BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN JEPARA

BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN JEPARA

3.1

Kondisi Umum Sanitasi

3.1.1

Kesehatan Lingkungan Dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

(PPSP) menangani permasalahan kesehatan lingkungan yang mencakup tiga sub sektor sanitasi yaitu sub sektor air limbah, sub sektor persampahan dan sub sektor drainase lingkungan. Secara umum kesehatan lingkungan dapat dilihat dari seberapa besar akses masyarakat dalam mendapatkan sanitasi yang layak. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, khususnya dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat. Di antaranya adalah dengan diselenggarakannya lomba kebersihan lingkungan seperti Lomba Kabupaten/Kota Sehat, Lomba Sekolah Sehat, Lomba Adiwiyata, Adipura, dan sebagainya. Hal tersebut salah satunya bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat terjaga. Indikator yang digunakan dalam penilaian berupa indikator fisik seperti; kondisi kebersihan kawasan (jalan utama, halaman, kamar mandi, sarana cuci tangan, UKS selokan), pengelolaan penanganan sampah (sarana pembuangan sampah/bak sampah, pemilahan sampah, pengolahan sampah/3R). Hasil lomba yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara di antaranya adalah: Tabel 3.1 Hasil Lomba Sekolah Sehat di Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2009 NO 1.

2.

TAHUN 2005

2006

Buku Putih Kota Jepara

JENJANG

PEMENANG

TK/RA

TK Pertiwi 08.01 Jepara

SD/MI

SDN 04 Panggang

SMP/MTs

SMPN 1 Keling

SMA/K/MA

SMKN 3 Jepara

TK/RA

TK ABA Tahunan

SD/MI

SDN 1 Bucu

SMP/MTs

MTSN Pecangaan

SMA/K/MA

SMKN 2 Jepara

III-1

NO

TAHUN

3.

JENJANG

2007

4.

2008

5.

2009

PEMENANG

TK/RA

TK Pertiwi 08 Tahunan

SD/MI

SDN Mayong Lor 04

SMP/MTs

SMPN 2 Jepara

SMA/K/MA

SMKN 1 Jepara

TK/RA

TK Pembina Jeruk Wangi

SD/MI

SDN 01 Wonorejo-Jepara

SMP/MTs

SMPN 6 Jepara

SMA/K/MA

SMAN 1 Welahan

TK/RA

TK Rosellana-Pecangaan

SD/MI

SDN 01 Bondo-Bangsri

SMP/MTs

SMPN 2 Bangsri

SMA/K/MA

SMK

Roudlotul

Mubtadiin

–

Balekambang, Nalumsari. Sumber: Dinkes KabupatenJepara

Untuk penilaian Adipura tingkat Nasional, Kabupaten Jepara dalam 5 (Lima) tahun terakhir berhasil mendapatkan pengahrgaan adipura , Sampai dengan tahun 2008 Kabupaten jepara menjadi Kabupaten terbersih untuk kategori kota sedang. Untuk tahun 2009/2010 yang memperoleh adipura adalah Kab/Kota yang nilainya mencapai 70. Selengkapnya hasil penilaian adipura adalah: Tabel 3.2 Hasil Penilaian Adipura Kabupaten Jepara NO 1

Tahun

Hasil Penilaian

2005/2006

Tidak terdokumentasi nilainya, tapi Kabupaten Jepara mendapat adipura.

2.

2006/2007

76,44

3.

2007/2008

75,93

4.

2008/2009

76,50

5.

2009/2010

77,63

Sumber: BLH KabupatenJepara

Untuk

meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

kegiatan

pembangunan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun berkontribusi dalam pendanaan (pada WSSLIC/PABPL-MPR besarnya sekitar 12,5 %, berupa tenaga gotong royong maupun dalam bentuk uang/barang/bahan).

Pemerintah


Kabupaten

Jepara

telah

melaksanakan

III-2

beberapa program/proyek/layanan berbasis masyarakat terutama masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan program/proyek ini, dibentuk Tim Kerja yang terdiri dari unsur masyarakat sendiri yang mewakili semua wilayah, dari berbagai tingkat kesejahteraan masyarakat, mewakili jender dan golongan dengan menempatkan Kepala Desa/Lurah sebagai pelindung, masyarakat juga turut berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana yang telah terbangun dengan membayar iuran bulanan.


III-3

Tabel 3.3 Program/Proyek/Layanan Berbasis Masyarakat NO

Tahun

Program/Proyek WSSLIC/PABPL-MPR

1994/1995 1

– 1999/2000

(Water Supply and Sanitation for Low Income Communities)/ Proyek Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Desa/Kecamatan/Wilayah Gerdu & Kaliombo/Kec.Pecangaan; Guwosobokerto, Karanganyar, Kendengsidialit, Kedungsarimulya & Gedangan/Kec.Welahan; Jugo, Blingoh/Kec.Donorejo; Kunir, Tempur, Tunahan/Kec.Keling; Manyargading/Kec.Kalinyamatan; Jatisari, Pringtulis/Kec.Nalumsari; Dudakawu, Bucu, Cepogo, Sumanding /Kec.Kembang; Papasan, Srikanding/Kec.Bangsri; Karangaji, Tedunan/Kec.Kedung; Bungu/Kec.Mayong.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam 2

2009

Rangka Pemulihan Cagar Alam Gunung Celering

Kec. Keling

dan Keling II/III. GNKPA 3

2010

(Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air)

Sumosari/Kec.Bantealit

DAS di Kabupaten Jepara. WISMP 4

2006 -2010

(Water Resources Irrigation System Management

DI.Kedung Dowo, DI.Siwali, DI.Sepandan, DI.Rombong, DI.Pecangaan.

Program).

5

6

2010

PLP – BK

Karanggondang/Kec.Mlonggo, Suwawal/Kec.Mlonggo, Suwawal/Kec.Pakis Aji,

(Program Penataan Lingkungan Permukiman -

Plajan/Kec.Pakis Aji, Demaan/Kec.Jepara, Petekeyan/Kec.Tahunan,

Berbasis Komunitas).

Batukali/Kalinyamatan, Banyu Putih/Kec.Kalinyamatan.

PNPM Mandiri

Sumber: Bappeda & Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara


III-4

3.1.2

Kesehatan Pola Hidup Masyarakat Secara umum tingkat kesehatan Pola Hidup Masyarakat di Kabupaten

Jepara dapat terlihat dari angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh sanitasi buruk seperti ditunjukkan melalui angka kesakitan diare ataupun kasus ISPA. Dalam 5 tahun terakhir terlihat angka kejadian kasus diare tahun 2007 menunjukkan angka kejadian yang paling tinggi (32.314 kasus), tahun berikutnya walaupun ada penurunan tapi angka kejadian kasus diarenya masih tinggi. Tabel 3.4 Angka Kasus Diare di Puskesmas Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2009 No

Puskesmas

Angka Kasus Diare 2005

2006

2007

2008

2009

1

Jepara

2.347

2.541

4.957

2.679

2.350

2

Tahunan

1.913

1.915

2.032

2.350

1.824

3

Batealit

239

992

2.229

1.519

2.205

4

Kedung I

2.472

1.983

2.502

1.892

1.526

5

Kedung II

298

395

988

1.152

960

6

Pecangaan

1.016

850

1.130

2.026

1.433

7

Kalinyamatan

1.013

1.898

3.069

3.380

2.836

8

Welahan I

1.556

1.305

168

320

2.592

9

Welahan II

410

351

545

574

460

10

Nalumsari

1.835

3.058

4.164

3.574

2.751

11

Mayong I

945

1.100

941

1.062

1.211

12

Mayong II

1.409

974

1.259

1.297

1.272

13

Mlonggo I

1.144

1.155

858

692

1.476

14

Mlonggo II

700

259

0

1.383

1.297

15

Bangsri I

157

1.769

559

507

0

16

Bangsri II

828

858

845

655

972

17

Kembang

1.573

1.253

1.747

2.071

1.973

18

Keling I

201

813

2.907

1.937

2.348

19

Keling II

907

994

1.215

1.189

941

20

Karimunjawa

166

209

199

311

371

21

Donorojo

-

-

-

21.129

22.095

32.314

Jumlah

30.265

520 31.060

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Jepara

.


III-5

Sedangkan angka kesakitan diare yang terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Jepara, yaitu Kecamatan Jepara dan Tahunan pada tahun 2008 sebagai berikut. Gambar 3.1

Kasus Diare di Kec. Jepara dan Kec. Tahunan

Tahunan Kecam atan Jepara 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 Jum lah Kasus Sumber : DKK Kabupaten Jepara, 2008

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa jika didasarkan pada angka kejadian diare, maka Kecamatan Jepara adalah kecamatan dengan tingkat kejadian diare relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya, yaitu mencapai ± 2.600 orang penderita diare pada tahun 2008. Tetapi angka kejadian diare tersebut masih jauh di bawah angka kesakitan diare nasional. Hal ini dimungkinkan karena Kecamatan Jepara adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dibanding Kecamatan Tahunan. Selain itu, penduduk miskin di perkotaan juga banyak terdapat di kecamatan ini. Seperti diketahui penyebaran virus (penyakit) paling cepat adalah di area padat dan kumuh, sehingga mengakibatkan angka kesakitan terbesar ada di Kecamatan Jepara. Untuk penemuan penderita Pneumonia dalam 5 tahun terakhir terlihat tahun 2006 menunjukkan angka kejadian yang paling tinggi (9.033 kasus), tahun berikutnya walaupun ada penurunan tapi masih cukup tinggi. Tabel 3.5 Penemuan Pneumonia di Puskesmas Kabupaten Jepara Tahun 2005 – 2009 No

Puskesmas

1

Jepara

2

Tahunan


Penemuan Penderita Pneumonia 2005

2006

2007

2008

2009

477

672

461

158

235

1.063

834

466

587

1.506

III-6

No

Puskesmas

Penemuan Penderita Pneumonia 2005

2006

2007

2008

2009

3

Batealit

700

655

629

644

793

4

Kedung I

361

474

439

475

292

5

Kedung II

107

143

167

113

128

6

Pecangaan

592

710

638

633

510

7

Kalinyamatan

566

502

547

523

457

8

Welahan I

387

381

370

351

386

9

Welahan II

216

364

195

156

175

10

Nalumsari

392

404

473

482

733

11

Mayong I

126

223

252

328

255

12

Mayong II

412

396

384

438

310

13

Mlonggo I

658

930

627

396

249

14

Mlonggo II

421

376

437

448

535

15

Bangsri I

68

314

289

142

50

16

Bangsri II

350

317

350

336

14

17

Kembang

410

169

129

673

608

18

Keling I

433

591

884

835

567

19

Keling II

372

415

407

256

209

20

Karimunjawa

84

87

52

23

54

21

Donorojo

22

RSUD Kartini Jumlah

318 163

73

164

8.358

9.033

8.360

132 8.129

33 8.417

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Jepara

Beberapa kasus penemuan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) juga terjadi di Kecamatan Jepara dan Tahunan. Berikut adalah data penemuan kasus ISPA di 2 puskesmas utama, Puskesmas Jepara dan Puskesmas Tahunan.


III-7

Gambar 3.2 Kasus ISPA di Kec. Jepara dan Kec. Tahunan

Jumlah Kasus

11.500 11.000 10.500 ISPA 10.000 9.500 Jepara

Tahunan

Kecam atan Sumber : Puskesmas Jepara dan Puskesmas Tahunan, 2008

Dari gambar diatas terlihat bahwa penemuan kasus ISPA di Kecamatan Tahunan (11.452 kasus) kejadiannya lebih banyak dari Kecamatan Jepara (10.625 kasus). 3.1.3

Kuantitas dan Kualitas Air Dilihat dari segi kuantitas, maka untuk kebutuhan air bersih Kabupaten

Jepara masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari jumlah sumur bor atau mata air yang telah dikelola oleh PDAM hingga tahun 2008 hanya baru sejumlah 44 lokasi (titik) yang berupa sumur bor dan cakupan pelayanan tingkat kabupaten baru mencapai 11,13 %, sedangkan untuk daerah perkotaan mencapai 84,8%, sehingga sebagian besar masyarakat menggunakan sumur gali sebagai sumber air untuk kebutuhan air minum. Hal tersebut juga didukung oleh studi EHRA Jepara yang menyatakan bahwa untuk kasus kelangkaan air, studi menemukan sekitar 3,4% rumah tangga yang mengalami kelangkaan air dari sumber air utama dalam dua minggu terakhir selama 1 hari 1 malam atau lebih, sedangkan jika rentang waktu kelangkaan diperpanjang menjadi satu tahun maka kasus kelangkaan yang dijumpai meningkat hampir tiga kalinya menjadi sebesar 9,26% (EHRA Jepara, Juli 2010). Sedangkan secara kualitas air bersih yang digunakan oleh PDAM sebagai sumber air baku di Kabupaten Jepara relatif aman atau memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Departemen Kesehatan, khususnya Permenkes RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/90. Secara umum, sumur bor yang dimiliki oleh PDAM tergolong dalam kategori sumur dalam dimana kedalaman pengeboran mencapai ± 150 m di bawah permukaan tanah. Hasil pemeriksaan


III-8

laboratorium kualitas air bersih dari beberapa sumber sampel air seperti : sumur Bor PDAM, pelanggan PDAM, Sumur Gali masyarakat, Air Permukaan yang dilakukan oleh DKK Kabupaten Jepara dan pemeriksaan kimia terhadap beberapa sungai yang ada di Jepara yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Jepara, hasil laboratorium pemeriksaan air PDAM, sumur gali maupun air sungai secara detail dapat dilihat pada Lampiran 5. 3.1.4

Limbah Cair Rumah Tangga Sebagian besar pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga di lingkungan

masyarakat Kabupaten Jepara dengan sistem septic tank dan sebagian lainnya dibuang ke drainase (SPAL) baik saluran terbuka/tertutup maupun langsung dibuang di area terbuka/sungai. Dalam jangka menengah kedepan terutama untuk daerah perkotaan, perlu adanya pemikiran Limbah Cair Rumah Tangga diolah secara khusus melalui suatu sistem komunal maupun terpusat untuk skala kota (off site system). Hal ini mengingat permukaan air tanah di Jepara cukup rendah/dangkal, sehingga sangat mudah tercemar oleh septic tank yang dibangun tidak kedap air. 3.1.5

Limbah Padat (Sampah) Berdasarkan kajian data sekunder, diperoleh data bahwa jumlah sampah

per hari pada tahun 2009 di Kabupaten Jepara sebesar 605,028 m3/hari atau setara dengan 2,683 lt/org/hari dengan pertumbuhan rata-rata timbulan sampah 2,15 % per tahun (Studi Manajemen Persampahan Kota Jepara, Bappeda 2008). Sedangkan sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut; a.

Sampah Permukiman Kondisi permukiman Kabupaten Jepara saat ini bersifat permanen, semipermanen, dan sementara. Dari hasil analisis tahun 2006 dapat diketahui bahwa timbulan sampah paling besar dihasilkan dari sumber rumah tangga/permukiman, yaitu sebesar 1,9 lt/orang/hari.

b.

Sampah Pertokoan Pertokoan di Kabupaten Jepara sudah berkembang pesat. Jenis-jenis toko sudah beranekaragam dengan besar toko bervariasi dari toko kelontong sampai swalayan.

c.

Sampah Pasar Sampah pasar merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di pasar. Sebagian besar komposisi sampah pasar di Jepara merupakan sampah organik.


III-9

d.

Sampah Penyapuan Jalan Pada jalan-jalan, tempat umum seperti taman kota, halte, lapangan umum dll, ditangani khusus oleh penyapu jalan dengan gerobak sampah ataupun gerobak motor yang langsung dibawa ke TPS.

Sumber sampah dan prediksi timbulan sampah dituangkan pada Tabel 3.6.


III-10

Tabel 3.6 Prediksi Timbulan Sampah Kabupaten Jepara Tahun No

Sumber

Eksisting 2007 3

2008

2009 3

2010 3

2011 3

2012 3

lt/org/hr

m /hari

lt/org/hr

m /hari

lt/org/hr

M /hari

lt/org/hr

m /hari

lt/org/hr

m /hari

lt/org/hr

m3/hari

A 1

Domestik Permukiman

1.900 1.900

419.258 419.258

1.997 1.997

44.170 44.170

2.039 2.039

459.821 459.821

2.079 2.079

475.352 475.352

2.118 2.118

490.820 490.820

2.156 2.156

506.268 506.268

B

Non Domestik Sarana Pendidikan Perkantoran Sarana Kesehatan Pariwisata Pertokoan dan R. Makan Pariwisata Industri Pasar Penyapuan Jalan Lain-Lain

0.600

132.397

0.631

140.264

0.644

145.207

0.657

150.111

0.669

154.996

0.681

159.874

0.020

4.413

0.021

4.675

0.021

4.480

0.022

5.004

0.022

5.167

0.023

5.329

0.120 0.050

26.479 11.033

0.126 0.053

28.053 11.689

0.129 0.054

29.041 12.101

0.131 0.055

30.022 12.509

0.134 0.056

30.999 12.916

0.136 0.057

31.975 13.323

0.010 0.070

2.207 15.446

0.011 0.074

2.338 16.364

0.011 0.075

2.420 16.941

0.011 0.077

2.502 17.513

0.011 0.078

2.583 18.083

0.011 0.079

2.665 18.652

0.010 0.050 0.240 0.020

2.207 11.033 52.959 4.413

0.011 0.053 0.252 0.021

2.338 11.689 56.106 4.675

0.011 0.054 0.258 0.021

2.420 12.101 58.083 4.840

0.011 0.055 0.263 0.022

2.502 12.509 60.044 5.004

0.011 0.056 0.268 0.022

2.583 12.916 61.998 5.167

0.011 0.057 0.272 0.023

2.665 13.323 63.950 5.329

0.010

2.207

0.011

2.338

0.011

2.420

0.011

2.502

0.011

2.583

0.011

2.665

2.500

551.655

2.627

584.434

2.683

605.028

0.736

625.463

2.787

645.816

2.837

666.143

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

Sumber : Studi Manajemen Persampahan Kota Jepara, Bappeda 2008.


III-11

3.1.6

Drainase Lingkungan Drainase linkungan umumnya mengikuti pola jaringan jalan yang ada,

beberapa saluran drainase lingkungan awalnya merupakan saluran irigasi ke sawah-sawah dan sampai saat inipun sebagian masih berfungsi untuk mengairi sawah yang masih ada. Dari data hasil studi EHRA, rumah yang tidak memiliki saluran drainase lingkungan sekitar 60,52 %. Pada umumnya, drainase lingkungan masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dengan saluran limbah cair rumah tangga (grey water). 3.1.7

Pencemaran Udara Kondisi pencemaran udara di Kabupaten Jepara pada umumnya masih

di bawah ambang batas pencemaran, namun dengan berkembangnya sektor industri dan meningkatnya jumlah kendaraan perlu pemikiran ke depan dalam mengupayakan Pengelolaan Pencemaran Udara. 3.1.8

Limbah Industri Limbah industri di Kabupaten Jepara sebagian besar berasal dari

industri mebel yang tersebar di seluruh Kabupaten Jepara. Terdapat beberapa home industry dimana rata-rata industri tersebut merupakan industri pengolahan kayu dan sebagian yang lain berupa industri tekstil (Tenun Troso) dan kerajinan monel (logam). Kawasan yang telah menjadi pusat-pusat industri terpencar di beberapa kecamatan antara lain : •

Kecamatan Tahunan dan Jepara : industri kerajinan mebel dan ukir.

•

Kecamatan Jepara (Desa Mulyoharjo) : industri ukur akar dan patong.

•

Kecamatan Pecangaan : industri tenun ikat troso.

•

Kecamatan Kalinyamatan : industri kerajinan monel Kriyan, Emas.

•

Kecamatan Mayong : industri kerajinan keramik.

•

Kecamatan Welahan : industri kerajinan rotan Teluk Wetan dan bata.

•

Kawasan industri strategis terletak di Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Bangsri, Kecamatan Kembang dan Kecamatan Keling antara lain PLTU dan rencana kawasan teknologi tinggi. Perkembangan jumlah unit usaha sektor industri pada tahun 2007

mencapai 14.417 unit usaha.


III-12

Tabel 3.7 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Kabupaten Jepara NO

URAIAN

SATUAN

OKTOBER 2007

1.

Kelompok Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan

-

Industri Makanan

Unit

1.242

-

Industri Minuman

Unit

42

-

Industri Pengolahan Tembakau

Unit

834

-

Industri

dan

Unit

3.710

Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah serta Alat

Unit

6.834

Unit

281

Kayu,

Rotan,

Bambu,

Rumput

sejenisnya -

Dapur dari Kayu, Bambu dan Rotan -

Industri Jasa Industri

2.

Kelompok Industri Aneka

-

Industri Tekstil

Unit

235

-

Industri Pakaian Jadi

Unit

759

3.

Kelompok Industri Logam Kimia dan Mesin

-

Industri Pengolahan Tanah Liat

Unit

313

-

Industri Barang dari Logam

Unit

167

Jumlah Unit Usaha

14.417

Sumber: RPIJM Kabupaten Jepara 2009 – 2013.

Secara pasti volume limbah yang dihasilkan oleh masing-masing industri belum diketahui karena masih dikelola sendiri oleh pelaku home industry, tetapi beberapa industri telah dilengkapi oleh IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang merupakan program bantuan dari BLH Kabupaten Jepara untuk masyarakat, khususnya kepada para pelaku home industry. 3.1.9

Limbah Medis Di Kabupaten Jepara, kebijakan penanganan limbah medis yang berasal

dari rumah sakit maupun puskesmas dikelola oleh masing-masing lembaga yang memproduksi limbah medis tersebut. Rumah sakit/puskesmas bertanggungjawab penuh untuk membangun dan mengelola limbah medisnya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dari Kementrian Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit. Pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pemantauan pengelolaaan limbah medis rumah sakit/puskesmas.

Dinas


Kesehatan

Kabupaten

Jepara

membawahi

16

III-13

Kecamatan dengan 21 Puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan dan berlokasi di wilayah yang mempunyai daerah pelayanan tertentu. Data umum tentang jumlah timbulan limbah medis rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Jepara adalah seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Jumlah Timbulan Limbah Medis Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Jepara No

Kecamatan

RS/PKM(Puskesmas)

Jml.Timbulan rata-rata kg/hari

1

Tahunan

RSUD Kartini

40

2

Kedung

PKM Kedung 1

1

PKM Kedung II

0,5

3 4

Pecangaan

PKM Pecangaan

0,75

5

Welahan

PKM Welahan I

1

PKM Welahan II

0,75

PKM Mayong I

0,5

PKM Mayong II

0,5

6 7

Mayong

8 9

Batealit

PKM Batealit

1,25

10

Jepara

PKM Jepara

1

11

Mlonggo

PKM Mlonggo

1,5

12

Pakis Aji

PKM Pakis Aji

1,5

13

Bangsri

PKM Bangsri I

0,5

PKM Bangsri II

0,5

PKM Keling I

1,5

PKM Keling II

0,5

14 15

Keling

16 17

Karimunjawa

PKM Karimunjawa

0,5

18

Tahunan

PKM Tahunan

0,5

19

Nalumsari

PKM Nalumsari

0,5

20

Kalinyamatan

PKM Kalinyamatan

1,24

21

Kembang

PKM Kembang

0,7

22

Donorojo

PKM Donorojo

0,5

Sumber : DKK Kabupaten Jepara, 2008 & RSUD Kartini, 2009.


III-14

3.2

Pengelolaan Limbah Cair

3.2.1

Landasan Hukum/Legal Operasional

1. Undang–Undang

Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 208, tentang Pengelolaan Sampah 3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang–Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus 3.2.2

Aspek Institusional Kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah cair baik yang

ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara berkerja sama dengan Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (DPTRK) Kabupaten Jepara dibawah pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi DPTRK yang mengurus limbah cair (hijau) dan sampah (kuning) adalah seperti berikut ini:


III-15

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG PERUMAHAN

KEPALA BIDANG TATA RUANG

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN

SEKRETARIAT

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN

SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG DAN BANGUNAN

SEKSI KEBERSIHAN

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PENGEMB. DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN

SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG

SEKSI PERTAMANAN

SUBBAG PERENC. DAN EVALUASI

SUBBAG KEUANGAN UPT – TPA DAN LIMBAH LAINNYA

SEKRETARIS UPT – TPA DAN LIMBAH LAINNYA

3.2.3

Cakupan Pelayanan Pengelolaan limbah cair di Kabupaten Jepara belum bisa ditentukan

secara pasti, sehingga agak sulit untuk menentukan cakupan pelayanannya. Data terkait jumlah jamban pribadi yang terdokumentasi oleh DKK tersedia melalui 21 Puskermas yang ada di Kabupaten Jepara tahun 2009. Sedangkan untuk pembangunan MCK yang telah dibangun oleh DPU & ESDM masingmasing berlokasi di 8 desa untuk tahun 2008, 9 desa untuk tahun 2009 dan 2 desa/kelurahan untuk tahun 2010.


III-16

Tabel 3.9 Keluarga dengan Kepemilikan Jamban Tahun 2009 No

1

Kecamatan

Puskesmas

Kedung

2

Jml KK

Jumlah Kepemilikan Jamban Jml KK

Jml KK

% KK

%

Diperiksa

Memiliki

Memiliki

Sehat

Kedung I

14.564

4.369

2.902

66,42

26,12

Kedung II

2.875

863

404

46,81

17,33

3

Pecangaan

Pecangaan

22.189

6.657

2.223

33,39

51,91

4

Welahan

Welahan I

10.591

3.177

2.812

88,51

41,89

Welahan II

7.099

2.130

1.569

73,66

52,01

Mayong I

10.599

3.180

2.376

74,72

48,70

Mayong II

11.525

3.458

2.107

60,93

77,41

5 6

Mayong

7 8

Batealit

Batealit

21.335

6.401

4.896

76,49

75,71

9

Jepara

Jepara

18.926

5.678

5.104

89,89

63,70

10

Mlonggo

Mlonggo

21.056

6.316

4.965

78,61

51,90

11

Pakis Aji

Pakis Aji

12.023

3.607

2.752

76,30

58,79

12

Bangsri

Bangsri I

11.475

3.443

2.627

76,30

49,30

Bangsri II

8.927

2.678

1.623

60,60

83,61

Keling I

9.493

2.848

2.118

74,37

49,39

Keling II

10.318

3.093

2.476

80,05

38,81

2.550

765

584

76,34

38,18

13 14

Keling

15 16

Karimunjawa

Karimunjawa

17

Tahunan

Tahunan

18.973

5.692

5.037

88,49

46,91

18

Nalumsari

Nalumsari

16.631

4.989

4.099

82,16

45,40

19

Kalinyamatan

Kalinyamatan

14.112

4.234

3.396

80,21

66,28

20

Kembang

Kembang

18.582

5.575

4.460

80,00

50,61

21

Donorojo

Donorojo

15.280

4.584

4.106

89,57

40,79

279.123

83.737

62.636

74,80

53,01

Jumlah

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2009.

Sedangkan dari hasil pendataan dari Dinas PU & ESDM, bantuan pembangunan MCK dan MCK ++ adalah : Tabel 3.10 Lokasi MCK dan MCK ++ yang telah dibangun No

Tahun

1

2008

Jenis MCK


Kecamatan

Desa

Jumlah (unit)

Jepara

a.Mulyoharjo

2

Bangsri

b.Kedungleper

2

Mlonggo

c.Tanjung

2

d.Plajan

2

III-17

No

Tahun

2

2009

Jenis

MCK

Kecamatan

2010

(unit)

Kembang

e.Tubanan

2

Keling

f.Blingoh

2

g.Tulakan,

2

h.Bandungharjo

2

a.Tempur

2

b.Kunir

2

c.Watuaaji

2

Donorojo

d.Banyumanis

2

Kembang

e.Dudakawu

2

Bangsri

f.Papasan

2

Bantealit

g.Bringin

2

h.Somosari

2

i.Tanjung

2

Keling

Pakisaji 3

Jumlah

Desa

MCK++/SLBM Jepara

a.Demaan

1 =150 KK

(Sanitasi

b.Karangrandu

1 =100 KK

Pecangaan

Lingkungan Berbasis Masyarakat) Sumber : DPU&ESDM Kabupaten Jepara.

3.2.4

Aspek Teknis dan Teknologi Teknis operasional dalam pengelolaan limbah domestik di Kabupaten

Jepara diwujudkan dalam beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BLH Kabupaten Jepara, antara lain : 1. Pengujian Limbah Cair Domestik 2. Pengujian Air Sungai /Badan Air 3. Perlindungan pada sumber – sumber Mata Air 4. Penegakan Hukum terhadap pelanggar Pengelolaan Lingkungan Upaya yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Jepara sebagai SKPD yang berwenang dalam pemantauan dan pengawasan terhadap limbah cair domestik antara lain melalui beberapa kegiatan yaitu : 1. Meningkatkan Pemantauan Kualitas Lingkungan 2. Meningkatkan

Pengendalian

dan

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup


III-18

3. Meningkatkan Pembinaan Teknis Pengendalian Lingkungan Secara umum berdasarkan studi EHRA Jepara Juli 2010, terdapat beberapa cara pembuangan (pengolahan) limbah tinja yang dilakukan oleh masyarakat yaitu sebagai berikut: Tabel 3.11 Jenis Pengolahan Limbah Domestik Jepara Frekuensi

Prosentase

822

67,99

-

-

Jamban siram/ leher angsa disalurkan ke lobang galian

12

0,99

Jamban siram/ leher angsa disalurkan ke sungai/ kali/ parit

36

2,98

Jamban siram/leher angsa disalurkan ke kolam

3

0,25

Jamban siram/leher angsa disalurkan ke tidak tahu kemana

2

0,17

Jamban non siram/ tanpa leher angsa salur ke tangki septik

174

14,39

-

-

Jamban non siram/ tanpa leher angsa salur ke lobang galian

14

1,16

Jamban nonsiram/tanpa leher angsa salur ke sungai/kali/parit

9

0,74

Jamban nonsiram/tanpa leher angsa salur ke kolam

1

0,08

Jamban non siram/ lubang tanpa leher angsa disalurkan ke tidak terlihat Gantung di atas sungai/ kolam

4

0,33

24

1,99

108

8,93

Tidak ada fasilitas: Lapangan, semak

-

-

Di fasilitas jamban umum lain

-

-

Lainnya (catat)

-

-

1209

100,00

Jamban siram/ leher angsa disalurkan ke tangki septik Jamban siram/ leher angsa disalurkan ke cubluk

Jamban non siram/ tanpa leher angsa salur ke cubluk

Tidak ada fasilitas: Di sungai/ kali/ parit/ got

Total

Sumber, Data EHRA Jepara, 2010

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pilihan teknologi yang banyak dipergunakan dalam mengolah limbah cair domestik, baik grey water (air limbah cuci, mandi) dan black water (limbah tinja) di Jepara adalah melalui on site system yaitu tangki septik sebesar 67,2%. Sedangkan untuk off site system atau pembuangan dan pengolahan limbah tinja secara terpusat untuk skala kota belum pernah ada. Dalam rangka menyediakan jasa pelayanan pengolahan lumpur tinja, Kabupaten Jepara mengoperasionalkan sebuah IPLT yang terletak di TPA Bandengan. Pengelolaan IPLT sepenuhnya masih berada di bawah pengawasan dari Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (DPTRK) Kabupaten Jepara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2009 tentang


III-19

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, struktur dan besarnya tarif retribusi dibagi menjadi tiga lokasi, yaitu : (1) Lokasi Rumah Tangga; (2) Lokasi Fasilitas Umum (Sosial); dan (3) Lokasi Komersial. Adapun secara umum, besarnya tarif yang dikenakan sebesar Rp. 40.000,-/m3 (ditambah dengan biaya jarak tempuh lokasi). Hingga sejauh ini efektiftas IPLT dinilai sangat kecil, karena jumlah lumpur tinja yang masuk setiap harinya sangat jauh berada dibawah kapasitas optimal pengolahan harian IPLT yaitu hanya 1 rit perhari atau sebesar 2,25 m3/hari. Lumpur tinja sisa hasil proses pengolahan air limbah domestik hingga sejauh ini dimanfaatkan oleh DPTRK Kabupaten Jepara untuk alternatif lain seperti untuk campuran kompos ataupun sebagai pupuk tanaman. Sedangkan limbah cair dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang berlokasi sebelah Barat Pasar Jepara II, proses pengolahan yang dipakai adalah dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem Dewats yang terdiri dari Digister, Septictank, Baffle Reactor dan Anaerobic Filter, dengan sistem ini air limbah akan diolah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan Digester mampu menghasilkan gas bio sebagai sumber energi alternatif. Volume limbah cair yang dimanfaatkan adalah dari 150 ternak yang dipotong setiap bulannya. 3.2.5

Peran Serta Masyarakat dan Gender dalam Penanganan Limbah Cair Dalam penanganan limbah cair, khususnya limbah cair domestik di

Kabupaten Jepara, masyarakat telah melakukan berbagai upaya, antara lain : 1. Pada skala pemukiman setiap rumah tangga di Kabupaten Jepara rata– rata sudah mempunyai saluran pembuangan limbah (SPAL) rumah tangga (domestik) baik saluran terbuka maupun tertutup. 2. Kerja bakti untuk membersihkan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) domestik juga dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. 3.2.6

Permasalahan Beberapa permasalahan terkait pengelolaan limbah cair domestik

adalah : 1. Terbatasnya lahan untuk pembangunan IPAL di wilayah permukiman menjadikan strategi pengelolaan limbah domestik melalui pembangunan IPAL Komunal sedikit sulit untuk diimplementasikan, di lain pihak ada


III-20

sedikit gagasan untuk membangun IPAL Komunal di badan jalan tetapi realisasinya perlu persetujuan dari DPU. 2. Di beberapa titik di Kabupaten Jepara, banyak masyarakat yang masih membuang limbah cair domestik (grey water dan black water) ke dalam saluran drainase, sehingga mengakibatkan fungsi saluran yang tidak optimal (karena endapan lebih cepat terbentuk). 3. Kesadaran masyarakat tentang Pengelolaan Saluran Air Limbah domestik (SPAL) masih sangat rendah. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Jepara untuk menguras tangki septik mengindikasikan banyaknya tangki septik yang tidak aman atau diduga cubluk, sehingga sangat berpotensi untuk mencemari tanah dan badan air sekitarnya. 5. Membutuhkan strategi khusus untuk mencari solusi yang paling tepat guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan perilaku seperti di antaranya adalah melalui kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Walaupun untuk hal kampanye/penyuluhan/advokasi PHBS DKK Kabupaten Jepara telah mendanai kegiatan ini rata-rata Rp 40 juta/tahun, namun hasilnya masih kurang optimal.

3.3

Pengelolaan Persampahan (Limbah Padat)

3.3.1


1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Undang–Undang

Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 4. Undang–Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup 5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Limbah B3 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban


III-21

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara 3.3.2

Aspek Institusional Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, sebagai unsure Pelaksana Daerah maka pengelolaan persampahan menjadi kewenangan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (DPTRK) Kabupaten Jepara. Isu utama yang menjadi beban tugas DPTRK Kabupaten Jepara adalah masalah pengelolaan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan instalasi pengolahan limbah dan pengomposan (vermikasi). Secara organisatoris, unsur DPTRK Kabupaten Jepara yang bertugas dalam mengelola sampah atau kebersihan adalah Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang membawahi 2 seksi, yaitu : 1. Seksi Kebersihan 2. Seksi Pertamanan 3.3.3

Cakupan Pelayanan Sampai dengan saat ini, pengelolaan kebersihan dan persampahan

masih dititikberatkan pada Kecamatan Jepara dan sebagian Kecamatan Tahunan dengan total luas wilayah administrasi sebesar 33,38 km2, dengan jumlah penduduk di wilayah administrasi tersebut 164.616 jiwa. Sedangkan luas daerah perkotaan/daerah yang terlayani oleh pelayanan kebersihan 31,16 km2 dengan jumlah penduduk di daerah perkotaan /pelayanan kebersihan sebanyak 141.640 jiwa atau sekitar 86% penduduk sudah terlayani di dua kecamatan tersebut. Jadi, masih terdapat kecamatan di Kabupaten Jepara yang belum dilayani oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (DPTRK) Kabupaten Jepara (Studi Manajemen Persampahan Kota Jepara, Bappeda 2008).


III-22

Dalam

rangka

menunjang

operasional

persampahan,

DPTRK

Kabupaten Jepara telah memiliki beberapa sarana dan prasarana persampahan sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 3.12 Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Jepara No

Jenis

Quantity

1

Gerobak dan Becak Sampah

74 buah

2

Mini Truck Kijang Pick Up

2 unit

3

Dump Truck

4 unit

4

Arm Roll

5 unit 3

6

Container 6-14 m

7

Container 1-2 m

3

78 buah

8

Transfer Depo (100-200 m2)

3 buah

9

Peralatan Kebersihan dan Pengaliran

1 paket

10

TPSS

44 unit

11

Luas dan Kapasitas TPA

12

Fasilitas Pengomposan Terpusat

2 unit

13

Fasilitas Pengolahan Sampah Terpusat

1 unit

14

Instalasi Pengolahan Air Lindi (leachete)

2 kotak

15

Excavator

1 unit

16

Sumur Pantau

5 unit

3 buah

2,84 ha & 101.410,99 m3/tahun

Sumber : DPTRK Kabupaten Jepara, 2010

3.3.4

Aspek Teknis dan Teknologi Secara umum pengelolaan persampahan di Kabupaten Jepara ditangani

oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (DPTRK) Kabupaten Jepara. Perkiraan jumlah timbulan sampah hingga tahun 2009 mencapai 605,028 m3/hari atau setara dengan 2,683 lt/org/hari dengan pertumbuhan rata-rata timbulan sampah 2,15 % per tahun (Studi Manajemen Persampahan Kota Jepara, Bappeda 2008). Lokasi pemerosesan akhir berupa TPA yang terletak di Desa Bandengan Kecamatan Jepara, memiliki luas lahan 2,84 ha dengan kapasitas 101.410,99 m3/tahun dan menggunakan sistem controlled landfill menuju sanitary landfill yang dilengkapi dengan sumur untuk pengontrolan air lindi (leachete) serta sejumlah peralatan berat, sarana dan prasarana pendukung lainnya. Luas TPA yang ada dirasakan sudah tidak memadai lagi karena dalam beberapa tahun kedepan akan penuh, sehingga Pemerintah Kabupaten Jepara


III-23

merencanakan untuk memperluas TPA dengan membebaskan tanah penduduk sekitarnya, dimana hal ini memungkinkan karena lahannya masih kosong. 3.3.5

Identifikasi Persampahan di Kabupaten Jepara Guna mengetahui segala permasalahan persampahan di Kabupaten

Jepara, berikut ini disajikan identifikasi persampahan di Kabupaten Jepara berdasarkan Studi Manajemen Persampahan Kota Jepara (Bappeda, 2008). a.

Pewadahan Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individual maupun komunal. Pewadahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan setelah mengadakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi sumber sampah. Kegiatan pewadahan ini adalah sebagai bagian dari upaya minimalisasi dimana sangat

penting

dalam

rangka

memudahkan

pengumpulan

dan

pengambilan. Sistem pewadahan sampah Kabupaten Jepara dengan cara individual dan disediakan oleh DPTRK. Jenis wadah dan kapasitasnya adalah :

Drum/tong sampah dengan kapasitas sekitar 40 liter.

Ban bekas dengan kapasitas sekitar 125 liter.

Pasangan bata dengan kapasitas sekitar 100 liter.

Keranjang sampah dan kotak kayu dengan kapasitas sekitar 40-60 liter. Jenis wadah rumah-rumah di Kabupaten Jepara dapat dibedakan

berupa:

Wadah yang Disediakan oleh Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Kebersihan (DPTRK) Kabupaten Jepara Wadah yang disediakan oleh Dinas yang berupa bin plastik. Bin-bin plastik ini disediakan terutama di Kota Jepara. Tempat-tempat yang disediakan bin plastik oleh DPTRK antara lain : tempat-tempat umum, kantor-kantor pemerintah, dan jalan-jalan protokol Kota Jepara.


III-24

Gambar 3.3 Pewadahan dari Bin Plastik

Sumber : Dokumentasi 2008

Wadah yang Disediakan Paguyuban Sampah Bersama (PSB) Tipe-tipe bak sampah yang disediakan oleh PSB bervariasi jenisnya. Ada yang menggunakan bin plastik, bin karet, bin tong, dan pasangan batu-bata. Biasanya warga menaruh bak-bak sampah ini di depan halaman rumah untuk memudahkan petugas kebersihan mengambil sampah.

Wadah

yang

disediakan

oleh

Dinas

Koperasi,

UMKM

dan

Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara Wadah-wadah sampah di pasar-pasar disediakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara. Gambar 3.4 Tempat Sampah dari Pas. Batu Bata


Wadah yang Disediakan Warga Masyarakat Non-PSB Di wilayah-wilayah yang tidak dilayani persampahan oleh DPTRK, masyarakat menggunakan pewadahan dari berbagai jenis dan ukuran. Jenis-jenis wadah yang digunakan oleh warga antara lain : bak sampah plastik, bak sampah dari drum, bak sampah dari anyaman bambu, dan bak sampah dari ban bekas.


III-25

Gambar 3.5 Tempat Sampah dari Ban Bekas dan Anyaman Bambu


b.

Pengumpulan Pengumpulan sampah di pemukiman menggunakan : Gerobak Sampah (0.75 m3) ; di daerah pemukiman menengah ke bawah dengan rasio : 1 gerobak untuk 100 rumah (400 – 500 jiwa) dengan luas pelayanan maksimum 0.5 km2 Gambar 3.6 Gerobak Sampah


Truk jenis Pick Up; mengambil di tong sampah pinggir jalan dan pemukiman tingkat atas, daerah komersial dan jalan protokol dengan kapasitas 3 m3/rit

Truk jenis Dump (jungkit); mengambil di titik komunal daerah komersial dan perkantoran dengan kapasitas 6 m3/rit


III-26

Gambar 3.7 Truk Dump


Truk jenis Arm Roll/Load Haul (LH); mengambil sampah dari TPS ke TPA, dengan steel container dengan kapasitas 8 m3/rit Gambar 3.8 Arm Roll


Pola pengumpulan sampah dibedakan atas individual, komunal. Pola pengumpulan dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.

Individual, dimana proses penanganan persampahan dengan cara mengumpulkan sampah dari masing-masing sumber sampah dan diangkut langsung ke TPA tanpa melalui proses pemindahan. Pola pelayanan individu diangkut dengan dump truk. Wilayah pelayanan meliputi pertokoan, perkantoran, dan hotel.

2.

Komunal, dimana sampah permukiman tertentu dikumpulkan tiap-tiap rumah dengan menggunakan becak sampah/motor sampah yang dikelola oleh Paguyuban Sampah Bersama (PSB) menuju TPS/kontainer terdekat atau bahkan langsung ke TPA. Sampah permukiman dikumpulkan dalam 1 shift yaitu: pukul 07.30 – 12.00 WIB.


III-27

Masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan TPS kontainer dan belum mendapatkan pelayanan secara individu dan

tidak

melakukan

penanganan

On

Site

(setempat)

membuang sampah langsung ke TPS/kontainer terdekat. Dari TPS/Kontainer petugas baru mengangkutnya ke TPA. Daerahdaerah yang melakukan pola komunal ini adalah daerah yang dekat dengan TPS/Kontainer. Pada pola komunal ini sangat mengutamakan penggunaan TPS. Sampah berada di TPS sekitar < 6 jam dengan sistem pengambilan sampah dari TPS menuju TPA. Gambar 3.9 Kontainer Sampah


Sedangkan TPS, sebagai tempat pembuangan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA memiliki 2 (dua) jenis yaitu dengan kontainer dan tanpa kontainer, yang penempatannya dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.13 Jenis dan Penempatan TPS NO

NAMA TPS

LOKASI

TPS DENGAN KONTAINER 1

MUNANJIN

2

SETDA I

Komplek Setda

3

TOPLING

Jl. Kusumo Utoyo

4

STADION

Jl. Jend. Soedirman

5

PEMANDIAN KARTINI I dan II

Komplek Pantai Kartini

6

TPI UJUNGBATU

Jl. Ujungbatu

7

STADION BARU

Jl. Ujungbatu

8

PASAR I

Komplek Pasar I


III-28

NO

NAMA TPS

LOKASI

9

PASAR II

Komplek Pasar II

10

BPR

Komplek Terminal Lama

11

TERMINAL

Komplek Terminal

12

SMP I

Jl. Yos Sudarso

13

SCJ

Komplek SCJ

14

RSU KARTINI

Senenan

15

PASAR RAHAYU

Jl. Pasar Rahayu

16

SMA TAHUNAN

Komplek SMA Tahunan

17

NGABUL

Ngabul, Tahunan

18

PASAR TAHUNAN I dan II

Komplek Pasar Tahunan

19

BALAI DESA UJUNGBATU I dan II

Balai Desa Ujungbatu

20

KOTA JATI

Ngabul

21

KEPOLISIAN

WR. Supratman

22

PHI

Jepara

23

RS ISLAM

Mulyoharjo

24

SMIK

Mulyoharjo

25

BELIK

Jepara

26

KOTA JATI Mambak

Mambak

27

PUSKESMAS Mlonggo

Mlonggo

28

TANAH ABANG

Jobokuto

29

SARIPAN

Saripan

30

SMEA

Jepara

31

SANGGAR PRAMUKA

Jepara

32

RSS RANDU GEDHE

Jepara

33

TPK

A. Yani

34

KALINYAMATAN I dan II

Kalinyamatan

35

RSS LEBUAWU

Lebuawu

36

PECANGAAN I dan II

Pecangaan

37

RS KEDUNG

Kedung

38

PUJASERA NGABUL

Ngabul

39

KARUNGGONI

Pecangaan

40

JOBOKUTO

Jepara

41

BANGSRI I dan II

Bangsri

42

WEDELAN

Wedelan

43

RSS JERUK WANGI

Bangsri

44

MLONGGO I dan II

Mlonggo


III-29

NO

NAMA TPS

LOKASI

45

PUSKESMAS BANGSRI

Bangsri

46

PUSKESMAS KELING

Keling

47

PASAR KRASAK

Krasak Bangsri

48

KELET I dan II

Kelet

49

PASAR LEBAK

Lebak

TPS TANPA KONTAINER 1

SMP 2

Komplek SMP 2

2

PUSKESMAS

Komplek Puskesmas Kota

3

MANGUNSARKORO I dan II

Jl. Ki Mangunsarkoro

4

PENGKOL

Jl. Ahmad Yani

5

BPD

Jl. KS. Tubun

6

JEMBATAN SLAMET RIYADI

Jl. Slamet Riyadi

7

SUB TERMINAL MULYOHARJO

Jl. Mulyoharjo

8

SETDA LAMA

Komplek Setda

Sumber : DPTRK Kabupaten Jepara, 2008

Adapun peta penempatan kontainer sampah adalah seperti pada peta penempatan TPS dan kontainer sampah berikut dibawah ini. Gambar3.10 Gambar Penempatan TPS dan Container Sampah


III-30

c.

Pemindahan Sampah yang dibawa oleh alat pengumpul dipindahkan langsung ke TPS atau kontainer yang nantinya dibawa oleh alat pengangkut. Armada pengangkut memanfaatkan dump truk atau arm roll. Dump truk datang dengan muatan kosong lalu menaikkan sampah langsung dari TPS atau kontainer. Tipe pemindahan yang digunakan adalah transfer tipe II dan transfer tipe III. Terdapat TPS dengan transfer tipe II yaitu tempat pertemuan antara alat pengumpul dan alat pengangkut. Sementara sisanya menggunakan transfer tipe III yaitu tempat pertemuan antara gerobak dan kontainer dengan kapasitas 6 m3. Kontainer yang ada sebanyak 52 buah dengan kapasitas masing-masing 6 m3. Sebagian besar TPS dan kontainer ditempatkan di Kota Jepara. Kecamatan-kecamatan lain yang dilayani antara lain : Kecamatan Tahunan, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan

Mlonggo,

Kecamatan

Kalinyamatan

dan

Kecamatan

Bangsri. d.

Pengangkutan Operasi pengangkutan sampah dilakukan dari kontainer maupun TPS-TPS ke tempat pembuangan akhir. Pola pengangkutan sampah di Kabupaten Jepara saat ini adalah dengan cara sarana pengangkut yang mengambil sampah di tempat pemindahan yang tersedia di TPS. Setelah pengambilan dari TPS tersebut, truk pengangkut langsung menuju TPA. Akan tetapi, terdapat pula pola pengangkutan sampah dari rumahrumah (biasanya di perumahan dan permukiman yang sudah cukup padat jarak antar rumahnya) dimana sampah yang dikumpukan oleh motor sampah tidak dibawa ke TPS dulu tetapi langsung dibawa ke TPA. Pada saat ini ada 1 pos utama (pool) berpangkalnya truk pengangkut sampah, yaitu : Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Kebersihan (DPTRK) Kabupaten Jepara. Setiap sarana pengangkutan beroperasi 2 kali sehari, yaitu setelah mengambil sampah dari TPS langsung menuju TPA dan kemudian kembali ke TPS semula dan seterusnya.

e.

Pembuangan Akhir


III-31

• TPA Bandengan Tempat Pembuangan Akhir di Jepara sebenarnya ada 3 unit, namun yang baru beroperasional sesuai prosedur baru 1 (satu) buah yaitu TPA Bandengan. Gambar 3.11 TPA Bandengan


Luas TPA Bandengan Kecamatan Jepara 2.84 ha. Jarak TPA dengan perumahan/pemukiman terdekat : 0,6 km, jarak TPA dengan sungai/badan air terdekat : 2 km, jarak TPA dengan pantai : 5 km Metode secara umum yang digunakan adalah composing dengan menggunakan 2 metode yakni : Vermikasi atau pengolahan sampah dengan memanfaatkan cacing tanah untuk dibuat kompos dan yang kedua dengan menggunakan metode segitiga bamboo untuk proses pelapukan sampah organik menjadi pupuk. Sedangkan untuk daur ulang sampah non organik dilakukan kerja sama

dengan

pihak

pemulung

sebagaimana

surat

perjanjian

tertanggal 1 Pebruari 2007 dan untuk memudahkan pelaksanaannya telah tersedia seperangkat alat untuk pencacah plastik dan pencacah sampah organik. Fasilitas yang dimiliki oleh TPA Bandengan telah disesuaikan dengan prosedur yang disyaratkan, seperti pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan 2 (dua) sistem, yaitu: i.

Controlled Land Fill Sampah dibuang ke parit, daerah cekungan, atau derah lereng, kemudian ditimbun dengan lapisan tanah dan dipadatkan. Metode ini mempunyai tiga macam cara yaitu metode area, metode trench


III-32

dan metoda depression. Metode ini membutuhkan lahan yang luas dan tanah untuk menimbun dengan volume yang besar. ii. Daur Ulang Cell Daur Ulang Cell, merupakan metode lain yang digunakan dalam TPA, yaitu dengan membuat kotak-kotak cell yang ditata berurutan untuk diisi dengan sampah organik. Sampah-sampah tersebut kemudian dibiarkan minimal 2 – 3 tahun, setelah itu dibongkar dan diayak untuk dijadikan pupuk kompos. Sisa produksi yang ada selama ini difungsikan menjadi tanah penutup untuk Controlled Land Fill. • TPA Gemulung TPA Gemulung berada di Kecamatan Pecangaan. Luas TPA Gemulung adalah 2910 m2. Sistem pengolahan sampah dengan cara control landfill (Uruk Tanah). Jangkauan pelayanan TPA Gemulung meliputi Kecamatan Pecangaan, Mayong, Welahan dan Kedung. Gambar 3.12 TPA Gemulung


• TPA Krasak TPA Krasak berada di Kecamatan Bangsri. Luas TPA Krasak adalah 460 m2. Sistem pengolahan sampah dengan cara control landfill. Jangkauan pelayanan TPA Krasak mencakup Mlonggo, Bangsri, dan Keling.


III-33

Gambar 3.13 TPA Krasak


Upaya minimalisasi jumlah sampah di TPA ini di samping dengan mengandalkan pemulung dalam pemilahan sampah, juga digunakan metode komposting, yaitu : a. Segitiga Bambu Berupa metode pengomposan dengan menempatkan sampahsampah organik dalam segitiga bambu, ditutup dengan plastik, disiram air, dibalik beberapa kali dengan proses yang sama selama 1 – 2 bulan. Pelapukan yang terjadi kemudianlah yang menjadikan menjadi pupuk kompos. Tingkat produksinya rata-rata komposing

sampah

TPA

dengan

metode

segitiga

dan

penambahan EM 4 dengan produksi + 4 ton/bulan. b. Vermikasi Vermikasi merupakan pengolahan sampah dengan memanfaatkan budidaya cacing lumbricus rubellus. Metode ini adalah dengan memanfaatkan sampah organik dan sampah dari pasar yang dicacah kemudian dicampu dengan kotoran sapi dan buangan RPH. Campuran inilah yang kemudian menjadi makanan bagi cacing. Hasil buangan /kotoran cacing (kascing) inilah yang dimanfaatkan sebagai pupuk. Tingkat produksinya rata-rata komposing dengan sistem vermikasi dengan produksi + 4 ton/bulan. 3.3.6

Peran serta Masyarakat dan Gender dalam Pengelolaan Sampah Pengelolaan kebersihan dan persampahan tidak lepas dari kerja sama

dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah wadah khusus dalam pelayanan pengambilan sampah rumah tangga, yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pengelola


III-34

kebersihan dan persampahan yang dimiliki pemerintah daerah menjadikan peran pihak ketiga menjadi besar sebagai pengelola sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, terutama di sekitar lingkungannya. Pemberdayaan ini penting untuk meningkatkan rasa memiliki dan menjaga budaya bersih dan sehat di masyarakat, di samping faktor ekonomis yang ditawarkan terkait dengan share pembagian sebagian retribusi. Pihak ketiga yang digandeng oleh pemerintah daerah dan turut berperan dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan di Kabupaten Jepara antara lain : Gemati Merupakan

pihak

ketiga

yang

digandeng

untuk

pengelolaan

kebersihan terutama di TPA. Retribusi mestinya 90 % untuk pengelola dan 10 % masuk kas daerah. Namun dalam kenyataannya angka 10 % yang terserap untuk daerah masih belum bisa dilaksanakan, karena hampir 100 % retribusi masih masuk ke pengelola. Paguyuban RT /RW Merupakan paguyuban yang dibentuk di setiap hierarkis RT dan RW yang bertanggungjawab dalam pelayanan kebersihan dan pengumpulan sampah. Share retribusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah adalah 70% untuk pengelola dan sisanya 30 % terserap untuk kas daerah. Bentuk peran serta masyarakat Kabupaten Jepara terhadap pengolahan sampah, antara lain: 1. Pengumpulan sampah dari RT sampai ke TPS oleh paguyuban sampah bersama. 2. Penetapan SALAM BERLIAN (Sapu Halaman Bersihkan Lingkungan Anda)

terutama

untuk

jajaran

Dinas,

Instansi,

Lembaga

Pemerintah/Swasta. 3. Partisipasi

dari

pengusaha/wiraswasta

berupa

pengadaan

lomba,

percetakan stiker dan poster, bantuan sarana dan prasarana kebersihan. 4. Kegiatan-kegiatan penyuluhan. Sedangkan kegiatan 3R telah dilakukan pada beberapa lokasi sebagaimana yang dtuangkan pada Tabel 3.12.


III-35

Tabel 3.14 Lokasi Kegiatan 3R Yang Dilakukan Masyarakat No

1

Lokasi

Perumahan

Alamat

Jenis Kegiatan

RW I Kel.

Pemilahan dan

Panggang

Pengolahan Sampah

Perumahan Gang Maju Kel. Panggang Perumahan Gang Arjuna Kel. Panggang

Pemilahan dan Pengolahan Sampah


RW.VI Kel.

Pemilahan dan

Demaan

Pengolahan Sampah

Perumahan Griya Tahunan Indah


Perumahan

Pemilahan dan

Kapling

Pengolahan

Pengkol

Sampah Pemilahan dan

2

Pasar

Pasar Jepara I

Pengolahan Sampah

Vol. yang Pemanfaatan

diolah

Pelaksana

3

m /bln Pupuk Kompos

Pupuk Kompos

Pupuk Kompos

Pupuk Kompos

Pupuk Kompos

Pupuk Kompos

Pupuk Kompos

7,5

Warga

7,5

Warga

7,5

Warga

7,5

Warga

7,5

Warga

7,5

Warga

Pengelola 60 – 90

Pasar

Pengelola Pasar Pemilahan dan Pasar Jepara II

Pengolahan Sampah

Pupuk Kompos

kerjasama 150 – 180

dengan Yayasan Danamon Peduli

Pemilahan dan

3

Perkantoran

Pasar Tahunan

Pengolahan

Kantor

Pemilahan dan

Bupati

Pengolahan

Jepara

Sampah


Sampah

Pupuk Kompos

Pupuk Kompos

Pengelola 60 – 90

Pasar

Cleaning 4–6

service Setda

III-36

No

Lokasi

Alamat

Jenis Kegiatan Pemilahan dan

Bappeda

Pengolahan Sampah Pemilahan dan

Dipenda

Pengolahan Sampah

Sekretariat DPRD

Pemilahan dan Pengolahan Sampah Pemilahan dan

Kec.Jepara

Pengolahan Sampah

SDN 4

Sekolah

1,2,5,6,9 Panggang SDN 4 Panggang

Vol. yang Pemanfaatan

diolah

Pelaksana

3

m /bln Pupuk Kompos

Pupuk Kompos

Pupuk Kompos

Pupuk Kompos


Pupuk


Pupuk

Kompos

Kompos

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

Pegawai di Bappeda

Pegawai di Dipenda

Pegawai di Setwan

Pegawai di Kec.Jepara

Guru dan murid Guru dan murid

1.Pupuk Kompos SDN 1,2 Mulyoharjo

Pemilahan dan 2.Kerajinan Pengolahan Tangan dari Sampah Sampah

4–6

Guru dan murid

Anorganik SMPN 2,5,6

SMAN 1

SMKN 2, 3

5

6

Terminal RS/ Puskesmas

Terminal Bus Jepara RSU Kartini Puskesmas Kota


Pemilahan dan Pengolahan Sampah Pemilahan dan Pengolahan Sampah Pemilahan dan Pengolahan Sampah Pemilahan dan Pengolahan Sampah Pemilahan dan Pengolahan Sampah Pemilahan dan Pengolahan Sampah

Pupuk Kompos Pupuk Kompos Pupuk Kompos Pupuk Kompos

4–6

4–6

4–6

4–6

Guru dan murid Guru dan murid Guru dan murid Pengelola Terminal

Proses dalam

Bagian

incinerator

IPAL RSU

Pupuk Kompos

4–6

Pegawai Puskesmas

III-37

3.3.7

Permasalahan dalam Pengelolaan Sampah Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di

Kabupaten Jepara adalah : 1. Potensi masyarakat secara umum cukup besar, hanya saja belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai potensi untuk meningkatkan efektifitas program persampahan. 2. Adanya anggapan di masyarakat bahwa pengelolaan persampahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan khususnya dalam hal kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. 4. Kurangnya

partisipasi

warga

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan. 5. Keterbatasan luas lahan untuk lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir. 6. Kurangnya jumlah armada atau prasarana pengangkutan mengakibatkan sampah yang terlambat diangkut, sehingga menimbulkan bau dan lindi di TPS dan transfer depo.

3.4

Pengelolaan Drainase

3.4.1

Landasan Hukum/Legal Operasional Landasan hukum pengelolaan drainase adalah :

1.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Fungsi Utama Saluran Drainase Sebagai Drainase Wilayah dan Sebagai Pengendalian Banjir.

2.

Kepmen Kimpraswil Nomor 534/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Drainase.

3.4.2

Aspek Institusional Institusi yang berwenang dalam pengelolaan drainase adalah DPU &

ESDM dan DPTRK. DPU & ESDM menangani masalah pembangunannya dan DPTRK menangani pemeliharan saluran drainase. Sedangkan BLH menangani masalah promosi dan advokasi PHBS dengan memasang pesan-pesan di Billboard supaya masyarakat tidak membuang sampah di sungai, kegiatan pembersihan sampah disepanjang pantai wisata dengan melibatkan masyarakat setempat, memberikan bantuan bibit tanaman untuk penghijauan ke sekolahsekolah, membuat biopori didaerah resapan air hujan, tanaman untuk taman-


III-38

taman kota. Pendanaan yang disediakan oleh BLH untuk kegiatan ini rata-rata sebesar Rp. 50 juta pertahun. Struktur organisasi PU & ESDM yang mengurus masalah drainase dan air limbah adalah sebagai berikut dibawah ini: ‐ ‐

Kepala Dinas Sekretaris a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi c. Sub Bagian Keuangan Bidang Bina Marga yang terdiri dari a. Seksi Pembangunan Jalan, b. Seksi Jembatan dan Sarana Prasarana Umum Bidang Cipta Karya yang terdiri dari : a. Seksi Penataan Lingkungan Dan Air Bersih b. Seksi Pemukiman Bidang Pengairan yang terdiri dari: a. Seksi Bina Manfaat b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bidang ESDMyang terdiri dari: c. Seksi Energi d. Seksi Sumber Daya Mineral UPT DPU & ESDM

‐

‐

‐

‐

‐ 3.4.3

Cakupan Pelayanan Pengelolaan drainase di Kabupaten Jepara yang menjadi tanggung

jawab DPU & ESDM sudah meliputi seluruh wilayah kota dengan cakupan pelayanan meliputi : tidak ada luas genangan yang lebih dari 10 hektar, lama waktu genangan tidak lebih dari 2 jam dan tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm. Pembangunan saluran drainase lingkungan (saluran tersier) menjadi tanggungjawab masyarakat. Layanan yang diberikan DPTRK pada aspek pemeliharaan meliputi: melakukan pengedukan lumpur/waled/sedimen pada saluran drainase, memelihara ketertiban penggunaan saluran drainase serta melakukan pemusnahan dan pemanfaatan hasil pembersihan saluran drainase, air

kotor

supaya

berdaya

guna

dan

tidak

menimbulkan

pencemaran

lingkungan/banjir. Sedangkan BLH melakukan pemasangan pesan-pesan PHBS kepada masyarakat disepanjang pinggir sungai, supaya tidak membuang sampah di sungai.


III-39

3.4.4

Aspek Teknis dan Operasional Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan

ke badan penerima air atau ke bangunan resapan buatan. Ditinjau dari fungsi pelayanan, drainase terdiri atas : 1. Drainase utama (makro) 2. Drainase lokal (mikro) Drainase utama (makro) yaitu sistem saluran yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (catchment area). Biasanya sistem ini menampung aliran yang berskala besar dan luas. Di Kabupaten Jepara yang termasuk dalam drainase utama (makro) ada 4 sungai yaitu Kali Kanal, Kali Wiso, Kali Sikembu dan Kali Sampok.. Pada Kali Kanal dan Kali Wiso yang berada pada daerah perkotaan sebagian besar sudah di tanggul. Drainase lokal (mikro) yaitu sistem saluran yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan yang sebagian besar berada di dalam wilayah kota. Biasanya sistem ini menampung aliran yang berskala lebih kecil dari drainase utama (makro). Di Kabupaten Jepara yang termasuk dalam drainase lokal (mikro) adalah saluran di sepanjang sisi jalan protokol (saluran drainase sekunder) dan saluran di lingkungan pemukiman (saluran drainase tersier/drainase lingkungan). Karakteristik sistem saluran di wilayah kota sudah permanen, pada umumnya masih terbuka dan dimensi sekitar 0,3 – 2 m. Pada umumnya saluran drainase mengikuti alur jalan yang ada, dimulai dari pintu air Demaan dan terbagi menurut hirarki sistem menjadi 7 sistem pelayan (I – VII/Sistem Sikembu). Ada yang bermuara ke sungai/kanal, ada yang langsung ke laut dan ada yang masuk ke rencana pembangunan polder dekat terminal Jepara. Panjang saluran drainase yang melayani 7 sistem pelayanan tersebut sekitar 24.236 m, terdiri dari : Sistem I

= 4.681 m

Sistem IV = 3.152 m

Sistem II

= 6.042 m

Sistem V = 1.300 m

Sistem III = 2.625 m

Sistem VI = 3.760 m

Sistem VII

= 2.676 m

Secara umum, saluran drainase lingkungan di pemukiman ada berupa saluran alami dan buatan baik terbuka atau tertutup, pasangan beton maupun galian tanah. Berdasarkan hasil Studi EHRA Jepara Juli 2010, sekitar 39,48 % responden memiliki saluran air /drainase. Kondisi fisik saluran drainase dari 39,483% tersebut, sekitar 17,32 % saluran menggunakan tutup dan sekitar 42,21 % saluran airnya mengalir.


III-40

Gambar 3.14 Peta Jaringan Drainase dan Lokasi Daerah Genangan

0

2 50

5 00 m

S ka la :

K E L U R A H A N U JU N G B A T U S ta d io n K a m a l Junaedi

K E L U R A H A N M U L Y O H A R JO

K E L. J O B O K U T O

KELURAHAN PENG KO L

K E L. K A U M A N

K E L. B U LU

K E L. P A N G G A N G

K E L U R A H A N S A R IP A N

KEL. D EM AAN

KEL. PO TR O YU D AN

Sumber : Detail Plan Drainase Kota Jepara


III-41

3.4.5

Peran Serta Masyarakat dan Gender Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Peran serta masyarakat diperlukan dalam pengelolaan drainase

lingkungan antara lain: 1.

Pembersihan saluran dengan cara kerja bakti di setiap lingkungan.

2.

Membayar retribusi sampah sehingga tidak membuang sampah ke saluran drainase.

3.

Membuat saluran pembuangan air limbah rumah tangga ke belakang rumah. Saluran drainase yang ada di depan rumah hanya untuk pematusan air hujan saja.

4.

Mentaati slogan-sloga himbauan yang telah dipasang oleh BLH Kabupaten Jepara di tempat - tempat strategis pinggiran sepanjang sungai, supaya masyarakat ikut menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah pada sungai.

3.4.6

Permasalahan Di Kabupaten Jepara muncul permasalahan dalam pengelolaan

drainase lingkungan yaitu : 1.

Ketidakmampuan saluran untuk mengalirkan air yang disebabkan oleh endapan (sedimen), serta dimensi/ukurannya kecil.

2.

Adanya sampah-sampah yang menyumbat saluran. Hal ini akan menyebakan berkurangnya kapasitas saluran.

3.

Banyak

terdapat

lokasi-lokasi

yang

rendah

(disekitarnya

sudah

ditinggikan untuk bangunan) menyebabkan sulitnya mengarahkan saluran dengan air. 4.

Tingginya permukaan air laut pada saat pasang dan rendahnya permukaan tanah menyebabkan air hujan tidak dapat lancar mengakir ke laut. Perlu penanganan sedini mungkin genangan yang diakibatkan oleh ROB, sebelum meluas sampai ke area perkotaan. Saat ini Pemerintah

Kabupaten

Jepara

sedang

melakukan

studi

untuk

penanggulangan akibat ROB..


III-42

3.5

Penyediaan Air Bersih

3.5.1


1.

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/KPTS/CK/II/1993 Tahun 1993 tentang Pengelolaan BPAM Diserahkan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tangah Kepada Pemerintah Kabupaten Jepara

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Status BPAM Menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara

3.5.2

Aspek Institusional PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah

Kabupaten Jepara, yang secara terus menerus dituntut meningkatkan pelayanan air bersih ke masyarakat, meningkatkan kinerja perusahaan serta berusaha memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Jepara. 3.5.3

Cakupan Pelayanan Hingga akhir tahun 2009, diidentifikasi bahwa cakupan pelayanan PDAM

Kabupaten Jepara sebesar : (1) Kabupaten : 11,13%; (2) Perkotaan : 84,8%; dan (3) Pedesaan : 18,3%. Adapun jumlah sambungan rumah (SR) mencapai 22.115 pelanggan. Sedangkan besarnya angka kehilangan air mencapai 21,64%. Efisiensi penagihan rekening sebesar 80% dan panjang pipa terpasang ± 387,46 km. Adapun kapasitas produksi sebesar ± 281,7 liter/detik dan kapasitas terpasang 354,5 liter/detik. Berdasarkan Studi EHRA Jepara Juli 2010, diketahui bahwa sebagian besar (dominan) rumah tangga di wilayah studi lebih memilih untuk

memanfaatkan

sumur

bor/sumur

pompa

yaitu

sebesar

53,84%

dibandingkan air ledeng PDAM yang hanya berjumlah 30,42%. Walaupun secara khusus, data tentang jumlah sumur gali/sumur bor yang dimiliki oleh masyarakat (rumah tangga) di Kota Jepara belum terdata (terdokumentasi) dengan baik. Dalam rangka penyediaan air bersih yang dbutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Jepara, maka kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Jepaera antara lain : 1. Menjaga kelestarian air baku, sehingga fungsi pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat dapat tercapai.


III-43

2. Menjaga kuantitas air baku, sehingga kontinuitas pelayanan melalui peningkatan dan kapasitas produksi di masa yang akan datang dapat terpenuhi. 3. Meningkatkan profesionalisme karyawan sehingga kinerja manajemen yang berorientasi kepada pelanggan dapat berjalan baik. 4. Meningkatkan fasilitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. 5. Meningkatkan image dan kinerja perusahaan. 3.5.4

Aspek Teknis dan Operasional Langkah-langkah PDAM Kabupaten Jepara untuk memenuhi kebutuhan

air bersih tersebut adalah dengan membuat sumur dalam /pengeboran air bawah tanah (± 150 m) yang digerakkan oleh tenaga listrik dan genset. Unit produksi yang dimiliki oleh PDAM antara lain : 1.

Unit Produksi Sumur Dalam Jepara Sumur Bor Dalam Jepara sejumlah 23 unit dengan kapasitas terpasang 138,8 liter/detik

2.

Unit Produksi Sumur Dalam Bangsri Sumur Bor Dalam Bangsri sejumlah 2 unit dengan kapasitas terpasang 20,5 liter/detik.

3.

Unit Produksi Sumur Dalam Mlonggo Sumur Bor Dalam Mlonggo sejumlah 3 unit dengan kapasitas terpasang 34,4 liter/detik.

4.

Unit Produksi Sumur Dalam Pecangaan Sumur Bor Dalam Pecangaan sejumlah 3 unit dengan kapasitas terpasang 8,1 liter/detik.

5.

Unit Produksi Sumur Dalam Tahunan Sumur Bor Dalam Tahunan sejumlah 5 unit dengan kapasitas terpasang 22 liter/detik.

6.

Unit Produksi Sumur Dalam Pakis Aji Sumur Bor Dalam Pakis Aji sejumlah 3 unit dengan kapasitas terpasang 23,1 liter/detik.

7.

Unit Produksi Sumur Dalam Kalinyamatan Sumur Bor Dalam Kalinyamatan sejumlah 2 unit dengan kapasitas terpasang 20,2 liter/detik.

8.

Unit Produksi Sumur Dalam Kedung I


III-44

Sumur Bor Dalam Kedung I sejumlah 2 unit dengan kapasitas terpasang 13,4 liter/detik. 9.

Unit Produksi Sumur Dalam Kedung II Sumur Bor Dalam Kedung II sejumlah 2 unit dengan kapasitas terpasang 17,1 liter/detik.

10. Unit Produksi Sumur Dalam Batealit Sumur Bor Dalam Batealit sejumlah 1 unit dengan kapasitas terpasang 7,1 liter/detik. Untuk lebih memperjelas seberapa besar cakupan layanan PDAM, dapat dilihat Peta Jaringan Air Bersih Kabupaten Jepara yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 3.5.5

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh PDAM Kabupaten Jepara sebagai

unit usaha yang berkewajiban menyediakan sarana akses air bersih di Kabupaten Jepara dapat adalah sebagai berikut : 1.

Kurangnya monopoli dalam pengelolaan air minum, yang terlihat dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk memanfaatkan sumur gali/sumur bor sebagai sarana akses mereka untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.

2.

Kurangnya manajemen PDAM

3.

Kurang disiplinnya pelanggan dalam membayar tagihan rekening air minum.

4.

Semakin banyaknya usaha air isi ulang di Kabupaten Jepara yang membuat semakin berkurangnya pelanggan air PDAM.

5.

Tingkat kehilangan air yang relatif tinggi yaitu sebesar 21,64% pada tahun

2009

diharapkan

dapat

segera

tertangani,

sehingga

pendistribusian air bersih menjadi lebih efisien. 6.

Berkurangnya catchment area di Kabupaten Jepara mengakibatkan ketersediaan air baku untuk PDAM semakin menipis. Selain itu ketidaksediaan data jumlah sumur gali/sumur bor yang dimiliki

rumah tangga di masing-masing kelurahan oleh pihak DKK Jepara berakibat pada sulitnya pengawasan dan pemantauan terhadap kualitas sumur gali/sumur bor yang dimiliki masyarakat (rumah tangga) di Kabupaten Jepara. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh DKK Jepara hanya terbatas pada pemeriksaan


III-45

(sampling) kualitas air bersih yang dilakukan di permukiman padat penduduk dan kumuh di wilayah Kabupaten Jepara. Hasil uji kualitas air sumur dangkal di wilayah pemukiman penduduk dapat dilihat pada Lampiran 3. Gambar 3.15

Sumber : PDAM Kabupaten Jepara


III-46

3.6

Komponen Sanitasi Lainnya

3.6.1

Penanganan Limbah Industri Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Jepara, khususnya BLH dalam upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, khususnya yang diakibatkan karena pembuangan limbah cair industri, antara lain dengan : 1.

Pengujian Limbah Air Sungai

2.

Pengembangan

Penataan

Ruang

Terbuka

Hijau

pada

Lokasi

Pemukiman, Industri, Pusat Perdagangan dan Padat Lalu Lintas 3.

Pembinaan

pada

Pengusaha

Industri

untuk

memiliki

Dokumen

Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Kondisi pencemaran limbah cair industri pada umumnya di Kabupaten Jepara masih dibawah ambang batas pencemaran. Walaupun begitu, dalam jangka panjang perlu adanya penataan industri di lokasi tertentu sehingga dengan mudah untuk meminimalkan terjadinya Pencemaran Limbah Cair Industri tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan limbah industri yaitu : 1.

Pelaku

Industri

belum

seluruhnya

mempunyai

IPAL

(Instalasi

Pengolahan Air Limbah) 2.

Terbatasnya lahan untuk pembuatan IPAL Komunal bagi Sentra Industri dan Pemukiman (Limbah Rumah Tangga).

3.6.2

Penangangan Limbah Medis Limbah medis adalah limbah yang biasanya bersumber dari limbah

rumah sakit, baik limbah cair maupun limbah padat. Limbah medis dapat dikategorikan sebagai limbah infeksius dan masuk pada klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif limbah medis tersebut terhadap masyarakat atau lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan secara khusus. Di Kabupaten Jepara sendiri, praktek pengolahan limbah medis oleh rumah sakit maupun puskesmas sudah dilakukan. Terlihat dari fakta bahwa selama ini baik puskesmas ataupun rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Jepara sudah mempunyai incinerator (13 puskesmas), sedangkan Puskesmas yang belum mempunyai incinerator masih menyerahkan limbah medis,


III-47

khususnya limbah padat yang dihasilkannya untuk dibakar pada unit incinerator yang dimiliki oleh RSUD Kartini atau pada Puskesmas terdekat. Hingga tahun 2009 RSUD Kartini merupakan salah satu rumah sakit yang diketahui memiliki pengolahan limbah medis baik padat maupun cair walaupun secara kuantitas maupun kualitas pengolahan limbah masih kurang memadai. Secara detail penjelasan terkait limbah medis ditinjau dari sumber, jenis dan pengolahannya dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Sumber Sumber timbulan sampah medis yang dihasilkan dari RSUD Kartini secara garis besar berasal dari unit obstetrik, unit emergency, unit laboratorium, kamar mayat, patologi dan otopsi, unit layanan medis, dan sebagainya adalah sebanyak 1.204 kg per bulan. b. Jenis Jenis limbah medis dapat berupa benda tajam, infeksius, jaringan tubuh, sitotoksis, farmasi, kimia, dan radio aktif. Jenis lain adalah sampah medis berupa; darah, jaringan, spuit, kapas, kasa, slang infus, jarum

suntik,

dan

sampah

lain

yang

terkontaminasi.

Cakupan

penanganan sampah medis di RSUD Kartini sudah mencakup 100% dari total timbulan sampah setiap harinya. Tabel 3.15 Timbulan Limbah Medis & Non Medis RSUD Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2009 Timbulan Limbah Timbulan Limbah Bulan Medis (Kg) Non Medis (Kg)

No 1

Januari

1.160

1.736

2

Pebruari

1.181

1.364

3

Maret

1.265

1.612

4

April

1.229

1.598

5

Mei

1.216

1.791

6

Juni

1.142

1.524

7

Juli

1.208

1.646

8

Agustus

1.204

1.846

9

September

1.150

1.866

10

Oktober

1.234

2.204

11

Nopember

1.218

2.298


III-48

Timbulan Limbah

Timbulan Limbah

Medis (Kg)

Non Medis (Kg)

Desember

1.236

2.136

Total

14.452

21.621

Rata-rata perbulan

1.204

1.801

No 12

Bulan

Sumber : Instalasi Pemeliharaan Sarana da Prasarana RSUD Kartini Kabupaten Jepara, 2009.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa volume sampah medis dan sampah non medis setiap bulan mengalami peningkatan. c. Penanganan (pengelolaan)

Sampah dipisahkan menjadi dua yaitu sampah medis dan sampah non medis, kedua sampah tersebut diberi wadah dan kantong plastik yang berbeda. Untuk sampah medis dimasukkan ke dalam kantong plastik merah.

Sebelum dibuang ke pembuangan sementara, dilakukan desinfeksi dengan bahan kimia untuk membunuh bakteri patogen dan mikroorganisme lain yang bisa membayakan penjamah sampah.

Pemusnahan sampah medis dengan pembakaran (incenerator).

Untuk limbah cair diolah dalam suatu IPAL yang dikelola secara mandiri oleh RSUD Kartini. alur IPAL dituangkan pada gambar dibawah berikut ini.

d. Permasalahan •

Selama bulan Januari s/d Mei 2009 sisa/abu pembakaran sampah medis belum maksimal, karena konstruksi cerobong yang terlalu kecil sehingga tidak mampu membakar dengan suhu di atas 900 0C.

•

Tempat Penampungan Sementara (TPS) setiap hari Minggu dan Senin sering terjadi penumpukan sampah, karena pada hari Minggu tidak ada pengangkutan dari pihak DPTRK.


III-49

Gambar 3.16 Alur IPAL RSUD Kartini Kabupaten Jepara

KM, Toilet, wc

Laundry Pretreatmen

Dapur

Lift Station Limbah Padat Auto Rake Screen Incenerator Bufer Basin

FBBR

Cake

Bak Pengendapan Bak Penampungan Lumpur

Dewatering Unit

Bak Air Terolah Air Bersih Up Flow Filter

Bak Desinfektan

Effluent

Saluran Air Kota/ Sungai

Sumber : RSUD Kartini Kabupaten Jepara


III-50

3.6.3

Kampanye PHBS Untuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dinas Kesehatan

Kabupaten Jepara telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat bisa mengetahui, memahami, mengerti dan akhirnya mau melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai warga masyarakat untuk turut serta membangun kesehatan baik individu, masyarakat dan lingkungan, agar kualitas kesehatan meningkat, sedangkan kegiatanya antara lain : 1.

Pelatihan untuk petugas kesehatan.

2.

Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa/Kelurahan.

3.

Survei PHBS di 21 Puskesmas masing-masing 210 KK.

4.

Melatih kader kesehatan di kelurahan-kelurahan.

5.

Memasang spanduk-spanduk /poster-poster himbauan untuk PHBS.

6.

Membentuk Forum Kesehatan Desa (FKD).

7.

Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS).

8.

Kampanye Anti Rokok tahun 2008.

9.

Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), peserta 1000 orang anak-anak SD se Kabupaten Jepara.

10. Pelatihan dan praktek CLTS selama 2 hari, tahun 2010. 11. Pelatihan Higiene Sanitasi Sekolah, praktek CTPS, tahun 2010. 12. Survey Peningkatan Sanitasi Obyek Wisata Pantai Kartini (Survey IS). Ruang lingkup Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dalam pelaksanaanya ada 5 tatanan yaitu : 1.

Tatanan Rumah Tangga Sehat

2.

Tatanan Sekolah Sehat

3.

Tatanan Perkantoran Sehat

4.

Tatanan Tempat-Tempat Umum Sehat

5.

Tatanan Pondok Pesantren Sehat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran

sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Rumah tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 16 (enambelas) PHBS di rumah tangganya, urutan ke 16 PHBS dan urutan masalah dari Hasil Survei Pemetaan Rumah Tangga Sehat tatanan rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2009 di 21


III-51

Puskesmas dengan jumlah desa yang di data ada 188 desa dan 4410 rumah tangga atau 210 rumah tangga setiap Puskesmas adalah sebagai berikut: 1.

Tidak merokok sebesar 35,37%.

2.

Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sebesar 42,49%

3.

ASI Eksklusif sebesar 43,06%

4.

Melakukan aktifitas fisik tiap hari sebesar 63,88%

5.

Menggunakan lantai rumah kedap air sebesar 70,41%

6.

Menggunakan jamban sehat sebesar 75,96%

7.

Melakukan PSN minimal seminggu sekali sebesar 76,80%

8.

Kepadatan hunian rumah per orang min.9 m2 sebesar 78,25 %

9.

Mencuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir sebesar 78,32 %

10. Menimbang bayi dan balita sebesar 78,91% 11. Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan sebesar 80,50 % 12. Membuang sampah pada tempatnya sebesar 82,83% 13. Makan dengan menu seimbang sebesar 89,64 % 14. Menggosok gigi min.2 kali sehari sebesar 93,20 % 15. Menggunakan air bersih sebesar 94,04 % 16. Tidak menyalahgunakan miras dan narkoba sebesar 96,76 %

3.7

Pembiayaan Sanitasi Kota

3.7.1

Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Sanitasi Kelembagaan pengelolaan keuangan untuk sanitasi di kabupaten

Jepara dapat diuraikan dalam tabel berikut dibawah ini. Tabel 3.16 Kelembagaan Pengelolan Keuangan Sanitasi No

1

Kelembagaan & Referensi Dokumen RencanaRencana Kota

Kesesuaian dalam RPJMD, RKPD dan Pendanaan Program a.

Moto

Kabupaten

Jepara

yaitu

“Trus

Karya

Tataning Bumi” yang artinya terus bekerja keras membangun daerah, diharapkan visi Kabupaten

Perencanaan Kota (Ref : RPJMD)

Jepara sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat (stakeholders) untuk terus bekerja keras membangun daerah dalam rangka untuk


III-52

No

Kelembagaan & Referensi

Kesesuaian dalam RPJMD, RKPD dan Pendanaan Program mencapai visi yang dicita-citakan. Visi Kabupaten Jepara

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012, adalah : “Terwujudnya

Kabupaten

Jepara

sebagai

daerah yang religius, aman, maju, demokratis dan sejahtera dengan bertumpu pada potensi budaya lokal, melalui peningkatan kualitas sumber daya yang terlayani oleh pemerintahan yang bersih” b.

c.

2

Urusan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

a. b.

(Ref : RKPD & Renja SKPD)

c.

3

Urusan Pekerjaan Umum (Ke-PU-an)


a.

Indikator kekuatan; dokumen perencanaan yang memadai, potensi dan posisi daerah, kinerja yang memadai, pemberdayaan masy. yang memadai, aktivitas forum-2 masyarakat, pendapatan masyarakat. Indikator kelemahan; pemulihan krisis ekonomi, kualitas SDM terbatas, SDA terbatas, PAD kecil. Indikator peluang; otonomi daerah, pengelolaan potensi, pasar bebas, investasi & SDM asing yang berkualitas. Indikator ancaman; pasar bebas luar negeri, kemajuan teknologi, tuntutan & kebutuhan masyarakat. Indikasi program yang terkait dengan lingkungan, air dan santisasi, hanya ada pada misi ke-5 saja. Seperti peningkatan kualitas SDM dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Terutama layanan masyarakat bid. pendidikan dan kesehatan. Ini berkaitan dengan perbaikan infrastrukur santasi dan perubahan perilaku (PHBS). Bappeda hanya bersifat mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektoral/bidang. Pada kondisi eksisting Kabupaten Jepara 2009 (berdasarkan RKPD) tidak ditemukan secara khusus koordinasi perencanaan program dalam bidang kesanitasian. Namun demikian dengan anggaran yang ada, diharapkan terdapat program (bersifat soft-ware/non fisik) yang mengarah kepada penguatan (strenghtening) pemrograman kesanitasian. Indikasi bahwa koordinasi program kesanitasian bisa diarahkan kepada penguatan (strenghtening) misalnya koordinasi Pokja, survei dan sebagainya, bisa didorong / dimasukkan pada program-program kerjasama pembangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dan program perencanaan pembangunan daerah. Urusan pekerjaan umum menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum & Energi Sumber Daya

III-53

No


Dinas Pekerjaan Umum & Energi Sumber Daya Mineral

Kesesuaian dalam RPJMD, RKPD dan Pendanaan Program

b.

(Ref : RKPD & Renja SKPD) c.

d.

e.

4

Urusan Permukiman, Ruang dan Persampahan

a.

Dinas Permukiman Tata Ruang dan Kebersihan

(Ref : RKPD & Renja SKPD)

b.

c.

d.

e.


Mineral. Urusan ke-PU-an, adalah; jalan, jembatan, irigasi dan ke cipta-karyaan. Saat ini sedang disusun Studi Penanggulangan Genangan Banjir Akibat ROB Kota Jepara, hal ini mengindikasi bahwa perhatian Pemda sudah sejak dini mengantisipasi terhadap urusan drainase kota sebagai bagian hilir drainase lingkungan yang memberikan dukungan yang cukup baik. Indikasi tersebut, ternyata dalam pendanaan memang didukung oleh anggaran belanja yang cukup memadai. Kegiatan peningkatan kualitas drainase di antaranya adalah; normalisasi saluran jalan kota, pembersihan saluran drainase. Sebenarnya Dinas PU&ESDM masih bisa didorong untuk mengemban tanggung jawab lebih besar dalam penataan subsektor drainase ini. Sebagaimana diketahui bahwa DPTRK lebih banyak menangani pendanaan persampahan, dan sedikit limbah cair rumah tangga, khususnya pengangkutan limbah tinja. Kedua subsektor ini, dalam hal pengaturan retribuasinya telah didasarkan kepada Perda tentang Persampahan dan Perda lainnya tentang Layanan Penyedotan Kakus/Tinja. Urusan kebersihan yang didanai oleh SKPD ini di antaranya adalah; pembersihan ruas-ruas jalan kota, pengelolaan sampah di transfer depo / LPS, peningkatan pengangkutan sampah dari LPS ke TPA, peningkatan daya tampung TPA. Selama ini cakupan layanan persampahan Kabupaten Jepara (hanya di Kec. Jepara dan Tahunan) sudah mencapai 86% dari sumber timbulan awal (rumah tangga), sementara untuk cakupan layanan pembuangan limbah tinja permukiman setiap harinya baru bisa terlayani ratarata 1 kali 2,5 m3 limbah tinja yang dibuang ke IPLT dengan tarif sekali buang ke IPLT mencapai sebesar Rp. 40.000 per m3. Penanganan pendanaan untuk subsektor persampahan cendrung turun pada tahun 2009 & 2010 hanya 2,8 milyar & 2,9 milyar sedangkan sebelumnya tahun 2007 & 2008 cukup tinggi mencapai 5,9 milyar & 7,7 milyar. Sedangkan sub sektor air limbah rumah tangga mendapatkan pendanaan yang sangat kecil yaitu 3,3 juta tahun 2009 dan 3,4 juta tahun 2010. Hal ini mengindikasikan kedua sub sektor ini masih sangat perlu mendapat perhatian yang signifikan. Untuk penangan air limbah rumah tangga, hanya difokuskan pada pengangkutan limbah tinja saja dan itupun belum optimal, mengingat tidak setiap

III-54


No

5

Urusan Kesehatan

Kesesuaian dalam RPJMD, RKPD dan Pendanaan Program f.

hari ada tangki septik yang dikuras. Dorongan belanja sanitasi lebih ditingkatkan harus mengacu kepada kebutuhan nyata dalam rangka untuk meningkatkan cakupan pelayanan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pula pendapatan retribusinya.

a.

Secara spesifik dalam dokumen RPJM, Dinas Kesehatan tidak secara langsung fokus ke program sanitasi kota. Dinas Kesehatan lebih banyak mengembangkan program kesehatan bagi balita dan ibu, seperti gizi balita dan posyandu, serta kegiatan-kegiatan proyek perbaikan & peningkatan kapasitas Puskesmas. Terdapat dua program yang bisa diindikasikan memberikan dukungan dalam program sanitasi, yaitu; meningkatkan kualitas kesehatan lingkunganperilaku hidup sehat dan meningkatkan lingkungan sehat di tempat-tempat umum. Dengan demikian, Dinkes masih bisa didorong untuk lebih berperan meningkatkan program pendanaan yang bisa mengindikasikan secara langsung mendukung program sanitasi kota.

Dinas Kesehatan Kabupaten (Ref : RKPD & Renja SKPD) b.

c.

6

Urusan Pemberdayaan

a.

Masyarakat Desa Bapermasdes b. (Ref : RKPD & Renja SKPD)

7

Urusan Lingkungan Hidup

a.

Badan Lingkungan Hidup b. (Ref : RKPD & Renja SKPD) c.

3.7.2

Bapermasdes secara khusus belum menyentuh dan memberikan partisipasinya dalam program sanitasi kota, karena belum ada indikasi pelaksanaan program yang mengarah kepada dukungannya dalam pembangunan sanitasi kota. Program pendanaan pada Bapermasdes lebih banyak diarahkan kepada kegaiatan-kegiatan pemberdayaan peran-peran sosial-politikkeamaman-ekonomi mikro, dan belum mengarah kepada peningkatan peran dalam program infrastruktur kota (sanitasi). BLH lebih fokus pada masalah perlindungan sumber daya alam seperti pembuatan biopori di daerah resapan air serta penyuluhan masyarakat untuk perlindungan pencemaran sungai Sedangkan untuk urusan limbah industri, BLH hanya terbatas pada tindakan pemantauan dan pemberian ijin tentang pengelolaan limbah saja. Pada acara-acara lomba kebersihan di tingkat sekolah maupun instansi perkantoran ikut berpartisipasi memberikan hadiah alat-alat kebersihan dan tanaman untuk penghijauan.

Proporsi Pendanaan Pembangunan Sanitasi Kondisi belanja sanitasi Kabupaten Jepara dari tahun 2007 - 2009 (data

tahun 2006 tidak ada secara lengkap) menunjukan penyediaan anggaran untuk


III-55

kegiatan sanitasi besarannya sangat fluktuatif, tahun 2007 mempunyai nilai paling besar yaitu sebesar Rp. 32,02 milyar dan yang paling rendah pada tahun 2009 sebesar Rp. 2,84 milyar. Secara proporsi belanja sanitasi terhadap belanja APBD tahun 2007 mencapai 4,49% sedangkan tahun 2009 menurun sangat tajam menjadi 0,35%. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk tahun kedepan belanja langsung sanitasi masih mempunyai potensi untuk ditingkatkan lagi. Namun demikian, hal-hal lain perlu juga dipertimbangkan dalam perencanaan pendanaan masa datang, seperti variabel makro ekonomi nasional dan daerah, kebijakan dan keputusan politik, rencana program aksi sanitasi jangka menengah. Proporsi pendanaan/pembiayaan belanja sanitasi Kabupaten Jepara dapat dilihat dalam Tabel 3.17. 3.7.3

Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan

asli

daerah

(PAD)

sebagai

pencerminan

kemampuan

keuangan masyarakat dalam berpartisipasi menjaga pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana publik. PAD Kabupaten Jepara memberikan gambaran optimistik dengan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun demikian, dibalik perilaku anggaran tersebut mengandung potensi bahwa sektor pendanaan masih bisa didorong untuk peningkatan, khususnya sektor sanitasi untuk memenuhi kebutuhan publik. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel 3.18. 3.7.4

Besaran Pendanaan Sanitasi Per Tahun Perkembangan jumlah belanja langsung sanitasi Kabupaten Jepara

mengalami fluktuasi naik-turun yang cukup besar, belanja sanitasi subsektor sampah pada tahun 2006 mencapai Rp. 5,93 milyar sedangkan tahun 2009 turun hampir setengahnya menjadi Rp. 2,82 milyar. Sementara itu, belanja langsung drainase pada tahun 2007 termasuk belanja langsung yang cukup besar yaitu mencapai RP. 26,0 milyar sedangkan tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu hanya Rp.11,8 juta. Perkembangan pendanaan penyelenggaraan sub-sektor air limbah di Kabupaten Jepara menunjukkan tingkat yang sangat fluktuatif dan tidak konsisten serta jumlahnya sangat minim. Pada tahun 2007 anggaran air limbah baru mencapai Rp. 90 juta, sedangkan tahun 2009 turun cukup besar yaitu hanya sejumlah Rp.3,3 juta setelah tahun sebelumnya (2008) mencapai titik sangat rendah atau hampir tidak dianggarkan karena jumlahnya hanya sebesar Rp. 290 ribu. Permasalahan inkonsistensi belanja langsung sub sektor air limbah ini masih perlu dikaji lebih dalam penyebabnya.


III-56

Tabel 3.17 Besaran Pembiayaan Sanitasi Per Tahun - Kabupaten Jepara N

Anggaran Belanja

o

Langsung

(1)

(2)

A

Subsektor/Program/Ke

(4)

(5)

(6)

(7)

-

90.000.000

290.000

3.300.000

3.400.000

-

26.000.560.000

27.000.569

11.863.300

1.683.000.000

-

32.023.195.000

7.700.652.569

2.838.683.000

4.669.400.000

558.129.120.000

713.228.114.000

772.785.860.000

806.509.538.000

-

4.49%


Jumlah Belanja

Jumlah Seluruh -

Proporsi Belanja Sanitasi/Belanja APBD

• •

(3)

2.983.000.000


Belanja APBD F

2010

2.823.520.000

Langsung Sanitasi E

2009

7.673.362.000

giatan Drainase D

2008

5.932635.000

giatan Air Limbah C

2007

-

giatan Persampahan B

2006

1.00%

0.35%

-

Sumber APBD penjabaran, perubahan. Sumber APBD anggaran, perubahan.


III-57

Tabel 3.18 Struktur APBD Kabupaten Jepara Tahun 2006-2009 TAHUN KODE

2006

URAIAN

2007

2008

2009

Penetapan

Perubahan

Penetapan

Perubahan

Penetapan

Perubahan

Penetapan

Perubahan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

PENDAPATAN

532.798.339.000

547.399.120.000

657.115.940.000

681.954.997.000

717.327.997.000

731.045.136.000

772.921.648.000

762.710.335.000

1.1

Pendapatan

52.435.097.000

52.631.057.000

53.900.233.000

57.610.457.000

55.951.063.000

62.003.754.000

72.717.676.000

68.098.430.000

480.363.242.000

494.768.063.000

536.307.201.000

543.842.468.000

607.987.624.000

611.019.234.000

642.923.382.000

645.109.911.000

-

-

66.908.506.000

80.502.072.000

53.389.310.000

58.022.148.000

57.280.590.000

49.501.994.000

1

Asli Daerah 1.2

Dana Perimbangan

1.3

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

2

BELANJA

527.423.339.000

558.129.120.000

679.278.387.000

713.228.114.000

754.396.532.000

772.785.860.000

804.538.898.000

806.509.538.000

2.1

Belanja Tidak

163.889.313.000

170.382.366.000

345.947.802.000

372.862.029.000

438.664.004.000

445.158.759.000

491.120.701.000

538.690.760.000

363.534.026.000

387.746.754.000

333.330.585.000

340.366.085.000

315.732.528.000

327.627.101.000

313.418.197.000

267.818.778.000

Langsung (Aparatur Daerah) 2.2

Belanja Langsung (Pelayanan Publik)


III-58

TAHUN KODE

1

2006

URAIAN

2

DEFISIT

3

PEMBIAYAAN

3.1

Penerimaan

2007

2008

2009

Penetapan

Perubahan

Penetapan

Perubahan

Penetapan

Perubahan

Penetapan

Perubahan

3

4

5

6

7

8

9

10

5.375.000.000

(10.730.000.000)

(22.162.447.000)

(31.273.117.000)

(37.068.535.000)

(41.740.724.000)

(31.617.250.000)

(43.799.203.000)

-

16.125.000.000

29.853.432.000

34.262.230.000

37.942.045.000

46.832.234.000

41.250.000.000

53.831.953.000

5.375.000.000

5.395.000.000

7.690.985.000

7.690.985.000

873.510.000

5.091.510.000

9.632.750.000

10.032.750.000

Daerah 3.2

Pengeluaran Daerah

SURPLUS

(5.375.000.000)

10.730.000.000

22.162.447.000

26.571.245.000

37.068.535.000

41.740.724.000

Sumber : APBD Kabupaten Jepara Tahun 2006-2009 (Bagian Keuangan Setda Jepara).


III-59

31.617.250.000

43.799.203.000

3.7.5

Besaran Realisasi dan Potensi Pendapatan (Retribusi) Layanan Sanitasi Realisasi dan potensi pendapatan retribusi untuk layanan sanitasi kepada

publik

baru

berasal

kebersihan/sampah

dari dan

dua

komponen

layanan

air

sanitasi

limbah

saja,

rumah

yaitu

layanan

tangga/domestik.

Perkembangan pendapatan yang berasal dari retribusi kebersihan/ sampah selama dua tahun berturutan, sejak tahun 2007 dan tahun 2008 ( tahun 2006 tidak ada data lengkap) terdata pemasukan pendapatan retribusi yang cukup yaitu sebesar Rp. 100,5 juta tahun 2007 dan naik menjadi Rp. 111,3 juta tahun 2008, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar Rp. 32,4 juta. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius supaya dapat menutup celah-celah kebocoran pendapatan daerah di masa datang. Perkembangan pendapatan retribusi air limbah pada kurun waktu yang sama dengan retribusi kebersihan/ sampah mengalami penurunan yang drastis di tahun 2009. Selama 2 tahun berturut-turut (2007&2008), pendapatan retribusi air limbah sebesar Rp. 11,4 juta & Rp. 11,9 juta, sedangkan pada tahun 2009 hanya mencapi 10% nya saja yaitu sebesar Rp. 1,0 juta. Tarif angkut limbah kakus/tinja merupakan sejumlah pungutan yang dikenakan berdasarkan jarak dari sumber ke IPLT. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Jepara telah mempunyai Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) yang berlokasi sama dengan TPA Sampah Bandengan, meskipun saat ini penggunaannya belum optimal. Retribusi air limbah rumah tangga diatur berdasarkan Perda nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jepara No. 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus. Rendahnya permintaan sedot kakus tidak terlepas dari konstruksi tangki septik yang dibangun pada ribuan rumah di kota ini yang kemungkinan tidak kedap air. Sementara itu pendapatan dari retribusi drainase belum ada, karena memang belum ada Perda yang mengatur urusan drainase lingkungan. Besaran Realisasi dan Potensi Pendapatan (Retribusi) Layanan Sanitasi dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut dibawah ini.


III-61

Tabel 3.19 Besaran Realisasi dan Potensi Pendapatan (Retribusi) Layanan Sanitasi – Kabupaten Jepara No

Jenis Pendapatan

2006

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Retribusi Kebersihan /Sampah

-

100.554.000

111.352.500

32.007.500

-

2

Retribusi Air Limbah

-

11.440.000

11.960.000

1.055.000

-

3

Retribusi Drainase

-

-

-

4

Jumlah Retribusi Sanitasi

5

Jumlah PAD

6

Jumlah Dana Perimbangan

7

Jumlah Lain-lain Pendapatan

-

-

111.994.000

123.312.500

33.062.500

-

52.631.057.000

57.610.457.000

62.003.754.000

68.098.430.000

-

494.768.063.000

543.842.468.000

611.019.234.000

645.109.911.000

-

80.502.072.000

58.022.148.000

49.501.994.000

-

681.954.997.000

731.045.136.000

762.710.335.000

-

0,19%

0,20%

0,05%

-

8.45%

8.48%

8.93%

-

-

yang Sah 8

Jumlah Pendapatan Daerah Rasio Retribusi Sanitasi

547.399.120.000 -

terhadap Jumlah PAD Rasio PAD terhadap Jumlah

9.61%

Pendapatan (Total) Sumber APBD perhitungan (realisasi)


III-62

3.7.6

Pinjaman Daerah Pemerintah

Kabupaten

Jepara

dalam

menjalankan

roda

pemerintahannya lebih mengoptimalkan sumber pembiayaan yang ada, sehingga tidak pernah melaksanakan pinjaman daerah. 3.7.7

Permasalahan Pendanaan Sanitasi Kabupaten Jepara Permasalahan pendanaan sanitasi di Kabupaten Jepara adalah masih

minimnya alokasi dana untuk pembangunan sanitasi. Hal ini diakibatkan karena sebagian besar alokasi dana APBD digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri dan juga untuk membiayai anggaran sesuai amanat Undang-undang misalnya anggaran pendidikan 20 %. Hal ini menyebabkan usulan yang diarahkan ke arah upaya pembinaan masyarakat dalam penanganan sampah masih terbatas begitu pula usulan kegiatan pengelolaan limbah domestik masih kecil dan terbatas serta usulan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan belum menjadi prioritas sehingga usulannya masih kurang/kecil. 3.7.8

Besaran Pendanaan Sanitasi Per Kapita Angka ideal nasional belanja sanitasi adalah Rp.52.000,-/kapita/tahun,

jika mengacu pada angka nasional tersebut maka dibutuhkan jumlah belanja sanitasi Kabupaten Jepara sebesar Rp. 57,6 milyar pada tahun 2009, dan bergerak pasti berdasarkan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun-tahun berikutnya. Pengertian belanja sanitasi standar minimal sebesar Rp. 52.000,dilihat dari dua sisi, yaitu belanja pemerintah dan pengeluaran masyarakat (perkapita). Artinya untuk pelayanan publik, dari belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk operasional, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana sanitasi dengan besaran tertentu, harus dibayar oleh masyarakat dalam jumlah yang sama (mengandung pengertian ‘equal cost recovery”). Belanja sanitasi perkapita pertahun dihitung berdasarkan jumlah belanja sanitasi dibagi dengan jumlah penduduk terlayani (baik untuk sampah, air limbah dan drainase) atau total penduduk. Supaya memberikan perhatian kepada seluruh penduduk yang ideal untuk dilayani, maka rasio belanja sanitasi perkapita hendaknya didasarkan kepada total penduduk yaitu sebesar Rp.13.146,- pertahun. Jika dibandingkan dengan standar kebutuhan minimal belanja sanitasi perkapita sebesar Rp. 52.000,- pertahun, maka untuk Kabupaten Jepara baru mampu mencapai 25,28% saja. Perhitungan besaran pendanaan sanitasi perkapita seperti pada Tabel 3.19 berikut ini.


III-63

Tabel 3.20 Besaran Pendanaan Sanitasi Per kapita No Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

Ket.

A

Komponen Belanja

1

Belanja Langsung (sanitasi)

-

32.023.195.000

7.700.652.569

2.826.820.000

4.669.400.000

Jumlah (A)

-

32.023.195.000

7.700.652.569

2.826.820.000

4.669.400.000

1.073.631

1.090.839

1.107.973

55%

60%

65%

B

Indikator Layanan Infrasruktur

1

Jumlah Penduduk (Jiwa)

2

Jumlah Penduduk Terlayani (%)

50%

3

Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)

529.032

C

Tingkat Belanja Sanitasi Perkapita Pertahun (Rp)

1

Berdasarkan Jumlah Penduduk

-

29.827

7.059

2.551

#DIV/0!

13.146

2

Berdasarkan Jumlah Penduduk Terlayani

-

54.231

11.766

3.925

#DIV/0!

23.307

52.000

52.000

52.000

Belanja Sanitasi Ideal Nasional Perkapita Pertahun

1.058.064

590.497

654.503

70%

720.182

persepsi/ asumsi rata-rata pertahun

52.000

52.000

Sumber : hasil analisa


III-64

BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN JEPARA

Recommend Documents