BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA

    

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Bulukumba masih belum memadai hal ini dikarenakan beberapa faktor, utamanya masih terbatasnya infrastruktur pengelolaan sanitasi seperti masih belum maksimalnya pengelolaan persampahan disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir belum layak, dari sisi cakupan pelayanan persampahan juga masih terbatas pada kawasan perkotaan hal ini dikarenakan armada pengangkutan sampah masih minim. Sektor pengelolaan air limbah domestik juga demikian, sampai saat ini sarana Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) maupun Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) belum tersedia secara menyeluruh, IPLT yang ada belum dapat berfungsi secara maksimal. sedangkan untuk program sektor drainase tidak terencana dengan baik. Untuk kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi di Kabupaten Bulukumba, programprogram kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi belum mampu merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat, hal ini dikuatkan dari hasil study EHRA yang telah dilakukan dimana angka tidak melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting masih cukup besar yakni mencapai 96,5%. Penganggaran daerah dalam APBD untuk sektor sanitasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sampai pada akhir Tahun 2012 realisasi belanja sanitasi sebesar Rp. 5.970.162.000,-. Namun porsi belanja sektor sanitasi relatif masih kecil jika dibandingkan dengan anggaran belanja sektor lainnya, presentase anggaran belanja langsung sanitasi untuk Tahun 2010 sebesar 0,45% dari total belanja langsung sebesar Rp. 589.258.970.851,-. (Lihat Tabel 3.1 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Tahun 20092012)

Retribusi daerah untuk pengelolaan sanitasi masih terbatas pada retribusi persampahan, sedangkan untuk komponen sanitasi lainnya belum berjalan. Tahun 2012 pendapatan dari retribusi persampahan sebesar Rp. 25.882.000,-. (Lihat Tabel 3.2 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Tahun 2009-2012.) Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

42 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.1 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Tahun 2009-2012

1.524.177.445

2.625.212.402

3.700.944.825

5.767.092.700

Rata2 Pertum buhan (%) 55,83

269.867.375

-

2.030.535.450

2.217.717.500

-

Belanja (Rp) No 1

Sub Sektor

2009

Belanja Sanitasi

2010

2011

2012

1.1

Air Limbah

1.2

Sampah

1.167.148.795

2.233.637.202

1.670.409.375

3.549.375.200

-

1.3

Drainase

87.161.275

391.575.200

-

-

-

1.4

Aspek PROHISAN

-

-

-

-

-

Dana Alokasi Khusus

-

-

2.030.532.450

-

-

2.1

DAK Sanitasi

-

-

2.030.532.450

-

-

2.2

DAK Lingkungan Hidup

-

-

-

-

-

2.3

DAK Perumahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.524.177.445

2.625.212.402

5.731.477.275

5.970.162.000

539.769.130.201

589.258.970.851

-

-

-

-

2

3

Pinjaman/Hibah Sanitasi Bantuan Provinsi Untuk 4 Sanitasi Belanja APBD Murni Sanitasi Total Belanja Langsung

Presentase APBD Murni 2,82 terhadap belanja langsung Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009-2012 Bappeda

0,45

55,83

Tabel 3.2 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Tahun 2009-2012 No 1

Sub Sektor

2009

2010

2011

2012

Pertum buhan( %)

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi Retribusi

-

-

-

-

-

1.b

Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

2

Realisasi Sampah

2.a

Realisasi Retribusi

2.b

Potensi Retribusi

20.180.000 -

29.214.000 -

Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

3.216.000 -

25.882.000 43 PPSP Bulukumba

8,65 -

    

3

Realisasi Drainase

3.a

Realisasi Retribusi

-

-

-

-

-

3.b

Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

Total Realisasi Retribusi

20.180.000

29.214.000

3.216.000

25.882.000

8,65

Total Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

Proporsi

-

-

-

-

-

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009-2012 DPPKAD 3.1 Promosi Higiene dan Sanitasi

Promosi higiene dan sanitasi adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari-oleh-untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan serta mengembangkan kegiatan untuk bekerja dengan masyarakat dalam meyakinkan dan mendukung anggota keluarga untuk mengadopsi praktik sanitasi dan higiene yang aman. Kondisi kesehatan di Kabupaten Bulukumba tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang ikut mempengaruhi seperti tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah turut memberi andil terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Perilaku masyarakat yang belum sesuai dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat memberi andil pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pada dasarnya penyakit-penyakit yang terjadi pada masyarakat ini bisa dicegah bila masyarakat secara sadar dan mau menerapkan pola hidup sehat serta menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan sehat. Ada dua hal mendasar yang menjadi obyek sasaran promosi higiene dan sanitasi yaitu rumah tangga dan sekolah. Hal ini disadari mengingat permasalahan sanitasi menyangkut perilaku masyarakat sehingga harus ada penyadaran khusus bagi rumah tangga dan perlunya pemahaman di usia dini bagi siswa sekolah akan pentingnya pemahaman sanitasi yang benar.


44 PPSP Bulukumba

    

3.1.1

Tatanan Rumah Tangga Pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Bulukumba perilaku hidup bersih dan sehat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan pola pikir masyarakat dalam melakukan tindakan pengelolaan sektor sanitasi di lingkungannya, maka untuk mendorong itu kegiatan Promosi dan Higiene dan Sanitasi menjadi sangat penting. Akses informasi tentang sanitasi yang diperoleh rumah tangga di Kabupaten Bulukumba lebih dominan didapatkan dari kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan petugas sanitarian, selain itu informasi sanitasi juga diperoleh dari berbagai sumber seperti dari tayangan televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. (Lihat Gambar 3.1 Grafik Sumber Informasi Sanitasi)

Gambar 3.1 Grafik Sumber Informasi Sanitasi

GRAFIK SUMBER INFORMASI SANITASI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 6,0% 24,0% 68,0%

Penyuluhan Televisi

Radio 8,7%

Papan Informasi Surat Kabar

4,2%

Lainnya 11,2%

Sumber : Studi Komunikasi dan Pemetaan Media 2013


45 PPSP Bulukumba

    

Gambar 3.2 Grafik Penyuluhan Sanitasi

GRAFIK PENYULUHAN SANITASI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 Lainnya

12,0%

Air Bersih CTPS Saluran Air Limbah Air Limbah dan Jamban Masalah Sampah dan Kebersihan

54,0% 20,0% 23,0% 38,0% 31,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Bulukumbatelah melakukan kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi dalam skala rumah tangga melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, selain dari itu promosi juga memanfaatkan media walaupun masih terbatas pada media poster, leaflet yang dipasang pada wilayah strategis kelurahan/desa yang menjadi sasaran kegiatan. Penyuluhan sanitasi biasanya didapatkan masyarakat dari kader-kader puskesmas atau sanitarian tetapi kebanyakan penyuluhan sanitasi yang didapatkan masyarakat tentang Air Bersihyaitu 54,00% (Lihat Gambar 3.2 Grafik Penyuluhan Sanitasi, Gambar 3.3 Grafik Penyampai Pesan Sanitasi)


46 PPSP Bulukumba

    

Gambar 3.3 Grafik Penyampai Pesan Sanitasi

GRAFIK PENYAMPAI PESAN SANITASI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 11,0% 23,0% 16,2%

Aparat 14,6%

29,0%

9,0%

Toko Agama Tokoh Masyarakat Penyuluh Kesehatan Guru Media Massa Lainnya

66,7%


Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Di Kabupaten Bulukumba Perilaku mencuci tangan pakai sabun masih tergolong sangat rendah yaitu hanya sebesar 3,50 % Dari beberapa indikator yang disurvey, waktu yang paling sering untuk mencuci tangan memakai sabun dari 3,50% memiliki persentase yang cukup tinggi adalah mencuci tangan pakai sabun sebelum makan 80,40% sedangkan mencuci tangan memakai sabun setelah makan43,30%. (Lihat Gambar 3.4 CTPS di Lima Waktu Penting)


47 PPSP Bulukumba

    

Gambar 3.4 CTPS di Lima Waktu Penting

CTPS DI 5 (LIMA) WAKTU PENTING 3,5%

Tidak Ya 96,5%

Sumber : Kajian Study EHRA 2013

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Study EHRA menunjukkan, bahwa kepemilikan jamban bagi rumah tangga penduduk di kabupaten Bulukumba sudah lumayan tinggi yaitu yang menggunakan jamban pribadi 78,00% dan yang menggunakan MCK/WC umum sebanyak 4,20%. Meski begitu Perilaku BABS relatifmasih cukup tinggiyaitu 32,10%. Perilaku BABS lebih banyak ke sungai, kebun, dan pekarangan, perilaku ini tidak terbatas pada masyarakat perdesaan maupun perkotaan melainkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. (Lihat Gambar 3.4 Grafik Perilaku BABS)


48 PPSP Bulukumba

    

Gambar 3.5 Grafik Perilaku BABS

PERSENTASE PRAKTIK BABS DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100,0

80,0

47,5 71,3

60,0

71,9

61,5

67,9

76,4

Tidak

40,0

Ya, BABS

52,5 20,0

28,8

28,1

0

1

38,5

32,1

23,6

0,0 2

3

4

Total

Kluster Desa/Kelurahan


Pengelolaan Air Minum Potensi air bersih yang dimiliki cukup besar karena didukung oleh topografi dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang dengan dataran rendah. Khusus untuk kawasan perkotaan sumber air minum diperoleh dari layanan PDAM sedangkan daerah pedesaan diperoleh dari sumber-sumber air dari alam seperti dari mata air terlindungi maupun yang tidak terlindungi. Dalam pengelolaan air untuk diminum berdasarkan study EHRA angka dikelola secara direbus 92.60%. (Lihat Gambar 3.6 Grafik Pengelolaan Air Minum)


49 PPSP Bulukumba

    

Gambar 3.6 Grafik Pengelolaan Air Minum

GRAFIK PENGELOLAAN AIR MINUM DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

,0 3,9

7,9 2,9

2,2 ,2

,0

6,1 3,3

4,2 1,8

Tidak tahu

93,5

88,1

95,6

90,6

100,0

92,6

Lainnya Menggunakan filter keramik Ditambahkan kaporit Direbus

0

1

2

3

4

Total



Perilaku Pengelolaan Sampah Berdasarkan hasil kajian Study EHRA, menggambarkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil pengamatan menunjukkan 58,80% responden masih ada sampah yang berserakan atau tumpukan sampah di sekitar lingkungan hunian mereka. Hal tersebut mengakibatkan banyak binatang yang berkeliaran serta aroma yang kurang sedap dan menyumbat saluran drainase. Pengelolaan sampah ditingkat rumah tangga masih menunjukkan prilaku yang tidak baik, 32,40% responden menjawab membuang ke lahan kosong/kebun/dibiarkan membusuk dan yang cukup mengkhawatirkan adalah perilaku mengelola sampah secara dibakar sebesar37,70%. (Lihat Gambar 3.7 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat)


50 PPSP Bulukumba

    

Gambar 3.7 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN CLUSTER DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100

80

,0

9,4

36,3

4,8

7,5

,0 15,0

31,5

37,7

44,3

44,4

6,2

52,5

60 7,1

20

8,8

37,5

28,1

9,9

5,7 37,9

26,8

30,0

Dikumpulkan dan dibuang ke TPS Dibakar

25,0 40

Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang

32,4

Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah Dibuang ke sungai/kali/laut/danau

0 0

1

2

3

4

Total

Dibiarkan saja sampai membusuk



Perilaku Pengelolaan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) Potensi pencemaran karena SPAL cukup tinggi, dari hasil kajian study EHRA didapat bahwa angka pencemaran karena SPAL di Kabupaten Bulukumba 59,00%. Penyebab utama hal ini adalah karena SPAL yang berfungsi di Kabupaten Bulukumba hanya sekitar 58,50% selebihnya tidak ada SPAL di lingkungan dan walaupun ada tidak dapat berfungsi dengan baik. (Lihat Gambar 3.8 Grafik Pencemaran Karena SPAL)


51 PPSP Bulukumba

    

Gambar 3.8 Grafik Pencemaran Karena SPAL

PENCEMARAN SPAL BERDASARKAN KLASTER DI KABUPATEN BULUKUMBA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

41,3 58,1

61,9

56,1

59,0 Ada Pencemaran SPAL

87,5

Tidak ada Pencemaran SPAL

58,8 41,9

38,1

43,9

41,0 12,5

0

1

2

3

4

Total



Dari penyampaian data diatas dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan mendesak dan issu strategis, utamanya masih rendahnya kesadaran masyarakat pada tatanan rumah tangga terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. (Lihat Tabelr 3.3 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis) Tabel 3.3 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Permasalahan Mendesak 1. Rendahnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menerapkan PROHISAN

Issu Strategis 1. Masyarakat yang melakukan cuci tangan pakai sabun khususnya di 5(lima) waktu penting


52 PPSP Bulukumba

    

2. Belum tercapainya target RAD AMPL khususnya STOP BABS 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam memicu masyarakat untuk melakukan hidup sehat 4. Belum adanya regulasi yang terkait sanitasi

2. Masyarakat yang melakukan BABS masih tinggi yaitu 32, 1%, sementara target RAD AMPL Stop BABS sebesar 85% 3. Masyarakat belum memiliki motivator yang dapat mempengaruhi perilaku dalam pelaksanaan PROHISAN 4. Belum adanya kebijakan yang dapat

5. Belum adanya rencana kegiatan yang

memayungi

masyarakat

dalam

terintegrasi diantara lintas sektor dan lintas

meningkatkan

kesadarannya

untuk

program

berperan serta dalam penyediaan sarana sanitasi dan pelaksanaan PROHISAN 5. Koordinasi yang masih kurang pada saat penyusunan rencana kegiatan diantara instansi dan lintas program terkait

Sumber : Dinas Kesehatan

3.1.2

Tatanan Sekolah Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan formal, selain memberikan pelajaran sesuai kurikulum hendaknya juga menjadi tempat mempelajari cara berperilaku yang benar dalam sanitasi. Siswa sekolah merupakan komunitas besar dalam masyarakat, dalam wadah organisasi sekolah yang telah mapan, tersebar luas di pedesaan maupun perkotaan, serta telah ada program usaha kesehatan sekolah. Siswa sekolah merupakan umur yang mudah menerima inovasi baru dan mempunyai keinginan kuat untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi yang mereka terima kepada orang lain. Kondisi perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersedian dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL dan pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Di Kabupaten Bulukumba sebagian besar sekolah baik di tingkat taman kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, maupun


53 PPSP Bulukumba

    

SMA/MA, telah menyediakan fasilitas dan sarana sanitasi sekolah. Namun dari segi kelayakan tidak sesuai dengan sarat kesehatan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi masih perlu adanya peningkatan, hal ini selain karena keterbatasan anggaran terkait penyediaan sarana sanitasi, kurangnya kesadaran untuk ber PHBS di lingkungan sekolah menjadi penyebab kurangnya perhatian akan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. (Lihat Tabel 3.4 Kondisi Sarana Sanitasi di Sekolah dan Tabel

3.5

kondisi

Sanitasi

Sekolah

Tingkat


Sekolah

Dasar)

54 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.4 Kondisi Sarana Sanitasi di Sekolah


55 PPSP Bulukumba

    



56 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.5 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar

Nama Sekolah

Apakah pengetahuan ttg Higiene dan Sanitasi diberikan Ya, saat Ya, saat mata pertemuan / Tidak pelajaran penyuluhan pernah PenJas di kelas tertentu

Apakah ada dana utk air bersih / sanitasi / pend. higiene Ya

Tidak

Cara Pengelolaan Sampah Dikumpulkan

Dipisahkan

Dibuat kompos

Kapan Tangki Septik Dikosongkan

Kondisi Higiene Sekolah

Rencana perbaikan sanitasi sekolah

SDN 214

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Ada

SDN 105

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 312

√

√

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 27

√

√

-

√

-

-

√

√

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 331

√

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Ada

SDN 29

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Ada

SDN 221

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 3

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Ada

SDN 10

√

-

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 343

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 318

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 118

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 166

√

√

-

√

-

-

√

√

Belum Pernah

Baik

Belum Ada


57 PPSP Bulukumba

     SDN 348

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 263

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 154

-

√

-

-

√

√

-

-

Tidak Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 151

-

√

-

-

√

√

-

-

Tidak Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 134

√

√

-

-

√

√

-

-

Tidak Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 15

√

√

-

√

-

-

√

√

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 269

√

√

-

√

-

-

√

√

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 20

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 62

√

√

-

√

-

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Ada

SDN 79

√

√

-

√

-

-

√

√

Belum Pernah

Baik

Belum Ada

SDN 80

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 92

√

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 86

√

√

-

√

√

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 279

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 50

-

√

-

√

√

√

-

-

Belum Pernah

Cukup

Belum Ada

SDN 235

-

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada

SDN 52

√

√

-

-

√

√

-

-

Belum Pernah

Baik

Ada



58 PPSP Bulukumba

    

3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sarana sanitasi air limbah wilayah Kabupaten Bulukumba secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi kebutuhanmasyarakat. Masih banyak sarana airlimbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan terutama di kawasan pedesaan seperti masih menggunakan closet cemplung (cubluk), belum adanya penyedota nlumpurtinja, dan sarana pembuanganakhir lumpurtinja. Dalam pengelolaan limbah cair domestic di Kabupaten Bulukumba sebagian besar masyarakat masih menggunakan system on site (setempat) serta masih sangat sedikit yang sudah menggunakan system komunal untuk pengelolaan blackwater. Sedangkan untuk greywater sebagian besar rumah tangga masih melakukan pembuangan kelahan terbuka, drainase, saluran irigasi, bahkan ke sungai. Dalam pengelolaan air limbah dikenal ada 2 (dua) sistem pengelolaan, yaitu on site system dan off site system. Kedua system pengelolaan ini memiliki kelebihan dan kekuangan, yaitu: On Site System Keuntungan : 1. Menggunakan teknologi sederhana. 2. Memerlukan biaya yang rendah. 3. Masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakan sendiri. 4. Pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat. 5. Manfaat dapat dirasakan secara langsung. Kerugian : 1. Tidak dapat diterapkan pada setiap daerah, misalkan sifat permeabilitas tanah, tingkat kepadatan, dan lainlain. 2. Fungsi terbatas hanya dari buangan kotoran manusia, tidak melayani air limbah kamar mandi dan air bekas cucian. 3. Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan.

Off Site System Keuntungan : 1. Menyediakan pelayanan yang terbaik. 2. Sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi. 3. Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari. 4. Memiliki masa guna lebih lama. 5. Dapat menampung semua Limbah. Kerugian : 1. Memerlukan biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan yang tinggi. 2. Menggunakan teknologi tinggi. 3. Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan. 4. Manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang. 5. Waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan. 6. Perlu pengelolaan, operasional, dan pemeliharaan yang baik.


59 PPSP Bulukumba

    

3.2.1

Kelembagaan Pengelolaan air limbah domestik non tinja (jenis buangan mandi, cuci) belum ada kelembagaan atau unit usaha tertentu yang berminat. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubangresapan yang disalurkan melalui saluran pipa (tertutup) atau saluran terbuka, masih banyak ditemui masyarakat membuang air limbah non tinja ke sungai atau saluran drainase terdekat. Pengelolaan limbah non tinja untuk rumah tangga dengan konstruksi rumah panggung umumnya dialirkan langsung dikolong rumah dapur yang pada umumnya tidak memiliki lubang resapan. Pada Kabupaten Bulukumba pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan. Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas Tata Ruang dan Permukiman berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis, dan Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga bersifat penting. (Lihat Tabel 3.6 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.7 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik)


60 PPSP Bulukumba

     Tabel 3.6 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN

FUNGSI

Pemerintah Kab.

Swasta

Masyarakat

 Menyusun Target Pengelolaan Air Limbah domestik skala kabupaten

√

X

X

 Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

X

X

 Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

X

X

 Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

√

X

X

 Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (tangki septik)

√

X

X

 Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja)

√

X

X

X

X

X

X

Perencanaan

Pengadaan Sarana

 Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)  Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

√ √

Pengelolaan  Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

√

X

X

 Mengelola IPLT dan atau IPAL

√

X

X

 Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

√

X

X

 Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik

√

X

X

 Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

√

X

X

√

X

X

Pengaturan dan Pembinaan  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)


61 PPSP Bulukumba

      Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik

X

X

X

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Monitoring dan Evaluasi  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik.  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Tabel 3.7 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik

Peraturan

Ketersediaan Tdk Ada Ada

Pelaksanaan Belum Tidak Efektif efektif efektif

Air Limbah Domestik  Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

X

X

X

X

X

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian umum  Keawajiban dan sanksi bagi Industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha  Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum


62 PPSP Bulukumba

Ket

      Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik

X

X

X

X

X

 Retribusi pengelolaan air limbah domestik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

3.2.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba dikelola secara on-site (setempat), dimana sistem pembuangan air limbah dilakukan secara individual, diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi tangki septik, cubluk dan resapan. Sedangkan untuk tangki, suspek aman masih cukup besar yaitu 60,00%. (Lihat Gambar 3.9 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja, Gambar 3.10 Grafik Persentase Tangki Suspek Aman dan Tidak Aman) Gambar 3.9 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

TEMPAT PENYALURAN AKHIR TINJA DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 20,3% 0,4%

Tangki septik Pipa sewer

0,7%

Cubluk/lobang tanah

1,4%

Langsung ke drainase 55,8% 21,1%

Sungai/danau/pantai Kebun/tanah lapang Tidak tahu

0,4%

Sumber : Kajian Study EHRA 2013 Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

63 PPSP Bulukumba

    

Gambar 3.10 Grafik Persentase Tangki Suspek Aman dan Tidak Aman

TANGKI SEPTIK SUSPEK AMAN & TIDAK AMAN DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100% 90% 80% 70%

53,8

52,9

54,1

60,0

66,7

60%

90,0

50%

Suspek aman

40%

Tidak aman

30% 20%

46,3

47,1

45,9

40,0

33,3

10%

10,0

0% 0

1

2

3

4

Total



Kabupaten Bulukumbaada saat ini pengelolaan black water (air limbah yang berasal dari jamban atau WC) masih sebatas pengumpulan dan penampungan, sedangkan unit pengolahan pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) belum berfungsi secara maksimal dimana tidak pernah dilakukan penyedotan lumpur tinja skala rumah tangga.(Lihat Peta 3.1Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik)

Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor. Umumnya menggunakan jamban leher angsa, plengsengan, cemplung dan sebagian lagi masih buang air besar sembarangan. Air limbah domestik lainnya adalah Grey Water yang merupakan air limbah hasil kegiatan dapur, mandi dan Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

64 PPSP Bulukumba

    

mencuci. (Lihat Tabel 3.8 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.9 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bulukumba) Tabel 3.8 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Input

Black Water

Grey Water

Pengumpulan Penampungan Pengolahan Awal

Pengaliran

Pengolahan Akhir

Pembuangan Daur Ulang

Kode / Nama Aliran

Jamban/WC/ Toilet

Tangki Septik

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

AL.1

Jamban/WC/ Toilet

Tangki Septik

Tidak Ada

Tidak Ada

Drainase

AL.2

Jamban/WC/ Toilet

Tangki Septik

Truk Tinja

IPLT

Sungai

AL.3

Jamban/WC/ Toilet

Tangki Septik

Tidak Ada

Tidak Ada

Sungai

AL.4

Jamban/WC/ Toilet

Cemplung

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

AL.5

BABs

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Sungai

AL.6

BABs

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

AL.7

Kamar Mandi

Tidak Ada

Drainase

Tidak Ada

Sungai

AL.8

Kamar Mandi

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

AL.9

Kamar Mandi

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Sungai

AL.10

Dapur

Tidak Ada

Drainase

Tidak Ada

Sungai

AL.11

Dapur

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

AL.12

User Interface


65 PPSP Bulukumba

    

Dapur

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Sungai

AL.13

Cuci Mobil

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Sungai

AL.14

Cuci Mobi

Tidak Ada

Drainase

Tidak Ada

Sungai

AL.15

Sumber : Hasil Rapat Pokja Sanitasi

Tabel 3.9 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bulukumba Kelompok Fungsi

Data Sekunder

( Perkiraan ) Nilai Data

Sumber Data

Jamban / WC

Buah

62.975

Dinkes

Pengumpulan Penampungan Tangki Septik Pengolahan Awal

Unit

35.141

Dinkes

Unit

1

DTRCK

Sungai

Tidak ada

Tidak ada

User interface

Teknologi yang digunakan

Pengolahan Akhir

IPLT

Pembuangan Daur Ulang

Sungai Drainase



66 PPSP Bulukumba

    

Peta 3.1 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik


67 PPSP Bulukumba

    

Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik


68 PPSP Bulukumba

    

3.2.3

Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Pengelolaan air limbah masih membutuhkan perhatian serius dan perlu melibatkan berbagai pihak, tidak saja pemerintah tetapi yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri karena selain sebagai obyek, saat ini masyarakat diharapkan lebih banyak memainkan peran dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sektor sanitasi. Pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja sangat penting dalam pembangunan sektor sanitasi tetapi capaian tujuan secara menyeluruh selalu bermuara pada sejauhmana penyediaan sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Karena pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan prasarana hanya dapat berdampak positif jika masyarakat dapat memanfaatkan secara baik, yang berarti pengetahuan, wawasan dan tingkat kesadaran masyarakat merupakan bagian yang memiliki intervensi sangat signifikan dalam pembangunan sektor sanitasi terlebih mengenai pengelolaan air limbah. (Lihat Tabel 3.10 Pengelolaan Sarana Jamban dan MCK Oleh Masyarakat)


69 PPSP Bulukumba

    

Peta 3.10 Pengelolaan Sarana Jamban dan MCK Oleh Masyarakat

Kecamatan

Jumlah RT

RW

Jumlah Pddk miskin

Jamban Keluarga

Dikelola RT

Jumlah MCK Dikelola Dikelola RW CBO

Dikelola Lainnya

Tahun MCK dibangun

Dikelola RT

Jumlah Sanimas Dikelola Dikelola RW CBO

Dikelola Lainnya

Tahun Sanimas dibangun

Ganking

256 138

5.008

9.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ujung Bulu

147

79

2.307

6.516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bonto Bahari

116

59

1.667

4.858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bonto Tiro

148

90

3.234

4.507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Herlang

131

67

2.939

2.373

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kajang

193 139

5.941

5.281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bulukumpa

338 161

5.409

9.450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kindang

188 100

2.516

5.063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ujung Loe

175

89

4.058

5.880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rilau Ale 238 136 Sumber : DTRCK

3.323

9.747

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


70 PPSP Bulukumba

    

Kabupaten Bulukumba, dimana masih terdapat angka buta huruf, tingkat pendidikan relatif masih minim, kondisi perekonomian yang masih membutuhkan

perhatian

jauh

lebih

besar

terutama

masyarakat

berpenghasilan rendah, serta aksesibilitas yang relatif masih sulit, tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku hidup yang masih sangat bergantung pada kebijakan, serta belum begitu mengedepankan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Dalam konteks rumah tangga, kaum perempuan cukup terlibat namun dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, padahal dalam pengelolaan sanitasi posisi perempuan sebenarnya sangat strategis dan memiliki pengaruh sangat besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, pengharusutamaan jender serta pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengelolaan air limbah maupun sektor sanitasi secara umum, seharusnya dapat menjadi salah satu prioritas dan target capaian pembangunan. (Lihat Tabel 3.11 Kondisi Sarana MCK, Tabel 3.12 Daftar Program/Proyek Layanan Air Limbah Domestik Yang Berbasis Masyarakat)

Tabel 3.11 Kondisi Sarana MCK

No

Lokasi MCK

Jumlah Pemakai MCK L P

Sumber Air

Jumlah Toilet

Jumlah KM

L

P

L

P

PDAM S K T

SPT S K T

SGL S K T

1

X

√

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

2

X

√

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

3

X

√

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

4

X

√

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1


71 PPSP Bulukumba

    

Fas. Cuci Tanga

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan S = Selalu tersedia air T = Tidak ada persediaan air K = Kadang-kadang Y = Ya T = Tidak SPT = Sumur pompa tangan SGL = Sumur gali

Persedia an Sabun

Ada Biaya Pemaka ian MCK Y T

Y

T

Y

T

X

√

X

√

X

X

√

X

√

X

√

X

X

√

X

Tempat Buangan Air kotor

Kapan tangki Septik Dikosongkan

Y

T

√

√

X

Belum pernah

X

√

√

X

Belum pernah

√

X

√

√

X

Belum pernah

√

X

√

√

X

Belum pernah

Sumber : Hasil monitoring evaluasi APBD 2012 Bappeda

Tabel 3.12 Daftar Program/Proyek Layanan Air Limbah Domestik Yang Berbasis Masyarakat No

Komponen

1

Air Limbah

2

MCK

Nama Program /Kegiatan

Penangulangan Kemiskinan terpadu (Paket) P2KP Penangulangan Kemiskinan terpadu (Paket) P2KP

Kondisi Saat ini Tidak Fungsi Rusak Fungsi

Pelaksana

Tahun Pengerjaan

Pakem

2009

√

X

Pakem

2009

√

X

Aspek PMJK PM

JDR

MBR

X

√

√

√

X

√

√

√

Sumber : Keterangan : PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR = Masyarakat Penghasilan Rendah

3.2.4

Pemetaan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media pesan yang ingin disampaikan, alat

komunikasi,

komunikasi yang digunakan serta

sasaran komunikasi . Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

72 PPSP Bulukumba

    

media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Pemerintah Kabupaten Bulukumbasampai saat ini belum melakukan kerjasama dengan berbagai media informasi. Akan tetapi mengingat pentingnya peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat maka kedepan Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan bekerjasama dengan beberapa media yang ada di Kabupaten Bulukumba.(Lihat Tabel 3.13 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Air Limbah Domestik, Tabel 3.14 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Air Limbah Domestik)

Tabel 3.13 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Air Limbah Domestik

No.

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber :


73 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.14 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Air Limbah Domestik

No.

Nama Media

Jenis Acara Terkait Air Limbah

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Efektifitas

-

-

-

-

-

-

Sumber :

3.2.5

Partisipasi Dunia Usaha Penyedia layanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba masih terbatas terutama dari dunia usaha atau pihak swasta. Sampai saat ini di Kabupaten Bulukumba belum ada pihak swasta yang berkontribusi terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik kecuali LSM Rejo Mandiri. (Lihat Tabel 3.15 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik) Tabel 3.15 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bulukumba

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

Potensi Kerjasama

Sumber :Dinas Tata Ruang dan Permukiman

3.2.6

Pendanaan dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, baik belanja investasi maupun operasional dan pemeliharaan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait yang berwenang dalam operasi pengelolaan air limbah domestik pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.009.536.000,-.Anggaran tersebut sepenuhnya membiayai kegiatan investasi berupa pembangunan


74 PPSP Bulukumba

    

sarana MCK sedangkan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 belum teralokasikan sama sekali. Adapun retribusi yang bersumber dari kegiatan sub sektor air limbah domestik belum ada karena pengelolaan maupun regulasinya juga belum tersedia. (Lihat Tabel 3.16 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik, Tabel 3.17 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik) Tabel 3.16 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik

No 1 1.a

2009

2010

2011

2012

Pertum buhan (%)

350.000.000

675.250.000

101.948.000

1.009.536.000

42,35

-

-

-

-

-

-

Belanja (Rp)

Sub Sektor Air Limbah Domestik Investasi

1.b

Oprasional / Pemeliharaan (OM) Perkiraan Biaya OM 1.c berdasarkan Infrastruktur terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 - 2012 Bappeda

Tabel 3.17 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik

No 1

Pertum buhan (%)

Belanja (Rp)

Sub Sektor 2009

2010

-

-

2011

2012

Air Limbah Domestik

1.a

Realisasi Retribusi

1.b

Potensi Retribusi

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 - 2012 DPPKAD

3.2.7

-

-

-

-

Permasalahan mendesak dan isu strategis Di Kabupaten Bulukumba Ada beberapa isu pokok yang timbul terkait sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik antara lain bahwa sebagian besar


75 PPSP Bulukumba

-

    

pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba mennggunakan on site system dimana limbah buangan langsung dialirkan ke sungai. Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah,kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik memenuhi harapan. Untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka perlu dukungan media komunikasiuntuk memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat. Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kabupaten Bulukumba pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat maupun komunal dan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT). (Lihat Tabel 3.18 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis) Tabel 3.18 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Permasalahan Mendesak

Issu Strategis

1. Belum adanya Regulasi Sanitasi

1. Penyusunan Perda Sanitasi

2. Belum tersedianya sarana dan sistim

2. Sistem

pengelolaan

air

limbah

masih

pendukung pengelolaan air limbah domestik

menggunakan sistem on site sehingga

yang layak.

pencemaran air sungai oleh limbah domestik

3. Sarana dan prasarana limbah domestik IPLT yang ada TAPI tidak difungsikan secara optimal.

mengakibatkan sungai tidak layak dijadikan sumber air baku air minum. 3. Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah.

Sumber : DTCRK


76 PPSP Bulukumba

    

3.3 Pengelolaan Persampahan

Lembaga atau instansi pengelola persampahan merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber sampai TPA. Kondisi kebersihan suatu kota atau wilayah merupakan output dari rangkaian pekerjaan manjemen pengelolaan persampahan yang keberhasilannya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya kategori kota. Penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bulukumba dilaksanakan oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dan didukung oleh Badan Lingkungan Hidup.Tugas pokoknya adalah penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan, dan mengelola TPA sementara.Kondisi dukungan kebijakan bagi optimalnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bulukumba saat ini belum memadai. Ketimpangan tersebut masih belum didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang memadai terutama ditinjau dari kuantitas dan kualitas. Upaya-upaya peningkatan kualitas personil yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu berupa training bidang persampahan yang dilakukan oleh perbagai pihak baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah baik di dalam maupun luar negeri, tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah secara memadai. Para tenaga terdidik tersebut pada umumnya telah menempati tugas diluar sektor persampahan 3.3.1

Kelembagaan Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi SKPD maka pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Dinas Tata Ruang dan Permukiman, sedangkan Badan Lingkungan Hidup dan Bappeda lebih berperan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan secara makro. Pengelolaan sub sektor persampahan tidak


77 PPSP Bulukumba

    

cukup hanya berorientasi pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh aspek penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat sehingga Dinas Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap preventif dan promotif. Kebersihan adalah bidang pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang memiliki mandat tupoksi langsung dengan pengelolaan sub sektor persampahan. tupoksi yang dimaksud antara lain merencanakan langkahlangkah teknik, menyusun konsep yang sifatnya teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan Bidang Kebersihan. Pengawasan Lingkungan, serta

Pengawasan dan Pengendalian adalah

bidang pada Badan Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta

pemulihan

kualitas

lingkungan.

Tupoksi

tersebut

kemudian

menempatkan Badan Lingkungan Hidup pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan. Merumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Perencanaan Wilayah meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, merupakan tupoksi Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik pada Bappeda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Pengelolaan persampahan dilakukan melalui berbagai tahapan yakni perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks Kabupaten Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

78 PPSP Bulukumba

    

Bulukumba, hal tersebut belum seluruhnya dapat dilakukan. (Lihat Tabel 3.19 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Persampahan)

Pemerintah kabupaten sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal ini masih mengalami berbagai keterbatasan, baik sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penganggaran, regulasi hingga aspek kelembagaan. Disisi lain, pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sub sektor persampahan terutama pada posisi pengadaan sarana dan pengelolaannya, juga belum maksimal memberikan partisipasi nyata. Demikian pula dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam tahapan fungsi pengelolaan persampahan, masih sangat minim. Secara keseluruhan masih terbatas pada kegiatan pengumpulan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) itupun hanya pada lokasi-lokasi tertentu dalam lingkup layanan masih sangat kecil. Sebagian besar masih mengelola sampah dengan membakar atau bahkan membuang begitu saja ke lingkungan sekitar rumah dan sungai. Hal ini dikarenakan karena belum efektifnya beberapa peraturan mengenai persampahan. (Lihat Tabel 3.20 Daftar Peraturan Terkait Persampahan) Tabel 3.19 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Persampahan Pemangku Kepentingan FUNGSI Pemda

Swasta

Masyarakat

Perencanaan 

Menyusun Target Pengelolaan Sampah skala kabupaten

√

X

X



Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target

√

X

X



Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target

√

X

X

Pengadaan Sarana


79 PPSP Bulukumba

     

Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah

√

√

√



Membangun sarana pengumpulan dari sumber sampah ke TPS

√

√

√



Membangun sarana penampungan sampah (TPS)

√

X

X



Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

√

X

X



Membangun sarana TPA

√

X

X

Pengelolaan 

Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

√

X

√



Mengelola sampah di TPS

√

X

√



Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

√

X

X



Mengelola sampah di TPA

√

X

X



Melakukan pemilahan sampah

√

X

√



Melakukan penarikan retribusi sampah

√

X

X



Memberikan izin pengelolaan sampah

√

X

X

√

X

X

Pengaturan dan Pembinaan  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) 

Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah

√

X

X



Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

Monitoring dan Evalusi  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persamapahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

Sumber : DTRCK Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

80 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.20 Daftar Peraturan Terkait Persampahan

Peraturan

Ketersediaan Tdk Ada Ada

Pelaksanaan Belum Tidak Efektif efektif efektif

Persampahan  Target Capaian Pelayanan Pengelolaan persampahan kab/kota  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam pemberdayaan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediaan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS  Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dari TPS ke TPA  Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.  Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah  Retribusi pengelolaan sampah atau kebersihan

√

X

X

√

X

√

√

X

X

X

X

√

X

X

X

X

√

X

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

X

X

√

X

X

X

Sumber : DTRCK

3.3.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Sumber timbulan sampah terbesar adalah rumah tangga (permukiman), baik yang sifatnya organik maupun anorganik. Di Kabupaten Bulukumba jumlah produksi sampah mecapai sekitar 380 m3 dengan jumlah sampah yang terangkut sekitar 300 m3. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa infrastruktur persampahan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat hanya berupa TPS, itupun dalam jumlah terbatas dan terdapat hanya di kawasan perkotaan. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, misalnya di saluran air


81 PPSP Bulukumba

Ket

    

ataupun di tanah kosong bahkan disungai. Sampah tersebut biasanya langsung dibakar, namun ada pula yang dibiarkan begitu saja, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.(Lihat Gambar 3.11 Grafik Pengelolaan Sampah) Gambar 3.11 Grafik Pengelolaan Sampah

PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN CLUSTER DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100

,0

80

36,3

9,4

4,8

44,3

7,1

8,8 37,5

6,2

Dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang

37,7

Dikumpulkan dan dibuang ke TPS

52,5

25,0

40

20

,0 15,0

31,5 44,4

60

7,5

28,1

Dibakar 9,9

5,7 37,9

26,8

30,0

32,4

0 0

1

2

3

4


Total

Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah Dibuang ke sungai/kali/laut/danau


Ketidaktersediaan ataupun minimnya sarana dan prasarana persampahan menjadi salah satu penyebab penanganan sampah masih terabaikan, disamping kemampuan, wawasan dan kesadaran masyarakat yang juga masih rendah teruatama konsep 3R belum terinternalisasi dalam pengelolaan sampah . Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan partisipasi, inisiatif dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan persampahan. (Lihat Gambar 3.12 Grafik Praktik Pemilihan Sampah Oleh Rumah Tangga)


82 PPSP Bulukumba

    

Gambar 3.12 Grafik Praktik Pemilahan Sampah Oleh Rumah Tangga

PRAKTIK PEMILAHAN SAMPAH OLEH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

0,0 20,0

20,6

23,1

19,1

80,0

79,4

76,9

80,9

100,0 1. Ya, Memilah 2. Tidak Memilah

0

1

2

3

Total



Kriteria

dan

dasar

pelayanan

persampahan

berdasarkan

target

Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum mampu melayani persampahan secara menyeluruh, terutama untuk daerah perdesaan yang jauh dari ibukota kabupaten. Konsentrasi untuk pendistribusian sampah dari TPS ke TPA baru berkisar di kota Bulukumba dan sekitarnya. (Lihat Peta 3.3 Peta Cakupan Layanan Persampahan, Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan)

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa selain kegiatan transportasi dan industri, kegiatan pembakaran terbuka dan kawasan permukiman juga memiliki pengaruh terhadap kualitas udara. Sebagian masyarakat menganggap pembakaran sampah bukanlah sesuatu yang dapat menghawatirkan, terlebih karena Bulukumba dengan luasan Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

83 PPSP Bulukumba

    

lahan yang masih sangat memadai, penggunaan bahan dan materi yang dominan masih alami, dianggap tidak memberikan intervensi terhadap kualitas udara. Padahal jika dihitung volume timbunan sampah yang dihasilkan setiap harinya dan diasumsikan paling tidak 50% dari jumlah tersebut dibakar setiap harinya, maka dapat dibayangkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas udara yang setiap saat dihirup. (Lihat Tabel 3.21 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan, Tabel 3.22 Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bulukumba)

Tabel 3.21 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan

Input

Sampah Rumah Tangga

User Interface

Semi Pengumpulan Penampungan Pengolahan Pengangkutan Setempat Sementara Akhir Terpusat

Tong Sampah

Motor sampah

Karung goni/Kresek

Gerobak sampah

TPS / Counter

Dump Truk

Daur Ulang / Pembuangan Akhir

Kode Nama Aliran

Tidak Ada

TPA

P1

Arm roll Truck

Sampah Rumah Tangga

Tong Sampah

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Dibakar

P2

Sampah Rumah Tangga

Karung goni/Kresek

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Drainase/Sungai/Kebun/ Lahan Kosong

P3

Pemulung

Pengumpul perorangan

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

P4

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Dibakar

P5

Sampah anorganik

Sampah anorganik

Tong Sampah Karung goni/Kresek Tong Sampah

Sumber : Hasil Rapat Pokja Sanitasi


84 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.22 Sistem Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bulukumba Kelompok Fungsi


Tong Sampah User interface Kantong Kresek Karung goni Motor sampah Pengumpulan Gerobak sampah setempat Pemulung Countiner Penampungan Bak sampah sementara Pengumpul Dump Truck Pengangkutan Armroll Truck Semi Pengelolaan akhir terpusat

Tidak ada

Data Sekunder


Buah Buah Buah Unit Buah Orang Unit Buah Unit Unit Unit

866 0 0 36 4 16 26 0 1 75 15

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Daur ulang / pembuangan TPA Tidak ada akhir Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman


Sumber Data

DTRCK

DTRCK

DTRCK DTRCK

85 PPSP Bulukumba

    

Peta 3.3 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Persampahan


86 PPSP Bulukumba

    

Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan


87 PPSP Bulukumba

    

3.3.3

Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa masih kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak hanya disebabkan oleh belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi, pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesadaran masyarakat menjadi indikasi masih rendahnya pengelolaan sanitasi termasuk sub sektor persampahan. Demikian pula dengan masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan terhadap akses, terutama informasi maupun transportasi. Padahal jika konsep pemilahan sampah diterapkan maka masyarakat khusunya masyarakat miskin akan merasakan dampak positif dari penerapan teknologi 3R. (Lihat Tabel 3.23 Pengelolaan Persampahan di Kelurahan/Kecamatan, Tabel 3.24 Pengelolaan Persampahan di Kabupaten)

Tabel 3.23 Pengelolaan Persampahan di Kelurahan/Kecamatan

No

Jenis Kegiatan

Dikelola Oleh Formal Masyarakat Tingkat Desa/Kecam RT/Dusun RW/Ling atan

Swasta

L

P

L

P

L

P

L

P

1.

Pengumpulan Sampah dari rumah

√

√

√

√

X

X

X

X

2.

Pemilahan Sampah di TPS

√

√

√

√

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. 4.

Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA

5.

Pemilahan Sampah ke TPA

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Para Penyapu Jalan

X

X

X

X

X

X

X

X

Sumber : DTRCK


88 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.24 Pengelolaan Persampahan di Kabupaten

No

Jenis Kegiatan

Dikelola Oleh Sektor Masyarakat Formal

Pemkab

Swasta

L

P

L

P

L

P

L

P

1.

Pengumpulan Sampah dari Rumah

√

√

√

√

X

X

X

X

2.

Pemilahan Sampah di TPS

X

X

√

√

X

X

√

X

√

X

√

X

X

X

X

X

√

X

X

X

X

X

X

X

3. 4.

Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA

5.

Pemilahan Sampah ke TPA

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Para Penyapu Jalan

√

X

√

X

X

X

X

X

Sumber : DTRCK

Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah relatif masih tinggi sehingga dalam proses perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan

serta

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

pengelolaan

persampahan diserahkan kepada kebijakan yang ada. Dalam konteks yang lebih mikro, keluarga sebagai unit terkecil yang diharapkan menjadi wahana promosi

dan

pembinaan

pengelolaan

persampahan

belum

dapat

diberdayakan secara optimal. Kesejajaran peran laki-laki dan perempuan cukup proporsional tetapi pada tahap tertentu misalnya pengambilan keputusan, penentuan lokasi, ukuran dan sistem masih didominasi oleh laki-laki, padahal kedudukan perempuan dalam keluarga sangat strategis terutama dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat. (Lihat Tabel 3.25Daftar Program/Proyek Layanan Persampahan Yang Berbasis Masyarakat)


89 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.25 Daftar Program/Proyek Layanan Persampahan Yang Berbasis Masyarakat

No

Komponen


Lokasi

-

-

Pelaksana

-

Tahun Pengerjaan

Kondisi Saat ini

Aspek PMJK

Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

PM

JDR

MBR

-

-

-

-

-

-

-

Sumber :Dinas Tata Ruang dan Permukiman

3.3.4

Pemetaan Media Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. HasilidentifikasitentangpengalamanKabupatenBulukumba dalammenjalankankampanyepengelolaan sampahsertasejauhmanaPemerintahKabupaten

Bulukumba

melakukan

penyampaian informasi kepada masyarakat dan mengetahui peran media massa dalam mendukungpengelolaansampah. S a mp a i saa t in i belum pernah dilakukan kegiatan komunikasi maupun kerjasama dengan media komunikasi secara maksimal. Untuk itu masih perlu ditingkatkan dengan senantiasa mengikuti perkembangan informasi melalui media massa, maupun media elektornik serta informasi teknis tentunya harus pro aktif memberikan sosialisasi agar nantinya masyarakat dapat memahami arti penting hidup sehat, membuang sampah pada tempatnya yang ada dengan Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

90 PPSP Bulukumba

    

terpisah sampah kering dan sampah basah. (Lihat Tabel 3.26 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Persampahan, Tabel 3.27 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Persampahan)

Tabel 3.26 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Persampahan

No.

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber :

Tabel 3.27 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Persampahan

No.

Nama Media

Jenis Acara Terkait Persampahan

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Efektifitas

-

-

-

-

-

-

Sumber :

3.3.5

Partisipasi Dunia Usaha Partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan sanitasi sub sektor persampahan masih sangat minim, baik kuantitas maupun variannya. Keterlibatan dalam tahapan pengelolaan pun masih sangat terbatas, hanya pada pengadaan sarana sedangkan partisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, maupun


91 PPSP Bulukumba

    

pembinaan

belum

nampak.

Hampir

semua

kegiatan

pengelolaan

persampahan ditangani langsung Pemerintah dan masih dianggap menjadi tanggung jawab Pemerintah. Padahal seyogyanya dunia usaha dapat lebih memberikan kontribusi upaya-upaya perbaikan kualitas hidup dan penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, dimana usaha tersebut melakukan kegiatannya.(Lihat Tabel 3.28 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bulukumba)

Tabel 3.28 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bulukumba

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

Potensi Kerjasama

-

Sumber : DTRCK

3.3.6

Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan sub sektor persampahan dialokasikan pada SKPD Dinas Tata Ruang Permukiman Cipta Karya dan Badan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan dari retribusi persampahan masih relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah cakupan pelayanan, karena pengelolaannya memang


92 PPSP Bulukumba

    

belum dilakukan secara optimal dan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut juga belum tersosialisasi dengan baik. (Lihat Tabel 3.29 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan, Tebel 3.30 Realisasi dan Potensi Retribusi Persampahan)

Tabel 3.29 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan No 2 2.a 2.b

Sub Sektor Sampah Pendanaan Investasi Persampahan Oprasional / Pemeliharaan (OP)

Belanja (Rp) 2009

2010

2011

2012

Pertum buhan (%)

1,410,040,350

1,697,368,000

1,102,620,000

987,300,000

…..

453,875,350

2.233.637.201

1.670.409.375

2.896.883.200

…..

Perkiraan Biaya OM berdasarkan Infrastruktur terbangun Sumber : DTRCK 2.c

Tabel 3.30 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah No

Sub Sektor

2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi Retribusi

Belanja (Rp) 2009 20.180.000

2010 29.214.000

2.b Potensi Retribusi Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 - 2012 DPPKAD

3.3.7

2011 3.216.000 -

2012 25.882.000 -

Permasalahan mendesak dan Isu strategis Kabupaten Bulukumba mempunyai permasalahan persampahan yang cukup berat selain dengan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang


93 PPSP Bulukumba

Pertum buhan (%) 8,65 -

    

memadai juga oleh tindak perilaku masyarakat dalam mengolah sampah belum baik, seperti dengan masih membuang sampah di saluran bahkan disungai. Terbatasnya dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah. (Lihat Tabel 3.31 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis)

Tabel 3.31 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis

Permasalahan Mendesak

Issu Strategis 1. Fungsi operator dan regulator belum

1. Jumlah penduduk cenderung meningkat, menyebabkan bertambah,

volume Konsep

sampah 3R

belum

memasyarakat ; penanganan

sampah

dengan membakar, informasi wawasan dan

tingkat

2. Masyarakat belum memahami potensi ekonomi dari mengelola sampah sehingga umumnya terjadi penolakan dari

2. Sebagian besar masyarakat masih melakukan

dilakukan secara proporsional.

kesadaran

pentingnya

masyarakat bila wilayahnya akan dijadikan tempat TPA. 3. Untuk membangun TPA yang permanen dan sesuai ketentuan pengelolaannya

pengelolaan sampah secara baik dan

membutuhkan anggaran yang relatif

benar, relatif masih rendah.

besar, sedangkan kemampuan daerah

3. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum memadai dan dikelola secara maksimal.

masih sangat terbatas dari segi Pendanaan dan Sumber daya manusia pengelola

Sumber : DTRCK – BPPLH


94 PPSP Bulukumba

    

3.4 Pengelolaan Drainase Lingkungan

Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kebupaten/kota. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang ke-PU an sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro. Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Secara umum kondisi jaringan drainase lingkungan khususnya di ibukota kabupaten belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. Adapun saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan oleh adanya ketidakpedulian masyarakat perkotaan akan fungsi drainase dan belum adanya master plan drainase yang bisa mengontrol perencanaan drainase di kawasan Kota Bulukumbadan sekitarnya pada khususnya dan seluruh kecamatan pada umumnya. 3.4.1

Kelembagaan Kondisi pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Bulukumba saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua daerah permukiman di kabupaten Bulukumba. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Bulukumba merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bulukumba. Dilihat tupoksi,Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bulukumba menangani drainase lingkungan dalam hal pembangunan dan pemeliharaan yaitu berada dalam Bidang Sarana dan Prasarana


95 PPSP Bulukumba

    

Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan institusi Kantor Lingkungan

Hidup

Daerah

(KLHD) terutama Bidang

Pengawasan

Lingkungan, dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah/wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian

dengan

utilitas

lain

maupun

fungsi

lahan

yang

ada.Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

(Bappeda)

terutama

Bidang

Perencanaan

Pembangunan Fisik, memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya.(Lihat Tabel 3.32 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan )

Di Kabupaten Bulukumba upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yangs serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase lingkungan karena belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan drainase. (Lihat Tabel 3.33 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan) Tabel 3.32 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Pemangku Kepentingan Fungsi Perencanaan  Menyususn target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota

Pemkab

Swasta

Masyarakat

√

X

X


96 PPSP Bulukumba

    

 Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana  Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan Pengelolaan

√

X

√

√

X

X

√

X

X

 Membersihkan saluran drainase lingkungan

√

√

√

 Memperbaiki saluran drainase yg rusak

√

X

√

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

X

X

X

X

X

X

√

X

√

 Melakukan kelengkapan pengecekan

kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam mengurus IMB Pengaturan dan Pembinaan  Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun

 Memastikan integrasi sistim drainase

lingkungan (tersier) dengan sistim drainase sekunder dan primer

 Melakukan sosialisasi peraturan dan

pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan

 Memberikan Sangksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan

Monitoring dan Evaluasi

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota

 Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan

 Melakukan monev terhadap efektivitas

layanan drainase lingkungan dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan Sumber : DTRCK


97 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.33 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan Ketersediaan Peraturan

Pelaksanaan Belum Tdk Efektif efektif efektif Dilaksana dilaksana dilaksana kan kan kan

Keterangan

Ada

Tdk Ada

√

X

X

√

X

-

X

√

X

X

X

-

X

√

X

X

X

-

X

√

X

X

X

-

X

√

X

X

X

-

Drainase

 Target Capaian Pelayanan

pengelolaan drainase lingkungan kab saat ini  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab. Dalam menyediakan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab. Dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan dan menghubungkan dengan sistim drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masy. Utk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber : DTRCK

3.4.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Kondisi topografi yang dominan dataran tinggi di Kabupaten Bulukumba secara langsung meminimalkan ancaman banjir. Kajian study EHRA menunjukkan bahwa 68,3% rumah tangga di Kabupaten Bulukumba tidak pernah mengalami banjir rutin. (Lihat Gambar 3.13 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin)


98 PPSP Bulukumba

    

Gambar 3.13 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI BANJIR RUTIN DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

60,0

58,0 72,6

64,0

68,3 87,5 Tidak Ya

40,0

42,0 27,4

36,0

31,7 12,5

0

1

2

3

4

Total



Dalam rangka penanganan drainase lingkungan saat ini belum terdapat kerjasama yang cukup optimal antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa praktik yang ada saat ini seperti pengelolaan drainase lingkungan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat namun ternyata masih sedikit dijalankan oleh masyarakat, selebihnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten selain itu drainase lingkungan juga masih difungsikan sebagai saluran pembuangan air limbah domestik ataupun limbah ternak di beberapa wilayah oleh masyarakat sehingga terjadi beberapa potensi wilayah genangan. (Lihat Peta 3.6 Peta Wilayah Genangan)

Permasalahan tersebut diatas dikuatkan oleh hasil kajian studi EHRA bahwa ketersediaan drainase sebagai sarana pengaliran air limbah selain tinja Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

99 PPSP Bulukumba

    

mencapai hanya 39%.Secara struktur drainase di kota Kawasan Bulukumbadan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk di selokan mengakibatkan kurang lancarnya sistim pengaliran di dalam saluran tersebut. (Lihat Tabel 3.34 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan, Tabel 3.35 Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba)

Tabel 3.34 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan

Input

Air Hujan

User Interface

Pengumpulan Penampungan Pengelolaan Awal

Pengangkutan Pengaliran

Pengelolaan Akhir Terpusat

Daur Ulang Pembuangan Akhir

Kode Nama Aliran

Talang

Tidak Ada

Drainase

Tidak Ada

Sungai

D1

Talang

Drum/Ember

Drainase

Tidak Ada

Sungai

D2

Talang

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

D3

Drainase

Tidak Ada

Sungai

D4

Tidak Ada

Tidak Ada

Tanah

D5

Halaman Tidak Ada Rumah/Kebun Halaman Tidak Ada Rumah/Kebun Sumber : Hasil Rapat Pokja Sanitasi

Tabel 3.35 Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba Kelompok Fungsi


Data Sekunder


Pipa pembuangan

Tidak Tersedia

0

Saluran tersier

Tidak Tersedia

0

User interface

Sumber Data

Tidak Tersedia


100 PPSP Bulukumba

    

Pengumpulan Penampungan Tidak Tersedia Awal

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Pengangkutan Drainase Pengaliran

Panjang (km)

7.000

DTRCK

Pengelolaan akhir terpusat

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Sungai

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Tidak Tersedia

Daur ulang / pembuangan Sungai akhir Sumber : DTRCK


101 PPSP Bulukumba

    

Peta 3.5 Peta Jaringan Drainase Kabupaten Bulukumba


102 PPSP Bulukumba

    

Peta 3.6 Peta Wilayah Genangan


103 PPSP Bulukumba

    

3.4.3

Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Sistem pengelolaan drainase saja tidak cukup dilakukan dengan hanya berorientasi pada upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik semata, tetapi lebih dari itu peran masyarakat sangat menentukan bukan saja dalam penyediaannya tetapi yang terpenting adalah upaya pemeliharaan drainase sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, kepedulian masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tentang pentingnya drainase bagi penyehatan lingkungan permukiman di kabupaten Bulukumba belum terlalu nampak, hal ini tercermin dari kondisi riil dilapangan yang masih banyak drainase yang dibiarkan tersumbat oleh tumpukan sampah dan dibeberapa titikterdapat timbunan material bangunan yang menutup saluran drainase. (Lihat Tabel 3.36 Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kelurahan) Tabel 3.36 Kondisi Drainase Lingkungan di Tingkat Kelurahan/Desa Jumlah

Kondisi Saat ini

Kel./Desa

Pembersihan Drainase Tidak Rutin Rutin L P L P

Pengelola Oleh Masyarak at L P

Pemda

Kel/de sa

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

X X X

√ √ v

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

X

X

√

√

√

√

√

√

X

X

√

√

√

√

√

√

RT

RW

Lancar

Mampet

-

-

√ √ √

X X X

X X X

X X X

√ √ √

-

-

√ X X

X √ √

X X X

X X X

-

-

X X √

√ √ X

X X X

-

-

X

√

-

-

X

√

Kec. Herlang 1. Singa 2. Tugondeng 3. Gunturu Kec. Bonto Bahari 1. Darubiah 2. Sapolohe 3. Tanah Beru Kec. Bonto Tiro 1. Bonto Tangnga 2. Tri Tiro 3. Bonto Barua Kec. Ujung Bulu 1. Ela Ela 2. Tana Kongkong 3. Caile


104 PPSP Bulukumba

    

Kec. Ujung Loe 1. Manjalling 2. Tamatto 3. Manyampa

-

-

√ √ X

X X √

X X X

X X X

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

-

-

√ X X

X √ √

X X X

X X X

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

-

-

X √ √

√ X X

X X X

X X X

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

-

-

√ X X

X √ √

X X X

X X X

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

-

-

X X √

√ √ X

X X X

X X X

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

-

-

√ √ X

X X √

X X X

X X X

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

Kec. Gangking 1. Bonto Macinna 2. Bukit Tinggi 3. Matekko Kec. Bulukumpa 1. Salassae 2. Balang Pesoang 3. Jojjolo Kec. Rilau Ale 1. Bonto Lohe 2. Tanah Harapan 3. Bonto Bangun Kec. Kindang 1. Borong Rappoa 2. Benteng Pailoi 3. Garuntungan Kec. Kajang 1. Sangkala 2. Sapanang 3. Lolisang Sumber : DTRCK

Dibeberapa lokasi, keterlibatan masyarakat sudah ada terutama di daerah perdesaan yang belum tersentuh pembangunan seperti masyarakat membuat saluran drainase sederhana yang terdiri dari galian tanah di depan rumah masing-masing, wilayah perkotaan perkotaan keterlibatan masyarakat sebatas membantu dalam pembangunan drainase melalui program PNPM Mandiri Perkotaan P2KP dan PPIP tetapi dalam hal pemeliharaan masih sangat kurang. (Lihat Tabel 3.37 Daftar Program/Proyek Layanan Drainase lingkungan Yang Berbasis Masyarakat).


105 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.37 Daftar Program/Proyek Layanan Drainase Lingkungan Yang Berbasis Masyarakat

No

1 2 3 4 5

Komponen

Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan Drainase Lingkungan


Lokasi

PSU-BSPS

-

KSM

PPIP

Lembang

PPIP

Pelaksana

Kondisi Saat ini

Aspek PMJK

Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

PM

JDR

MBR

2011

√

-

-

√

√

√

OMS

2009

√

-

-

√

√

√

Ujung Loe

OMS

2010

√

-

-

√

√

√

PPIP

-

OMS

2011

√

-

-

√

√

√

PPIP

-

OMS

2012

√

-

-

√

√

√

Pakem

2009

√

-

-

√

√

√

Pakem

2009

√

-

-

√

√

√

Pakem

2011

√

-

-

√

√

√

Penangulangan Kemiskinan 6 Longrong terpadu (Paket) P2KP Penangulangan Drainase Kemiskinan 7 Manjaling Lingkungan terpadu (Paket) P2KP Penangulangan Drainase Kemiskinan 8 Caile Lingkungan terpadu (Paket) P2KP Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Drainase Lingkungan

3.4.4

Tahun Pengerjaan

Pemetaan Media Berdasarkan

hasil

menjalankankampanye

identifikasi, pengelolaan

Kabupaten

Bulukumba

dalam

drainase serta sejauh mana

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat, dan mengetahui peran media massa dalam mendukung pengelolaan drainase sampai saat ini sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum memuaskan.

Namun untuk publikasi kegiatan

sosialisasi mengenai pengelolaan drainase yang baik,

belum berjalan

dengan baik, karena masih kurangnya koordinasi dengan instansi teknis dan Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Bulukumba Tahun 2013

106 PPSP Bulukumba

    

belum ada anggaran secara

khusus disiapkan

untuk kampanye

dimaksud.(Lihat Tabel 3.38 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Drainase Lingkungan) Tabel 3.8 Kegiatan Komunikasi Terkait Komponen Drainase Lingkungan

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

-

-

-

-

-

-

-

Sumber :

Berkaitan dengan penggunaan Media dalam memberikan informasi pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan, Kabupaten Bulukumba belum memanfaatkan peran Media dalam promosi pengelolaan sektor drainase.(Lihat Tabel 3.39 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen drainase Lingkungan) Tabel 3.39 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Komponen Drainase Lingkungan

No.

Nama Media

Jenis Acara Terkait Drainase lingkungan

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Efektifitas

-

-

-

-

-

-

Sumber :

3.4.5

Partisipasi Dunia Usaha Keterlibatandunia usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Bulukumba sampai saat ini belum ada. (Lihat Tabel 3.40 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba)


107 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.40 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bulukumba

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

Potensi Kerjasama

-

-

-

-

Sumber :

3.4.6

Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba melalui beberapa SKPD terkait. Lemahnya dukungan dalam pengelolaan drainase lingkungan dapat dilihat dari dukungan pendanaan. Data dalam 4 (empat) tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor drainase pada Tahun 2012 sebesar Rp 287,364,000. Sedangkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan pada tahun 2012 hanya sebesar Rp. 37,200,000 dan pendapatan retribusi dalam pengelolaan drainase lingkungan belum ada. (Lihat Tabel 3.41 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Lingkungan, Tabel 3.42 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan)

Tabel 3.41 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Lingkungan

No

Belanja (Rp)

Sub Sektor 2009

3

2010

2011

2012

Pertum buhan( %)

Drainase Lingkungan

3.a

Investasi

3.b

Oprasional / Pemeliharaan (OM)

120,000,000

-

469,599,000

287,364,000

-

-

-

37,200,000


108 PPSP Bulukumba

50.84 -

    

Perkiraan Biaya OM berdasarkan Infrastruktur 24,000,000 terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 – 2012 Bappeda 3.c

-

93,919,800

57,472,800

50.84

Tabel 3.42 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan No

Sub Sektor

3

Retribusi Sampah

3.a

Realisasi Retribusi

3.b

Potensi Retribusi

2009

2010

-

-

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 – 2012 Bappeda

3.4.7

Pertum buhan (%)

Belanja (Rp) 2011

2012

-

-

-

-

Permasalahan mendesak dan Isu strategis Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin bagi terwujudkan lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Dari segi perencanaan bahwa kabupaten Bulukumba sampai saat ini belum memiliki perencanaan drainase yang komprehensif dan terintegrasi sehingga menjadi kendala dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor sanitasi apalagi kabupaten Bulukumba juga belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang Sanitasi khususnya mengenai Drainase. (Lihat Tabel 3.43 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis)


109 PPSP Bulukumba

-

    

Tabel 3.43 Permasalahan Mendesak dan Issu Strategis Permasalahan Mendesak

Issu Strategis

1. Dokumen perencanaan drainase secara

1. Keterlibatan kalangan masyarakat masih

komprehensif dan terintegrasi belum ada,

minim,

sehingga perlu segera mereview dokumen

terbatasnya

master plan drainase yang menjadi acuan

maupun tingkat kesadaran;

dalam pembangunan sektor drainase. 2. Drainase

masih

dijadikan

terbatasnya

3. Adanya penyempitan penampang drainase,

parasarana,

baik yang disebabkan oleh sedimentasi pernah

disebabkan

pengetahuan,

oleh

wawasan

mencukupi, sehingga berdampak pada

membuang dan membakar sampah;

4. Belum

yang

2. Pendanaan & Pembiayaan masih belum

tempat

maupun sampah;

baik

penyediaan sistem

sarana

maupun

&

cakupan

layanan; 3. Regulasi sektor sanitasi khusunya drainase

dilakukan pengerukan,

lingkungan belum ada, baik yang mengatur

kalaupun pernah, tidak kontinu;

layanan secara teknis operasional maupun retribusi; 4. Kalangan dunia usaha belum memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan sektor sanitasi;

Sumber : DTRCK 3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi

3.5.1

Pengelolaan Air Bersih Penyediaan air bersih untuk masyarakat pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Kabupaten Bulukumba pada umumnya menggunakan dan mengelola secara swadaya sumur dan perpipaan dari sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sedangkan penggunaan layanan PDAM masih belum tersedia akibat masih terbatasnya cakupan layanan PDAM. Sampai saat ini cakupan layanan PDAM baru menjangkau 7 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, itupun dari


110 PPSP Bulukumba

    

7 Kecamatan tersebut tidak semua kelurahan/desa terlayani. (Lihat Peta 3.7 Peta Cakupan Layanan Air Bersih)

Berdasarkan kajian study EHRA masyarakat yang tidak menggunakan layanan PDAM dan hanya menggunakan sumber-sumber air dari alam, mempunyai resiko sumber air tersebut tercemar sebanyak 42,50% dan 76.30% masyarakat menggunakan sumber air terlindungi. (Lihat Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak)

Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak

Grafik Penggunaan Sumber Air Untuk Minum dan Memasak di Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 11,4% 10,7%

Air Sumur Gali Tdk Terlindungi

42,3% 38,8%

Air Sumur Gali Terlindungi 9,4% 7,8%

Air Sumur Pompa Tangan

2,5% 2,3%

Air Kran Umum

Minum 19,2% 17,6%

Air Ledeng dari PDAM 4,3%

Air Isi Ulang Air Botol Kemasan

Masak

0,8% 0,8%

Air Hidran Umum PDAM

10,8%

0,3% 2,7%

0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%



111 PPSP Bulukumba

    

Peta 3.7 Peta Cakupan Layanan Air Bersih


112 PPSP Bulukumba

    

Air Bersih disediakan oleh PDAM Kabupaten Bulukumba, yang merupakan badan usaha semi otonomi yang artinya bahwa badan ini dimaksudkan untuk dijalankan sebagai badan usaha tetapi masih merupakan tanggung jawab Kepala Daerah. Kapasitas yang terpasang sekitar 177 liter perdetik, tatapi produksi saat ini baru mencapai 115 liter perdetik. Seluruh kapasitas produksi yang ada telah tersalurkan seluruhnya, sehingga dengan kapasitas produksi yang ada sudah pasti tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Walaupun saat ini sudah diupayakan pembagian kapasitas sumber terhadap daerah pelayanan yang diperhitungkan kekurangan suplay air, namun karena secara umum kebutuhan air jauh melebihi kapasitas produksi, maka PDAM Kabupaten Bulukumba tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jumlah penduduk pada wilayah pelayanan PDAM mencapai 233,628 jiwa dan yang mampu terlayani sebesar 52,353 jiwa atau 22% artinya bahwa masih ada sekitar 78% penduduk diwilayah pelayanan PDAM belum mendapatkan akses air bersih.(Lihat Tabel 3.44 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan)

Tabel 3.44 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan No

Uraian

Satuan

Sistem Perpipaan

Ket.

PDAM

-

1

Pengelola

2

Tingkat Pelayanan

%

8,11

-

3

Kapasitas Produksi

Lt/Det

115

-

4

Kapasitas Terpasang

Lt/Det

177

-

5

Jumlah Sambungan Rumah (Total)

Unit

6.568

-

6

Jumlah Kran Air

Unit

6.568

Berdasarkan SR-HU


113 PPSP Bulukumba

    

7

Kehilangan Air (UFW)

%

37

-

8

Retribusi/Tarif (Rumah Tangga)

M3

2500

1-10 m3

9

Jumlah Pelanggan Perkecamatan

-

Kec. Gangking

Pelanggan

557

-

Kec. Ujung Bulu

Pelanggan

3.044

-

Kec. Bonto Bahari

Pelanggan

2.009

-

Kec. Bonto Tiro

Pelanggan

150

-

Kec. Bulukumpa

Pelanggan

356

-

Kec. Ujung Loe

Pelanggan

241

-

Kec. Rilau Ale

Pelanggan

211

-

Sumber : Profil Cakupan Pelayanan PDAM Tahun 2012

3.5.2

Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Sistim Pengelolaan Industri rumah tangga di Kabupaten Bulukumba tidak memiliki sistem pengolahan khusus. Seperti limbah domestik lainnya pengalirannya tidak melalui penampungan atau peresapan terlebih dahulu melainkan langsung ke saluran terbuka. Jenis industri rumah tangga di Kabupaten Bulukumba bervariasi. Industri tersebut pada umumnya tidak melakukan pengeloaan air limbah buangan hasil industri, melainkan langsung dibuang ke drainase atau jika lokasi industri dekat sungai langsung dibuang kesungai. (Lihat Tabel 3.45 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga)


114 PPSP Bulukumba

    

Tabel 3.45 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga

No.

Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

Jumlah Industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

-1

Pabrik Tahu/Tempe

BTN 2

-

-

-

Sumber :

3.5.3

Pengelolaan Limbah Medis Pengelolaan Limbah medis di Kabupaten Bulukumba masih membutuhkan perhatian serius. Selebihnya, Rumah Sakit dan Puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan lainnya ditangani seperti biasa pada skala rumah tangga untuk limbah cair langsung dialirkan ke saluran yang ada sedeangkan untuk limbah padat

dibuang ke TPS atau bahkan dibakar. (Lihat Tabel 3.46

Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan)

Tabel 3.46 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jenis Limbah

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Kapasitas (m3/hari)

RS. Andi Sultan Daeng Raja

Jl. Srikaya Bulukumba

Padat

On Site System

-

Puskesmas

Bulukumba

Padat

On Site System

-



115 PPSP Bulukumba

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA

Recommend Documents