KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH Sanitasi dalam hal ini yang kita tinjau adalah sektor air limbah, persampahan dan drainase lingkungan yang ada di Kabupaten Soppeng. Untuk menjelaskan kondisi sanitasi di Kabupaten Soppeng maka disusun buku putih sanitasi yang menjadi salah satu alat yang penting dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Untuk dapat melihat kondisi sanitasi wilayah secara lengkap maka perlu pendalaman yang berupa penjelasan dan kajian mengenai profil sanitasi wilayah. Buku putih ini berisi pendalaman kondisi sanitasi wilayah yang mencakup pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan komponen terkait lainnya seperti pengelolaan air bersih.
3.1.
PROMOSI HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DAN PROMOSI HIGIENE
Kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan pada umumnya masih rendah sehingga masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya program yang sesuai. Kesehatan masyarakat terkait erat dengan kondisi kesehatan lingkungan serta perilaku sehat dari penghuni di dalam lingkungan tersebut. Keadaan lingkungan yang sehat tercipta dengan terwujudnya kesadaran individu dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan indikator rumah tangga sehat dan institusi sekolah yang sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan kondisi penyehatan lingkungan di suatu wilayah yang mana perlu penyadaran pada diri masing-masing individu untuk berperilaku sehat demi manjamin kondisi kesehatan masyarakat pada lingkungannya. Pada dasarnya PHBS berada di lima tatanan yakni: (1) tatanan rumah tangga, (2) tatanan sekolah, (3) tatanan tempat kerja, (4) tatanan tempat umum,dan (5) tatanan fasilitas kesehatan, tapi sesuai dengan lingkup studi EHRA, fokus pembahasan PHBS dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Soppeng berada pada tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah. Kedua tatanan ini dipandang sebagai pilar utama yang memiliki kontribusi besar terhadap tatanan PHBS secara keseluruhan. Bila dalam tatanan rumah tangga baik maka PHBS dalam semua tatanan akan baik pula, baik dalam lingkungan sekitar maupun terhadap lingkungan yang lebih luas. Dan untuk menjamin kontinuitas dan peningkatan kualitas PHBS jangka panjang diperlukan dukungan dan atau pembinaan pada lingkungan sekolah. Sebagai sarana pembelajaran, sekolah memiliki peranan strategis untuk memperkenalkan PHBS kepada anak didik tentang bagaimana menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang bersih dan sehat, yaitu yang dimulai dari individu, rumah tangga, kelompok, dan lingkungan. Untuk mengetahui PHBS dapat dilihat dari keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal dan bagimana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan, akses sanitasi, akses air bersih/air minum dan pemenuhan gizi yang cukup bagi keluarga dan masyarakat. Upaya untuk melaksanakan PHBS di lingkungan keluarga dan masyakarat, perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan melalui promosi kesehatan atau promosi hygiene. Dalam hal ini mengetahui secara kuantitas ketersediaan dari
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
1
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
prasarana dan sarana sanitasi dan air bersih/air minum yang digunakan masyarakat baik di rumah tangga maupun di sekolah dalam kondisi tercukupi dan layak dari segi kesehatan. 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga Rumah merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia disamping sandang dan pangan dan menjadi salah satu indikator dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Rumah dikatakan sehat apabila memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kapadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah Pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Soppeng selain dari syarat diatas, tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit dapat juga menjadi faktor penilai bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat dan hasil dari prromosi higiene di masyarakat. Rumah Tangga Sehat (RTS) pada tahun 2009 di Kabupaten Soppeng sebesar 34,4% dari jumlah rumah tangga yang dipantau 49.309 dan yang ber PHBS 16.971. Jika dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010 sebesar 65 %, masih cukup besar kesenjangannya (30,6 %). Cakupan rumah tangga sehat diharapkan akan meningkat dengan adanya kesinambungan intervensi dari berbagai komponen baik lintas sektor, swasta, LSM dan tokoh masyarakat dalam memberikan motivasi dan keteladanan tentang budaya perilaku hidup bersih dan sehat sehingga berkembang dan membudaya di masyarakat. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat, tubuh kita akan menjadi sehat. Melalui berbagai program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diharapkan agar masing-masing jajaran organisasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya perilaku hidup sehat bagi kesehatan dirinya, keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Salah satunya melalui dukungan program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Permukiman (PPSP). Tatanan PHSB Rumah Tangga di Kabupaten Soppeng dapat dilihat dalam 2 (dua) sisi yaitu tananan rumah tangga di perkotaan dan tananan rumah tangga di perdesaan. Seperti pada umumnya yang terjadi di daerah lain, di Kabupaten Soppeng tatanan PHBS rumah tangga di perkotaan lebih baik dibanding di perdesaan. Walaupun banyak indikator untuk melihat kondisi PHBS tapi untuk pembahasan PHBS dalam Buku Putih sanitasi Kabupaten Soppeng dibatasi pada 3 (tiga) indikator perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu : 1). Perilaku mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 2). Perilaku menggunakan air bersih; dan 3). Perilaku BAB atau menggunakan jamban sehat, 1. Perilaku Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun Manfaat mencuci tangan dengan sabun apabila dilakukan sesuai dengan benar akan membunuh kuman penyakit yang ada ditangan, mencegah penularan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri(diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit k u l i t , Infeksi Saluran Pernafasan Akut, flu burung atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)) serta tangan mejadi bersih dan bebas dari kuman.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
2
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Penyediaan Sabun Bila melihat kepemilikan sabun menurut hasil kajian EHRA, 97,7% penduduk/rumah tangga yang disurvey di kabupaten Soppeng memiliki sabun dirumahnya. Adapun penggunaannya sangat bervariasi dalam kegiatan rumah tangga. Beberapa perilaku yang memiliki tingkat pesentase tertinngi dalam penggunaan sabun, dimana persentasenya diatas 50%, adalah mandi (98,4%), mencuci pakaian (88,2%), mencuci peralatan rumah tangga (88,6%), dan mencuci tangan sendiri (71,9%). Sementara kebiasaan mencuci tangan anak, memandikan anak, menceboki pantat anak masih dalam kategori rendah yaitu masih dibawah 50%. Kebiasaan memandikan anak 45%, mencuci tangan anak dengan sabun 39,2% dan menceboki pantat anak 35,7% dari responden yang di survey. Lainnya menjawab tidak tahu 1,8%, lain-lain 1,2%. Secara rata-rata kebiasaan menggunakan sabun dalam rumah tangga masih relatif baik (52,2%), namun dilihat dari berbagai prilaku sehari-hari sebagian besar masih rendah tapi dari aspek PHBS perilaku mencuci tangan memakai sabun, masih ada 28,1% penduduk soppeng, menurut kajian hasil EHRA, tidak mencuci tangan memakai sabun dalam memulai aktifitasnya. PERILAKU
%
Mandi
98.4
Memandikan anak
45.0
Menceboki pantat anak
35.7
Mencuci tangan sendiri
71.9
Mencuci tangan anak
39.2
Mencuci peralatan
88.8
Mencuci pakaian
88.2
Lainnya
1.2
Tidak tahu
1.6
Tabel 3.1 Tujuan penyediaan sabun dalam aktifitas rumah tangga
52.2
RATA-RATA
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
3
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Mencuci Tangan di Tempat Kerja/Beraktivitas Hasil kajian EHRA menunjukan bahwa dalam hal kebiasaan mencuci tangan ditempat kerja/beraktivitas hanya 23% yang memiliki kebiasan mencuci tangan memakai sabun. Tempat cuci piring tempat yang paling seing digunakan untuk tempat mencuci tangan, dimana 65% responden melakukannya. Perilaku ini menjadi kebiasaan karena seusai mencuci piring dipastikan tangan menjadi kotor, sehingga mau tidak mau harus mencuci tangan. Mencuci tangan setelah dari dapur juga memiliki persentase diatas 50%, yaitu 55,4%. Akan tetapi kebiasaan lainnya masih sangat rendah yaitu berada pada kisaran dibawah 32,6%. Kebiasaan mencuci tangan disumur 28,5%, mencuci tangan di dekat kamar mandi 10,3% dan mencuci tangan di dekat jambat 8,2%. Tapi kebiasaan yang paling parah yaitu setelah meninggalkan jamban, hanya 16,4% responden yang mencuci tangan pakai sabun setelah meninggalkan jamban. Hal ini sangat beresikobagi masyarakat dimana jamban pada umumnya adalah tempat dengan banyak kuman dan bakteri berada. LOKASI TEMPAT MENCUCI TANGAN
%
Di kamar mandi
32.6
Di dekat kamar mandi
10.3
Di jamban
16.4
Di dekat jamban
Tabel 3.2 Perilaku mencuci tangan di tempat kerja atau beraktifitas
8.4
Di sumur
28.5
Di sekitar penampungan
8.5
Di tempat cuci piring
65.0
Di dapur
55.4
Lainnya
1.2
Tidak tahu
3.7
RATA-RATA
23.0
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
4
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Perilaku Cuci Tangan dengan Sabun Apabila dilihat dari persentase rata-rata yang hanya 36,7%, perilaku mencuci tangan pakai sabun di kabupaten Soppeng masih tergolong rendah. Walaupun begitu, dari beberapa indikator waktu yang disurvey, waktu yang paling beresiko untuk mencuci tangan memakai sabun memiliki persentase yang cukup tinggi seperti mencuci tangan setelah buang air besar (68,3%), mencuci tangan memakai sabun sebelum makan (72,3%). Katagori lain pada dasarnya sudah mulai membaik seperti mencuci tangan setelah memegang hewan (55,8%) dan mencuci tangan setelah makan (58,2%), tapi katagori waktu dimana mencuci tangan setelah menceboki bayi/anak masih sangat rendah (24,8%) dan begitu pula sebelum memberi makan anak (18,9%). Hal ini sangat beresiko dimana anak-anak selain sangat rentan dengan kuman dan bakteri , mereka juga terkadang menjadi pembawa bakteri ataupun cacing dari lubang pembuangan mereka, sehingga perlu untuk mencuci tangan setelah menceboki anak dan sebelum menyuapi anak . WAKTU MENCUCI TANGAN MEMAKAI SABUN Sebelum ke toilet
% 5.4
Setelah menceboki bayi/anak
24.9
Setelah dari buang air besar
68.3
Sebelum makan
72.3
Setelah makan
58.2
Sebelum memberi menyuapi anak
16.9
Sebelum menyiapkan masakan
30.6
Setelah memegang hewan
55.8
Sebelum sholat
34.0
Lainnya
Tabel 3.3 Waktu mencuci tangan memakai sabun
0.7
RATA-RATA
36.7
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
5
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
2. Perilaku Menggunakan Air Bersih Pelayanan air bersih di Kabupaten Soppeng hanya ada di kota Watansoppeng dan beberapa kota-kota kecamatan, sebagian besar daerah perdesaan belum terlayani air bersih, khususnya dari PDAM setempat. Kondisi tingkat layanannya pun masih jauh diharapkan termasuk di kota Watansoppeng, seperti sumber/debit air terbatas, dan jaringan distribusi yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah, pipa jaringan yang sudah sangat tua sehingga dibeberapa titik mengalami kebocoran yang berimbas pada terjadinya pengurangan tekanan dan debit air sumber yang mulai berkurang karena kegiatan dimasyarakat yang mengancam kelestarian sumber mata air. Untuk menggunakan air tanah di beberapa daerah di Kabupaten Soppeng memerlukan proses khusus karena kandungan kapur yang cukup tinggi. Untuk kebutuhan air bersih penduduk kabupaten Soppeng sebahagian besarnya menggunakan air yang berasal dari mata air di pegunungan, air sumur dan sebagian lainnya masih menggunakan air sungai. Bahkan untuk masyarakat di perdesaan kebiasaan mandi, cuci kakus masih tergantung pada air sungai. Hasil kajian EHRA menunjukkan, perilaku menggunakan air bersih untuk berbagai aktivitas rumah tangga di Kabupaten Soppeng masih dalam kategori rendah yaitu dibawah 42%, penggunaan air bersih yang cukup baik meski masih termasuk rendah adalah digunakannya air sumur pompa tangan untuk berbagai aktifitas sebesar 41,8%, dimana untuk memasak sebesar 42,6%, untuk digunakan mencuci piring sebesar 42%, cuci pakaian 41%, gosok gigi dan minum sebesar 41,7. Selanjutnya menggunakan air sumur gali terlindungi untuk berbagai aktifitas sebesar 21,89% dimana untuk cuci pakaian dan menyikat gigi sebesar 22,0%, untuk cuci piring dan gelas sebesar 22,6%, untuk memasak sebesar 22,1% dan untuk minum 20,7%. Penggunaan air bersih dari sumur gali tak terlindungi sebesar 10,47% untuk segala aktifitas dengan pemakaian untuk cuci piring dan gelas sebagai pemakaian terbesar (11%). Sementara menggunakan air bersih yang bersumber air ledeng (PDAM) untuk segala aktifitas sebesar 11,95% dimana penggunaan terbesar yaitu untuk memasak (12,4%), untuk minum (12,1%), untuk cuci piring dan gelas sebesar 11,9% dan terendah untuk cuci pakaian dan gosok gigi (11,7%). Penggunaan air bersih untuk mata air terlindungi sebesar 3,84%, air sungai sebesar 2% untuk segala aktifitas dan air kran umum (PDAM/Proyek)untuk segala aktifitas sebesar 2,82% dan untuk air hidran umum (PDAM) sebesar 1,64% (untuk segala aktifitas). Sedangkan untuk air isi ulang, mata air yang tak terlindungi, air hujan, air danau dan air botol kemasan penggunaannya masih di bawah 1%. Rendahnya perilaku dalam menggunakan air untuk berbagai aktivitas sehari-hari bukan saja disebabkan oleh dengan ketersediaan sumber air untuk keperluan sehari-hari. Hal ini juga ternyata bergantung pada kesadaran dan kemampuan rumah tangga penduduk. Penduduk kabupaten Soppeng pada umumnya tidak banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber air, baik dari segi lokasi, waktu, kepuasaan, ataupun cara mendapatkan sumber air. Dari segi lokasi dan waktu hampir 80% responden menyatakan tidak banyak mengalami kesulitan mendapatkan sumber air, meskipun hanya diperoleh melalui sumur pompa atau sumur gali atau paling susah melalui mata air atau sungai. Untuk daerah perkotaan, keluhan masyarakat pada umunyaa disebabkan oleh waktu pengaliran air yang tidak tiap hari, itupun hanya di musim kemarau. Menurut sebagian besar responden kualitas air yang diperolehpun cukup baik, pengelolaan air untuk minum, memasak atau mandi, cuci juga cukup baik meskipun tidak diolah
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
6
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
terlebih dahulu misalnya disimpan sehingga kualitas air yang dimasak, diminum atau untuk keperluan lainnya menjadi lebih baik. Tabel 3.4 Jenis air dan peruntukannya di kabupaten Soppeng Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air botol kemasan (Minum)
1.2
Air botol kemasan (Masak)
0.3
Air botol kemasan (Cuci piring&gelas)
0.3
Air botol kemasan (Cuci pakaian)
0.2
Air botol kemasan (Gosok gigi)
0.2
Rata-rata
0.43
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air isi ulang (Minum)
3.3
Air isi ulang (Masak)
0.3
Air isi ulang (Cuci piring&gelas)
0.3
Air isi ulang (Cuci pakaian)
0.2
Air isi ulang (Gosok gigi)
0.2
Rata-rata
0.84
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air Ledeng PDAM (Minum)
12.1
Air Ledeng PDAM (Masak)
12.4
Air Ledeng PDAM (Cuci piring&gelas)
11.9
Air Ledeng PDAM (Cuci pakaian)
11.7
Air Ledeng PDAM (Gosok gigi)
11.7
Rata-rata
11.95
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air hidran umum - PDAM (Minum)
1.8
Air hidran umum - PDAM (Masak)
1.8
Air hidran umum - PDAM (Cuci piring&gelas)
1.5
Air hidran umum - PDAM (Cuci pakaian)
1.5
Air hidran umum - PDAM (Gosok gigi)
1.6
Rata-rata
1.64
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
7
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air kran umum -PDAM/PROYEK (Minum)
3.7
Air kran umum -PDAM/PROYEK (Masak)
2.7
Air kran umum -PDAM/PROYEK (Cuci piring&gelas) Air kran umum -PDAM/PROYEK (Cuci pakaian) Air kran umum -PDAM/PROYEK (Gosok gigi)
Rata-rata
2.7 2.7 2.4
2.82
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air sumur pompa tangan (Minum)
41.7
Air sumur pompa tangan (Cuci piring&gelas)
42.0
Air sumur pompa tangan (Gosok gigi)
41.7
Air sumur pompa tangan (Masak)
42.6
Air sumur pompa tangan (Cuci pakaian)
41.0
Rata-rata
41.80
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air sumur gali terlindungi (Minum)
20.7
Air sumur gali terlindungi (Masak)
22.1
Air sumur gali terlindungi (Cuci piring&gelas)
22.6
G. Air sumur gali terlindungi (Cuci pakaian)
22.0
G. Air sumur gali terlindungi (Gosok gigi)
22.0
Rata-rata
21.89
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air sumur gali tdk terlindungi (Minum)
10.1
Air sumur gali tdk terlindungi (Masak)
10.6
Air sumur gali tdk terlindungi (Cuci piring&gelas)
11.0
Air sumur gali tdk terlindungi (Cuci pakaian)
10.8
Air sumur gali tdk terlindungi (Gosok gigi)
Rata-rata
9.9
10.47
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
8
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Mata air terlindungi (Minum)
3.9
Mata air terlindungi (Masak)
3.8
Mata air terlindungi (Cuci piring&gelas)
3.7
Mata air terlindungi (Cuci pakaian)
3.8
Mata air terlindungi (Gosok gigi)
3.8
Rata-rata
3.84
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Mata air tdk terlindungi (Minum)
0.5
Mata air tdk terlindungi (Masak)
0.5
Mata air tdk terlindungi (Cuci piring&gelas)
0.8
Mata air tdk terlindungi (Cuci pakaian)
0.8
Mata air tdk terlindungi (Gosok gigi)
0.7
Rata-rata
0.68
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air hujan (Minum)
0.3
Air hujan (Masak)
0.6
Air hujan (Cuci piring&gelas)
1.2
Air hujan (Cuci pakaian)
1.4
Air hujan (Gosok gigi)
0.4
Rata-rata
0.77
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air dari sungai (Minum)
1.6
Air dari sungai (Masak)
1.2
Air dari sungai (Cuci piring&gelas)
1.5
Air dari sungai (Cuci pakaian)
4.1
Air dari sungai (Gosok gigi)
1.6
Rata-rata
2.00
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air dari waduk/danau (Minum)
0.2
Air dari waduk/danau (Masak)
0.2
Air dari waduk/danau (Cuci piring&gelas)
0.2
Air dari waduk/danau (Cuci pakaian)
0.3
Air dari waduk/danau (Gosok gigi)
0.4
Rata-rata
0.25
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
9
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
%
Jenis air bersih dan peruntukannya Lainnya (Minum)
4.8
Lainnya (Masak)
4.8
Lainnya (Cuci piring&gelas)
4.6
Lainnya (Cuci pakaian)
4.6
Lainnya (Gosok gigi)
4.6
Rata-rata
4.71
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Jenis air bersih dan peruntukannya
%
Air botol kemasan
0.43
Air isi ulang
0.84
Air Ledeng dari PDAM
11.95
Air hidran umum - PDAM
1.64
Air kran umum -PDAM/PROYEK
2.82
Air sumur pompa tangan
41.80
Air sumur gali terlindungi
21.89
Air sumur gali tdk terlindungi
10.47
Mata air terlindungi
3.84
Mata air tdk terlindungi
0.68
Air hujan
0.77
Air dari sungai
2.00
Air dari waduk/danau
0.25
Lainnya
4.71
RATA-RATA
Tabel 3.5 Perilaku Air Minum, Masak, Mencuci & Gosok Gigi Yang Aman Dan Higiene
7.43
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
10
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Permasalahannya dari hasil pengamatan kajian EHRA, sebagian besar wilayah pengamatan belum terlayani air bersih terkhus yang dikelola oleh PDAM. Pelayanan air bersih dari PDAM pun masih jauh diharapkan, 87,2% layanan PDAM dinyatakan tidak berfungsi dengan baik, 12,8% dapat berfungsi/mengalir dengan baik. Ketergantungan pada sumber air dari sumur gali tidak terlindungi atau melalui sumur bor/pompa tangan berada pada angka 86% dan 72,1%. Sementara ketergantungan sumber air seperti melalui sumur gali terlindungi, sumur bor/pompa mesin, hidran umum PDAM dan penjual keliling masih rendah yaitu dibawah 30%. Sedangkan hasil pengamatan kajian EHRA untuk perilaku menyimpan air untuk minum tergolong cukup baik dimana 79,2% ibu rumah tangga menyimpan air untuk minum dalam wadah panci tertutup. Sedangkan untuk perilaku mengambil air tersebut, para ibu rumah tangga juga memperlihatkan perilaku cukup baik dimana 82,1% ibu rumah tangga mengambil air tresebut tanpa menyentuh dengan tangan mereka.
3. Perilaku BAB atau Menggunakan Jamban Sehat Perilaku Buang Air Besar Perilaku BAB dinyatakan baik adalah bila dalam rumah tangga tidak buang air besar sembarangan dengan demikian sudah menjadi syarat mutlak kepemilikan jamban menjadi syarat utama untuk dalam menilai baik buruknya perilaku BAB dimasyarakat. Jamban umum juga bisa menjadi solusi dalam merubah perilaku BAB sembarangan tapi tidak semudah aksesnya bila dibandingkan dengan jamban pribadi. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas bangunan atas yang terdiri dari atap penutup jamban, kemudian bangunan tengah yang terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi air u n t u k membersihkannya dan terakhir adalah bangunan bawah yang merupakan unit penampung kotoran yang bisa berbentuk cemplung atau septik tank. Jamban cemplung digunakan untuk daerah yang sulit air, sedangkan jamban leher angsa digunakan untuk daerah yang cukup air dan daerah padat penduduk. Jamban merupakan salah satu indikator yang menjadi syarat utama dalam perilaku hidup bersih dan sehat, suatu keluarga jika sudah memiliki jamban dapat menjadi cermin bahwa perilaku keluarga yang bersangkutan baik, namun permasalahannya tidak semua jamban keluarga dinyatakan baik dan sehat, baik secara struktur (bahan material, sambungan pipa, syarat septik tank) dan aspek non teknis seperti pemeliharaan dan pengelolaan/pembuangan akhir. Hasil kajian EHRA menunjukkan, bahwa kepemilikan jamban bagi rumah tangga penduduk di kabupaten Soppeng sudah lumayan tinggi yaitu yang menggunakan jamban pribadi 60,84% dan yang menggunakan MCK/WC Umum sebanyak 2,23%. Sedangkan data sekunder mencapai 86,58%. Perilaku BAB ke sungai masih memperihatinkan yaitu sebesar 16,86%, bahkan masih ditemukan prilaku BAB ke kebun/pekarangan (5,80%), ke selokan/parit/got (2,32%), dan ke lubang galian (4,01%). Perilaku BAB yang buruk ini kebanyakan terjadi pada masyarakat perdesaan terutama masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan masyarakat peladang. Kenapa mereka masih BAB di kebun atau membuat lubang galian karena setengah hari aktifitas
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
11
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
mereka berada di daerah perkebunan yang mana perkebunan tersebut tidak memiliki sarana jamban. Alasan masyarakat sangat jauh bagi mereka untuk pulang dan BAB saat mereka ada di kebun mereka. %
LOKASI BAB Jamban pribadi
60.84
MCK/WC Umum
2.23
Ke WC helikopter
0.45
Tabel 3.6 Perilaku buang air besar (BAB)
16.86
Ke sungai Ke kebun/pekarangan
5.80
Ke selokan/parit/got
2.32
Ke lubang galian
4.01
Lainnya,
11.60
Tidak tahu
1.52
TOTAL
100
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Perilaku BAB di tempat terbuka pun masih ada meskipun persentasenya kecil, yaitu rata-rata 11,56%. Perilaku terburuk ada pada laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yaitu 10,88% untuk laki-laki dewasa dan 11,42% untuk wanita dewasa. Perilaku ini untuk anak laki-laki usia 512 sebesar 6,24%, perempuan tua 8,03%. Untuk laki-laki tua, anak perempuan 5-12 tahun, remaja laki-laki masih berkisar diangka 5%. Perilaku buruk pada laki-laki dan perempuan dewasa ini disebabkankegiatan mereka sebagian besar berada diluar rumah, karena kegiatan mereka sebagai peladang atau sawah.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
12
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
%
ANGGOTA KELUARGA Anak laki-laki umur 5-12 tahun
6.24
Anak perempuan umur 5-12 tahun
5.17
Remaja laki-laki
5.17
Remaja Perempuan
4.01
Laik-laki dewasa
10.88
Perempuan dewasa
11.42
Laki-laki tua
5.00
Perempuan tua
8.03
Masih ada tapi tidak jelas siapa
Tabel 3.7 Perilaku buang air besar (BAB) di tempat terbuka
12.40
Lainnya,
0.45
Tidak ada
58.34
RATA-RATA
11.56
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Hasil kajian EHRA menunjukkan bahwa 48,3% rumah tangga responden menyediakan air dalam ruangan jamban meski minimal dalam wadah menggunakan ember. Tabel 3.8 Tempat penampungan air dalam jamban TEMPAT PENAMPUNGAN AIR
%
Bak air/ember
51.4
Kran & berfungsi
4.5
Kran, tidak berfungsi
.2
Tidak ada
43.9
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
13
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Hasil kajian EHRA untuk penyediaan sabun di dalam jamban/WC terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga responden tidak menyediakan sabun di dalam jamban/WC. Hampir 71,5% responden tidak menyediakan sabun dalam jamban/WC.
Tabel 3.9 Perilaku penyediaan sabun di jamban/WC Kondisi dalam jamban
%
Tidak terlihat sabun
28.5
Ada sabun
71.5
TOTAL
100
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Untuk jenis klosed, hasil kajian EHRA menunjukkan bahwa sebagian besar (47,5%) menggunakan klosed jongkok leher angsa. Tabel 3.10 Jenis/tipe jamban/WC TIPE JAMBAN/WC
%
Kloset jongkok leher angsa
58.7
Kloset duduk leher angsa
2.0
Plengsengan
1.4
Cemplung
4.8
Lainnya
20.5
Tidak tahu
12.5
TOTAL
100
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Tingkat pemeliharaan jamban/WC masih kurang baik, hal ini dapat dilihat, antara lain dari lantai dan dinding jamban/WC menunjukkan 55,7% masih belum terbebas dari sisa-sisa tinja, 56,6% belum terbebas dari kecoa/lalat dan belum lagi dari kebersihan jamban/WC itu sendiri. Tabel 3.11 Kondisi kebersihan jamban/WC KONDISI JAMBAN
%
Lantai dan dinding jamban tidak bebas dari tinja
55.7
Jamban tidak bebas dari kecoa dan lalat
56.6
Ada gayung dan air untuk menyiram
51.8
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
14
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Sistem Pembuangan Air Kotor/Limbah Tinja, dan Lumpur Tinja Dari hasil kajian EHRA, sistem pembuangan air kotor/limbah tinja atau lumpur tinja dari seluruh rumah tangga yang disurvey memiliki jenis kloset jongkok leher angsa 58,18%, klosed duduk leher angsa 1,25%, plengseran 1,43%, cemplung 4,01%. Sedangkan yang tidak punya closed 35,15%. Tabel 3.12 Jenis jamban pada sistem pembuangan tinja KEPEMILIKAN JAMBAN
%
Kloset jongkok leher angsa
58.16
Kloset duduk siram leher angsa
1.25
Plengsengan
1.43
Cemplung
4.01
Tidak punya kloset
35.15
TOTAL
100.00
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Untuk kebiasaan penduduk membuang limbah tinja, menurut hasil kajian EHRA, 35,1% menyatakan memiliki lobang septik tank, pipa sewer sebesar 7,3%, ke cubluk/lobang tanah 16,1%, langsung ke drainase 2,7%, sungai sebesar 5,5% ke sungai, ke kolam atau sawah sebesar 0,4%, ke kebun/tanah lapang 1,5% dan 13,7% menjawab tidak tahu atau tidak jelas terakhir 17,7% menjawab lainnya. Tabel 3.13 Pembuangan akhir limbah tinja TEMPAT BUANGAN TINJA Tangki septik
% 35.1
Pipa sewer
7.3
Cubluk/lobang tanah
16.1
Langsung ke drainase
2.7
Sungai
5.5
Kolam/sawah
.4
Kebun/tanah lapang
1.5
Tidak tahu
13.7
Lainnya
17.7
TOTAL
100.00
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
15
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Sedangkan untuk umur tangki septik, hasil kajian EHRA mengemukakan bahwa sebesar 23,2% septik tank sudah berumur lebih dari 10 tahun, 22,1% berumur antara 5 sampai 10 tahun, 24,9% berumur lebih dari 1 tahun dan 10,2% berumur kurang dari 1 tahun. Tabel 3.14 Pengelompokan umur septik tank UMUR SEPTIK TANK
%
0-12 bulan yang lalu
10.2
1-5 tahun yang lalu
24.9
Lebih dari 5-10 tahun yang lalu
22.1
Lebih dari 10 tahun
23.2
Tidak tahu
19.6
TOTAL
100.00
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Kondisi terparah yaitu saat EHRA mengkaji proses pengosongan septik tank. 81,9% responden kajian EHRA menyatakan kalau septik tank mereka tidak pernah dikosongkan. Bahkan cuma 4,1% yang pernah mengosongkan septik tanknya. Bahkan 1% persen diantaranya mengosongkannnya 10 tahun yang lalu. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kapasitas lobang septik tank yang dimiliki cukup besar, dan jika penuh biasanya dipindahkan ke lokasi sekitar lobang lam. Faktor lain adalah tingkat kesadaran/kepedulian yang sangat kurang atau bahkan belum ada layanan angkutan pembuangan lumpur tinja. Kondisi yang terburuk yaitu apabila septik tank tersebut mengalami kebocoran yang berakibat pada pencemaran air tanah pada lingkungan sekitar. Tabel 3.15 Praktek pengurasan tangki septik WAKTU PENGURASAN
%
0-12 bulan yang lalu
.5
1-5 tahun yang lalu
1.8
Lebih dari 5-10 tahun yang lalu
.8
Lebih dari 10 tahun
1.0
Tidak pernah
81.9
Tidak tahu
14.0
TOTAL
100.00
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
16
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Perilaku hidup bersih dan sehat berpengaruh besar terhadap kesehatan individu, rumah tangga dan lingkungan. Makin baik perilakunya maka makin baik manfaat yang dirasakan utamanya dalam kesehatan. Hasil kajian di atas diperoleh gambaran jelas bahwa kondisi PHBS dilingkungan rumah tangga dan lingkungan atau individu di kabupaten Soppeng walaupun tidak bisa dikatakan sangat buruk tapi masih sangat memrlukan perbaikan di segala sektor. Dampak terbesar adalah sudah pernahnya terjadi kejadian luar biasa di Kabupaten Soppeng akibat diare dan salah satu survey yang pernah dilakukan ditiap puskesmas rata-rata penyakit yang disebabkan oleh lingkungan buruk akibat pengelolaan air, sampah dan limbah yang tidak sesuai mencapai rata-rata 85%. dampak paling terasa misalnya penyakit Diare. Hasil kajian EHRA menggambarkan bahwa 35,1% responden rumah tangga di kabupaten Soppeng pernah mengalami penyakit Diare. Tabel 3.16 Rumah tangga yang pernah terkena diare RUMAH TANGGA YANG
%
Pernah diare
35.1
Tidak pernah diare
64.9
TOTAL
100
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Persentase kejadian diare paling banyak justru ada pada usia dewasa, dimana untuk perempuan dewasa adalah sebesar 52% dan laki-laki dewasa sebesar 24,4%. Hal ini dikarenakan orang dewasa cenderung sangat ceroboh dalam menjaga kesehatan pribadi mereka. Selanjutnya anakanak balita 11,4%, anak-anak non balita 11,2%, anak remaja perempuan 7,1%, dan anak remaja laki-laki 7,4%. Tabel 3.17 Anggota rumah tangga yang pernah terkena diare ANGGOTA KELUARGA
%
Anak Balita
11.4
Non Balita
11.2
Remaja laki-laki
7.4
Remaja perempuan
7.1
Laki-laki dewasa
24.4
Perempuan dewasa
52
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
17
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
4. Perilaku Memberantas Jentik Nyamuk Rumah bebas jentik adalah rumah tangga yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik secara berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Pemeriksaan jentik berkala a d a l a h pemeriksaan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk yang biasanya ada dalam rumah ditempat air tertampung. Hasil pengamatan diperoleh gambaran bahwa 57,2% rumah tangga terhindar dari jentik nyamuk di tempat penampungan air. Ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat dalam memberantas jentik nyamuk dalam rumah tangganya sangat kurang. Hal ini sejalan dengan kurangnya kesadaran dalam hal pemeliharaan jamban/kamar mandi atau prilaku kebersihan lainnya masih rendah Hal ini sangat beresiko pada penyebaran penyakit demam berdarah dan malaria.. Tabel 3.18 Perilaku pemberantasan jentik nyamuk di penampungan air Ada jentik nyamuk di penampungan air?
%
Ya
26.7
Tidak
57.2
Tidak tahu
16.1
TOTAL
100.00
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
5. Perilaku Pengelolaan Sampah Perilaku pengelolaan sampah menurut kajian EHRA tahun 2012, masih menggambarkan suatu perilaku yang tidak sesui dengan harapan. Hasil pengamatan menunjukkan 53,8% responden masih ada serakan/tumpukan sampah di sekitar lingkungan hunian mereka. Hal tersebut mengakibatkan serangan binatang serta bau busuk. Sumbatan saluran drainase dan keberadaan anak-anak bemain di sekitar serakan/tumpukan sampah juga tidak tehindarkan. Tabel 3.19 Kondisi sekeliling halaman rumah terhadap sampah KONDISI SEKELILING HALAMAN
%
Bersih dari sampah
46.2
Tidak bersih dari sampah
53.8
TOTAL
100.0
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
18
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Pengelolaan sampah ditingkat rumah tangga masih menunjukkan prilaku yang tidak baik, 29,62 % responden menyatakan membuang sampah ke sungai/kali/saluran, hal ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Perilaku yang lain yaitu membakar sampah di tempat sebesar 38,51%. Perilaku membuang ke lahan kosong/kebun/dibiarkan membusuk 14,8% dan dibuang kelobang tapi tidak ditutup sebesar 5,48%. Perilaku yang cukup baik seperti dibuang kedalam lobang dan kemudian ditutup dengan tanah responden yang melakukan sebesar 1,53% dan kegiatan pengumpulan ke TPS hanya 7,54% dan dilakukan pendauran ulang hanya 0,99%.
Tabel 3.20 Perilaku pengelolaan sampah rumah tangga PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
%
Didaur ulang
0.99
Dikumpulkan dan dibuang ke TPS
7.54
Dibakar
38.51
Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah
1.53
Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah
5.48
Dibuang ke sungai/kali/danau
29.62
Dibiarkan saja sampai membusuk Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk
1.53 14.18
Lain-lain
0.27
Tidak Tahu
0.36
TOTAL
100.00
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
19
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Pengolahan berbagai jenis sampah hampir tidak pernah dilakukan, semua responden menyatakan tidak pernah mengolah sampah menjadi bernilai. Pengolahan yang biaasa dilakukan adalah hanya dengan melakukan pemilahan, itupun hanya 7,6% responden yang melakukan pemilahan. Dalam proses pemilahan sampah plastik (27,3%) dan sampah dari besi atau logam (9,1%) pemilahan dulakukan responden untuk dijual ke pengepul ataupun digunakan kembali. Adapun pemilahan sampah organik (36,4%) dilakukan untuk memberi makan hewan peliharaan atau hewan ternak. Tabel 3.21 Perilaku pemilahan sampah pada rumah tangga PROSES PEMILAHAN SAMPAH Dilakukan pemilahan
% 7.6
Tidak dilakukan pemilahan
92.4
TOTAL
100.0
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Tabel 3.22 Perilaku pemilahan untuk jenis sampah JENIS SAMPAH YANG DIPILAH
%
Sampah organik/sampah basah
36.4
Plastik
27.3
Gelas/kaca
18.2
Kertas
9.1
Besi/logam
9.1
Lainnya,
.0
TOTAL
100.0
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Proses pengolahan sampah dengan pengomposan juga belum populer dimasyarakat. Padahal pengolahan ini memerlukan modal yang sedikit dan bisa menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga pengelola. Dari hasil kajian EHRA, cuma 2,7% responden yang memiliki sarana pengomposan.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
20
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.23 Perilaku pengomposan sampah di rumah tangga PENGOMPOSAN SAMPAH
%
Ada tempat pengomposan
2.7
Tidak ada tempat pengomposan
TOTAL
97.3
100.0
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Dari hasil kajian yang di lakukan pengangkutan sampah tidak ada jadwal yang pasti, dari pertanyaan yang diajukan rata-rata petugas mengangkut sampah 1 kali dalam seminggu. Penarikan retribusi juga belum berjalan efektif. Tabel 3.24 Layanan pengangkutan sampah di rumah tangga LAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH Diangkut Oleh Tukang Sampah Tidak Diangkut
% 7.54 92.10
Tidak Tahu
0.36
TOTAL
100.0
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
Tabel 3.25 Intensitas layanan pengangkutan sampah rumah tangga INTENSITAS PENGANGKUTAN SAMPAH Tiap hari
% 27.3
Beberapa kali dalam seminggu Sekali dalam seminggu
9.1 27.3
Tidak pernah
9.1
Tidak tahu
27.3
TOTAL
100.0
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
21
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.26 Perilaku pengomposan sampah di rumah tangga WAKTU PENGANGKUTAN SAMPAH
%
Tepat waktu
57.14
Sering terlambat
14.29
Tidak tahu
28.57
TOTAL
100.0
Sumber : Hasil kajian EHRA, 2012
3.1.2 Tatanan Sekolah Pendidikan akan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat. Sosialisasi di level sekolah ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah sanitasi. Selain promosi kesehatan di masyarakat, pendidikan awal di sekolah bisa menjadi sumber informasi kepada masyarakat melalui murid sekolah akan pentingnya permasalahan menyangkut sanitasi di Kabupaten Soppeng. Kondisi PHBS pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersedian dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL dan pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Di Kabupaten Soppeng sebagian besar sekolah baik di tingkat taman kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA, telah menyediakan fasilitas dan sarana sanitasi sekolah. Namun dari segi kelayakan sesuai dengan sarat kesehatan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi masih perlu adanya peningkatan, hal ini selain karena keterbatasan anggaran terkait penyediaan sarana sanitasi, kurangnya kesadaran untuk ber PHBS di lingkungan sekolah menjadi penyebab kurangnya perhatian akan perilaku hidup bersih dan sehata di lingkungan sekolah. Selain kurang layak karena kurangnya anggaran dalam proses pengelolaan sarana sanitasi, kekurangan anggaran tersebut juga berpengaruh pada kondisi dimana tidak sesuainya rasio antara jumlah murid dan guru dengan kebutuhan sarana sanitasi. Secara lebih jelas kondisi fasilitas dan sarana sanitasi layak di sekolah di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 3.27 berikut.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
22
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.27 Jumlah sekolah dengan fasilitas sanitasi (Toilet dan tempat cuci tangan) yang layak di Kabupaten Soppeng tahun 2012
NO
KECAMATAN
JUMLAH SD/MI
JUMLAH SEKOLAH LAYAK SANITASI
1
Marioriwawo
51
38
2
Lalabata
39
3 4
Liliriaja Ganra
5 6 7
JUMLAH SEKOLAH LAYAK SANITASI
JUMLAH SMP/MTs
JUMLAH SEKOLAH LAYAK SANITASI
JUMLAH SMA/MA
29
13 9
7 7
2 12
1 8
34 14
24 9
10 5
5 3
4 1
1 -
Citta Lilirilau
9 52
5 34
6 9
4 6
1 2
1
Donri-donri
29
16
7
4
1
-
8 Marioriawa 29 15 JUMLAH 257 170 67 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Soppeng
4
3
1
40
26
12
8
Tabel 3.28 Jumlah sekolah dengan fasilitas sanitasi (Tempat Sampah) yang layak di Kabupaten Soppeng tahun 2012
NO
KECAMATAN
JUMLAH SD/MI
JUMLAH SEKOLAH LAYAK SANITASI
JUMLAH SMP/MTs
JUMLAH SEKOLAH LAYAK SANITASI
JUMLAH SEKOLAH LAYAK SANITASI
JUMLAH SMA/MA
13
9
2
1
2 Lalabata 39 34 9 3 Liliriaja 34 28 10 4 Ganra 5 14 11 5 Citta 9 7 6 6 Lilirilau 52 41 9 7 Donri-donri 29 23 7 8 Marioriawa 29 21 8 JUMLAH 257 207 67 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Soppeng
7 7 3
12 4 1
9 2 1
4 7 5 5 47
1 2 1 3 26
1 1 2 17
1 Marioriwawo
51
42
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
23
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
3.2
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Limbah domestik atau sering juga disebut limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian dan kotoran manusia. Seperti pada limbah pada umumnya limbah rumah tangga merupakan buangan yang berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera dsb. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan peresapan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, tidak mengotori permukaan tanah sehingga bisa mengakibatkan tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah, mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya, tidak menimbulkan bau yang mengganggu, konstruksi agar dibuat secara sederhana dan jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 m. Secara umum sarana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Soppeng masih memiliki permasalahan. Walaupun berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng tahun 2012, dari total penduduk sebesar 61.689 KK, terdapat 44.251 unit jamban/WC pribadi dengan persentase kepemilikan jamban mencapai 86.67% tapi baru 31,97% dari total jumlah KK yang memilki septic tank. Hal itu memperlihatkan masih perlunya penyadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya saraan sanitasi yang sesuai standar kesehatan. Oleh karena itu, selain pemicuan kepada masyarakat agar mau membangun jamban pribadi mereka seperti CLTS ataupun pembangunan fasilitas publik instalasi pengolahan limbah serta pembangunan sarana pendukung sanitasi lainnya, penyadaran dalam bentuk kegiatan-kegiatan promosi kesehatan merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sampai saat ini Kabupaten Soppeng belum maksimal dalam pengolahan limbah domestik pada pusat-pusat pelayanan masyarakat belum tertata dengan baik, hal ini disebabkan masih belum adanya tempat penampungan dan pengolahan limbah yang permanen, baik di instansi pemerintah, LSM maupun swadaya masyarakat. Tabel 3.29 Kepemilikan jamban di kabupaten Soppeng KECAMATAN LALABATA
Jumlah Penduduk (Jiwa) 45,566
Jumlah Jamban
Jumlah (KK)
Jiwa
Unit
KK
Akses layanan(%)
11,376
41
42,246
9,058
10,281
90.37
MARIORIAWA
29,559
8,049
35
22,359
5,078
7,352
91.34
GANRA
11,666
3,372
12
8,562
2,684
3,028
89.80
LILIRILAU
40,322
10,960
45
29,625
6,268
8,762
79.95
LILIRIAJA
27,962
6,929
26
18,100
5,284
5,849
84.41
CITTA
7,892
2,205
13
5,923
1,322
1,877
85.12
MARIORIWAWO
46,076
11,964
51
40,845
9,126
10,464
87.46
DONRI-DONRI
25,277
6,834
35
23,034
5,431
5,850
85.60
234,320
61,689
258
190,694
44,251
53,463
86.67
TOTAL
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
24
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.30 Kepemilikan septik tank di kabupaten Soppeng KECAMATAN LALABATA
Jumlah Penduduk (Jiwa) 45,566
Jumlah Kepala Keluarga (KK)
Jumlah Jamban
Jumlah Septiktank
11,376
9,058
4,841
MARIORIAWA
29,559
8,049
5,078
3,003
GANRA
11,666
3,372
2,684
1,042
LILIRILAU
40,322
10,960
6,268
2,669
LILIRIAJA
27,962
6,929
5,284
2,988
CITTA
7,892
2,205
1,322
753
MARIORIWAWO
46,076
11,964
9,126
2,894
DONRI-DONRI
25,277
6,834
5,431
1,535
234,320
61,689
44,251
19,725
TOTAL
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
Pembuangan limbah domestik yang berupa limbah cair di Kabupaten Soppeng, saat ini menggunakan beberapa cara : 1. Dibuang ke septik tank Penanganan limbah cair kegiatan rumah tangga salah satunya dilakukan secara on site dengan pembuatan tangki septik di tiap-tiap rumah tangga. Hal ini banyak dilakukan pada kawasan perumahan penduduk. Kelemahan dari kondisi ini adalah seringkali masyarakat tidak mengetahui standar teknis yang telah ditentukan. Selain dimensi septik tank yang tidak sesuai dengan standar, syarat yang kurang diperhatikan oleh masyarakat saat membangun sumur peresapan dari tangki septik adalah letak dan jarak sumur peresapan dengan sumur gali. 2. Dibuang langsung ke sungai Ada sebagian masyarakat yang masih membuang limbah cair baik yang dihasilkan manusia maupun rumah tangga langsung ke badan air (sungai), dimana sungai tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mandi dan mencuci. Adapun permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan air limbah domestik adalah: - Belum maksimalnya penggunaan fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) khususnya untuk pengolahan limbah tinja masyarakat perkotaan. - SPAL belum dianggap sebagai kebutuhan/prioritas. - Kalaupun masyarakat memiliki SPAL, maka SPAL yang ada belum memenuhi syarat kesehatan - Kurangnya perawatan sarana yang telah dibangun melalui proyek pemerintah karena tidak diberdayakannya masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaannya. - Terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan IPAL dan SPAL. - Terbatasnya alokasi dana untuk kegiatan sanitasi.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
25
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Gambar 3.1 Peta cakupan layanan jamban berseptik di Kabupaten Soppeng
Sumber:
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
26
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Gambar 3.2 Peta cakupan prasarana air limbah komunal di Kabupaten Soppeng
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
27
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
3.2.1 Kelembagaan Kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah cair baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Soppeng merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng. Mekanisme kerja dalam penanganan Limbah Cair mencakup kegiatan Pembangunan, Pengelolaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis, sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Dilihat tupoksi SKPD yang ada di Kabupaten Soppeng, SKPD yang menangani air limbah dalam hal pengawasan dan bimbingan teknis adalah Kantor Lingkungan Hidup, yaitu berada dalam seksi pemantauan lingkungan. Gambar 3.3 Diagram pengelolaan air limbah Kantor Lingkungan Hidup Kab. Soppeng KEPALA KANTOR
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Analisis Dampak Lingkungan
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Dampak Lingkungan
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
Seksi Pemantauan Lingkungan
: Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng : 04 tahun 2008 : 9 Januari 2008 : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
Sedangkan SKPD yang menangani air limbah dalam hal pengelolaan dan pengeopersionalan pendistribusian limbah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Soppeng, yaitu berada dalam Bidang pengelolaan sampah, sarana dan prasarana kebersihan seksi pengangkutan sampah, penataan TPS dan TPA.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
28
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Gambar 3.4 Diagram pengelolaan air limbah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng KEPALA DINAS
Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional
Subag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengelolaan Sampah, Sarana dan Prasarana Kebersihan
Subag Perencanaan dan Pelaporan
Sub bagian Keuangan
Bidang Kebersihan Lingkungan dan Pertanaman
Seksi Pengangkutan Sampah, Penataan TPS dan TPA
Seksi Kebersihan Lingkungan
Seksi Kebersihan Jalan dan Tempat Umum dan Drainase
Seksi Penyuluhan dan Penguatan iIstitusi
Seksi Peralatan Kebersihan
Seksi Penataan, Pemeliharaan Taman dan Pemukiman
UPTD
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng : 03 Tahun 2008 : 9 Januari 2008 : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
Sedangkan SKPD yang menangani air limbah dalam hal perencanaan dan pembangunan sarana pengelolaan limbah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, yaitu berada dalam Bidang Cipta Karya seksi perkotaan, perdesaan dan air bersih. Diluar Dinas PU, pembangunan sarana pengelolaan air limbah tidak dibangun secara spesifik tapi merupakan sarana pendukung dari sarana utama yang mereka bangun. Sebagai contoh Dinas Kesehatan pada saat membangun rumah sakit maka dinas ini membangun IPLT sebagai saran pendukung dari rumah sakit tersebut.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
29
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Gambar 3.5 Diagram pengelolaan air limbah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng KEPALA DINAS
Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional
Subag Umum dan Kepegawaian
Bidang Bina Marga
Bidang Cipta Karya
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Seksi Pengembangan dan pengawasan
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
Seksi Pemanfaatan, Pengawasan Jalan dan Jembatan
Seksi Perkotaan, Pedesaan dan Air Bersih
Subag Perencanaan dan Pelaporan
Bidang Tata Ruang
Sub bagian Keuangan
Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi
Seksi Perencanaan Tata Ruang
Seksi Survei dan Desain
Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
Seksi Pembinaan Teknik, Kinerja dan Jasa Konstruksi
UPTD
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng : 03 Tahun 2008 : 9 Januari 2008 : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
Diluar SKPD tersebut umumnya penanganan masih bersifat internal. Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah belum ada, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah belum memiliki legalitas yang kuat. Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang terfokus terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, swasta dan pemerintah maka upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah nyata, sehingga berpengaruh pada belum tersedianya perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah. .
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
30
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.31 Peta pemangku kepentingan dalam Pembangunan Air Limbah Domestik Kab. Soppeng PEMANGKU KEPENTINGAN
FUNGSI
Pemerintah Kab.
Swasta
Masyarakat
√
x
x
√
x
x
√
x
x
√
x
√
√
x
√
√
x
x
√
x
x
√
x
x
√ √ √
x x x
x √ x
√ √
x x
x x
√
x
x
√
x
x
√
x
x
√
x
x
√
x
x
√
x
x
Perencanaan Menyusun Target Pengelolaan Air Limbah domestik skala kabupaten Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (tangki septik) Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja) Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Membangun sarana IPLT dan atau IPAL Pengelolaan Menyediakan layanan pengelolaan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi pengelolaan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan Penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB Pengaturan dan Pembinaan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik
Sumber : Dinas PU dan Kantor Lingkungan Hidup kab. Soppeng Keterangan : x : tidak ada √ : ada
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
31
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.32 Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Soppeng Ketersediaan Ada Tdk Ada
Peraturan Air Limbah Domestik Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian umum Keawajiban dan sanksi bagi Industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik Retribusi pengelolaan air limbah domestik Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran
Efektif dilaksanakan
Pelaksanaan Belum efektif dilaksanakan
Tidak efektif dilaksanakan
-
-
-
-
√
-
√
-
-
-
-
-
-
-
√
-
-
-
-
√
-
-
-
-
√
-
-
-
-
√
-
√
-
-
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
√
Keterangan
Sumber : Dinas PU dan Kantor Lingkungan Hidup kab. Soppeng
3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem sanitasi air limbah domestik mencakup saluran pembuangan dan sistem pengolahan air buangan rumah tangga. Sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan di Kabupaten Soppeng yaitu sistem pengolahan secara individu di masing-masing rumah atau sering disebut onsite system. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang mempergunakan cubluk atau tangki septik yang secara konstruksi tidak memenuhi persyaratan baik secara desain maupun dari segi kesehatan menurut standar yang ditentukan. Sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Soppeng belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
32
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
ataupun masyarakat. Dari pihak Pemerintah daerah menyediakan 1 unit mobil pengangkut tinja/air limbah dengan kapasitas 5 m3, itupun hanya untuk melayani wilayah kota Watansoppeng dan belum berjalan efektif. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah dimana hal tersebut didasari oleh ketidaktahuan masyarakat kapan perlu dilakuan penyedotan lumpur tinja. Sarana pengakutan yang ada kurang dimanfaatkan secara optimal untuk mengangkut air limbah ke pembuangan akhir. Walaupun prasarana pendukung pengelolaan air limbah seperti IPLT dan IPAL telah tersedia, namun sistem pengelolaan air limbah dirumah-rumah maupun tempat sarana umum masih melalui on site system. Untuk daerah perdesaan, tingkat kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih jauh dari yang diharapkan. Walupun tingkat kepemilikan jamban, dimana menurut data sekunder sudah mencapai 86.67% dan hasil survey EHRA mencapai 60,84%, namun tingkat kepemilikan septik tank baru mencapai 31,97%. Tingkat layanan dan pemeliharaan jamban juga rendah, ini terbukti dari banyaknya sarana MCK baik pribadi maupun umum yang dibangun oleh pemerintah menjadi monumen yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pengelolaan air limbah domestik non tinja (jenis buangan mandi, cuci) belum ada unit usaha tertentu yang berminat. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lobang resapan yang disalurkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke sistem drainase atau ke sungai. Sedangkan sistem pengelolaan limbah non tinja untuk konstruksi rumah panggung umumnya dialirkan langsung dikolong rumah dapur yang langsung di permukaan tanah dan tidak ada ada lubang peresapannya. Akses sanitasi yang berupa jamban yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Kabupaten Soppeng pada umumnya kurang layak dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Untuk masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran sungai masih memanfaatkan air sungai untuk keperluan mandi cuci kakus (MCK). Untuk masyarakat di daerah ketinggian masyarakat pada umumnya memiliki akses sanitasi berupa jamban “cemplung” dengan bangunan atas yang non permanen dan membuang tinja di lahan kebun karena sebagian besar waktu mereka di siang hari berada di kebun. Kondisi prasarana dan sarana sanitasi yang masih kurang layak khususnya di masyarakat miskin diperparah lagi dengan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi lingkungan, khususnya masalah pembuangan limbah domestik. Disamping itu, penanganan pembuangan air limbah domestik belum mendapat dukungan yang signifikan dari berbagai pihak yang berkepentingan sehingga menduduki prioritas yang rendah dalam perencanaan dan pembangunan infrastrukrtur. Demikian pula halnya dengan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah domestik yang telah dibangun oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat masih belum memadai, dan peran serta masyarakat dan swasta terhadap program ini ternyata masih kurang dan belum termobilisasikan dengan baik.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
33
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Gambar 3.6 Diagram perilaku pengelolaan tinja di Kab. Soppeng TINJA - Sungai - Kebun Cemplung
Perpipaan
Plengsengan
Perdesaan dan perkotaan
Tangki septic
IPLT
Pengangkutan
Perkotaan
Gambar 3.7 Diagram perilaku pengelolaan non tinja di Kab. Soppeng Air Limbah Domestik Non Tinja Saluran Terbuka Perpipaan Sungai Drainase Lubang Resap
Tabel 3.33 Sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik di Kab. Soppeng Input Green Water (Mandi, Cuci) Black Water/Tinja
Penampungan Awal Lobang Penampung
User Interface Kamar Mandi/ Tempat Cuci Jamban/WC/toilet
- Tangki Septik - Cemplung - Plengsengan
Pengaliran - Saluran terbuka - Pipa tertutup
Pengolahan Akhir IPAL belum maksimal
Pembuangan Akhir Belum ada
IPLT
Belum maksimal
Nama Aliran -
Sumber : Dinas PU dan Kantor Lingkungan Hidup kab. Soppeng
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
34
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.34 Sistem sanitasi pengelolaan air limbah di Kab. Soppeng Kelompok Fungsi User Interface
Penampungan Awal Pembuangan/Daur Ulang
Teknologi yang digunakan
Jenis Data Sekunder
Perkiraan
WC campuran
Jumlah (unit)
53.463
Data Dinkes 2011
KK
53.463
Data Dinkes 2011
Jumlah (unit)
19.725
Data Dinkes 2011
Nama Sungai
5 sungai besar tersebar di 8 kecamatan
Tangki Septik/ Lobang WC - Sungai dan Saluran Drainase Terdekat
Sumber Data
Dinas PU Cipta Karya
Sumber : Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Kantor Lingkungan Hidup kab. Soppeng
Dari data sekunder tahun 2011-2012 menunjukkan, bahwa tingkat kepemilikan jamban di kabupaten Soppeng adalah 86.67% dari jumlah KK. Jika setiap rumah tangga terdiri atas 3.66 jiwa (menurut rasio perbandingan jumlah jiwa perKK tahun 2012), dengan asumsi jumlah tinja toilet (jamban) yang dihasilkan per-orang per-hari sebesar 13 gram, maka jumlah timbunan tinja seluruhnya per-orang per-hari di kabupaten Soppeng adalah 29.72 m3, sedangkan timbunan tinja yang bersumber dari toilet (jamban) diperkirakan mencapai 25.60 m3/hari. Tapi timbunan tinja yang bersumber dari tangki septik hanya berkisar 6.73 m3/hari. Sementara timbunan air limbah non jamban yakni yang bersumber dari mandi, cuci adalah sebesar 62.6 m3/hari, dengan asumsi setiap orang menghasilkan air limbah non tinja sebesar 27 gram/orang/hari. Sehingga total buangan air limbah domestik perharinya di kabupaten Soppeng adalah sebesar 88.2 m3/hari. Gambar 3.8 Kondisi jamban di daerah perdesaan di Kabupaten Soppeng
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
35
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.35 Sistem sanitasi pengelolaan air limbah di Kab. Soppeng No. 1.
Uraian
Jumlah/Volume
Jumlah Timbunan Tinja/Black Water Jumlah KK a. Jamban pribadi b. Pengguna Jamban ber septic tank b. Standar Timbunan Tinja/Gram/Org/hr c. Jumlah Timbunan Tinja pemilik jamban (m3)/hari d. Jumlah Timbunan Seluruhnya (m3)/hari
2.
61.713 53.166 13.972
Data Dinkes 86.15% 22.64%
13 25.60
Dinas Kebersihan Asumsi 3.66 jiwa/KK Asumsi 3.66 jiwa/KK Total Penduduk Kab Soppeng 2012 (jiwa) Survey Dinas Kebersihan
29.72
Jumlah Timbunan Grey Water
226.079
a. Standar Timbunan gram org/hr
27
b. Jumlah timbunan (m3)/hari 3. Jumlah Tinja Terangkut A. Mobil Tinja milik pemerintah - Jumlah mobil tinja (unit) - Kapasitas tangki (m3) c. Jumlah rit/1 hari B. Mobil Tinja milik swasta - Jumlah mobil tinja (unit) - Kapasitas tangki (m3) - Jumlah rit/1 hari 4. Kapasitas IPLT - Dibangun (tahun) - Umur pakai (tahun) - Kapasitas terpasang (m3) - Kapasitas terpakai (m3) 5. Kapasitas IPAL - Dibangun (tahun) - Umur pakai (tahun) - Kapasitas terpasang (m3) - Kapasitas terpakaii (m3)
Keterangan
62.60
1 10 -
Hanya di Kota Watansoppeng Sesuai pesanan
2006 15 tahun 20 m3 5 m3 Belum Ada -
Sumber : Hasil analisis Pokja PPSP kab. Soppeng
Kepemilikan Jamban/WC Data sekunder dalam kurun lima tahun terakhir, tingkat kepemilikan jamban keluarga dari 8 kecamatan di Kabupaten Soppeng sudah cukup tinggi yaitu hanya mencapai 86.67% dengan tingkat pertumbuhan mencapai rata-rata 4.67%. Pertumbuhan jumlah jamban tertinggi mencapai 18,69% yaitu pada tahun 2012 yang diakibatkan oleh digalakkannya program STOP BABS yang dilakukan oleh Pokja AMPL Kabupaten Soppeng dengan Dinas Kesehatan sebagai koordinator pelaksanaan
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
36
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
program tersebut. Sedangkan hasil kajian EHRA (2012), tingkat kepemilian jamban berkisar bahkan mencapai 60,84%. Tingkat kepemilikan jamban keluarga tertinggi dari kecamatan adalah Kecamatan Marioriawa 91,34%, disusul kecamatan Lalabata 90,37%, kecamatan Ganra 89,80%, kecamatan Marioriwawo 87,46%. Tingkat Kepemilikan ini merupakan perbandingan antara jumlah jamban perkecamatan dengan jumlah KK di kecamatan tersebut. Permasalahannya, tidak semua jamban yang ada dikategorikan sebagai jamban sehat, terutama dari aspek pemeliharaan, kelayakan septik tank dan bak penampung ataupun bak peresapannya. Pengosongan septik tank masih jarang dilakukan, jika bak penampung tinja penuh biasanya penduduk cukup merelokasi pada lokasi lain sekitar lokasi yang ada, usaha penyedotan tinja baru ada 1 unit dibawah kelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Soppeng.
Tabel 3.36 Jumlah jamban pribadi di Kabupaten Soppeng tahun 2008-2012 Tahun
2008
Jumlah Jamban 44.737 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng
2009
2010
2011
2012
44.971
45.023
45.110
53.166
Gambar 3.9 Jumlah jamban pribadi di Kabupaten Soppeng tahun 2008-2012
Tabel 3.37 Jumlah jamban pribadi perkecamatan di Kabupaten Soppeng tahun 2011 Tahun
Marioriwawo
Lalabata
9.126 9.058 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng Jumlah Jamban
Liliriaja
Ganra
Citta
Lilirilau
Donri-donri
Marioriawa
5.284
2.684
1.322
6.268
5.431
5.078
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
37
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Gambar 3.10 Jumlah jamban pribadi perkecamatan di Kabupaten Soppeng tahun 2012
3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan (PMJK) Untuk turut serta dalam pengelolaan air limbah domestik kesadaran masyarakat di Kabupaten Soppeng masih belum optimal. Penanganan sub sektor limbah domestik terkhusus jamban keluarga menjadi urusan masing-masing keluarga. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban penanganan limbah domestik yang benar yaitu mengkondisikan pengelolaan air limbah domestik yang aman sebelum dibuang ke media lingkungan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah walau dampaknya belum terlalu besar. Permasalahan pengelolaan air limbah domestik seharusnya dijalankan oleh berbagai pihak terkait terutama untuk lingkungan yang mempunyai kepadatan tinggi. Untuk daerah permukiman dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, sistem komunal merupakan solusi yang paling tepat. Pengelompokan peran serta masyarakat dalam penanganan air limbah di Kabupaten Soppeng secara umum dapat kelompokkan, sebagai berikut: a. Kelompok pertama, kelompok masyarakat yang belum memiliki kesadaran atau kepedulian dalam pengelolaan air limbah. Kelompok ini masih menjadi mayoritas di kabupaten Soppeng, terdiri atas kelompok masyarakat miskin, pendidikan rendah dan sebagian kecil ada pada kelompok masyarakat menengah. b. Kelompok kedua, kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap pengelolaan limbah, namun belum memiliki kepedulian penuh terhadap pengelolaan air limbah. Kelompok ini umumnya berada pada komunitas masyarakat kelas menengah, berpendidikan, namun belum memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengelolaan air limbah atau PHBS pada umumnya. c. Kelompok ketiga, adalah kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran serta kepedulian tinggi terhadap pengelolaan air limbah. Mayoritas kelompok ini ada pada tatanan masyarakat kelas menengah ke atas, dan termasuk kelompok minoritas.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
38
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Adapun peran serta masyarakat Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan limbah domestik saat ini antara lain : 1. Pembuatan jamban pribadi oleh masing-masing rumah tangga (KK) 2. Pembuatan MCK umum yang pembangunannya melalui dana APBD dan/atau APBN tapi tidak memiliki kelembagaan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. (masyarakat hanya sebagai pengguna) 3. Pembuatan MCK umum yang pembangunannya melalui dana masyarakat dan/atau APBD dan/atau APBN dan pengelolaannya oleh masyarakat (Pamsimas, Sanimas dll.) 4. Penyebaran informasi melalui media mesjid, kelompok pengajian, pengurus RT dan RW, rembug desa , PKK ataupun dalam bentuk pertemuan informal lainnya untuk tidak BABS dan menggalakkan hidup sehat di masyarakat. Pengelolaan sarana jamban keluarga yang dibangun oleh masing-masing rumah tangga di Kabupaten Soppeng sudah cukup memadai, hal ini mengingat kemampuan finasial mereka yang tergolong masyarakat mampu. Sedangkan masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mempunyai jamban pribadi memanfaatkan MCK umum yang dikelola secara berkelompok. Keterbatasan kemampuan finansial ditambah rasa tidak memiliki akibat tidak terlibat dalam proses perencanaan pada masyarakat miskin berdampak pada lemahnya pengelolaan MCK umum yang ada sehingga kondisi MCK umum tidak terawat dengan baik. Disamping keterbatasan kemampuan finansial, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat miskin untuk PHBS menjadi salah satu penyebab buruknya pengelolaan MCK umum yang ada, dan memilih untuk kembali kekebiasaan lama dengan buang air besar sembarangan baik itu di sungai maupun di kebun.
Tabel 3.38 Daftar Program Layanan Air Limbah yang Berbasis Masyarakat di Kab. Soppeng Kondisi Sarana Saat ini No. 1.
2.
3.
4.
5. 6.
Nama Program/Proyek/Layanan Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/ SLBM (Komponen Air Limbah) di Desa Marioriaja Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/ SLBM (Komponen Air Limbah) di Desa Palangiseng Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/ SLBM (Komponen Air Limbah) di Desa Pattojo Pemb. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat/ SLBM (Komponen Air Limbah) di Desa Gattareng Pemb. WC sekolah, 6 sekolah, 6 unit Pemb WC sekolah, 126 unit (rehab dan bangun baru)
Pelaksan aan Dinas PU
Tahun Mulai 2011
Dinas PU
Aspek PMJK
Tidak Fungsi -
2011
-
-
Dinas PU
2011
-
-
Dinas PU
2011
-
-
WES UNICEF Dubai CARE
2010
-
-
20122013
-
-
Fungsi
Rusak
PM
JDR
-
Sumber: Dinas PU dan Pokja AMPL Kabupaten Soppeng
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
39
MBR
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
3.2.4 Pemetaan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komuniksi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi . Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Soppeng dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Mengingat masih lemahnya kelembagaan pengelolaan air limbah maka upaya promosi dan sosialisasi yang secara khusus mengenai pengelolaan air limbah belum berkembang baik. Informasi mengenai pengelolaan air limbah melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi PHBS atau sanitasi pada umumnya, lebih-lebih sosialisasi tentang pengelolaan air limbah. Promosi PHBS atau sanitasi biasanya dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui brosur, lifleet, spanduk atau melalui pemberitaan di koran-koran lokal dan regional, tetapi khusus masalah air limbah hampir tidak mengemuka. Melihat arti pentingnya peran media dalam pemecahan masalah sanitasi maka dalam penyusunan Buku putih dilakukan kajian studi komunikasi dan pemetaan media yang mana hasilnya adalah : 1) Digunakan sebagai dasar perencanaan media untuk kampanye kepedulian sanitasi 2) Media belajar bersama, khususnya bagi pokja PPSPuntuk kegiatan sejenis dimasa mendatang 3) Terinformasinya program pembangunan sanitasi Kabupaten Soppeng, PPSP dan pokja AMPL Kabupaten Soppeng kepada nara sumber yang diwawancarai. Media komunikasi di Kabupaten Soppeng berupa media elektronik, yaitu stasiun radio lokal yakni Adiafiri FM dan Suara Parlemen FM, juga ada media cetak lokal seperti Radar Soppeng, Tribun Timur dan Fajar, dan lain-lain. Ada juga media mobil informasi yang memberikan informasi langsung kepada masyarakat. Untuk kegiatan komunikasi secara umum maupun yang terkait dengan kesehatan, kebersihan dan sanitasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.39 Kegiatan komunikasi yang ada di Kabupaten Soppeng dalam hal pengelolaan limbah No.
Kegiatan
Tahun
1.
Sanimas $ SLBM
20102012
2.
Sosilaisasi Desa ODF
20112012
Dinas Pelaksana Dinas PU
Tujuan Kegiatan Sosialisasi program SANIMAS dan SLBM
Khalayak Sasaran 15 Desa/Kelurahan
Dinas Kesehatan
Pencapaian target desa ODF
47 Desa/Kelurahan
Pesan Kunci
Pembelajaran
PHBS dan pemberdayaan masyarakat dalam sarana sanitasi
Kesadaran akan pentingnya PHBS di masyarakat masih sangat minim Masyarakat masih “project oriented”
PHBS dan pencapaian STBM
Sumber: Kajian Pokja PPSP Kab. Soppeng. 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
40
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.40 Media komunikasi yang ada di Kabupaten Soppeng dalam hal pengelolaan air limbah No.
Nama Media
A.
Media Elektronik
Jenis Acara Terkait Air Limbah
Isu yang Diangkat
Pesan Kunci
Pendapat Media
1. 2. B.
Media Cetak
1. 2.
Sumber : Bagian Humas Setda Kab. Soppeng, 2012
Tabel 3.41 Daftar Mitra Potensial untuk air limbah No.
Nama Mitra
1.
Konsorsium WISE (UNICEF, Save the children dan Care International)
2.
Dubai CARE
Jenis Kegiatan Sanitasi
Bentuk Kerjasama
Promosi PHBS di sekolah dan pembangunan sanitasi sekolah
Pembangunan WC, promisi disekolah dan penguatan kelembagaan pengelolaan sarana sanitasi Pembangunan WC di sekolah
Pendanaan pembangunan sarana sanitasi sekolah
Sumber : Bappeda Kab. Soppeng, 2012
3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha Sejauh ini belum banyak keterlibatan pihak swasta dalam mendukung masyarakat dan pemerintah kabupaten Soppeng dalam pengelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Soppeng, peran masing-masing individu yang memiliki jamban masih sangat dominan. Bagi masyarakat yang mampu secara keuangan, mereka membuat membuat septic tank (system on-site) di rumah tangga masing-masing. Sementara itu partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan air limbah domestic lebih banyak dilakukan oleh developer yang membangun kawasan perumahan bagi masyarakat khususnya yang akan bertempat tinggal di ibukota kabupaten (Kota Watansoppeng). Kawasan perumahan yang dibangun oleh developer dilengkapi dengan septic tank untuk masingmasing rumah. Sementara itu air limbah rumah tangga yang lain (dapur dan kamar mandi) disalurkan ke saluran drainase jalan lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai saluran air limbah rumah tangga. Selanjutnya air limbah perumahan disalurkan ke badan air yang berupa sungai tanpa pengolahan air limbah terlebih dahulu.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
41
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Demikian pula dengan masyarakat yang membangun rumah/ruko di kawasan perdagangan/komersial disepanjang jalan utama baik di ibukota kabupaten maupun di ibukota kecamatan, mereka menyalurkan limbah domestiknya ke drainase perkotaan secara individu tanpa pengolahan limbah terlebih dahulu. Dalam hal ini peran pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif menjadi sangat penting dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban tata bangunan dan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat melalui penerbitan peraturan perundang-undangan terkait dengan rencana tata ruang wilayah dan kawasan khususnya di perkotaan. Tabel 3.42 Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Soppeng No. 1
Nama Provider
Tahun Mulai Operasi
Jenis Kegiatan
2005
Penyedotan limbah lumpur tinja
DKP
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup kab. Soppeng, 2012
3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan air limbah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng melalui beberapa SKPD terkait. Khusus untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan saluran air limbah dilakukan oleh Dinas PU Kabupaten Soppeng. Di SKPD lain, pembangunan sarana pengelolaan air limbah merupakan bagian dari pembangunan sarana utama. Sebagai contoh, pembangunan IPAL Rumah Sakit merupakan bagian dari pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Soppeng. Lemahnya dukungan dalam pengelolaan air limbah dapat dilihat dari dukungan pendanaan khususnya dari pemerintah di sub sektor air limbah. Data dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor air limbah ada pada pembangunan MCK dan MCK plus dan IPAL serta IPLT yaitu dengan kisaran Rp 378.612.000 (2007) hingga tertinggi Rp 3.518.474.700 (2011). Rata-rata tambahan anggaran per-tahunnya adalah Rp 784.965.675. Meski terjadi pertumbuhan positif, namun alokasi anggaran ini masih jauh diharapkan dibanding kebutuhan dan kondisi layanan pengelolaan air limbah di kabupaten Soppeng. Alokasi terbesar dari anggaran ada pada Dinas PU dengan konsentrasi pembangunan WC umum, WC komunal dan IPAL sebesar 45.16%. Menyusul Dinas Kesehatan yang memiliki anggaran mencapai 23.42% daritotal anggaran layanan air limbah selama 5 tahun terakhir yang terkonsentrasi pada pembangunan sarana IPAL rumah sakit. Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan dana dengan persentase 15.99% dipakai dalam pengoperasionalan sarana dan alat pengelola pelayanan air limbah dan tinja. Sedangkan Kantor Lingkungan Hidup (15.42%) dana terkosentrasi pada pengoperasionalan, penelitian dan kontrol pada dampak lingkungan hidup akibat potensi yang merugikan yang disebabkan pengelolaan yang kurang baik pada air limbah serta dana pembangunan untuk sarana IPAL di tempat-tempat umum seperti pasar
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
42
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.43 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor air limbah domestik 5 tahun terakhir Realisasi anggaran (Rp) SKPD/SEKTOR
Rata-rata
2007
2008
2009
2010
2011
Air limbah
378,612,000
1,051,577,500
1,121,605,000
1,271,670,000
3,518,474,700
1,468,387,840
Retribusi :
-
-
-
-
-
Belanja :
SKPD
2007
2008
2009
2010
2011
808,725,000
965,030,000
1,405,720,000
3,179,475,000
45.16
455,757,500
62,880,000
136,620,000
263,847,000
1,085,931,500
15.42
570,820,000
225,000,000
165,000,000
165,000,000
1,125,820,000
15.99
1,648,907,700
1,648,907,700
23.42
TOTAL
7,040,134,200
100.00
PU Lingkungan Hidup Kebersihan
166,827,000
Dinas Kesehatan
Jumlah
Persentase
Sumber : DPPKAD Kab. Soppeng Dokumen realisasi anggaran Kab. Soppeng, 2012
3.2.7 Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Permasalahan utama dan mendesak sebagai isu strategis terkait dengan pengelolaan air limbah domestic di Kabupaten Soppeng bisa berupa permasalahan fisik maupun non fisik. Permasalahan fisiknya adalah cakupan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan masih sangat rendah. Permasalahan non fisiknya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memakai jamban yang layak. Beberapa isu pokok yang mengemuka terkait sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Soppeng, adalah : 1. Perkembangan ekonomi berdampak secara langsung pada kondisi sanitasi di Kabupaten Soppeng. Dimana selain dampak positif, hal ini juga memiliki dampak negatif yaitu dengan perkembangan ekonomi akan membawa konsekuensi terhadap munculnya beranekaragam pola perilaku individu yang tidak menguntungkan dalam semua aspek, termasuk dalam PHBS. 2. Bahwa sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Soppeng menggunakan on site system, meskipun juga belum sesuai harapan. Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah,
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
43
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik memenuhi harapan. 3. Pengelolaan air limbah sejak dahulu dianggap merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi pelaksanaannya masih ditangani oleh masing-masing SKPD terkait, tanpa ada koordinasi dan kerjasama dalam penanganannya. Padahal permasalahan sanitasi terkhusus air limbah merupakan masalah yag kompleks dan tidak bisa ditangani pada satu segi saja, tapi harus melihat semua segi permasalahan dan dilakukan pemecahan secara bersama pula. 4. Disadari bahwa kualitas hidup lingkungan permukiman atau hunian dapat tercermin dari tingkat kepemilikan jamban, sistem pengelolaan sanitasi air limbah, belum lagi memperhitungkan kepemilikan dan atau pemeliharaan jamban. Diperlukan perencanaan dan program yang bersifat jangka panjang dan terpadu sebagai landasan pokok dalam pengelolaan air limbah atau sistem sanitasi, sehingga kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat semakin meningkat. 5. Untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka dukungan maka perlu dukungan media komunikasi untuk memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat. Dari pembahasan terdahulu, dapat diperoleh beberapa permasalahan mendesak tentang sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Soppeng, sebagai berikut: 1. Bahwa tatanan pola hidup bersih dan sehat belum berkembang secara merata pada hampir semua lini kehidupan bermasyarakat. 2. Dukungan kelembagaan sanitasi dalam semua tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara belum tertata dengan baik. Sistem kelembagaan yang lemah ini membawa konsekuensi luas terhadap PHBS dan kualitas permukiman penduduk. 3. Bahwa hampir semua pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Soppeng baik di daerahdaerah perdesaan maupun perkotaan adalah menggunakan on site system dengan tingkat teknologi yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Tingkat kepemilikan jamban sudah tinggi yakni 86.67%, namun rendah dalam kepemilikan septik tank (31.97%), yang menandakan sarana jamban tersebut masih dibawah standar kesehatan. 5. Tingkat pendidikan penduduk tidak menjamin bahwa suatu rumah tangga memiliki kualitas jamban sehat atau memiliki sistem sanitasi pengelolaan air limbah yang baik. 6. Belum ada kelembagaan yang kuat di dalam mengatur tatanan sistem pengelolaan air limbah atau sistem sanitasi, baik dilingkungan Pemerintah, masyarakat, maupun swasta. 7. Tidak adanya keterlibatan pihak swasta dalam mendukung peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dan layanan pengelolaan limbah. 8. Sistem kelembagaan yang lemah, kepedulian masyarakat, dunia usaha dan pemerintah yang lemah maka dukungan pendanaan dan pembiayaan dalam meningkatkan layanan sanitasi air limbah juga masih jauh diharapkan. Strategi penanganan air limbah yang sedang dan akan dijalankan di Kabupaten Soppeng yaitu : 1. Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem Air Limbah 2. Pengembangan pelayanan sistem Air Limbah terpusat di perkotaan secara bertahap berdasarkan tanggap kebutuhan (demand responsive) 3. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang dikelola oleh Dinas dan masyarakat 4. Prioritas pembangunan pada masyarakat daerah miskin dan rawan penyakit terkait air
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
44
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
5. Mendorong peningkatan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan. 6. Mendorong peningkatan prioritas pendanaan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah 7. Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta 8. Fasilitasi peningkatan manajemen pembangunan air limbah di daerah 9. Fasilitasi peningkatan pengelolaan air limbah melalui pelatihan SDM yang kompeten. 3.3 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.3.1 Kelembagaan Kondisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Soppeng saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum memadai apabila dibadingkan dengan luas wilayah Kabupaten Soppeng yang cukup besar. Hal tersebut juga disebabkan kondisi geografis Kabupaten Soppeng yang bergunung sehingga sangat sulit untuk mengelola persampahan di seluruh wilayah kabupaten. Kegiatan pengelolaan dan pengendalian persampahan baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Soppeng merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng. Mekanisme kerja dalam penanganan limbah cair mencakup kegiatan Pembangunan, Pengelolaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis, sesuai dengan Tupoksi masing-masing.Dilihat tupoksi SKPD yang ada di Kabupaten Soppeng, SKPD yang menangani persampahan dalam hal pengawasan dan bimbingan teknis adalah Kantor Lingkungan Hidup, yaitu berada dalam seksi pemantauan lingkungan. Gambar 3.11 Diagram pengelolaan air limbah Kantor Lingkungan Hidup Kab. Soppeng KEPALA KANTOR
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Analisis Dampak Lingkungan
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Dampak Lingkungan
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
Seksi Pemantauan Lingkungan
: Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng : 04 tahun 2008 : 9 Januari 2008 : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
45
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Sedangkan SKPD yang menangani persampahan dalam hal pengelolaan dan pengeopersionalan pendistribusian sampah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Soppeng, yaitu berada dalam Bidang pengelolaan sampah, sarana dan prasarana kebersihan seksi pengangkutan sampah, penataan TPS dan TPA. Tabel 3.44 Personil dan peralatan persampahan No
Jenis Petugas
Jumlah (orang)
Keterangan Masing-masing tukang sapu dibekali dengan 1 unit gerobak sampah. 1 orang pengendara dan 1 orang awak motor Satu truck sampah terdiri atas 1 orang sopir dan 3 awak truck
1.
Tukang Sapu
44
2.
Petugas Motor Sampah 3 Roda
8
3.
Petugas Truck Sampah
16
4. 5.
Petugas Truck Armroll Petugas TPA
3 4
6.
Pengontrol Kebersihan Kota
1
1 orang petugas bertugas mencatat data sampah yang masuk.
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012
Gambar 3.12 Diagram pengelolaan air limbah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng KEPALA DINAS
Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional
Subag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengelolaan Sampah, Sarana dan Prasarana Kebersihan
Subag Perencanaan dan Pelaporan
Sub bagian Keuangan
Bidang Kebersihan Lingkungan dan Pertanaman
Seksi Pengangkutan Sampah, Penataan TPS dan TPA
Seksi Kebersihan Lingkungan
Seksi Kebersihan Jalan dan Tempat Umum dan Drainase
Seksi Penyuluhan dan Penguatan iIstitusi
Seksi Peralatan Kebersihan
Seksi Penataan, Pemeliharaan Taman dan Pemukiman
UPTD
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng : 03 Tahun 2008 : 9 Januari 2008 : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
46
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Sedangkan SKPD yang menangani persampahan dalam hal perencanaan dan pembangunan sarana pengelolaan sarana persampahan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, yaitu berada dalam Bidang Cipta Karya seksi perkotaan, perdesaan dan air bersih. Gambar 3.13 Diagram pengelolaan air limbah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng KEPALA DINAS
Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional
Subag Umum dan Kepegawaian
Bidang Bina Marga
Bidang Cipta Karya
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Seksi Pengembangan dan pengawasan
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
Seksi Pemanfaatan, Pengawasan Jalan dan Jembatan
Seksi Perkotaan, Pedesaan dan Air Bersih
Subag Perencanaan dan Pelaporan
Bidang Tata Ruang
Sub bagian Keuangan
Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi
Seksi Perencanaan Tata Ruang
Seksi Survei dan Desain
Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
Seksi Pembinaan Teknik, Kinerja dan Jasa Konstruksi
UPTD
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng : 03 Tahun 2008 : 9 Januari 2008 : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
Diluar SKPD tersebut umumnya penanganan masih bersifat internal. Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan persampahan baru pada pengaturan restribusi dan jalur pendistribusian sampah, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan belum bisa menjawab permasalahan persampahan di Kabupaten Soppeng. Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang terfokus terhadap sistem pengelolaan persmpahan yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, swasta dan pemerintah maka upaya pencapaian target pengelolaan persampahan belum ada langkah-langkah nyata, sehingga berpengaruh pada belum tersedianya perangkat peraturan terkait pengelolaan persampahan di tingkat daerah.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
47
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
.
Tabel 3.45 Peta pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penglolaan persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN
FUNGSI Perencanaan Menyusun Target Pengelolaan Sampah skala kabupaten Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Membangun sarana pengumpulan dari sumber sampah ke TPS Membangun sarana penampungan sampah (TPS) Membangun saranapengangkutan sampah dari TPS ke TPA Membangun sarana TPA Pengelolaan Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS Mengelola sampah di TPS Mengangkut sampah dari TPS ke TPA Mengelola sampah di TPA Melakukan pemilahan sampah Melakukan penarikan retribusi sampah Memberikan izin pengelolaan sampah Pengaturan dan Pembinaan Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Monitoring dan Evalusi Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persamapahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan
Pemerintah Kab.
Swasta
Masyarakat
√
x
x
√
x
x
√
x
x
√ √
x
x
√
x
x
√ √
x x
x x
√ √ √ √ √ √ x x x
x
x
x x x x x x x
x x x x √ √ x
√
x
x
√
x
x
x
x
x
√
x
x
√
x
x
√
x
x
Sumber : Dinas Kebersihan dan pertamanan dan Dinas PU Kab. Soppeng 2012 Keterangan : = Ada x = Tidak ada
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
48
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.46 Peta peraturan persampahan Kabupaten Soppeng Ketersediaan Ada Tdk Ada
Peraturan Air Limbah Domestik Target Capaian Pelayanan Pengelolaan persampahan kab/kota Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam pemberdayaan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediaan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dari TPS ke TPA Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi pengelolaan sampah atau kebersihan
Efektif dilaksanakan
Pelaksanaan Belum efektif dilaksanakan
Tidak efektif dilaksanakan
√
-
-
√
-
√
-
-
√
-
√
-
-
√
-
√
-
-
√
-
√
-
-
√
-
√
-
-
√
-
√
-
-
√
-
Keterangan
Sumber : Dinas Kebersihan dan pertamanan dan Dinas PU Kab. Soppeng 2012 Keterangan : √ = Ada x = Tidak ada
3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Kriteria dan dasar pelayanan persampahan berdasarkan target Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Pemerintah Kabupaten Soppeng belum mampu melayani persampahan secara menyeluruh, terutama untuk daerah perdesaan yang jauh dari ibukota kabupaten. Konsentrasi untuk pendistribusian sampah dari TPS ke TPA baru berkisar di kota Watansoppeng dan sekitarnya. Tabel 3.47 Cakupan layanan armada persampahan Kabupaten Soppeng No.
Pelayanan
2009 Luas daerah pelayanan 7.000(ha) Jumlah penduduk terlayani 20.786 jiwa Jumlah penduduk terlayani terhadap jumlah penduduk kota 79.73 % watansoppeng Sumber : Dinas Kebersihan dan pertamanan Kab. Soppeng 2012 a). b). c).
Tingkat Pelayanan 2010 7.100(ha) 21.175 jiwa
2011 7.120(ha) 24.367 jiwa
81 %
84.21 %
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
49
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Meskipun pelayanan persampahan sudah menyentuh beberapa ibukota kecamatan, tapi yang menjadi target utama dan indikator keberhasilan penanganan masalah persampahan adalah di Ibukota Kabupaten yakni Kota Watansoppeng dengan produksi sampah setiap harinya berkisar pada 45.5 m3 perhari. Dalam memaksimalkan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa kegiatan utama, antara lain adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah. Disamping itu, tak bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan. Pelayanan persampahan di Kota Soppeng saat ini didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang kondisinya jumlahnya yang sedikit, sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya memiliki beban yang lebih berat, sehingga memberikan pengaruh pada keadaan dan kondisinya. Jumlah sarana dan prasarana persampahan di Kota Soppeng saat ini terdiri atas 36 unit gerobak sampah, 4 unit motor sampah, 6 unit truck sampah besar, 4 unit truk dampah kecil, 3 trailer kontainer serta 1 unit truck armroll, yang kesemuannya beroperasi untuk kawasan perkotaan dengan ritasi yang berbeda-beda. Data jumlah sarana dan prasana persampahan untuk mendukung pelayanan di Kota Watansoppeng ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng saat ini mencakup wilayah perkotaan saja, yang berada di empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliriaja dan Kecamatan Donri-donri. Kecuali Kecamatan Lalabata, kecamatan lain hanya berupa pengambilan sampah di kontainer yang disediakan, tidak pada semua TPS yang ada karena terkait dengan keberadaan aksesibilitas, prasarana dan sarana yang belum cukup serta keberadaan beberapa wilayah tersebut yang jauh dari lokasi TPA.
Tabel 3.48 Jumlah sarana dan prasarana pengangkutan sampah tahun 2012 No
Jenis Alat Angkut
Jumlah
Kapasitas per Unit (m3)
Ritasi
1.
Gerobak Sampah
36
1,50
2
2.
Motor Sampah
4
2,00
2
3.
Truck Sampah Besar
5
5,00
2
4.
Truck Sampah Kecil
2
3,50
2
5.
Truck Armroll
1
6,00
2
6.
Trailer kontainer
3
6,00
2
Ket
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
50
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.49 Jumlah sarana dan prasarana TPS/TPA di Kabupaten Soppeng No
Jenis Alat Angkut
Jumlah
1.
TPS Permanen (komunal)
85 bh
2.
TPS Kayu (komunal)
35 bh
3.
TPS Karung Gantung per RT
880 bh
4.
TPS Fiber per RT
500 bh
5.
TPS Plastik Basah/Kering per RT
200 bh
6.
TPS Drum per RT
300 bh
7.
Kontainer (komunal)
23 bh
TPA (sanitary landfill)
1 unit
8.
Ket
±30.000 m3
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012
Sistem pengelolaan sampah yang ideal setidaknya seperti yang terlihat pada diagram berikut ini.
Gambar 3.14 Diagram sistem sanitasi pengelolaan persampahan Kompos skala RT
residu
Sampah Organik - Tempat sampah rumah - Tempat sampah umum
Pengumpulan setempat
Penampungan Sementara (TPS)
Sampah Anorganik
Pembuangan terakhir (TPA)
Pengangkutan
Daur ulang skala RT
residu
Compactor Truck
(Semi) pengolahan akhir terpusat (kompos, daur ulang)
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
residu
51
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Sistem pengangkutan sampah dengan truck sampah dalam melayani kegiatan persampahan di Kota Watansoppeng saat ini adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Truck sampah kecil, motor sampah dan pengumpul setempat membawa sampah ke TPS sementara dan truck besar mengambil di TPS untuk dibawa ke TPA - Truck sampah mengambil sampah yang telah diletakkan oleh penduduk di depan jalan yang dilalui oleh truck. - Setelah penuh sampah di bawa ke TPA. - Truck sampah mengambil sisa residu hasil pengomposan sampah di lokasi pengomposan lalu di bawa ke TPA Tabel 3.15 Diagram pengelolaan persampahan di Kota Watansoppeng
Sampah Organik
Sampah Anorganik
Kompos dan Incenara tor (peruma han, kantor, RS, pasar, sekolah dan terminal
residu
Pengumpulan setempat
Penampungan Sementara (TPS)
Pengangkutan
Pembuangan terakhir (TPA)
- Tempat sampah rumah - Tempat sampah umum
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012
Sistem pengangkutan sampah dengan truck sampah dalam melayani kegiatan persampahan di ibu kota kecamatan saat ini adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Masyarakat membawa sampar rumahnya ke TPS sementara/kontainer sampah dan truck besar mengambil di kontainer untuk dibawa ke TPA - Setelah penuh sampah di bawa ke TPA. - Demikian seterusnya sampai sampah semuanya terangkut. Tabel 3.16 Diagram pengelolaan persampahan di ibu kota kecamatan Sampah Organik Pengangkutan oleh masyarakat
Penampungan Sementara (TPS)
Pengangkutan
Pembuangan terakhir (TPA)
Sampah Anorganik
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
52
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Volume sampah yang cukup besar ini, oleh truck pengangkut akan di timbun dan di buang di TPA, dengan besar timbulan sampah yang ditangani per tahun hanya sepertiga dari keseluruhan timbulan, yaitu ± 454.425 m3/tahun, dari jumlah total timbulan sampah sebesar 1.361.450 m3/tahun. Selanjutnya sampah yang diangkut oleh truck sampah dari wilayah pelayanan dibawa ke TPA Kubba untuk dilakukan dilakukan pengolahan selanjutanya dengan proses landfill. Besarnya volume sampah yang di hasilkan, serta banyaknya timbunan sampah yang ada di TPA Kubba, pengolahannya dilakukan dengan cara control landfill saja. Pada waktu-waktu tertentu, untuk mengurangi volume sampah, beberapa jenis sampah dipilah kemudian dilakukan penumpukan untuk di bakar. Tempat pembuangan akhir sampah untuk wilayah Kabupaten Soppeng lokasinya berada di Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan jarak dari pusat kota ± 7 km, dengan luas lahan 5,00 Ha. TPA Kubba dibangun tahun 2006 dengan menggunakan sistem open dumping dan kemudian dibangun lagi tahun 2011 dengan sistem sanitary landfill.
Gambar 3.17 Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan persampahan di Kab. Soppeng
Sumber: Dinas PU dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
53
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Gambar 3.18
3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK Masyarakat sebagai obyek utama dari kegiatan pelayanan persampahan, juga memiliki peran penting sebagai subjek dalam memaksimalkan pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk kesadaran yang baik dalam kegiatan pengelolaan persampahan. Beberapa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah saat ini antara lain : 1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan masing-masing dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. 2. Menyediakan pengangkutan sampah yang ditimbulkan (dari rumah) ke TPS, transfer depo / kontainer, bak sampah yang telah disediakan 3. Pengadaan sarana kebersihan secara swadaya berupa alat kebersihan untuk lingkungan masing-masing. Sampah yang dihasilkan oleh penduduk setiap harinya di Kota Watansoppeng, sebelum dibuang atau dibawa ke tempat pembuangan juga telah ada yang merintis dengan lakukan pemilahan terlebih dahulu. Pemilahan ini merupakan suatu kegiatan dengan pengelompokan dan pemisahan sampah
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
54
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
kering dan sampah basah, meskipun belum dilakukan oleh sebagian warga kota Watansoppeng. Melalui penyediaan sarana pengumpul sampah tersebut diharapkan sampah yang telah dipilah yang diletakkan di halaman/depan rumah, ditempat yang bisa dijangkau oleh kendaran operasional persampahan, atau sampah tersebut langsung di bawa ke kontainer sampah pada masing-masing kelurahan untuk kemudian di angkut ke TPA. Selain melalui kegiatan pemilahan sampah, kerjasama dan keterlibatan langsung yang dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah melalui pembayaran retribusi sampah di kecamatan Lalabata yang terkhusus di kota Watansoppeng di daerah yang mendapatkan pelayanan langsung pengelolaan persampahan yang di laksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Soppeng, dimana dalam peraturan ini terdapat pembagian/klasifikasi jenis retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat, berdasarkan jenis bangunan dan kegiatan usaha yang dilakukan. Kebijakan ini cukup efektif meskipun pelaksanaannya ditingkat masyarakat belum optimal. Berikut pembagian/klasifikasi jenis retribusi persampahan di Kota Soppeng. Tabel 3.50 Jenis retribusi sampah No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Jenis Kegiatan
Besar Retribusi (Rp/bulan)
Rumah tinggal, asrama Perkantoran swasta Rumah sakit Hotel/Penginapan Toko Rumah makan/warung kopi Apotek, toko obat, wartel Salon, tukang cukur Gedung Bioskop Gedung pertemuan Billiar Kios di pusat pertokoan Lods di pusat pertokoan Tidak ada kios dan lods di pusat pertokoan Kios di pasar Lods di pasar Tidak ada kios dan lods di pasar Pungutan insidentil pada pertunjukan dilapangan Pungutan insidentil pada pesta$tebangan pohon
2.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,10.000,5.000,5.000,2.000,3.000,2.000,2.000,20.000,30.000,-
Keterangan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan perperistiwa perperistiwa
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012
Untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penarikan retribusi pada masyarakat yang terlayani oleh petugas sampah (truck sampah dan penyapu jalan) maka dalam perencanaannya retribusi tersebut di tagih oleh petugas khusus yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Soppeng. Pengelolaan sampah dilingkungan masyarakat dapat dijelaskan bahwa prilaku pemilahan sampah mulai dari pemukiman, TPS hingga ke TPA belum berkembang sebagaimana diharapkan, meskipun upaya sosialisasi dan dukungan penyediaan sarana dari SKPD terkait kait telah dilakukan. Pengangkutan sampah dari pemukiman ke TPS hingga ke TPA sudah dilakukan khususnya di
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
55
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
perkotaan, sementara di perdesaan belum dilakukan. Pengolahan sampah di daerah perdesaan umumnya dilakukan melalui pembakaran. Berikut ini ditampilkan gambaran tentang perkembangan prilaku pengelolaan sampah secara umum dilakukan di kota Soppeng.
Tabel 3.51 Pengelolaan persampahan di pedesaan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Kegiatan Pengumpulan Sampah dari rumah Pemilahan Sampah di TPS Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA Pemilahan Sampah ke TPA Para Penyapu Jalan
Dikelola Oleh Masyarakat
Lurah/Desa/Kec.
Swasta
√ x √ x x √
x x x x x √
x x x x x x
Keterangan
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012 Keterangan : √ = Ada x = Tidak ada
Tabel 3.52 Pengelolaan persampahan di kota Watansoppeng No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis Kegiatan Pengumpulan Sampah dari Rumah Pemilahan Sampah di TPS Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA Pemilahan Sampah ke TPA Para Penyapu Jalan
Dikelola Oleh Pemkab √ x √ √ √ √
Masyarakat √ x √ x √ x
Sektor Formal x x x x x x
Swasta x x x x √ x
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012 Keterangan : √ = Ada x = Tidak ada
3.3.4 Pemetaan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi . Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Soppeng dalam rangka penyusunan buku putih. Sebagai bagian dari proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka untuk menunjang semakin maksimalnya kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan kerjasama dengan beberapa media informasi yaitu media cetak (koran) dan radio. Kerjasama ini baru dilakukan sebatas kebutuhan program/proyek, yaitu sosialisasi dalam bentuk kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh para petugas kebersihan, jumlah retribusi serta berita-berita terkait lainnya.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
56
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau melalui pemberitaan di korankoran lokal. Media komunikasi di Kabupaten Soppeng berupa media elektronik, yaitu stasiun radio lokal yakni Adiafiri FM dan Suara Parlemen FM, juga ada media cetak lokal seperti Radar Soppeng, Tribun Timur dan Fajar dan lain-lain. Untuk kegiatan komunikasi secara umum maupun yang terkait dengan kesehatan, kebersihan dan sanitasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3.53 Kegiatan komunikasi di Kabupaten Soppeng dalam hal pengelolaan samph No. 1.
Kegiatan Sosialisas SLBMi
Tahun 20112012
Dinas Pelaksana Dinas PU Cipta Karya
Tujuan Kegiatan Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah
Khalayak Sasaran masyarakat
Pesan Kunci
Pembelajaran
Pengelolaan sampah yang baik dan benar
Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian
Sumber: Bagian Humas Setda dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012
Tabel 3.54 Media komunikasi yang ada di kabupaten Soppeng dalam hal pengelolaan sampah No.
Nama Media
Jenis Acara Terkait Air Limbah
Isu yang Diangkat
Pesan Kunci
Pendapat Media
1. 2.
Sumber : Bagian Humas Setda Kabupaten Soppeng, 2012
Tabel 3.55 Kerjasama yang terkait pengelolaan persampahan No. 1.
Kegiatan
Jenis Kegiatan Sanitasi
Pengadaan Pengelolaan sampah Incenerator pasar 2. Pengadaan Pendistribusian sampah motor sampah Sumber : KLH Kabupaten Soppeng, 2012
Mitra Kerjasama
Bentuk Kerjasama
Yayasan Danamon Peduli Bank SULSEL
Kontrak kerjasama
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
Kontrak kerjasama
57
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.56 Daftar mitra potensial untuk pengelolaan persampahan No. 1.
Nama Mitra Yayasan Danamon Peduli
Jenis Kegiatan Sanitasi
Bentuk Kerjasama
Pengelolaan Sampah
Hibah
Sumber : KLH Kabupaten Soppeng, 2012
3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha Sampah yang dihasilkan setiap harinya, yang terdiri atas sampah organik dan anorganik, sebelum di bawa ke tempat pemrosesan akhir, seharusnya bisa dipilah terlebih dahulu untuk kemudian di olah kembali sebagai bagian dari proses daur ulang. Dan kegiatan ini bisa melibatkan dunia usaha, karena memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan. Dalam rangka pengelolaan persampahan di Kabupaten Soppeng, peran pemerintah daerah sangat dominan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas PU serta Kantor Lingkungan Hidup telah membangun dan mengembangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Watansoppeng. Disamping itu melalui dana APBD telah membangun tempat pembuangan sementara (TPS) sampah, kotak sampah, tong sampah di tempat tempat di Kawasan Kota Watansoppeng. Peran dunia usaha dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Soppeng sudah mulai muncul, dengan adanya partisipasi dari pihak perbankan dalam pembangunan pengolahan persampahan di Pasar di kota Watansoppeng. Begitu pula dengan developer yang membangun perumahan yang dilengkapi dengan tempat pembuangan semantara (TPS) sampah di beberapa tempat di sekitar perumahan. Begitu pula dengan petugas kebersihan, dimana para petugas tersebut, ketika mengumpulkan sampah untuk di angkut ke atas truck telah melakukan pemilahan terlebih dahulu terhadap sampah yang ada. Para petugas mengumpulkan sampah jenis sampah plastik seperti botol air mineral, botol kaca, kardus bekas dan besi-besi rongsokan yang kemudian dijual ke pengepul yang siap menampung barang-barang bekas tersebut. Peluang ini telah dimanfaatkan secara individu oleh para petugas, yang seharusnya bisa menjadi potensi awal dalam membina kemitraan dengan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan, yang pada akhirnya nanti tidak hanya dalam hal pemilahan barang-barang bekas saja, tetapi juga bisa dalam hal pengembangan kegiatan pengomposan, penyediaan armada kendaraan serta pengelolaan persampahan di TPA. Tabel 3.57 Penyedia layanan pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Soppeng No. 1.
Nama Provider Usaha Pengepul
Tahun Mulai Operasi
Jenis Kegiatan
2005 - sekarang
Pengumpulan barang bekas (kardus, kertas, besi bekas) Pengangkutan ke Industri pengolahan di makassar Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng, 2012
3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan persampahan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng melalui beberapa SKPD terkait. Khusus untuk pembangunan dan perbaikan sarana persampahan dilakukan oleh Dinas PU Kabupaten Soppeng. Di SKPD lain, pembangunan sarana pengelolaan persampahan merupakan bagian dari pembangunan sarana
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
58
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
utama. Sebagai contoh, pembangunan pengolahan persampahan merupakan bagian dari pembangunan pasar di Kabupaten Soppeng. Lemahnya dukungan dalam pengelolaan persampahan dapat dilihat dari dukungan pendanaan. Data dalam 5 tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor persampahan ada pada pembangunan TPA, TPS, pengadaan kendaraan operasional pengolahan persampahan dan biaya operasional kegiatan pendistribusian sampah yaitu dengan kisaran Rp 669.935.000 (2007) hingga tertinggi Rp 6.146.551.000 (2011). Rata-rata tambahan anggaran per-tahunnya adalah Rp 2.131.075.200. Meski terjadi pertumbuhan positif, namun alokasi anggaran ini masih jauh diharapkan dibanding kebutuhan dan kondisi layanan pengelolaan persampahan di kabupaten Soppeng. Alokasi terbesar dari anggaran ada pada Dinas PU dengan konsentrasi pembangunan TPA dan IPLT sebesar 56,54%. Menyusul Dinas Kebersihan dan Pertamanan dana dengan persentase 42,39% dipakai dalam pengoperasionalan sarana dan alat pengelola pelayanan air limbah dan tinja. Sedangkan Kantor Lingkungan Hidup (1,07%) dana terkosentrasi pada pengoperasionalan, penelitian dan kontrol pada dampak lingkungan hidup akibat potensi yang merugikan yang disebabkan pengelolaan yang kurang baik pada air limbah serta dana pembangunan untuk sarana IPAL di tempat-tempat umum seperti pasar. Tabel 3.58 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor persampahan 5 tahun terakhir Realisasi anggaran (Rp) SKPD/SEKTOR
Rata-rata
2007
2008
2009
2010
2011
669,935,000
2,039,530,001
1,372,282,000
427,078,000
6,146,551,000
2,131,075,200
-
-
-
-
-
Belanja : Persampahan
Retribusi :
SKPD PU
2007 881,720,000
2008
2009
546,500,000
250,000,000
Lingkungan Hidup Kebersihan
1,518,030,000
2010
2011
Jumlah
Persentase
4,533,900,000
6,212,120,000
56.54
117,930,000
1.07
45,252,000
12,978,000
59,700,000
1,102,030,000
449,100,000
1,587,951,000
TOTAL
4,657,111,000
42.39
10,987,161,000
100.00
Sumber : DPPKAD Kab. Soppeng Dokumen realisasi anggaran Kab. Soppeng, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
59
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
3.3.7 Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Pokok-pokok permasalahan pengelolaan persampahan dikabupaten Soppeng, sebagai berikut : 1. Persoalan persampahan perkotaan saat ini cukup menyita perhatian, tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh seluruh komponan masyarakat sebagai pemberi andil dalam produksi sampah. Hal ini tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan oleh sampah itu sendiri yang membutuhkan pengelolaan yang komprehensif, menyeluruh, bersinergi dan sustainable. 2. Pengumpulan dan pembuangan sampah perkotaan sejak dahulu dianggap merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi pelaksanaannya masih bersifat parsial, masih ditangani oleh masing-masing SKPD terkait, tanpa ada koordinasi dan kerjasama dalam penanganannya. Padahal permasalahan sanitasi terkhusus persampahan merupakan masalah yag kompleks dan tidak bisa ditangani pada satu segi saja, tapi harus melihat semua segi permasalahan dan dilakukan pemecahan secara bersama pula. 3. Saat ini di Kota Soppeng, pengelolaan persampahan hanya menjadi prioritas kedua. Tenaga ahli yang masih kurang, perencanaan dan fungsi pengawasan yang sangat lemah serta pendanaan yang tidak proporsional membuat pengelolaan persampahan sangat memprihatinkan dan kurang efisien. 4. Pengumpulan yang tidak memadai, dimulai pada tingkat individu masyarakat, rumah tangga, sampai wilayah terkecil, kemudian penanganan akhir dari semua produksi sampah yang ada masih kurang benar dan tidak maksimal, baik sampah perkotaan maupun jenis sampah lainnya bisa mengancam kesehatan masyarakat, mengurangi keindahan dan kenyamanan kawasan perkotaan serta menurunkan derajad kebersihan lingkungan perkotaan. 5. Salah satu masalah utama yang menjadi penghambat dalam pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan adalah biaya pengelolaan yang tinggi, yang diperparah lagi oleh produktivitas yang rendah mengakibatkan beban keuangan yang berat pada pemerintah daerah. Situasi ini, akan semakin diperburuk lagi oleh kurang efektifnya kebijakan dan strategi secara nasional untuk jangka pendek dan panjang dalam pengelolaan persampahan. 6. Melihat anggaran yang bersumber dari APBD II terhadap kegiatan pengelolaan persampahan yang cukup minim, maka sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelayanan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan program persampahan di Kabupaten Soppeng : 1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya Strategi : a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (reduce-reuse-recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga b. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R c. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian dan perdagangan 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan Strategi: a. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
60
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
b. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum c. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah d. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat e. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan Strategi : a. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan b. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan c. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan d. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan e. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah sanitary landfill f. Meningkatkan pengelolaan TPA Regional g. Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan 4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan Strategi: a. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola b. Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain d. Meningkatkan kualitas SDM e. Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional f. Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan g. Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
3.4 Pengelolaan Drainase Lingkungan Kabupaten Soppeng secara topografis mempunyai permukaan tanah yang relative berbukit dengan kondisi wilayah 53.33% memiliki ketinggiandi atas 200 m di atas permukaan laut. Daratan yang ada relatif bergelombang dan terdapat sungai-sungai, sehingga secara umum drainase lingkungan di wilayah bergelombang relative lebih mudah. Untuk wilayah di sepanjang sungai yang merupakan dataran banjir, dengan kondisi topografi yang relative datar sering terjadi banjir yang menggenagi wilayah sekitar sungai tersebut terutama di daerah kecamatan Lilirilau di sekitar kota Cabenge. Kondisi jaringan drainase lingkungan khususnya di ibukota kabupaten sudah cukup tersedia baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. Dan juga didukung oleh keberadaan Sungai yang melintasi kota. Namun pada kenyatannya dilapangan masih terdapat saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh adanya ketidakpedulian masyarakat perkotaan akan fungsi drainase dan belum adanya master plan drainase yang bisa
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
61
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
mengontrol perencanaan drainase di kota Watansoppeng pada khususnya dan seluruh kecamatan pada umumnya. Secara umum, sistem drainase lingkungan dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu lingkungan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor drain), saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain), dan badan air penerima (receiving waters). Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air (aquaduct), pelimpah, pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa. Fungsi saluran drainase lingkungan adalah diantaranya yaitu mengeringkan bagian wilayah kota/lingkungan dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, mengalirkan air permukaan kebadan air penerima terdekat secepatnya, mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Berdasarkan fungsi pelayanan, sistem drainase lingkungan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a . Sistem drainase lokal, yang termasuk dalam sitem drainase lokal adalah sistem saluran awal yang melayani suatu kawasan permukiman tertentu seperti kompleks permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industry dan komersial. Sistim ini melayani area kurang dari 10 ha. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau instansi lainya. b . Sistem drainase utama, yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah saluran drainase primer, sekunder, dan tersier beserta bangunan kelengkapannya yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Pengelolaan sistem drainase utama merupakan tanggung jawab pemerintah. c. Pengendalian banjir (Flood Control) adalah sungai yang melintasi wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air sungai, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia. Pengelolaan pengendalian banjir merupakan tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan fisiknya, sistim drainase terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier. a . Sistem saluran primer adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan pemerima air. b. Sistem saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan. c. Sistem saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal. 3.4.1 Kelembagaan Kondisi pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Soppeng saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
62
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua daerah permukiman di kabupaten Soppeng. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Soppeng merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng. Dilihat tupoksi SKPD yang ada di Kabupaten Soppeng, SKPD yang menangani drainase lingkungan dalam hal pemeliharaan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu berada dalam Bidang pengelolaan sampah, Sarana dan Prasarana Kebersihan seksi Kebersihan Jalan dan Tempat Umum, Drainase Gambar 3.19 Diagram pengelolaan air limbah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng KEPALA DINAS
Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional
Subag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengelolaan Sampah, Sarana dan Prasarana Kebersihan
Subag Perencanaan dan Pelaporan
Sub bagian Keuangan
Bidang Kebersihan Lingkungan dan Pertanaman
Seksi Pengangkutan Sampah, Penataan TPS dan TPA
Seksi Kebersihan Lingkungan
Seksi Kebersihan Jalan dan Tempat Umum dan Drainase
Seksi Penyuluhan dan Penguatan iIstitusi
Seksi Peralatan Kebersihan
Seksi Penataan, Pemeliharaan Taman dan Pemukiman
UPTD
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng : 03 Tahun 2008 : 9 Januari 2008 : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
Sedangkan SKPD yang menangani drainase lingkungan dalam hal pembangunan sarana pengelolaan sarana persampahan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, yaitu berada dalam Bidang Cipta Karya seksi perkotaan, perdesaan dan air bersih.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
63
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Gambar 3.20 Diagram pengelolaan air limbah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng KEPALA DINAS
Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional
Subag Umum dan Kepegawaian
Bidang Bina Marga
Bidang Cipta Karya
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Seksi Pengembangan dan pengawasan
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
Seksi Pemanfaatan, Pengawasan Jalan dan Jembatan
Seksi Perkotaan, Pedesaan dan Air Bersih
Subag Perencanaan dan Pelaporan
Bidang Tata Ruang
Sub bagian Keuangan
Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi
Seksi Perencanaan Tata Ruang
Seksi Survei dan Desain
Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
Seksi Pembinaan Teknik, Kinerja dan Jasa Konstruksi
UPTD
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng : 03 Tahun 2008 : 9 Januari 2008 : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang merupakan inisiatif sendiri dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase lingukungan. Di kabupaten Soppeng upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yangs serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian amsyarakat tidak peduli dengan sistem drainase lingkungan.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
64
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.59 Peta pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI Perencanaan Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan Pengelolaan Membersihkan saluran drainase lingkungan Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB Pengaturan dan Pembinaan Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan
Pemerintah Kab.
Swasta
Masyarakat
√
x
x
√
x
x
√
x
x
√
x
x
√
x x
x x
√
x
x
x
x
x
√
x
x
√
x
x
x
x
x
x
x
x
√
x
x
√
x
x
√
x
x
Sumber : Dinas PU dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kab. Soppeng, 2012 Keterangan : √ = Ada x = Tidak ada
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
65
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.60 Peta peraturan air limbah domestik Kabupaten Soppeng Ketersediaan Peraturan
Ada
Tdk Ada
Pelaksanaan Efektif dilaksanakan
Belum efektif dilaksanakan
Tidak efektif dilaksanakan
Keterangan
Air Limbah Domestik Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Drainase Lingkungan kab/kota saat ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainse lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan drainse lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan
√
√
√
√
√
√
Sumber : Dinas PU dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kab. Soppeng, 2012
3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Pada lingkup wilayah Kabupaten Soppeng secara umum fungsi drainase lebih kepada tempat pembuangan limbah rumah tangga. Menurut hasil studi EHRA ketersediaan drainase sebagai sarana pengaliran air limbah selain tinja mencapai 46.5% dari total sampel kajian. Walau secara struktur pada umumnya drainase yang ada masih berupa galian tanah tanpa pasangan batu, hal ini disebabkan sistem saluran drainase lingkungan belum terencana dengan baik, hal ini terbukti dengan belum adanya masterplan perencanaan drainase lingkungan di Kabupaten Soppeng dan penyusunan perencanaan, program dan target pencapaian umumnya disusun berdasarkan kebutuhan program dan dibatasi oleh anggaran yang tersedia. Hal lain bahwa kepeduliaan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan drainase lingkungan masih sangat rendah, tidak jarang ditemui saluran drainase yang ada bersifat multi fungsi, di antaranya sebagai tempat pembuangan sampah dan air limbah. Hasil studi EHRA menunjukkan persentase tertinggi dari tujuan pembuangan limbah rumah tangga yaitu menuju saluran terbuka di sekitar rumah. Persentase sample yang membuang limbah kesaluran terbuka dari kamar mandi mencapai 48,3%. Dari tempat cuci pakaian mencapai 84.8%. Kondisi ini memacing terjadinya genangan dan banjir dibeberapa tempat dan menyebabkan kotornya lingkungan akibat buangan air limbah tersebut. Hal tersebut juga berpengaruh pada rusaknya air tanah karena 87,26% saluran drainase lingkungan di Kabupaten Soppeng masih berupa saluran galian tanah yang membuat air buangan limbah meresap kedalam tanah sebelum mencapai akhir buangan.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
66
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.61 Kondisi umum sarana drainase di kabupaten Soppeng tahun 2012 DRAINASE Panjang Saluran Primer
331047
Panjang Saluran Sekunder
370053
Panjang Saluran Tersier
79420 780520
Panjang Total saluran
M M M M
Kondisi Baik
342310
Rusak Ringan
166320
Rusak Berat
271890
Pas. Batu
99438
Galian
681082
Luas
306003
M M M
Material M M
GENANGAN m2
Sumber : Dinas PU Kabupaten Soppeng, 2012
Untuk daerah-daerah rawan banjir terutama terjadi daerah Kecamatan Lilirilau di Kelurahan Cabenge dimana rata-rata kejadian banjir/genangan 1 kali dalam setahun, tergantung dari kondisi curah hujan, luas genangan 1.180.000 m2, tinggi rata-rata genangan 60 cm dengan lama genangan sekitar 120 jam setiap kejadian. Selain itu di daerah lain dapat dilihat dari tabel genangan di bawah ini. Data dari Dinas PU kabupaten Soppeng, total panjang saluran drainase di kabupaten Soppeng adalah 780.520 km, meliputi saluran tersier sepanjang 79.42 km, saluran sekunder 370.053 km, dan saluran primer sepanjang 331.047 km. Dari total saluran tersebut, kondisinya 43.86% (342.31 km) masih dalam kondisi baik, 21.31% (166.32 km)dalam keadaan rusak ringan dan 34.83% (271.89 km) dalam keadaan rusak berat. Luas genangan di Kabupaten Soppeng mencapai 2.273,211 m2. Dimana persentase terbesar berada di wilayah kecamatan Lilirilau mencapai 56.69% (1,286,317 m2) total luas genangan di Kabupaten Soppeng. Hal ini disebabkan oleh adanya banjir kiriman yang berasal dari hulu sungai Walanae yang melintas di kelurahan Cabenge. Kecamatan yang juga memilikiluas genangan yang cukup besar yaitu Kecamatan Marioriawa dengan luas genangan 35.25% (801,200 m2) dari total luas genangan di kabupaten Soppeng yang disebabkan oleh adanya beberapa desa di Kecamatan ini berada di tepian Danau Tempe yang meluap saat terjadi pasang akibat curah hujan tinggi.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
67
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Secara bahan pembuatan material drainase, 681.082 km atau sekitar 87.26% masih berupa galian tanah yang dibentuk menjadi saluran atau dinding saluran sudah dilapisi dengan batu yang ditumpuk. Sedangkan 12.74% atau sekitar 99.44 km sudah berupa saluran permanen dengan menggunakan pasangan batu kali yang terpelester ataru disiar. Tabel 3.62 Jenis saluran menurut fungsi perkecamatan di Kabupaten Soppeng
Primer (m)
Sekunder (m)
Tersier (m)
Jenis Saluran Panjang Saluran (m)
KECAMATAN LALABATA
48185
40660
700
89545
KECAMATAN MARIORIAWA
36030
62200
4850
103080
0
19670
10440
30110
KECAMATAN LILIRILAU
61850
43480
5330
110660
KECAMATAN LILIRIAJA
53800
25507
4750
84057
KECAMATAN CITTA
11100
11808
3550
26458
KECAMATAN MARIORIWAWO
38682
101618
20100
160400
81400
65110
29700
176210
331047
370053
79420
780520
LOKASI
KECAMATAN GANRA
KECAMATAN DONRI-DONRI PANJANG TOTAL
Sumber : Dinas PU Kabupaten Soppeng, 2012
Gambar 3.21 Diagram sistem pengelolaan drainase di Kab. Soppeng (berlaku umum) Air cucian dapur
Untuk saluran nonpermanen disertai resapan ketanah
Air Mandi Air Cucian Pakaian Curahan air hujan Sarana Umum (jalan, fasilitas umum)
Dibuang langsung ketanah(resapan)
Rumah Kayu
Saluran Terbuka
Drainase tertutup/terbuka a
Sungai/ Saluran besar
Talang
Sumber : Pokja PPSP Kabupaten Soppeng, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
68
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.63 Diagram sistem sanitasi pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Soppeng Input Air Hujan
User Interface Talang
Penampungan Awal Tidak ada
Pengaliran Saluran terbuka/tertutup
Pengolahan Akhir Belum ada IPAL
Pembuangan/ daur Ulang Sungai
Nama Aliran Meliputi 5 sungai besar
Sumber : Dinas PU Kab. Soppeng, 2012
Tabel 3.64 Data luas genangan di Kabupaten Soppeng tahun 2012 Genangan air LOKASI Luas (m2)
Lama Genangan (jam)
Tinggi Genangan (cm)
860
72
110
15000
24
50
50000
72
100
KECAMATAN LALABATA Kelurahan Lemba Ompo KECAMATAN MARIORIAWA Desa TellumlimpoE Desa Attangsalo
1200
72
80
Desa Limpomajang
70000
221
200
Desa Batu-Batu
680000
88
1
8000
48
1
KECAMATAN GANRA Desa Belo KECAMATAN LILIRILAU Kelurahan CabengE
1180000
120
30 S/D 70
Desa Paroto
20000
5 s/d 72
20 s/d 30
Desa Baringeng
70000
48
200
Desa Kebo
16000
48
25 s/d 30
Desa MacanrE
317
2
30
KECAMATAN MARIORIWAWO Desa Marioriaja Desa Watu
3570 213
97 36
176 0
Desa GoariE
2460
128
290
Desa BaraE
148
1
80
Desa Mariorilau
457
48
90
Desa Labessi
0
48
1
Desa Congko
112
32
92
Desa Watu Toa
340
29
90
Desa Gattareng Toa
34
24
0
4500
48
1
Desa Labokong
30000
3
30
Desa Kessing
120000
12
170
Desa Soga KECAMATAN DONRI-DONRI
Sumber : Dinas PU Kabupaten Soppeng, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
69
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Kondisi dilapangan secara umum menunjukkan, bahwa sistem pengaliran drainase lingkungan di kabupaten Soppeng banyak dipengaruhi oleh daya tampung sungai atau saluran drainase yang tidak mampu menampung luapan air hujan (curah hujan tinggi), disamping dipengaruhi dataran rendah, permukiman padat, pengalihan atau tidak berfungsinya sistem saluran yanga ada, dan adanya perilaku buang sampah yang tidak apada tempatnya. Gambar 3.22 Peta daerah genangan di Kabupaten Soppeng tahun 2012
Sumber : Dinas PU Kabupaten Soppeng, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
70
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK Secara umum, kepedulian masyarakat tentang pentingnya drainase bagi penyehatan lingkungan permukiman di kabupaten Soppeng sudah mulai tampak, hal ini tercermin dari kondisi riil dilapangan, dimana ada usaha dari masyarakat terutama di daerah perdesaan untuk membuat drainase sederhana yang terdiri dari galian tanah di depan rumah masing-masing, Walaupun sistem prasarana saluran drainase tersebut belum memenuhi harapan, karena keterbatasan dana sehingga struktur yang ada hanya berupa galian tanah. Sistem penyaluran di perdesaan dimana sistem penyaluran air hujan dialirkan dari talang rumah ke persil, lalu ke saluran tersier, sekunder hingga ke sungai. Tidak jarang ditemui sistem pembuangan akhirnya tidak jelas, tidak ada koneksi yang terpadu antara sistem saluran tersier ke saluran sekunder, dari saluran sekunder. Bahkan antar saluran sekunder biasa tidak ada keberlanjutan akibat tertimbunnya saluran sekunder pada titik tertentu akibat ketidak pedulian warga setempat. Untuk sistem pengolahan akhir (IPAL) belum tersedia. Kondisi saluran drainase di lingkungan permukiman desa sebagian besar berupa saluran sederhana (galian tanah) atau maksimal semi permanen (pinggiran saluran di timbuni batu). Di lingkungan perkotaan, sekitar 42% lingkungan sudah memiliki sistem saluran permanen, meskipun belum menjangkau seluruh lingkungan permukiman. Sistem saluran sekunder rata-rata sudah tersedia, namun belum didukung dengan sistem pengaliran yang baik yaitu dari saluran tersier ke saluran primer. Sistem saluran tersier tidak terencana dan masih merupakan swadaya masyarakat dimana struktur saluran tergantung pendanaan dan kepdulian dari masyarakat tersebut. Pada tabel berikut ditampilkan kondisi umum pengelolaan saluran drainase di kabupaten Soppeng, secara umum dapat dinyatakan bahwa sistem pengaliran pada saluran drainase yang ada sebagian besar kurang berfungsi sempurna terutama di perdesaan, pemeliharaan rutin baik pemerintah hanya terjadi di perkotaan. Drainase sekunder yang bersifat permanen umumnya dibangun oleh pemerintah kabupaten, saluran semi permanen dan sederhana dibangun dan dikelola oleh masyarakat, sedangkan untuk saluran tersier rata-rata dikelola masyarakat. Tabel 3.65 Kondisi saluran drainase lingkungan di tingkat kecamatan di kabupaten Soppeng No.
Kecamatan
1.
LALABATA
2.
MARIORIAWA
3.
GANRA
Panjang (m) 89,545
Kondisi Drainase Saat ini Lancar
Mampet /Tidak lancar
√
Pembersihan Drainase Rutin
Tidak Rutin
Pengelola Pemerintah
Desa/ Lurah
√
√
√
Masy
103,080
√
√
√
√
30,110
√
√
√
√
√
√
√
4.
LILIRILAU
110,660
√
5.
LILIRIAJA
84,057
√
√
√
√
6.
CITTA
26,458
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
7.
MARIORIWAWO
160,400
√
8.
DONRI-DONRI
176,210
√
Sumber : Dinas PU Kabupaten Soppeng, 2012
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
71
Swasta
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Program/proyek yang berbasis masyarakat di kabupaten Soppeng belum tampak. Adapun pengelolaan secara swadaya hanya pada tatanan pengelolaan drainase tersier. Belum ada juga sistem kelembagaan yang jelas tentang peran jender dan masyarakat miskin dalam pengelolaan drainase lingkungan. Tabel 3.66 Daftar program/proyek layanan drainase yang berbasis masyarakat No.
Sub Sektor
Nama Program/Proyek /Layanan
Pelaksan aan
Tahun Mulai
-
Tidak ada
-
-
-
Kondisi Sarana Saat ini
Aspek PMJK
Fungsi
Tidak Fungsi
Rusak
PM
JDR
MBR
-
-
-
-
-
-
Keterangan : PM (Pemberdayaan Masyarakat), JDR(Jender), MBR(Masyarakat berpenghasilan rendah)
3.4.4 Pemetaan Media Tidak jauh beda dengan masalah sanitasi lainnya, bahwa kerjasama dengan unsur media dalam promosi dan pubilikasi tentang pengelolaan drainase lingkungan belum berjalan efektif, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kerjasama biasanya dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan program terutama program-program pemerintah. Sejauh ini belum ada kerjasama yang bersifat rutin dan berkelanjutan, semua media lokal belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kampanye pengelolaan drainase lingkungan. Potensi-potensi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan layanan sanitasi dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan drainase lingkungan. Tabel 3.67 Kegiatan komunikasi di kabupaten Soppeng dalam hal pengelolaan drainase lingkungan No. 1.
Kegiatan
Tahun
Tidak ada
-
Dinas Pelaksana -
Tujuan Kegiatan -
Khalayak Sasaran -
Pesan Kunci -
Pembelajaran -
Catatan : Belum ada kerjasama komunikasi terkait pengelolaan drainase lingkungan.
Tabel 3.68 Media komunikasi yang ada di Kabupaten Soppeng dalam hal pengelolaan drainase lingkungan No.
Nama Media
Jenis Acara Terkait Air Limbah
Isu yang Diangkat
Pesan Kunci
Pendapat Media
Sumber : Bagian Humas Seta kabupaten Soppeng, 2012
Tabel 3.69 Kerjasama yang terkait pengelolaan drainase lingkungan No.
Kegiatan
1.
-
Jenis Kegiatan Sanitasi -
Mitra Kerjasama -
Bentuk Kerjasama -
Catatan : Belum ada kerjasama kegiatan terkait pengelolaan drainase lingkungan
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
72
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.70 Daftar mitra potensial untuk pengelolaan drainase lingkungan No.
Nama Mitra
Jenis Kegiatan Sanitasi
Bentuk Kerjasama
Sumber : Pokja PPSP kabupaten Soppeng, 2012
3.2.6 Partisipasi Dunia Usaha Belum ada dukungan dunia usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Soppeng. Dukungan kelembagaan yang belum kuat dan tidak ada masterplan perencanaan pengelolaan drainase merupakan penyebab sehingga tidak ada dukungan usaha dalam pengelolaan drainase. Disamping itu kurangnya upaya promosi/publikasi dalam rangka menjaring dukungan semua unsur dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran tentang pengelolaan drainase menjadi penyebab lainnya. Tabel 3.71 Penyedia layanan drainase lingkungan yang ada di Kabupaten Soppeng No.
Nama Provider
Tahun Mulai Operasi
Jenis Kegiatan
1.
-
-
-
Catatan : Layanan dari dunia usaha belum ada
3.2.7 Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan persampahan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng melalui beberapa SKPD terkait. Khusus untuk pembangunan dan perbaikan sarana persampahan dilakukan oleh Dinas PU Kabupaten Soppeng. Di SKPD lain, pembangunan sarana pengelolaan persampahan merupakan bagian dari pembangunan sarana utama. Sebagai contoh, pembangunan pengolahan persampahan merupakan bagian dari pembangunan pasar di Kabupaten Soppeng. Lemahnya dukungan dalam pengelolaan persampahan dapat dilihat dari dukungan pendanaan. Data dalam 6 tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor persampahan ada pada pembangunan TPA, TPS, pengadaan kendaraan operasional pengolahan persampahan dan biaya operasional kegiatan pendistribusian sampah yaitu dengan kisaran Rp 458.150.000 (2007) hingga tertinggi Rp 6.196.551.000 (2011). Rata-rata tambahan anggaran per-tahunnya adalah Rp 260.979.820. Walaupun mengalami penurunan anggaran pada tahun 2012 sebesar - Rp 1.878.009 dan tahun 2010 sebesar - Rp. 1.070.267.000. Meski terjadi pertumbuhan positif, namun alokasi anggaran ini masih jauh diharapkan dibanding kebutuhan dan kondisi layanan pengelolaan persampahan di kabupaten Soppeng. Alokasi terbesar dari anggaran ada pada Dinas PU dengan konsentrasi pembangunan TPA dan IPLT sebesar 54.72%. Menyusul Dinas Kesehatan yang memiliki anggaran mencapai 23.37% daritotal anggaran layanan air limbah selama 6 tahun terakhir yang terkosentrasi pada pembangunan sarana IPAL rumah sakit. Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan dana dengan persentase 12.83%
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
73
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
dipakai dalam pengoperasionalan sarana dan alat pengelola pelayanan air limbah dan tinja. Sedangkan Kantor Lingkungan Hidup dana terkosentrasi pada pengoperasionalan, penelitian dan kontrol pada dampak lingkungan hidup akibat potensi yang merugikan yang disebabkan pengelolaan yang kurang baik pada air limbah serta dana pembangunan untuk sarana IPAL di tempat-tempat umum seperti pasar. Tabel 3.72 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor persampahan 5 tahun terakhir Realisasi anggaran (Rp) SKPD/SEKTOR
2007
2008
Rata-rata
2009
2010
2011
Belanja : Drainase
Retribusi :
SKPD PU
4,464,731,900
2,602,910,000
-
2,137,216,572
-
438,417,750
1,631,092,400
2,254,873,724
-
-
-
2007
2008
2009
2010
2011
4,464,731,900
2,602,910,000
2,137,216,572
438,417,750
1,631,092,400
TOTAL
Jumlah
Persentase
11,274,368,622
100,00
11,274,368,622
100.00
Sumber : DPPKAD Kab. Soppeng Dokumen realisasi anggaran Kab. Soppeng, 2012
3.4.7 Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Beberapa isu pokok pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Soppeng, adalah sebagai berikut: -
Untuk merangsang peningkatan pola hidup yang bersih dan sehat, diperlukan dukungan penyediaan prasarana drainase lingkungan yang memadai dimana hal tersebut merupakan cermin bagi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
-
Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan didukung oleh berbagai prilaku yang beragam dalam kehidupan bermasyarakat membawa beberapa dampak pada pertumbuhan permukiman diantaranya bahwa bertambahnya jumlah penduduk diharapkan meningkatnya proses produksi bagi peningkatan kesejahteraan dan perbaikan lingkungan permukiman dan
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
74
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
tidak dapat dihindari bahwa pertumbuhan penduduk juga akan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat pula dengan kesehatan lingkungan itu sendiri. -
Lemahnya tatanan kelembagaan akan membawa pengaruh besar terhadap tingkat layanan drainase atau sistem sanitasi, sementara kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi.
-
Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin bagi terwujudkan lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan.
-
Peningkatan peran media komunikasi guna mendukung sosialisasi pengelolaan drainase, terutama dalam hal peningkatan kesadaran seluruh komponen, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta.
Adapun permasalahan yang dihadapi di dalam pengelolaan sistem sanitasi drainase lingkungan di kabupaten Soppeng yqitu : -
Lemahnya sistem kelembagaan pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Soppeng yang terlihat pada lemahnya penyusunan perencanaan, minimnya penganggaran yang berujung pada terbatasnya penyediaan prasarana drainase, lemahnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase.
-
Pelayanan drainase belum menjangkau seluruh lingkungan permukiman baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, sistem drainase lingkungan belum tertata dan dikelola dengan baik
-
Kondisi fisik drainase yang tidak layak, sebagian besar saluran drainase yang ada belum permanen, masih berbentuk galian tanah.
-
Dukungan media komunikasi khususnya media lokasl dalam sosialisasi sistem sanitasi drainase lingkungan masih sangat rendah.
3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1 Pengelolaan Air Bersih 1. Sistem Penyediaan PDAM Kabupaten Soppeng dalam memenuhi kebutuhan penduduk akan air bersih, memanfaatkan mata air sebagai sumber air baku, yaitu mata air ompo yang terletak di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata untuk melayani kebutuhan air bersih di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lalabata, Marioriawa, Marioriwawo, Donri-donri dan Lilirilau. Jumlah kapasitas produksi terpasang seluruhnya adalah 73,62 liter/detik, dengan sistem pengaliran secara gravitasi dan pompanisasi. Seluruh kapasitas produksi yang ada telah tersalurkan seluruhnya, sehingga dengan kapasitas produksi yang ada sudah pasti tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Walaupun saat ini sudah
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
75
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
diupayakan pembagian kapasitas sumber terhadap daerah pelayanan yang diperhitungkan kekurangan suplay air, namun karena secara umum kebutuhan air jauh melebihi kapasitas produksi, maka PDAM Soppeng tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kecamatan marioriwawo merupakan wilayah yang mengalami kekurangan supplay air bersih terbesar dari PDAM. Dari total penduduk sebesar 7.923 jiwa, hanya 654 jiwa (8,25%) yang terpenuhi kebutuhannya. Kualitas sumber air baku pada dasarnya relatif baik namun dengan kapasitas produksi yang terbatas belum mampu memenuhi kebutuhan secara maksimal, sementara pertumbuhan pelanggan semakin meningkat. Tabel 3.73 Data cakupan layanan PDAM per tahun 2011 Kondisi Eksisting 1
Jumlah penduduk adminisratif
223,826
Jiwa
2
Jumlah penduduk (perkotaan/wilayah pelayanan)
88,816
Jiwa
3
Jumlah penduduk terlayani
43,122
Jiwa
4
Cakupan pelayanan
19.27
%
5
Kapasitas terpasang
310.00
L/d
6
Kapasitas produksi
73.62
L/d
7
Kapasitas belum termanfaatkan
236.38
L/d
9
Jumlah SR
6,802
unit (PDAM)
Sumber : Data PDAM Kab. Soppeng,2011
2. Layanan Pelanggan Jumlah satuan sambungan pelanggan PDAM Kabupaten Soppeng per tahun 2011 adalah 6.802 satuan sambungan rumah yang melayani 43.122 jiwa yang meliputi Kecamatan Lalabata tepatnya Kota Watansoppeng sebagai ibukota kabupaten sebasar 73,1% sambungan dan sisanya di 4 IKK sebesar 26,9% sambungan rumah. Tingkat pencapaian layanan PDAM Kabupaten Soppeng saat ini baru mencapai 19,27% jika dihitung dari jumlah penduduk Kabupaten Soppeng, dimana sebagian besar pelanggan adalah rumah tangga. Dengan kemampuan layanan PDAM yang belum maksimal maka kepuasaan pelanggan belum mampu dipenuhi secara penuh, antara seperti sebaran tempat pembayaran rekening yang terbatas, sosialisasi kondisi layanan, dan komunikasi dengan pelanggan. Faktor komunikasi dengan pelanggan juga merupakan hal penting, namun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh PDAM kegiatan sosialisasi kondisi layanan PDAM belum berjalan efektif, sosialisasi baru sebatas di lingkungan SKPD dan DPRD, akan tetapi sentuhan langsung ke pelanggan belum memenuhi harapan. Oleh karena forum komunikasi dirasa perlu sebagai media komunikasi yang diharapkan bisa mencapai sasaran langsung kepada pelanggan. Selain hal itu, ada beberapa hal mengapa pelayanan PDAM Soppeng belum maksimal, yaitu: 1. Kapasitas dan kualitas air baku menurun pada saat musim kemarau 2. Kapasitas produksi IPA tidak sesuai dengann kapasitas terpasang 3. Jaringan pipa distribusi dan tersier sebhagian sudah berumur lebih dari 20 tahun sehingga sering terjadi kebocoran
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
76
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
4. Jaringan distribusi dan tersier tidak sampai ke seluruh wilayah pelayanan 5. Watermeter di sabungan rumah sudah banyak yang tidak berfungsi dan tidak akurat pembacaannya 3. Struktur Organisasi Struktur organisasi PDAM kabupaten Soppeng terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Direktur, Kepala bagian dan Kepala Sub Bagian. Struktur tertinggi adalah Direktur yang dalam tugas sehari-harinya di bantu oleh 2 orang Kepala Bagian yaitu Bagian Aministrasi/Keuangan dan 2 Bagian Teknik. Pada tingkatan dibawahnya terdapat 8 Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum/Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Hubungan Langganan dan Sub bagian Penagihan yang merupakan bawahan dari Bagian Administrasi/Keuangan. Kemudian Seksi perencanaan teknik, Seksi produksi, Seksi Transmisi/Distribusi dan Seksi Peralatan yang merupakan bawahan dari Bagian Teknik. Adapun Kepala Cabang/IKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur PDAM. Gambar 3.23 Struktur organisasi PDAM Kabupaten Soppeng Direktur
Bagian
Seksi Peralatan
Seksi Produksi
Seksi Perencanaan teknik
Sub Bag Penagihan
Sub Bag Keuangan
Sub Bag Hubungan langganan
Sub Bag Umum/Kepegawaian
Seksi Transmisi/Distribusi
Bagian Teknik
Administrasi/Keuangan
Kepala Cabang (IKK)
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
77
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.74 Wilayah pelayanan PDAM di Kabupaten Soppeng Wilayah pelayanan PDAM
Jumlah Penduduk (jiwa) Perkotaan
Perdesaan
Jumlah Terlayani (jiwa)
KEC. LALABATA 1
Kel. Lalabata Rilau
6738
6730
2
Kel. Botto
5079
5062
3
Kel. Lemba
4331
4324
4
Kel. Bila
6417
6410
5
Kel. Ompo
2747
3042
6
Kel. Lapajung
5616
5610
30,928
31,178
Kel. TettikenraraE
7923
654
Jumlah
7,923
Jumlah KEC. MARIORIWAWO 7
-
654
KEC. LILIRILAU 8
Kel. Pajalesang
5176
628
9
Kel. Cabenge
5092
990
10
Desa Paroto
2734
240
11
Desa Palangiseng
1919
978
12
Desa Tetewatu
1476
1464
13
Desa Abbanuange
3403
1748
14
Desa Parenring
2136
240
15
Kel. Macanre
2978
618
14,646
6,906
2779
82
Jumlah
10,268
KEC. DONRI-DONRI 16
Desa Pesse
17
Desa Donri-Donri
2769
Jumlah
2,769
948 2,779
1,030
KEC. MARIORIAWA 18
Kel. Attangsalo
2449
268
19
Kel. Kaca
2389
212
20
Kel. Limpomajang
2437
118
21
Kel. Batu-Batu
22
Kel. Manorang salo
2618
Jumlah JUMLAH TOTAL
1108 3966
1176
2,618
16,885
2,882
54,506
42,233
43,122
Sumber : Data PDAM Kab. Soppeng,2011
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
78
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Tabel 3.75 Jenis pelanggan PDAM di Kabupaten Soppeng Jenis pelanggan Sosial
% 2.09
Rumah Tangga
94.58
Instansi Pemerintah Perdagangan
1.60 1.73
Total
100.00
3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Pada umumnya masyarakat di wilayah Kabupaten Soppeng menggunakan sistem terpisah. Sistem terpisah yaitu terjadinya pemisahan antara penyaluran air limbah dan air hujan. Air limbah dialirkan ke dalam Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang berbentuk septik tank dan air limbah rumah tangga yag dialirkan ke saluran drainase. Air hujan umumnya disalurkan melalui saluran drainase kota. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan limbah. Dari data Dinas PU, bahwa Kabupaten Soppeng telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 1 unit. Sistem pengelolaan air limbah industri rumah tangga di kabupaten Soppeng menggunakan on site system, dimana kondisi sistem pengelolaan pada prinsipnya hampir sama dengan pengelolaan air limbah domestik pada umumnya. Hasil buangan air limbah dialirkan melalui saluran tertutup (pipa atau konstruksi bata/batu spesi semen dan pasir) dan saluran terbuka (konstruksi bata/batu spesi semen dan pasir), lalu dialirkan ke lobang resapan atau kondisi terburuk bahkan ada yang membuangnya ke sungai atau saluran irigasi atau saluran drainase terdekat. Kondisi pengelolaan air limbah terburuk terutama terjadi pada industri makanan seperti industri tahu/tempe, dan industri makanan yang menghasilkan bau tidak sedap seperti industri pengolahan ikan dan daging, dan industri kerupuk. Kegiatan industri yang ada di kabupaten Soppeng dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok industri, yaitu industri makanan, minuman dan tembakau sebanyak 6 unit, industri tekstil, Pakaian Jadi dan kulit dan kulit sebanyak 4 unit, industri dari kertas 1 unit dan industri barang dari logam sebanyak 5 unit. Industri galian tambang sebanyak 43 unit di Kabupaten Soppeng. Industri pengelolaan aspal di Kabupaten Soppeng berjumlah 3 unit. Industri pengolahan kayu dalam bentuk tempat penggergajian kayu tersebar diseluruh kecamatan dan belum ada data pasti untuk jumlahnya. Untuk industri rumah tangga yang menghasilkan produk makanan dan minuman belum ada data pasti, tapi industri tersebut tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Soppeng. Industri tersebut pada dasarnya berpotensi menghasilkan air limbah atau limbah cair. Karena sub bab ini khusus menampilkan profil air limbah industri rumah tangga, maka fokus pembahasan dibatasi pada industri yang pengelolaannya oleh rumah tangga. Data yang ada menunjukkan, hampir semua kegiatan industri pengolahan yang ada di kabupaten Soppeng merupakan industri yang berpotensi menghasilkan air limbah, terutama industri yang menghasikan bahan makanan dan minuman.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
79
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
Semua industri makanan yang ada tidak memiliki sistem pengolahan awal maupun akhir, hasil pembuangan limbah industri dibiarkan apa adanya, sehingga bau tidak sedap tidak dapat terhindarkan. Seperti industri pengolahan tempe dan tahu, air buangan limbahnya di arahkan ke drainase terdekat. Produksi air limbah pada satuan atau seluruh kegiatan industri yang ada tidak diketahui (belum tersedia data).
Tabel 3.76 Pengelolaan limbah industri di Kabupaten Soppeng No. 1.
Jenis Industri Rumah Tangga
3.
Industri pengolahan kayu
4.
Industri pengolahan kayu
5.
Industri dari kertas
Lalabata, Liliriau, donri-donri Lalabata, Donridonri, Marioriawa, Liliriau Tersebar di 8 kecamatan Tersebar di 8 kecamatan Lalabata
6.
Industri dari logam
Lilirilau
2.
Industri Makanan, minuman dan tembakau Industri teksti, pakaian jadi
Lokasi
7.
Industri pengolahan Tersebar di 8 bahan makanan kecamatan 8. Industri pengolahan Lalabata, aspal marioriwawo 9. Industri tambang Tersebar di 8 (batu,pasir dan kerikil) kecamatan Sumber : Dinas Koperindag Kab. Soppeng
Jumlah Industri RT
Jenis Pengolahan
Kapasitas (m3/hari)
6
On site sistem
4
On site sistem
Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia
-
On site sistem
-
On site sistem
1
On site sistem
1
On site sistem
-
On site sistem
3
On site sistem
43
On site sistem
Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia
3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis 1. Pengelolaan Limbah Cair Pengelolaan limbar cair pada sarana kesehatan di kabupaten Soppeng secara umum menggunakan teknologi pengelolaan on site system. Sistem pengaliran air limbah dilakukan melalui saluran tertutup dan saluran terbuka hingga berakhir pada lobang penampung. Untuk RS umum Ajjapange, pengolahan awal hingga akhir dilakukan dimana ketika lobang penampung penuh diangkut menggunakan mobil tinja ke IPLT. Sedangkan pada lingkungan Puskesmas pengolahan hingga pembuangan akhir tergantung dari lingkungan setempat, umumnya puskesmas jarang melakukan pembuangan air limbah yang dihasilkan. Belum ada pengolahan awal maupun pengolahan akhir yang baik pada semua sarana kesehatan yang ada. Teknologi pengelolaan terpusat belum diterapkan. Kondisi pengelolaan pada Rumah Sakit Umum Ajjapange lebih baik dibanding pengelolaan air limbah pada puskesmas. Pada RS Umum Ajjapange ada pemilahan yang jelas antara berbagai jenis produksi air limbah, meskipun dalam pelaksanaannya belum seefektif dan seefisien
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
80
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
mungkin, hal ini berpulang pada perilaku tenaga kesehatan dan pasien dan pengunjung Rumah Sakit. Hal lain yang juga cukup menonjol adalah pada pengelolaan dan pemeliharaan jamban/kamar mandi, pelayanan dan tingkat pemeliharaan jamban/kamar mandi di RS umum sedikit lebih baik dibanding dengan apa yang ada di Puskesmas, meskipun kedua-duanya juga belum maksimal, terutama menyangkut kebersihan, dimana rata-rata kebersihan pada hampir semua jamban/kamar mandi masih dibawah standar. Tabel 3.77 Pengelolaan Limbah Medis Pada Masing-Masing Fasilitas Kesehatan Tahun 2012 No.
Nama Fasilitas Kesehatan
Lokasi
Jenis Pengolahan Limbah Medis
Kapasitas (m3/hari)
1. 2.
RS Umum Ajjapange Puskesmas Tanjonge
Kecamatan Lalabata Kecamatan Marioriwawo
On site system On site system
-
3.
Puskesmas Takalala
Kecamatan Marioriwawo
On site system
-
4.
Puskesmas Goarie
On site system
-
5.
Puskesmas Salotungo
Kecamatan Marioriwawo Kecamatan Lalabata
On site system
-
6.
Puskesmas Sewo
Kecamatan Lalabata
On site system
-
7.
Puskesmas Malaka
Kecamatan Lalabata
On site system
-
8.
Puskesmas Pacongkang
Kecamatan Liliriaja
On site system
-
9.
Puskesmas Cangadi
Kecamatan Liliriaja
On site system
-
10.
Puskesmas Ganra
Kecamatan Ganra
On site system
-
10. 10.
Puskesmas Cabenge Puskesmas Baringeng
On site system On site system
-
10. 10.
Puskesmas Cakuridi Puskesmas Tajuncu
Kecamatan Lilirilau Kecamatan Lilirilau Kecamatan Lilirilau Kecamatan Donri-donri
On site system On site system
-
10. 10.
Puskesmas Leworeng Puskesmas Panincong
Kecamatan Donri-donri Kecamatan Marioriawa
On site system On site system
-
Kecamatan Marioriawa 10. Puskesmas Batu-batu Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
On site system
-
2. Pengelolaan Limbah Padat/Sampah Pengelolaan limbah padat atau sampah di Kabupaten Soppeng pada umumnya untuk wilayah perkotaan lebih baik dibanding pada di perdesaan. Di daerah perkotaan rata-rata menyediakan tempat pembuangan sampah persil, selanjutnya diangkut dengan gerobak sampah ke TPS, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA menggunakan truk sampah dari Dinas Pekerjaan Umum. Pembuangan akhir sampah di perkotaan (Kota Watansoppeng) semuanya bermuara ke TPA Kubba. Sedangkan untuk wilyah perdesaan pengolahan sampah terkadang tidak dilakukan proses pemilahan. Kalaupun ada pemilahan hanya untuk produk sampah tertentu, misalnya plastikatau besi yang oleh individu dijual ke pengepul sampah. Sedangkan sisanya biasanya dilakukan proses pembakaran atau dikubur di halaman rumah. Perilaku buruk banyak
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
81
KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012
didapatkan di perdesaan dalam pengelolaan sampah dimana masih banyak penduduk yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Untuk sarana kesehatan di perkotaan pada prinsipnya tidak jauh beda dengan pengelolaan sampah di lingkungan perkantoran, belum ada pemilahan yang jelas antara berbagai jenis sampah yang dihasilkan setiap harinya, ini juga terjadi pada lingkungan RS umum, meskipun ada tata aturan internal, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan standar, hal ini kembali pada prilaku individu pada setiap sarana kesehatan yang ada, terutama pada individu pasien/pengunjung Rumah Sakit atau Puskesmas. Di daerah perdesaan, semua puskesmas menyediakan tempat pembuangan sampah persil. Pengolahan akhir umumnya dilakukan melalui pembakaran di tempat sampah persil. Pengangkutan dari tempat sampah persil ke TPS hingga TPA hampir semuanya belum diterapkan. Untuk sarana pendidikan, proses pengolahan sampah dilakukan pemilahan hanya pada bak sampah depan kelas. Tapi saat di buang di bak sampah, tidak ada proses pemilahan antara sampah kering dan sampah basah. Sampah yang terkumpul di tempat sampah biasanya di biarkan menumpuk dan dilakukan pembakaran untuk mengurangi volume timbulan sampah. Bahkan ada beberapa sekolah yang meggali tanah di belakang sekolah untuk ditimbuni sampah dan tidak dilakukan penutupan setelahnya. Hal ini menimbulkan bau tak sedap dan mengundang lalat yang bisa berakibat buruk pada kondisi kesehatan murid.
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG
82