PROFIL SANITASI WILAYAH

Bab - 3

PROFIL SANITASI WILAYAH Pengelolaan sanitasi di Kabupaten Pesawaran meliputi 3 (tiga) sub sektor yakni, persampahan, air limbah domestik dan drainase. Sampai dengan saat ini Kabupaten Pesawaran memiliki TPA dengan sistem open dumping. Pelayanan persampahan sebelumnya dilakukan oleh Kabupaten Lampung Selatan (Kabupaten Induk), Namun karena jangkuan jarak yang relatif jauh antara sumber sampah dengan TPA menyebabkan pelayanan tidak optimal, sehingga masyarakat lebih mengandalkan sistem pengolahan sendiri yaitu dengan membuat lubang di lingkungan rumah dan menimbun atau membakar. Kabupaten Pesawaran belum memiliki instalasi pengolahan limbah baik IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) maupun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

Kondisi Sistem drainase yang ada di Wilayah Kabupaten Pesawaran yaitu : a. Kondisi Drainase dengan Saluran Alami Sistem drainase ini berupa saluran tanah dan saluran yang belum membentuk suatu sistem. Pada sistem ini biasanya sering terjadinya pendangkalan dan penyumbatan saluran yang dikarenakan permukaan saluran longsor karena terkikis air. Bentuk konstruksi drainase ini terdapat hampir diseluruh wilayah Kabupaten Pesawaran. b. Sistem ini memiliki saluran drainase primer, sekunder dan tersier. Konstruksi dari sistem ini telah dibangun menggunakan konstruksi pasangan bata, batu kali dan beton. Sistem drainase terpadu di wilayah Kabupaten Pesawaran baru terealiasasi di Kawasan Perkotaan dan sepanjang jalan-jalan utama dan permukiman yang terstruktur. Adapun permasalahan utama dan menjadi prioritas yang dihadapi oleh Kabupaten Pesawaran antara lain, masih kurangnya sarana dan prasaraana pengelolaan air limbah serta belum optimalnya restribusi di bidang persampahan, sehingga pendanaan sektor sanitasi khususnya persampahan masih bertumpu pada APBD Kabupaten. Untuk lebih lengkapnya perhitungan pendanaan sanitasi dan potensi restribusi sanitasi dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut ini.

BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013

26

Tabel 3.1 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kab. Pesawaran tahun 2009 - 2013

No

Belanja Sanitasi (Rp.)

Uraian

2009

1 Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )

2010

60,082,000

2011

345,161,500

2012

374,757,300

Rata-rata Pertumbuhan

2013

2,444,796,450

1.1 Air Limbah Domestik

4,788,501,000

-

3,046,926,000

1.2 Sampah rumah tangga

26,385,000

326,095,900

320,959,500

1.3 Drainase lingkungan 1.4 PHBS 2 Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 ) 2.1 DAK Sanitasi 2.2 DAK Lingkungan Hidup

406,543,600

909,063,000

1,945,000,000

700,000,000

33,697,000

19,065,600

53,797,800

93,252,850

132,512,000

12,416,776,150

8,184,080,000

6,541,745,500

7,352,364,000

8,161,641,000

2,633,144,900

884,742,000

1,166,809,500

200,299,000

266,204,000

-

660,236,750

365,491,000

594,095,000

984,926,000

342,000,000

9,123,394,500

6,933,847,000

4,780,841,000

6,167,139,000

7,553,437,000

12,476,858,150

8,529,241,500

6,916,502,800

9,797,160,450

12,950,142,000

-

473,722,012,732 604,261,877,850 570,373,424,135 672,390,705,437 525,884,773,666

-

2.3 DAK Perumahan dan Permukiman 3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi 4

Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung % APBD murni terhadap Belanja Langsung

2.63

1.41

1.21

1.46

2.46

Sumber : APBD tahun 2009 – 2013, diolah 2013

Tabel 3.2 Realisasi dan Potensi Restribusi Sanitasi per Komponen Kab. Pesawaran tahun 2009 – 2013

No

SKPD

1

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi retribusi

1.b

Potensi retribusi

2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi retribusi

2.b

Potensi retribusi

3

Retribusi Drainase

3.a

Realisasi retribusi

3.b

Potensi retribusi

4

Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a)

5

Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)

6

Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2009

2010

2011

62,725,000

89,450,000

91,650,000

2012

120,575,000

2013

Pertumbuhan (%)

150,000,000

Sumber : APBD Kabupaten Pesawaran 2013


27

3.1

Promosi Higiene dan Sanitasi

Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Promosi kesehatan di sekolah merupakan suatu upaya untuk menciptakan sekolah menjadi suatu komunitas yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekolah melalui 3 kegiatan utama diantaranya : (a) penciptaan lingkungan sekolah yang sehat, (b) pemeliharaan dan pelayanan di sekolah,dan (c) upaya pendidikan yang berkesinambungan. Ketiga kegiatan tersebut dikenal dengan istilah TRIAS UKS. Dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) ini, yang akan dibahas mengenai permasalahan promosi hygiene dan Sanitasi (Prohisan ) hanya pada tataran rumah tangga dan sekolah saja. Hal ini dikarenakan pada kedua lokasi tersebut mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam pencapaian program Prohisan. 3.1.1

Tatanan Rumah Tangga

Indikator Prohisan Tatanan Rumah tangga adalah suatu alat ukur yang membatasi focus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di rumah tangga. Indikator Prohisan Tatanan Rumah tangga diarahkan pada aspek program prioritas yaitu KIA, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Gaya hidup, dan upaya kesehatan masyarakat.

Indikator Prohisan Tatanan Rumah tangga yang digunakan secara Nasional terdapat 10 Indikator sebagai berikut: 1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 2. Memberikan ASI Eksklusif (ASI saja) kepada bayi sampai usia 6 bulan 3. Makan dengan gizi seimbang 4. Menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Menggunakan jamban sehat untuk buang air besar (BAB). 6. Kepadatan hunian rumah minimah 9 M2 7. Menggunakan lantai rumah yang kedap air (bukan lantai tanah) 8. Melakukan aktifitas fisik (berolah raga) setiap hari. 9. Bebas asap rokok (anggota keluarga tidak ada yang merokok.) 10. Menjadi anggota JPK / Dana Sehat / Asuransi kesehatan lainnya

Adapun pelaksanaan study EHRA di Kabupaten Pesawaran mengacu kepada 5 (lima) pilar STBM, yakni :


28

1. Cuci Tangan Pakai Sabun ( CTPS ) Salah satu perilaku higiene atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah cuci tangan pakai sabun (CTPS). CTPS merupakan pilar ke 2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang prinsipnya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun.

CTPS DI LIMA WAKTU PENTING

17.00

83.00

Tidak

Ya

Grafik 3.4. Prosentase CTPS pada lima waktu penting di Kabupaten Pesawaran.

Perilaku hidup bersih dan sehat dalam penggunaan sabun pada waktu hari survei dan sebelumnya dari grafik 3.4 terlihat bahwa di kabupaten prosentasenya sebesar 83%, klaster 1 80.84% dan kluster 2 sebanyak 80.57%. Pada klaster 3 sebesar 87,97% dan 81,59% pada klaster 0. Hal ini berarti perilaku ibu menggunakan sabun sudah baik tetapi kondisi ini berbanding terbalik dengan prosentase CTPS di lima waktu penting, dari grafik 3.4 dapat diketahui bahwa di Kabupaten hanya 17 % yang berperilaku CTPS di lima waktu penting, begitu pula pada masing-masing klaster. Prosentase tertinggi pada klaster 2, kemudian klaster 1 dan 0, sedangkan klaster 3 sebanyak 12,03% melaksanakan CTPS di lima waktu penting. Hal ini bisa terjadi karena penggunaan sabun terbesar pada saat mandi, memandikan anak dan mencuci pakaian bukan pada saat lima waktu penting.

2.

Buang Air Besar Sembarangan ( BABS )

Perilaku rumah tangga yang masih BABS di kabupaten sebesar 31.1%, paling tinggi yang masih BABS adalah klaster 4 (44.4%) diikuti klaster 3,2,0 dan 1. Disini terlihat rumah tangga dengan kepemilikan jamban tertinggi (klaster 0 dan 1) masih berperilaku BABS tinggi pula, hal ini menunjukkan kesadaran BAB di jamban masih rendah sehingga perlu dilakukan pemicuan dan penyuluhan lagi.


29

Tempat Buang Air Besar 1%

1%

2%

0%

A. Jamban pribadi

5%

B. MCK/WC Umum C. Ke WC helikopter

18%

D. Ke sungai/pantai/laut

E. Ke kebun/pekarangan 4%

F. Ke selokan/parit/got

66%

3%

G. Ke lubang galian

H. Lainnya, I. Tidak tahu

Grafik 3.5 Prosentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS).

3.

Pengelolaan Air Bersih Rumah Tangga

Air bersih dalam rumah tangga biasanya digunakan untuk minum, memasak, cuci piring & gelas, cuci pakaian dan mengosok gigi. Sumber air bersih untuk minum di kabupaten paling besar berasal dari air sumur gali terlindungi 61 % diikuti dengan air isi ulang, hal ini senada dengan keadaan di masing-masing klaster. Klaster 1 merupakan yang tertingi panggunaan air sumur gali terlindungi 100%, disusul oleh klaster 2, 1 dan 3. Hal ini berarti semua rumah tangga pada klaster 1 memakai sumur gali terlindungi.

Tidak berbeda jauh dengan air untuk minum, air untuk memasak pada rumah tangga di Kabupaten sama dengan klaster 1 yaitu sebesar 65%, pada klaster 0 semua rumah tangga juga menggunakan air sumur gali terlindungi untuk memasak. Selain menggunakan air sumur gali terlindungi mereka juga mengunakan air sumur gali tidak terlindungi, PDAM, sumur pompa dan mata air terlindungi.

Dari grafik 3.6 dapat diketahui bahwa sumber air terlindung yang digunakan ternyata sebesar 50,9 % tidak terlindungi hal ini berarti sumber air terlindung tersebut tercemar sedangkan penggunaan sumber air tidak terlindungi sebesar 14,8% tidak aman.


30

Pengelolaan Air Minum 100 90

.6

5.6

80 70 60

3.0

.0 15.3

12.3

19.6

3.5 14.8

10.4

Hidran umum PDAM Sumur Pompa Tangan

50 40

66.8

39.0

56.9

Sumur Gali Tak terlindug 50.9

8.9

20

0

4.9 12.2

57.6

30

10

Kran Umum HIPPAM

19.5

18.3

13.9 1.5 Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 7.9

Sumur Gali Terlindung Air Ledeng

9.3

Kab.

Grafik 3.6. Prosentase pengolahan air sebelum digunakan di Kabupaten Pesawaran.

4.

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan pilar ke 4 dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Prinsip utama dalam pengelolaan sampah adalah untuk meminimalkan resiko kesehatan dan sampah tidak dapat dijangkau oleh binatang seperti lalat, anjing, kucing, tikus dan lain-lain.

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa masih 97,7 % sampah belum diangkut tukang sampah hal ini berarti masih sebagian besar pengelolaan sampah belum terlayani. Hanya 2,3 % saja sampah rumah tangga yang dikumpulkan atau dibuang ke tempat pembuangan sampah. Berdasarkan pengamatan 97,7 % layanan sampah tidak memadai, frekuensi pengangkutan juga tidak memadai dan tidak tepat waktu dalam pengangkutan sampah.


31

Pengelolaan Sampah (%) 120.0

Tidak tahu Lain-lain

100.0

6.6 15.9

21.5

80.0

25.0

9.2

20.8

Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk Dibiarkan saja sampai membusuk

2.8

Dibuang ke sungai/kali/laut/danau

5.7 15.9

32.5

7.9 60.0 23.2

13.1 5.7

40.0

Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah

72.5 49.6

20.0

12.2

49.6

40.9

51.4

Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah

.0

1.0

1.3

.0

.0

Klaster 1

Klaster 2

Klaster 3

Klaster 4

.0

Klaster 0

Dibakar

Grafik 3.7 Prosentase pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran

Pengolahan sampah setempat yang tidak diolah sebesar 88 %, hal ini berarti hanya sebesar 12 % saja sampah yang sudah dikelola. Pengelolaan sampah yang paling besar antara lain dengan cara dibakar, terdapat pada klaster 0 yaitu 100 % diikuti klaster 2, klaster 3 dan klaster 4. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di klaster 0 langsung dibakar. Sedangkan rumah tangga di klaster 1 masih 27 % dibuang ke lubang yang tidak ditutup dengan tanah. Perilaku membakar dan membuang ini berpotensi merusak lingkungan. Tidak sesuai dengan undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah yang didalamnya terkandung mengenai larangan pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan peraturan teknis dan pembuangan sampah ditempat terbuka atau tidak pada tempatnya. Sampah yang dibuang begitu saja akan mengundang lalat, anjing atau kucing yang dapat menularkan penyakit.

Lebih dari 85 % rumah tangga belum melakukan pemilahan sampah. Klaster 0 merupakan tertinggi yang belum melakukan pemilahan sampah diikuti klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Sampah langsung dibakar atau dibuang ke lubang atau dikebun tanpa ada pemilahan sebelumnya. Pemilahan sampah perlu dilakukan agar kita mendapat manfaat lebih besar dari sampah dan mengurangi masalah yang ditimbulkan akibat sampah. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos atau bisa dikeringkan menjadi barang kerajinan sedangkan sampah an organik bisa dipilah antara gelas, plastik, kaca dll yang bisa langsung dijual atau didaur ulang.


32

5. Sistem Pengelolaan Air Limbah ( SPAL ) Pembuangan air limbah domestik mengacu pada pilar ke 5 dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu pengelolaan limbah cair rumah tangga. Limbah cair disini berasal dari air limbah dapur, air dari kamar mandi, air bekas cucian dan lain-lain selain air dari jamban. Pada prinsipnya tidak mencemari sumber air minum baik yang air dipermukaan maupun air didalam tanah, tidak menjadi media tempat berkembangnnya binatang pembawa penyakit, tidak mengotori permukaan tanah dan menimbulkan bau serta pelestarian sumber daya air. Pembuangan air limbah rumah tangga harus dibedakan dengan pembuangan dari jamban. Masyarakat harus buang air besar di jamban yang sehat. Stop buang air besar sembarangan (STOP BABS) merupakan pilar pertama dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan seperti di kebun, semak-semak, sungai, pantai dan lain-lain. Pada prinsipnya kegiatan STBM adalah tanpa bantuan, dan seluruh komponen masyarakat ikut terlibat.

Pencemaran Karena SPAL (%) 120.0 100.0 80.0

29.0

26.5

13.0

9.7 27.5

37.7

Aman

60.0 40.0

71.0

73.5

87.0

Tidak aman

90.3

62.3

72.5

20.0 .0 Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4

Kab.

Grafik 3.8. Prosentase pencemaran karena SPAL di Kabupaten Pesawaran.

Tingginya kepemilikan saluran air tinja ke tangki septik pada klaster 4 tidak menjamin rumah tangga di klaster tersebut mempunyai SPAL yang tinggi pula. Dari grafik 3.8 dapat diketahui bahwa klaster 4 merupakan klaster dengan angka kepemilikan SPAL paling kecil yaitu 9,7%, sedangkan di klaster 3,1,0,2, masing-masing sebesar 13,0%, 26,5 %, 29%,dan 37,7% sisanya masih membuang ke sungai, halaman dan saluran yang terbuka. Dengan masih adanya yang membuang di lingkungan terbuka maka potensi menimbulkan pencemarannya ada. Tingkat pencemaran karena SPAL yang tidak aman tertinggi dijumpai pada klaster 4, diikuti klaster 3, klaster 1 dan klaster 0 serta 2.


33

3.1.2

Tatanan Sekolah

Sebagai suatu institusi pendidikan, sekolah mempunyai peranan dan kedudukan strategis dalam upaya promosi kesehatan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anak usia 5-19 tahun terpajan dengan lembaga pendidikan dalam jangka waktu cukup lama. Sekolah mendukung pertumbuhan dan perkembangan alamiah seorang anak, sebab di sekolah seorang anak dapat mempelajari berbagai pengetahuan termasuk kesehatan. Promosi kesehatan di sekolah membantu meningkatkan kesehatan siswa, guru, karyawan, keluarga serta masyarakat sekitar, sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih produktif.

Program higyne dan sanitasi (Prohisan) tatanan institusi pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat institusi pendidikan (pengajar, anak didik dll) dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Institusi pendidikan dalam hal ini adalah dari tingkat SD/MI. Sekolah harus memberikan pengajaran baik kepada guru maupun murid bagaimana cara memelihara jamban sekolah yang akan di bangun dan sarana cuci tangan. Seringkali terjadi jamban di sekolah hanya terdiri atas dua unit, yaitu satu untuk guru dan yang lain untuk murid. Sementara kondisi jamban murid sangat berbeda jauh dengan jamban guru, dimana jamban murid sangat jauh dari kondisi bersih dan terpelihara atau tidak jarang dalam kondisi rusak.

Akibatnya banyak murid yang kemudian buang air kecil maupun buang air besar di halaman sekolah. Kebiasaan ini membuat sekolah menjadi bau dan sangat rentan untuk menjadi sarang penyakit. Selain itu, seringkali jamban di sekolah tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Murid yang masih duduk di kelas 1 atau 2 akan merasa takut untuk menggunakan jamban yang kondisinya gelap, berbau dan kotor. Kondisi seperti ini harus dihindari dengan cara membuat jamban dengan penerangan yang cukup baik dari lampu ataupun sinar matahari beserta ventilasi yang memadai.

PHBS tatanan institusi pendidikan adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan kemampuan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan institusi pendidikan. Ada 12 indikator dari 3 variabel yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS di sekolah, salah satu variabel yaitu variabel lingkungan sekolah sehat dengan indikator air bersih, jamban, sampah dan warung sekolah.


34

Tabel 3.4 Kondisi sarana sanitasi di sekolah/ (Sumber Air,toilet, SPAL dan tempat cuci tangan) Sumber Air Bersih Jumlah Siswa Nama Sekolah

SDN 1 Gedong Tataan SDN 2 Gedong Tataan SDN 3 Gedong Tataan SDN 1 Bogorejo SDN 2 Bogorejo SDN 3 Bogorejo SDN 6 Cipadang SDN 1 Cipadang SDN 3 Cipadang SDN1 Margomulyo SDN2 Margomulyo SDN3 Margomulyo SDN1 Trirahayu SDN2 Trirahayu SDN3 Trirahayu SD Sinar bandung SDN 1 Sukarame SDN Kekatang SDN 2 Purworwejo SDN 1 Purworwejo SDN 3 Purworwejo SDN 2 Negeri sakti Min Negeri sakti SDN 1 Padang manis SDN2 Sidodadi SDN 3 Sidodadi SDN 1 Pekondoh Gedung SDN 1 Gedung Dalam SDN 1 Rejo Agung SDN 3 Rejo agung SDN 1 Negera Raru Wates MI MA Kedondong SDN 2 Kedondong SDN 1 Kedondong SDN 3 Taman Sari SDN 1 Bernung SDN 1 Sungai langka SDN 2 Sungai langka SDN 3 Sungai langka SDN 5 Sungai langka SDN 4 Sungai langka SDN 1 Margo mulyo SDN 2 Margo mulyo SDN 3 Margo mulyo

Jml Toilet/WC Guru

Jumlah Guru

PDAM L

P

L

P

95 77 47 53 140 91 65 48 52 83 59 124 150 105 50 142 85 57 79 104 67 66 99 54 100 60 17 58 154 125 29 54 52 83 131 164 96 98 101 73 96 83 59 124

80 64 20 39 118 71 63 80 45 73 89 106 126 96 29 139 79 46 49 102 51 66 68 50 114 55 11 53 155 83 27 50 59 78 134 146 52 82 92 44 85 73 89 106

3 2 2 3 2 4 4 3 1 9 7 6 6 7 5 7 4 3 4 4 5 4 8 4 2 6 2 3 6 4 1 3 4 6 4 3 3 3 3 4 2 9 7 6

10 11 11 9 12 7 8 8 10 4 6 8 7 5 6 5 5 4 9 9 7 7 18 6 10 8 6 5 12 9 9 7 7 8 15 17 10 10 8 8 9 4 6 8

S

K

SPT T

S

K

SGL T

S

K

T

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √

√ √

√ √ √ √ √ √


1

1 1 3 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1

1 2 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1

1 1 2 1 2 1

1 1

√

√ √

P

1

√ √ √ √ √ √

√

L

1

1 1

√

√

P

1

1

√ √ √

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1

1 1 1

Siapa yang membersihkan Toilet Fas. Cuci Tangan

Persediaa n Sabun Siswa

Guru

Pesuruh

mandi

L

1 1 1 1 1 1 1

√ √

Tempat Pembuangan Air Kotor Jumlah Dari Toilet/WC Dari Dari Air Dari Toilet Kamar Murid Talang hujan

1 1 1

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1

1 1 1 2 1

1 1 1

Y

septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank septictank

halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman drainase halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman drainase drainase halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman

halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran spal saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran saluran

halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman drainase halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase drainase

T

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Y

L

P

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

L

P

√

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√ √

√ √ √ √

√ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √

√

P

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √

L

√ √ √ √

√ √

√ √

√ √ √ √ √ √ √

T

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √

√ √ √

√ √ √

√ √

√ √ √ √ √

√ √

√ √

√ √

√ √ √

√

26

Tabel 3.5: Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI) (pengelolaan sampah dan hygiene dan sanitasi)

Nama Sekolah

SDN 1 Gedong Tataan SDN 2 Gedong Tataan SDN 3 Gedong Tataan SDN 1 Bogorejo SDN 2 Bogorejo SDN 3 Bogorejo SDN 6 Cipadang SDN 1 Cipadang SDN 3 Cipadang SDN1 M argom ulyo SDN2 M argom ulyo SDN3 M argom ulyo SDN1 Trirahayu SDN2 Trirahayu SDN3 Trirahayu SD Sinar bandung SDN 1 Sukaram e SDN Kekatang SDN 2 Purworwejo SDN 1 Purworwejo SDN 3 Purworwejo SDN 2 Negeri sakti M in Negeri sakti SDN 1 Padang m anis SDN2 Sidodadi SDN 3 Sidodadi SDN 1 Pekondoh Gedung SDN 1 Gedung Dalam SDN 1 Rejo Agung SDN 3 Rejo agung SDN 1 Negera Raru Wates M I M A Kedondong SDN 2 Kedondong SDN 1 Kedondong SDN 3 Tam an Sari SDN 1 Bernung SDN 1 Sungai langka SDN 2 Sungai langka SDN 3 Sungai langka SDN 5 Sungai langka SDN 4 Sungai langka SDN 1 M argo m ulyo SDN 2 M argo m ulyo SDN 3 M argo m ulyo

Apakah pengetahuan ttg Higiene dan Sanitasi diberikan Ya, saat Ya, saat pertemuan mata Tidak / pelajaran pernah penyuluha PenJas di n tertentu kelas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


Cara Pengelolaan Sampah Apakah ada dana utk air bersih / sanitasi / pend. higiene Ya

Tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Dikumpulk Dipisahkan an √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √

Dibuat kompos

Kapan Tangki Septik Dikosongk an tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah 5 tahun yll tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah 3 th yll tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah

Kondisi Higiene Sekolah

Rencana perbaikan sanitasi sekolah

trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial kurang trivial trivial trivial buruk

√ √ √ √ √ √ √ √ √

trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial trivial

√ √

ada ada

ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada

27

3.2

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengelolaan sanitasi khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pesawaran pada saat ini belum tersedia sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik, khususnya untuk air limbah rumah tangga (grey water) dan air limpasan dibuang langsung ke sistem drainase. Sedangkan untuk limbah black water seperti limbah dari kamar mandi (tinja) menggunakan pengolahan setempat (on site system).

Sistim ini mempunyai beberapa kelemahan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai standart teknis dan kesehatan yang telah ditentukan misalnya saat membangun tangki septik adalah jarak antar tangki septik dan sumber air/sumur gali kurang dari 10 meter, terutama di kawasan-kawasan permukiman dan perumahan padat penduduk. Disamping itu pengurasan tancki septick jarang dilakukan sehingga mengakibatkan pencemaran air tanah.

3.2.1

Kelembagaan

Untuk mengetahui kelembagaan dilingkungan pengelolaan air limbah rumah tangga, Pokja Sanitasi dalam hal ini Bappeda Kabupaten Pesawaran telah melakukan study kelembagaan, terkait dengan pengelolaan air limbah baik yang berasal dari rumah tangga/domestik dan industri menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Hidup Kabupaten Pesawaran. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 34 Tahun 2009 tentang rincian tugas jabatan dinas pekerjaan umum Kabupaten Pesawaran merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pesawaran, oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengelolaan limbah rumah tangga. Dalam pengelolaan air limbah rumah tangga, pembagian peran antar stakeholder, swasta dan masyarakat perlu untuk dilakukan, mengingat tidak semua kewajiban dibebankan kepada pemerintah. Dari pembahasan dalam study kelembagaan, teridentifikasi Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pesawaran seperti tersaji dalam tabel berikut ini. Dalam pengelolaan air limbah, s u d a h t e r s e d i a payung hukum yang mengatur tentang tatacara dan tatalaksana pengelolaan air limbah di Kabupaten Pesawaran. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran No. 03 tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Limbah Cair di Kabupaten Pesawaran.


26

Tabel 3.6: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

√

√

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota

√

 Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

 Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

√

 Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)

√

 Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)

√

 Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

√

 Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

√

PENGELOLAAN  Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

√

 Mengelola IPLT dan atau IPAL

√

 Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

√

 Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN

√

 Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik

√


√

√

26

PEMANGKU KEPENTINGAN

FUNGSI

Pemerintah Kabupaten/Kota

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

Swasta

Masyarakat

√

MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

√ √ √ √

Tabel 3.7: Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Pesawaran

Ketersediaan Peraturan

Ada (Sebutkan)

Pelaksanaan Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

AIR LIMBAH DOMESTIK 

Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini

√



Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik

√



Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik

√


27

Ketersediaan Peraturan

Ada (Sebutkan)




Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah



Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha



Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha

√



Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik

√



Retribusi penyedotan air limbah domestik

√



Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

√

Efektif Dilaksanakan


Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

√

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran No. 03 tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Limbah Cair di Kabupaten Pesawaran.


√

28

3.2.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan

Sistem sanitasi permukiman di Kabupaten Pesawaran, khusus untuk black water pada umumnya menggunakan sistem on site, dimana limbah yang ada ditampung pada suatu wadah yang disebut dengan tangki septic dan terjadi penguraian oleh bakteri anaerobik. Dari penguraian ini menghasilkan limpahan tangki septik yang dimasukkan ke dalam sumur resapan dan langsung meresap ke dalam air tanah, selain itu juga menghasilkan endapan lumpur yang mengendap di dasar tangki. Lumpur ini tidak boleh dibuang ke sungai karena BOD nya masih terlalu tinggi yaitu > 2000 mg/liter, dan perlu diolah melalui instalasi pengolahan limbah, jadi masih memerlukan off site untuk lumpurnya .

Saluran Akhir Pembuangan Air Tinja (%) Tangki septik Pipa sewer Cubluk/lobang tanah Langsung ke drainase Sungai/danau/pantai Kolam/sawah

52.9 51.8 56.2

52.8

54.1 38.2

Gambar 3.9 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

TANKI SEPTIK AMAN&TIDAK AMAN 120.0 100.0 80.0 60.0

67.4

67.2

73.7

80.5

79.2

70.6

Suspek aman Tidak aman

40.0 20.0

32.6

32.8

26.3

19.5

20.8

29.4

.0 Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4

Kab.

Gambar 3.10 Grafik Presentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

Peta 3.1 tidak tersedia karena di Kabupaten Pesawaran belum ada pengolahan air limbah sistem terpusat (offsite).

BPS Kabupaaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013

29

Peta 3.2 lokasi infrastruktur utama pengelolaan air limbah domestic juga tidak tersedia, karena di Kabupaten Pesawaran belum ada IPAL dan IPLT. Perencanaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran, tertuang dalam RTRW Kabupaten Pesawaran 2010-2030. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga di Kabupaten Pesawaran, digunakan metode dengan menggunakan alat bantu Diagram Sistem Sanitasi (DSS). Adapun hasil dari pemetaan kondisi sanitasi terkait dengan pengelolaan air limbah rumah tangga, baik black water maupun grey water di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.8: Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestic

User Interface

Pengumpulan dan Penampungan/Peng olahan Awal

Pengaliran

Pengolahan Akhir

Pembuangan/ Daur Ulang

Kode/Nama Aliran

Water

WC Sentor

Tangki Septik

Truck tinja

IPLT

Sungai

Aliran Limbah AL1

Black Water

WC Sentor

---

----

---

Sungai

Aliran Limbah AL2

Input Black

Grey Water

Aliran

Tempat Cuci, Kamar mandi

---

Drainase

-

Sungai

Limbah AL3

Tabel 3.9: Sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Pesawaran

Kelompok Fungsi A

Teknologi yang digunakan

Jenis Data Sekunder

(Perkiraan) Nilai Data

Sumber Data

B

C

D

E

User Interface

WC Sentor

Jumlah (kuantitas)

13.500 WC

Dinas Kesehatan

Penampungan Awal

Tangki Septik

Jumlah (kuantitas)

13.500 Tangki

Dinas Kesehatan

Tempat cuci, User Interface

kamar mandi

Data SKPD


347,890 KK

KLH

30

3.2.3

Kesadaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMHSJK)

Study PMJK di bidang Limbah di Kabupaten Pesawaran di laksanakan di 4 esa/Kelurahan. a.

Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon (Biogas Tahu/tempe)

b.

Desa Way Harong Kecamatan Way lima (Biogas Tahu/tempe)

c.

Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong tataan (Biogas Tahu/tempe)

d.

Desa Wates Kecamatan Padang Cermin (Biogas Tahu/tempe)

e.

Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh ( Program PPIP )

Dari hasil study PMJK di masyarakat menunjukkan bahwa Kesadaran masyarakat dalam pembangunan Limbah di Kabupaten Pesawaran cukup tinggi. Dalam pelaksanaan pembangunan baik laki-laki maupun perempuan ikut berperan aktif. Masyarakat miskin dilibatkan dengan memberikan swadaya berupa tenaga kerja. Hasil pembangunan jamban hanya dapat di rasakan oleh warga miskin karena hanya mereka yang dapat bantuan.

Pelaksanaan bantuan pembangunan infrastruktur sistem offsite skala rumah tangga tidak melibatkan partisipasi warga. Bantuan pembangunan infrastruktur sistem offsite berupa biogas. Limbah yang tadinya dibuang ke sungai dan mencemari lingkungan, dengan adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat dimanfaatkan menjadi biogas untuk memasak.

Berdasarkan studi EHRA yang dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran, sistem sanitasi dalam pengelolaan air limbah masih banyak yang tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, karena langsung di buang kebadan air/sungai sebanyak ke alam (kebun, halaman, jalan) sebanyak 5,49% dan di saluran terbuka 37,39%.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan perlu dikembangkan adanya sikap dan perilaku yang arif terhadap lingkungan, yang intinya adalah kesadaran bahwa alam mempunyai daya dukung yang terbatas. untuk menanamkan sikap pembangunan yang arif terhadap lingkungan, harus dipertimbangkan empat faktor yaitu : 1. Kesadaran terhadap lingkungan hidup harus dikembangkan sampai setiap individu mengetahui peran yang dimilikinya sebagai anggota masyarakat di dunia, 2. Dikembangkannya etika baru dalam penggunaan sumber daya alam, 3. Sikap terhadap alam lingkungan dikembangkan berdasarkan keharmonisan, 4. Manusia mengembangkan pemikiran bahwa untuk generasi yang akan datang perlu diwariskan keuntungan bukan malapetaka.

Perilaku berwawasan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan, status sosial, keinovatifan, pengetahuan tentang lingkungan, sikap terhadap kebersihan lingkungan dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan kesadaran melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan hendaknya masyarakat dilibatkan sejak awal, sehingga mereka merasa menjadi bagian penting dalam sistem lingkungan. Berikut disampaikan hasil pemetaan study PMJK di Kabupaten Pesawaran sbb :


31

3.2.4

Pemetaan Media

Peran media dalam pengelolaan air limbah adalah sangat penting, karena sebagai salah satu bentuk kampanye kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan study media dan komunikasi oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran, beberapa kegiatan komunikasi yang telah dilakukan di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut: Tabel 3.13 Kegiatan Komunikasi terkait komponen air limbah

No

Kegiatan

1

Sosialisasi Program PPIP

Tahun 2009

Dinas Pelaksana DPU

Tujuan Kegiatan Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam merawat dan memelihara MCK

Khalayak Sasaran Masyarakat

Pesan Kunci Kesadaran masyarakat dalam merawar MCK Umum

Pembelajaran Masyarakat memahami arti penting merawat MCK

Sumber : Study media dan komunikasi, 2013 Target utama kegiatan komunikasi dengan melibatkan peran media massa ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya memprioritaskan sanitasi khususnya dalam pengelolaan air limbah rumah tangga dalam kehidupannya yang memacu perubahan pola hidup kearah perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun media komunikasi yang turut berperan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: Tabel 3.14 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait komponen air limbah

No

Jenis Media

Khalayak

Pendanaan

Isu yang Diangkat

DAK KLH 1.

Billboard

Masyarakat

Limbah Domestik

Pesan Kunci Himbauan kepada khalayak agar tidak membuang air limbah ke sungai

Efektivitas

positif

Sumber : Study media dan komunikasi, 2013

3.2.5

Partisipasi Dunia Usaha

Berdasarkan kajian dalam study Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA) sampai dengan saat ini, Kabupaten Pesawaran belum mempunyai penyedia layanan air limbah domestik. Selama ini, kegiatan layanan air limbah seperti penyedotan tinja dan air limbah baik domestik dan industri dilayani oleh Provider dari Kota Bandar Lampung.


32

Tabel 3.15: Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota

No

Nama Provider/Mitra Potensial

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

A

b

C

D

Potensi Kerjasama

Komponen : Air Limbah 1

Dinas PU

2009

Pembangunan MCK

Pembangunan fisik/sarana

Sumber : Study media dan komunikasi, 2013 3.2.6

Pendanaan dan Pembiayaan

Pendanaan dan pembiayaan dari sub sektor pengelolaan air limbah selama ini sesuai dengan hasil study keuangan, berasal dari pemerintah yaitu APBD sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi komponen air limbah domestik

No

Komponen

Belanja (Rp) 2009

2010

2011

2012

2013

Rata-rata

Pertumb uhan (%)

1 Air Limbah (1a+1b) 1.a 1.b 1.c

Pendanaan Investasi air limbah Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

3,046,926,000 60,938,520.00

Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

91,407,780.00

Sumber : Study Keuangan Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran, 2013

Tabel 3.17 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah No

SKPD

1


1.a

Realisasi retribusi

1.b

Potensi retribusi


2010

2011

2012

2013

Pertumbuh an (%)

belum ada

Sumber : Study Keuangan Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran, 2013


33

3.2.7

Isu strategis dan permasalahan mendesak

Sebagai Kabupaten yang baru memerlukan sarana dan prasarana yang layak. Kabupaten Pesawaran saat ini belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan armada sedot tinja sendiri, sehingga penyedotan septictank masih mengandalkan dari Kabupaten di sekitarnya yaitu dari Bandar Lampung atau Pringsewu. Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga belum memiliki peraturan dan belum melaksanakan pengawasan terhadap dimensi atau standar ukuran septic-tank dan sistem rembesan setempat. Oleh sebab itu, saluran drainase kola yang pada umumnya berupa alur sungai alami menjadi tempat pembuangan effluent dari septictank serta air limbah kamar mandi dan dapur. Kabupaten Pesawaran belum sepenuhnya memerlukan instalasi limbah tertutup, hal ini dikarenakan jumlah penduduk dan sebarannya masih relatif kecil, sehingga bahaya pencemaran masih relatif rendah. Namun yang perlu adalah penyediaan prasarana wc/jamban pribadi/komunal di lingkungan warga, hal ini karena banyak masyarakat yang belum memiliki wc sendiri, sehingga kebiasaan membuang air besar di sungai/tempat terbuka. Tabel 3.18 Permasalahan mendesak dan Issue Strategis

Isu Strategis

Permasalahan Mendesak 1. Infrastruktur

3. Non Infrastuktur

1. Belum adanya instalasi pengelolaan limbah baik IPAL maupun IPLT 2. Bangunan tempat kendaraan operasional pengelolaan limbah blm ada, sehingga pengadaan kendaraan ( mobil sedot tinja ) blm bisa dilaksanakan 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, hal ini dapat dilihat dari jarangnya masyarakat menguras tangki septic 2. Belum adanya peraturan dan belaum melaksanakan pengawasan terhadap dimensi dan rembesan septictank

3.3

Pengelolaan Persampahan

3.3.1. Kelembagaan

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesawaran dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Bidang Kebersihan. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang kebersihan mempunyai rincian tugas yaitu : a. Merencanakan program kegiatan di bidang kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas b. Merumuskan sasaran program kegiatan kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas c. Menyediakan bahan perumusan bijakan teknis kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas e. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu


34

f.

Menyediakan data dan informasi tentang kebersihan sebagai bahan pelaksanaan tugas

g. Melaksanakan pemeriksaan terhadap alat-alat / kendaraan yang dipergunakan untuk melaksanakan operasional pengangkutan sampah h. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang kebersihan jalan, lingkungan, pengangkutan dan pemanfatan sampah pada masyarakat, pekerja / pasukan kuning i. Melaksanakan dan memberikan petunjuk pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan j. Menyusun kebijakan pengembangan sarana dan prasarana persampahan, penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan k. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kerja sama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan kabupaten l. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten m. Menyelenggarakan pembiayaan pembangunan prasaranadan sarana persampahan di Kabupaten n. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kebersihan p. Memberikan sarana dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan m asukan atasan q. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan, dan r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas seksi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesawaran, terutama untuk mengidentifikasi stakeholder yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan persampahan, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran melakukan study kelembagaan dan kebijakan dengan tujuan : a. Mendeskripsikan peran dan tanggungjawab pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesawaran b. Mendeskripsikan kelengkapan dan kondisi pelaksanaan kebijakan sanitasi di Kabupaten Pesawaran.


35

Tabel 3.19: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan Pemerintah Kabupaten Pesawaran

PEMANGKU KEPENTINGAN S w a s t a

Masyar akat

FUNGSI PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten  Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah  Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)

Menyediakan tong sampah Menyediakan gerobak dan motor sampah

 Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Membangun TPS dan menyediakan kontainer sampah

-

-

 Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Menyediakan dumptruk dan amroll

-

-

 Membangun sarana TPA

Membangun kolam lindi

-

-

 Menyediakan sarana komposting PENGELOLAAN  Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS  Mengelola sampah di TPS  Mengangkut sampah dari TPS ke TPA  Mengelola TPA  Melakukan pemilahan sampah*

Tukang sapu Petugas TPS Armroll Petugas TPA Menyediakan tong sampah

-

PSB TPST TPST Pemulung, TPST

Petugas retribusi -

-

-

-

-

 Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah

-

-

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kabupaten  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

-

-

-

-

-

-

-

Mengajukan aduan

-

Mengajukan aduan

 Melakukan penarikan retribusi sampah  Memberikan izin usaha pengelolaan sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)

v v v

-

Menyediakan tong sampah -

Menyediakan tong sampah Menyediakan gerobak saampah

Sumber : Study kelembagaan dan kebijakan, 2013


45

Tabel 3.20: Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Pesawaran

Ketersediaan Ada (Sebutkan)

Peraturan


Efektif


Dilaksanakan PERSAMPAHAN  Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten ini   



Permen PU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan persampahan

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas social / fasilitas

Tidak Efektif

Keterangan

Dilaksanakan

√ √ √ √

√

umum untuk mengurangi sampah, menyedia

√

Pembagian kerja pengumpulan sampah kan tempat sampah, dan membuang ke dari TPS sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA



Kerjasama pemerintah kabupaten dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan



sampah Retribusi sampah atau kebersihan

√ -

Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang

√

Retribusi Jasa Umum

Sumber : Study kelembagaan dan kebijakan, 2013


46

3.3.2


Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Pesawaran sebagian besar merupakan sampah dari kegiatan rumah tangga, pertokoan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, pasar, jalan, taman serta area – area publik lainnya. Pengelolaan persampahan di sebagian wilayah Kabupaten Pesawaran belum semua terlayani. Masih ada sebagian wilayah di Kabupaten Pesawaran yang menggunakan sistem pembuangan open dumping dengan ditimbun atau dibakar. Sebagian wilayah yang kurang mempunyai lahan untuk membuang secara terbuka atau untuk membakar sampah, terpaksa dibuang ke sungai atau dipinggir jalan. Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesawaran dimulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan pemprosesan akhir di TPA.

3.3.2.1 Pewadahan Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individu maupun komunal. Pewadahan merupakan bagian dari system pengelolaan setelah mengadakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi sumber sampah.

3.3.2.2 Pengumpulan Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah, becak sampah dan motor roda 3 (tiga). Adapun jumlah sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Pesawaran tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Pola pengumpulan sampah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 1. Pola Individual Proses pengumpulan sampah dengan cara mengumpulkan sampah dari sumber timbulan sampah dan diangkut langsung ke TPA tanpa proses pemindahan. Wilayah pelayanan pola individual ini meliputi pertokoan, perkantoran dan hotel. 2. Pola komunal Sampah yang berasal dari permukiman dikumpulkan dengan menggunakan becak sampah / motor sampah yang dikelola oleh Paguyuban Sampah Bersama (PSB) menuju tempat penampungan sementara (TPS) / kontainer terdekat. Sedangkan masyarakat yang bertempat tinggal di dekat TPS/kontainer dan belum mendapatkan pelayanan secara individu serta tidak melakukan penanganan on site (setempat) membuang sampah langsung ke TPS/kontainer terdekat. Dari TPS/kontainer, petugas kebersihan mengangkut sampah ke TPA. Daerah yang melakukan pola komunal dapat dilihat pada table di bawah ini.


47

3.3.2.3 Pemindahan Pemindahan sampah dari TPS / kontainer dibawa oleh alat pengangkut berupa dump truk atau arm roll ke TPA dengan 2 (dua) cara, yaitu : 1. Dump truk atau arm roll datang dengan muatan kosong lalu menaikkan sampah langsung dari TPS/kontainer. Cara ini dilakukan untuk memindahkan sampah yang ada di TPS / kontainer yang jaraknya relative jauh atau berada di luar kota. 2. Dump truk / arm roll langsung menangkut sampah yang ada di TPS / kontainer untuk dibawa ke TPA. Cara ini dilakukan untuk memindahkan sampah yang ada di TPS / kontainer yang jaraknya relative dekat atau berada di dalam kota. Alokasi TPS dan kontainer yang terdapat di Kabupaten Pesawaran dapat diihat pada tabel berikut.

Selain TPS sebagaimana disebutkan diatas, Kabupaten Pesawaran juga memiliki TPS 3R yang berada di Kelurahan Kalidoro, dengan kapasitas 5 m³ per hari dengan luas 12 x 8 m, jumlah tenaga kerja sebanyak 4 (empat) orang, yang melayani Kel. Kalidoro. Di TPST 3R ini dilaksanakan kegiatan pemilahan dan composting, sedangkan sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi langsung diangkut ke TPA Sukoharjo.

3.3.2.4 Pengangkutan

Pengangkutan sampah dilakukan dari kontainer maupun TPS ke TPA. Sarana pengangkutan yang dimiliki Bidang Kebersihan dan Pertamanan di DPKK Kabupaten Pesawaran hingga tahun 2011 adalah sebanyak 48 unit, yang terdiri dari : 1. Dump Truck sebanyak 3 unit Kendaraan pengangkut sampah dengan bak terbuka yang memiliki lengan hidrolis yang tersambung dnegan bak truk, dengan kapasitas 6 m³, untuk mengangkut sampah dari 4 (empat) depo 2. Kendaraan roda tiga sebanyak 6 unit Kendaraan berkapasitas 1 m³ digunakan untuk melaksanakan operasional pengumpulan sampah dari bak-bak sampah yang ada di jalan protokol, pertokoan, pasar dan berbagai fasilitas umum dan operasional taman. 3. G e r o b a k sampah sebanyak 39 unit Alat pengangkutan berkapasitas 0,85 m³ ini banyak digunakan untuk mengangkut sampah dari permukiman, pasar maupun jalan ke TPS


48

LAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Dibuang dan dikumpulkan di TPS

Tidak diangkut tukang sampah

Gambar 3.11 Grafik Layanan Pengangkutan Sampah

3.3.2.5 Pemrosesan Akhir Pemrosesan akhir sampah dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk memroses dan mengembalikan ke lingkungan secara aman. Kabupaten Pesawaran memiliki 2 TPA yaitu TPA Taman Sari dan TPA Suka Maju. B a i k TPA Taman Sari maupun TPA Sukamaju keduanya menggunakan system Open Dumping.

Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga (%) 120 100 80 Tidak

60 100

100

100

100

100

Klaster 0

Klaster 1

Klaster 3

Klaster 4

Kab.

40

ya

20 0

Gambar 3.12 Grafik Praktek Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga


49

Peta 3.3 Peta cakupan layanan persampahan

50 BPS Kabupaaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013

Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelola Persampahan

51 BPS Kabupaaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013

1. TPA Taman Sari TPA ini berlokasi di Kec. Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran dan dalam pengelolaan sampah masih menggunakan system Open Dumping

Fasilitas Pendukung a. Pintu Gerbang, dibuat cukup menarik dan tidak berkesan akan menuju ke areal TPA. b. Fasilitas jalan, yang terdiri dari : 

Jalan akses utama, yaitu jalan utama menuju TPA Taman Sari yang sudah berupa jalan aspal

 Jalan kerja, adalah jalan yang menghubungkan satu fasilitas dengan fasilitas yang lain didalam komplek TPA d. Bangunan pengolah lindi (leachate) Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal kedalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil dekomposisi biologis. Air eksternal di TPA Taman Sari berasal dari air hujan, saluran drainase, air tanah atau dari sumber lain. e. Pipa gas Digunakan untuk mengalirkan gas dari timbunan sampah agar tidak terjadi ledakan akibat terakumulasinya gas pada tumpukan sampah. Adapun profil TPA Taman Sari secara detail seperti terlihat dalam tabel berikut ini. No

Item

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis penimbunan Open Dumping Lokasi Ds. Taman Sari, Kec. Gedung Tataan Waktu rencana umur TPA 2011 - 2021 Luas Keseluruhan 4 ha Luas Terpakai 2,5 ha Jarak dari permukiman 1,5 km Jarak dari pusat kota 4 km Jarak dari badan air 0,5 km Kantor TPA : - Luas kantor - Bengkel & garasi 10 Excavator 11 Compactor 12 Mesin crusher 13 Jumlah petugas 4 orang 14 Instalasi lindi 3 unit 15 Sumur pantau 16 Mesin pencacah sampah 17 Tempat Pengomposan 18 Taman Baca Sumber : Laporan periodik volume sampah harian TPA, Dinas Pasar Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Pesawaran, 2013


52

2. TPA Sukamaju Sampai dengan saat ini, TPA masih menggunakan sistem open dumping, dimana sampah dibuang begitu saja tanpa dibuat zona pembuangan. TPA ini digunakan untuk menampung pembuangan sampah dari Kec. K e d o n d o n g dan P a d a n g C e r m i n dikarenakan jarak ke TPA Sukamaju terlalu jauh. Adapun profil TPA Sukamaku terlihat pada tabel berikut ini.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Item Jenis penimbunan Lokasi Waktu rencana umur TPA Luas Jarak dari permukiman Kantor TPA Excavator Compactor Mesin crusher Jumlah petugas Instalasi lindi

Keterangan Open dumping Kec. Kedondong 1.000 m² 1 km -

Sumber : Laporan periodik volume sampah harian TPA, Dinas Pasar Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Pesawaran, 2013 Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesawaran secara resmi merupakan tanggung jawab Dinas Pasar Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Pesawaran. Saat ini, daerah pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesawaran meliputi Kecamatan Gedung Tataan, Negeri Katon, Kedondong, Padang Cermin. Untuk mengetahui kondisi riil mengenai sistem pengelolaan persampahan dan teknologi yang digunakannya, maka Pokja Sanitasi melakukan identifikasi dengan menggunakan alat diagram sistem sanitasi. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui berbagai sistem yang saat ini masih digunakan oleh Pemda maupun masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga nantinya dapat dijadikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan persampahan dimasa yang akan datang. Adapun hasil kajian menggunakan metode diagram sistem sanitasi adalah sbb :


53

Tabel 3.21: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Daur Ulang/Pemb uangan Akhir

Kode/

Input

User Interface

Pengumpulan Setempat

Penampungan Sementara (TPS)

Pengangkutan

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Sampah Rumah Tangga

Tong Sampah

Becak Motor Sampah

Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Truk Sampah

---

TPA

Aliran Limbah P1

Sampah Plastik

Kantong Plastik

Pemulung

Pengepul

---

Pencacah

---

Aliran Limbah P2

Sampah jalan

Becak Sampah

TPA

Aliran Limbah P3

Container

Arm Roll Truck

Container

Dump truck

-

-

-

-

Di bakar / Ditimbun

-

-

-

-

Sungai

-

-

Dump

-

TPA, sampah organik dibuat Kompos

Sampah

Nama Aliran

TPA

Aliran Limbah P4

Pasar Sampah Rumah Sampah

Aliran Limbah P5 Aliran Limbah P6

Rumah Sampah Fasilitas umum keprasa n pohon

Truk

Aliran Limbah P7

Tabel 3.22: Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota Kelompok Fungsi


Jenis Data Sekunder


Sumber Data

B

C

D

E

A

Pembuangan

TPA

Jumlah

2

DPKK

Penampungan

TPS

Jumlah

6

DPKK

Penampungan awal

Kontainer

Jumlah

6

DPKK

Pengangkutan

Dump Truck

Jumlah

3

DPKK

Arm Roll Truck

Jumlah

1

DPKK

Kontainer

Jumlah

7

DPKK

Gerobak Sampah

Jumlah

39

DPKK

Motor roda 3

Jumlah

3

DPKK

Sementara

Sumber : Laporan periodik volume sampah harian TPA, Dinas Pasar Kebersihan dan Keindahan 2013


54

3.3.3

Kesadaran Masyarakat dan PMJK

Study PMJK di bidang Persampahan di Kabupaten Pesawaran di laksanakan di 4 Desa/Kelurahan. a. Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan b. Desa Sukamaju Kecamatan Kedondong c. Desa Pureorejo Kecamatan Negeri Katon d. Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Study SSA di bidang Persampahan di Kabupaten Pesawaran di laksanakan di 8 Desa/Kelurahan. a. Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan (TPA) b. Desa Sukamaju Kecamatan Kedondong (TPA) c. Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan (Pengepul sampah) d. Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan (Pengepul sampah) e. Desa Begelen Kecamatan Gedong Tataan ( Pengepul Sampah )

Study PMJK bidang persampahan di Kabupaten Pesawaran dilaksanakan di 4 desa, sedangkan study SSK dilaksanakan di 5 lokasi (2 desa). Dari hasil study PMJK di bidang persampahan dapat diketahui bahwa Kesadaran masyarakat dalam pembangunan drainase di Kabupaten Pesawaran cukup tinggi. Mereka sudah sadar akan pentingnya kebersihan untuk mencegah berbagai jenis penyakit. Segenap masyarakat juga dengan kesadaran sendiri ikut berpartisipasi dengan membersihkan di lingkungan tempat tinggal mereka. Baik laki-laki, perempuan, Kaya, miskin ikut berperan aktif.

Tabel 3.23: Pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan/kecamatan

Dikelola oleh Masyarakat

Jenis kegiatan Pengumpulan sampah dari rumah Pemilahan sampah di TPS Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan sampah ke TPA Pemilahan sampah di TPA Para Penyapu Jalan

RT L √ √ √ √ -

RW P √ √ -

L √ √ √ √ -

P √ √ -

Dikelola oleh Sektor Formal di tingkat Kelurahan / Kecamatan L P √ √ √ -

Dikelola Pihak Swasta L √ -

Keterangan

P

-

-

Sumber : Study PMJK dan Prohisan Kab. Pesawaran, 2013


55

Dalam penanganan persampahan, kesadaran masyarakat menjadi kunci penting dalam keberhasilan pembangunan di sektor tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah perlu untuk mendapatkan pengetahuan dan penyadaran mengenai penanganan sampah yang dimulai dari sumbernya. Pemahaman yang salah mengenai penanganan sampah akan mengakibatkan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan dikemudian hari. Untuk mengetahui faktor perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran telah melakukan survey EHRA dalam rangka untuk mengetahui tingkat resiko sanitasi dalam suatu wilayah.

Pengelolaan sampah yang dilayani oleh Pemerintah Daerah, komunal maupun swasta tentunya sangat dipengaruhi oleh frekwensi pengambilan sampah oleh petugas. Semakin lama sampah dibiarkan dan tidak terangkut, akan semakin banyak menimbulkan permasalahan di permukiman tersebut. Dari olah data survey EHRA diperoleh data bahwa pelayana sampah di Kabupaten Pesawaran masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang harus mendapatkan pelayanan tersebut. Apabila hal ini tidak segera ditangani, maka untuk masa yang akan datang akan menimbulkan masalah pencemaran lingkungan yang cukup serius.

Tabel 3.24: Pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten/kota

Jenis Kegiatan Pengumpulan sampah dari rumah Pemilahan sampah di TPS Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan sampah ke TPA Pemilahan sampah di TPA Para Penyapu Jalan

Dikelola oleh Kabupaten/Kota L P

v v v v v

v v

Dikelola oleh Masyarakat L P

v v v -

v -

Dikelola oleh Sektor Formal di Tingkat L P

v v v v -

-

Dikelola Pihak Swasta L

P

-

-

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya perlu terus untuk mendapatkan perhatian dengan memberikan pengetahuan / teknologi tepat guna untuk mengolah sampah. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah dengan memberikan bantuan alat komposter dan pelatihan pembuatan kompos dari sampah rumah tangga. Namun sampai dengan saat ini, kegiatan tersebut belum cukup untuk mendorong masyarakat agar mau melakukan pengolahan sampah di sumbernya. Hal; tersebut terlihat dari hasil survey EHRA, dimana dari 16.000 responden, yang memiliki tempat untuk membuat kompos hanya 894 responden atau sebesar 5,50 % saja. Sedangkan apabila dilihat apakah sudah ada kompos yang bisa digunakan, jumlah yang menjawab menurun menjadi 743 responden atau 4,6 % saja. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, dimana masyarakat yang sudah mempunyai sarana pengolahan sampah belum tentu mempunyai kesadaran untuk mengolah sampah dari sumbernya.

Selain melakukan survey EHRA, untuk lebih mendapatkan informasi mengani pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesawaran juga dilakukan survei pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan (PMJK), PHBS dan promosi higiene. Study PMJK PHBS dan promosi higiene diperlukan untuk menilai partisipasi masyarakat dengan pelibatan peran jender dan kemiskinan dalam pengelolaan sistem sanitasi baik dalam skala kecamatan maupun kabupaten serta prospek pengembangannya di masa depan.


56

Selain itu survei PMJK, PHBS dan promosi higiene mengidentifikasikan Program / Proyek / Layanan Berbasis Masyarakat yang telah dilakukan oleh Kabupaten Pesawaran, LSM, CBO (Communitybased Organization) dan masyarakat untuk subsektor persampahan. Tabel 3.25: Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat

Kondisi Sarana Saat ini Aspek PMJK No Sub Sektor

Nama Program / Proyek / Layanan

Pelaksana /PJ

Tahun Mulai

Persampahan Pembangunana TPA DPU Taman Sari Kec. Gedung 1 Tataan Persampahan Pengadaan alat angkut KLH sampah

Tidak Fungsi

Fungsi

Rusak PM JDR MBR

2011

V

-

-

V

-

V

2011

V

-

-

V

-

V

2012

V

-

-

V

-

V

2011

V

-

-

V

-

V

2011

V

-

-

V

-

V

2 3

4

5

Persampahan Pengadaan Bak fiber KLH sebanyak 235 bh

Persampahan Pengadaan container KLH sebanyak 2 bh

Persampahan Pengadaan komposer

alat KLH

Sumber : Study PMJK PHBS dan promosi higiene, 2013 3.3.4 Pemetaan Media

Pemetaan media merupakan upaya pengumpulan dan analisis data primer dan sekunder untuk mendapatkan gambaran tingkat komunikasi di antara stakeholder dan peta media terkait pembangunan sanitasi. Kajian ini diperlukan untuk menyusun strategi kampanye dan komunikasi, di samping juga bermanfaat sebagai sarana advokasi program pembangunan sanitasi ditingkat kabupaten untuk stakeholder kunci, yakni pemerintah dan media massa. Study media dan komunikasi ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi tentang pengalaman dan kapasitas Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan kampanye / pemasaran sanitasi serta sejauh mana pemahaman mereka mengetahui peran media massa dalam mendukung pembangunan sanitasi. Pada akhirnya kajian ini harus mampu mengidentifikasi media yang efektif dan efisien dalam menjangkau target yang dituju. Hanya dengan cara demikian, kajian ini dapat membantu Kabupaten Pesawaran dalam menyusun perencanaan media yang baik. Adapun hasil dari kegiatan study media dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran adalah sbb :


57

Tabel 3.26 Kegiatan Komunikasi terkait komponen Persampahan

No

Kegiatan

Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat

1

Tahun

Dinas Pelaksana

2009-

KLH

2012

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah

Masyarakat

Pesan Kunci

Pembelajaran

Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah

Masyarakat memahami arti penting mengelola sampah dan melaksanakan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari


Tabel 3.27 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait komponenPersampahan

No

1.

Jenis Media

Billboard

Khalayak

Masyarakat

Pendanaan

DAK KLH

Isu yang Diangkat

Persampahan.

Pesan Kunci Himbauan agar tidak membuang sampah ke sungai

Efektivitas

Baik

2.


3.3.5


Untuk memetakan tingkat partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesawaran, dilakukan Survei Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment / SSA). Survey ini dibutuhkan untuk mengetahui dengan jelas peta dan potensi penyedia layanan sanitasi di Kabupaten Pesawaran. Penyedia layana sanitasi mencakup beberapa stakeholder, di antaranya : (i) Pemerintah, (ii) Dunia Usaha terkait sanitasi, (iii) LSM/KSM terkait sanitasi, dan (iv) Dunia usaha pada umumnya. Lingkup peran penyedia layanan y a n g a k a n d i l a k u k a n s u r v e y mencakup di antaranya investasi pada pembangunan dan pengoperasian TPA, kontrak pekerjaan penyapuan jalan protokol dan pengangkutan sampah, pengelolaan atau daur ulang sampah 3R, dan lain-lain.


58

Hasil dari survei SSA diharapkan dapat menggambarkan peta penyedia layanan sanitasi serta potensinya dalam pembangunan sanitasi di K abupaten Pesawaran. Hal lain yang lebih penting adalah pada saat pelaksanaan survey akan terjadi proses advokasi kepada para responden. Selanjutnya dari hasil advokasi tersebut diharapkan ada tindak lanjut berupa usaha penggalangan sinergi atau partsipasi antara para penyedia layanan sanitasi tersebut dengan pihak pemerintah. Hingga saat ini, masyarakat dan dunia usaha masih belum banyak yang menggeluti bisnis dibidang persampahan. Padahal apabila dilihat secara lebih detail, sampah dapat menjadi potensi ekonomi yang cukup besar dimasa yang akan datang. Kondisi saat ini, dunia usaha yang menggeluti bidang persampahan adalah usaha pengumpul dan pengepul barang bekas yang berasal dari sampah. Karena belum adanya regulasi yang mengatur mengenai badan hukum usaha ini. Hal inilah yang membuat kekuatan hukum usaha dibidang ini masih lemah dan keberadaannya masih dipandang sebelah mata. Padahal dengan adanya usaha pengumpul dan pengepul sampah ini akan sangat mengurangi beban TPA sebagai tempat pemprosesan akhir sampah. Untuk dimasa yang akan datang, perlu dibuat regulasi yang mengatur tentang usaha dibidang persampahan, dikarenakan pelaku nantinya akan menangani sampah yang kemungkinan mengandung bahan – bahan yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan, sehingga hal tersebut perlu diatur dan diberikan pengetahuan yang cukup bagi pelakunya. Adapun study SSA yang dilakukan pada pengepul sampah di Kabupaten Pesawaran adalah sbb : Tabel 3.28: Penyedia layanan pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota

No




A

b

C

D

Potensi Kerjasama E

Komponen : Persampahan 1.

2.

KLH

PTPN VII

2009

2009

Pemberian bantuan

Masyarakat sebagai

Alat Angkut Sampah

pelaksana kegiatan

Pemberian bantuan

Masyarakat sebagai

Alat Angkut Sampah

pelaksana kegiatan

3

Bambang Edi Ranto

2012

Pengepul sampah

Pengurangan timbunan sampah di TPA

4

Supomo

2011

Pengepul sampah


5

Armedi

2010

Pengepul sampah



3.3.6


Untuk mengetahui profil pendanaan dan pembiayaan APBD bidang sanitasi, Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran telah melakukan study keuangan dan perekonomian. Study ini diperlukan untuk mengetahui profil keuangan dan perekonomian di Kabupaten Pesawaran dalam mendukung pembangunan khususnya di sektor sanitasi serta pola penyerapannya untuk kemudian digunakan mendukung pembiayaan / pendanaan sanitasi


59

di masa depan. Pemetaan keuangan diperlukan untuk mengukur ketepatan alokasi pendanaan / pembiayaan sanitasi dan kesinambungan pelayanan sanitasi di masa depan.

Tabel 3.29: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen persampahan No

Belanja (Rp)

Subsektor

2009

2010

2011

2012

1 Air Limbah (1a+1b)

2013

Rata-rata

Pertumbu han (%)

3,046,926,000

2 Sampah (2a+2b) 2.a

Pendanaan Investasi persampahan

2.b 2.c

26,385,000

326,095,900

320,959,500

406,543,600

909,063,000

Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

527,700

6,521,918

6,419,190

8,130,872

18,181,260


791,550

9,782,877

9,628,785

12,196,308

27,271,890

1,945,000,000

700,000,000

93,252,850

132,512,000

3 Drainase (3a+3b) 4 Aspek Promosi Higiene dan Sanitasi

33,697,000

19,065,600

53,797,800

Pemetaan keuangan dan perekonomian daerah mencakup di antaranya : APBD dan belanja sanitasi per SKPD, belanja sanitasi per sub sektor, belanja sanitasi perpenduduk, realisasi retribusi sanitasi per subsektor, ruang fiskal dan perekonomian Kabupaten. Khusus untuk penganggaran dibidang persampahan, mengalami fluktuasi yang cukup berarti, namun menunjukkan trend yang naik. Untuk dimasa yang akan datang, belanja sanitasi bidang persampahan harus semakin ditingkatkan, mengingat pelayanan bidang persampahan belum dapat mencakup semua wilayah di Kabupaten Pesawaran. Tabel 3.30 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah No

1


2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi retribusi

2.b

Potensi retribusi

3

Retribusi Drainase

3.3.7

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)

SKPD

-

2009

2010

2011

2012

2013

62,725,000

89,450,000

91,650,000

120,575,000

150,000,000

-

-

-

Pertumbuh an (%)

-


Pelayanan persampahan di Kabupaten Pesawaran belum optimal karena produksi timbunan sampah masyarakat belum semua dapat terangkut ke TPA. Selain ini lokasi layanan juga masih terbatas yaitu hanya pada 2 (dua) Kecamatan saja dari 9 Kecamatan yang ada. Keterbatasan pelayanan ini tidak lepas dari dukungan sarana angkutan sampah dan tenaga operasionalnya. Kendaraan sampah yang operasional saat ini sebanyak 2 unit kendaraan. Kebutuhan angkutan sampah sangat mendesak sehingga perlu dukungan penambahan armada sampah, dump truck dan arm roll truck dipandang


60

lebih efisien dan efektif karena bak kontainer dan dapat ditinggal di kawasan tertentu seperti di permukiman padat penduduk, pasar dll dan warga masyarakat/ pengguna dapat langsung membuang sampah ke dalam bak kontainer sedang dump truck dapat mengangkut lebih banyak muatan sampah dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas. Satu truck arm roll dapat melayani 2 – 4 kali angkut tergantung jarak tempuh dan ketersediaan BBM ke TPA. Lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilayani armada truk sampah dapat mempergunakan kendaraan yang lebih kecil seperti : sepeda motor dan grobak sampah. Tabel 3.31 Permasalahan Mendesak dan Issue Strategis

Permasalahan Mendesak

Isu Strategis

Infrastruktur

Armada untuk angkutan sampah yang terbatas

Non Infrastruktur

Pelayanan pengelolaan persampahan belum menjangkau ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran terutama di wilayah-wilayah perkotaanya. Produksi timbulan sampah yang belum semuanya diangkut ke TPA Kesadaran maasyarakat yang masih rendah untuk mengelola sampah

3.4

PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN

Drainase lingkungan di Kabupaten Pesawaran pada umumnya kondisinya sudah cukup baik, namun masih ada beberapa wilayah / kawasan yang masih rawan terjadi banjir khususnya pada musim hujan. Hal tersebut terjadi karena belum adanya saluran drainase dan kapasitas saluran tidak sebanding dengan debit air yang mengalir.Untuk mengatasinya perlu adanya pembangunan saluran drainase, normalisasi, dan memperbesar dimensi saluran drainase. Permasalahan prioritas yang di hadapi terkait pengelolaan drainase lingkungan antara lain ; 1. Terbatasnya anggaran yang tersedia 2. Belum adanya master plan (DED) drainase Kabupaten Pesawaran

3.4.1

Kelembagaan

Terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja, Dinas Pekerjaan Umum merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap


61

pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Pesawaran, oleh karena itu DPU merupakan pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan.

unsur

Berdasarkan Perda tersebut di atas, yang menangani drainase lingkungan di bawah Bidang Tata Kota dan Perdesaan seksi Penyehatan Lingkungan. Adapun struktur organisasi yang ada di DPU adalah sebagai berikut 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahi : a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 3. Kepala Bidang Bina Marga membawahi; a. Kepala seksi Perencanaan Teknis dan Konstruksi b. Kepala seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan c. Kepala seksi peralatan, perbekalan dan perbengkelan 4. Kepala Bidang Cipta Karya Membawahi ; a. Kepala seksi Perencanaan teknis konstruksi b. Kepala Seksi pembangunan dan pemeliharaan gedung perumahan lingkungan perumahan c. Kepala seksi pengelolaan air bersih 5. Kepala Bidang pengairan, membawahi; a. Kepala seksi perencanaan teknis dan konstruksi b. Kepala seksiPembangunan dan pemeliharaan irigasi, sungai dan pantai c. Kepala seksi penyuluhan dan pemanfaatan irigasi, sungai dan pantai

6.Kepala Bidang Tata Kota membawahi; a. Kepala seksi perencanaan teknis dan konstruksi b. Kepala seksi perijinan, pengukuran dan pemetaan 7. Kepala unit Pelaksana Teknis Daerah

8. Kelompok Jabatan fungsional Untuk mendapatkan informasi yang baik mengenai kondisi pengelolaan drainase di Kabupaten Pesawaran, Pokja Sanitasi melakukan kajian k elembagaan dan k ebijakan terhadap pengelolaan sub sektor sanitasi. Kajian ini perlu untuk dilakukan karena sangat dibutuhkan untuk mengetahui dengan jelas gambaran atau peta kondisi kelembagaan sub sektor drainase yang saat ini telah ada diKabupaten Pesawaran. Dengan adanya peta kelembagaan ini, maka upaya penyusunan kerangka layanan drainase skala kota yang berkelanjutan dapat dikembangkan secara lebih realistis karena didasarkan pada kondisi dan potensi


62

kelembagaan yang benar-benar nyata. Tujuan dilakukannya kajian kelembagaan dan kebijakan adalah : a. Mendeskripsikan peran dan tanggungjawab pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan drainase di Kabupaten Pesawaran. b. Mendeskripsikan kelengkapan dan kondisi pelaksanaan kebijakan drainase di Kabupaten Pesawaran. Lingkup kajian kelembagaan dan kebijakan mencakup di antaranya: pemetaan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi, dan pemetaan kebijakan sanitasi Kabupaten Pesawaran. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menggambarkan peta kelembagaan dan kebijakan sub sektor drainase di Kabupaten Pesawaran. Adapun hasil dari kajian kelembagaan dan kebijakan di Kabupaten Pesawaran adalah sbb :


63

Tabel 3.53. Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kabupaten

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kabupaten  Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN  Membersihkan saluran drainase lingkungan  Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kabupaten  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan


√ √ √ √ √ √

Swasta

Masyarakat

-

-

-

√ -

-

-

-

-

-

-

-

-

√ √ √ √ √ √ √

64

Tabel 3.33 ; Daftar Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Pesawaran Ketersediaan Peraturan

Pelaksanaan Belum Efektif

Tidak Efektif

Dilaksanakan

Dilaksanakan

Dilaksanakan

Efektif

Ket.

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

-

√

-

-

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

DRAINASE LINGKUNGAN  Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten ini

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab dalam menyediakan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubung-kannya dengan sistem drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber : Olah data kajian kelembagaan dan kebijakan, 2013


65

3.5 Peta Jaringan Drainase Kabupaten Pesawaran

BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi

Lampung 2013

66

3.6 Peta Wilayah Genangan

BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi

Lampung 2013

67

Grafik 3.13: Grafik Presentasi Rumah Tangga yang mengalami Banjir Rutin

Rumah Tangga Yang Sering Mengalami Banjir (%) 102.0 100.0 98.0

.9 1.2

96.0

3.0

.2 2.3

.0 3.2

.0 .8 1.6

6.3

92.0

97.6 94.5

.3 2.1 4.0

2.8

94.0 90.0

.0

94.0

Sekali atau beberapa dalam sebulan Beberapa kali dalam

100.0 93.5

90.8

88.0

Tidak tahu

86.0

Sekali dalam setahun

Tidak pernah Klaster Klaster Klaster Klaster Klaster Kab. 0 1 2 3 4

3.4.2


Perencanaan pembangunan drainase di prioritaskan di kawasan yang kumuh, padat penduduk dan miskin. Guna memetakan kondisi riil mengenai sistem pengelolaan drainase dan teknologi yang digunakannya, maka Pokja Sanitasi melakukan identifikasi dengan menggunakan metode diagram sistem sanitasi. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui berbagai sistem yang saat ini masih digunakan oleh Pemda maupun masyarakat dalam pengelolaan drainase, sehingga nantinya dapat dijadikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan drainase dimasa yang akan datang. Adapun hasil kajian menggunakan metode diagram sistem sanitasi adalah sbb :

Tabel 3.34: Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase lingkungan

Input

User Interface

Pengumpulan & Penampungan/ Pengolahan Awal

Pengangkutan/ Pengaliran

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Pembuangan Akhir/ Daur Ulang

Kode/Nama Aliran

Grey Water

Dapur Rumah Tangga

Got

---

---

Sungai

Aliran Limbah D1

Air Hujan

Talang

Got

---

---

Sungai

Aliran Limbah D2


68

Tabel 3.35: Sistem pengelolaan drainase yang ada di Kabupaten/Kota Kelompok Fungsi A

Pembuangan


Jenis Data Sekunder


b

c

d

Panjang Panjang Jumlah Pengaliran Saluran sekunder Panjang Penampungan awal Saluran tersier Panjang User interface Kamar mandi Jumlah Sumber : Diagram sistem sanitasi, 2013 3.4.3

Saluran induk Sungai

59,703 Km 1,138,043 Km 93 Buah 558,202 Km 1,078,440 Km

157,186 Rumah

Sumber Data

e

Renstra DPU Renstra DPU Renstra DPU Renstra DPU Renstra DPU Dinkes

Kesadaran Masyarakat dan PMJK

Study PMJK di bidang drainase di Kabupaten Pesawaran di laksanakan di 9 Kecamatan. a. b. c. d. e. f. g. h.

i.

Gedung Tataan Negeri Katon Tegineneng Way Lima Padang Cermin Punduh Pidada Marga Punduh Kedondong Way Khilau

Dari hasil study PMJK di bidang drainase yang di laksanakan di 9 Kecamatan di Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa Kesadaran masyarakat dalam pembangunan drainase di Kabupaten Pesawaran cukup tinggi. Mereka sudah sadar akan pentingnya drainase dalam hal mencegah banjir. Sebagian masyarakat juga dengan kesadaran sendiri ikut membersihkan drainase di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam pelaksanaan pembangunan baik laki-laki maupun perempuan ikut berperan aktif. Masyarakat miskin juga dilibatkan dengan memberikan swadaya berupa tenaga kerja. Hasil pembangunan drainase dapat di rasakan oleh warga miskin. Untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi drainase di Kabupaten Pesawaran, Pokja Sanitasi melakukan study EHRA yang mencakup 40 desa / kelurahan di Kabupaten Pesawaran. Penilaian baik atau buruknya drainase suatu wilayah biasanya dilihat dari kejadian banjir yang terjadi diwilayah tersebut. Adapun data mengenai kejadian banjir di rumah dan lingkungan tempat tinggal hasil study EHRA adalah sbb :

Untuk melihat lebih jauh mengenai peran masyarakat dalam penanganan drainase di Kabupaten Pesawaran, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran melakukan survei pemberdayaan masyarakat jender dan kemiskinan (PMJK) dan promosi higiene. Survey ini diperlukan untuk menilai partisipasi masyarakat dengan pelibatan peran jender dan kemiskinan dalam pengelolaan drainase baik dalam skala kelurahan, kecamatan maupun kabupaten serta prospek pengembangannya di masa depan. Survei PMJK dan promosi higiene berusaha untuk dapat mengidentifikasikan program/proyek/layanan berbasis masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, LSM, CBO (Community- based Organization) dan masyarakat untuk subsektor drainase lingkungan. Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah sbb :


69

Tabel 3.36: Kondisi drainase lingkungan di tingkat kecamatan/kelurahan Kondisi Drainase Saat Ini

Jumlah

Pembersihan Drainase

Kelurahan/Desa RT

RW

Lancar

Rutin

Mampet L

Gedung Tataan

√

Pengelola oleh

Tidak Rutin P

L

P

Pemerintah Kota

Kelurahan

Bangunan Di Atas Saluran

Masyarakat (RT /RW) L

Swasta

Ada

Tidak Ada

P

√

√

√

Negeri Katon

√

√

√

√

Tegineneng

√

√

√

√

Way Lima

√

√

√

√

Padang Cermin

√

√

√

√

Punduh Pidada

√

√

√

√

Marga Punduh

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kedondong Way Khilau

√ √


70

Program layanan berbasis masyarakat yang ada dikabupaten Pesawaran terkait dengan kegiatan pembangunan drainase lingkungan ntara lain PPIP, RIS PNPM dan PNPM MPd untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.37

Tabel 3.37: Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat No

Nama Program / Proyek / Layanan

Komponen

Pelaksana/PJ

Tahun Mulai

Kondisi Sarana Saat ini Fungsi

Tidak Fungsi

Aspek PMJK

Rusak

PM

JDR

MBR

1

Drainase Lingkungan

PPIP

DPU

2009

√

√

√

√

2

Drainase Lingkungan

RIS PNPM

DPU

2009

√

√

√

√

3

Drainase Lingkungan

PNPM MPd

DPU dan PMD

2010

√

√

√

√

Keterangan: PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR= Masyarakat Berpenghasilan Rendah


71

3.4.4

Pemetaan Media

Untuk melakukan sosialisasi, kampanye dan advokasi mengenai pengelolaan drainase, diperlukan upaya untuk mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder untuk mendapatkan gambaran tingkat komunikasi di antara stakeholder dan peta media terkait pembangunan bidang drainase. Identifikasi yang tepat tentang pengalaman dan kapasitas stakeholder di Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan kampanye / pemasaran pengelolaan drainase serta sejauh mana pemahaman media massa dalam mendukung pembangunan dibidang drainase, akan menentukan perencanaan kedepan mengenai pembangunan drainase. Berdasarkan study media dan komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran, diperoleh data sbb : Tabel 3.38 Kegiatan Komunikasi terkait komponen drainase lingkungan

No

Kegiatan

Sosialisasi RIS PNPM

1

Sosialisasi PNPM

2

Tahun

Dinas Pelaksana

2013

DPU

2013

DPU

Perdesaan

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

Tersosialisasinya program dan kegiatan

Organisasi Masyarakat Setempat ( OMS )

Melibatkan OMS dalam

Tersosialisasinya program dan kegiatan

Unit Pengelola Kegiatan ( UPK )

Bantuan teknis bangunan

perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan drainase

drainase

Sumber : Study media dan komunikasi, 2013 Tabel 3.39 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait komponen drainase lingkungan No

Jenis Media

Khalayak

Pendanaan

Radar Lampung

Masyarakat

DPU

Infrastruktur sanitasi, pengelolaan drainase

Rakyat Lampung

Masyarakat

DPU

Infrastruktur sanitasi, pengelolaan drainase

1.

2.

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Perbaikan Infrastruktur Sanitasi, peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola drainase Perbaikan Infrastruktur Sanitasi

Efektivitas

Kedalamannya memadai

Kedalamannya memadai



72

3.4.5


Survei Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment) dibutuhkan untuk mengetahui dengan jelas peta dan potensi penyedia layanan drainase di Kabupaten Pesawaran. Penyedia layana sanitasi mencakup beberapa stakeholder, di antaranya : a. Pemerintah, b. Dunia Usaha terkait sanitasi, c. LSM /KSM terkait sanitasi, d. Dunia usaha pada umumnya. Hasil dari survei ini diharapkan dapat menggambarkan peta penyedia layanan drainase serta potensinya dalam pembangunan drainase di K abupaten Pesawaran. Hal lain yang lebih penting adalah pada saat pelaksanaan survey juga terjadi proses advokasi kepada para responden. Selanjutnya dari hasil advokasi tersebut akan dilakukan tindak lanjut berupa usaha penggalangan sinergi atau partisipasi antara para penyedia layanan drainase tersebut dengan pihak pemerintah. Adapun hasil dari survey SSA adalah sbb

Tabel 3.40: Penyedia layanan pengelolaan drainase lingkungan yang ada di Kabupaten/Kota

No




A

B

C

D

Potensi Kerjasama E

Komponen : Drainase Lingkungan

1.

2.

PT. Chandra Putra Perdana

PT. Simpang Niaga Raya



Pembangunan Perumahan

Drainase

Kawasan

2005

Alokasi dana untuk pembangunan Pasilitas Umum di Perumahan Sukaraja Indah



Pembangunan Perumahan

Drainase

Kawasan

2008

Alokasi dana untuk pembangunan Pasilitas Umum di Perumahan Negeri Sakti Persada

Sumber : Survey SSA, 2013 3.4.6


Dari aspek pendanaan strategi yang diterapkan pada penanganan masalah sistem drainase didaerah perkotaan Kabupaten Pesawaran adalah dari dana APBD dan kucuran dana APBN jika dialokasikan. Pendanaan yang dibutuhkan akan diarahkan pada beberapa permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan, secara garis besar strategi pendanaan diarahkan pada :  Sistem Saluran drainase, baik desain maupun pekerjaan fisik.  Normalisasi alur drainase dan perkuatan tebing sungai dengan talud drainase sekunder.  Pemeliharaan dan perbaikan ringan pada badan saluran yang telah ada. Untuk lebih jelas Realisasi pendanaan sanitasi komponen drainase lingkungan dapat dilihat pada tabel 3.41.


73

Tabel 3.41: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Komponen drainase lingkungan

No

Belanja (Rp)

Subsektor

2009

2010

2011

2012

Rata-rata

2013

Pertumbu han (%)

1 Drainase (3a+3b) 1.a

Pendanaan Investasi drainase

1,945,000,000

700,000,000

1.b

Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

38,900,000.00

14,000,000.00

1.c


58,350,000.00

21,000,000.00

Adapun realisasi dan potensi restribusi masih sangat minim, hal ini terkait dengan belum adanya Peraturan daerah yang mengatur restribusi sector drainase lingkungan.

Tabel 3.42 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan No

SKPD

1

Retribusi Drainase

1.a

Realisasi retribusi

1.b

Potensi retribusi

3.4.7


2010

2011

2012

2013

Pertumbuh an (%)

Belum ada


Isu-isu strategis dan permasalahan dalam penanganan drainase perkotaan, antara lain: Kecenderungan perubahan iklim; - Perubahan fungsi lahan basah; - Belurn adanya ketegasan fungsi sistem drainase; - Kelengkapan perangkat peraturan; - Penanganan drainase belum terpadu; - Pengendalian debit puncak. Tabel 3.18 Permasalahan mendesak dan Issue Strategis

Permasalahan Mendesak

Isu Strategis

Infrastruktur

Menurunnya perhatian pengelolaan pembangunan bidang darinase ,khususnya mengenai masalah operasi dan pemeliharaan

Non Infrastruktur

Pola pikir dan kesadaran masyarakat yang rendah akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dan lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase dan ketidakmampuan untuk menyusun laporan yang dibutuhkan


74

3.5

PENGELOLAAN KOMPONEN TERKAIT SANITASI

3.5.1

Pengelolaan Air Bersih

Sistem jaringan air minum berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terutama pada kawasan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan. Untuk lebih jelas cakupan layanan air bersih dapat dilihat pada peta 3.7 Kebutuhan air bersih untuk keperluan masyarakat di Kabupaten Pesawaran dipenuhi dari air sumur, mata air, air permukaan serta distribusi air bersih oleh PDAM. Daerah pelayanan utama PDAM Tirtayasa Kalianda di Kabupaten Pesawaran adalah Kota Gedongtataan, Kedondong, Way Lima dan Padang Cermin . Data sampai sampai dengan 31 Desember 2010 telah melayani 7.800 pelanggan dengan kapasitas produksi ±40 lt/det. Untuk lebih jelas sumber air minum dan memasak di Kabupaten pesawaran dapat dilihat pada gambar 3.14. Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak

Sumber Air Minum dan Memasak (%) 100 90

.6 5.6

80 70

60

3.0

.0

12.3

15.3

19.6

3.5

14.8

10.4

Hidran umum PDAM Sumur Pompa Tangan

50 40

57.6

4.9

56.9

12.2

Sumur Gali Tak terlindug 50.9

8.9

20

0

66.8

39.0

30

10

Kran Umum HIPPAM

19.5 13.9 7.9 1.5 Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 18.3

Sumur Gali Terlindung Air Ledeng

9.3 Kab.

Berdasarkan Kepmen Kimpraswil No.534/KPTS/M/2001tentang Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perkim,PU menyebutkan kebutuhan air bersih per orang 60 – 220 lt/org/hari. Untuk Kabupaten Pesawaran kebutuhan air domestik adalah :  Sambungan Rumah Tangga (SRT) : 100 liter/org/hr  Sambungan Kran Umum (SKU) : 60 liter/org/hr


75

Peta 3.7 Cakupan Layanan Air Bersih PDAM

76 BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013

Tabel 3.44: Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten/Kota

No

Uraian

Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengelola Tingkat Pelayanan Kapasitas Produksi Kapasitas Terpasang Jumlah Sambungan Rumah (Total) Jumlah Kran Air Kehilangan Air (UFW) Retribusi/Tarif (rumah tangga) Jumlah pelanggan per kecamatan

% Lt/detik Lt/detik Unit Unit % M3

Keterangan

PDAM 69 202 8.695

Kedondong

Pelanggan Pelanggan Pelanggan

Way Lima

Pelanggan

Gedongtataan

Pelanggan

1.165

Negeri Katon

Pelanggan

-

Tegineneng

Pelanggan

-

Padang Cermin Punduh Pidada

3.2.4

Sistem Perpipaan

3.745 3.785

Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga

Limbah industry rumah tangga di Kabupaten Pesawaran pada umumnya terdiri dari limbah indusri tahu dan tempe. Industri ini tersebar di Kecmatan Gedung tataan, Negeri Katon, Way Lima dan Padang cermin. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 3.45

Tabel 3.45: Pengelolaan limbah industri rumah tangga kabupaten/kota Jenis Industri Rumah Tangga Tahu / Tempe Tahu / Tempe Tahu / Tempe Tahu / Tempe

Lokasi Ds. Roworejo Kec. Negeri Katon Ds Way Harong Kec. Way Lima Ds. Karang Anyar Kec. Gedung Tataan Ds. Wates Kec. Padang Cermin

Jumlah industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

4

Tahu/tempe

60m3/hari

1

Tahu/tempe

15m3/hari

1

Tahu/tempe

12m3/hari

1

Tahu/tempe

15m3/hari

Sumber : Study SSA tahun 2013


77

3.2.5

Pengelolaan Limbah Medis

Pengelolaan limbah medis di Kabupaten Pesawaran meliputi pengelolaan limbah padat dan limbah cair, pengelolaan limbah medis ini sangat diperlukan hal ini dikarenakan limbah medis merupakan bahan berbahaya dan beracun. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum adanya instalasi pengelolaan yang memenuhi standard ( incenerator ).

Tabel 3.46: Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan Klinik bersalin Asyofa Puskesmas Rawat inap Gedung tataan

Lokasi

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Desa Kebagusan Ke. Gedung Tataan Desa Sukaraja Ke. Gedung Tataan

Limbah padat berupa jarum suntik, spoit, botol, ampul, kasa Limbah padat berupa jarum suntik, spoit,ifus set, botol, ampul, kasa, jaringan hasil debrimen, spalek, haosdcon, plaster


Kapasitas (m3/hari) 1m3/hari 6m3/hari

78

PROFIL SANITASI WILAYAH

Recommend Documents