, maupun bantuan luar untuk program persampahan ; Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup yang berakibat pada meningkatnya jumlah timbulan sampah dan karakteristik sampah yang dihasilkan; Adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang belum optimal pelaksanaanya. Program penanganan persampahan melalui teknologi tepat guna Program penyediaan peralatan pendukung komposting komunal Aspek kelembagaan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, pendanaan, peraturan perundangan Belum optimalnya pembentukan sampah di tingkat RW (Baru 10% kelompok masyarakat yang memiliki bank sampah dan sejenisnya, dan baru 2% bank sampah yang sudah berfungsi dengan baik, sisanya masih sebatas taraf pembentukan) Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Masih terjadinya fungsi ganda lembaga pengelola sampah sebagai regulator sekaligus operator pengelolaan sampah. Belum memadainya SDM (secara kualitas dan kuantitas) dalam pelayanan persampahan Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif Pengelolaan lingkungan hidup masih belum menjadi prioritas Rendahnya dana penarikan retribusi sampah


BAB II - 67

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 C.

AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN DRAINASE PERKOTAAN Kondisi Saluran drainase Kabupaten Wonosobo merupakan saluran yang berfungsi ganda yaitu sebagai sungai dan saluran drainase. Untuk saluran drainase sendiri dibedakan menjadi saluran primer, sekunder, saluran tersier/saluran lingkungan, saluran drainase primer adalah sungai-sungai yang mengalir dalam wilayah perkotaan Wonosobo yang menampung buangan air dari saluran sekunder. Adapun sungai-sungai yang sudah ditetapkan menjadi saluran drainase primer adalah sungai Gringsing, Sungai Kabong, sungai Gemuruh, dan Sungai Kramean. Saluran sekunder adalah saluran yang berada di sepanjang jalan-jalan protokol perkotaan Wonosobo yang menampung limpahan air hujan dan saluran tersier dan meneruskannya ke saluran drainase primer. Saluran tersier yaitu saluran yang langsung menerima air buangan dari permukiman. Permasalahan Pembangunan drainase terutama drainase lingkungan di Kabupaten Wonosobo dapat kita gambarkan sebagai berikut : 1.

Permasalahan di Kabupaten Wonosobo masyarakat belum bisa membedakan jenis dan fungsi dari masing- masing saluran yang ada sehingga saluran belum bisa berfungsi dengan optimal.

2.

Pemahaman dan Kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memelihara sangat kurang

3.

Kurang terintegrasi atau tumpang tindih pembangunan saluran darainase lingkungan di Kabupaten Wonosobo dengan pembuangan air limbah rumah tangga dan saluran irigasi.

4.

Belum terbentuknya system drainase perkotaan yang baik.

5.

Jaringan drainase didaerah pemukiman padat di pusat kota dan kampung kampung selain berfungsi sebagai wadah penampungan limpahan air hujan juga sebagai pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan sampah.

6.

Pemahaman sebagian masyarakat tentang fungsi saluran irigasi yang masih tumpang tindih dengan saluran drainase.

7.

Sistem saluran drainase banyak yang berada di bawah trotoar dan tertutup sehingga perawatan kurang efisien.

8.

Terbatasnya lahan untuk sarana drainase karena penataan rumah yang tidak teratur.

9.

Kapasitas saluran di beberapa titik sudah tidak memadai.

10.

Pada beberapa lingkungan permukiman masih terbatas sarana drainase lingkungan, atau jika sudah ada, namun berfungsi ganda sekaligus sebagai saluran air limbah domestik. Di samping itu pada drainase lingkungan permukiman yang terhubung drainase perkotaan terhambat oleh ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan, sehingga menyebabkan limpasan pada jalan terutama yang tegak lurus dengankontur.


BAB II - 68

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Peta 2.8 ; Peta Area Resiko Drainase Kabupate Wonosobo Tahun 2016

Format Peta A3


BAB II - 69

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2. 32. : Prioritas Area Berisiko Drainase No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Area Berisiko*) 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Wilayah prioritas Air Limbah Domestik 3 Kec. Kalikajar Karangduwur Kec. Kalikajar Kwadungan Kec. Kalikajar Kembaran Kec. Kalikajar Bowongso Kec. Kalikajar Butuh Kec. Kertek Candiyasan Kec. Kertek Kapencar Kec. Kertek Reco Kec. Wonosobo Kel.Jaraksari Kec. Watumalang Limbangan Kec. Watumalang Binangun Kec. Watumalang Wonokampir Kec. Watumalang Krinjing Kec. Watumalang Kalidesel Kec. Mojotengah Sukorejo Kec. Mojotengah Mojosari Kec. Mojotengah Kebrengan Kec. Garung Tegalsari Kec. Garung Sitiharjo Kec. Garung Sendangsari Kec. Garung Gemblengan Kec. Garung Kayugiyang Kec. Garung Maron Kec. Kejajar Tambi Kec. Kejajar Serang Kec. Kejajar Igirmranak Kec. Kejajar Surengede Kec. Kejajar Tieng Kec. Sukoharjo Karanganyar Kec. Sukoharjo Pucungwetan Kec. Wadaslintang Kaligowong Kec. Wadaslintang Lancar Kec. Wadaslintang Somogede Kec. Kepil Gadingrejo Kec. Kepil Beran Kec. Kepil Ropoh Kec. Kepil Pulosaren Kec. Kaliwiro Ngasinan Kec. Leksono Selokromo Kec. Selomerto Kaliputih Kec. Selomerto Tumenggungan Kec. Kalikajar Kedalon Kec. Kalikajar Kel. Kalikajar Kec. Kalikajar Simbang Kec. Kalikajar Purwojiwo Kec. Kalikajar Maduretno Kec. Kalikajar Tegalombo Kec. Kertek Kel. Kertek Kec. Kertek Karangluhur Kec. Kertek Pagerejo

No 1 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Area Berisiko*) 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Wilayah prioritas Air Limbah Domestik 3 Kec. Kertek Purbosono Kec. Wonosobo Kalianget Kec. Watumalang Wonosroyo Kec. Watumalang Kuripan Kec. Watumalang Gondang Kec. Watumalang Bumiroso Kec. Watumalang Lumajang Kec. Mojotengah Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah Bumirejo Kec. Mojotengah Blederan Kec. Garung Kel. Garung Kec. Garung Siwuran Kec. Garung Jengkol Kec. Garung Menjer Kec. Garung Larangan Lor Kec. Garung Mlandi Kec. Kejajar Kreo Kec. Kejajar Kel. Kejajar Kec. Kejajar Parikesit Kec. Kejajar Patakbanteng Kec. Kejajar Sikunang Kec. Sukoharjo Kajeksan Kec. Sukoharjo Plodongan Kec. Sukoharjo Suroyudan Kec. Sukoharjo Pulus Kec. Sukoharjo Tlogo Kec. Sukoharjo Kalibening Kec. Sukoharjo Garunglor Kec. Kalibawang Kalikarung Kec. Kalibawang Mergolangu Kec. Kalibawang Kalialang



BAB II - 70

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2020 Tabel 2. 33 : Prioritas Area Berisiko Drainase No

Permasalahan Mendesak

1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awalpengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Belum terbentuknya system drainase perkotaan yang baik. Jaringan drainase didaerah pemukiman padat di pusat kota dan kampung kampung selain berfungsi sebagai wadah penampungan limpahan air hujan juga sebagai pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan sampah. Pemahaman sebagian masyarakat tentang fungsi saluran irigasi yang masih tumpang tindih dengan saluran drainase. Sistem saluran drainase banyak yang berada di bawah trotoar dan tertutup sehingga perawatan kurang efisien. Terbatasnya lahan untuk sarana drainase karena penataan rumah yang tidak teratur. Kapasitas saluran di beberapa titik sudah tidak memadai. Sistem pengendalian banjir di dalam area kota dilintasi sungai yang digunakan sebagai major drain

No

Permasalahan Mendesak

2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi Belum Tersedianya Master Plan Drainase Kabupaten ; Tidak maksimalnya peran SKPD dan dukungan program pembangunan pengelolaan drainase Kabupaten Wonosobo SDM untuk pengelolaan drainase sudah mencukupi ; ???? Minimnya alokasi anggaran untuk pengelolaan drainase ; Belum adanya Perda tentang pengelolaan drainase lingkungan ; Adanya Dukungan Keuangan Program penanganan limbah keluarga melalui pendekatan komunal (Program Sanimas) Program pembangunan instalasi pengolahan limbah industri.


di

BAB II - 71

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

Recommend Documents