PROFIL SANITASI SAAT INI

Strategi Sanitasi Kabupaten ROKAN HILIR (SSK) 2016

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1.

Gambaran Wilayah Kabupaten Rohil

2.1.1 Geografis dan Administratif Kabupaten Bengkalis,

sesuai

Rokan

Hilir

dengan

merupakan

Undang-undang

hasil

pemekaran

nomor

53

tahun

dari

Kabupaten

1999.

Wilayah

Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 101o4’ - 2030’ LU dan 100016’ – 101021’ BT.Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km2(888.159 Ha), Adapun batas-batas wilayah administrasi kabupaten rokan hilir sebagai berikut : - Sebelah utara

: Propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka

- Sebelah selatan

: Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu

- Sebelah Timur

: Kota Dumai

- Sebelah Barat

: Propinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 18 Kecamatan, 178 Desa dan 16 Kelurahan yang memiliki Luas wilayah terbesar adalah kecamatan Tanah Putih yaitu 1.915,23 Km2 dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Balai Jaya dengan luas wilayah 106,32 Untuk Lebih jelasnya peta kondisi administratif kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada lampiran. Tabel 2.1 Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan serta jumlah Kelurahan Luas Wilayah Administrasi

Jumlah Nama Kecamatan

Kelurahan /Desa

Terbangun

(%) thd (Ha)

Total

(Ha)

administrasi Kecamatan tanah Putih

Kecamatan Pujud Kecamatan Tanah Putih Tjg Melawan

3 Kelurahan, 15 Desa

191.523

1 Kelurahan, 15 Desa 5 Desa

98.490

19.839

BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-1

21,56

11,09

2,23

(%) thd Luas Administrasi

2.312

1,21

1.327

1,35

467

2,35


Luas Wilayah Administrasi

Jumlah Nama Kecamatan

Kelurahan /Desa

Terbangun

(%) thd (Ha)

Total

(Ha)

administrasi Kecamatan Rantau kopar

Kecamatan Tanjung Medan

Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Simpang Kanan

Kecamatan Kubu

4 Desa

13 Desa

15 Desa 6 Desa

9 Desa

kecamatan Kubu Babussalam

11 Desa

10 Desa 5 Desa

Kecamatan Batu kampar

5 Desa

Kecamatan Bagan Sinembah Raya

10 Desa

Kecamatan Bangko Pusako

Total

38.468

66.963

72.844

47.526

34.255

11.525

42.092


23.548

1 kelurahan, 12 Desa

Kecamatan Balai Jaya

44.555

5 Kelurahan,

Kecamatan Sinaboi

Kecamatan Rimba Melintang

25.760

1 Kelurahan,

7 Desa

Kecamatan Pekaitan

25.810

2 Kelurahan,

Kecamatan Pasir Limau Kapas

Kecamatan Bangko

33.833

27.245

2 Kelurahan, 9 Desa 16 Desa


10.632

73.251

888.159

3,81

2,91

2,90

5,02

4,33

7,54

8,20

5,35

3,86

1,30

4,74

2,65

3,07

1,20

8,25

100

(%) thd Luas Administrasi

372

1,10

1.544

5,98

1.954

7,59

1.183

2,66

1.040

2,70

1.675

2,50

1.217

1,67

2.461

5,18

632

1,84

283

2,46

567

1,35

1.243

5,28

1.003

3,68

1.689

15,89

1.697

2,32

22.666

67

Sumber : Kecamatan Dalam Angka tahun 2015

Kabupaten Rokan Hilir terletak disebelah utara Provinsi Riau yang hampir mendekati perbatasan Sumatera Utara, dengan Ibukota Bagansiapiapi yang dijuluki kota seribu Kubah. Jarak tempuh Kota bagansiapiapi dari pekanbaru sekitar 6 jam . Untuk BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-2


cakupan wilayah Kajian pemutahiran SSK ini adalah 100% dari wilayah yang ada dikabupaten Rokan Hilir yaitu 18 Kecamatan dengan 178 Desa dan 16 Kelurahan.

2.1.2. Demografi Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah 627.233 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 – 2010 sebesar 4,58 persen per tahun. Sedangkan rasio jenis kelaminnya adalah 106,41 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 107 penduduk laki-laki. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk dari tahun 2016 hingga 2020 (lima tahun kedepan) digunakan Metoda Berganda (Geometri) sebagai berikut : Pt = P0 (1+r) t Dimana : Pt =Jumlah penduduk pada tahun periode. Po =Jumlah penduduk pada awal proyeksi. r

=Rata-rata pertambahan penduduk

t

=Kurun waktu proyeksi


II-3


Peta 2.1 Peta Wilayah Kajian SSK

Sumber : Hasil Analisa pokja sanitasi 2016


II-4


TABEL 2.2.a JUMLAH PENDUDUK SAAT INI DAN PROYEKSINYA UNTUK 5 TAHUN Jumlah penduduk Wilayah Perkotaan

Wilayah Pedesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan

Kecamatan tanah Putih

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

Jiwa

21.722

22.445

23.192

23.964

48.886

50.514

52.196

53.934

55.730

69.908

72.236

74.641

77.127

79.694

Kecamatan Pujud

21.022

25.528

21.911

18.807

16.143

13.856

25.528

21.911

18.807

16.143

13.856

Kecamatan Tanah Putih Tjg Melawan

17.109

18.134

19.221

20.373

21.594

17.109

18.134

19.221

20.373

21.594

7.428

7.778

8.144

8.528

8.930

7.428

7.778

8.144

8.528

8.930

39.687

41.505

43.406

45.394

47.473

39.687

41.505

43.406

45.394

47.473

20.883

17.177

14.129

11.622

9.560

40.627

33.417

27.487

22.609

18.597


27.781

28.114

28.451

28.792

29.137

27.781

28.114

28.451

28.792

29.137

Kecamatan Kubu

18.049

15.935

14.068

12.420

10.965

18.049

15.935

14.068

12.420

10.965


39.339

40.426

41.543

42.691

43.870

39.339

40.426

41.543

42.691

43.870


38.775

46.227

55.112

65.704

78.332

38.775

46.227

55.112

65.704

78.332

32.754

33.819

34.919

36.055

37.228

82.507

85.190

87.961

90.822

93.776

18.428

20.058

21.832

23.763

25.865

18.428

20.058

21.832

23.763

25.865

Kecamatan Rantau kopar Kecamatan Tanjung Medan Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bangko

19.744

49.753

16.240

51.371

13.358

53.042

Kecamatan Sinaboi Kecamatan Batu kampar

10.987

54.767

9.037

56.548

9.846

10.370

10.922

11.503

12.115

9.846

10.370

10.922

11.503

12.115

Kecamatan Pekaitan

18.395

19.360

20.376

21.445

22.570

18.395

19.360

20.376

21.445

22.570


37.320

38.263

39.230

40.222

41.239

37.320

38.263

39.230

40.222

41.239


27.992

29.274

30.615

32.017

33.483

27.992

29.274

30.615

32.017

33.483


62.204

65.053

68.032

71.148

74.407

62.204

65.053

68.032

71.148

74.407


60.481

62.001

63.559

65.156

66.793

60.481

62.001

63.559

65.156

66.793

Sumber : Hasil perhitungan proyeksi Pokja sanitasi tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pokja sanitasi tahun 2016 bahwa kecamatan bangko merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk dan KK terbanyak yaitu 93.778 jiwa dan 19.910 KK.


II-5


TABEL 2.2.b JUMLAH KEPALA KELUARGA SAAT INI DAN PROYEKSINYA UNTUK 5 TAHUN Jumlah penduduk Wilayah Perkotaan

Wilayah Pedesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan


2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

KK

4.463

4.612

4.765

4.924

5.088

10.379

10.725

11.082

11.451

11.832

14.843

15.337

15.847

16.375

16.920

Kecamatan Pujud

-

-

-

-

-

5.420

4.652

3.993

3.427

2.942

5.420

4.652

3.993

3.427

2.942


-

-

-

-

-

3.632

3.850

4.081

4.325

4.585

3.632

3.850

4.081

4.325

4.585

Kecamatan Rantau kopar

-

-

-

-

-

1.577

1.651

1.729

1.811

1.896

1.577

1.651

1.729

1.811

1.896


-

-

-

-

-

8.426

8.812

9.216

9.638

10.079

8.426

8.812

9.216

9.638

10.079


4.192

3.448

2.836

2.333

1.919

4.434

3.647

3.000

2.467

2.030

8.626

7.095

5.836

4.800

3.948


-

-

-

-

-

5.898

5.969

6.041

6.113

6.186

5.898

5.969

6.041

6.113

6.186

Kecamatan Kubu

-

-

-

-

-

3.832

3.383

2.987

2.637

2.328

3.832

3.383

2.987

2.637

2.328


-

-

-

-

-

8.352

8.583

8.820

9.064

9.314

8.352

8.583

8.820

9.064

9.314


-

-

-

-

-

8.233

9.815

11.701

13.950

16.631

8.233

9.815

11.701

13.950

16.631

Kecamatan Bangko

10.563

10.907

11.262

11.628

12.006

6.954

7.180

7.414

7.655

7.904

17.517

18.087

18.675

19.283

19.910

Kecamatan Sinaboi

-

-

-

-

-

3.912

4.259

4.635

5.045

5.492

3.912

4.259

4.635

5.045

5.492


-

-

-

-

-

2.090

2.202

2.319

2.442

2.572

2.090

2.202

2.319

2.442

2.572

Kecamatan Pekaitan

-

-

-

-

-

3.906

4.110

4.326

4.553

4.792

3.906

4.110

4.326

4.553

4.792


-

-

-

-

-

7.923

8.124

8.329

8.540

8.756

7.923

8.124

8.329

8.540

8.756


-

-

-

-

-

5.943

6.215

6.500

6.798

7.109

5.943

6.215

6.500

6.798

7.109


-

-

-

-

-

13.207

13.812

14.444

15.106

15.798

13.207

13.812

14.444

15.106

15.798


-

-

-

-

-

12.841

13.164

13.494

13.834

14.181

12.841

13.164

13.494

13.834

14.181

Sumber : Hasil perhitungan proyeksi Pokja sanitasi tahun 2016


II-6


TABEL 2.3 TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KEPADATAN SAAT INI DAN PROYEKSINYA UNTUK 5 TAHUN Tingkat Pertumbuhan (%)

Kepadatan Penduduk (Orang/Ha)

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan 2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019


3,33

3,00

2,90

3,33

2,97

2016 37

38

39

40

2020

Kecamatan Pujud

4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

26

22

19

16

14


5,40

5,50

5,57

5,62

5,66

86

91

97

103

109


4,71

4,71

4,71

4,71

4,71

22

23

24

25

26


4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

154

161

168

176

184


3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

158

130

107

88

72


1,20

1,06

0,61

0,28

0,34

62

63

64

65

65

Kecamatan Kubu

4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

47

41

37

32

29


2,76

2,90

2,71

2,67

2,68

59

60

62

64

66


4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

53

63

76

90

108

Kecamatan Bangko

3,25

4,37

4,25

3,62

3,57

174

179

185

191

197

Kecamatan Sinaboi

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

54

59

64

69

76


4,91

4,98

5,03

5,07

5,09

85

90

95

100

105

Kecamatan Pekaitan

2,60

2,86

3,25

3,53

3,75

44

46

48

51

54


2,53

2,82

2,59

2,31

2,53

158

162

167

171

175


4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

103

107

112

118

123


4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

59

61

64

67

70


2,51

2,51

2,51

2,51

2,51

83

85

87

89

91

42

Sumber : Hasil Perhitungan Pokja sanitasi Kab.Rohil 2016

Berdasarkan hasil perhitungan pokja sanitasi Kab.Rohil tahun 2016 bahwa tingkat pertumbuhan penduduk terbesar ada pada kecamatan Tanah Putih Tj.Melawan ditahun 2020 yaitu 5,66% dan kepadatan penduduk terrpadat ada pada kecamatan Bangko.


II-7


TABEL 2.4 JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERKECAMATAN

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2.132 4.193 2.266 494 5.327 1.291 2.478 1.393 1.796 14.947 3.372 929 1.301 1.739 3.947 47.605

TANAH PUTIH PUJUD TANAH PUTIH TJ. MELAWAN RANTAU KOPAR BAGAN SINEMBAH SIMPANG KANAN KUBU PASIR LIMAU KAPAS KUBU BABUSALAM BANGKO SINABOI BATU HAMPAR PEKAITAN RIMBA MELINTANG BANGKO PUSAKO TOTAL

Sumber : Laporan Evaluasi data kemiskinan masyarakat,Bappeda Rokan Hilir 2014 Berdasarkan hasil laporan Evaluasi data kemiskinan masyarakat dan Bappeda jumlah penduduk miskin terbanyak ada pada kecamatan Bangko yaitu 14947 jiwa.


II-8


2.1.3. Kebijakan Pembangunan Ruang sebagai wadah kehidupan mahluk hidup selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitas manusia. Tuntutan perubahan tersebut berimplikasi terhadap tuntutan penyediaan ruang yang memadai untuk menampung penduduk dan segala aktifitasnya. Kompleksitas kegiatan yang tidak sebanding dengan ruang yang tersedia memicu munculnya

konflik

dalam

pemanfaatan

ruang.

Optimalisasi

pemanfaatan

sumberdaya tentu tidak dapat dilakukan manakala konflik pemanfaatan ruang terjadi.

Hal

ini

akan

dapat

berdampak

pada

upaya

percepatan

proses

pembangunan. Dalam konteks demikian, tata ruang memegang peran penting untuk mengeliminir berbagai benturan akibat kompetisi dalam pemanfaatan ruang dan selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW Kabupaten Rokan Hilir saat ini sedang dalam proses revisi dan sebagai pedoman dalam penataan ruang pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku antara lain SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) beserta revisinya. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah “Mewujudkan ruang wilayah yang aman, produktif dan berkelanjutan bagi pembangunan agrobisnis dan agro industri berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata, melalui Optimasi Pemanfaatan Ruang yang Terintegrasi serta Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang madani”.


II-9


Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Rokan Hilir tersebut, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan Pengembangan dan peningkatan produktifitas wilayah – wilayah yang berbasis pertanian, dan perikanan, dengan strategi ; a.

mengembangkan

kawasan

yang

memiliki

potensi

unggulan

pertanian

dan

perikanan sebagai daerah produksi; b.

mengembangkan dan mempertahankan kawasan lumbung pangan dan mencegah alih fungsi;

c.

meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan unggulan.

2. Kebijakan Pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya, dengan strategi ; a.

meningkatkan aksesibilitas, sarana prasara, dan daya tarik objek wisata di kawasan pariwasata alam;

b.

meningkatkan sarana prasarana dan daya tarik objek wisata budaya tahunan dan musiman;

3. Kebijakan Peningkatan pertumbuhan dan

pengembangan wilayah dengan konsep

agrobisnis, agroindustri dan minapolitan, dengan strategi ; a.

meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agrobisnis dan agroindustri;

b.

meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan agrobisnis dan agroindustri;

c.

mengembangkan kawasan produksi perikanan melalui konsep minapolitan;

d.

menetapkan

wilayah

pengembangan

kegiatan

agrobisnis,

agroindustri,

dan

minapolitan. 4. Kebijakan Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan dan pariwisata, dengan strategi mengembangkan kawasan transit dan pasar serta sarana prasarana. 5. Kebijakan Pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung konsep agrobisnis, agroindustri,

minapolitan

dan

pelayanan


II-10

dasar

masyarakat,

dengan

strategi


meningkatkan dan mengoptimalkan infrastruktur dasar pendukung kegiatan agrobisnis, agroindustri, minapolitan dan pelayanan dasar masyarakat 6. Kebijakan Pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan pendukung terhadap pariwisata, dengan strategi :

a. menetapkan batas areal kawasan lindung dan kawasan penyangganya; b. melakukan konservasi kawasan bakau dan kawasan rawan bencana longsor dan banjir;

c. memelihara fungsi lindung dan keanekaragaman hayati di kawasan lindung; d. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung dari intervensi kegiatan budidaya yang merusak fungsi lindung;

e. memulihkan fungsi lindung yang mengalami kerusakan; f. memanfaatan jasa lingkungan kawasan lindung untuk kesejahteraan; g. menata permukiman masyarakat adat hutan 7. Kebijakan

pengembangan

kawasan

budi

daya

dengan

tetap

menjaga

sistem

keseimbangan fungsi ruang dan berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan strategi: a. mengembangkan kawasan dan kegiatan budidaya penyu; b. menetapkan peraturan daerah mengenai lahan pertanian berkelanjutan. 8. Kebijakan

Pengembangan

pembangunan

kawasan

strategis

nilai strategis kawasan

dalam

untuk

mendukung

penataan ruang,

keterpaduan

dengan strategi

meningkatkan aksesibilitas antar kawasan strategis. 9. Kebijakan Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana, dengan strategi : a. normalisasi saluran drainase pada kawasan rawan banjir; b. membangun turab untuk pengendalian daerah rawan bencana longsor; c. menyediakan sabuk pengamanan pantai di pesisir sungai. 10. Kebijakan Penetapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan, dengan strategi :

a. mengoptimalkan fungsi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan antar negara;


II-11


b. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;

d. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

e. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pada Tabel 2.5 menguraikan secara ringkas mengenai rencana struktur tata ruang Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan hasil revisi dari RTRW sebelumnya. Peta Rencana Struktur Ruang ditampilkan pada gambar 2.2


II-12


Tabel 2.5 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kab.ROHIL

Permukiman Kota

Hirarki Pusat Kota

Pengembanga Fungsi Kawasan

Skala Layanan Jasa

n Sarana Sosial

Perkotaan

Perdagangan

dan Skala

Transportasi

Transport

Laut

asi Udara

Layanan  Ibukota

Lokal

kabupaten Perkotaan

PKW

 Perdagangan &

Bagan

(Utama)

jasa regional

Siapiapi

Transportasi Darat

 Pusat kawasan

:

kawasan

 Perguruan

perkotaan

Bagan Siapiapi

Regional

sentra produksi

kabupaten

perikanan

sekitarnya

 Sub

layanan

:

layanan

tinggi/akadem

Siapiapi

i

 Jenis

:

layanan

Kab.

Rokan

Hilir

&

sekitarnya

dan

 Rumah kelas

pusat

kawasan sentra produksi

sakit B

:

layanan

Kab.

Rokan

Hilir

kawasan

layanan BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-13

dan

:

Kab.

Dumai

Medang

Via Bagan Siapiapi  Jaringan

layanan

domestik

stasiun

 Jenis

-----

penumpan g

dan

barang/kon vensional  Jaringan

kereta api

 Jaringan

lokal

angkutan

angkutan dan

barang

kabupaten

sentra produksi

angkutan

penumpang

 Masjid

Pelabuhan pengumpan

barang

 Jenis

sekitarnya

pusat

Bagan

penumpang

 Jl

dan

kelapa  Sub

Terminal

layanan

layanan domestik


padi

Rokan Hilir &

Sumatera

sekitarnya

Dumai

 SMK

Utara-

layanan

Kabupaten Rohil

 Ibukota Kecamatan Perkotaan

Lokal : layanan Kec.

 Perguruan

Bagan Sinembah

tinggi/akadem

Bagan

PKL

Sinembah

Bagan Batu

 Perdagangan & jasa regional  Pusat Kawasan

i Regional Kec.

:

Terminal Bagan Batu

layanan Simpang

:

layanan

Kab.

Rokan

Hilir

&

sekitarnya

Kanan, Pujud

 Rumah

Sentra

kelas

Produksi

layanan

Kelapa Sawit

Bagan

sakit D

Siapiapi



sekitarnya  Masjid kecamatan


II-14

:

 Jenis

angkutan

penumpang barang

-----

 Jaringan

layanan

domestik

stasiun

kereta

api

Ujung

Tanjung  Jenis

angkutan

penumpang dan

dan

dan

barang  Jaringan Sumatera Dumai

layanan Utara-

----


 Pusat perdagangan & Perkotaan

PKL

industri

Tanjung

 Perguruan

Ujung Tanjung

jasa regional  Lingkungan

Ujung

Lokal : layanan Kec.

Kec. Sinaboi, Kubu

tinggi/akadem

Tanjung

i : Ujung

 Jenis angkutan

Tanjung

Regional : layanan

Terminal Transit Ujung

 Rumah sakit kelas C :

----

penumpang dan barang  Jaringan layanan

layanan Kec.

Sumatera Utara -

Tanah Putih

Pekanbaru

dan Rimba Melintang  Masjid kecamatan  Ibukota Kecamatan

Lokal : layanan Kec. Sinaboi

layanan Kec.

Sinaboi Perkotaan

PKL

Sinaboi

 Gerbang utama

Sinaboi  Masjid

Regional :

perdagangan

Kabupaten Rokan

lintas batas

Hilir, dan bagian

 Sub pusat

 SLTA :

kecamatan

Terminal Sinaboi

Pelabuhan utama tersier

 Jenis angkutan

Sinaboi

penumpang dan barang  Jaringan layanan domestik

 Jenis angkutan penumpang dan barang/konvensional  Jaringan layanan

utara kawasan Bukit

domestik dan

kawasan sentra

Kapur, untuk

international

produksi padi

mendukung


II-15


 Sub pusat

pengembangan

kawasan sentra

gerbang

produksi

perdagangan lintas

perikanan

batas.

 Ibukota Kec Kubu

Lokal : layanan Kec. Kubu

layanan Kec. Kubu

 Sub pusat Perkotaan

PPK

Teluk Merbau

 SLTA :

kawasan sentra

 Masjid

produksi kelapa

kecamatan

 Sub pusat

Terminal Teluk Merbau

Pelabuhan pengumpan

 Jenis angkutan

lokal Tanjung Lumba-

penumpang dan

lumba

barang

 Jenis angkutan

 Jaringan layanan domestik

kawasan sentra

penumpang dan barang/konvensional  Jaringan layanan

produksi padi

domestik

 Sub pusat kawasan sentra produksi perikanan


II-16


PETA 2.2 RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN ROKAN HILIR

Sumber: Hasil Analisa Pokja Sanitasi 2016


II-17


Rencana

Pola

Ruang

Wilayah

Kabupaten

Rokan

Hilir

adalah

rencana

distribusi

peruntukkan ruang yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya. Dalam merencanakan pola ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir mengacu kepada arahan dari Rencana Pola Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau, dan mengembangkannya secara lebih rinci sesuai kondisi dan permasalahan di Kabupaten Rokan Hilir, dengan mempertimbangkan berbagai sektor pengembangan wilayah dan integrasi wilayah kawasannya. Rencana Kawasan Lindung adalah pengaturan distribusi peruntukkan lahan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberadaan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dalam kerangka menjaga keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Dari uraian di atas, arahan pengelolaan kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :  Rehabilitasi dan reboisasi kawasan yang telah mengalami kerusakan;  Pembatasan secara ketat kegiatan penduduk yang berada dalam kawasan hutan lindung;  Apabila akan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, hanya diperbolehkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mengakibatkan penurunan fungsinya;  Tidak diperbolehkan adanya pemrosesan bahan tambang;  Penata batasan kawasan hutan lindung.  Memanfaatkan kawasan lindung untuk kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi lindungnya. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Daerah Bawahannya Di Kabupaten Rokan Hilir kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daeraH bawahannya yaitu kawasan bergambut dan kawasan resapan air, kawasan bergambut tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bangko Pusako, KecamatanBagan BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-18


Sinembah, Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Kecamatan Kubu seluas kurang lebih 3.675 Ha atau 0,41% dari luas kecamatan. Kawasan bergambut di Kabupaten Rokan Hilir juga termasuk sebagai kawasan resapan air. Kriteria penetapan kawasan bergambut ini didasarkan pada Kepres No. 32/1990 yaitu : tanah gambut dengan ketebalan di atas 3 meter yang berada di bagian hulu sungai dan rawa. Kriteria ini juga didasarkan pada kebijaksanaan khusus pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu tanah gambut dengan ketebalan lebih besar dari 2 meter, luasnya masih relatif kecil dibandingkan dengan luas keseluruhan tanah gambut yang terdapat di wilayah ini. Dikarenakan belum tersedianya data mengenai ketebalan yang rinci sehingga deliniasi lindung gambut sulit dilakukan. Kebijakan mengenai hutan lindung gambut ini adalah : -

Menjaga dan mengendalikan fungsi hidrologi wilayah sebagai penyimpan air, pencegah banjir dan untuk melindungi ekosistem khas yang ada di dalamnya;

-

Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kemampuan lahan dan lingkungan agar kegiatan budidaya dapat berfungsi secara baik.

Kawasan Perlindungan Setempat Yang termasuk dalam kawasan perlindungan setempat berdasarkan Kepres No. 32/1990, serta penetapan dalam RTRW ini adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang surut tertinggi kearah darat A. Sempadan pantai B. Sempadan sungai C. Kawasan sekitar danau D. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya  Kawasan Suaka Alam


II-19


 Kawasan Pelestarian alam  Kawasan Pantai Berhutan Bakau  Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam

Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki kawasan lainnya berupa kawasan rawan bencana yang meliputi kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, kawasan rawan bencana banjir, dan kawasan rawan bencana abrasi. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terletak di Kecamatan Kubu, Tanah Putih, Pasir Limau Kapas, Rimba Melintang, Tanah Putih Tanjung Melawan, Pujud, dan Bangko Pusako. Kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Tanah Putih kepenghuluan Rantau Bais, Desa Siarang-arang dan Air Hitam Kecamatan Pujud. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Rokan Hilir berada di kawasan sekitar sungai dan dataran rendahh yang terletak di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih, dan Desa Siarang-arang dan Desa Air Hitam Kecamatan.


II-20


PETA 2.3 POLA RUANG KABUPATEN ROKAN HILIR

Sumber: Hasil Analisa Pokja Sanitasi 2016


II-21


2.2

Kemajuan Pelaksanaan SSK A. Air Limbah Domestik Dalam Pelaksanaan pembangunan sanitasi dikabupaten Rohil khususnya sektor air limbah belum ada perkembanganya. Untuk lebih jelas dapat dlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.6 Kemajuan SSK Sektor Air Limbah SSK (Periode Sebelumnya) tahun 2015 – Tahun 2019

SSK (Saat ini)

Tujuan

Status Saat ini

Sasaran

Tercapainya Universal

Menurunnya Akses

ditahun 2019

Data Dasar

jumlah

masyarakat BABS

yang

dari

24,3%

masyarakat

24,3%

masyarakat

masih BABS

masih BABS

0 % sistem komunal

0

24,3%

menjadi 0% ditahun 2019 Meningkatnya sistem Komunal

dari

0%

%

sistem

kkomunal

menjadi 4% Tersedianya

IPLT

ditahun 2017

Belum

tersedianya

IPLT

Belum

tersedianya

IPLT

Sumber: Hasil analisa Pokja Sanitasi 2016

B. Pengelolaan Persampahan Dalam Pelaksanaan pembangunan sanitasi dikabupaten Rohil khususnya sektor air limbah belum ada perkembanganya. Sehingga belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam SSK yang telah disusun. Untuk lebih jelas dapat dlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.7 Kemajuan SSK sektor Persampahan SSK (Periode Sebelumnya) tahun 2015 – Tahun 2019

SSK (Saat ini)

Tujuan

Status Saat ini

Sasaran

Tercapainya Universal

Persentase Akses

ditahun 2019

yang TPA

Data Dasar

sampah

terangkut dari

ke

35%

menjadi 80 % pada Tahun 2019 BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-22

35%

cakupan

35%

cakupan

Layanan

layanan

sampah

persampahan

didaerah perkotaan

didaerah perkotaan


Menurunnya persentase yang dari

tidak 65%

sampah terolah

65% penduduk tidak

65% penduduk tidak

melakukan

melakukan

pengelolaan sampah

pengelolaan sampah

menjadi

7% ditahun 2019 Sumber: Hasil analisa Pokja Sanitasi 2016

C. Drainase Perkotaan Dalam Pelaksanaan pembangunan sanitasi dikabupaten Rohil khususnya sektor drainase belum ada perkembanganya. Untuk lebih jelas dapat dlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.8 Kemajuan SSK Sektor Drainase SSK (Periode Sebelumnya) tahun 2015 – Tahun 2019

SSK (Saat ini)

Tujuan

Status Saat ini

Sasaran

Data Dasar

Terrcapainya

Menurunya

luas

7163.66

Universal akses 2019

genangan

dari

terdapat genangan

7163,66Ha

ha

masih

7163.66

ha

masih

terdapat genangan

menjadi

1416,67Ha Sumber: Hasil analisa Pokja Sanitasi 2016

2.3.

Profil sanitasi Saat ini a. Air Limbah Domestik (1)

Sistem dan insfrastruktur Pengelolaan limbah domestik Kabupaten Rokan Hilir selama ini sebagian

kecil

dilaksanakan dengan sistem pengolahan milik pribadi. Sebagian kecil

rumah penduduk telah dilengkapi dengan jamban dan septik tank. Adapun bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pantai belum ada sistem pengolaan air limbah pada umumnya masyarakat tepi pantai limbah domestik langsung ke tepi pantai. Permasalahan pada pengelolaan air limbah domestik di Rokan Hilir adalah sebagai berikut : 

Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sebagian kecil menggunakan

septic

tank dan cubluk untuk mengolah air limbah rumah tangga, namun


II-23


sebagian besar fasilitas

septic tank masih belum memenuhi standar

teknis yang ditetapkan. Disamping itu, pengurasan septic tank juga masih rendah. 

Sebagian

kecil

masyarakat

masih

mempergunakan

cubluk

untuk

membuang black water. Untuk

mengetahui

kondisi

pengelolaan

air

limbah

rumah

tangga

di

Kabupaten Rokan Hilir, digunakan metode dengan menggunakan alat bantu Diagram Sistem Sanitasi (DSS). Adapun hasil dari pemetaan kondisi sanitasi terkait dengan pengelolaan air limbah rumah tangga, baik black water maupun grey water di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:


II-24


Tabel 2.9 Diagram Sistem sanitasi Pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Rokan Hilir

BABS

Sumber: Hasil analisa pokja sanitasi 2016 BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-25



II-26


TABEL 2.10. CAKUPAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK SAAT INI DI KABUPATEN ROKAN HILIR Akses Layak (KK) On –Site No

Kec.

(i)

(ii)

Off –Site Tangki

Jumlah Peduduk(KK)

Tangki

Tangki

Septik

Septik

Individual

Komunal

Komunal

(≤ 10KK)

(≥ 10KK)

(iii)

(iv)

13.901

6.522

-

7.357

3.477

Melawan

3.233

4

Kec. Rantau kopar

5

Kec. Tanjung Medan

6

Kec. Bagan Sinembah

7 8

MCK***

Septik

IPAL

IPAL

Kawasan

Kota

Individual

Cubluk

Belum Aman **

(ix)

(x)

1.578

-

-

-

-

957

945

3.899

-

961

-

-

-

-

599

607

1.713

1.645

-

81

-

-

-

-

34

34

1.440

1.438

625

-

80

-

-

-

-

24

25

684

7.704

3.905

-

1.186

-

-

-

-

754

760

1.099

12.749

9.257

-

795

-

-

-

-

930

930

833

Kec. Simpang Kanan

5.759

3.392

-

569

-

-

-

-

471

471

853

Kec. Kubu

4.916

2.092

-

1.038

-

-

-

-

501

501

780

7.909

3.268

-

1.187

-

-

-

-

491

491

2466

2

Kec. Pujud

(vi)

IPAL Komunal

BABS (KK)*

Septik

(viii)

Kec. tanah Putih

(v)

Tangki

(vii)

1

3

Akses Dasar (KK)

(xi)

(xii)

(xiii)

Kec. Tanah Putih Tjg

Kec. Pasir Limau 9

Kapas kec. Kubu

10

Babussalam

5.792

2.328

-

868

-

-

-

-

351

351

1888

11

Kec. Bangko

16.431

7.783

-

1.157

-

-

-

-

507

507

6470

12

Kec. Sinaboi

3.302

1.536

-

155

-

-

-

-

64

66

1480

13

Kec. Batu kampar

1.885

1.004

-

234

-

-

-

-

190

192

266


II-27


Akses Layak (KK) On –Site No

Kec.

Akses Dasar (KK) Off –Site Tangki

Jumlah Peduduk(KK)

Tangki

Tangki

Septik

Septik

Individual

Tangki MCK***

Septik

Komunal

Komunal

(≤ 10KK)

(≥ 10KK)

IPAL

IPAL

IPAL

Komunal

Kawasan

Kota

BABS (KK)*

Septik Individual

Cubluk

Belum Aman **

14

Kec. Pekaitan

3.526

1.462

-

326

-

-

-

-

116

119

1503

15

Kec. Rimba Melintang

7.538

3.691

-

547

-

-

-

-

289

289

2717

5.434

4.396

-

176

-

-

-

-

250

250

362

Kec. Bagan Sinembah 16

Raya

17

Kec. Balai Jaya

12.075

6.153

-

2.347

-

-

-

-

1276

1276

1013

18

Kec. Bangko Pusako

12.219

5.903

-

1.440

-

-

-

-

957

957

2951

Sumber : Instrumen Profil sanitasi 2016

Keterangan: *Yang termasuk BABS : BAB langsung dikebun, kolam, laut, sungai, sawah/ladang, dsb. ** Belum aman: jamban tidak dilengkapi tangki septik sesuai kriteria SNI atau tidak mempunyai tangki septik sama sekali. Cubluk dikategorikan tidak aman bila dibangun diarea dengan kepadatan 50 orang/ha dan jarak terhadap sumber air bersih yang bukan perpipaan < 10 m. *** MCK : termasuk jamban bersama layak & MCK komunal


II-28


Berdasarkan tabel diatas kecamatan Bagan Sinembah yang memiliki cakupan layanan tangki septik individual aman terbanyak dengan jumlah 9257 KK, dan kecamatan Bangko yang memiliki cakupan layanan BABS terbesar 6470 KK.

TABEL 2.11 KONDISI PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KONDISI NO

JENIS

SATUAN

JUMLAH/KAPA

KETERANGAN

BERFUNGSI

TDK BERFUNGSI

(iv)

(v)

(vi)

Unit

-

-

-

SITAS (i)

(ii)

(iii)

SPAL Setempat (Sistem On – Site) 1

Tangki Septik Komunal < 10 KK

2

MCK

Unit

-

-

-

3

Truk Tinja

Unit

1

√

-

4

IPLT: Kapasitas

M3/Hari

-

-

-

Unit

-

-

-

SPAL Terpusat (Sistem Off-Site) 1

Tangki Septik komunal> 10KK

2

IPAL Komunal

Unit

-

-

-

3

IPAL Kawasan

Unit

-

-

-

4

IPAL terpusat

Unit

-

-

-

Sumber: Dinas Cipta Karya,Bappeda kab.Rohil 2015 BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-29

(vii)


Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah


II-30


Sumber: Instrumen Profil Sanitasi 2016


II-31


(2)

Kelembagaan dan Peraturan 1. Aspek Legal Formal

-

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

-

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 42 tahun 2007 tentang Juknis Pelaksanaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi yang menganatkan prioritas penanganan sanitasi dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan urutan Prioritas : Menangani Air Limbah Cair yang berasal dari buangan rumah tangga dari Kegiatan mandi, Cuci dan Kakus (MCK) dengan membangun MCK Komunal, Septic Tank Komunal.

-

Target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 dimana ditargetkan masyarakat miskin dipedesaan sudah mendapatkan akses pelayanan sanitasi dasar.

-

Undang – undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dalam salah satu pasalnya (pasal 22) mengisyaratkan akan pentingnya Kesehatan Lingkungan melalui antara lain Pengamanan Limbah Padat dan Cair.

-

PP Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan air minum, dalam pasal 14 mengatur penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah pemukiman secara terpadu dengan penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah pemukiman secara terpadu dengan penyelenggaraan system penyediaan air minum.

-

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 t-entang kebijakan dan strategi nasional pengembangan system air limbah permukiman, dalam salah satu pasalnya (pasal 2) Menyebutkan bahwa peraturan ini merupakan pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan dan pengelolaan

dalam

penyelenggaraan

dan

pengembangan

system

pengelolaan air limbah Permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta dan masyarakat kondisi setempat. BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-32

sesuai dengan


-

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 2. Aspek Institusional

-

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan air limbah domestik adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Kota dan Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup

-

Tugas Utama dari Dinas Pekerjaan Umum Menyediakan Sarana dan Prasarana sektor Air Limbah domestik untuk masyarakat umum seperti menyediakan MCK, Septic tank, dan sebagainya terkait inrastruktur sanitasi, Dinas Kesehatan

mempunyai tugas dalam bidang pendidikan

masyarakat tentang PHBS Khususnya pesan tentang buang limbah ditempat-tempat

yang

semestinya

atau

tidak

buang

air

besar

sembarangan. Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas

rutin

dalam

menyediakan

pelayanan

sedot

tinja

kepada

masyarakat. Dan tugas Badan Lingkungan Hidup adalah memberikan pelatihan dan mensosialisasikan tentang peraturan dan pengelolaan limbah di Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 2.12 Daftar Pemangku Kepentingan Yang Telibat Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kabupaten

Swasta

Masyarakat

AIR LIMBAH DOMESTIK PERENCANAAN   



Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten Rokan Hilir Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA

V

-

-

V

-

-

V

-

-

Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

V

-

-


II-33


PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

   


Swasta

Masyarakat

Menyediakan sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik) membangun sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumur ke IPAL (pipa kolektor)

V

-

-

V

-

-

V

-

-

Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

V

-

-

PENGELOLAAN 

Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

V

-

-



Mengelola IPLT dan atau IPAL

V

-

-



Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

V

V

-



Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik

V

-

-



Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

V

-

-

V

-

-

V

-

-

V

-

-

V

-

-

V

-

-

V

-

-

V

-

-

PENGATURAN DAN PEMBINAAN   

  



Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten Rokan Hilir Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik


II-34


Tabel 2.13 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik Ketersediaan

Pelaksanaan

Ada

Tidak Ada

Efektif Blm Efektif Dilksnkan Dilksnkan

Target capaian pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Rokan Hilir

V

-

-

V

-

Mengacu pada RPJMD

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilirdalam penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik

-

V

-

-

-

-

Kewajiban dan sanksi bagipemerintahan Kabupaten Rokan Hilirdalam memperdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengoahan air limbah domestik

-

V

-

-

-

-

Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengolahan air limbah domestik di hunian rumah

-

V

-

-

-

-

Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengolahan air limbah domestik di tempat usaha

-

V

-

-

-

-

Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengolahan air limbah domestik di tempat usaha

-

V

-

-

-

-

Kewajiban penyedot air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik

-

V

-

-

-

-

□

Retribusi penyedotan air limbah domestik

-

V

-

-

-

-

□

Tata cara perijinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

-

V

-

-

-

-

Peluang keterlibatan swasta dalam pengolahan air limbah domestik

-

V

-

-

-

-

Peraturan

Tdk Efektif Dilksnkan

Ket.

AIR LIMBAH DOMESTIK □

□

□

□

□

□

□

□


II-35


Peraturan

□

□

Kewajiban dan sanksi bagi swasta dalam pengolahan air limbah domestik Layanan pemerintah Kabupaten Rokan Hilirbagi masyarakat yang tidak mampu dalam pengolahan air limbah domestik

Ketersediaan

Pelaksanaan

Ada

Tidak Ada

Efektif Blm Efektif Dilksnkan Dilksnkan

-

V

V

-

-

Tdk Efektif Dilksnkan

-

V

-

Ket.

-

-

-

Pembangunan MCK dan jamban keluarga

b. Persampahan (1) Sistem dan Infrastruktur Pengelolaan berkesinambungan

persampahan yang

merupakan

meliputi

kegiatan

pemilahan,

yang

sistematis

pengumpulan,

dan

pemindahan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor

21/PRT/M/2006

tentang

Kebijakan

dan

Strategi

Nasional

Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) juga telah ditetapkan salah satu sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi sanitary landfill untuk Kota Metropolitan dan Kota Besar, serta controlled landfill untuk Kota Sedang dan Kota Kecil. Untuk kabupaten Rokan Hilir pengelolaan persampahan masih belum mengacu

peraturan Menteri Pekerjaan Umum,karena

pengelolaan yang ada masih menggunakan open dumping. Pada permukiman di bantaran sungai masih diperlukan pembimbingan, edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah karena masih banyak yang membuang sampah di sungai.


II-36


Tabel 2.14 Diagram Sistem Sanitasi Persampahan Kabupaten Rokan Hilir

Sumber: Analisa pokja Sanitasi 2016 BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-37


TABEL 2.15 TIMBULAN SAMPAH PERKECAMATAN Timbulan Sampah Nama Kecamatan

Jumlah

Sampah yg dikelola

Sampah terproses

Sampah Terangkut

Sampah tidak

Penduduk

mandiri

3R

ke TPA

terproses

(%)

(m3/Hari)

(%)

(m3/Hari)

(%)

(m3/Hari)

(%)

Total

(m3/Hari)

(%)

(m3/Hari)


65.475

100

164

-

-

-

-

100

164

Kecamatan Pujud

34.650

100

87

-

-

-

-

100

87

Kecamatan Tanah Putih Tjg

15.229

100

38

-

-

-

-

100

38

6.775

100

17

-

-

-

-

100

17


36.287

100

91

-

-

-

-

100

91


60.049

100

150


27.127

100

68

-

-

-

-

100

68

Kecamatan Kubu

23.156

100

58

-

-

-

-

100

58


37.252

100

93

-

-

-

-

100

93


27.281

100

68

-

-

-

-

100

68

Kecamatan Bangko

77.391

103

193

Kecamatan Sinaboi

15.554

100

39

-

-

-

-

100

39

8.876

100

22

-

-

-

-

100

22

Kecamatan Pekaitan

16.607

100

42

-

-

-

-

100

42


35.502

100

89

-

-

-

-

100

89


25.594

100

64

-

-

-

-

100

64


56.875

100

142

-

-

-

-

100

142


57.553

100

144

-

-

-

-

100

144

Melawan Kecamatan Rantau kopar


35

53

35

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Rohil


II-38

68

65

65

98

126


TABEL 2.16. KONDISI PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN Kondisi NO

Jenis

Satuan

Jumlah

Kapasitas

Ritasi/hari

Baik

Prasarana/Sarana (i)

(ii)

1

Pengumpulan Setempat

2

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

-Gerobak Sampah

Unit

2

Baik

-Motor Sampah

Unit

18

Baik

-Pick Up sampah

Unit

3

Baik

19

Baik

Tempat Penampungan Sementara (TPS) -Bak biasa

Unit

-Kontainer

Unit

-Transper Depo

Unit

-SPA (Stasiun

Unit

Peralihan antara) 3

Pengangkutan -Dump Truck

Unit

18


II-39

Rusak

Rusak

Keterangan

ringan

berat

*

(viii)

(ix)

(x)


Kondisi NO

Jenis

Satuan

Jumlah

Kapasitas

Prasarana/Sarana

4

5

-Arm Roll truck

Unit

-Compactor truck

Unit

Pengolahan sampah -TPS 3R

Unit

-ITF

Unit

-Bank sampah

Unit

-Incinerator

Unit

4

TPA/TPA Regional :  Lahan urug Saniter  Lahan urug terkendali  Penimbunan terbuka -Luas total lahan TPA

Ha

-Luas Sel Landfill

Ha

-Daya tampung TPA

10

(m3/hari)


II-40

Ritasi/hari

Baik

Rusak

Rusak

Keterangan

ringan

berat

*


Kondisi NO

Jenis

Satuan

Jumlah

Kapasitas

Prasarana/Sarana

6

7

Ritasi/hari

Baik

Rusak

Rusak

Keterangan

ringan

berat

*

Alat Berat -Bulldozer

Unit

-Excavator /backhoe

Unit

-Truck Tanah

Unit

1

IPL

Tidak Ada

Hasil Pemeriksaaan

Tidak Ada

lab (BOD dan COD) : - Efluen di inlet

Mg/l

-Efluen di Outlet Sumber : Dinas Persampahan

Keterangan : IPL : Instalasi Pengolahan Lindi *Beri keterangan mengenai umur dan lembaga pengelola


II-41


PETA CAKUPAN AKSES DAN SISTEM PELAYANAN PERSAMPAHAN PERKECAMATAN

Sumber : DKPP Kab.Rohil BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-42


Sumber : DKP Kab.Rohil


II-43


(2) Kelembagaan dan Peraturan Peraturan dan kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Rokan Hilir dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Pengelolaan persampahan ditangani oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar. Seksi Kebersihan pengangkutan sampah dari sumber sampah / TPS sampai dengan pembuangan di TPA, melakukan pengelolaan sampah di TPA dengan sistem operasional open dumping. Tabel 2.17 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan sampah domestik skala kab/kota Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target

V

V

Menyusun rencana anggaran program persampahan domestik dalam rangka pencapaian

V

target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-44

V

V

V

Swasta Masyarakat


Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

V

Membangun sarana TPA

V

Menyediakan sarana komposting

V

-

-

Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

V

V

V

Mengelola sampah di TPS

V

-

V

Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

V

-

-

Mengelola TPA

V

-

-

Melakukan Pemilahan sampah *

V

-

V

Melakukan penarikan retribusi sampah

-

-

-

Memberikan izin usaha pengelolaan sampah

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PENGELOLAAN

PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah Memeberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah

V

V

V

MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala

V

kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-45

V


-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau

-

V

menampung serta mengelola keluhan atas layananpersampahan Sumber: Dinas PU Kabupaten Rokan Hilir

Sampai saat ini,Perda persampahan yang ada di kabupaten Rokan Hilir sudah tersedia, namun belum dilaksanakan, karena baru tahap pengesahan, sehingga perlu disosialisasikan terlebih dahulu. Sedangkan untuk perda retribusi sampah telah ada dari tahun 2012. Pada tabel dipaparkan secara jelas tentang daftar peraturan persampahan di Kabupaten Rokan Hilir : Tabel 2.18 Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Rokan Hilir Ketersediaan

Peraturan Ada

Tidak Ada

Pelaksanaan

Efektif Dilksnk n

Blm

Tdk

Efektif

Efektif

Dilksnk Dilksnk n

n

Keteranga n

PERSAMPAHAN □

Target capaian pelayanan pengolahan persampahan di

Perda No 2 Th 2015

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

Kabupaten Rokan Hilir □

Kewajiban dan sanksi bagi pemerintahan Kabupaten Rokan Hilirdalam penyediaan

Perda No 2 Th 2015

layanan pengelolaan sampah □

Kewajiban dan sanksi bagipemerintahan

Perda No 2 Th 2015


II-46


Ketersediaan

Peraturan Ada

Tidak Ada

Pelaksanaan

Efektif Dilksnk n

Blm

Tdk

Efektif

Efektif

Dilksnk Dilksnk n

n

Keteranga n

Kabupaten Rokan Hilirdalam memperdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah □

Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah,

Perda No 2

menyediakan tempat

Th 2015

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS □

Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas sosial / fasilitas umum untuk mengurangi

Perda No 2 Th 2015

sampah, dan membuang ke TPS □

Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA dan pengaturan

Perda No 2 Th 2015

waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA □

Kerjasama Pemerintah

Perda No 2


II-47


Ketersediaan

Peraturan Ada

Kabupaten Rokan Hilir

Tidak Ada

Pelaksanaan

Efektif Dilksnk n

Blm

Tdk

Efektif

Efektif

Dilksnk Dilksnk n

n

V

-

Keteranga n

Th 2015

dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Perda No □

Retribusi sampah atau kebersihan

12 Th

-

2012

Sumber: Dinas PU,KKP,BLH Kabupaten Rokan Hilir


II-48

-

-


c. Drainase Perkotaan (1) Lokasi Genangan dan perkiraan luas genangan (sesuai definisi SPM) pada area terbangun seperti pada tabel dan peta dibawah ini : TABEL 2.19. LOKASI GENANGAN & PERKIRAAN LUAS GENANGAN Wilayah Genangan No

Lokasi Genangan

2 3

5 6 7 8 9

(m)

Lama

Frekueensi

(jam/Hari) (Kali/Tahun)

Penyebab***

380,03

Banjir

239,6

Banjir


46,74

Banjir

180,46

Banjir


154,4

Banjir


793,3

Banjir


118,34

Banjir

Kecamatan Kubu

200,14

Banjir


167,46

Banjir


4

Ketinggian

(Ha) Kecamatan Pujud


1

Luas

Infrastruktur *

639,32

Banjir

11 Kecamatan Bangko

1791,18

Banjir

12 Kecamatan Sinaboi

309,77

Banjir

10 kecamatan Kubu Babussalam

70,08

Banjir

14 Kecamatan Pekaitan

368,57

Banjir

15 Kecamatan Rimba Melintang

650,84

Banjir

252,67

Banjir

168,85

Banjir

631,9

Banjir

13 Kecamatan Batu kampar

16


17 Kecamatan Balai Jaya 18 Kecamatan Bangko Pusako

Total

7163,66

Sumber : Intrumen Profil sanitasi 2016 BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-49

Jenis

Ket.**


Keterangan : *)Infrastruktur dapat terdiri dari saluran drainase (Primer dan sekunder) ataupun bangunan pelengkap. Infrastruktur yang dimaksud adalah yang terdapat didalam kawasan genangan. **)Dapat berupa informasi terkait panjang saluran , kapasitas pompa, luas kolam retensi dll yang terdapat didalam kawasan genangan. ***)Merupakan indikasi penyebab dari timbulnya genangan. Indikasi penyebab dapat berasal dari dalam kawasan atau dapat berasal dari luar kawasan namun masih dalam satu sistem drainase.

Berdasarkan tabel lokasi genangan dan perkiraan luas genangan didapat jumlah genangan eksisting sebesar 7163,66 Ha , dimana kecamatan Bangko memiliki luas terbesar yaitu

1791,18 Ha.


II-50


peta lokasi genangan

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi 2016


II-51


(3) Sistem dan infrastruktur Tabel 2.20. Kondisi sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan kabupaten Rokan Hilir Jenis No

Satuan

Prasarana/sarana

Bentuk Penampang

Dimensi B**

Kondisi

H***

Berfungsi

saluran* (i)

(ii)

1

(iii)

-

Saluran Drainase

7163660 M

-

Saluran sekunder

M

(iv)

(v)

A1 -

Saluran Sekunder

M

A2 -

Saluran Tersier A1 Bangunan Pelengkap

-

Rumah Pompa

UNIT

- Pintu Air

UNIT

- Kolam retensi

UNIT

-

UNIT

Trash rack/saringan sampah

2

-

S.Primer B

M


II-52

(vi)

(vii)

Frekunsi Tdk

Pemeliharaan

Berfungsi

(kali/tahun)

(viii)

(ix)


-

Saluran Sekunder

M

B1 -

Saluran Tersier B1 Bangunan Pelengkap

- Rumah Pompa

UNIT

-

Pintu Air

UNIT

-

Kolam retensi

UNIT

-

Trash rack/saringan

UNIT

sampah Sumber : Dinas Cipta karya kab.Rohil (data tidak tersedia)


II-53


(4) Kelembagaan dan Peraturan Sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4

Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Pekerjaan Umum adalah SKPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan drainase di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pengelolaan air limbah domestik ini, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Cipta Karya Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman merupakan seksi yang diberi kewenangan dalam mengelola drainase. Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki Peraturan Daerah tentang drainase lingkungan.

Tabel 2.21 Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Swasta Masyarakat

PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala Kabupaten Rokan Hilir

V

-

-

V

-

-

V

-

-

V

V

V

Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN


II-54


PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Membersihkan saluran drainase lingkungan

V

Swasta Masyarakat

-

V

Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak

V

-

V

Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

V

-

-

Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun

V

-

-

Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer

V

-

-

Melakukakn sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan

V

-

-

Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan

V

-

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian lingkungan dan skala Kabupaten Rokan Hilir

V

-

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan

V

-

-

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan

V

-

-

PENGATURAN DAN PEMBINAAN

MONITORING DAN EVALUASI


II-55


Sumber : Dinas PU Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 2.22. Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan Ketersediaan Peraturan

Pelaksanaan

Ada

Tidak Ada

Efektif Dilksnkn

Belum Efektif Dilksnkn

Tidak Efektif Dilksnkn

Keterangan

-

V

V

-

-

-

DRAINASE LINGKUNGAN Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir Kewajiban dan sanksi bagi pemerintahan Kabupaten Rokan Hilirdalam menyediakan drainase lingkungan

-

V

-

-

-

Pembangunan saluran drainase setiap tahun

Kewajiban dan sanksi bagi pemerintahan Kabupaten Rokan Hilirdalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan

-

V

-

-

V

-

Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder

-

V

-

-

V

-

Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai sarana pematusan air hujan

-

V

-

-

V

-

Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir belum ada.


II-56


2.4

Area Berisiko dan permasalahan Mendesak Sanitasi Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai pemetaan area berisiko untuk air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini berdasarkan hasil instrumen profil dengan menggunakan data sekunder, Study EHRA dan persepsi SKPD Secara lebih rinci adalah sebagai berikut : a. Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak air limbah Dari hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi air limbah dengan menggabungkan Indeks Resiko Sanitasi air limbah (Studi EHRA), persepsi SKPD dan data sekunder. Proporsi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Rohil untuk menentukan area beresiko sanitasi sector air limbah sebagai berikut : Data Sekunder

30%

Persepsi SKPD

20%

IRS - EHRA

50%

Untuk lebih jelasnya area beresiko sanitasi sektor air limbah domestik disajikan dalam bentuk peta 2.4 dan tabel 2.16 di bawah ini.


II-57


Peta 2.4 Peta Area Berisiko

Berdasarkan Peta diatas dapat dijelaskan bahwa untuk area berisiko yang memiliki resiko sangat tinggi digambarkan dengan warna merah, resiko tinggi warna kuning dan resiko sedang atau rendah berwarna biru dan hijau.


II-58


Tabel 2.23 Tabel Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik WILAYAH PRIORITAS NO

AREA BERESIKO KECAMATAN

1

RESIKO 4

Kecamatan Bangko

KELURAHAN Kel. Bagan Kota Kel. Bagan Hulu Kel. Bagan Barat Kel. Bagan Timur Kel. Bagan Punak Kep. Bagan Punak Meranti Kep. Bagan Punak Pesisir

2

RESIKO 3

Kecamatan Rantau Kopar

Kep. Sungai Rangau


Kel. Bagan Batu Kota Kel. Bahtera Makmur Kota Kep. Bagan Batu Kep. Bahtera Makmur Kep. Pelita Kep. Gelora Kep. Suka Maju Kep. Bagan Manunggal Kep. Bagan Batu Barat


Kep. Panipahan Kep. Teluk Pulai Kep. Panipahan Darat Kep. Panipahan Laut

Kecamatan Sinaboi

Kep.Sinaboi Kep.Sei Bakau Kep.Raja Bejamu

Kecamatan Pekaitan

Kep. Pedamaran Kep. Rokan Baru Kep. Sungai Besar Kep. Suak Temenggung Kep. Teluk Bano II Kep. Pekaitan Kep. Suak Air Hitam Kep. Kubu I


Kep. Pematang Ibul

Sumber : instrumen profil sanitasi 2016

Pada tabel 2.16 Area beresiko air limbah yang dicantumkan hanya yang beresiko sangat tinggi (4) dan tinggi (3). Dari tabel 2.16 area beresiko air limbah disepakati bahwa area beresiko 4 ada tujuh (7) desa/kelurahan di 1 BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-59


kecamatan. Sedangkan area beresiko 3 ada dua puluh enam (26) desa/ kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan yang berbeda. Tabel 2.24 Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik No

Permasalahan Mendesak

1. Aspek Teknis: Pengembangan sarana dan prasarana ( User Interface-pengolahan awalpengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana

Sumber Instrumen Profil Sanitasi : BABS: 24,3% Akses terhadap jamban yang tidak Layak: 13,2% Akses Terhadap Jamban layak : 62,5%

Pengumpulan dan

Akses jamban pribadi dengan tangki septik aman = 71%

Penampungan /pengolahan

Akses Jamban Pribadi dengan tangki septik tidak aman= 29%

awal

(sumber EHRA)

Pengangkutan/Pengaliran

Sudah ada truk tinja 1 bh tetapi penggunaannya belum optimal

Pengolahan Akhir

Belum adanya IPLT

Dokumen Perencanaan Teknis

Belum memiliki Master Plan Pengolahan Air Limbah

2. Aspek Non Teknis: Pendanaan

Pendanaan air limbah belum optimal Belum adanya pengkajian pendanaan dari sektor swasta

Peraturan dan perundangan

Belum adanya Peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah

Peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat masih kurang dalam hal pengelolaan air limbah

Sumber :Instrumeen Profil Sanitasi dan EHRA 2016

b. Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Persampahan Dari hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi Persampahan dengan menggabungkan Indeks Resiko Sanitasi air limbah (Studi EHRA), persepsi SKPD dan data sekunder. Proporsi yang disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Rohil untuk menentukan area beresiko sanitasi sector persampahan sebagai berikut : BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-60


Data Sekunder

30%

Persepsi SKPD

20%

IRS - EHRA

50%

Untuk lebih jelasnya area beresiko sanitasi sektor Persampahan disajikan dalam bentuk peta 2.5 dan tabel 2.18 di bawah ini. Peta 2.5 Peta Area Berisiko

Berdasarkan Peta diatas dapat dijelaskan bahwa untuk area berisiko yang memiliki resiko sangat tinggi digambarkan dengan warna merah, resiko tinggi warna kuning dan resiko sedang atau rendah berwarna biru dan hijau. BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-61


Tabel 2.25 Tabel Area Berisiko Sanitasi Persampahan WILAYAH PRIORITAS NO


1

RESIKO 4

Kecamatan Bangko

KELURAHAN Kel. Bagan Kota Kel. Bagan Hulu Kel. Bagan Barat Kel. Bagan Timur Kel. Bagan Punak Kep. Bagan Punak Meranti Kep. Bagan Punak Pesisir


1

RESIKO 3

Kel. Bagan Batu Kota

Kecamatan Tanah Putih

Kep. Ujung Tanjung


Kep. Rantau Kopar


Kel. Bahtera Makmur Kota Kep. Bagan Batu Kep. Bahtera Makmur Kep. Pelita Kep. Gelora Kep. Suka Maju Kep. Bagan Manunggal Kep. Bagan Batu Barat

Kecamatan Pasir Limau Kapas Kep. Panipahan Kep. Teluk Pulai Kep. Panipahan Darat Kep. Panipahan Laut Kecamatan Kubu Babussalam

Kep. Rantau Panjang Kiri

Kecamatan Sinaboi

Kep.Sei Nyamuk


Kel. Balai Jaya Kota Kel. Balam Sempurna Kota


Kep. Bangko Jaya

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi 2016

Pada tabel 2.18 Area beresiko persampahan yang dicantumkan hanya yang beresiko sangat tinggi (4) dan tinggi (3). Dari tabel 2.18 area beresiko Persampahan disepakati bahwa area beresiko 4 ada delapan (8) desa/kelurahan


II-62


dari (2)Kecamatan , sedangkan area beresiko 3 ada sembilan belas (19) desa/ kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan yang berbeda.

Tabel 2.26 Tabel Permasalahan Mendesak Persampahan No


1. Aspek Teknis: Pengembangan sarana dan Prasarana (User interfacepengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) Sarana dan prasarana

Hasil instrumen Sanitasi -

Sampah yang diangkut ke TPA 35% dan yang tidak terolah ada 65%(Perkotaan)

-

Sampah yang dikelola sendiri oleh Masyarakat 100% (Pedesaan)

Sarana dan prasarana belum memadai TPA masih menggunakan sistem open dumping

2. Aspek Non Teknis: Pendanaan masih belum Optimal, dan penganggaran terkait operasional/pemeliharaan sarana terbangun sudah tersedia Masih kurangnya sosialisasi,kampanye dan penyuluhan tentang persampahan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan masih rendah, terlihat dari hasil EHRA masyarakat yang melakukan pemilahan sampah baru 20,6% Sumber :Instrumen Profil Sanitasi dan EHRA 2016


II-63


c. Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Drainase Area beresiko sanitasi sektor drainase disajikan dalam bentuk peta 2.6 dan tabel 2.20 di bawah ini : Peta 2.6 Peta Area Berisiko Drainase

Sumber : intrumen Prrofil Sanitasi 2016


II-64


Berdasarkan Peta diatas dapat dijelaskan bahwa untuk area berisiko yang memiliki resiko sangat tinggi digambarkan dengan warna merah, resiko tinggi warna kuning dan resiko sedang atau rendah berwarna biru dan hijau. Tabel 2.27 Tabel Area Berisiko Sanitasi Drainase WILAYAH PRIORITAS NO


1

Resiko 4

Kecamatan Bangko

KELURAHAN/DESA Kel. Bagan Hulu Kel. Bagan Barat Kel. Bagan Timur Kel. Bagan Punak Kep. Bagan Punak Meranti Kep. Bagan Punak Pesisir

2

Resiko 3


Kel. Rimba Melintang

Kecamatan Tanah Putih

Kep. Rantau Bais Kep. Sekeladi Kep. Putat

Kecamatan Pujud

Kel. Pujud Selatan Kep. Air Hitam


Kep. Rantau Kopar Kep. Sungai Rangau


Kel. Bahtera Makmur Kota Kep. Bagan Batu Kep. Bahtera Makmur Kep. Pelita Kep. Gelora Kep. Suka Maju Kep. Bagan Manunggal Kep. Bagan Batu Barat

Kecamatan Kubu

Kel.Teluk Merbau Kep. Rantau Panjang Kanan

Kecamatan Kubu Babussalam

Kep. Rantau Panjang Kiri Kep. Teluk Nilap Kep. Sungai Majo Kep. Sungai Pinang Kep. Sungai Panji - Panji Kep. Jojol Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Kep. Sungai Majo Pusako

Kecamatan Sinaboi

Kep.Sei Bakau Kep.Raja Bejamu Kep.Sei Nyamuk

Kecamatan Bangko BAB II | Profil Sanitasi Saat Ini

II-65

Kel. Bagan Kota


Kep. Lab. Tangga Kecil Kep. Lab. Tangga Besar Kep. Bagan Jawa Kep. Parit Aman Kep. Lab. Tangga Baru Kep. Bagan Jawa Pesisir Kep. Serusa Kep. Lab. Tangga Hilir Kecamatan Batu Hampar

Kep.Bantaian


Kep.Jumrah Kep.Teluk Pulau Hilir Kep.Teluk Pulau Hulu Kep.Lenggadai Hilir Kep.Karya Mukti Kep.Harapan Jaya Kep.Seremban Jaya Kep.Pematang Sikek

Kecamatan Pekaitan

Kep. Pedamaran Kep. Rokan Baru Kep. Sungai Besar Kep. Suak Temenggung Kep. Teluk Bano II Kep. Pekaitan Kep. Suak Air Hitam Kep. Kubu I Kep. Karya Mulyo Sari Kep. Rokan Baru Pesisir


Kel. Bagan Sinembah Kota Kep. Bagan Sinembah Kep. Panca Mukti Kep. Harapan Makmur


Kep. Bangko Jaya Kep. Bangko Sempurna Kep. Bangko Bakti Kep. Bangko Pusako Kep. Bangko Makmur Kep. Pematang Ibul

Sumber : intrumen Prrofil Sanitasi 2016

Pada tabel 2.20 Area beresiko drainase yang dicantumkan hanya yang beresiko sangat tinggi (4) dan tinggi (3). Dari tabel 2.20 area beresiko drainase disepakati bahwa area beresiko 4 ada Tujuh(7) desa/kelurahan dari 2 Kecamatan yang berbeda, sedangkan area beresiko 3 ada enam puluh enam (66) desa/ kelurahan dari 13 Kecamatan.


II-66


Tabel 2.28 Tabel Permasalahan Mendesak No


1. Aspek Teknis: Masih terdapat genangan sekitar 7164 Ha yang harus ditangani Sebagian besar masyarakat daerah pinggiran sungai masih sering mengalami banjir 2. Aspek Non Teknis: Belum adanya perda tentang Drainase Belum adanya master Plan Belum adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran drainase Sumber: Instrumen profil Sanitasi 2016


II-67



II-68

PROFIL SANITASI SAAT INI

Recommend Documents