BAB 3 PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Bulukumba masih belum memadai hal ini dikarenakan beberapa faktor, utamanya masih terbatasnya infrastruktur pengelolaan sanitasi seperti masih belum maksimalnya pengelolaan persampahan yang disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum layak, dari sisi cakupan pelayanan persampahan juga masih terbatas pada kawasan perkotaan hal ini dikarenakan armada pengangkutan sampah masih minim. Sektor pengelolaan air limbah domestik juga demikian, sampai saat ini sarana Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) maupun Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) belum tersedia secara menyeluruh, IPLT yang ada belum dapat berfungsi secara maksimal. sedangkan untuk program sektor drainase tidak terencana dengan baik. Untuk kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi di Kabupaten Bulukumba, programprogram kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi belum mampu merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat, hal ini dikuatkan dari hasil study EHRA yang telah dilakukan dimana angka tidak melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting masih cukup besar yakni mencapai 96,5%. Penganggaran daerah dalam APBD untuk sektor sanitasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sampai pada akhir Tahun 2012 realisasi belanja sanitasi sebesar Rp. 9,665,712,327,-. Namun porsi belanja sektor sanitasi relatif masih kecil jika dibandingkan dengan anggaran belanja sektor lainnya, presentase anggaran belanja langsung sanitasi untuk Tahun 2010 sebesar 3,18% dari total belanja langsung sebesar Rp. 204,459,489,710,-. (Lihat Tabel 3.1 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Tahun 20092012)
Retribusi daerah untuk pengelolaan sanitasi masih terbatas pada retribusi persampahan, sedangkan untuk komponen sanitasi lainnya belum berjalan. Tahun 2012 pendapatan dari retribusi persampahan sebesar Rp. 25.882.000,-. (Lihat Tabel 3.2 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Tahun 2009-2012.)
43
Tabel 3.1 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Tahun 2009-2012 No
2009 1
Belanja Sanitasi
1.1
Air Limbah
1.2
Rata2 Pertumbuhan (%)
Belanja (Rp)
Sub Sektor 2010
2011
2012
1,281,296,808
2,949,982,205
2,888,025,375
8,109,862,000
26,986,738
67,925,000
101,948,000
100,953,600
50.20%
Sampah
1,167,148,795
2,233,637,205
1,670,409,375
6,446,258,400
64.98%
1.3
Drainase
87,161,275
648,420,000
1,115,668,000
1,562,650,000
189.01%
1.4
Aspek PROHISAN
-
-
-
-
-
2
Dana Alokasi Khusus
956,175,638
826,065,000
2,004,541,184
953,582,400
-
2.1
DAK Sanitasi
242,880,638
611,325,000
917,532,000
908,582,400
50.20%
2.2
DAK Lingkungan Hidup
713,295,000
214,740,000
1,087,009,184
45,000,000
60.11%
2.3
DAK Perumahan
-
-
-
-
-
3
Pinjaman/Hibah Sanitasi
-
-
-
-
-
4
Bantuan Provinsi Untuk Sanitasi
-
-
-
-
-
Belanja APBD Murni Sanitasi Total Belanja Langsung
325,121,170
2,123,917,205
883,484,191
7,156,279,600
301.22%
225,851,247,790
204,459,489,710
250,583,576,654
249,445,321,969
3.16%
0.14%
1.04%
0.35%
2.87%
1.10%
Presentase APBD Murni terhadap belanja langsung
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009-2012 Bappeda diolah
Tabel 3.2 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Tahun 2009-2012 No
Sub Sektor
1 Retribusi Air Limbah 1.a Realisasi Retribusi 1.b Potensi Retribusi 2 Realisasi Sampah 2.a Realisasi Retribusi 2.b Potensi Retribusi 3 Realisasi Drainase 3.a Realisasi Retribusi 3.b Potensi Retribusi Total Realisasi Retribusi Total Potensi Retribusi Proporsi
Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2009
2010
2011
2012
Pertumbuh an (%)
-
-
-
-
-
20.180.000 -
29.214.000 -
32.0016.000 -
25.882.000 -
8,65 -
20.180.000 -
29.214.000 -
3.216.000 -
25.882.000 -
8,65 -
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009-2012 DPPKAD
44
3.1 Promosi Higiene dan Sanitasi
Promosi higiene dan sanitasi adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari-oleh-untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan serta mengembangkan kegiatan untuk bekerja dengan masyarakat dalam meyakinkan dan mendukung anggota keluarga untuk mengadopsi praktik sanitasi dan higiene yang aman. Kondisi kesehatan di Kabupaten Bulukumba tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang ikut mempengaruhi seperti tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah turut memberi andil terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Perilaku masyarakat yang belum sesuai dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat memberi andil pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pada dasarnya penyakit-penyakit yang terjadi pada masyarakat ini bisa dicegah bila masyarakat secara sadar dan mau menerapkan pola hidup sehat serta menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan sehat. Ada dua hal mendasar yang menjadi obyek sasaran promosi higiene dan sanitasi yaitu rumah tangga dan sekolah. Hal ini disadari mengingat permasalahan sanitasi menyangkut perilaku masyarakat sehingga harus ada penyadaran khusus bagi rumah tangga dan perlunya pemahaman di usia dini bagi siswa sekolah akan pentingnya pemahaman sanitasi yang benar. 3.1.1
Tatanan Rumah Tangga Pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Bulukumba perilaku hidup bersih dan sehat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan pola pikir masyarakat dalam melakukan tindakan pengelolaan sektor sanitasi di lingkungannya, maka untuk mendorong itu kegiatan Promosi dan Higiene dan Sanitasi menjadi sangat penting. Akses informasi tentang sanitasi yang diperoleh rumah tangga di Kabupaten Bulukumba lebih dominan didapatkan dari kegiatan penyuluhan45
penyuluhan yang dilakukan petugas sanitarian, selain itu informasi sanitasi juga diperoleh dari berbagai sumber seperti dari tayangan televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. (Lihat Gambar 3.1 Grafik Sumber Informasi Sanitasi) Gambar 3.1 Grafik Sumber Informasi Sanitasi
GRAFIK SUMBER INFORMASI SANITASI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 6.0% 24.0% Penyuluhan
68.0%
Televisi Radio 8.7%
Papan Informasi Surat Kabar
4.2%
Lainnya 11.2%
Sumber : Studi Komunikasi dan Pemetaan Media 2013 Gambar 3.2 Grafik Penyuluhan Sanitasi
GRAFIK PENYULUHAN SANITASI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 Lainnya
12.0%
Air Bersih CTPS Saluran Air Limbah Air Limbah dan Jamban Masalah Sampah dan Kebersihan
54.0% 20.0% 23.0% 38.0% 31.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sumber : Studi Komunikasi dan Pemetaan Media 2013
46
Bulukumba telah melakukan kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi dalam skala rumah tangga melalui berbagai penyuluhanpenyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, selain dari itu promosi juga memanfaatkan media walaupun masih terbatas pada media poster, leaflet yang dipasang pada wilayah strategis kelurahan/desa yang menjadi sasaran kegiatan. Penyuluhan sanitasi biasanya didapatkan masyarakat dari kader-kader puskesmas atau sanitarian tetapi kebanyakan penyuluhan sanitasi yang didapatkan masyarakat tentang Air Bersihyaitu 54,00% (Lihat Gambar 3.2 Grafik Penyuluhan Sanitasi, Gambar 3.3 Grafik Penyampai Pesan Sanitasi)
Gambar 3.3 Grafik Penyampai Pesan Sanitasi
GRAFIK PENYAMPAI PESAN SANITASI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 11.0% 23.0% 16.2%
Aparat 14.6%
29.0%
9.0%
Toko Agama Tokoh Masyarakat Penyuluh Kesehatan Guru Media Massa Lainnya
66.7%
Sumber : Studi Komunikasi dan Pemetaan Media 2013
Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Di Kabupaten Bulukumba Perilaku mencuci tangan pakai sabun masih tergolong sangat rendah yaitu hanya sebesar 3,50 % Dari 47
beberapa indikator yang disurvey, waktu yang paling sering untuk mencuci tangan memakai sabun dari 3,50% memiliki persentase yang cukup tinggi adalah mencuci tangan pakai sabun sebelum makan 80,40% sedangkan mencuci tangan memakai sabun setelah makan43,30%. (Lihat Gambar 3.4 CTPS di Lima Waktu Penting) Gambar 3.4 CTPS di Lima Waktu Penting
CTPS DI 5 (LIMA) WAKTU PENTING 3.5%
Tidak Ya 96.5%
Sumber : Kajian Study EHRA 2013
Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Study EHRA menunjukkan, bahwa kepemilikan jamban bagi rumah tangga penduduk di kabupaten Bulukumba sudah lumayan tinggi yaitu yang menggunakan jamban pribadi 78,00% dan yang menggunakan MCK/WC umum sebanyak 4,20%. Meski begitu Perilaku BABS relative masih cukup tinggiyaitu 32,10%. Perilaku BABS lebih banyak ke sungai, kebun, dan pekarangan, perilaku ini tidak terbatas pada masyarakat perdesaan maupun perkotaan melainkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. (Lihat Gambar 3.4 Grafik Perilaku BABS)
48
Gambar 3.5 Grafik Perilaku BABS
PERSENTASE PRAKTIK BABS DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100.0 80.0 60.0
71.3
61.5
71.9
47.5 67.9
76.4
Tidak
40.0 20.0
28.8
28.1
0
1
38.5
Ya, BABS
52.5 32.1
23.6
0.0 2
3
4
Total
Kluster Desa/Kelurahan
Sumber : Kajian Study EHRA 2013
Pengelolaan Air Minum Potensi air bersih yang dimiliki cukup besar karena didukung oleh topografi dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang dengan dataran rendah. Khusus untuk kawasan perkotaan sumber air minum diperoleh dari layanan PDAM sedangkan daerah pedesaan diperoleh dari sumbersumber air dari alam seperti dari mata air terlindungi maupun yang tidak terlindungi. Dalam pengelolaan air untuk diminum berdasarkan study EHRA angka dikelola secara direbus 92.60%. (Lihat Gambar 3.6 Grafik Pengelolaan Air Minum)
49
Gambar 3.6 Grafik Pengelolaan Air Minum
GRAFIK PENGELOLAAN AIR MINUM DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
.0 3.9
7.9 2.9
2.2 .2
6.1 3.3
.0
4.2 1.8
Tidak tahu 93.5
88.1
95.6
90.6
100.0
92.6
Lainnya Menggunakan filter keramik Ditambahkan kaporit Direbus
0
1
2
3
4
Total
Kluster Desa/Kelurahan
Sumber : Kajian Study EHRA 2013
Perilaku Pengelolaan Sampah Berdasarkan hasil kajian Study EHRA, menggambarkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil pengamatan menunjukkan 58,80% responden masih ada sampah yang berserakan atau tumpukan sampah di sekitar lingkungan hunian mereka. Hal tersebut mengakibatkan banyak binatang yang berkeliaran serta aroma yang kurang sedap dan menyumbat saluran drainase. Pengelolaan sampah ditingkat rumah tangga masih menunjukkan prilaku yang tidak baik, 32,40% responden menjawab membuang ke lahan
kosong/kebun/dibiarkan
membusuk
dan
yang
cukup
mengkhawatirkan adalah perilaku mengelola sampah secara dibakar sebesar 37,70%. (Lihat Gambar 3.7 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat)
50
Gambar 3.7 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN CLUSTER DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100 80
.0
9.4
36.3
4.8
7.5
.0 15.0
31.5
37.7
44.3
44.4
6.2
52.5
60 7.1
20
8.8 37.5
28.1
9.9
Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah
32.4
Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah
5.7 37.9
26.8
30.0
Dikumpulkan dan dibuang ke TPS Dibakar
25.0 40
Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang
Dibuang ke sungai/kali/laut/danau
0 0
1
2
3
4
Total
Dibiarkan saja sampai membusuk
Kluster Desa/Kelurahan
Sumber : Kajian Study EHRA 2013
Perilaku Pengelolaan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) Potensi pencemaran karena SPAL cukup tinggi, dari hasil kajian study EHRA didapat bahwa angka pencemaran karena SPAL di Kabupaten Bulukumba 59,00%. Penyebab utama hal ini adalah karena SPAL yang berfungsi di Kabupaten Bulukumba hanya sekitar 58,50% selebihnya tidak ada SPAL di lingkungan dan walaupun ada tidak dapat berfungsi dengan baik.(Lihat Gambar 3.8 Grafik Pencemaran Karena SPAL)
51
Gambar 3.8 Grafik Pencemaran Karena SPAL
PENCEMARAN SPAL BERDASARKAN KLASTER DI KABUPATEN BULUKUMBA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
41.3
58.1
61.9
56.1
59.0 Ada Pencemaran SPAL
87.5 58.8
41.9
38.1
43.9
41.0
Tidak ada Pencemaran SPAL
12.5 0
1
2
3
4
Total
Kluster Desa/Kelurahan
Sumber : Kajian Study EHRA 2013
Dari penyampaian data diatas dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan mendesak dan issu strategis, utamanya masih rendahnya kesadaran masyarakat pada tatanan rumah tangga terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. (Lihat Tabelr 3.3 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis)
52
Tabel 3.3 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Permasalahan Mendesak 1. Rendahnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menerapkan
Issu Strategis 1. Masyarakat yang melakukan cuci tangan pakai sabun khususnya di 5(lima) waktu penting
PROHISAN 2. Belum tercapainya target RAD AMPL khususnya STOP BABS 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam memicu masyarakat untuk melakukan hidup sehat 4. Belum adanya regulasi yang terkait
2. Masyarakat yang melakukan BABS masih tinggi yaitu 32, 1%, sementara target RAD AMPL Stop BABS sebesar 85% 3. Masyarakat belum memiliki motivator yang dapat mempengaruhi perilaku dalam pelaksanaan PROHISAN 4. Belum adanya kebijakan yang dapat
sanitasi 5. Belum adanya rencana kegiatan yang terintegrasi diantara lintas sektor dan lintas
memayungi
masyarakat
dalam
meningkatkan
kesadarannya
untuk
berperan serta dalam penyediaan sarana
program
sanitasi dan pelaksanaan PROHISAN 5. Koordinasi yang masih kurang pada saat penyusunan rencana kegiatan diantara instansi dan lintas program terkait Sumber : Dinas Kesehatan
3.1.2
Tatanan Sekolah Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan formal, selain memberikan pelajaran sesuai kurikulum hendaknya juga menjadi tempat mempelajari cara berperilaku yang benar dalam sanitasi. Siswa sekolah merupakan komunitas besar dalam masyarakat, dalam wadah organisasi sekolah yang telah mapan, tersebar luas di pedesaan maupun perkotaan, serta telah ada program usaha kesehatan sekolah. Siswa sekolah merupakan umur yang mudah menerima inovasi baru dan mempunyai keinginan kuat
53
untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi yang mereka terima kepada orang lain. Kondisi perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersedian dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL dan pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Di Kabupaten Bulukumba sebagian besar sekolah baik di tingkat taman kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA, telah menyediakan fasilitas dan sarana sanitasi sekolah. Namun dari segi kelayakan tidak sesuai dengan sarat kesehatan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi masih perlu adanya peningkatan, hal ini selain karena keterbatasan anggaran terkait penyediaan sarana sanitasi, kurangnya kesadaran untuk ber PHBS di lingkungan sekolah menjadi penyebab kurangnya perhatian akan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. (Lihat Tabel 3.4 Kondisi Sarana Sanitasi di Sekolah dan Tabel 3.5 kondisi Sanitasi
Sekolah
Tingkat
Sekolah
Dasar)
54
Tabel 3.4 Kondisi Sarana Sanitasi di Sekolah
55
Sumber : Dinas Kesehatan
56
Tabel 3.5 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar
Nama Sekolah
Apakah pengetahuan ttg Higiene dan Sanitasi diberikan Ya, saat Ya, saat mata pertemuan / pelajaran Tidak penyuluhan PenJas di pernah tertentu kelas
Apakah ada dana utk air bersih / sanitasi / pend. higiene Ya
Tidak
Cara Pengelolaan Sampah
Dikumpulkan
Dipisahkan
Dibuat kompos
Kapan Tangki Septik Dikosongkan
Kondisi Higiene Sekolah
Rencana perbaikan sanitasi sekolah
SDN 214
-
√
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Ada
SDN 105
√
√
-
√
-
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Ada
SDN 312
√
√
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Belum Ada
SDN 27
√
√
-
√
-
-
√
√
Belum Pernah
Baik
Belum Ada
SDN 331
√
√
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Ada
SDN 29
√
√
-
√
-
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Ada
SDN 221
√
√
-
√
-
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Ada
SDN 3
-
√
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Ada
SDN 10
√
-
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Belum Ada
SDN 343
-
√
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Belum Ada
SDN 318
-
√
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Belum Ada
SDN 118
√
√
-
√
-
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Ada
SDN 166
√
√
-
√
-
-
√
√
Belum Pernah
Baik
Belum Ada
SDN 348
√
√
-
√
-
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Ada
57
SDN 263
√
√
-
√
-
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Ada
SDN 154
-
√
-
-
√
√
-
-
Tidak Pernah
Cukup
Belum Ada
SDN 151
-
√
-
-
√
√
-
-
Tidak Pernah
Cukup
Belum Ada
SDN 134
√
√
-
-
√
√
-
-
Tidak Pernah
Cukup
Belum Ada
SDN 15
√
√
-
√
-
-
√
√
Belum Pernah
Baik
Belum Ada
SDN 269
√
√
-
√
-
-
√
√
Belum Pernah
Baik
Belum Ada
SDN 20
√
√
-
√
-
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Ada
SDN 62
√
√
-
√
-
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Ada
SDN 79
√
√
-
√
-
-
√
√
Belum Pernah
Baik
Belum Ada
SDN 80
-
√
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Belum Ada
SDN 92
√
√
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Ada
SDN 86
√
√
-
√
√
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Ada
SDN 279
-
√
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Belum Ada
SDN 50
-
√
-
√
√
√
-
-
Belum Pernah
Cukup
Belum Ada
SDN 235
-
√
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Ada
SDN 52
√
√
-
-
√
√
-
-
Belum Pernah
Baik
Ada
Sumber : Dinas Kesehatan
58
3.2
Pengelolaan Air Limbah Domestik Sarana sanitasi air limbah wilayah Kabupaten Bulukumba secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Masih banyak sarana airlimbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan terutama di kawasan pedesaan seperti masih menggunakan closet cemplung (cubluk), belum adanya penyedotan lumpur tinja, dan sarana pembuangan akhir lumpur tinja. Dalam pengelolaan limbah cair domestic di Kabupaten Bulukumba sebagian besar masyarakat masih menggunakan system on site (setempat) serta masih sangat sedikit yang sudah menggunakan system komunal untuk pengelolaan blackwater. Sedangkan untuk greywater sebagian besar rumah tangga masih melakukan pembuangan kelahan terbuka, drainase, saluran irigasi, bahkan ke sungai. Dalam pengelolaan air limbah dikenal ada 2 (dua) sistem pengelolaan, yaitu on site system dan off site system. Kedua system pengelolaan ini memiliki kelebihan dan kekuangan, yaitu:
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.
On Site System Keuntungan : Menggunakan teknologi sederhana. Memerlukan biaya yang rendah. Masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakan sendiri. Pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat. Manfaat dapat dirasakan secara langsung. Kerugian : Tidak dapat diterapkan pada setiap daerah, misalkan sifat permeabilitas tanah, tingkat kepadatan, dan lain-lain. Fungsi terbatas hanya dari buangan kotoran manusia, tidak melayani air limbah kamar mandi dan air bekas cucian. Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan.
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Off Site System Keuntungan : Menyediakan pelayanan yang terbaik. Sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi. Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari. Memiliki masa guna lebih lama. Dapat menampung semua Limbah. Kerugian : Memerlukan biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan yang tinggi. Menggunakan teknologi tinggi. Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan. Manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang. Waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan. Perlu pengelolaan, operasional, dan pemeliharaan yang baik.
59
3.2.1
Kelembagaan Pengelolaan air limbah domestik non tinja (jenis buangan mandi, cuci) belum ada kelembagaan atau unit usaha tertentu yang berminat. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubangresapan yang disalurkan melalui saluran pipa (tertutup) atau saluran terbuka, masih banyak ditemui masyarakat membuang air limbah non tinja ke sungai atau saluran drainase terdekat. Pengelolaan limbah non tinja untuk rumah tangga dengan konstruksi rumah panggung umumnya dialirkan langsung dikolong rumah dapur yang pada umumnya tidak memiliki lubang resapan. Pada Kabupaten Bulukumba pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Kantor Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan. Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis, dan Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga bersifat penting. (Lihat Tabel 3.6 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.7 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik)
60
Tabel 3.6 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik FUNGSI Perencanaan Menyusun Target Pengelolaan Air Limbah domestik skala kabupaten Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (tangki septik) Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja) Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Membangun sarana IPLT dan atau IPAL Pengelolaan Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB Pengaturan dan Pembinaan
PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kab. Swasta Masyarakat
√
X
X
√
X
X
√
X
X
√
X
X
√
X
X
√
X
X
√
X
X
√
X
X
√ √
X X
X X
√
X
X
√
X
X
√
X
X
Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)
√
X
X
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik
X
X
X
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Monitoring dan Evaluasi Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik dan atau menampung serta mengelola keluhan atas
61
layanan air limbah domestik. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik
X
X
X
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Tabel 3.7 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik
Peraturan
Ketersediaan Tdk Ada Ada
Pelaksanaan Belum Tidak Efektif efektif efektif
Ket
Air Limbah Domestik Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian umum Keawajiban dan sanksi bagi Industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
62
pemilik tangki septik Retribusi pengelolaan air X limbah domestik Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan air limbah domestik bagi X kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
3.2.2
X
X
X
X
X
X
X
X
Sistem dan Cakupan Pelayanan Air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba dikelola secara on-site (setempat), dimana sistem pembuangan air limbah dilakukan secara individual, diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi tangki septik, cubluk dan resapan. Sedangkan untuk tangki, suspek aman masih cukup besar yaitu 60,00%. (Lihat Gambar 3.9 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja, Gambar 3.10 Grafik Persentase Tangki Suspek Aman dan Tidak Aman) Gambar 3.9 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja
TEMPAT PENYALURAN AKHIR TINJA DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 0.7%
20.3%
Tangki septik Pipa sewer
0.4%
Cubluk/lobang tanah
1.4%
Langsung ke drainase 55.8% 21.1%
Sungai/danau/pantai Kebun/tanah lapang Tidak tahu
0.4%
Sumber : Kajian Study EHRA 2013 Gambar 3.10 Grafik Persentase Tangki Suspek Aman dan Tidak Aman
63
100%
TANGKI SEPTIK SUSPEK AMAN & TIDAK AMAN DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013
90% 80% 70%
53.8
54.1
60%
66.7
52.9
60.0 90.0
50% 40% 30% 20%
Suspek aman 46.3
45.9
10%
33.3
Tidak aman
47.1
40.0 10.0
0% 0
1
2
3
4
Total
Sumber : Kajian Study EHRA 2013
Kabupaten Bulukumbaada saat ini pengelolaan black water (air limbah yang berasal dari jamban atau WC) masih sebatas pengumpulan dan penampungan, sedangkan unit pengolahan pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) belum berfungsi secara maksimal dimana tidak pernah dilakukan penyedotan lumpur tinja skala rumah tangga.(Lihat Peta 3.1Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik)
Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor. Umumnya menggunakan jamban leher angsa, plengsengan, cemplung dan sebagian lagi masih buang air besar sembarangan. Air limbah domestik lainnya adalah Grey Water yang merupakan air limbah hasil kegiatan dapur, mandi dan mencuci. (Lihat Tabel 3.8 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.9 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bulukumba) Tabel 3.8 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
64
Pengumpulan Penampungan Pengolahan Awal
Pengaliran
Pengolahan Akhir
Pembuangan Daur Ulang
Kode / Nama Aliran
Jamban/WC/ Toilet
Tangki Septik
Tidak Ada
Tidak Ada
Tanah
AL.1
Jamban/WC/ Toilet
Tangki Septik
Tidak Ada
Tidak Ada
Drainase
AL.2
Jamban/WC/ Toilet
Tangki Septik
Truk Tinja
IPLT
Sungai
AL.3
Jamban/WC/ Toilet
Tangki Septik
Tidak Ada
Tidak Ada
Sungai
AL.4
Jamban/WC/ Toilet
Cemplung
Tidak Ada
Tidak Ada
Tanah
AL.5
BABs
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Sungai
AL.6
BABs
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tanah
AL.7
Kamar Mandi
Tidak Ada
Drainase
Tidak Ada
Sungai
AL.8
Kamar Mandi
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tanah
AL.9
Kamar Mandi
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Sungai
AL.10
Dapur
Tidak Ada
Drainase
Tidak Ada
Sungai
AL.11
Dapur
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tanah
AL.12
Dapur
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Sungai
AL.13
Cuci Mobil
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Sungai
AL.14
Cuci Mobi Tidak Ada Sumber : Hasil Rapat Pokja Sanitasi
Drainase
Tidak Ada
Sungai
AL.15
Input
Black Water
Grey Water
User Interface
Tabel 3.9
65
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bulukumba Kelompok Fungsi User interface
Teknologi yang digunakan Jamban / WC
Pengumpulan Penampungan Tangki Septik Pengolahan Awal Pengolahan IPLT Akhir Pembuangan Daur Ulang
Sungai Drainase
Data Sekunder
( Perkiraan ) Nilai Data
Sumber Data
Buah
62.975
Dinkes
Unit
35.141
Dinkes
Unit
1
DTRCK
Sungai
Tidak ada
Tidak ada
Sumber : Dinas Kesehatan
66
Peta 3.1 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
67
Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik
Sumber : Dokumen RTRW Kab. Bulukumba diolah
68
3.2.3
Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Pengelolaan air limbah masih membutuhkan perhatian serius dan perlu melibatkan berbagai pihak, tidak saja pemerintah tetapi yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri karena selain sebagai obyek, saat ini masyarakat diharapkan lebih banyak memainkan peran dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sektor sanitasi. Pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja sangat penting dalam pembangunan sektor sanitasi tetapi capaian tujuan secara menyeluruh selalu bermuara pada sejauhmana penyediaan sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Karena pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan prasarana hanya dapat berdampak positif jika masyarakat dapat memanfaatkan secara baik, yang berarti pengetahuan, wawasan dan tingkat kesadaran masyarakat merupakan bagian yang memiliki intervensi sangat signifikan dalam pembangunan sektor sanitasi terlebih mengenai pengelolaan air limbah. (Lihat Tabel 3.10 Pengelolaan Sarana Jamban dan MCK Oleh Masyarakat)
69
Peta 3.10 Pengelolaan Sarana Jamban dan MCK Oleh Masyarakat
Kecamatan
Jumlah RT
Ganking
RW
256 138
Jumlah Pddk miskin
Jamban Keluarga
5.008
9.300
Dikelola RT
-
Jumlah MCK Dikelola Dikelola RW CBO
-
-
Dikelola Lainnya
Tahun MCK dibangun
Dikelo la RT
BPS
SLBM DAK 2012
-
Ujung Bulu
147
79
2.307
6.516
-
-
-
BPS
Bonto Bahari
116
59
1.667
4.858
-
-
-
-
1. SLBM DAK 2010 2. SLBM DAK 2010 3. SLBM DAK 2011 4. SLBM DAK 2011 5. SLBM DAK 2011 6. SLBM DAK 2012 7. SLBM DAK 2012 8. SLBM DAK 2012 9. SLBM DAK 2012 10. SLBM DAK 2013 11. SLBM DAK 2013 12. SLBM DAK 2013-
Bonto Tiro
148
90
3.234
4.507
-
-
-
-
Herlang
131
67
2.939
2.373
-
-
-
Kajang
193 139
5.941
5.281
-
-
Bulukumpa
338 161
5.409
9.450
-
-
Jumlah Sanimas Dikelola Dikelola RW CBO
-
-
Dikelola Lainnya
Tahun Sanimas dibangun
-
-
-
-
-
BPS
1. SANIMAS 2008 2. SANIMAS 2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Sanimas 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
70
Kindang
188 100
2.516
5.063
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ujung Loe
175
4.058
5.880
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Sanimas 2009
238 136 3.323 Sumber : DTRCK
9.747
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rilau Ale
89
71
Kabupaten Bulukumba, dimana masih terdapat angka buta huruf, tingkat pendidikan relatif masih minim, kondisi perekonomian yang masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta aksesibilitas yang relatif masih sulit, tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku hidup yang masih sangat bergantung pada kebijakan, serta belum begitu mengedepankan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Dalam konteks rumah tangga, kaum perempuan cukup terlibat namun dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, padahal dalam pengelolaan sanitasi posisi perempuan sebenarnya sangat strategis dan memiliki pengaruh sangat besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, pengharusutamaan jender serta pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengelolaan air limbah maupun sektor sanitasi secara umum, seharusnya dapat menjadi salah satu prioritas dan target capaian pembangunan. (Lihat Tabel 3.11 Kondisi Sarana MCK, Tabel 3.12 Daftar Program/Proyek Layanan Air Limbah Domestik Yang Berbasis Masyarakat) Tabel 3.11 Kondisi Sarana MCK
Jumlah No
LOKASI MCK
Sumber Air
Pemakai MCK
PDAM
SPT
Jumlah Toilet
SGL
Jumlah KM
L
P
S
K
T
S
K
T
S
K
T
L
P
L
P
57
85
X
√
X
X
X
X
X
X
X
3
3
3
3
1.
Kel. Kalumeme (sanimas) 2008
2.
Desa Manjalling (sanimas) 2009
30
43
X
√
X
X
X
X
X
X
X
3
3
3
3
3.
Kel. Ela-Ela (SLBM) 2010
25
30
X
√
X
X
X
X
X
X
X
3
3
3
3
4.
Kel. Tanahkongkong (SLBM) 2010
20
30
X
√
X
X
X
X
X
X
X
3
3
3
3
5.
Kel. Caile (SLBM) 2011
27
37
3
3
3
3
6.
Kel. Kasimpureng (SLBM) 2011
34
38
3
3
3
3
7.
Kel. Bintarore (SLBM) 2011
23
25
3
3
3
3
72
8.
Kel. Caile Pasar Baru (SLBM) 2012
50
50
3
3
3
3
9.
Kel. Kalumeme (SLBM) 2012
30
30
3
3
3
3
10.
Desa Polewali Gantarang (2012)
25
30
3
3
3
3
11.
Desa Bira Bontobahari (2012)
35
38
3
3
3
3
12.
Kel. Terang-Terang SLBM 2013
30
30
13.
Kel. Bentengnge SLBM 2013
35
35
Fas. Cuci Tanga
Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan S = Selalu tersedia air T = Tidak ada persediaan air K = Kadang-kadang Y = Ya T = Tidak SPT = Sumur pompa tangan SGL = Sumur gali
Persedia an Sabun
Ada Biaya Pemaka ian MCK Y T
Y
T
Y
T
X
√
X
√
X
X
√
X
√
X
√
X
X
√
X
Tempat Buangan Air kotor
Kapan tangki Septik Dikosongkan
Y
T
√
√
X
Belum pernah
X
√
√
X
Belum pernah
√
X
√
√
X
Belum pernah
√
X
√
√
X
Belum pernah
Sumber : Hasil monitoring evaluasi APBD 2012 Bappeda Tabel 3.12 Daftar Program/Proyek Layanan Air Limbah Domestik Yang Berbasis Masyarakat No
Komponen
1
Air Limbah
2
MCK
Nama Program /Kegiatan
Penangulangan Kemiskinan terpadu (Paket) P2KP Penangulangan Kemiskinan terpadu (Paket) P2KP
Kondisi Saat ini Tidak Fungsi Rusak Fungsi
Pelaksana
Tahun Pengerjaan
Pakem
2009
√
X
Pakem
2009
√
X
Aspek PMJK PM
JDR
MBR
X
√
√
√
X
√
√
√
Sumber : DTRCK Keterangan : PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR = Masyarakat Penghasilan Rendah
73
3.2.4
Pemetaan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat
komunikasi yang digunakan serta sasaran
komunikasi . Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai saat ini belum melakukan kerjasama dengan berbagai media informasi. Akan tetapi mengingat pentingnya peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat maka kedepan Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan bekerjasama dengan beberapa media yang ada di Kabupaten Bulukumba.(Lihat Tabel 3.13 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Air Limbah Domestik, Tabel 3.14 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Air Limbah Domestik) Tabel 3.13 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Air Limbah Domestik
No.
Kegiatan
Tahun
Dinas Pelaksana
Tujuan Kegiatan
Khalayak Sasaran
Pesan Kunci
Pembelajaran
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumber : Pokja Sanitasi
74
Tabel 3.14 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Air Limbah Domestik
No.
Nama Media
Jenis Acara Terkait Air Limbah
Isu yang Diangkat
Pesan Kunci
Efektifitas
-
-
-
-
-
-
Sumber : Pokja Sanitasi
3.2.5
Partisipasi Dunia Usaha Penyedia layanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba masih terbatas terutama dari dunia usaha atau pihak swasta. Sampai saat ini di Kabupaten Bulukumba belum ada pihak swasta yang berkontribusi terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik. (Lihat Tabel 3.15 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik) Tabel 3.15 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bulukumba
Nama Provider
Tahun Mulai Operasi
Jenis Kegiatan
Potensi Kerjasama
Sumber :Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
3.2.6
Pendanaan dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, baik belanja investasi maupun operasional dan pemeliharaan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait yang berwenang dalam operasi pengelolaan air limbah domestik pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.009.536.000,-.Anggaran tersebut sepenuhnya membiayai kegiatan investasi berupa pembangunan sarana MCK
75
sedangkan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 belum teralokasikan sama sekali. Adapun retribusi yang bersumber dari kegiatan sub sektor air limbah domestik belum ada karena pengelolaan maupun regulasinya juga belum tersedia. (Lihat Tabel 3.16 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik, Tabel 3.17 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik)
Tabel 3.16 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik
No
2009 1
2010
2011
2012
Air Limbah Domestik
1.a
Investasi
1.b
Oprasional / Pemeliharaan (OM) Perkiraan Biaya OM berdasarkan Infrastruktur terbangun
1.c
Pertum buhan (%)
Belanja (Rp)
Sub Sektor
26,986,738
67,925,000
101,948,000
100,953,600
50.20%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Tabel 3.17 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik
No
1
Pertum buhan (%)
Belanja (Rp)
Sub Sektor 2009
2010
-
-
2011
2012
Air Limbah Domestik
1.a
Realisasi Retribusi
1.b
Potensi Retribusi
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 - 2012 DPPKAD
-
Tidak Ada-
-
-
76
-
3.2.7
Permasalahan mendesak dan isu strategis Di Kabupaten Bulukumba Ada beberapa isu pokok yang timbul terkait sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik antara lain bahwa sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba mennggunakan on site system dimana limbah buangan langsung dialirkan ke sungai. Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah,kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik memenuhi harapan. Untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka perlu dukungan media komunikasiuntuk memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat. Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kabupaten Bulukumba pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat maupun komunal dan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT). (Lihat Tabel 3.18 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis) Tabel 3.18 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Permasalahan Mendesak
Issu Strategis
1. Belum adanya Regulasi Sanitasi
1. Penyusunan Perda Sanitasi
2. Belum tersedianya sarana dan sistim
2. Sistem
pengelolaan
air
limbah
masih
pendukung pengelolaan air limbah domestik
menggunakan sistem on site sehingga
yang layak.
pencemaran air sungai oleh limbah domestik
3. Sarana dan prasarana limbah domestik IPLT yang ada TAPI tidak difungsikan secara optimal.
mengakibatkan sungai tidak layak dijadikan sumber air baku air minum. 3. Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah.
Sumber : DTCRK
77
3.3
Pengelolaan Persampahan Lembaga atau instansi pengelola persampahan merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber sampai TPA. Kondisi kebersihan suatu kota atau wilayah merupakan output dari rangkaian pekerjaan manjemen pengelolaan persampahan yang keberhasilannya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya kategori kota. Penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bulukumba dilaksanakan oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dan didukung oleh Badan Lingkungan Hidup.Tugas pokoknya adalah penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan, dan mengelola TPA sementara.Kondisi dukungan kebijakan bagi optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bulukumba saat ini belum memadai. Ketimpangan tersebut masih belum didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang memadai terutama ditinjau dari kuantitas dan kualitas. Upayaupaya peningkatan kualitas personil yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu berupa training bidang persampahan yang dilakukan oleh perbagai pihak baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah baik di dalam maupun luar negeri, tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah secara memadai. Para tenaga terdidik tersebut pada umumnya telah menempati tugas diluar sektor persampahan
3.3.1
Kelembagaan Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi SKPD maka pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, sedangkan Badan Lingkungan Hidup dan Bappeda lebih berperan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan secara makro. Pengelolaan sub sektor persampahan tidak cukup hanya berorientasi pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta
78
penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh aspek penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat sehingga Dinas Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap preventif dan promotif. Kebersihan adalah bidang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang memiliki mandat tupoksi langsung dengan pengelolaan sub sektor persampahan. tupoksi yang dimaksud antara lain
merencanakan langkah-langkah teknik,
menyusun konsep yang sifatnya teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan Bidang Kebersihan. Pengawasan Lingkungan, serta Pengawasan dan Pengendalian adalah bidang pada Badan Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Badan Lingkungan Hidup pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan. Merumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Perencanaan Wilayah meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perumahan
dan pemukiman,
merupakan
tupoksi Bidang Perencanaan
Pembangunan Fisik pada Bappeda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Pengelolaan persampahan dilakukan melalui berbagai tahapan yakni perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks Kabupaten Bulukumba, hal tersebut belum seluruhnya dapat dilakukan.
(Lihat Tabel 3.19 Daftar
Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Persampahan)
79
Pemerintah kabupaten sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal ini masih mengalami berbagai keterbatasan, baik sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penganggaran, regulasi hingga aspek kelembagaan. Disisi lain, pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sub sektor persampahan terutama pada posisi pengadaan sarana dan pengelolaannya, juga belum maksimal memberikan partisipasi nyata. Demikian pula dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam tahapan fungsi pengelolaan persampahan, masih sangat minim. Secara keseluruhan masih terbatas pada kegiatan pengumpulan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) itupun hanya pada lokasi-lokasi tertentu dalam lingkup layanan masih sangat kecil. Sebagian besar masih mengelola sampah dengan membakar atau bahkan membuang begitu saja ke lingkungan sekitar rumah dan sungai. Hal ini dikarenakan
karena
belum
efektifnya
beberapa
peraturan
mengenai
persampahan. (Lihat Tabel 3.20 Daftar Peraturan Terkait Persampahan) Tabel 3.19 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Persampahan Pemangku Kepentingan FUNGSI Pemda
Swasta
Masyarakat
Perencanaan
Menyusun Target Pengelolaan Sampah skala kabupaten
√
X
X
Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target
√
X
X
Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target
√
X
X
Pengadaan Sarana
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah
√
√
√
Membangun sarana pengumpulan dari sumber sampah ke TPS
√
√
√
Membangun sarana penampungan sampah (TPS)
√
X
X
80
Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
√
X
X
Membangun sarana TPA
√
X
X
Pengelolaan
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS
√
X
√
Mengelola sampah di TPS
√
X
√
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA
√
X
X
Mengelola sampah di TPA
√
X
X
Melakukan pemilahan sampah
√
X
√
Melakukan penarikan retribusi sampah
√
X
X
Memberikan izin pengelolaan sampah
√
X
X
√
X
X
Pengaturan dan Pembinaan Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)
Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah
√
X
X
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.
√
X
X
√
X
X
√
X
X
√
X
X
Monitoring dan Evalusi Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persamapahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan
Sumber : DTRCK
81
Tabel 3.20 Daftar Peraturan Terkait Persampahan
Peraturan
Ketersediaan Tdk Ada Ada
Pelaksanaan Belum Tidak Efektif efektif efektif
Ket
Persampahan Target Capaian Pelayanan Pengelolaan persampahan kab/kota Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam pemberdayaan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediaan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dari TPS ke TPA Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi pengelolaan sampah atau kebersihan
√
X
X
√
X
√
√
X
X
X
X
√
X
X
X
X
√
X
X
X
√
X
X
√
X
X
√
X
X
X
X
√
X
X
X
Sumber : DTRCK
3.3.2
Sistem dan Cakupan Pelayanan Sumber timbulan sampah terbesar adalah rumah tangga (permukiman), baik yang sifatnya organik maupun anorganik. Di Kabupaten Bulukumba jumlah produksi sampah mecapai sekitar 380 m3 dengan jumlah sampah yang terangkut sekitar 300 m3. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa infrastruktur persampahan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat hanya berupa TPS, itupun dalam jumlah terbatas dan terdapat hanya di kawasan perkotaan. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, misalnya di saluran air ataupun di tanah kosong bahkan disungai. Sampah tersebut biasanya langsung dibakar, namun ada pula yang
82
dibiarkan begitu saja, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. (Lihat Gambar 3.11 Grafik Pengelolaan Sampah) Gambar 3.11 Grafik Pengelolaan Sampah
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN CLUSTER DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100 80
.0
9.4
36.3
4.8
44.3
20
Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang
37.7
Dikumpulkan dan dibuang ke TPS Dibakar
7.1 8.8
37.5
6.2
52.5
25.0
40
.0 15.0
31.5 44.4
60
7.5
28.1
9.9
5.7 37.9
26.8
30.0
32.4
Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah
0 0
1
2
3
4
Total
Kluster Desa/Kelurahan
Dibuang ke sungai/kali/laut/danau
Sumber : Kajian Study EHRA 2013
Ketidaktersediaan
ataupun
minimnya
sarana
dan
prasarana
persampahan menjadi salah satu penyebab penanganan sampah masih terabaikan, disamping kemampuan, wawasan dan kesadaran masyarakat yang juga masih rendah teruatama konsep 3R belum terinternalisasi dalam pengelolaan sampah . Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan partisipasi, inisiatif dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan persampahan. (Lihat Gambar 3.12 Grafik Praktik Pemilihan Sampah Oleh Rumah Tangga)
83
Gambar 3.12 Grafik Praktik Pemilahan Sampah Oleh Rumah Tangga
PRAKTIK PEMILAHAN SAMPAH OLEH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
0.0
100.0
20.0
20.6
23.1
19.1
80.0
79.4
76.9
80.9
1. Ya, Memilah 2. Tidak Memilah
0
1
2
3
Total
Kluster Desa/Kelurahan
Sumber : Kajian Study EHRA 2013
Kriteria dan dasar pelayanan persampahan berdasarkan target Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum mampu melayani persampahan secara menyeluruh, terutama untuk daerah perdesaan yang jauh dari ibukota kabupaten. Konsentrasi untuk pendistribusian sampah dari TPS ke TPA baru berkisar di kota Bulukumba dan sekitarnya. (Lihat Peta 3.3 Peta Cakupan Layanan Persampahan, Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan) Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa selain kegiatan transportasi dan industri, kegiatan pembakaran terbuka dan kawasan permukiman juga memiliki pengaruh terhadap kualitas udara. Sebagian masyarakat menganggap pembakaran sampah bukanlah sesuatu yang dapat menghawatirkan, terlebih karena Bulukumba dengan luasan lahan yang masih sangat memadai, penggunaan bahan dan materi 84
yang dominan masih alami, dianggap tidak memberikan intervensi terhadap kualitas udara. Padahal jika dihitung volume timbunan sampah yang dihasilkan setiap harinya dan diasumsikan paling tidak 50% dari jumlah tersebut dibakar setiap harinya, maka dapat dibayangkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas udara yang setiap saat dihirup. (Lihat Tabel 3.21 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan, Tabel 3.22 Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bulukumba)
Tabel 3.21 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan
Input
Sampah Rumah Tangga
User Interface
Semi Pengumpulan Penampungan Pengolahan Pengangkutan Setempat Sementara Akhir Terpusat
Tong Sampah
Motor sampah
Karung goni/Kresek
Gerobak sampah
Kode Daur Ulang / Pembuangan Akhir
Nama Aliran
Dump Truk TPS / Counter
Tidak Ada
TPA
P1
Arm roll Truck
Sampah Rumah Tangga
Tong Sampah
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Dibakar
P2
Sampah Rumah Tangga
Karung goni/Kresek
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Drainase/Sungai/Kebun/ Lahan Kosong
P3
Pemulung
Pengumpul perorangan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
P4
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Dibakar
P5
Sampah anorganik
Sampah anorganik
Tong Sampah Karung goni/Kresek Tong Sampah
Sumber : Hasil Rapat Pokja Sanitasi
85
Tabel 3.22 Sistem Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bulukumba Kelompok Fungsi
Teknologi yang digunakan
Tong Sampah User interface Kantong Kresek Karung goni Motor sampah Pengumpulan Gerobak sampah setempat Pemulung Countiner Penampungan Bak sampah sementara Pengumpul Dump Truck Pengangkutan Armroll Truck Roda Empat
Data Sekunder
( Perkiraan ) Nilai Data
Buah Buah Buah Unit Buah Orang Unit Buah Unit Unit Unit Unit
866 0 0 22 4 16 3 0 1 2 3 4
Sumber Data
DTRCK
DTRCK
DTRCK
DTRCK
Semi Pengelolaan akhir terpusat
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Daur ulang / pembuangan akhir
TPA
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
86
Peta 3.3 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan
Sumber : Dokumen RTRW Kab. Bulukumba diolah
87
Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan
Sumber : Dokumen RTRW Kab. Bulukumba diolah
88
3.3.3
Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa masih kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak hanya disebabkan oleh belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi, pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesadaran masyarakat menjadi indikasi masih rendahnya pengelolaan sanitasi termasuk sub sektor persampahan. Demikian pula dengan masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan terhadap akses, terutama informasi maupun transportasi. Padahal jika konsep pemilahan sampah diterapkan maka masyarakat khusunya masyarakat miskin akan merasakan dampak positif dari penerapan teknologi 3R. (Lihat Tabel 3.23 Pengelolaan Persampahan di Kelurahan/Kecamatan, Tabel 3.24 Pengelolaan Persampahan di Kabupaten)
Tabel 3.23 Pengelolaan Persampahan di Kelurahan/Kecamatan
No
Jenis Kegiatan
Dikelola Oleh Formal Masyarakat Tingkat Desa/Kecam RT/Dusun RW/Ling atan
Swasta
L
P
L
P
L
P
L
P
1.
Pengumpulan Sampah dari rumah
√
√
√
√
X
X
X
X
2.
Pemilahan Sampah di TPS
√
√
√
√
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3. 4.
Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA
5.
Pemilahan Sampah ke TPA
X
X
X
X
X
X
X
X
6.
Para Penyapu Jalan
X
X
X
X
X
X
X
X
Sumber : DTRCK
89
Tabel 3.24 Pengelolaan Persampahan di Kabupaten
No
Jenis Kegiatan
Dikelola Oleh Sektor Masyarakat Formal
Pemkab
Swasta
L
P
L
P
L
P
L
P
1.
Pengumpulan Sampah dari Rumah
√
√
√
√
X
X
X
X
2.
Pemilahan Sampah di TPS
X
X
√
√
X
X
√
X
√
X
√
X
X
X
X
X
√
X
X
X
X
X
X
X
3. 4.
Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA
5.
Pemilahan Sampah ke TPA
X
X
X
X
X
X
X
X
6.
Para Penyapu Jalan
√
X
√
X
X
X
X
X
Sumber : DTRCK
Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah relatif masih tinggi sehingga dalam proses perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan
serta
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
pengelolaan
persampahan diserahkan kepada kebijakan yang ada. Dalam konteks yang lebih mikro, keluarga sebagai unit terkecil yang diharapkan menjadi wahana promosi
dan
pembinaan
pengelolaan
persampahan
belum
dapat
diberdayakan secara optimal. Kesejajaran peran laki-laki dan perempuan cukup proporsional tetapi pada tahap tertentu misalnya pengambilan keputusan, penentuan lokasi, ukuran dan sistem masih didominasi oleh laki-laki, padahal kedudukan perempuan dalam keluarga sangat strategis terutama dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat. (Lihat Tabel 3.25Daftar Program/Proyek Layanan Persampahan Yang Berbasis Masyarakat)
90
Tabel 3.25 Daftar Program/Proyek Layanan Persampahan Yang Berbasis Masyarakat
No
Komponen
Nama Program /Kegiatan
Lokasi
-
-
Pelaksana
Tahun Pengerjaan
-
-
Kondisi Saat ini
Aspek PMJK
Fungsi
Tidak Fungsi
Rusak
PM
JDR
MBR
-
-
-
-
-
-
Sumber :Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
3.3.4
Pemetaan Media Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. HasilidentifikasitentangpengalamanKabupatenBulukumba menjalankankampanyepengelolaan
dalam
sampahsertasejauhmana
PemerintahKabupaten Bulukumba melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat dan mengetahui peran media massa dalam mendukungpengelolaansampah. S a mp a i sa at in i belum pernah dilakukan kegiatan komunikasi maupun kerjasama dengan media komunikasi secara maksimal. Untuk itu masih perlu ditingkatkan dengan senantiasa mengikuti perkembangan informasi melalui media massa, maupun media elektornik serta informasi teknis tentunya harus pro aktif memberikan sosialisasi agar nantinya masyarakat dapat memahami arti penting hidup sehat, membuang sampah pada tempatnya yang ada dengan terpisah sampah kering dan
91
sampah basah.(Lihat Tabel 3.26 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Persampahan, Tabel 3.27 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Persampahan)
Tabel 3.26 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Persampahan
No.
Kegiatan
Tahun
Dinas Pelaksana
Tujuan Kegiatan
Khalayak Sasaran
Pesan Kunci
Pembelajaran
-
-
-
-
-
-
-
-
Sumber :
Tabel 3.27 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Persampahan
No.
Nama Media
Jenis Acara Terkait Persampahan
-
-
-
Isu yang Diangkat
Pesan Kunci
Efektifitas
-
-
-
Sumber :Lingkungan Hidup
3.3.5
Partisipasi Dunia Usaha Partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan sanitasi sub sektor persampahan masih sangat minim, baik kuantitas maupun variannya. Keterlibatan dalam tahapan pengelolaan pun masih sangat terbatas, hanya pada pengadaan sarana sedangkan partisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pembinaan
belum
nampak.
Hampir
semua
kegiatan
pengelolaan
92
persampahan ditangani langsung Pemerintah dan masih dianggap menjadi tanggung jawab Pemerintah. Padahal seyogyanya dunia usaha dapat lebih memberikan kontribusi upaya-upaya perbaikan kualitas hidup dan penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, dimana usaha tersebut melakukan kegiatannya.(Lihat Tabel 3.28 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bulukumba)
Tabel 3.28 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bulukumba
Nama Provider
Tahun Mulai Operasi
Jenis Kegiatan
Potensi Kerjasama
-
Sumber : DTRCK
3.3.6
Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan sub sektor persampahan dialokasikan pada SKPD Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan Kantor Lingkungan Hidup. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan dari retribusi persampahan masih relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah cakupan pelayanan, karena pengelolaannya memang belum dilakukan secara optimal dan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut juga belum tersosialisasi
93
dengan baik. (Lihat Tabel 3.29 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan, Tebel 3.30 Realisasi dan Potensi Retribusi Persampahan)
Tabel 3.29 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan Pertum buhan (%)
Belanja (Rp) No 2 2.a 2.b
Sub Sektor
2009
Sampah Pendanaan Investasi Persampahan Oprasional / Pemeliharaan (OP)
2010
2011
2012
-
-
-
3.549.375.000
-
-
2.233.637.201
1.670.409.375
2.896.883.200
12,05
Perkiraan Biaya OM berdasarkan Infrastruktur terbangun Sumber : DTRCK 2.c
Tabel 3.30 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah Pertum buhan (%)
Belanja (Rp) No
Sub Sektor
2
Retribusi Sampah
2.a
Realisasi Retribusi
2009 20.180.000
2010 29.214.000
2.b Potensi Retribusi Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 - 2012 DPPKAD
3.3.7
2011 37.500.000 -
2012 25.882.000 -
8,65 -
Permasalahan mendesak dan Isu strategis Kabupaten Bulukumba mempunyai permasalahan persampahan yang cukup berat selain dengan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai juga oleh tindak perilaku masyarakat dalam mengolah sampah
94
belum baik, seperti dengan masih membuang sampah di saluran bahkan disungai. Terbatasnya dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah. (Lihat Tabel 3.31 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis)
Tabel 3.31 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis
Permasalahan Mendesak
Issu Strategis 1. Fungsi operator dan regulator belum
1. Jumlah penduduk cenderung meningkat, menyebabkan bertambah,
volume Konsep
sampah 3R
belum
memasyarakat ;
penanganan
sampah
dengan membakar, informasi wawasan dan
tingkat
2. Masyarakat belum memahami potensi ekonomi dari mengelola sampah sehingga umumnya terjadi penolakan dari
2. Sebagian besar masyarakat masih melakukan
dilakukan secara proporsional.
kesadaran
pentingnya
masyarakat bila wilayahnya akan dijadikan tempat TPA. 3. Untuk membangun TPA yang permanen dan sesuai ketentuan pengelolaannya
pengelolaan sampah secara baik dan
membutuhkan anggaran yang relatif
benar, relatif masih rendah.
besar, sedangkan kemampuan daerah
3. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum memadai dan dikelola secara maksimal.
masih sangat terbatas dari segi Pendanaan dan Sumber daya manusia pengelola
Sumber : DTRCK – BPPLH 3.4 Pengelolaan Drainase Lingkungan
Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kebupaten/kota. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi 95
dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang ke-PU an sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro. Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Secara umum kondisi jaringan drainase lingkungan khususnya di ibu kota kabupaten belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. Adapun saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan oleh adanya ketidakpedulian masyarakat perkotaan akan fungsi drainase dan belum adanya master plan drainase yang bisa mengontrol perencanaan drainase di kawasan Kota Bulukumbadan sekitarnya pada khususnya dan seluruh kecamatan pada umumnya. 3.4.1
Kelembagaan Kondisi pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Bulukumba saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua daerah permukiman di kabupaten Bulukumba. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Bulukumba merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba. Dilihat tupoksi,Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba menangani drainase lingkungan dalam hal pembangunan dan pemeliharaan yaitu berada dalam Bidang Sarana dan Prasarana Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan institusi Kantor Lingkungan
Hidup
Daerah
(KLHD) terutama Bidang
Pengawasan
Lingkungan, dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah/wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan
96
dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian
dengan
utilitas
lain
maupun
fungsi
lahan
yang
ada.Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
(Bappeda)
terutama
Bidang
Perencanaan
Pembangunan Fisik, memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya.(Lihat Tabel 3.32 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan )
Di Kabupaten Bulukumba upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yangs serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase lingkungan karena belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan drainase. (Lihat Tabel 3.33 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan) Tabel 3.32 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Pemangku Kepentingan Fungsi Perencanaan Menyususn target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan
Pemkab
Swasta
Masyarakat
√
X
X
√
X
√
√
X
X
√
X
X
97
Pengelolaan
Membersihkan saluran drainase lingkungan
√
√
√
Memperbaiki saluran drainase yg rusak
√
X
√
√
X
X
√
X
X
√
X
X
√
X
X
√
X
X
X
X
X
X
X
X
√
X
√
Melakukan kelengkapan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam mengurus IMB Pengaturan dan Pembinaan Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun
Memastikan integrasi sistim drainase lingkungan (tersier) dengan sistim drainase sekunder dan primer
Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan
Memberikan Sangksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan Monitoring dan Evaluasi
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota
Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan
Melakukan monev terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan Sumber : DTRCK
98
Tabel 3.33 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan Ketersediaan Peraturan
Pelaksanaan Belum Tdk Efektif efektif efektif Dilaksana dilaksana dilaksana kan kan kan
Keterangan
Ada
Tdk Ada
√
X
X
√
X
-
X
√
X
X
X
-
X
√
X
X
X
-
X
√
X
X
X
-
X
√
X
X
X
-
Drainase
Target Capaian Pelayanan pengelolaan drainase lingkungan kab saat ini Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab. Dalam menyediakan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab. Dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan dan menghubungkan dengan sistim drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masy. Utk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber : DTRCK
3.4.2
Sistem dan Cakupan Pelayanan Kondisi topografi yang dominan dataran tinggi di Kabupaten Bulukumba secara langsung meminimalkan ancaman banjir. Kajian study EHRA menunjukkan bahwa 68,3% rumah tangga di Kabupaten Bulukumba tidak pernah mengalami banjir rutin. (Lihat Gambar 3.13 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin)
99
Gambar 3.13 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI BANJIR RUTIN DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
60.0
58.0
72.6
64.0
68.3 87.5 Tidak
40.0
0
42.0
1
Ya 27.4
2
36.0
31.7 12.5
3
4
Total
Kluster Desa/Kelurahan
Sumber : Kajian Study EHRA 2013
Dalam rangka penanganan drainase lingkungan saat ini belum terdapat kerjasama yang cukup optimal antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa praktik yang ada saat ini seperti pengelolaan drainase lingkungan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat namun ternyata masih sedikit dijalankan oleh masyarakat, selebihnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten selain itu drainase lingkungan juga masih difungsikan sebagai saluran pembuangan air limbah domestik ataupun limbah ternak di beberapa wilayah oleh masyarakat sehingga terjadi beberapa potensi wilayah genangan. (Lihat Peta 3.6 Peta Wilayah Genangan)
Permasalahan tersebut diatas dikuatkan oleh hasil kajian studi EHRA bahwa ketersediaan drainase sebagai sarana pengaliran air limbah selain tinja mencapai hanya 39%.Secara struktur drainase di kota Kawasan Bulukumba dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan 100
yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk di selokan mengakibatkan kurang lancarnya sistim pengaliran di dalam saluran tersebut. (Lihat Tabel 3.34 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan, Tabel 3.35 Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba)
Tabel 3.34 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan
Input
Air Hujan
User Interface
Pengumpulan Penampungan Pengelolaan Awal
Pengangkutan Pengaliran
Pengelolaan Akhir Terpusat
Daur Ulang Pembuangan Akhir
Kode Nama Aliran
Talang
Tidak Ada
Drainase
Tidak Ada
Sungai
D1
Talang
Drum/Ember
Drainase
Tidak Ada
Sungai
D2
Talang
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tanah
D3
Drainase
Tidak Ada
Sungai
D4
Tidak Ada
Tidak Ada
Tanah
D5
Halaman Tidak Ada Rumah/Kebun Halaman Tidak Ada Rumah/Kebun Sumber : Hasil Rapat Pokja Sanitasi
Tabel 3.35 Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba Kelompok Fungsi
Teknologi yang digunakan Pipa pembuangan
Data Sekunder
( Perkiraan ) Nilai Data
Tidak Tersedia
0
User interface
Sumber Data
Tidak Tersedia Saluran tersier
Tidak Tersedia
0
Pengumpulan Penampungan Tidak Tersedia Awal
Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
101
Pengangkutan Drainase Pengaliran
Panjang (km)
60 Km
DTRCK
Pengelolaan akhir terpusat
Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
Sungai
Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
Daur ulang / pembuangan Sungai akhir Sumber : DTRCK
102
Peta 3.5 Peta Jaringan Drainase Kabupaten Bulukumba
Sumber : Dokumen RTRW Kab. Bulukumba diolah
103
Peta 3.6 Peta Wilayah Genangan
Sumber : Dokumen RTRW Kab. Bulukumba diolah 104
3.4.3
Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Sistem pengelolaan drainase saja tidak cukup dilakukan dengan hanya berorientasi pada upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik semata, tetapi lebih dari itu peran masyarakat sangat menentukan bukan saja dalam penyediaannya tetapi yang terpenting adalah upaya pemeliharaan drainase sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, kepedulian masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tentang pentingnya drainase bagi penyehatan lingkungan permukiman di kabupaten Bulukumba belum terlalu nampak, hal ini tercermin dari kondisi riil dilapangan yang masih banyak drainase yang dibiarkan tersumbat oleh tumpukan sampah dan dibeberapa titikterdapat timbunan material bangunan yang menutup saluran drainase. (Lihat Tabel 3.36 Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kelurahan)
105
Tabel 3.36 Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kelurahan/Desa Jumlah
Kondisi Saat ini
Kel./Desa RT
RW
Lancar
Mampet
Pembersihan Drainase Rutin
Tidak Rutin
L
P
L
P
Pengelola Oleh
Pemda
Kel/desa
Bangunan di Atas Saluran
Masyarakat (RT/RW) L
P
Swasta
Ada
Tidak Ada
KECAMATAN UJUNG BULU 1. Kel.Caile
27
16
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
2. Kel.Ela-Ela
18
6
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
3. Kel.Kalumeme
23
11
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
4. Kel.Terang-Terang
6
3
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
5. Kel.Bengtenge
18
9
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
6. Kel.Tanah Kongkong
16
8
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
7. Kel.Kasimpuren
12
8
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
8. Kel.Bintarore
9
9
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
9. Kel.Loka
18
6
√
X
X
X
V
√
√
√
√
√
X
X
X
1. Kel.Tanah Jaya
18
10
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
2. Kel.Laikang
11
6
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
3. Desa Bonto Biraeng
11
9
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
4. Desa Bonto Rannu
6
5
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
5. Desa Lembang
8
8
X
√
X
X
√
√
√
√
√
X
X
X
6. Desa Lembang Lohe
7
4
X
√
X
X
√
√
√
√
√
X
X
X
KECAMATAN KAJANG
√
106
7. Desa Pantama
11
6
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
8. Desa Possitana
7
5
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
9. Desa Lembanna 10. Desa Sangkala
8
6
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
6
6
√
X
X
X
√
√
√
√
X
X
X
9
8
X
√
X
X
√ √
√
11. Desa Bonto Baji
√
√
√
√
√
X
X
X
12. Desa Patiroang
12
7
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
13. Desa Sapanang
12
9
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
14. Desa Batu Nilamung
8
6
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
15. Desa TanaToa
19
13
√
X
X
X
X
√
√
√
√
√
X
X
X
16. Desa Maleleng
5
5
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
17. Desa Matoanging
12
6
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
18. Desa Lolisang
9
8
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
19. Desa Tambangan
14
12
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
1. Kel.Tanete
25
9
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
2. Kel Balasaraja
14
6
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
3. Kel.Jawi-Jawi
9
6
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
4. Desa Sapobonto
40
14
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
5. Desa BontoBulaeng
20
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
6. Desa Bulo-Bulo
19
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
7. Desa Salassae
12
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
8. Desa BontoMangiring
30
17
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
9. Desa Jojjolo
16
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
10. Desa Balang Taroang
20
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
KECAMATAN BULUKUMPA
107
11. Desa Kambuno
24
12
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
12. Desa Barugae
25
13
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
13. Desa Balapesoang
21
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
14. Desa Tibona
29
13
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
15. Desa Bonto Minasa
18
9
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
16. Desa Batu Lohe
16
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
17. Baruga Riattang
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
KECAMATAN RILAU ALLE 1. Kel Palampang
22
11
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
2. Desa Baji Minasa
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
3. Desa BatuKaropa
20
8
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
4. Desa Bonto Bangun
20
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
5. Desa Bonto Lohe
20
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
6. Desa Bonto Matene
12
6
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
7. Desa Bonto Haru
18
13
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
8. Desa Bonto Manai
27
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
9. Desa Bulolohe
18
9
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
10. Desa Karama
20
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
11. Desa Anrang
16
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
12. Desa Swatani
20
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
13. Desa Tanah Harapan
25
11
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
14. Desa Topanda
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
15. Desa Pangaloang
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
108
KECAMATAN GANTARANG 1. Kel Matekko
8
4
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
2. Kel Jalanjang
12
6
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
3. Kel Mariorennu
9
9
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
4. Desa BontoMacinna
34
19
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
5. BontoMasila
8
7
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
6. Desa Padang
24
12
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
20
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
11. Desa Barombong
12
6
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
12. Desa Dampang
27
9
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
13. Desa Paenre Lompoe
25
13
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
14. Desa Bontosunggu
-
-
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
15. Desa Bukit Tinggi
12
12
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
16. Desa Polewali
2
-
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
17. Desa Palambarae
18
9
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
18. Desa Bontonyeleng
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
19. Desa Bukit Harapan
23
11
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
20. Desa Gattareng
22
11
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
21. Desa Taccorong
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
7. Desa BontoRaja 8. Desa Benteng Malewang 9. Desa Benteng Gantarang 10. Desa Bialo
109
KECAMATAN KINDANG 1. Kel Borong Rapoa
21
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
2. Desa Matirowalie
24
14
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
3. Desa Benteng Palioi
31
16
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
4. Desa Garuntungan
20
10
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
5. Desa Anrihua
20
10
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
6. Desa Balibo
16
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
7. Desa Tamona
20
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
8. Desa Oroigading
16
8
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
9. Desa Somba Palioi
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
10. Desa Kahaya
-
-
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
11. Desa Sipaenre
-
-
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
12. Desa Sopa
-
-
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
20
14
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
13. Desa Kindang
KECAMATAN BONTO BAHARI 1. Kel Tanah Lemo
20
10
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
2. Kel Tanah Beru
8
4
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
3. Kel Benjala
16
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
4. Desa Bira
17
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
5. Desa Ara
13
6
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
6. Desa Sapolohe
12
6
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
7. Desa Darubiah
18
9
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
8. Desa Lembana
12
6
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
110
KECAMATAN BONTO TIRO 1. Kel. Eka Tiro
19
11
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
3. Desa Dwi tiro
16
8
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
4. Desa Tri tiro
16
6
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
5. Desa Bonto Barua
8
8
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
6. Desa Caraming
24
12
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
7. Desa PakuBalaho
12
6
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
8. Desa Buhung Bundang
16
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
10. Desa Batang
10
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
11. Desa Tamalanrea
12
7
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
12. Desa Bontotangga
9
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
13. Desa Bonto Marannu
6
6
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
30
15
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
2. Desa Salemba
-
-
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
3. Desa Manjaling
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
14
8
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
-
-
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
6. Desa Bijawang
24
12
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
7. Desa Lonrong
4
4
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
8. Desa Balong
23
12
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
9. Desa Garanta
26
13
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
2. Desa Lamanda
9. Desa Bontobulaeng
KECAMATAN UJUNG LOE 1. Kel Danuang
4. Desa Padangloang 5. Desa sepang
111
10. Desa Manyampa
30
15
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
11. Desa Baleanging
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
20
10
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
-
-
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
1. Kel Tanuntung
20
10
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
2. Kel Bonto Kamase
16
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
3. Desa Karasing
12
4
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
4. Desa Borong
18
9
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
5. Desa Singa
16
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
6. Desa Tugondeng
17
8
√
X
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
7. Desa Pataro
8
8
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
8. Desa Gunturu
24
12
X
√
X
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
12. Desa Tamatto 13. Desa Pacaraminang KECAMATAN HERLANG
112
Dibeberapa lokasi, keterlibatan masyarakat sudah ada terutama di daerah perdesaan yang belum tersentuh pembangunan seperti masyarakat membuat saluran drainase sederhana yang terdiri dari galian tanah di depan rumah masing-masing, wilayah perkotaan perkotaan keterlibatan masyarakat sebatas membantu dalam pembangunan drainase melalui program PNPM Mandiri Perkotaan P2KP dan PPIP tetapi dalam hal pemeliharaan masih sangat kurang. (Lihat Tabel 3.37 Daftar Program/Proyek Layanan Drainase lingkungan Yang Berbasis Masyarakat)
Tabel 3.37 Daftar Program/Proyek Layanan Drainase Lingkungan Yang Berbasis Masyarakat
No
Komponen
Nama Program /Kegiatan
Lokasi
Pelaksana
Tahun Pengerjaan
Kondisi Saat ini
Aspek PMJK
Fungsi
Tidak Fungsi
Rusak
PM
JDR
MBR
1
Drainase Lingkungan
PSU-BSPS
-
KSM
2011
-
-
-
√
√
√
2
Drainase Lingkungan
PPIP
Lembang
OMS
2009
√
-
-
√
√
√
3
Drainase Lingkungan
PPIP
Ujung Loe
OMS
2010
√
-
-
√
√
√
4
Drainase Lingkungan
PPIP
-
OMS
2011
√
-
-
√
√
√
5
Drainase Lingkungan
PPIP
-
OMS
2012
√
-
-
√
√
√
Pakem
2009
√
-
-
√
√
√
Pakem
2009
√
-
-
√
√
√
Pakem
2011
√
-
-
√
√
√
Penangulangan Kemiskinan 6 Longrong terpadu (Paket) P2KP Penangulangan Drainase Kemiskinan 7 Manjaling Lingkungan terpadu (Paket) P2KP Penangulangan Drainase Kemiskinan 8 Caile Lingkungan terpadu (Paket) P2KP Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Drainase Lingkungan
113
3.4.4
Pemetaan Media Berdasarkan hasil identifikasi, Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan kampanye pengelolaan drainase serta sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat, dan mengetahui peran media massa dalam mendukung pengelolaan drainase sampai saat ini sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum memuaskan. Namun untuk publikasi kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan drainase yang baik, belum berjalan dengan baik, karena masih kurangnya koordinasi dengan instansi teknis dan belum ada anggaran secara khusus disiapkan untuk kampanye dimaksud.(Lihat Tabel 3.38 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Drainase Lingkungan)
Tabel 3.8 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Drainase Lingkungan
Kegiatan
Tahun
Dinas Pelaksana
Tujuan Kegiatan
Khalayak Sasaran
Pesan Kunci
Pembelajaran
-
-
-
-
-
-
-
Sumber :
Berkaitan dengan penggunaan Media dalam memberikan informasi pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan, Kabupaten Bulukumba belum memanfaatkan peran Media dalam promosi pengelolaan sektor drainase.(Lihat Tabel 3.39 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen drainase Lingkungan)
114
Tabel 3.39 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Drainase Lingkungan
No.
Nama Media
Jenis Acara Terkait Drainase lingkungan
Isu yang Diangkat
Pesan Kunci
Efektifitas
-
-
-
-
-
-
Sumber :
3.4.5
Partisipasi Dunia Usaha Keterlibatandunia usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Bulukumba sampai saat ini belum ada. (Lihat Tabel 3.40 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba)
Tabel 3.40 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba
Nama Provider
Tahun Mulai Operasi
Jenis Kegiatan
Potensi Kerjasama
-
-
-
-
Sumber :
3.4.6
Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba melalui beberapa SKPD terkait.
115
Lemahnya dukungan dalam pengelolaan drainase lingkungan dapat dilihat dari dukungan pendanaan. Data dalam 4 (empat) tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor drainase pada Tahun 2012 sebesar Rp 1,562,650,000. Sedangkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan pada tahun 2012 hanya sebesar Rp. 31,523,000 dan pendapatan retribusi dalam pengelolaan drainase lingkungan belum ada. (Lihat Tabel 3.41 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Lingkungan, Tabel 3.42 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan)
Tabel 3.41 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Lingkungan
No
2009 3 3.a
Pertum buhan( %)
Belanja (Rp)
Sub Sektor
2010
2011
2012
Drainase Lingkungan Investasi
Oprasional / Pemeliharaan (OM) Perkiraan Biaya OM 3.c berdasarkan Infrastruktur terbangun Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
87.161.275
648.420.000
1.115.668.000
1.562.650.000
3.b
189 -
1,743,225
12,968,400
22,313,360
31,253,000
116
189
Tabel 3.42 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan
No
Sub Sektor
Belanja (Rp) 2009
2010
2011
2012
Pertum buhan (%)
3
Retribusi Sampah
3.a
Realisasi Retribusi
-
-
-
-
-
3.b
Potensi Retribusi
-
-
-
-
-
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 – 2012 Bappeda
3.4.7
Permasalahan mendesak dan Isu strategis Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin bagi terwujudkan lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Dari segi perencanaan bahwa kabupaten Bulukumba sampai saat ini belum memiliki perencanaan drainase yang komprehensif dan terintegrasi sehingga menjadi kendala dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor sanitasi apalagi kabupaten Bulukumba juga belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang Sanitasi khususnya mengenai Drainase.(Lihat Tabel 3.43 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis)
Tabel 3.43 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis
Permasalahan Mendesak
Issu Strategis
1. Dokumen perencanaan drainase secara
1. Keterlibatan kalangan masyarakat masih
komprehensif dan terintegrasi belum ada,
minim,
baik
sehingga perlu segera mereview dokumen
terbatasnya
yang
disebabkan
pengetahuan,
oleh
wawasan
117
master plan drainase yang menjadi acuan dalam pembangunan sektor drainase. 2. Drainase
masih
dijadikan
maupun tingkat kesadaran; 2. Pendanaan & Pembiayaan masih belum
tempat
mencukupi, sehingga berdampak pada
membuang dan membakar sampah;
terbatasnya
3. Adanya penyempitan penampang drainase,
parasarana,
baik yang disebabkan oleh sedimentasi maupun sampah; 4. Belum
penyediaan sistem
sarana
maupun
&
cakupan
layanan; 3. Regulasi sektor sanitasi khusunya drainase
pernah dilakukan pengerukan,
lingkungan belum ada, baik yang mengatur
kalaupun pernah, tidak kontinu;
layanan secara teknis operasional maupun retribusi; 4. Kalangan dunia usaha belum memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan sektor sanitasi;
Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi
3.5.1
Pengelolaan Air Bersih Penyediaan air bersih untuk masyarakat pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Kabupaten Bulukumba pada umumnya menggunakan dan mengelola secara swadaya sumur dan perpipaan dari sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sedangkan penggunaan layanan PDAM masih belum tersedia akibat masih terbatasnya cakupan layanan PDAM. Sampai saat ini cakupan layanan PDAM baru menjangkau 7 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, itupun dari 7 Kecamatan tersebut tidak semua kelurahan/desa terlayani. (Lihat Peta 3.7 Peta Cakupan Layanan Air Bersih)
Berdasarkan kajian study EHRA masyarakat yang tidak menggunakan layanan PDAM dan hanya menggunakan sumber-sumber air dari alam, mempunyai resiko sumber air tersebut tercemar sebanyak 42,50% dan 76.30% masyarakat menggunakan sumber air terlindungi. (Lihat Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak)
118
Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak
Grafik Penggunaan Sumber Air Untuk Minum dan Memasak di Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 11.4% 10.7%
Air Sumur Gali Tdk Terlindungi
42.3% 38.8%
Air Sumur Gali Terlindungi 9.4% 7.8%
Air Sumur Pompa Tangan
2.5% 2.3%
Air Kran Umum
19.2% 17.6%
Air Ledeng dari PDAM 4.3%
Air Isi Ulang Air Botol Kemasan
Masak
0.8% 0.8%
Air Hidran Umum PDAM
Minum
10.8%
0.3% 2.7%
0.0%
10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
Sumber : Kajian Study EHRA 2013
119
Peta 3.7 Peta Cakupan Layanan Air Bersih
120
Air Bersih disediakan oleh PDAM Kabupaten Bulukumba, yang merupakan badan usaha semi otonomi yang artinya bahwa badan ini dimaksudkan untuk dijalankan sebagai badan usaha tetapi masih merupakan tanggung jawab Kepala Daerah. Kapasitas yang terpasang sekitar 177 liter perdetik, tatapi produksi saat ini baru mencapai 115 liter perdetik. Seluruh kapasitas produksi yang ada telah tersalurkan seluruhnya, sehingga dengan kapasitas produksi yang ada sudah pasti tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Walaupun saat ini sudah diupayakan pembagian kapasitas sumber terhadap daerah pelayanan yang diperhitungkan kekurangan suplay air, namun karena secara umum kebutuhan air jauh melebihi kapasitas produksi, maka PDAM Kabupaten Bulukumba tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jumlah penduduk pada wilayah pelayanan PDAM mencapai 233,628 jiwa dan yang mampu terlayani sebesar 52,353 jiwa atau 22% artinya bahwa masih ada sekitar 78% penduduk diwilayah pelayanan PDAM belum mendapatkan akses air bersih.(Lihat Tabel 3.44 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan)
Tabel 3.44 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan
No
Uraian
Satuan
Sistem Perpipaan
Ket.
PDAM
-
1
Pengelola
2
Tingkat Pelayanan
%
8,11
-
3
Kapasitas Produksi
Lt/Det
115
-
4
Kapasitas Terpasang
Lt/Det
177
-
5
Jumlah Sambungan Rumah (Total)
Unit
6.568
-
6
Jumlah Kran Air
Unit
6.568
Berdasarkan SR-HU
121
7
Kehilangan Air (UFW)
%
37
-
8
Retribusi/Tarif (Rumah Tangga)
M3
2500
1-10 m3
9
Jumlah Pelanggan Perkecamatan
-
Kec. Gangking
Pelanggan
557
-
Kec. Ujung Bulu
Pelanggan
3.044
-
Kec. Bonto Bahari
Pelanggan
2.009
-
Kec. Bonto Tiro
Pelanggan
150
-
Kec. Bulukumpa
Pelanggan
356
-
Kec. Ujung Loe
Pelanggan
241
-
Kec. Rilau Ale
Pelanggan
211
-
Sumber : Profil Cakupan Pelayanan PDAM Tahun 2012
3.5.2
Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Sistim Pengelolaan Industri rumah tangga di Kabupaten Bulukumba tidak memiliki sistem pengolahan khusus. Seperti limbah domestik lainnya pengalirannya tidak melalui penampungan atau peresapan terlebih dahulu melainkan langsung ke saluran terbuka. Jenis industri rumah tangga di Kabupaten Bulukumba bervariasi. Industri tersebut pada umumnya tidak melakukan pengeloaan air limbah buangan hasil industri, melainkan langsung dibuang ke drainase atau jika lokasi industri dekat sungai langsung dibuang kesungai. (Lihat Tabel 3.45 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga)
122
Tabel 3.45 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga
No.
Jenis Industri Rumah Tangga
Lokasi
Jumlah Industri RT
Jenis Pengolahan
Kapasitas (m3/hari)
-1
Pabrik Tahu/Tempe
BTN 2
-
-
-
Sumber :
3.5.3
Pengelolaan Limbah Medis Pengelolaan Limbah medis di Kabupaten Bulukumba masih membutuhkan perhatian serius. Selebihnya, Rumah Sakit dan Puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan lainnya ditangani seperti biasa pada skala rumah tangga untuk limbah cair langsung dialirkan ke saluran yang ada sedeangkan untuk limbah padat
dibuang ke TPS atau bahkan dibakar. (Lihat Tabel 3.46
Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan)
Tabel 3.46 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan
Lokasi
Jenis Limbah
Jenis Pengolahan Limbah Medis
Kapasitas (m3/hari)
RS. Andi Sultan Daeng Raja
Jl. Srikaya Bulukumba
Padat
On Site System
-
Puskesmas
Bulukumba
Padat
On Site System
-
Sumber : Dinas Kesehatan
123
