BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI

Strategi Sanitasi Kota Parepare

BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI 2.1. Gambaran Wilayah Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara-Selatan maupun Timur-Barat. Kota Parepare secara geografis terletak antara 3 0 57’ 39” – 40 04’ 49” Lintang Selatan dan 119 0 36’ 24” – 1190 43’ 40” Bujur Timur. Secara administrasitif wilayah, Kota Parepare berbatasan dengan: - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru; - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kondisi Topografi Kota Parepare terdiri dari daerah datar sampai bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80% luas daerahnya merupakan daerah perbukitan dan sisanya daerah datar dengan ketinggian 25-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan dataran tinggi bergelombang dan berbukit (88,96%) dengan fungsi dominan untuk lahan perkebunan (18,56%), kehutanan (43,04%), dan daerah permukiman (1,57%), serta sebagaian kecil merupakan dataran rendah yang rata hingga landai (11,04%) dengan fungsi permukiman (2,80%), pertanian (9,40%) dan perikanan (0,24%). Luas wilayah Kota Parepare tercatat 9.933 Ha dengan luas area terbangun 2.430 Ha, meliputi 4 kecamatan yang terdiri dari 22 Kelurahan. Berdasarkan luas wilayah dari masing-masing kecamatan di Kota Parepare, menunjukkan bahwa wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 6.670 Ha atau sekitar 67,15% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Soreang dengan luas wilayah kurang lebih 833 Ha atau sekitar 8,38% dari luas Kota Parepare. Wilayah kajian SSK seluruh wilayah administrasi Kota Parepare. (Lihat Peta 2.1. Peta Wilayah Kajian SSK Kota Parepare dan Tabel 2.1. Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta Jumlah Kelurahan)

Pokja Sanitasi Tahun 2015

14



15 15


Tabel 2.1. Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta jumlah Kelurahan Luas Wilayah Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan/ Desa

Administrasi

Terbangun

(%) Terhadap Total Administrasi

(Ha)

(Ha)

(%) Terhadap Luas Adminitrasi

Bacukiki

4

6.670

67,15

1.186

17,79

Bacukiki Barat

6

1.300

13,09

228

17,52

Ujung

5

1.130

11,38

663

58,64

Soreang

7

833

8,38

353

42,40

22

9.933

100

2.430

24,46

Total

Sumber: Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2014

Data menunjukkan jumlah penduduk Kota Parepare pada Tahun 2013 sebanyak 135.200 jiwa yang tersebar pada 4 kecamatan. Kecamatan Soreang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni mencapai 45.551 jiwa dengan jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 11.388 KK. Kondisi menunjukkan adanya pertambahan jumlah penduduk yang tidak sedikit, dari 132.048 jiwa pada tahun 2012. Penyebarannya juga tidak merata pada setiap kacamatan maupun kelurahan, sehingga kondisi demografi Kota Parepare memiliki tingkat kepadatan yang berbeda. Pertumbuhan

penduduk

Kota

Parepare

setiap

tahun

mengalami

peningkatan, baik yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk Kota Parepare sendiri maupun migrasi dari daerah sekitar Kota Parepare.

Pada

dasarnya tingkat perkembangan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengestimasi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Proyeksi jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematik dan menggunakan kecenderungan pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir.

Metode proyeksi yang digunakan adalah metode matematik dengan rumus geometri. Rumus yang digunakan sebagai berikut:


16


Pt = Po (1 + r)t Pt/Po = (1 + r)t log Pt/Po = log (1+r)t log Pt/Po = t log (1+r) 1/t log Pt/Po = log (1+r) antilog 1/t log Pt/Po = (1+r) antilog 1/t log Pt/Po -1 = r

Keterangan: Po = jumlah penduduk tahun dasar Pt = jumlah penduduk akhir (tahun proyeksi) r = laju pertumbuhan penduduk (%) t = waktu (tahun)

Kota Parepare yang merupakan Kota Niaga dan Jasa dengan rata-rata pertumbuhan penduduk lima tahun terakhir dari tahun 2009 menunjukkan angka 3,28% pertahun. Proyeksi penduduk untuk 5 Tahun kedepan tahun 2019 diprediksikan penduduk Kota Parepare mencapai 164.480 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 41.122 KK, dimana setiap keluarga rata-rata memiliki anggota keluarga sebanyak 4 sampai 5 orang. Kecamatan Soreang memiliki jumlah penduduk terbesar di tahun 2019 yaitu 59.442 jiwa sedangkan Kecamatan Bacukiki dengan jumlah penduduk terendah yaitu 16.989 jiwa. (Lihat Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun dan Tabel 2.3. Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun)


17


Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun

Jumlah Penduduk (Orang) No

Nama Kecamatan 2015

1

Bacukiki

2

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

15.755

16.055

16.361

16.672

16.989

15.755

16.055

16.361

16.672

16.989

Bacukiki Barat

25.634

26.279

26.940

27.618

28.314

17.361

17.798

18.246

18.705

19.176

42.995

44.077

45.186

46.323

47.490

3

Ujung

21.282

21.963

22.666

23.392

24.141

14.473

14.937

15.415

15.909

16.418

35.755

36.900

38.081

39.301

40.559

4

Soreang

37.689

39.398

41.185

43.053

45.006

12.090

12.638

13.211

13.810

14.436

49.779

52.036

54.396

56.863

59.442

Total

84.605

87.640

90.791

94.063

97.461

59.679

61.428

63.233

65.096

67.019

144.284

149.068

154.024

159.159

164.480

Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kota Parepare Tahun 2015


18


Tabel 2.3. Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun

Jumlah KK No

Nama Kecamatan 2015

1

Bacukiki

2

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

3.939

4.014

4.091

4.168

4.248

3.939

4.014

4.091

4.168

4.248

Bacukiki Barat

6.409

6.569

6.735

6.904

7.078

4.340

4.450

4.561

4.677

4.794

10.749

11.019

11.296

11.581

11.872

3

Ujung

5.321

5.492

5.667

5.849

6.036

3.618

3.734

3.854

3.977

4.105

8.939

9.226

9.521

9.826

10.141

4

Soreang

9.423

9.850

10.298

10.763

11.252

3.023

3.160

3.303

3.453

3.609

12.446

13.010

13.601

14.216

14.861

Total

21.153

21.911

22.700

23.516

24.366

14.920

15.358

15.809

16.275

16.756

36.073

37.269

38.509

39.791

41.122



19


Ditinjau dari tingkat kepadatan, penduduk terpadat berada di Kecamatan Bacukiki Barat, yakni 189 jiwa/ha dan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Bacukiki, yakni hanya 13 jiwa/ha. Kepadatan penduduk didasarkan atas kondisi distribusi penduduk yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang menghuni suatu wilayah berdasarkan batasan wilayah terbangun. Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. (Lihat Tabel 2.4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun)

Tabel 2.4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun

No

Tingkat Pertumbuhan (%)

Kepadatan Penduduk (Orang/Ha)

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

1

Bacukiki

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

13

14

14

14

14

2

Bacukiki Barat

2,52

2,52

2,52

2,52

2,52

189

194

198

203

208

3

Ujung

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

54

56

57

59

61

4

Soreang

4,54

4,54

4,54

4,54

4,54

141

147

154

161

168


Menurunnya angka kemiskinan di Kota Parepare adalah salah satu barometer penegakan komitmen pemerintah daerah, pelaku usaha dan segenap unsur masyarakat yang peduli dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesungguhnya merupakan implementasi amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 27 yakni setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan data dari TNP2K, angka kemiskinan pada tahun 2013 sebesar 4.965 rumah tangga atau 14,69% dari rumah tangga di Kota Parepare. (Lihat Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Miskin PerKecamatan)


20


Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Miskin Per-Kecamatan

No

Jumlah Keluarga Miskin (Rumah Tangga)

Nama Kecamatan

1

Bacukiki

860

2

Bacukiki Barat

3

Ujung

4

Soreang

1.644

Total

4.965

1.725 736

Sumber : TNP2K Kota Parepare Tahun 2014

Dalam konteks tata ruang, secara umum penataan ruang di Kota Parepare bertujuan untuk : 1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional; 2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan 3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA PAREPARE Rencana struktur tata ruang wilayah Kota Parepare merupakan rencana pembentukan dari berbagai elemen kegiatan serta jaringan transportasi, jaringan sarana dan prasarana yang mendukung pusat-pusat pelayanan, sehingga membentuk suatu sistem terpadu yang mampu memanfaatkan potensi wilayah Kota Parepare, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Kota Parepare utamanya dalam era keterbukaan. Penjenjangan sistem pusat-pusat pelayanan diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pemerataan pembangunan pada setiap kawasan di Kota Parepare, sehingga peran dari pusat-pusat pelayanan menjadi pusat distribusi dan pelayanan yang akan terbentuk secara terhirarki. (Lihat Peta 2.2. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Parepare)


21



22 22


Rencana Hirarki Sistem Pusat Pelayanan Kota Parepare Secara umum sistem pusat dan skala pelayanan di Kota Parepare terdiri atas pusat pelayanan regional yang meliputi; pusat industri manufaktur dan pergudangan, pusat perdagangan, pusat pelayanan transportasi laut, pusat pelayanan transportasi darat, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan olahraga. Sedangkan untuk pusat pelayanan kota meliputi; pusat pemerintahan kota dan pusat pelayanan kesehatan di Kecamatan Bacukiki. Untuk sub pusat pelayanan kota ada empat buah yaitu di Kecamatan Bacukiki Barat yang penataannya terpadu dengan stasiun Kereta Api dan Terminal Tipe A meliputi Terminal Lumpue yang terletak di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, juga di Kecamatan Bacukiki di sekitar pertemuan jalur jalan arteri, di Kecamatan Ujung yang penataannya terpadu dengan stasiun Kereta Api di kota bagian atas, serta di Kecamatan Soreang yang penataannya terpadu dengan terminal bis pembantu dan stasiun Kereta Api di perbatasan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang. Untuk skala pelayanan lingkungan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, olahraga, hubungan sosial dan pengembangan budaya, serta pelayanan administrasi dan perbelanjaan barang kebutuhan harian maupun jasa. Pusat lingkungan dialokasikan menyebar pada setiap kelurahan dan lingkungan perumahan dan permukiman. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota (kawasan inti) dengan fungsi pelayanan berskala kota dan regional/wilayah sekitar. Penyediaan fungsi faslilitas pada kawasan ini mempertimbangkan skala pelayanan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk membentuk aglomerasi dan sistem pelayanan yang terpusat, sehingga akan tercipta pelayanan yang efesien dan efektif. Pusat Pelayanan Kota (PPK) memiliki fungsi pelayanan skala kota, skala pelayanan yang dilayani adalah ditingkat kota sehingga seluruh kawasan Kota Parepare merupakan daerah yang dilayaninya. Fungsi-fungsi PPK mencakup pelayanan maksimal sebagai berikut :


23




Pendidikan, yang mencakup pelayanan berjenjang pendidikan tinggi yang berisifat akademik seperti universitas ataupun institut serta jenjang pendidikan tinggi terapan seperti sekolah tinggi dan politeknik dan setingkatnya serta fasilitas pendukung pendidikan tinggi tersebut seperti perpustakaan, lembaga penelitian dan sejenisnya.



Kesehatan, yang mencakup pelayanan Rumah Sakit bertipe B dan Rumah sakit bersalin.



Sarana peribadatan yang berskala kota.



Gedung pertemuan umum dan sarana budaya berskala kota.



Olahraga dan rekreasi, meliputi gedung olahraga (tunggal), stadion, maupun gelanggang olahraga, taman/kawasan rekreasi berskala kota.



Perdagangan, yang mencakup pusat-pusat perbelanjaan utama seperti kompleks pertokoan dan mall, pasar, bank, dan pelayanan-pelayanan jasa lainnya yang berskala wilayah.

Pola perkembangan Kota Parepare, pada awalnya mengalami kecenderungan pada kawasan pesisir yaitu pada kawasan Lakessi, Mallusetasi dan Labukkang, yang ditandai dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan pelayanan jasa, sehingga pada kawasan tersebut terbentuk pusat kota dengan berbagai aktivitas kota seperti pelayanan perkantoran, kesehatan, militer, pelayanan jasa sosial dan pelayanan umum lainnya. Seiring dengan pertumbuhan kota dan ketersediaan lahan yang mengalami keterbatasan pada kawasan tersebut, sehingga struktur pelayanan mengalami beberapa pergeseran antara lain pusat kegiatan pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, diarahkan pengembangannya pada Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki, dengan ketersediaan lahan yang cukup memadai, sehingga struktur pusat pelayanan Kota Parepare diarahkan pada kawasan tersebut. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) direncanakan berada di setiap kawasan yang berfungsi sebagai pelayanan yang berskala kawasan. Penempatan sub pusat kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan faktor karakteristik dan geografis dari masing-masing Sub PPK yang bertujuan untuk mengembangkan pelayanan terpadu dan menyeluruh ke seluruh kawasan, juga dengan


24


memperhatikan pelayanan kepada kawasan-kawasan yang berada di wilayah sekitarnya. Pengembangan Sub PPK ini juga bertujuan untuk mengurangi beban dan ketergantungan yang sangat tinggi dari Pusat Pelayanan Kota (PPK). Skala pelayanan Sub PPK mencakup empat kecamatan dan beberapa kelurahan yang berada di pusat pelayanan pengembangan kawasan pada Kecamatan Soreang (Bukit Harapan), Ujung (Labukkang), Bacukiki (Lemoe), dan Bacukiki Barat (Lumpue). Sub PPK ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya yang diarahkan sesuai dengan fungsionalisasi yang diembannya. Fungsi-fungsi Sub PPK mencakup pelayanan: 

Pendidikan, yang mencakup pendidikan tinggi berupa pendidikan tinggi yang berisifat akademik seperti universitas ataupun institut maupun pendidikan tinggi terapan seperti politeknik dan sekolah tinggi serta fasilitas-fasilitas gedung praktek penunjang kegiatan belajar mengajar dengan skala dan luasan yang terbatas.



Kesehatan, mencakup balai pengobatan dan puskesmas plus.



Gedung serbaguna berskala kawasan.



Olahraga dan rekreasi, meliputi gedung olahraga (tunggal), stadion, bioskop, taman-taman berskala kawasan.



Perdagangan,

yang

mencakup

pusat

perbelanjaan,

pasar

dan

pertokoan/ruko berskala terbatas, walaupun pada kondisi eksisting sudah ada pusat perbelanjaan berskala kota. 

Transportasi, terminal pusat dan terminal yang bersifat transit/pembantu dan parkir umum

Pelayanan Lingkungan (PL) Direncanakan dikembangkan pada masing-masing klaster permukiman yang berfungsi sebagai pelayanan berskala lingkungan atau sebagian kawasan di setiap kelurahan. Penempatan Pelayanan Lingkungan (PL) ini dilakukan dengan memperhatikan aspek karakteristik wilayah yang meliputi luas dan pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman di masing-masing Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), yang tujuannya untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada skala lingkungan.


25


Pelayanan Lingkungan adalah pusat kegiatan di tingkat kawasan permukiman bentuknya dapat dibangun secara terpusat (aglomerasi) dari beberapa perumahan dan permukiman yang terbangun ataupun dibangun secara mandiri oleh masing-masing perumahan yang terbangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tersebar disetiap kelurahan yang terdiri dari Lemoe, Lompoe, Wattang Bacukiki, Galung Maloang, Bumi Harapan, Lumpue, Sumpang Minangae, Cappa Galung, Kampung Baru, Tiro Sompe, Labukkang, Lapadde, Mallusetasi, Ujung Bulu, Ujung Sabbang, Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare, Wattang Soreang. Fungsi-fungsi PL mencakup pelayanan : 

Pendidikan, yang mencakup pendidikan SLTA dan setingkatnya.



Kesehatan, mencakup pelayanan puskesmas, pustu dan apotik/toko obat.



Gedung serbaguna berskala lokal.



Olahraga dan rekreasi, lapangan olahraga dan taman kawasan.



Perdagangan, yang mencakup tempat perdagangan pasar berskala lokal dan pertokoan, warung yang terbatas.

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA PAREPARE Substansi dari rencana pola pemanfaatan ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan lainnya (kawasan lindung dan kawasan budidaya).

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung

bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia.

Kawasan budidaya yang dimaksudkan

meliputi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan kawasan perumahan, kawasan perdagangan/jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan perdagangan, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan ruang sektor informal, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pelayanan umum. (Lihat Peta 2.3. Peta Rencana Pola Ruang Kota Parepare)


26



27

27


2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK 2.2.1. Air Limbah Domestik Melihat kemajuan pelaksanaan pembangunan sanitasi dengan mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kota dan memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kota, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Perkembangan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen strategi sanitasi kota tahun 2011 penanganan BABs tidak terlalu besar memberikan dampak, berdasarkan hasil studi EHRA praktik BABs masih menunjukkan angka 33,10% dimana tahun 2011 tercatat 35,95%. (Lihat Tabel 2.6. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Air Limbah Domestik)

Tabel 2.6. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Air Limbah Domestik SSK Tahun 2012 - Tahun 2016

SSK Tahun 2015

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

Status Saat Ini

1

2

3

4

Meningkatkan

Peningkatan

BABs sebesar

Berdasarkan hasil

pelayanan pada

pengelolaan air

35,95% akibat

studi EHRA

masyarakat dalam

limbah melalui akses

cakupan layanan

masyarakat yang

bentuk perluasan

masyarakat terhadap

air limbah

masih melakukan

informasi dan akses

informasi dan

praktik BABs sebesar

layanan sistem

pelayanan

33,10%

setempat (on-site)

pengelolaan air

dan terpusat (off-site)

limbah permukiman sistem setempat (onsite) dan terpusat (offsite) padat penduduk


28


Meningkatkan

Peningkatan kualitas

PHBS

Tangki septik suspek

kualitas lingkungan,

lingkungan dan

pengelolaan air

aman sebesar 68,40%

derajat kesehatan

derajat kesehatan

limbah sebesar

masyarakat, dan

masyarakat menjadi

41,90%

PHBS

50% diakhir Tahun 2016 Meningkatkan PHBS

Pencemaran karena

melalui peran

SPAL masih cukup

masyarakat (rumah

tinggi yaitu 49,30%

tangga dan sekolah) pengelolaan air limbah dari 41,90% menjadi 80% Menata

Pengembangan

Belum adanya

Telah dibentuk UPTD

pengembangan

perencanaan dan

perda yang

Pengelolaan IPAL

perencanaan,

penataan Peraturan

mengatur

Komunal dan MCK++

peraturan perundang-

Perundang-undangan

pengelolaan air

udangan,

air Limbah

limbah

kelembagaan dan

Peningkatan tata

Belum ada

keuangan

kelola kelembagaan

lembaga yang

pengelolaan air

pemerintah dalam

secara khusus

limbah

pengelolaan air

menangani

limbah yang baik

pengelolaan air limbah

Meningkatkan

Peningkatan

Pihak swasta

Keterlibatan pihak

kerjasama dengan

pengelolaan air

belum

swasta masih sangat

pihak swasta dalam

limbah melalui

teridentifikasi

rendah dalam

pengolahan air

pemanfatan sumber

secara maksimal

pengelolaan air limbah

limbah, yang telah di

daya Pendanaan

gagas maupun yang

pembangunan dalam

direncanakan secara

penguatan ekonomi

realistik

masyarakat

Sumber : Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota Parepare tahun 2011


29


2.2.2. Persampahan Dalam

rangka

untuk

mencapai

tujuan

dan

sasaran

pengelolaan

persampahan di Kota Parepare, perlu ada keselarasan dan kesesuain antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Tingkat cakupan layanan persampahan di Kota Parepare sudah mencapai 93,24% dengan frekuensi pengangkutan sampah 72,70%. (Lihat Tabel 2.7. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Persampahan)

Tabel 2.7. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Persampahan SSK Tahun 2012 - Tahun 2016

SSK Tahun 2015

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

Status Saat Ini

1

2

3

4

Meningkatkan

Meningkatnya efisiensi

Efisiensi dan

11, 30% Pengolahan

pelayanan pada

dan efektifitas

efektifitas

sampah setempat

masyarakat dalam

pengelolaan

pengelolaan

berdasarkan studi

bidang kebersihan,

persampahan di

persampahan

EHRA

pertamanan dan

tingkat masyarakat

ditingkat

penataan ruang

perkotaan dari 5,34%

masyarakat

terbuka hijau

menjadi 50%.

perkotaan 5,34%

Meningkatnya efisiensi

Frekuensi

dan efektifitas

pengangkutan

pengelolaan

sampah menunjukkan

persampahan di TPA

angka 72,70%

Lapadde dari 5,34%

dengan ketepatan

menjadi 50%.

waktu 54,50%

Pengembangan

Cakupan layanan

alternatif sumber

persampahan sebesar

pembiayaan baik

93,24%

pendanaan pemerintah pusat mapun pendanaan pemerintah propinsi


30


Meningkatkan peran

Meningkatnya

Koordinasi sudah

Koordinasi internal

masyarakat dan

koordinasi intemal dan

berjalan dalam

dan eksternal antar

dunia usaha serta

eksternal antar SKPD,

menata

SKPD dalam

berkaitan dengan

sekertaris/bidang/seksi perencanaan dan

perencanaan dan

program kerja/proyek

dalam menata

pengembangan

pengembangan sudah

Kota Parepare

perencanaan dan

kebijakan

berjalan dengan baik

Bersahaja menuju

pengembangan

kelembagaan,

dengan dibentuknya

Kota Bandar Madani.

kebijakan

peraturan dan

Pokja Sanitasi Kota

kelembagaan,

perundangan

Parepare

peraturan dan perundangan Meningkatkan

Meningkatkan

Masyarakat

Pada tahun 2014

kesadaran dan

kewajiban masyarakat

membayar

proporsi realisasi

ketaatan masyarakat

membayar retribusi

retribusi sampah

retribusi terhadap

berkaitan dengan hak

sampah secara

secara kontinyu

potensi retribusi

dan kewajiban selaku

kontinyu dari 92,30%

sebesar 92,30%

sebesar 97,56%

warga negara yaitu

menjadi 100%.

dalam hal pelunasan

Meningkatkan peran

Pemilahan

Hasil studi EHRA

membayar retribusi

masyarakat

sampah di

praktik pemilahan

kebersihan.

melakukan pemilahan

masyarakat

sampah skala rumah

sampah dari 9,30%

sebesar 9,30%

tangga sebesar

menjadi 50%.

9,80%

Meningkatkan

Meningkatkan potensi

Pihak swasta

TPS 3R yang dikelola

kerjasama dengan

investasi dunia

berperan dalam

oleh pihak swasta di

pihak swasta dalam

usaha/swasta

penyediaan

Kelurahan Lemoe

pengolahan sampah,

sarana

Kecamatan Bacukiki

yang telah di gagas

persampahan

maupun yang direncanakan secara realistik. Sumber : Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota Parepare tahun 2011


31


2.2.3. Drainase Perkotaan Pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan secara menyeluruh. Penanganan drainase perkotaan di Kota Parepare merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Parepare dengan kondisi topografi kurang lebih 80% merupakan daerah perbukitan dan selebihnya daerah datar yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (Lihat Tabel 2.8. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Drainase Perkotaan)

Tabel 2.8. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Drainase Perkotaan SSK Tahun 2012 - Tahun 2016

SSK Tahun 2015

Tujuan

Sasaran

Data Dasar

Status Saat Ini

1

2

3

4

Meningkatkan

Tersedianya dokumen

Master plan

Master plan drainase

pengelolaan

perencanaan sistem

drainase belum

sudah ada

sampah/drainase

drainase Kota yang

ada

terpadu

terintegrasi pada akhir tahun 2012

Meningkatkan sarana

Berkurangnya luas

Luas genangan

Luas genangan

dan prasaranan fisik

genangan di Kota

di Kota Parepare

sebesar 46,92 Ha.

perkotaan

Parepare dari 22 ha

sebesar 22 Ha

Dimana sebagian

menjadi 10 ha pada

besar dipengaruhi

akhir tahun 2015

oleh pasang surut

Sumber : Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota Parepare tahun 2011

2.3. Profil Sanitasi Saat Ini Penilaian Profil Sanitasi merupakan gambaran lengkap dan menyeluruh baik teknis maupun nonteknis dan mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kota Parepare baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kota Parepare masih belum memadai.


32


2.3.1. Air Limbah Domestik Limbah domestik atau sering juga disebut limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian dan kotoran manusia. Seperti pada limbah pada umumnya limbah rumah tangga merupakan buangan yang berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sulit untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera, dan sebagainya.

Air limbah harus dikelola

untuk mengurangi pencemaran.

Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan peresapan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, tidak mengotori permukaan tanah sehingga bisa mengakibatkan tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah, mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya, tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Sistem pengolahan air limbah domestik masih dikelola secara on-site system (setempat). Berdasarkan hasil studi EHRA tahun 2015, sistem ini meliputi tangki septik sebesar 52,20%, pipa sewer 2,0% dan cubluk 23,50% selebihnya dibuang disungai atau drainase. Berkaitan dengan tangki septik, hasil kajian EHRA 68,40% menunjukkan tangki septik masuk dalam kategori suspek aman. Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor. Umumnya menggunakan jamban leher angsa dengan kontruksi penampungan dan pengumpulan berupa tangki septik, pipa sewer dan cubluk. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubang resapan yang disalurkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke sistem drainase atau ke sungai. Walaupun prasarana pendukung pengelolaan air limbah seperti IPLT telah tersedia dan telah dibangun beberapa IPAL komunal, namun tingkat cakupan layanan air limbah domestik masih cukup rendah yaitu sistem setempat (on-site system) yaitu 23.314 KK (69% dari populasi) dan sistem komunal 924 KK (3% dari populasi). (Lihat Peta 2.4. Peta Cakupan Layanan Air Limbah Domestik, Gambar 2.1. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Tabel 2.9. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini Di Kota Parepare)


33



28 34


Gambar 2.1. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik

Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Black Water dan Grey Water Bidang Resapan

Air Tanah


35


Tabel 2.9. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini di Kota Parepare Sanitasi Tidak Layak

Sanitasi Layak Sistem Onsite

Sistem Offsite

BABs No

Individual

Nama Kecamatan

(i)

(ii)

Skala Kawasan / Terpusat

Sistem Berbasis Komunal

(KK)

Cubluk, Jamban Tidak Aman (KK)

Cubluk Aman/ Jamban Keluarga dengan Tangki Septik Aman (KK)

MCK /Jamban Bersama (KK)

MCK Komun al (KK)

Tangki Septik Komunal >10 KK (KK)

IPAL Komunal (KK)

Sambungan Rumah yang Berfungsi (KK)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

I

Wilayah Perdesaan

1

Bacukiki

1.008

81

2.524

10

46

0

125

0

2

Bacukiki Barat

1.204

135

2.680

10

33

0

68

0

3

Ujung

1.048

25

2.319

5

0

0

0

0

4

Soreang

1.117

59

1.531

0

0

0

59

0

II

Wilayah Perkotaan

1

Bacukiki

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Bacukiki Barat

2.005

298

3.672

5

61

0

57

0

3

Ujung

1.104

57

3.685

10

40

0

100

0

4

Soreang

2.080

471

5.612

125

85

0

50

200

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas PU Cipta Karya Tahun 2014

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Parepare belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Dari pihak pemerintah daerah menyediakan 1 unit mobil pengangkut tinja dengan kapasitas 6 m3 yang melayani Kota Parepare dimana sekarang dalam kondisi tidak beroperasi lagi. Faktor

utama

adalah

masih

rendahnya

kepedulian

masyarakat

dalam

pengelolaan air limbah dimana hal tersebut didasari oleh ketidaktahuan masyarakat kapan perlu dilakukan penyedotan lumpur tinja. (Lihat Tabel 2.10. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik)


36


Tabel 2.10. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kondisi No

Jenis

(i)

Satuan

(ii)

(iii)

Jumlah/ Kapasitas

Keterangan

Berfungsi

Tidak Berfungsi

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1

Berbasis komunal - MCK Komunal

unit

7

7

0

-

2

Truk Tinja

unit

1

0

1

Rusak

3

IPLT: kapasitas

50

0

1

Rusak

3

M /hari

SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1

2

Berbasis Komunal - Tangki Septik Komunal >10KK

Unit

0

0

0

-

- IPAL Komunal

Unit

13

13

0

-

M3/hari

150

1

0

-

-

-

-

-

-

IPAL Kawasan/Terpusat - Kapasitas - Sistem

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota Di Kota Parepare pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan.


37


Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis dan Badan Lingkungan Hidup Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga sangat penting. Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang terfokus terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, swasta dan pemerintah maka upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah nyata, sehingga berpengaruh pada belum tersedianya perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah.

2.3.2. Persampahan Infrastruktur persampahan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat mayoritas berupa TPS, berdasarkan hasil studi EHRA sampah yang dikumpulkan di TPS sebesar 68,40% dan 16,50% Sampah tersebut langsung dibakar. selebihnya, masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, misalnya di saluran air ataupun di tanah kosong bahkan disungai. Ketidaktersediaan ataupun minimnya sarana dan prasarana persampahan menjadi salah satu penyebab penanganan sampah masih terabaikan, disamping kemampuan, wawasan dan kesadaran masyarakat yang juga masih rendah teruatama penerapan konsep 3R belum terinternalisasi dalam pengelolaan sampah. Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan partisipasi, inisiatif dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan persampahan. Kriteria

dan

dasar

pelayanan

persampahan

berdasarkan

target

Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Dalam

memaksimalkan

pelayanan

pengelolaan

persampahan

perkotaan

dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya pada kebutuhan akan pendanaan


38


tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa kegiatan utama, antara lain adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah. Disamping itu, tak bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan. Pemerintah

Kota

Parepare

telah

melayani

persampahan

secara

menyeluruh, terutama untuk daerah perkotaan. Sampai saat ini, tingkat cakupan layanan persampahan meliputi layanan pengangkutan (RT-TPS-TPA) sebesar 93,24%. (Lihat Peta 2.5. Peta Cakupan Layanan Persampahan) Penanganan sampah dengan cara membakar secara terbuka (open burning) masih menjadi pilihan yang dilakukan masyarakat. Padahal dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa selain kegiatan transportasi

dan

industri,

kegiatan

pembakaran

terbuka

dan

kawasan

sampah

bukanlah

permukiman juga memiliki pengaruh terhadap kualitas udara. Sebagian

masyarakat

menganggap

pembakaran

sesuatu yang dapat menghawatirkan, terlebih karena Parepare dengan luasan lahan yang masih sangat memadai, penggunaan bahan dan materi yang dominan masih alami, dianggap tidak memberikan intervensi terhadap kualitas udara. Padahal jika dihitung volume timbunan sampah yang dihasilkan setiap harinya dan diasumsikan paling tidak 10% dari jumlah tersebut dibakar setiap harinya, maka dapat dibayangkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas udara yang setiap saat dihirup. (Lihat Gambar 2.2. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan)

Di Kota Parepare volume timbulan sampah mencapai sekitar 503 m3/hari dengan volume sampah yang terangkut sekitar 469 m3/hari. Dimana, sumber timbulan sampah terbesar adalah kawasan permukiman dan perdagangan baik sampah yang organik maupun anorganik. (Lihat Tabel 2.11. Timbulan Sampah per Kecamatan dan Tabel 2.12. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Kecamatan)


39



28

40


Gambar 2.2. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan

Diagram Sistem Sanitasi Persampahan

Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan Setempat

(C) Penampungan Sementara (TPS)

(D) Pengangkutan

(E) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(F) Daur Ulang / Pembuangan Akhir

Sampah Organik dan Anorganik Lindi


41


Tabel 2.11. Timbulan Sampah per Kecamatan Jumlah Penduduk Nama Kecamatan

No

Volume Timbulan Sampah

Wilayah Perdesa an

Wilayah Perkotaa n

Total

Wilayah Perdesaan

orang

orang

orang

(%)

(m 3/ hari)

(%)

(m 3/ hari)

(%)

(m 3/ hari)

Wilayah Perkotaan

Total

1

Bacukiki

15.171

0

15.171

100

70

0

0

100

70

2

Bacukiki Barat

16.518

24.390

40.908

31

40

69

87

100

127

3

Ujung

13.589

19.981

33.570

20

29

80

117

100

146

4

Soreang

11.063

34.488

45.551

13

21

87

139

100

160

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2014

Tabel 2.12. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Kecamatan Volume Sampah yang Terangkut Ke TPA

3R No

Nama Kecamatan Wilayah Perdesaan

Wilayah Perkotaan

Total

Wilayah Perkotaan

Total

(%)

(m 3)

(%)

(m 3)

(%)

(m 3)

(%)

(m 3)

(%)

(m 3)

8,6

6

0

0

8,6

6

90,00

63

98,60

69

1

Bacukiki

2

Bacukiki Barat

0

0

0

0

0

0

92,91

118

92,91

118

3

Ujung

0

0

0

0

0

0

95,21

139

95,21

139

4

Soreang

0

0

0

0

0

0

93,13

149

93,13

149

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2014

Pelayanan persampahan di Kota Parepare saat ini didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang kondisinya jumlahnya masih terbatas. Jumlah sarana dan prasarana persampahan di Kota Parepare saat ini terdiri atas 6 unit motor sampah, 11 unit kendaraan pick up, 32 unit dump truck, dan 6 unit arm roll truck. Beroperasi dengan ritasi yang berbeda-beda. TPS yang tersebar di Kota Parepare berjumlah 2.704 sedangkan TPS 3R hanya ada di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki. (Lihat Tabel 2.13. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan)


42


Tabel 2.13. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan

No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

Jumlah/ Luas Total Terpakai

Kapasit as/ Daya Tampu ng

Kondisi Ritasi /hari

m3

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Ket. Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

0 0 0

0 0 0

-

122

0

-

0 0

0 0

-

0

0

-

1 0 0

1 0 0

-

0 0

0 0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0 0 1 0

1 0 0 0

-

0

0

-

Pengumpulan Setempat - Gerobak unit 0 0 0 0 - Motor Sampah unit 6 1 3 6 - Kendaraan Pick Up unit 11 2 2 11 Tempat 2 Penampungan Sementara (TPS) - Bak Sampah unit 2.704 1 3 2.582 (beton/kayu/fiber) - Container unit 31 6 3 31 unit 0 0 0 0 - Transfer Stasiun - SPA (Stasiun unit 0 0 0 0 Peralihan Antara 3 Pengangkutan unit 32 3 1 30 - Dump Truck unit 6 6 3 6 - Arm Roll Truck - Compactor Truck unit 0 0 0 0 Pengolahan 4 Sampah unit 0 0 0 0 - Sistem 3R - Incinerator unit 0 0 0 0 5 TPA/TPA Regional - Luas Total TPA Ha 4 0 0 1 yang terpakai - Luas sel landfill Ha 0,2 0 0 1 3 - Daya Tampung m/ 500 1.000 3 1 TPA hari 6 Alat Berat - Bulldozer unit 2 0 0 1 - Whell/truck loader unit 0 0 0 0 - Excavator /backhoe unit 1 0 0 0 - Truk Tanah unit 0 0 0 0 IPL:Sistem 7 Kolam/Aerasi Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): 0 0 0 0 - Efluen di Inlet - Efluen di Outlet Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan BLHD Tahun 2014 1


43


Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi SKPD maka pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sedangkan Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bappeda lebih berperan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan secara makro. Pengelolaan sub sektor persampahan tidak cukup hanya berorientasi pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh aspek penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat sehingga Dinas Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap preventif dan promotif. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang memiliki mandat tupoksi langsung untuk pengelolaan sub sektor persampahan. tupoksi yang dimaksud antara lain merencanakan langkah-langkah teknik, menyusun konsep yang sifatnya teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan bidang kebersihan. Merumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Perencanaan Wilayah meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, merupakan tupoksi Bidang Perencanaan Wilayah pada Bappeda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Pengawasan Lingkungan, monitoring dan evaluasi adalah bidang pada Badan Lingkungan Hidup Daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Badan Lingkungan Hidup Daerah pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan. Diluar SKPD tersebut umumnya penanganan masih bersifat internal. Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan persampahan baru pada pengaturan restribusi dan jalur pendistribusian sampah, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan belum bisa menjawab permasalahan persampahan di Kota Parepare.


44


2.3.3. Drainase Perkotaan Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kebupaten/kota. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang Pekerjaan Umum sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro. Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Secara umum, sistem drainase perkotaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian

bangunan

air

yang

berfungsi untuk

mengurangi dan/atau

membuang kelebihan air dari suatu lingkungan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor drain), saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain), dan badan air penerima (receiving waters). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti goronggorong, siphon, jembatan air (aquaduct), pelimpah, pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa. Fungsi saluran drainase perkotaan adalah diantaranya yaitu mengeringkan bagian wilayah kota/lingkungan dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, mengalirkan air permukaan kebadan air penerima terdekat secepatnya, mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Berdasarkan fungsi pelayanan, sistem drainase perkotaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a . Sistem drainase lokal, yang termasuk dalam sistem drainase lokal adalah sistem saluran awal yang melayani suatu kawasan permukiman tertentu seperti kompleks permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industry dan komersial. Sistim ini melayani area kurang dari 10 ha.


45


Pengelolaan

sistem

drainase

lokal

menjadi

tanggung

jawab

masyarakat, pengembang atau instansi lainya. b . Sistem drainase utama, yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah saluran drainase primer, sekunder, dan tersier beserta bangunan kelengkapannya yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Pengelolaan sistem drainase utama merupakan tanggung jawab pemerintah. c.

Pengendalian banjir (Flood Control) adalah sungai yang melintasi wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air sungai, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan

kehidupan

manusia.

Pengelolaan

pengendalian

banjir

merupakan tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan fisiknya, sistim drainase terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier. a . Sistem saluran primer adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan pemerima air. b.

Sistem saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.

c.

Sistem saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.

Kondisi topografi yang dominan dataran tinggi di Kota Parepare secara langsung

meminimalkan

ancaman

genangan/banjir.

Kajian

studi

EHRA

menunjukkan bahwa 73,60% rumah tangga di Kota Parepare tidak pernah mengalami banjir rutin. Secara umum kondisi jaringan drainase perkotaan belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. (Lihat Peta 2.6. Peta Jaringan Drainase dan Lokasi Genangan)


46



28

47


Secara struktur drainase di kota Kawasan Parepare dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk di saluran mengakibatkan kurang lancarnya sistem pengaliran di dalam saluran tersebut sehingga menimbulkan genangan di beberapa titik. (Lihat Tabel 2.14. Lokasi Genangan dan Luas Genangan dan Tabel 2.15. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Parepare)

Tabel 2.14. Lokasi Genangan dan Luas Genangan

Wilayah Genangan No

Lokasi Genangan

Luas

Ketinggian

Lama

Frekuensi

(Ha)

(m)

(jam/hari)

(kali/tahun)

Infrastruktur

Penyebab

Jenis

Ket.

Saluran Pasangan Batu

-


-


-

2 kali

Aliran permukaan ketemu dengan air pasang


-

2 kali

Aliran permukaan ketemu dengan air pasang


-

1

Jalan Lasinrang (Kel. Lakessi dan Kel.Kampung Pisang)

2,19

0,2 - 0,4

2–5

2 kali

2

Jl. A. Makkasau (Kel. Ujung Baru dan Kel. Kampung Pisang)

3,4

0,1 – 0,3

2–6

2 kali

3

Jl. Lahalede (Kel. Ujung Lare)

1,17

0,1 – 0,3

1–2

2 kali

4

Jl. Bau Massepe (Kel. Lumpue, Kel. Sumpang Minanagae, Kel. Cappa Galung, Kel. Tiro Sompe, Kel. Labukkang dan Kel. Mallusetasi)

5

Jl. Poros Pinrang (Kel. Wattang Soreang dan Kel. Bukit Indah)

21,10

19,06

0,1 – 0,4

0,2 – 0,3

2–8

1-2

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2014


48

Aliran permukaan ketemu dengan air pasang Aliran permukaan ketemu dengan air pasang Aliran permukaan ketemu dengan air pasang


Tabel 2.15. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Parepare

No

(i) 1

2

Jenis Prasarana/ Sarana

Satuan

Dimensi

Kondisi

Bentuk Penampang saluran

B (m)

H (m)

Berfungsi

Tidak Berfungsi

Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)

(ii) Saluran Primer Soreang - Saluran Sekunder Ujung - Saluran Sekunder Mattirowalie Bangunan Pelengkap

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

m

Trapesium

3,5

4,8

3.400

0

2 kali

m

Trapesium

1,6

1,75

4.000

0

2 kali

m

Trapesium

1,6

1,75

5.800

0

2 kali

- Rumah Pompa

unit

-

0

0

0

0

-

- Pintu Air

unit

-

0

0

0

0

-

- Kolam Retensi

unit

-

0

0

0

0

-

unit

-

0

0

0

0

-

m

Trapesium

3,5

4,8

4.600

0

2 kali

m

Trapesium

1,6

1,75

3.500

0

2 kali

m

Trapesium

1,6

1,75

6.100

0

2 kali

- Rumah Pompa

unit

-

0

0

0

0

-

- Pintu Air

unit

-

0

0

0

0

-

- Kolam Retensi

unit

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

- Trash Rack/ Saringan Sampah Saluran Primer Bacukiki - Saluran Sekunder Lawalane - Saluran Sekunder Bulubulu Bangunan Pelengkap

- Trash Rack/ unit Saringan Sampah Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2014

Kondisi pengelolaan drainase perkotaan di Kota Parepare saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh

semua

daerah

permukiman

di

Kota

Parepare.

Kegiatan

pembangunan dan pemeliharaan di Kota Parepare merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Parepare yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan.


49


Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah/wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya. Pembangunan dan pemeliharaan drainase perkotaan di Kota Parepare upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yang serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian amsyarakat tidak peduli dengan sistem drainase perkotaan.

2.4. Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi Risiko sanitasi dapat diartikan terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam penentuan area berisiko sanitasi ditetapkan berdasarkan: 1. Data Sekunder Penentuan area berisiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area adminitrasi kelurahan berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD dan tersedia di sumber data lainnya. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase serta data umum wilayah yang meliputi populasi, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan angka kemiskinan.


50


2. Penilaian SKPD Penentuan

area

berisiko

berdasarkan

penilaian

SKPD

diberikan

berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja sanitasi Kota Parepare yang mewakili SKPD terkait sanitasi dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK). 3. Studi EHRA Penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan penilaian dan pemetaan tingkat risiko berdasarkan kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga, kondisi drainase, perilaku cuci tangan pakai sabun, higiene

jamban,

penanganan

air

minum,

dan

buang

air

besar

sembarangan.

Berdasarkan data Sekunder, Penilaian SKPD dan data studi EHRA, diperoleh gambaran area berisiko sanitasi Kota Parepare untuk pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan. (Lihat Peta 2.7. Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik, Peta 2.8. Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan, dan Peta 2.9. Peta Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan)


51



28 52



29 53



30 54


Pada peta area berisiko sanitasi air limbah domestik yang merupakan area berisiko sangat tinggi yaitu Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat dan 6 Kelurahan merupakan Kelurahan berisiko tinggi. Sedangkan kelurahan lainnya merupakan area berisiko rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan, prasarana air limbah domestik belum memadai yang memicu perilaku buang air besar sembarangan. (Lihat Tabel 2.16. Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik) Tabel 2.16. Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No

Area Berisiko

Wilayah Prioritas Air Limbah

1

Risiko 4

Kelurahan Kampung Baru

2

Risiko 3

Kelurahan Lumpue

3

Risiko 3

Kelurahan Cappagalung

4

Risiko 3

Kelurahan Ujung Bulu

5

Risiko 3

Kelurahan Lapadde

6

Risiko 3

Kelurahan Lakessi

7

Risiko 3

Kelurahan Bukit Harapan

Sumber : Penetapan Area Berisiko Sanitasi Tahun 2015

Dengan melihat kondisi sanitasi pengelolaan air limbah domestik di Kota Parepare, derajat permasalahan yang ada tergolong tinggi. Sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kota Parepare mennggunakan on-site system dan sebagian limbah buangan langsung dialirkan tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga mencemari air tanah dan sungai. Sistem kelembagaan

sanitasi masih

lemah, kondisi ini menuntut

peningkatan kapasitas cakupan layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik dapat memenuhi harapan. Dalam rangka mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka perlu dukungan media komunikasi dalam memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat.


55


Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kota Parepare pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan peningkatan fungsi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah ada. (Lihat Tabel 2.17. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik)

Tabel 2.17. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik No

Permasalahan Mendesak

Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Pencemaran air tanah dan sungai dikarenakan buangan dari 1

rumah tangga langsung dialirkan tanpa pengelolaan terlebih dahulu.

Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat 1

perlunya dilakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala Pendanaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun pihak

2

swasta tidak sebanding dalam memaksimalkan cakupan layanan air limbah yang aman terhadap lingkungan

Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2015

Area berisiko sanitasi untuk sub sektor persampahan dari 22 Kelurahan, yang masuk kategori berisiko sangat tinggi sebanyak 4 kelurahan yaitu Kelurahan Lumpue, Bumi Harapan, Bukit Indah, dan Bukit Harapan sedangkan area berisiko tinggi sebanyak 5 Kelurahan. Permasalahan utama yang ditemukan yakni belum teraturnya pengelolaan sampah rumah tangga dan masih ada masyarakat membuang sampah rumah tangga di lahan kosong, sungai, dan drainase. (Lihat Tabel 2.18. Area Berisiko Sanitasi Persampahan)


56


Tabel 2.18. Area Berisiko Sanitasi Persampahan Wilayah Prioritas Persampahan

No

Area Berisiko

1

Risiko 4

Kelurahan Lumpue

2

Risiko 4

Kelurahan Bumi Harapan

3

Risiko 4

Kelurahan Bukit Indah

4

Risiko 4

Kelurahan Bukit Harapan

5

Risiko 3

Kelurahan Watang Bacukiki

6

Risiko 3

Kelurahan Lompoe

7

Risiko 3

Kelurahan Tiro Sompe

8

Risiko 3

Kelurahan Lapadde

9

Risiko 3

Kelurahan Watang Soreang


Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah, Keterbatasan dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. Disamping itu, sampah yang sudah dipilah dijadikan satu kembali pada saat pengangkutan. (Lihat Tabel 2.19. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Persampahan)

Tabel 2.19. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Persampahan No


Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Penanganan sampah 1

skala rumah tangga masih dengan

membakar dan membuang ke lahan kosong, saluran dan sungai.


57


Sampah yang sudah dipilah disatukan kembali pada saat 2

pengangkutan.

Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi Peran swasta dalam pengelolaan sampah dan penyediaan 1

bangunan TPS 3R belum optimal.


Kondisi topografi Kota Parepare yang relatif bergelombang dan daerah datar yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nampak area berisiko sanitasi drainase perkotaan sangat tinggi dan tinggi di 6 Kelurahan dari 22 Kelurahan di Kota Parepare. (Lihat Tabel 2.20. Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan) Tabel 2.20. Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan Wilayah Prioritas Drainase Perkotaan

No

Area Berisiko

1

Risiko 4

Kelurahan Lumpue

2

Risiko 4

Kelurahan Kampung Pisang

3

Risiko 3

Kelurahan Cappagalung

4

Risiko 3

Kelurahan Kampung Baru

5

Risiko 3

Kelurahan Lakessi

6

Risiko 3

Kelurahan Ujung Lare


Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin terwujudnya lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Disamping itu, dalam menentukan arah kebijakan mengatasi genangan, Kota Parepare

belum

memiliki

peraturan-peraturan


58

yang

mengatur

tentang


pengelolaan drainase secara teknis dan operasional. (Lihat Tabel 2.21. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Drainase Perkotaan)

Tabel 2.21. Permasalahan Mendesak Pengelolaan Drainase Perkotaan No


Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Penyempitan penampang drainase, baik yang disebabkan oleh 1

sedimentasi maupun sampah.

Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi Regulasi khusus drainase belum ada, yang mengatur layanan 1

secara teknis dan operasional.



59

BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI

Recommend Documents