BAB 3. PROFIL SANITASI WILAYAH

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru

2014

BAB 3. PROFIL SANITASI WILAYAH Buku Putih Sanitasi merupakan dokumen yang menggambarkan karakteristik dan kondisi sanitasi wilayah Kepulauan Aru dan prioritas atau arah pengembangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Pembangunan sanitasi memerlukan data yang akurat untuk mengetahui permasalahan yang sesungguhnya guna merumuskan strategi penanganan yang tepat. Penanganan drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah serta pembuangan limbah cair dan padat dari rumahrumah tangga, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya yang harus dilaksanakan dan diusahakan oleh banyak pihak. Hal ini menyangkut perilaku hidup masyarakat, sarana dan prasarana yang harus disiapkan pemerintah, swasta dan juga masyarakat, dana yang harus dianggarkan,

peraturan

yang

harus

dibuat

dan

bahkan

kemungkinan

kelembagaan yang harus dibentuk dan dijalankan. Secara umum kondisi sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru saat ini masih perlu peningkatan dan perbaikan. Permukiman yang berada di tepian sungai memperlakukan sungai sebagai penampung air limbah domestik baik limbah padat maupun limbah cair tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Paradigma masyarakat yang menganggap air akan menghanyutkan limbah yang dibuang harus segera ditanggapi serius oleh Pemerintah Daerah dan memerlukan penanganan khusus. Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Aru dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perilaku hidup masyarakat yang belum sadar sanitasi, beban lingkungan yang makin besar akibat pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, urbanisasi, serta kurang tersedianya sarana dan prasarana sanitasi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan penyebaran penduduk ke wilayah yang lebih luas, menyebabkan jumlah timbulan sampah meningkat setiap tahunnya. Sehingga sering kita lihat beberapa TPS yang overload, disamping karena perilaku masyarakat itu sendiri yang suka membuang sampah seenaknya. Untuk dapat melihat kondisi sanitasi wilayah secara lengkap maka perlu pendalaman yang berupa penjelasan dan kajian mengenai profil sanitasi Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

37


2014

wilayah. Buku Putih Sanitasi ini berisi pendalaman kondisi sanitasi wilayah yang mencakup

pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan,

pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan komponen terkait lainnya seperti pengelolaan air bersih. 3.1. Wilayah Kajian Sanitasi Wilayah Kajian Sanitasi adalah wilayah Kabupaten yang menjadi sampel sanitasi, yang dapat menggambarkan profil sanitasi Kabupaten. Wilayah Kajian Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru mencakup 10 kecamatan yang menjadi wilayah Kajian Sanitasi. Proses yang ditempuh oleh pokja sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru dalam penentuan wilayah kajian sanitasi adalah dengan mengadopsi data rawan sanitasi yang ada di Dinas Kesehatan dan dikembangkan melalui persepsi masing-masing SKPD yaitu Bappeda, BPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dan Sekertariatan Daerah. Wilayah kajian sanitasi di Kabupaten Kepulauan Aru yang terdiri dari 10 kecamatan 117 desa dan 2 kelurahan dapat dilihat dibawah ini : 1.

Pulau - Pulau Aru Secara geografis Kecamatan

Pulau-Pulau

Aru

menurut astronomi

terletak pada 6° sampai dengan 6°5' Lintang Selatan dan 133°30' sampai dengan 136°30' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya : 

Sebelah Utara

: Kecamatan Sir Sir



Sebelah Selatan

: Kecamatan Aru Tengah



Sebelah Timur

: Kecamatan Aru Utara Timur Batuley



Sebelah Barat

: Laut Arafura Dan Pulau Kei Besar

Secara topografi Kecamatan Pulau-Pulau Aru berupa dataran rendah dan berawa- rawa yang memiliki luas ± 907,39 Km2 yang terletak pada ketinggian 0 - 4 mdpl. Tidak terdapat gunung dan sungai yang mengalir secara terus-menerus sepanjang tahun di Kecamatan Pulau-pulau Aru. 2.

Aru Utara Secara geografis Kecamatan Aru Utara menurut astronomi terletak pada

5° sampai dengan 5°57'

Lintang

Selatan

dan 134°20' sampai dengan

136°30' Bujur Timur. Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

38


2014

Adapun batas-batas Kecamatan Aru Utara sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Propinsi Papua



Sebelah Selatan

: Kecamatan Aru Tengah Timur



Sebelah Timur

: Propinsi Papua



Sebelah Barat

: Kecamatan Pulau – Pulau Aru

Secara topografi Kecamatan Aru Utara berupa dataran rendah dan berawa- rawa yang memiliki luas ± 531,28 Km2 yang ketinggian

0

-

terletak

pada

9 mdpl. Tidak terdapat gunung dan sungai yang mengalir

secara terus-menerus sepanjang tahun di Kecamatan Aru Utara. 3.

Aru Utara Timur Batuley Secara geografis Kecamatan Aru Utara Timur Batuley menurut astronomi

terletak pada 5°64ʹ sampai dengan 5°88' Lintang Selatan dan 134°65' sampai dengan 134°81' Bujur Timur. Adapun

batas-batas

Kecamatan

Aru Utara

Timur Batuley sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Kecamatan Aru Utara



Sebelah Selatan




Sebelah Timur

: Laut Arafura



Sebelah Barat

: Kecamatan Pulau – Pulau Aru

Secara topografi Kecamatan Aru Utara Timur Batuley berupa dataran rendah dan berawa-rawa yang memiliki luas ± 306,98

Km2 yang terletak

pada ketinggian 0 - 9 mdpl. Tidak terdapat gunung dan sungai yang mengalir secara terus-menerus sepanjang tahun di Kecamatan Aru Utara Timur Batuley. 4.

Sir Sir Secara geografis Kecamatan Sir-Sir menurut astronomi terletak pada

5°56'

sampai

dengan 5°66'

Lintang

Selatan

dan

134°44' sampai

dengan 134°67' Bujur Timur. Adapun batas-batas Kecamatan Sir-Sir sebagai berikut : 

Sebelah Utara




Sebelah Selatan




Sebelah Timur

: Laut Aru



Sebelah Barat

: Laut Arafura

Secara topografi Kecamatan Sir-Sir berupa dataran rendah dan berawaBab 3. Profil Sanitasi Wilayah

39


2014

rawa yang memiliki luas ± 527,39 Km2 yang terletak pada ketinggian 0 - 9 mdpl. Tidak terdapat gunung dan sungai yang mengalir secara terus-menerus sepanjang tahun. 5.

Aru Tengah Kecamatan Aru Tengah menurut astronomi terletak pada 5°57’ sampai

dengan 6°40' Lintang Selatan dan dari 133°30' sampai dengan 134°45' Bujur Timur. Adapun

batas-batas

Kecamatan

Aru Tengah adalah sebagai

berikut : 

Sebelah Utara




Sebelah Selatan




Sebelah Timur

: Laut Aru



Sebelah Barat

: Laut Arafura

Secara topografi Kecamatan Aru Tengah berupa dataran rendah dan berawa-rawa yang

memiliki

ketinggian 0 – 5 mdpl. Tidak

luas

±

terdapat

Km2

1.485,94 gunung

dan

yang terletak pada sungai

di Kecamatan

Aru Tengah. 6.

Aru Tengah Timur Secara geografis Kecamatan Aru Tengah Timur menurut astronomi

terletak pada 5°57’ sampai dengan 134°45'

sampai

Kecamatan

dengan

136°30'

6°28'

Lintang

Selatan

Bujur Timur. Adapun

dan

dari

batas-batas

Aru Tengah Timur adalah sebagai berikut :



Sebelah Utara




Sebelah Selatan

: Kecamatan Aru Tengah Selatan



Sebelah Timur

: Propinsi Papua



Sebelah Barat


Secara topografi Kecamatan Aru Tengah Timur berupa dataran rendah dan berawa- rawa yang memiliki luas ± 659,75 Km2 yang terletak pada ketinggian 0 - 5 mdpl. Tidak terdapat gunung dan sungai yang mengalir secara terus-menerus sepanjang tahun di Kecamatan Aru Tengah Timur. 7.

Aru Tengah Selatan

Secara goegrafis Kecamatan terletak

pada

6°18’

Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

Aru

Tengah

Selatan

menurut astronomi

sampai dengan 8° Lintang Selatan dan 134°25' 40


sampai dengan 136°30' Bujur Timur. Adapun

batas-batas

2014

Kecamatan

Aru Tengah Selatan sebagai berikut : 

Sebelah Utara




Sebelah Selatan

: Laut Arafura



Sebelah Timur

: Propinsi Papua



Sebelah Barat

: Kecamatan Aru Tengah dan Kecamatan Aru Selatan Timur

Secara topografi Kecamatan Aru Tengah Selatan

berupa

rendah dan berawa-rawa yang memiliki luas ± 295,11Km2

dataran

yang terletak

pada ketinggian 0 - 7 mdpl. Tidak terdapat gunung dan sungai yang mengalir secara terus-menerus sepanjang tahun di Kecamatan Aru Tengah Selatan. 8.

Aru Selatan Secara geografis Kecamatan Aru Selatan menurut astronomi terletak

pada 6° sampai dengan 6°50' Lintang Selatan dan dari 133°30' sampai dengan 134°20' Bujur Timur. Adapun

batas-batas

Kecamatan

Aru Selatan

adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Kecamatan Aru Selatan Utara



Sebelah Selatan

: Laut Arafura



Sebelah Timur

: Kecamatan Aru Selatan Timur



Sebelah Barat

: Laut Arafura

Secara topografi Kecamatan Aru Selatan berupa dataran rendah dan berawa-rawa yang memiliki luas ± 833,12 Km² yang terletak pada ketinggian 0 10 mdpl. Tidak terdapat gunung, namun ada sungai yang mengalir secara terusmenerus sepanjang tahun yang terletak di desa Popjetur. 9.

Aru Selatan Utara Secara Geografis Kecamatan Aru Selatan Utara secara astronomi

terletak pada 6°12' sampai dengan 134°13'

sampai

Kecamatan

dengan

134°37'

6°40'

Lintang

Selatan

Bujur Timur. Adapun

dan

dari

batas-batas

Aru Selatan Utara adalah sebagai berikut :



Sebelah Utara




Sebelah Selatan

: Kecamatan Aru Selatan



Sebelah Timur




Sebelah Barat

: Laut Arafura


41


2014

Secara topografi Kecamatan Aru Selatan Utara berupa dataran rendah dan berawa- rawa yang memiliki luas ± 478,31 Km² yang terletak pada ketinggian 0 - 7 mdpl. Tidak terdapat gunung, namun ada sungai yang mengalir secara terus-menerus sepanjang tahun yang terletak di desa Popjetur. 10.

Aru Selatan Timur Secara geografis Kecamatan Aru Selatan Timur menurut astronomi

terletak

pada

6°20'

sampai dengan 8° Lintang Selatan dan 133°30'

sampai dengan 134°35' Bujur Timur. Adapun

batas-batas

Kecamatan

Aru Selatan Timur adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara




Sebelah Selatan

: Laut Arafura



Sebelah Timur

: Kecamatan Aru Tengah Selatan



Sebelah Barat

: Kecamatan Aru Selatan

Secara topografi Kecamatan Aru Selatan Timur berupa dataran rendah dan berawa- rawa yang memiliki luas ± 516,58 Km2 yang terletak pada ketinggian 0 - 17 mdpl. Tidak terdapat gunung, tidak ada sungai yang mengalir secara terus-menerus sepanjang tahun.


42


2014

Peta 3.1: Peta Wilayah Kajian Sanitasi

Sumber: RTRW Kabupaten Kepulauan Aru Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

43


2014

Untuk wilayah kajian EHRA tidak di ambil seluruh wilayah kajian sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru, dengan melalui hasil strata setiap kelurahan dan desa diperoleh 10 Kecamatan dengan masing – masing kecamatan terwakilkan kelurahan atau desa yang memiliki resiko sanitasi bervariasi sesuai kriteria strata padat penduduk, masyarakat miskin, banjir dan terlewati aliran air. hal ini disesuaikan dengan ketersediaan dana EHRA pada Kabupaten Kepulauan Aru. Wilayah Kajian EHRA adalah sebagai Berikut : 1.

Pulau – Pulau Aru Di Kecamatan Pulau – pulau Aru diambil sampel EHRA di 2 Kelurahan

dan 1 Desa yaitu Kelurahan Galaydubu dan Siwalima serta 1 Desa yaitu Desa Tunguwatu. Masing – masing kelurahan/desa diambil sampel responden sebanyak 40 responden. 2.

Aru Utara Di Kecamatan Aru Utara diambil sampel EHRA 1 Desa yaitu Desa Foket.

Desa yang menjadi target studi EHRA diambil sampel responden sebanyak 40 responden. 3.

Aru Utara Timur Batuley Di Kecamatan Aru Utara Timur Batuley diambil sampel EHRA 1 Desa

yaitu Desa Kabalsiang. Desa yang menjadi target studi EHRA diambil sampel responden sebanyak 40 responden. 4.

Sir Sir Di Kecamatan Sir Sir diambil sampel EHRA 1 Desa yaitu Desa

Goda

- Goda. Desa yang menjadi target studi EHRA diambil sampel responden sebanyak 40 responden. 5.

Aru Tengah Di Kecamatan Aru Tengah diambil sampel EHRA 1 Desa yaitu Desa

Benjina. Desa yang menjadi target studi EHRA diambil sampel responden sebanyak 40 responden.


44


6.

2014

Aru Tengah Timur Di Kecamatan Aru Tengah Timur diambil sampel EHRA 2 Desa yaitu

Desa Koijabi dan Desa Warloy. Kedua Desa yang menjadi target studi EHRA diambil sampel responden sebanyak 40 responden. 7.

Aru Tengah Selatan Di Kecamatan Aru Tengah Selatan diambil sampel EHRA 1 Desa yaitu

Desa Mesiang. Desa yang menjadi target studi EHRA diambil sampel responden sebanyak 40 responden. 8.

Aru Selatan Di Kecamatan Aru Selatan diambil sampel EHRA 1 Desa yaitu Desa

Fatural. Desa yang menjadi target studi EHRA diambil sampel responden sebanyak 40 responden. 9.

Aru Selatan Utara Di Kecamatan Aru Selatan Utara diambil sampel EHRA 1 Desa yaitu

Desa Rebi. Desa yang menjadi target studi EHRA diambil sampel responden sebanyak 40 responden. 10.

Aru Selatan Timur Di Kecamatan Aru Selatan Timur diambil sampel EHRA 1 Desa yaitu

Desa Jorang. Desa yang menjadi target studi EHRA diambil sampel responden sebanyak 40 responden. 3.2

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI mendefinisikan

Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri pada bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS dapat mencakup tentang gizi, kesehatan makanan, mengkonsumsi garam beryodium atau tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan. Untuk menilai kondisi sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru, berikut ini dijelaskan PHBS pada tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah. Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

45


2014

3.2.1 Tatanan Rumah Tangga Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga adalah upaya untuk memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikan perilau hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Sasaran PHB dalam rumah tangga meliputi pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak. Indikator PHBS dalam rumah tangga antara lain, persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI ekslusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Environmental Health Risk Assessment Study atau Studi EHRA adalah sebuah survey partisipatif di tingkat kota yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di tingkat kota sampai ke kelurahan. Hal-hal yang menjadi fokus dalam studi EHRA antara lain 1) Sumber air minum meliputi minum, cuci, mandi dan kelangakaan air, 2) Perilaku cuci tangan pakai sabun, 3) Pembuangan sampah meliputi cara utama, frekuensi pengangkutan dan pemilihan, 4) Jamban, Buang Air Besar (BAB) dan pembuangan kotoran anak serta 6) Kondisi jalan dan drainase serta pengalaman banjir. Berikut keterkaitan antara indikator PHBS dengan kebiasan masyarakat dalam sektor sanitasi. 1.

CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) Perilaku cuci tangan pakai sabun ternyata bukan merupakan perilaku

yang biasa dilakukan sehari-hari oleh masyarakat pada umumnya. Rendahnya perilaku cuci tangan pakai sabun dan tingginya tingkat efektifitas perilaku cuci tangan pakai sabun dalam mencegah penularan penyakit, maka sangat penting adanya upaya promosi kesehatan bermaterikan peningkatan cuci tangan tersebut. Berdasarkan hasil EHRA dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Aru kebiasaan masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun pada 5 waktu penting baru dilakukan oleh 26,4 % masyarakat, dan selebihnya yaitu sekitar 73,6 % masyarakat belum melakukan praktek cuci tangan pakai Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

46


2014

sabun di 5 waktu penting. Berikut grafik CTPS di 5 waktu penting dapat dilihat dibawah ini : Gambar 3.1. Grafik CTPS di 5 (lima) Waktu Penting 26,4 % Ya 73,6 %

Tidak

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa masih sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepualauan Aru belum mengerti akan pentingnya CTPS di 5 waktu penting yaitu diwaktu setelah buang air besar, setelah membersihkan anak buang air besar, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan dan setelah memegang hewan. 2.

BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Tinja atau

kotoran manusia merupakan media sebagai tempat

berkembang dan berinduknya bibit penyakit menular (missal kuman/bakteri, virus dan cacing). Apabila tinja tersebut dibuang di sembarang tempat, misal kebun, kolam, sungai/Laut, dan lain-lain. Maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke lingkungan, dan akhirnya akan masuk dalam tubuh manusia, dan berisiko menimbulkan penyakit pada seseorang dan bahkan menjadi wabah penyakit pada masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan hasil EHRA dapat diketahui di Kabupaten Kepulauan Aru Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih dilakukan oleh 71,0 % dan sisanya sebesar 29,0 % masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang sudah tidak melakukan praktek BABS. Berikut grafik persentase penduduk yang melakukan BABS dapat dilihat dibawah ini :


47


2014

Gambar 3.2. Grafik Persentase Penduduk yang Melakukan BABS

29.0 Ya, BABS Tidak

71.0

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru Belum sadar akan perilaku BABS. 3.

Pengamanan Air Minum Rumah Tangga Air yang bersih dan sehat, akan memberi manfaat bagi kesehatan

masyarakat, seperti terhindar dari gangguan penyakit diare, cholera, disentri, thypus, penyakit kulit, dan ain-lain. Disamping dari aspek penyakit, air juga sangat penting untuk aspek kebersihan diri, atau hygiene perorangan. Berdasarkan hasil studi EHRA dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Aru masih ada sekitar 32,5 % masyarakat yang pengelolaan air minumnya memiliki potensi tercemar pada saat penanganan air maupun pada wadah penyimpanan air minum. Sementara 67,5 % masyarakat sudah aman dalam pengelolaan air minum. Berikut grafik pengelolaan air minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air) dapat dilihat dibawah ini : Gambar 3.3. Grafik Pengelolaan Air Minum (Pencemaran pada Wadah Penyimpanan dan Penanganan Air)

32.5 Ya,Tercemar 67.5


Tidak tercemar

48


2014

Dari gambar 3.3 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Aru sudah memahami cara pengelolaan air minum baik dari pencemaran, penyimpanan maupun cara penanganan air.

4.

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sampah harus dikelola dengan baik dan benar, karena bila tidak akan

dapat menjadi tempat perindukan vektor bibit penyakit. Sampah akan menarik binatang-binatang

yang

dikenal

dalam

aspek

kesehatan

dapat

menyebarluaskan penyakit, seperti misal lalat, kecoa, tikus, dan anjing. Penyakit-penyakit yang berkaitan erat dengan sampah yang tidak dikelola dengan benar antara lain : demam berdarah, disentri, thypus, dan lain-lain. Berdasarkan hasil studi EHRA dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Aru hanya 8,8 % saja masyarakat yang sudah melakukan pengolahan

sampah,

sebagian

besar

masyarakat

belum

melakukan

pengolahan sampah yaitu sekitar 91,2 %. Berikut grafik pengolahan sampah setempat dapat dilihat dibawah ini : Gambar 3.4. Grafik Pengolahan Sampah Setempat

8,8 %

Ya, Diolah Tidak Diolah 91,2 %

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Aru belum melakukan pengolahan sampah. Dalam melangkapi penjelasan sanitasi pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Aru digunakan data sekunder pada dari Susenas Tahun 2012 terkait Jumlah Jamban yang digunakan oleh Rumah Tangga Pada Kabupaten Kepulauan Aru. Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Di samping ada tidaknya Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

49


2014

jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dibedakan atas jamban sendiri/bersama,dan jamban umum/tidak ada. Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama tercatat sebesar 9,53 persen dan sisanya yaitu rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban sebesar 90,47 persen (Gambar 3.5). Masih tingginya persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak memiliki jamban mencerminkan rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga miskin dalam memenuhi salah satu sanitasi rumah,yaitu fasiltas jamban. Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Jamban yang digunakan, Tahun 2012 10 % jambansendiri/bersama

90 %

umum/tidak memiliki jamban

Sumber: Susenas2012 5.

Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga Limbah cair harus dikelola dengan baik dan benar, karena bila tidak akan

dapat menjadi tempat perindukkan vektor bibit penyakit. Limbah cair akan menarik binatang-binatang yang dikenal dalam aspek kesehatan dapat menyebarluaskan penyakit, seperti misal lalat, kecoa, dan tikus. Berdasarkan hasil EHRA diketahui bahwa lebih dari setengah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru sekitar 81,6 % belum mengelola air limbah dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci dengan benar. Sedangkan sekurang kurangnya sekitar 18,4 % masyarakat sudah mengelola air limbah dengan benar. Berikut grafik pencemaran karena SPAL dapat dilihat dibawah ini :


50


2014

Gambar 3.6 Grafik Pencemaran karena SPAL

18.4

Ya,Tercemar 81.6

Tidak tercemar

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru belum mengelola air limbah dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci dengan benar. 3.2.2 Tatanan Sekolah Kondisi perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersediaan dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL dan pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Di Kabupaten Kepulauan Aru pada tingkat SD/MI, dimana sebagian besar sekolah telah menyediakan atau belum ada fasilitas dan sarana sanitasi sekolah. Namun dari segi kelayakan tidak sesuai dengan sarat kesehatan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi masih perlu adanya peningkatan, hal ini selain karena keterbatasan anggaran terkait penyediaan sarana sanitasi, kurangnya kesadaran untuk ber PHBS di lingkungan sekolah menjadi penyebab kurangnya perhatian akan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PHBS di sekolah adalah bahwa sanitasi yang baik di sekolah belum menjadi suatu kesatuan dalam pembangunan pendidikan. Beberapa hal dapat menjelaskan kondisi tersebut, antara lain: a.

Ketersediaan air cuci tangan dan sabun selama waktu belajar di

sekolah belum menjadi kebiasaan yang baik. Kondisi ini dapat membentuk perilaku anak usia sekolah bahwa hidup bersih dan sehat bukan merupakan hal yang penting. b.

Dana-dana pembangunan pendidikan yang bergulir sekarang lebih

diutamakan kepada pemerataan dan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta manajemen. Selain itu Dana Alokasi Khusus Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

51


2014

(DAK) bidang pendidikan lebih ditekankan pada pembangunan fisik, seperti gedung kelas baru, ruang perpustakaan, meubelair kelas, ataupun meubelair perpustakaan, yang tidak menyentuh pemenuhan sanitasi sehat di sekolah melalui pembangunan jamban sehat dan penyediaan air bersih yang memadai di sekolah. c.

Kondisi eksisting sekolah, sebagian besar sekolah tidak mempunyai toilet,

kalaupun ada toilet jumlah toilet di sekolah tidak sebanding dengan jumlah siswa.

Seringkali

bersama-sama

satu

sekolah mempunyai

oleh guru dan

siswa.

satu

toilet yang

dipakai

Selain itu sering belum

ada

pemisahan antara toilet perempuan dan toilet laki-laki. Untuk sekolah yang gedungnya

digunakan

bersama dengan sekolah lain (sekolah

pagi/sekolah siang), toiletnya pun sering digunakan bersama-sama. d.

Kebersihan toilet di sekolah sering tidak dijaga dan keterbatasan air bersih,

seringkali menjadi toilet sekolah bukan tempat yang nyaman, dan sering tidak menjadi prioritas dalam pemeliharaannya. e.

Keterlibatan masyarakat melalui Komite Sekolah, lebih diutamakan untuk

menunjang proses belajar mengajar di sekolah, dan belum sepenuhnya menunjang pemenuhan jamban sehat dan air bersih di sekolah.


52


2014

Tabel 3.1: Rekapitulasi Jumlah sarana air bersih dan sanitasi tingkat Sekolah Dasar/MI

No

1 2

3

Jumlah Siswa

Status Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah

Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Swasta MI Total

Jumlah Guru

L

P

L

P

136

8.043

7.534

389

647

5

341

278

16

30

Sumber Air Bersih *)

PDAM

SPT/ PL

SGL

Toilet Guru**)

T

L/P

L dan P

T

Fas. Cuci tangan

Toilet Siswa***) L/ P

L dan P

T

Y

T

Fas Pengol ahan sampah Y

T

Saluran Drainase

Y

Keterangan: *) Sumber air bersih diisi jumlah sekolah yang menggunakan sumber air dari PDAM, Sumur Pompa Tangan/Pompa Listrik (SPT/PL), Sumur Gali (SGL) dan berfungsi.


53

T


2014

Tabel 3.2: Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI) No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kondisi Sarana Sanitasi Toilet Guru Toilet Siswa Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Sarana Air Bersih Pengelolaan Sampah Saluran Drainase Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi Pendidikan Higiene dan Sanitasi

% Sangat Baik -

-

% Kurang Baik -

-

-

-

-

-

-

% Baik

Tabel 3.3 PHBS terkait sanitasi pada Sekolah Dasar /MI No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kondisi Sarana Sanitasi Toilet Guru Toilet Siswa Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Sarana Air Bersih Pengelolaan Sampah Saluran Drainase Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi Pendidikan Higiene dan Sanitasi

3.3 3.3.1

% Sangat Baik -

-

% Kurang Baik -

-

-

-

-

-

-

% Baik

Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelembagaan Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

:

14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, menurut indikator kinerja target 20102014 Kementerian Pekerjaan Umum, disebutkan indikator layanan dasar penyehatan lingkungan permukiman untuk air limbah permukiman (air limbah domestik) adalah penyediaan sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 60 %, dan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%, oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum. Pada Kabupaten Kepulauan Aru belum ada pengelolaan air limbah domestik, baik oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak swasta.


54


2014

Tabel 3.4: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik FUNGSI

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten/Kota

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic  Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)  Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)  Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)  Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN  Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja  Mengelola IPLT dan atau IPAL  Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja  Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestic  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestic  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik


√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√ √ √

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

55


2014

Tabel 3.5: Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Kepulauan Aru Ketersediaan Substansi AIR LIMBAH DOMESTIK  Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini 











 

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik Retribusi penyedotan air limbah domestic Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

Ada (Sebutkan)

Pelaksanaan

Tidak Ada

Efektif Dilaksa nakan

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

SPM Bidang Cipta Karya Penyehatan Lingkungan Permukiman

-

-

√

-

Belum ada Master Plan Air Limbah

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-


56


2014

3.3.2 Sistem Air limbah domestik di Kabupaten Kepulauan Aru Dikelola secara on-site (setempat), dimana sistem pembuangan air limbah dilakukan secara individual. Sistem ini meliputi tangki septik, cubluk dan resapan. Di Kabupaten Kepulauan Aru saat ini belum ada pengelolaan black water (air limbah yang berasal dari jamban atau WC) hal ini disebabkan antara lain unit pengolahan pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) belum tersedia Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor. Umumnya menggunakan jamban leher angsa, plengsengan, cemplung dan sebagian lagi masih buang air besar sembarangan. Air limbah domestik lainnya adalah Grey Water yang merupakan air limbah hasil kegiatan dapur, mandi dan mencuci. Berdasarkan hasil EHRA diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru hanya 15% yang menyalurkan tinja ke tangki septik, cubluk atau lobang tanah sebesar 3,6%, sebesar 8% tinja disalurkan lansung ke laut atau pantai, 1% Tinja disalurkan lansung ke saluran drainase, dan sebesar 1% disalurkan ke kebun atau tanah lapang sedangkan sebesar 72% msyarakat Kabupaten Kepulauan Aru masih tidak tahu menyalurkan tinja kemana bukan lansung ke tangki septik. Berikut grafik tempat penyaluran akhir tinja dapat dilihat dibawah ini : Gambar 3.6 Grafik Tempat penyaluran Akhir Tinja Kemana tempat penyaluran akhir tinja ? Tangki septik 15%

Cubluk/loban g tanah 3,6%

Langsung ke drainase 1% Sungai/laut 8% Kolam/sawah 0%

Tidak Tahu 72%

Kebun/tanah lapang 1%

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa tidak sampai setangah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan tinja ke tangki septik, dan lebih dari setengahnya penduduk Kabupaten yang lain menjawab tidak tahu.


57


2014

Berdasarkan data EHRA dapat diketahui bahwa tidak semua tangki septik tank yang dimiliki masyarakat aman, masih ada sekitar 86.6% merupakan tangki septik suspek tidak aman. Hal ini dikarenakan tangki septik sudah dibangun lebih dari 5 tahun tetapi belum pernah dikuras. Berikut grafik persentase tangki septik suspek aman dan tidak aman dapat dilihat dibawah ini : Gambar 3.7. Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

Tangki Septik Suspect Aman 13% Tidak aman

Suspek aman

87%

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah penduduk Kabupaten Kepulauan Aru telah memiliki tangki septik suspek yang aman, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Aru sudah mengerti mengenai pentingnya memiliki sistem sanitasi yang baik dirumah dengan menguras tangki septik tank secara berkala kurang dari 5 tahun. Tabel 3.6: Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik Satuan No

Jenis

(i)

(ii) Sistem Onsite Berbasis komunal - IPAL Komunal - MCK ++

1

- Tangki septik komunal 2. 3 4

Truk Tinja IPLT : kapasitas Sistem Offsite IPAL Kawasan/Terpusa t - Kapasitas - Sistem

(iii) Unit Unit Unit

Jumlah/ Kapasitas (iv) -

Kondisi Berfungsi Tdk Berfungsi (v) (vi) -

Keterangan

33 Unit / 774,684 M³

-

-

Unit M³/ hari -

-

-

-

(vii) Belum Ada Belum Ada Tidak Berfungsi Sepenuhnya Belum Ada Belum Ada -

-

-

-

-

-

M³/ hari

-

-

-

Belum Ada Belum Ada

Sumber data : Dinas PU Kab. Kepulauan Aru IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

58


2014

Gambar.3.8: Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik Input

User Interface

Pengumpulan dan Penampungan/ Pengolahan Awal

Pengangkutan/ Pengaliaran

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Pembuangan/Daur Ulang

Tangki Septik WC Leher Angsa Tanah Cubluk

BLACK WATER

Helikopter

Laut

WC Alam Terbuka Pantai

/

Kebun

Air Cucian

GREY WATER

Halaman Terbuka Air Limbah Dapur

Lubang Resapan Air Limbah Kamar Mandi

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru diolah Tahun 2014


59


2014

Tabel 3.7: Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota Sarana tidak layak

Sarana Layak

BABS* Nama Kecamatan

No

Onsite System Individual

Berbasis Komunal

Offsite System Kawasan / terpusat

Cubluk, Jamban keluarga MCK umum MCK++ Tangki IPAL Tangki septik dgn tangki septik /Jamban (KK) Septik Komunal Sambungan (KK) tidak aman** aman Bersama Komunal (KK) Rumah (KK) (KK) (KK) (KK) (KK) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 1. Pulau - Pulau Aru 2,599 2,726 1,170 9531 2. Aru Utara 368 386 166 1348 3. Aru Utara Timur Batuley 304 318 137 1114 4. Sir – Sir 213 224 96 782 5. Aru Tengah 907 951 408 3327 6. Aru Tengah Timur 305 320 138 1120 7. Aru Tengah Selatan 366 384 165 1341 8. Aru Selatan 484 507 218 1774 9. Aru Selatan Utara 888 242 254 109 10. Aru Selatan Timur 280 294 126 1026  * Yang termasuk BABS: (i) mempunyai jamban keluarga (individual) tanpa tangki septik (black water disalurkan ke badan air atau lingkungan; (ii) BAB langsung di kebun, kolam, laut, sungai, sawah/ladang, dsb. 

** Aman: sesuai kriteria SNI



Sumber : Instrumen Profil Sanitasi, diolah Tahun 2014


60


2014

Peta 3.2 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Kepulauan Aru

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru diolah Tahun 2014 Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

61


2014

3.3.3 Peran Serta Masyarakat Pengelolaan air limbah masih membutuhkan perhatian serius dan perlu melibatkan berbagai pihak, tidak saja pemerintah tetapi yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri karena selain sebagai obyek, saat ini masyarakat diharapkan lebih banyak memainkan peran dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sektor sanitasi. Pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja sangat penting dalam pembangunan sektor sanitasi tetapi capaian tujuan secara menyeluruh selalu bermuara pada sejauh mana penyediaan sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Karena pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan prasarana hanya dapat berdampak positif jika masyarakat dapat memanfaatkan secara baik, yang berarti pengetahuan, wawasan dan tingkat kesadaran masyarakat merupakan bagian yang memiliki intervensi sangat signifikan dalam pembangunan sektor sanitasi terlebih mengenai pengelolaan air limbah. (Lihat Tabel 3.8 Pengelolaan Sarana Jamban dan MCK Oleh Masyarakat).

Tabel 3.8 Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat*) N o 1.

Nama Program / Kegiatan OnSite komunal dan individual : Sanimas: MCK

Pelaksana / PJ Dinas PU

Lokasi

Tahun Program / kegiatan **)

Penerima manfaat** *)

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

-

KK -

-

-

1.

-

-

2. 3.

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini ****) Tidak Berfungsi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber Data : Dinas PU Kab. Kepulauan Aru


Ket

Berfungsi

62


2014

Tabel 3.9 Pengelolaan sarana air limbah domestik oleh Masyarakat

No 1

Jenis Sarana MCK

Tahun Sarana Dibangun

-

Kondisi -

-

-

-

-

-

-

-

2011/2012

Kecamatan

PU/LMD Kecamatan

Tidak Berfungsi

PU/LMD Kecamatan

-

-

-

-

4

Pengosongan tangki septik / IPAL Waktu Layanan -

Lembaga -

-

MCK ++ IPAL Komunal Septik tank komunal

Lokasi

Biaya operasi dan pemeliharaan

-

-

2 3

Pengelola

-

Sumber Data : Dinas PU Kab. Kepulauan Aru 3.3.4 Komunikasi dan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media

komunikasi, pesan yang ingin

disampaikan, alat komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi . Untuk itu perlu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sampai saat ini belum melakukan kerjasama dengan berbagai media informasi.


63


2014

Gambar 3.9 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kab/Kota Keterangan: Tidak ada Daftar kegiatan atau Belum ada Kegiatan Terkait dengan penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di kabupaten. 3.3.5 Peran Swasta Sampai saat ini, penyedia layanan (service provider) pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kepulauan Aru dari dunia usaha atau pihak swasta belum tersedia. Keterlibatan terbatas terutama dari dunia usaha atau pihak swasta. Tabel 3.10 Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota Jenis Nama Tahun mulai kegiatan/ Potensi No Provider/Mitra operasi/ Kontribusi Volume Kerjasama Potensial Berkontribusi Terhadap Sanitasi 1. 2. Keterangan: Belum Ada kerja sama Pemerintah dan swasta terkait Pegelolaan Air Limbah Domestik. 3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2009 sampai 2014 terkait pendanaan sanitasi air limbah domestik diarahkan hanya pada pendanaan investasi sedangkan untuk pendanaan OM tidak dianggarkan. Anggaran investasi air limbah domestik dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 7.268.641.350,- kemudian pada Tahun Anggaran 2010 turun menjadi Rp. 100.00.000,-. Pada Tahun Anggaran 2011 tidak dianggarkan dan di Tahun Anggaran 2012 kembali dinggarkan dengan nilai anggaran sangat lebih kecil dari tahun 2009 menjadi Rp. 4.980.000,-. Pada Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014 kembali tidak dianggarkan. Dengan demikian maka dari tahun 2009 sampai 2014 pendanaan investasi air limbah domestik mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,75 %. Adapun retribusi yang bersumber dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik belum ada disebabkan belum adanya pengelolaan dan belum tersedianya regulasi. (Lihat Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik, Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik).


64


2014

Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi air limbah domestik

No

Komponen

Pendanaan Investasi air limbah Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

1 2

3

Belanja (Rp)

Rata-rata

2014

Pertumbuhan (%)

2010

2011

2012

2013

-

100.000.000

-

4.980.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.373.621.350

Sumber data : Dinas PU Kab. Kepulauan Aru Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah

No

SKPD

1 2 3

Retribusi Air Limbah Realisasi retribusi Potensi retribusi

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2010 2011 2012 2013 2014

-

-

-

-

Pertumbuhan (%)

-

-

Keterangan : Belum ada Perda Mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Kepulauan Aru. 3.3.7 Permasalahan mendesak. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.13. Permasalahan Mendesak

No.

Permasalahan Mendesak

1

Kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) saat ini di Kabupaten Kepulauan Aru masih 71 %.

2

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan pengelolaan limbah domestik.


65


2014

3

Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik di Kabupten Kepulauan Aru

4

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki Outline Plan Air limbah.

5

Belum adanya Perda yang mengatur tentang pengelolaan air limbah. Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru diolah Tahun 2014

3.4

Pengelolaan Persampahan

3.4.1 Kelembagaan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD maka masalah kebersihan dan pengelolaan persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Badan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

pada

Seksi

Kebersihan,

Pemadam

Kebakaran,

Pertamanan, Pemakaman, Penegakan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan. Tupoksi yang dimaksud antara lain penyiapan rencana kegiatan, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, menelaah berbagai

peraturan

yang

berhubungan

dengan

tugas

seksi,

pelaksanan analisis kebutuhan serta monitoring dan evaluasi.

menyelenggarakan

Peran Bappeda lebih

diarahkan pada perumusan kebijakan serta perencanaan secara makro. Merumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan tupoksi Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Pengelolaan persampahan tidak cukup hanya berorientasi pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh aspek penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat sehingga Dinas Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap preventif dan promotif. Pengawasan Lingkungan, serta

Pengawasan dan Pengendalian adalah bidang

pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan.


66


2014

Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Badan Lingkungan Hidup pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan. Terkait penerapan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru masih memfokuskan pelayanan dan pengelolaan persampahan hanya pada kawasan pada Kecamatan Pulau – Pulau Aru yang didalamnya terdapat 2 Kelurahan (Kelurahan Galay dubu dan Kelurahan Siwalima, 2 Desa (Desa Durjela dan Desa Wangel) dan 1 Dusun (Dusun Marbali),, pelayanan persampahan belum menjangkau wilayah di sekitar dikarenakan letak geografis yang tidak mendukung. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia baik dari petugas pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana yang masih terbatas. Walaupun demikian,upaya pemenuhan sarana dan prasarana persampahan akan dikembangkan secara bertahap sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dengan penerpaan prinsip selektif berbasis kebutuhan dasar. (Renja BPLH tahun 2015). Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Pengelolaan persampahan dilakukan melalui berbagai tahapan yakni perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Aru, hal tersebut belum seluruhnya dapat dilakukan. (Lihat Tabel 3.14 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan) Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal ini masih mengalami berbagai keterbatasan, baik sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penganggaran,

regulasi

hingga aspek kelembagaan. Disisi lain, pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sub sektor persampahan terutama pada posisi pengadaan sarana dan pengelolaannya, juga belum maksimal memberikan partisipasi nyata. Demikian pula dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam tahapan fungsi pengelolaan persampahan, masih sangat minim. Secara keseluruhan masih terbatas pada kegiatan pengumpulan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) itupun hanya pada lokasi-lokasi tertentu dalam lingkup layanan masih sangat kecil. Sebagian besar masih mengelola sampah dengan membakar atau bahkan membuang begitu saja ke lingkungan sekitar rumah dan sungai.


67


2014

Hal ini dikarenakan karena belum efektifnya beberapa peraturan mengenai persampahan. (Lihat Tabel 3.14 Daftar Peraturan Terkait Persampahan). Tabel 3.14: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan

FUNGSI PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,  Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah  Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)  Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)  Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Membangun sarana TPA  Menyediakan sarana komposting PENGELOLAAN  Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS  Mengelola sampah di TPS  Mengangkut sampah dari TPS ke TPA  Mengelola TPA  Melakukan pemilahan sampah*  Melakukan penarikan retribusi sampah  Memberikan izin usaha pengelolaan sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten/Kota √

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√ √

-

-

√ √ √ √ √ √ -

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Sumber : Badan Pegeloalaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.


68


2014

Tabel 3.15 Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Kepulauan Aru Ketersediaan Substansi PERSAMPAHAN  Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS  Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas sosial / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS  Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada

Dibangunnya TPA namun masih berfungsi sebagai open dumping

Efektif Dilaksanakan

Pelaksanaan Belum Efektif Dilaksanakan


Ket

-

√

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

80 Tenaga Pelaksana Lapangan untuk TPS dan di TPA


69

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru Ketersediaan Substansi

2014

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada



-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

ke TPA  Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah  Retribusi sampah atau kebersihan


Ket

Sumber : Badan Pegeloalaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru. 3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Sumber timbulan sampah terbesar adalah rumah tangga (permukiman), baik yang sifatnya organik maupun anorganik. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa infrastruktur persampahan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat hanya berupa TPS, kontainer, grobak dan

tong sampah, itupun dalam jumlah terbatas dan

terdapat hanya di kawasan Kota Dobo (Kelurahan Galaydubu dan Kelurahan Siwalima). Namun

demikian,

masih

banyak

masyarakat

yang

sering

membuang

sampah

sembarangan misalnya di saluran darinase, tanah kosong, pantai, bantaran sungai dan aliran sungai. Selain itu ada masyarakat yang langsung membakar sampah dan ada pula yang membiarkannya begitu saja, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Ketidaktersediaan ataupun minimnya sarana dan prasarana persampahan menjadi salah satu penyebab penanganan sampah masih kurang optimal, disamping kemampuan, wawasan dan kesadaran masyarakat yang juga masih rendah terutama konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum terinternalisasi secara maksimal dalam pengelolaan sampah. Walaupun sudah ada program 3R namun terkendala pada mesin operasional rusak. Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan

partisipasi,

inisiatif

dan

kontribusi

nyata

terhadap

pengelolaan

persampahan.


70


2014

Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah

Bagaimanakah sampah rumah tangga dikelola? Dikumpulkan dan dibuang di TPS Lainnya 2% 16%

Dibuang ke lubang dan ditutup tanah Dibakar 3% 14%

Dibuang ke lubang tetapi tidak ditutupi 1%

Dibuang ke sungai/laut 64%

Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah Seberapa sering petugas mengangkut sampah dari rumah ? Sekali dalam seminggu 7%

Tidak pernah 3%

Tiap hari 7%

Beberapa kali dalam seminggu 83%


71


2014

Gambar. 3.12: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Input

User Interface

Kantong Kresek/Karung

Penampuangan Setempat

Penampungan Awal

Pengangkutan

(Semi) Pengola han Akhir


Gerobak Sampah Dump Truck TPA

Motor Sampah

Amroll Truck

Pantai/Laut

SAMPAH Keranjang Sampah

TPS/Kontener Selokan

Halaman/Dibakar



72


2014

Tabel 3.16: Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota

No

Nama Kecamatan/ Kelurahan

1.

Pulau - Pulau Aru

2.

Aru Utara

3.

Aru Utara Timur Batuley

4.

Sir – Sir

5.

Aru Tengah

6.

Aru Tengah Timur

7.

Aru Tengah Selatan

8.

Aru Selatan

9.

Aru Selatan Utara

10.

Aru Selatan Timur

Jumlah Penduduk (KK)

Volume Terlayani Institusi 3R Pengelola (%) (M3)) (%) (M3))

Timbulan Sampah (M3)

Tidak Terlayani

TPA (%)

(M3))

(%)

(M3))

9531

-

-

-

-

-

75

11

-

-

1348

-

-

-

-

-

-

-

50

3

1114

-

-

-

-

-

-

-

50

3

782

-

-

-

-

-

-

-

50

2

3327

-

-

-

-

-

-

-

50

7

1120

-

-

-

-

-

-

-

50

3

1341

-

-

-

-

-

-

-

50

2

1774

-

-

-

-

-

-

-

50

4

888

-

-

-

-

-

-

-

50

2

1026

-

-

-

-

-

-

-

50

2



73


2014

Tabel 3.17. Kondisi Prasarana dan Sarana persampahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru

No (i) 1

2

3.

4

5

6

7

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

Ritasi /hari

(ii) Pengumpulan Setempat - Gerobak - Becak/Becak Motor Penampungan Sementara - Tong - Container - Transfer Depo Pengangkutan - Dump Truck - Arm Roll Truck - Compaction Truck (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(iii) unit unit Unit Unit Unit -

(iv) 50 5 250 6 1 2 -

-

-

-

-

- TPS 3R

Unit

1

Unit Ha Unit -

- SPA (stasiun peralihan antara) TPA/TPA Regional - Sanitary landfill - Controlled landfill - Open dumping Alat Berat - Bulldozerl - Whell/truck loader - Excavator / backhoe IPL - Sistem

Kondisi Tdk berfungsi (vi) -

Keterangan

-

-

-

-

-

1

Mesin Rusak

-

-

-

-

-

1 -

-

-

-

Berfungsi -

Berfungsi (v) 1 2

(vii) -

Sumber : BPLH Kab. Kepulauan Aru.


74


2014

Peta 3.3. Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Kepulauan Aru


75


2014

3.4.3 Peran Serta Masyarakat Sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa masih kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak hanya disebabkan oleh belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi, pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesadaran masyarakat menjadi indikasi

masih

rendahnya

pengelolaan

sanitasi

termasuk

sub

sektor

persampahan. Demikian pula dengan masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan terhadap akses, terutama informasi maupun transportasi. Program 3R telah disosialisaikan dan dibentuk kelompok kerja dari masyarakat setempat, namun terkendala pada mesin opersional 3R mengalami kerusakan sehinggaoperasional 3R menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit menerapkan pemilahan sampah khusunya masyarakat miskin, dampaknya secara lansung dirasakan oleh mayarakat di Kabupaten Kepulauan Aru. Tabel 3.18 Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat*

No

Nama Program/kegiatan

1. 2.

Pelaksana/ PJ

-

Lokasi

-

-

Tahun Progra m/Kegi atan**) -

Penerima manfaat ***) L

P

-

-

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini **) Tidak Berfungsi -

Berfungsi -

-

Total

Sumber Data : BPLH Kab. Kepulauan Aru. Tabel 3.19 Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat Pengelola No

Jenis Kegiatan

Lokasi

Lembaga

1. 2. 3. Sumber Data : BPLH Kab. Kepulauan Aru.


Kondisi -

Kerjasama dengan pihak lain -

Keterangan -

76


2014

3.4.4 Komunikasi dan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat

komunikasi yang digunakan serta sasaran

komunikasi. Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh POKJA SanitasiKabupaten Kepulauan Aru dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS). Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Sebagai bagian dari proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat,

namun

untuk

menunjang

semakin

maksimalnya

kegiatan

pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru belum mengambil langkah melakukan kerjasama dengan beberapa media informasi lokal di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu media cetak koran dan tabloid lokal. Kerjasama harus segera dilakukan demi menjawab kebutuhan program pembangunan sanitasi khusus persampahan di Kabupaten Kepulauan Aru, seperti sosialisasi dalam bentuk kegiatan dan pelayanan serta berita-berita terkait lainnya.

Gambar 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kab/Kota Keterangan: Tidak ada Daftar kegiatan atau Belum ada Kegiatan Terkait dengan penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di kabupaten.


77


2014

3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha Peran serta dunia usaha atau pihak swasta dalam menunjang sarana dan prsarana persampahan belum ada di Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga ini diperlukan peran aktif pihak pemerintah dalam menjalin kerjasama yang baik dengan pihak swasta dalam hal persampahan. Tabel 3.20: Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten Kepulauan Aru Jenis Tahun mulai kegiatan / No operasi / kontribusi berkontribusi terhadap sanitasi 1. 2. Sumber Data : BPLH Kab. Kepulauan Aru. Nama provider / mitra potensial

3.4.6

Volume

Potensi kerjasama

-

-

Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan sub sektor persampahan dialokasikan

pada SKPD Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan pendapatan yang

dihasilkan

dari

retribusi

persampahan

masih

relative

kecil

jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah cakupan pelayanan, karena pengelolaannya memang belum dilakukan secara optimal dan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut juga belum diterbitkan dan tersosialisasi ke masyarakat dengan baik.

Tabel 3.21: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi persampahan Belanja (Rp)

No

Sub sektor

2010

2011

2012

2013

2014

1

Sampah

1.351.680.000

1.689.600.000

2.112.000.000

2.534.400.000

3.041.280.000

Sumber Data : BPLH Kab. Kepulauan Aru.


78

Pertumbuhan (%) 0.4


2014

Tabel 3.22: Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah No

1 2

SKPD

Realisasi retribusi Potensi retribusi

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2010

2011

2012

2013

Pertumb uhan (%)

2014

391.680.000

489.600.000

612.000.000

734.400.000

881.280.000

0.2

960.000.000

1.200.000.000

1.500.000.000

1.800.000.000

2.160.000.000

0.2

Sumber Data : BPLH Kab. Kepulauan Aru. 3.4.7 Permasalahan mendesak. Beberapa

permasalahan

terkait

pengelolaan

persampahan

yang

dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.23. Permasalahan Mendesak

No.


1

90% Masyarakat Belum memahami penting penanganan persampahan.

2

90% Masyarakat belum terlayani oleh sarana dan prasarana persampahan yang memadai di Kabupaten Kepulauan Aru

3

Kurangnya petugas kebersihan kota sehingga berdampak pada kurangnya pelayanan di masyarakat

4

Belum adanya kerja sama pemerintah dengan pihak swasta dalam pengolahan persampahan

5

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki Outline Plan persampahan.


3.5. Pengelolaan Drainase Perkotaan 3.5.1 Kelembagaan Kondisi pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Kepulauan Aru saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih


79


2014

belum menyentuh semua daerah permukiman di Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Kepulauan Aru merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru. Dokumen perencanaan yang mendukung seperti Masterplan Perencanaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Aru sampai saat ini belum tersedia. Dalam rangka penanganan drainase lingkungan saat ini belum terdapat kerjasama yang cukup optimal antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa praktik yang ada saat ini seperti pengelolaan drainase lingkungan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat namun ternyata masih sedikit dijalankan oleh masyarakat, selebihnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Selain itu drainase lingkungan juga masih difungsikan sebagai saluran pembuangan air limbah domestik di beberapa wilayah oleh masyarakat sehingga terjadi beberapa potensi wilayah genangan. Dilihat tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru menangani drainase lingkungan dalam hal pembangunan dan pemeliharaan yaitu berada dalam Bidang Cipta Karya. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah / wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terutama Bidang Fisik dan Prasarana, memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya. (Lihat Tabel 3.24 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan ). Di Kabupaten Kepulauan Aru upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yang serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase lingkungan karena


80


2014

belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan drainase. (Lihat Tabel 3.23 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan). Tabel 3.24 Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Perkotaan

FUNGSI PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota  Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan PENGELOLAAN  Membersihkan saluran drainase perkotaan  Memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase perkotaan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase perkotaan MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase perkotaan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase perkotaan


PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten/Kota √

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√ -

-

√ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

√

√

-

√

√

-

√

-

81


2014

Tabel 3.25 Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kabupaten Kepulauan Aru Ketersediaan Substansi

Ada (Sebutkan)

DRAINASE PERKOTAAN Standar Pelayanan  Target capaian Minimal Bidang pelayanan Cipta Karya Bidang pengelolaan Penyehatan drainase Lingkungan perkotaan di Permukiman (PLP) Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase perkotaan  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase perkotaan, dan menghubungkann ya dengan sistem drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase perkotaan sebagai saluran pematusan air hujan





Ket

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

Tidak Ada

82


2014

3.5.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi

maupun

kebupaten/kota.

Masing-masing

institusi

seringkali

menggunakan berbagai defenisi dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam SKPD PU sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro. Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Secara umum kondisi jaringan drainase lingkungan khususnya di ibukota kabupaten belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. Adapun saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan oleh adanya ketidakpedulian masyarakat perkotaan akan fungsi drainase dan belum adanya master plan drainase yang bisa mengontrol perencanaan drainase pada umumnya. Hasil studi EHRA menunjukkan bahwa sebesar 19,4 % penduduk Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru mengalami banjir secara rutin dan sebesar 80,6 % penduduk tidak mengalami banjir secara rutin. Berikut grafik persentase rumah tangga yang mengalami banjir rutin dapat dilihat dibawah ini : Gambar 3.14. Grafik Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin di Kabupaten Kepulauan Aru. 19.4 Ya

80.6

Tidak

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian saja rumah tangga yang mengalami banjir secara rutin.


83


2014

Gambar. 3.15. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Input

User Interface

Penampungan Pengolahan Awal

Pengangkutan/ Pengaliaran

Pengolahan Akhir


Air Cucian Saluran Terbuka

Air Hujan

Tanah

Air Kamar Mandi

Lubang Pembuangan Kamar Mandi

Air Cucian Dapur

Lubang Resapan

Saluran Terbuka

Laut / Pantai Jalan/Fasilitas Umum Saluran Drainase



84


2014

Tabel 3.26: Luas Wilayah Genangan Wilayah Genangan No

Nama Kecamatan

Lama

Frekuensi

(Ha)

Ketinggi an (M)

(jam/hari)

(kali/tahun)

Luas

1.

Pulau-Pulau Aru

48.95

0.3

1

1

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Aru Utara Aru Utara Timur Batuley Sir – Sir Aru Tengah Aru Tengah Timur Aru Tengah Selatan Aru Selatan Aru Selatan Utara Aru Selatan Timur Total

4.25 1.89 2.29 10.34 6.67 1.95 3.85 1.87 2.51 84

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Penyebab Grey water, Air Laut dan Air Hujan Air Laut dan Air Hujan Air Laut dan Air Hujan Air Laut dan Air Hujan Air Laut dan Air Hujan Air Laut dan Air Hujan Air Laut dan Air Hujan Air Laut dan Air Hujan Air Laut dan Air Hujan Air Laut dan Air Hujan

Keterangan : - Data luas genangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak ada. - Data yang digunakan hasil dari Instrumen Profil Sanitasi, Diolah 2014. Tabel 3.27: Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kabupaten/Kota No

Jenis Prasarana / Sarana

(i)

(ii)

1

Saluran Primer - S. Primer A - S. Primer B

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

(iii)

(iv)

-

-

Kondisi Berfungsi Tdk berfungsi (v) (vi) -

-

Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun) (vii) -

Keterangan : Data luas genangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak ada.


85


2014

Peta 3.4. Peta Cakupan Layanan Drainase Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Aru


86


2014

3.5.3 Peran Serta Masyarakat Sistem pengelolaan drainase saja tidak cukup dilakukan dengan hanya berorientasi pada upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik semata, tetapi lebih dari itu peran masyarakat sangat menentukan bukan saja dalam penyediaannya tetapi yang terpenting adalah upaya pemeliharaan drainase sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, kepedulian masyarakat di setiap jenjang tentang pentingnya drainase bagi penyehatan lingkungan permukiman di Kabupaten Kepulauan Aru belum terlalu nampak, hal ini tercermin dari kondisi riil dilapangan yang masih banyak drainase yang dibiarkan tersumbat oleh tumpukan sampah dan di beberapa titik terdapat timbunan material bangunan yang sudah menutup saluran drainase.

Tabel 3.28: Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat*)

N o

Nama Program / Kegiatan

1. 2.

Pelak sana / PJ

Tahun Kondisi Sarana Saat Penerima Program manfaat* Ini ****) Jumlah Lokasi / **) Sarana Tidak kegiatan Berfungsi Berfungsi L P **) -

Total Keterangan : Data luas genangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak ada.

Tabel 3.29: Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat Pengelolaan Iuran Lembaga Kondisi 1. 2. Keterangan : Data luas genangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak ada.

No

Jenis Sarana

Lokasi

Keterangan -

3.5.4 Komunikasi dan Media Peran media dalam pengelolaan drainase lingkungan sama halnya dengan pengelolaan sanitasi pada sub sektor air limbah maupun persampahan. Eksistensi media dalam bentuk apapun itu, baik visual, audio maupun audio Bab 3. Profil Sanitasi Wilayah

87


2014

visual masing-masing memiliki intrest yang berbeda namun tujuan dan sasarannya sama, yakni memberikan informasi dan himbauan kepada khalayak untuk berupaya meningkatkan kualitas hidup melalui pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan dalam pengelolaan drainase terutama pada tahap pemeliharaan. Kebiasaan membuang sampah ke dalam drainase atau membiarkan saluran dalam kondisi tergenang dan ditumbuhi rumput, dapat menyebabkan kualitas lingkungan menurun, yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesehatan, kenyamanan serta estetika lingkungan yang ada. Berkaitan dengan penggunaan Media dalam memberikan informasi pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan, Kabupaten Kepulauan Aru belum

secara

maksimal

memanfaatkan

peran

Media

dalam

promosi

pengelolaan sektor drainase.

Gambar 3.16 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kab/Kota Keterangan: Tidak ada Daftar kegiatan atau Belum ada Kegiatan Terkait dengan penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti di kabupaten. 3.5.5 Peran Swasta Keterlibatan dunia usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Kepulauan Aru sampai saat ini belum ada. Dukungan kelembagaan yang belum kuat dan tidak ada masterplan perencanaan pengelolaan drainase merupakan penyebab sehingga tidak ada dukungan usaha dalam pengelolaan drainase. Partisipasi pengelolaan drainase lingkungan hanya berupa swadaya masyarakat sendiri. Tabel 3.30: Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru

No 1. 2.

Nama Provider/Mitra Potensial -


Tahun mulai operasi/ Berkontribusi -

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi -

Volume -

Potensi Kerjasama -

88


2014

3.5.6 Pendanaan dan Pembiayaan Tabel 3.31: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Drainase Kabupaten Kepulauan Aru No

Subsektor

Pendanaan Investasi Drainase Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

1 2

3

2014

Pertumbuhan (%)

Belanja (Rp) 2010

2011

2012

2013

0

0

99.770.000

1.632.400.000

0

2,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 3.32: Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Kabupaten Kepulauan Aru

No 1 1.a 1.b

SKPD

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2010 2011 2012 2013 2014

Retribusi Drainase Realisasi retribusi Potensi retribusi

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Pertumbu han (%) 0 0 0

3.5.7. Permasalahan mendesak. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan drainase perkotaan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.33. Permasalahan Mendesak No.


1

85% masyarakat mencemarkan lingkungan menyalurkan air limbah domestik berupa Grey Water dengan mengarahkan ke lokasi rendah dan terbuka atau Laut.

2

Kurangnya Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memelihara saluran drainase yang sudah ada.

Tupoksi Kelembagaan daerah tentang pengelolaan drainase masih kurang. Sarana dan prasarana saluran drainase tidak berfungis bahkan tidak 4 ada sama sekali. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki Outline Plan 5 Drainase Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru diolah Tahun 2014 3


89


2014

3.6 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.6.1 Pengelolaan Air Bersih. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Cabang Dobo memberikan pelayanan air minum di Kabupaten Kepulauan Aru dengan menyediakan air bagi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pulau – Pulau Aru meliputi Kelurahan Galaydubu, Kelurahan Siwalima, Desa Wangel dan Desa Durjela. Cakupan layanan air bersih dapat dilihat pada tabel 3.32. Tabel 3.34: Sistem Penyedia dan Pengelola Air Minum Kabupaten Kepulauan Aru No

Uraian

Satuan

Sistem Perpipaan

1

Pengelola

2

Tingkat Layanan

21%

3

Kapasitas Produksi

573.482 m3

Grafitasi & Pompanisasi

4

Kapasitas Terjual

444.861 m3

Grafitasi & Pompanisasi

5

Jumlah Sambungan Rumah

2.086 SR

6

Jumlah Kran Air

7

Kehilangan air

8

Retribusi/Tarif (Rumah Tangga) :

Keterangan

PDAM

2.228 miliar ditahun 2012

128.621 m3 Rp

4,000.00

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Aru, 2012 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pelayanan air minum di Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 2.086 SR yang tersebar di Kecamatan Pulau – pulau Aru yakni; Kelurahan Galaydubu, Keluarahan Siwalima, Desa W angel dan Desa Durjela . a.

Kualitas Air Kualitas air di Kabupaten Kepulauan Aru sangat di perhatikan oleh

PDAM

Cabang Dobo. Sumber-sumber air yang digunakan di Kabupaten

Kepulauan Aru adalah PDAM Gwar – Gwamar dengan kualitas air baik.


90


2014

b. Tingkat Kehilangan Air Tingkat Kehilangan Air pada PDAM Kabupaten Kepulauan Aru adalah 21%. Atau sebesar 128.621 m3. Hal ini dapat disebabkan karena banyak pelanggan yang tidak menggunakan meter air atau meter air rusak. Masalah yang dihadapi PDAM Kabupaten Kepulauan Aru saat ini adalah : -

Tingginya tingkat kehilangan air

-

Tingginya biaya operesional dalam produksi air

-

Kondisi sumber air yang mulai tandus

Gambar 3.17. Grafik Sumber Air Minum di Kabupaten Kepulauan Aru

Sumber Air Minum Sumur gali terlindungi

Air isi ulang Sumur pompa tangan PDAM Mata air terlindungi Sumur gali tidak terlindungi Mata air tidak terlindungi 0% 10% 20% 30% 40% 50%


91


2014

Peta 3.5. Peta Jaringan PDAM Kabupaten Kepulauan Aru

Sumber : Kantor PDAM Gwar-Gwamar, Kota Dobo, Tahun 2015


92


2014

3.6.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Sistim Pengelolaan Industri rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Aru tidak memiliki sistem pengolahan khusus. Seperti limbah domestik lainnya pengalirannya tidak melalui penampungan atau peresapan terlebih dahulu melainkan langsung ke saluran terbuka. Jenis industri rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Aru salah satunya yaitu Industri Roti. Industri tersebut pada umumnya tidak melakukan pengelolaan air limbah buangan hasil industri, melainkan langsung dibuang ke drainase atau jika lokasi industri dekat sungai langsung dibuang ke sungai. 3.6.3 Pengelolaan Limbah Medis Pengelolaan Limbah medis di Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan pada beberapa fasilitas antara lain; RSUD Cendrawasih (Lihat Tabel 3.33 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan). Tabel 3.35: Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan Nama Jenis Pengolahan No Fasilitas Lokasi Limbah Medis Kesehatan 1. RSUD Dobo Pengelolaan sistem Cendrawasih on-site Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru


Kapasitas (m3/hari) 140 gr/75 tempat tidur/hari

93

BAB 3. PROFIL SANITASI WILAYAH

Recommend Documents