BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN

BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN 3.1. Kondisi Umum sanitasi Kabupaten Sektor sanitasi di Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Tidak memadainya sanitasi yang baik akan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan, sehingga yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam upaya pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) Indonesia Tahun 2015. Secara umum akses sanitasi dasar masyarakat di Kabupaten Lombok Timur tergolong masih rendah. Hal ini tentunya berdampak pada masih tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti ISPA, diare, malaria, Chikungunya dan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sering menimbulkan KLB di Kabupaten Lombok Timur. Disamping itu akibat dari kurangnya sarana air bersih dan sanitasi, menjadi masalah besar terutama bagi wanita dan anak-anak karena waktunya banyak tersita untuk mengambil air dari jarak yang jauh demi kebutuhan untuk mencuci, memasak dan minum. Sampai tahun 2010 cakupan penduduk yang terlayani air bersih baru mencapai 73,93% dengan sumber air berupa sumur gali, perpipaan, sumur pompa tangan dan penampungan air hujan (PAH). Akses air bersih ini masih dibawah target Nasional yaitu 85%. Akses kepemilikan jamban, Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) juga masih rendah. Cakupan rumah tangga yang menggunakan jamban sampai tahun 2010 baru mencapai 62,83%, cakupan SPAL 45,96%, serta rumah tangga yang memiliki TPS 41,02%. Angka capaian ini masih jauh dibawah target MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 65% Selain itu sampah di Kabupaten Lombok Timur belum dikelola dengan baik. Hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat terlayani dengan mobil

pengangkut

sampah,

sehingga

sebagian

besar

masyarakat

membuang sampah di sembarang tempat termasuk disungai, selokan atau drainase. Kondisi ini menyebabkan sungai ataupun drainase tersumbat dan akhirnya mengakibatkan terjadinya genangan ataupun banjir. Disamping itu sungai ataupun drainase juga dijadikan sebagai tempat buang air besar masyarakat. Sehingga sebagian besar sungai ataupun drainase yang ada,

58

memiliki potensi untuk menyebabkan pencemaran terhadap sumber air masyarakat, bahkan tidak jarang penularan/penyebaran penyakit banyak dipengaruhi oleh air sungai, terutama penyakit diare yang sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Lombok Timur. 3.1.1. Kesehatan Lingkungan Isu lingkungan saat ini semakin menjadi perhatian karena besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat akumulasi beban pencemaran yang tidak dapat terkontrol. Hal ini berakibat pada perubahan iklim yang saat ini dibicarakan dunia ”climate change”. Kondisi ini memiliki korelasi terhadap kejadian penyakit baik yang bersifat modern risk maupun traditional risk serta banyak sektor lainnya. Untuk itu diperlukan tekad Pemerintah untuk mengatasinya secara sungguhsungguh. Adapun kegiatan pokok untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar, Pemeliharaan dan Pengawasan

Kualitas

Lingkungan,

Pengendalian

dampak

risiko

lingkungan, Pengembangan wilayah sehat. Untuk mengimplementasikan dan mempercepat pencapaian tujuan dari keempat kegiatan pokok tersebut dilakukan dengan pendekatan yang bersifat strategis yaitu melalui penyelenggaraan Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dan lain-lain melalui penyatuan persepsi dan konsep dalam mencari solusi yang sinergis antara pusat dan daerah serta mengutamakan pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak pelaksanaan pembangunan. Kondisi kesehatan lingkungan Kabupaten Lombok Timur dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Pelayanan Air Minum Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2010 mencapai 73,93%. Kondisi ini meningkat bila dibandingkan dengan kondisi 4 tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2009 mencapai 69,9%, tahun 2008 mencapai 67,25%, tahun 2007 mencapai 64,42% dan tahun

59

2006 mencapai 61,76%.

Jika dilihat dari target MDGs (Tahun

2015) sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 67 %. Namun dibandingkan dengan target Nasional 85%, capaian tersebut masih dibawah target. Jenis sarana air minum yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, sebagian besar menggunakan Sumur Gali (SGL) yaitu

46,70% dan

hanya 22,53%

menggunakan PP (Perpipaan), 0,73% menggunakan SPT (Sumur Pompa Tangan) dan 0,03% menggunakan PAH (Penampungan Air Hujan).

2) Inspeksi Sanitasi Berdasarkan hasil inspeksi sanitasi yang dilaksanakan oleh sanitarian puskesmas tahun 2010 didapatkan bahwa 36,59% sarana air bersih masyarakat memiliki risiko pencemaran rendah, 28,58% risiko pencemaran sedang, 12,47% risiko pencemaran tinggi dan 22,36% memiliki risiko pencemaran amat tinggi. 3) Jamban Keluarga (JAGA) Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan Jamban di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2010 baru mencapai 62,83%. Kondisi ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi 4 tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2006 hanya mencapai 39,41%, tahun 2007 sebesar 42,69%, tahun 2008 mencapai 48,51% dan tahun 2009 mencapai 58,52%. Namun dibanding dengan target MDGs Tahun 2015 masih belum dibawah target sebesar 65%. Untuk

meningkatkan

akses

kepemilikan

jamban,

di

Kabupaten Lombok Timur juga dilakukan dengan gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), khususnya pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Kegiatan ini difasilitasi oleh sanitarian puskesmas dan fasililator

kabupaten,

bertujuan

memberikan

pengetahuan,

motivasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang manfaat Buang Air Besar (BAB) di jamban. Kegiatan ini lebih ditekankan

60

kepada bagaimana menggugah kesadaran masyarakat melalui kalimat – kalimat yang merujuk pada ajaran agama ataupun alur penularan penyakit yang dapat merugikan masyarakat. Kegiatan ini terbukti cukup efektif dalam mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar secara sembarangan. Hasil kegiatan ini adalah tercapainya Open Defecation Free (ODF) yaitu kondisi dimana masyarakat sudah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Sampai tahun 2010, pencapaian kegiatan ini adalah: a) Pemicuan telah dilakukan di 91 desa dan 385 dusun b) Jumlah dusun yang sudah ODF sebanyak 121 dusun c) Jumlah desa ODF sebanyak 18 desa, yaitu: Desa Kalijaga Timur, Rempung, Wanasaba, Jantuk, Mamben Daya, Kembang Kuning, Perian, Rensing, Selebung ketangga, Lendang Nangka, Aikmel, Sukamulia, Paok Pampang, Aikmel Utara, Lenek Pesiraman, Selong, Rarang, Rumbuk.

4) Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Rumah Tangga Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) pada tahun 2010 baru mencapai 45,96%. Kondisi ini meningkat dari tahun 2006 yang hanya mencapai 28,72%, tahun 2007 sebesar 30,21%, tahun 2008 sebesar 31,37% serta tahun 2009 mencapai 42,54%. Capaian ini masih dibawah target MDGs tahun 2015 sebesar 65%.

5) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Rumah tangga yang memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sampah) di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2010 baru mencapai 41,02%. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi 4 tahun sebelumnya, dimana tahun 2006 mencapai 28,72 kemudian tahun 2007 mencapai 35,76%, tahun 2008 sebesar 36,11% dan tahun 2009 sebesar 39,29%. Namun masih dibawah target MDGs Tahun 2015 sebesar 65 %.

61

6) Perumahan Sehat Cakupan rumah sehat di Kabupaten Lombok Timur tahun 2010 mencapai 61,46%. Dibanding dengan kondisi 4 tahun yang lalu, terjadi peningkatan dimana tahun 2006 yang hanya sebesar 54,54%, tahun 2007 sebesar 51,72%, tahun 2008 mencapai 55,02% dan tahun 2009 mencapai 56,67%.

3.1.2. Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari Angka Kematian dan Angka kesakitan, terutama penyakit menular akibat sanitasi buruk serta kondisi pola hidup masyarakat yang menyangkut sanitasi. Secara umum kesehatan masyarakat Lombok Timur dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2006 adalah 78 per 1000 Kelahiran Hidup, angka ini menurun menjadi 76 per 1000 Kelahiran Hidup tahun 2007 dan turun lagi menjadi 24,3 per 1000 kelahiran hidup tahun 2008. Pada tahun 2009, Angka Kematian Bayi ini mengalami penurunan lagi menjadi 19,7 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup. 2) Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2008 sebanyak 60,6 per 100.000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2009, angka ini mengalami peningkatan menjadi 147,5 per 100.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 149 per 100.000 kelahiran hidup. 3) Kejadian Penyakit Kejadian 10 (sepuluh) penyakit terbanyak di Kabupaten Lombok Timur, dapat digambarkan seperti pada tabel 15. Dari

62

tabel tersebut terlihat bahwa penyakit berbasis lingkungan masih mendominasi di masyarakat Lombok Timur seperti ISPA, Penyakit kulit, Diare dan Disentri. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan terutama buruknya kualitas lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap timbulnya penyakit di masyarakat Lombok Timur. Berdasarkan hasil survey PHBS tahun 2010, jumlah rumah tangga yang telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dilihat dari 10 indikator PHBS baru mencapai 19,96%. Rendahnya angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat

Lombok Timur

sebagian besar

belum

menerapkan dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-harinya. Tabel 1 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kab. Lombok Timur

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur (2011)

3.1.3. Kuantitas dan Kualitas air 3.1.3.1. Kuantitas Air (Potensi Sumber Air Baku) Air baku untuk air minum merupakan kebutuhan yang mutlak bagi setiap orang, disamping untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, air juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan niaga dan industri. Terbatasnya fasilitas dan jangkauan pelayanan air yang dapat diberikan oleh PDAM, menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten

63

Lombok Timur belum mendapat layanan air minum sesuai kebutuhan. Sementara ini usaha untuk mendapatkan layanan air minum dilakukan sendiri oleh masyarakat, baik dengan sistem mengalirkan sendiri dari sumber mata air yang ada maupun dengan pemanfaatan air tanah melalui pembuatan sumur-sumur gali, namun demikian usaha ini menjadi kurang optimal baik ditinjau dari segi pemerataan pelayanan maupun intensitas aliran air ke rumah-rumah penduduk, sehingga masyarakat melalui pengurus desa setempat mengajukan proposal untuk penyediaan air minum ke Pemerintah daerah. Hal tersebut menarik perhatian pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dalam penyediaan air minum, karena air minum merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Pemerataan pelayanan untuk penyediaan air minum terkadang menjadi kendala bagi pemerintah daerah, sebagai contoh misalnya pada desa tertentu meminta pelayanan air minum, namun di desanya tersebut tidak memiliki sumber mata air, sehingga untuk mendapatkan pelayanan air minum, harus diambilkan dari sumber mata air yang terdapat di desa lain. Kejadian tersebut merupakan contoh nyata yang terjadi ditengahtengah kehidupan masyarakat mengingat betapa pentingnya kebutuhan akan air minum. Berbagai

pendekatan

dilakukan

untuk

dapat

memberikan

pelayanan air minum bagi masyarakat, agar tidak terjadi konflik kepentingan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Mata air mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pemenuhan kebutuhan akan air berbagai sektor. Keberadaannya tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber air minum tetapi beberapa mata air di Kabupaten Lombok Timur digunakan sebagai sumber air irigasi. Keberadaan mata air di Kabupaten Lombok Timur lokasinya tersebar dan hampir dapat dijumpai pada masing-masing Sub Satuan Wilayah Sungai. Mata air tersebut mempunyai sifat, besaran dan karakter yang berbeda tergantung dari lokasi daerah tempat munculnya mata air. Pada lokasi dengan kondisi daerah tangkapan yang kritis, debit aliran mata air cenderung sangat kecil dan bahkan beberapa titik tidak ada aliran, sedangkan pada kondisi daerah tangkapan yang masih alamiah debit aliran cenderung besar dan konstan sepanjang tahun.

64

Berikut ini nama-nama mata air yang ada di Kabupaten Lombok Timur pada masing-masing Daerah Aliran Sungai/Sub Daerah Aliran Sungai yang dirinci per kecamatan (tabel dibawah). Sementara detail mengenai karakteristik mata air, meliputi: Nama sumber mata air, lokasi, debit air dan pemanfaatannya dapat dilihat pada halaman lampiran. Tabel 2 Jumlah Mata air per Kecamatan Tahun 2009 No

Kecamatan

Jumlah Mata Air

1.

Selong

8

2.

Labuhan Haji

11

3.

Suralaga

13

4.

Masbagik

16

5.

Pringgasela

16

6.

Sikur

17

7.

Montong Gading

12

8.

Suela

26

9.

Sembalun

21

10.

Keruak

1

11.

Sakra

1

12.

Wanasaba

13

13.

Sambelia

14

14.

Pringgabaya

12

15.

Aikmel

25

Jumlah

206

Sumber: Dinas PU Bidang Pengairan Kab. Lombok Timur dan PDAM (2010)

65

Tabel 3 Sumber mata air (gravitasi) yang digunakan oleh PDAM

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

Nama Sumber Air Otak Kokok Duren Dua Tojang Gamang Aik Ambung Mencrit Teminyak Mualan Benyer Lemor Tirpas Merobot Tibubunter

Kapasitas Sumber (ltr/dtk) 15,0 20,0 100,0 20,0 25,0 100,0 1,5 50,0 15,0 60,0 10,0 10,0 20,0

Kapasitas Terpasang (ltr/dtk) 8,0 10,0 60,0 20,0 10,0 60,0 1,5 5,0 7,5 1,5 5,0 20,0

446,5 40,0 40,0 50,0

208,5 10,0 10,0 7,5 20,0 20,0 20,0 27,5 10,0 10,0

204,5

256,0 50,0

242,0

306,0

257,0

Sub Jumlah SPL Sambelia Sub Jumlah Pompa Aikmel Brangtapen 1 Brangtapen 2 Brangtapen 3 Sub Jumlah Pompa Pancor Sub Jumlah

70,0 120,0 10,0 10,0

Jumlah

Realisasi tahun 2010 Kapasitas sumber Kapasitas terpasang Kapasitas produksi Kapasitas distribusi

616,5

19.441.944,0 8.073.216,0 7.631.712,0 7.260.596,4

Kapasitas Produksi (ltr/dtk) 8,0 10,0 60,0 20,0 10,0 60,0 1,0 5,0 7,5 1,5 5,0 16,5

Kapasitas Distribusi (ltr/dtk) 7,5 7,5 60,0 15,0 10,3 60,0 1,0 5,0 7,5 1,5 3,4 16,5 195,2

10,0 10,0 7,5 20,0 20,0 20,0 27,5 -

7,5 7,5 7,5 20,0 20,0 20,0 27,5 230,2

15,0

15,0 245,2

m³ m³ m³ m³

Sumber: PDAM Kab. Lombok Timur (2009)

Selanjutnya, dalam hal penyediaan air bersih oleh PDAM menunjukkan adanya peningkatan produksi, distribusi dan penjulan air bersih setiap tahunnya. Produksi air bersih tahun 2006 sebesar 5.569.707,60 M3 meningkat menjadi 7.253.113 M3 pada tahun 2010. Berikutnya untuk perkembangan distribusi dan penjualan air bersih juga menunjukkan perkembangan yang sama seperti terlihat pada tabel dibawah.

Namun untuk tingkat kebocoran air yang terjadi masih

tergolong tinggi, yaitu sekitar 26%. Meskipun secara umum besaran angka 66

kebocoran tersebut secara umum mengalami penurunan setiap tahunnya dari 31,67% pada tahun 2006 menjadi 26,91% pada tahun 2010, angka tersebut masih tergolong tinggi dan perlu adanya upaya penanganan lebih lanjut dari PDAM untuk menjaga kuantitas air yang tersedia bagi masyarakat. Tabel 4 Produksi, Distribusi, Penjualan dan Tingkat Kebocoran Air PDAM NO.

URAIAN

2006 M³

2007 M³

TAHUN OPERASIONAL 2008 M³

2009 M³

2010 M³

1

Produksi

5.569.707,60

5.937.229,44

6.115.519,60

6.725.985,95

7.235.113,00

2

Distribusi

5.514.010,52

5.877.857,15

6.053.746,70

6.658.726,09

7.162.761,87

3

Penjualan

3.767.977,00

4.164.445,00

4.479.449,00

4.986.481,00

5.235.548,00

4

Tingkat Kebocoran

1.746.033,52

1.713.412,15

1.574.297,70

1.672.245,09

1.927.213,87

5

Prosentase Kebocoran

Prosentase Penurunan tiap

31,67%

29,15%

26,01%

25,11%

26,91%

2,13%

2,52%

3,14%

0,89%

-1,79%

Sumber: PDAM Kabupaten Lombok Timur (2011)

Gambar 1 Persentase Kebocoran air PDAM

3.1.3.2. Kualitas Air Pengamatan terhadap kualitas air dilakukan terhadap air permukaan di beberapa aliran air sungai DAS Menanga yang meliputi: Sungai Tojang, Belimbing, Gading dan Rutus. Aliran sungai-sungai tersebut secara administrasi membelah beberapa kawasan padat

67

penduduk

di

beberapa

kecamatan

seperti:

Kecamatan

Selong,

Masbagik, Aikmel dan Kecamatan Terara.

Gambar 2 Lokasi Pengambilan sample kualitas air permukaan Pengamatan terhadap kualitas air didasarkan pada komponen berupa: sifak fisik (suhu, DHL), sifak kimia (pH, DO, BOD, COD, kandungan detergen, logam terlarut, dll), sifat biologi (Total coliform dan Ecoli). Pengamatan pada masing-masing sungai dilakukan pada bagian hulu, tengah dan hilir dengan melakukan uji laboratorium terhadap sample air yang diambil kemudian disesuaikan dengan standar mutu baku air minum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Uji laboratorium terhadap kualitas air tersebut dilakukan pada tahun 2008 dan 2010 meliputi 4 (empat) sungai dengan lokasi pengambilan sample air dilakukan pada bagian Hulu, Tengah dan Hilir dari masing-masing sungai yang dimaksud. Setiap sample tersebut diambil pada musim kemarau dan musim hujan dengan maksud untuk melihat perbandingan hasil kualitas air pada kedua musim tersebut

68

sebagai dampak adanya pengaruh significant terhadap supply air permukaan yang masuk ke masing-masing sungai tersebut. Berikut beberapa hasil uji laboratorium terhadap sample air sungai yang dimakud. Hasil

uji

laboratorium

terhadap

sample

air

S.

Tojang

menunjukkan bahwa sifat fisik dan kimia air menunjukkan kualitas airnya memenuhi standar air dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun untuk sifat biologi (Total Coliform dan Ecoli) pada bagian Tengah S. Tojang baik pada musim kemarau dan musim hujan menunjukkan kadar Ecoli dan Total Coliform yang melebihi standar baku mutu air yaitu 2.000 MPN/100ml untuk Ecoli dan 10.000 MPN/100ml untuk Total Coliform. Sementara hasil laboratoriumnya menunjukkan kandungan Ecoli dalam airnya sebesar 92.000-540.000 MPN/100ml dan kandungan Total Coliform nya sebesar 54.000-220.000 MPN/100ml. Berikutnya hasil uji laboratorium pada S. Belimbing menunjukkan bahwa sifat fisik dan kimia air masih memenuhi standar mutu air dalam SNI. Namun untuk kandungan biologinya (Ecoli dan Total Coliform) menunjukkan angka melebihi standar baku air pada bagian Hulu, Tengah dan Hilir S. Belimbing. Pada bagian Hulu S. Belimbing, kandungan biologi melebihi standar terjadi pada musim kemarau saja dengan kandungan Ecoli sebesar 49.000 MPN/100ml dan Total Coliform sebesar 11.000 MPN/100ml. Pada bagian Tengah S. Belimbing kandungan biologi melebihi standar terjadi pada kedua musim kemarau dan musim hujan, dimana pada musim kemarau kandungan Ecoli sebesar 54.000 MPN/100ml dan musim hujan sebesar 28.000 MPN/100ml. Sedangkan kandungan Total Coliform nya sebesar 54.000 MPN/100ml pada musim kemarau dan 35.000 MPN/100ml pada musim hujan. Untuk bagian Hilir S. Belimbing juga menunjukkan hal yang sama, dimana baik pada musim kemarau dan hujan menunjukkan kandungan biologi yang melebihi standar juga. Kandungan Ecoli sebesar 92.000 MPN/100ml pada musim kemarau dan 28.000 MPN/100ml pada musim hujan, sedangkan kandungan Total Coliform nya sebesar 16.000 MPN/100ml pada musim kemarau dan 28.000 MPN/100ml pada musim hujan.

69

Selanjutnya

hasi

uji

laboratorium

terhadap

S.

Gading

menunjukkan baik pada musim kemarau dan hujan untuk sifat fisik dan kimia air menunjukkan masih memenuhi standar baku mutu air sesuai metode uji SNI. Namun untuk kandungan biologinya (Ecoli dan Total Coliform) menunjukkan angka melebihi standar baku air pada bagian Hulu, Tengah dan Hilir S. Gading. Pada bagian Hulu S. Gading, kandungan biologi melebihi standar terjadi pada musim hujan saja dengan dengan kandungan Ecoli sebesar 240.000 MPN/100ml dan Total Coliform sebesar 240.000 MPN/100ml. Pada bagian Tengah S. Gading kandungan biologi melebihi standar terjadi pada kedua musim kemarau dan musim hujan, dimana pada musim kemarau kandungan Ecoli sebesar 14.000 MPN/100ml dan musim hujan sebesar 240.000 MPN/100ml. Sedangkan kandungan Total coliform nya sebesar 18.000 MPN/100ml pada musim kemarau dan 240.000 MPN/100ml pada musim hujan. Untuk bagian Hilir S. Gading juga menunjukkan hal yang sama, dimana baik pada musim kemarau dan hujan menunjukkan kandungan biologi yang melebihi standar juga. Kandungan Ecoli sebesar 22.000 MPN/100ml pada musim kemarau dan 240.000 MPN/100ml pada musim hujan, sedangkan kandungan Total Coliform nya sebesar 22.000 MPN/100ml pada musim kemarau dan 240.000 MPN/100ml pada musim hujan. Terakhir, hasil pengamatan di sungai Rutus menunjukan bahwa kualitas air di tersebut secara fisik menunjukkan bahwa airnya memenuhi standar baku mutu air yang ditetapkan pemerintah. Secara kimia, secara umum juga menunjukkan memenuhi standar muku yang ditetapkan pemerintah, namun untuk kadar detergent dalam air sungainya melebihi standar baku air yaitu 0,02 mg/l, sementara hasil laboratoriumnya menunjukkan nilai sebesar 0, 13 mg/l (S. Rutus Tengah) dan 0,23 mg/l (S. Rutus hilir). Untuk sifat biologinya berdasarkan kandungan Total Coliform dan Ecoli menunjukkan bahwa kualitas airnya masin berada level memenuhi standar baku kualitas air yang ditetapkan pemerintah. Detail hasil uji laboratorium terhadap sample air pada masingmasing sungai tersebut dapat dilihat pada tabel halaman lampiran.

70

3.1.4. Limbah Cair Rumah Tangga Kondisi umum limbah cair rumah tangga (tinja) di kabupaten Lombok Timur belum mendapat perlakuan untuk pengolahan sesuai standar yang berlaku, hal ini disebabkan karena limbah rumah tangga yang dihasilkan umumnya dialirkan di saluran-saluran drainase yang ada disekitar area permukiman. Dalam hal ini, peran pemerintah kabupaten Lombok Timur melalui Kantor Kebersihan dan Tata Kota masih sebatas menyediakan fasilitas jasa untuk penyedotan tinja sesuai peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 Tentang Retribuasi Golongan Jasa Umum. Limbah hasil penyedotan tersebut kemudian diangkut ke Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT), namun tidak mendapat perlakuan/pengolahan terhadap limbah tersebut disebabkan IPLT tidak berfungsi. Pelayanan terhadap jasa penyedotan tinja di kabupaten Lombok Timur melalui Kantor Kebersihan dan Tata Kota dilakukan dengan kendaran operasional pengangkut limbah cair dengan kapasitas tangki 2,5 m3. Jumlah kendaraan pengangkut yang tersedia sebanyak 2 buah dengan cakupan pelayanan masih sebatas areal perkotaan dengan rata-rata volume limbah terangkut sebanyak 15 – 17,5 m3 perbulannya (tabel dibawah). Tabel 5 Data Sarana pengangkutan Limbah Cair

No

Kendaraan

Kapasitas Tangki 3

(M )

Ritasi Penyedotan ( Kali ) Jumlah Perbulan ( M 3 )

1

Kendaran Elf

2,5

6-7

15 - 17,5

2

Kendaran Elf

2,5

6-7

15 - 17,5

Sumber: Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur (2011)

3.1.5. Limbah Padat (Sampah) Limbah padat (sampah) di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari 2.584,17 m3 pada tahun 2005 menjadi 2.763,96 m3 pada tahun 2010.

71

Tabel 6 Volume Sampah Tahun 2005 - 2010

KECAMATAN KERUAK JEROWARU SAKRA SAKRA BARAT SAKRA TIMUR TERARA MONTONG GADING SIKUR MASBAGIK PRINGGASELA SUKAMULIA SURALAGA SELONG LABUHAN HAJI PRINGGABAYA SUELA AIKMEL WANASABA SEMBALUN SAMBELIA Total

2005 111,16 119,54 123,81 108,93 95,85 166,24 88,42 163,55 217,62 116,20 70,86 117,24 177,16 122,19 219,56 89,50 215,58 143,93 43,74 73,11 2.584,17

Volume Sampah pertahun (M3) 2006 2007 2008 2009 113,97 115,48 116,94 118,51 122,55 124,21 125,83 127,52 126,47 128,13 129,75 131,49 111,29 112,68 114,02 115,55 97,93 100,75 103,53 104,92 169,30 171,43 173,50 175,83 90,06 91,32 92,54 93,77 166,31 168,47 170,57 172,86 221,19 224,06 226,85 229,90 117,93 119,41 120,86 122,48 71,94 72,86 73,75 74,75 119,01 120,56 122,06 123,70 180,00 182,39 184,72 187,21 124,17 125,75 127,29 129,01 223,94 226,77 229,52 232,60 91,30 92,55 93,77 95,03 219,23 221,99 224,68 227,71 146,35 148,34 150,27 152,29 44,47 45,01 45,52 46,13 75,99 77,07 78,12 79,17 2.633,37 2.669,18 2.704,08 2.740,41

2010 119,75 132,95 131,83 117,10 102,27 163,71 101,51 168,88 234,98 125,15 75,93 129,85 206,57 132,56 226,37 93,60 232,13 148,29 46,97 73,56 2.763,96

Sumber: Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kab. Lombok Timur (2011)

Gambar 3 Perkembangan Volume Sampah

72

3.1.6. Drainase Lingkungan Menghadapi tantangan kerugian ekonomi yang ditimbulkan setiap tahun akibat genangan air dari sistem drainase yang kurang memadai, pemerintah bertindak cepat dengan memasukkan sistem drainase ke dalam salah satu program Bappenas yaitu Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman

(PPSP)

2009

dengan

target

pengurangan

genangan air di 100 kota/kawasan seluas 22.500 Ha. Fenomena drainase sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat.

Kerusakan

drainase

dan

minimnya

sarana

saluran

pembuangan air ini merupakan dampak yang dirasakan lebih pada masyarakat menengah kebawah. Ini juga membawa arti bahwa drainase sangat dekat dengan masyarakat miskin.

Berbagai persoalan akan

muncul jika kebutuhan sarana drainase diabaikan, ketika hujan turun, air akan meninggi menggenangi jalanan, air bersih dapat terkontaminasi dan sarat dengan penyakit, meningkatnya resiko banjir di daerah permukiman. Keluhan demi keluhan dari masyarakat terekam dalam pemberitaan media. Para warga tersebut sibuk dengan aksi protes terhadap kewajiban pemerintah yang menurut mereka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara atas apa yang terjadi. Budaya masyarakat yang kurang merasa memiliki sarana umum juga menjadi kendala tersendiri. Perkembangan perumahan dan permukiman yang sangat pesat sering kurang terkendali dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan bantaran sungai dihuni oleh penduduk. Kondisi ini akhirnya meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai. Hal-hal

tersebut

di

atas

membawa

dampak

rendahnya

kemampuan drainase mengeringkan kawasan terbangun, dan rendahnya kapasitas seluruh prasarana pengendali banjir (sungai, polder-polder, pompa-pompa, pintu-pintu pengatur) untuk mengalirkan air ke laut. Beberapa hal

yang ditempuh oleh kabupaten Lombok Timur

untuk dapat mewujudkan penanganan drainase adalah: a. Membina penyelenggaraan pelayanan prasarana dan sarana drainase untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

73

b. Membina pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman mendukung pencegahan pencemaran lingkungan c. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat

yang efektif

dan efisien dan

bertanggungjawab d. Mendorong terciptanya pengaturan berdasarkan hukum yang dapat

diterapkan

membangun

pemerintah

pengelolaan

dan

masyarakat

pembangunan

untuk

penyehatan

lingkungan permukiman e. Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan menuju ke arah kemandirian f.

Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan prasarana dan sarana drainase

g. Mendorong peningkatan peran dunia usaha, perguruan tinggi melalui

penciptaan

iklim

kondusif

bagi

pengembangan

prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman 3.1.7. Pencemaran Udara Secara umum pencemaran udara yang terjadi di kabupaten Lombok Timur masih berada pada ambang batas normal mengingat industri

sebagai

Berdasarkan

sumber

pengamatan

pencemaran dari

masih

SKPD

sedikit

terkait,

jumlahnya.

sumber-sumber

pencemaran udara umumnya berasal dari omprongan (Oven) tembakau mengingat kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu produsen tembakau terbesar di Pulau Lombok. Omprongan Tembakau tersebut menggunakan bahan bakar seperti batubara, kayu, serabut sebagai media dalam proses pembakarannya. Lokasi pengambilan sample pencemaran udara dari omprongan tembakau dilakukan di 2 lokasi yaitu: pada bagian tengah kabupaten Lombok Timur yang diwakili oleh Desa Rumbuk, Keselet dan Setanggor, dan pada bagian utara kabupaten Lombok Timur yang diwakili oleh desa Pringgajuran, Sukadana dan Montong Gading. Hasil pengamatan di bagian Tengah kabupaten Lombok Timur menunjukkan hasil sebagai berikut: pengamatan terhadap pencemaran

74

udara yang dilakukan di desa Rumbuk sebanyak 3 lokasi, desa Setanggor 1 lokasi, dan desa Keselet sebanyak 1 lokasi. Pengamatan tersebut dilakukan pada komponen-komponen pencemaran udara meliputi; Partikulat (3 µ), Partikulat (5 µ), H2SO4, O2, LEL, CO, SiO2, dan Suara. Secara umum berdasarkan uji laboratorium terhadap 5 sample di 5 lokasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di lokasi tersebut masih berada pada ambang batas normal, namun untuk tingkat kebisingan (pencemaran suara) yang terjadi melebihi ambang batas normal yaitu sebesar 55-80 db sementara batas normal yang dianjurkan sebesar 55 db. Hal ini terjadi karena adanya pengoperasian peralatan seperti Chain Saw (gergaji mesin) sebagai alat pemotong kayu untuk bahan bakar dalam proses pembakaran pada omprongan tembakau tersebut. Selanjutnya, pengamatan pada bagian utara Kabupaten Lombok Timur dengan lokasi sample di desa Pringgajurang (1 lokasi), Sukadana (2 lokasi) dan Montong gading (1 lokasi) menunjukkan bahwa secara umum kualitas udaranya masih berada pada ambang batas normal. Namun untuk komponen Partikulat (3 µ) menunjukkan angka melebihi ambang batas normal (1 sample di desa Sukadana dan 1 sample di Montong gading) yaitu sebesar 549 mg/m3 dari 300 mg/m3 yang dianjurkan. Detail mengenai hasil pengamatan sample pencemaran udara di lokasi-lokasi yang tersebut diatas dapat dilihat pada tabel halaman lampiran.

3.1.8. Limbah Industri Industri yang ada di Kabupaten Lombok Timur umumnya berupa industri rumah tangga, industri skala kecil dan menengah. Industri-industri tersebut meskipun berskala kecil namun tetap memiliki potensi sebagai agen pencemaran di areal sekitarnya. Berdasarkan data dari Dinas ESDM dan Perindustrian perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2010, industri-industri yang memungkinkan sebagai agen pencemaran tersebut berupa: industri pembuatan air Accu, Konveksi, Pencucian kendaraan, Vulkanisir Ban, Cat, Pembuatan Tahu, Tempe, Tembakau Rakyat, Tembakau Garangan, Terasi udang dan Pemotongan hewan.

75

Hingga BPS ini disusun, data-data tersebut sebatas jenis industry yang ada serta produktivitasnya, sedangkan data yang menunjukkan besaran, volume, penyebaran limbah industri yang dihasilkan tidak tersedia. Tabel 7 Industri-Industri yang ada di Kabupaten Lombok Timur No.

Industri

Kapasitas Produksi

1

Pembuatan air Accu

2

Konveksi

3

Pencucian kendaraan

4

Vulkanisir Ban

5

Cat

3.500 kg

6

Pembuatan Tempe

4.964 ton

7

Pembuatan Tahu

125 ton

8

Tembakau Rakyat

475 ton

9

Tembakau Garangan

485 ton

10

Terasi udang

6.000 kg

11

Limbah

80.000 liter 27.600 buah 232 buah 1.800 buah

Agro (Pemotongan

Data tidak tersedia

676 ton

hewan)

Sumber: diolah dari data Dinas ESDM dan Perindag. kab. Lombok Timur

3.1.9. Limbah Medis Air limbah rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit yang melputi limbah domestik cair yakni buangan kamar mandi, dapur, air bekas pencucian pakaian, Limbah cair klinik yakni air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit misalnya air bekas cucian luka, cucian darah dan lainlain, air limbah laboratorium, dan lainnya. Air buangan domestik maupun limbah klinis umumnya mengandung senyawa polutan organik yang cukup tinggi dan dapat dapat diolah melalui pengolahan secara biologis. Sistem pengolahan air limbah terbagi atas bak pengurai anaerob dan aerob dengan menggunakan biofilter tercelup (berisi media dari bahan PVC sheet berbentuk sarang tawon). Dengan aliran dari bawah ke atas. Biofilter berfungsi sebagai pembiakan mikro organism yang akan menguraikan

senyawa

pelutan

yang

terkandung

di

dalam

air

limbah.adapun Proses pengolahan air limbah adalah sebagai berikut:

76

1. Pengolahan pendahuluan Limbah cair yang dihasilkan dari proses kegiatan rumah sakitdikumpulkan kemudian diairkan melalu saluran air limbah, kemudian dialirkan ke bak kontrol untuk memisahkan kotoran padat. Fungsi bak kontrol adalah. Untuk mencegah sampah padat, misalnya plastik,kaleng,kayu Agar tidak masuk kedalam nit pengolahan limbah, serta mencegah padatan yang tidak bias terurai misalnya lumpur, pasir, abu gosok, dan lainnya agar tidak masuk kedalam unit pengolahan limbah. 2. Bak ekualisasi (Tangki Aliran Rata-rata) Aliran yang masuk ke unit ini fluktuatif untuk itu perlu diratarataka. Fungsi utama bak ini adalah menyeragamkan/merata-ratakan aliran ke unit selanjutnya. Selain itu fungsi penunjang lainnya adalah menghindari shock loading yang berlebihan sebagai pengendapan padatan kasar. 3. Proses anaerob Air limbah dari bak ekuasisidialirkan ke bak pengurai anaerob. Di dalam bak pengurai anaerob terebut polutan organik yang ada didalam air limbah diuraikan oleh mikroorganisme secara anaerob, menghasilkan gas metan dan H2S. Dengan proses tahap pertama konsentrasi COD dalam air limbah dapat diturunkan sampai kira-kira 400-500 ppm efisiensi pengolahan ± 50-70 %). Bak pengurai anaerob diisi media biofilter tercelup dengan pola aliran dari bawah keatas (up flow). Air limpasan dari bak pengurai anaerob selanjutnya dialirkan ke unit pengolahan lanjut, yang terdiri dari beberapa buah ruangan yang berisi media biofilter juga yang terbuat dari bahan PVC bentuk sarang tawon untuk pembiakan mikroorganisme yang akan menguraikan senyawa polutan yang ada didalam air limbah. 4. Clarifier (pengendapan) Proses ini bertujuan untuk mengendapkan partikel zat-zat organic

terlarut

yang

terbawa/lolos

dari

proses

sebelumnya.

Pengendapan zat-zat organik tersebut diendapkan secara gravitasi. Bak ini sebagai bak pengendap awal.

77

5. Proses anaerob-aerob Pengolahan ini dengan proses biofilter anaerob-aerob terdiri dari beberapa bagian yakni bak pengendap awal, biofilter anaerob, biofilter aerob, bak pengendap akhir. Air limpasan dari bak pengendap awal selajutnya dialirkan ke bak kontraktor anaerob dengan arah aliran dari ats ke bawahdan dari bawah keatas. Didalam bak kontraktor anaerob tersebut diisi dengan media dari bahan PVC sheet. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan dengan bakteri anaerobic atau facultative aerobic. Air limpasan dari kontraktor anaerob dialirkan ke bak kontraktor aerob yang diisi dengan media dari bahan PVC sheet, sambil diaerasi atau dihembuskan dengan udara yang dapat meningkatkan efisiensi penguraian zat organik serta mempercepat proses nitrifikasi sehingga efisiensi penghilangan animinia menjadi lebih besar. Dari bak aerasi dialirkan ke bak pengedap akhir. Didalam bak pengendap akhir ini lumpur aktif yang mengadung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali kebagian bak pengedap awal dengan pompa sirkulasi lumpur. 6. Proses desinfeksi Air limpasan dari proses anaerob-aerob dialirkan ke bak khlorinasi. Dalam proses ini terjadi penambahan zat desinfektan berupa

larutan

kaporit/NaCl

60%

dan

pengadukan

untuk

menghasilkan tekanan osmosis yang kuat dengan mesin pengaduk yang bertujuan untuk mengurangi dan membunuh mikroorganisme pathogen yang ada dalam air limbah.

3.2. Pengelolaan Limbah Cair Saat ini di Kabupaten Lombok Timur sistem sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair belum optimal hal ini disebabkan karena belum adanya pola penanganan teknis dari pemerintah dalam menerapkan pengelolaan air limbah. Hal ini juga dikarenakan prilaku masyarakat yang masih memilih pola manual/setempat (on-site system) mengingat potensi lahan yang masih sangat luas, baik di perkotaan ataupun di kawasankawasan pusat perekonomian. Hingga saat ini Kabupaten Lombok Timur belum memiliki Study dan Master Plan mengenai Rencana Pengelolaan Air

78

Limbah, sehingga penanganan secara teknis yang tepat guna dan tepat sasaran belum dapat dilakukan. Kondisi saluran pembuangan air limbah masih menggunakan sistem saluran terbuka dan fungsinya saling tumpang tindih dimana sebagai saluran drainase air hujan, jaringan irigasi dan untuk pembuangan air limbah rumah tangga. Tingkat derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lombok Timur masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh departemen kesehatan. Hal ini terjadi akibat kondisi sanitasi yang tidak baik atau banyaknya penyakit yang ditularkan melalui air (water borne diseases), sebagai akibat kondisi kualitas sumber air, baik air permukaan maupun air tanah yang kurang bagus dan kemungkinan ini terjadi juga akibat pencemaran oleh air limbah rumah tangga/permukiman. Mengacu pada kondisi tersebut diatas, maka sangatlah diperlukan perhatian sejak dini terhadap Rencana Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Lombok Timur sebelum permasalahan terhadap kebutuhan semakin meningkat dan semakin sulit dalam penanganan, yang akhirnya akan berdampak negatif baik terhadap kondisi kesehatan masyarakat ataupun terhadap besarnya pembiayaan. Permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Air Limbah di Kabupaten Lombok Timur seperti: Kurangnya perhatian serta sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengelolaan air limbah, Belum adanya Study dan Master Plan Sistem Pengelolaan Air Limbah, Kurangnya Sumber dana APBD II, Kebiasaan dan Kesadaran Masyarakat yang masih rendah. Sehingga dalam pengeloalaan air limbah ini perlu dilakukan program dan prioritas pengelolaannya seperti melakukan: 1) Studi dan Master Plan Penataan Pengelolaan Air Limbah pada Wilayah Pengembangan (WP) Lombok Timur Bagian Tengah. 2) Detail Desain Pengelolaan Air Limbah, melalui skala prioritas Tahun Pertama, Tahun ke-2 dan Tahun ke-3. 3) Pelaksanaan Fisik Pengelolaan Air Limbah melalui skala prioritas Tahun Pertama, Tahun ke-2 dan Tahun ke-3. 4) Supervisi Pengelolaan Air Limbah melalui skala prioritas Tahun Pertama, Tahun ke-2 dan Tahun ke-3.

79

5) Pemantauan

Operasional

dan

Pemeliharaan

secara

berkala

Pengelolaan Air Limbah 3.2.1. Landasan Hukum Secara khusus landasan hukum /legal operasional yang mengatur pengelolaan Limbah cair di Kabupaten Lombok Timur belum tersedia. Namun beberapa pengaturan terkait dengan itu sudah ada, yaitu: 1) Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Lombok Timur; 2) Peraturan Daerah No. 15 tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Lombok Timur; Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur 3) Peraturan Daerah No. 11 tahun 2010 Tentang Retribuasi Golongan Jasa Umum. Menurut Peraturan Daerah No. 11 tahun 2010, retribusi terkait dengan pengelolaan limbah cair diatur pada Bagian Kedelapan tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Detail uraian tersebut dapat dilihat pada pasal 30, 31 dan 32. a. Pasal 30 1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut

retribusi

atas

pelayanan

penyediaan

dan/atau

penyedotan kakus. 2) Objek

Retribusi

Penyediaan

dan/atau

Penyedotan

Kakus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. b. Pasal 31 1) Subjek

Retribusi

Penyediaan

dan/atau

Penyedotan

Kakus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah orang

80

pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyedotan Kakus. 2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penyedotan Kakus. c. Pasal 32 1) Tarif

Retribusi

sebagaimana

Penyediaan

dimaksud

dan/atau

dalam

Pasal

Penyedotan

Kakus

2

adalah

huruf

h

sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2) Tarif

Retribusi

Penyediaan

dan/atau

Penyedotan

Kakus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan

memperhatikan

indeks

harga

dan

perkembangan ekonomi. 4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Selain Peraturan Daerah No. 11 tahun 2010 terdapat juga Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008

yang terkait kepada pengaturan

institusional pengelolaan limbah cair di Kabupaten Lombok Timur. Meskipun dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008 tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai institusi yang terlibat menangani masalah limbah cair, namun secara makro berdasarkan uraian tugas dan fungsi SKPD disebutkan dalam pasal 12 dan 13 item-item terkait dengan limbah cair. Oleh karena itu, menurut Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008, bahwa institusi formal yang menangani pengelolaan limbah cair adalah Kantor Kebersihan dan Tata Kota dan Dinas PU subdin Cipta Karya. Selanjutnya, belum tersedia secara khusus peraturan yang mengatur pengelolaan limbah cair, menyebabkan pengelolaan limbah cair di Kabupaten Lombok Timur belum maksimal.

Salah satu indikasi ini

terlihat dari cara pengelolaannya yang masih dilakukan secara tradisional.

81

Limbah cair rumah tangga disalurkan/dibuang begitu saja tanpa diolah lebih dahulu atau disalurkan bercampur dengan limpasan air hujan atau dilepas begitu saja ke tanah. Kondisi ini dalam jangka waktu singkat maupun

panjang

akan

menyebab

pencemaran

lingkungan

yaitu

pencemaran air tanah dan sungai. Keduanya merupakan sumber air utama pada umumnya bagi kebutuhan air rumah tangga Kabupaten Lombok Timur. Kedepan pengaturan pengelolaan air limbah ini menjadi sangat penting keberadaannya mengingat semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang disebabkan kurang terkendalinya pengelolaan limbah cair. 3.2.2. Aspek Institusional Pada aspek institusional bahwa pengelolaan limbah cair di Kabupaten Lombok Timur secara formal dilakukan oleh: 1) Kantor Kebersihan dan Tata Kota 2) Dinas PU Subdin Cipta Karya Tugas dan fungsi dari Kantor Kebersihan dan Tata Kota, serta Dinas PU Subdin Cipta Karya Kabupaten Lombok Timur tersebut menurut Peraturan Daerah No. 15 tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur disebutkan dalam pasal 12 dan 13 bahwa tugas dan fungsi operator pengelolaan limbah cair di Kabupaten Lombok Timur dilakukan oleh Kantor Kebersihan dan Tata Kota, serta Dinas PU Subdin Cipta Karya Kabupaten Lombok Timur. Menurut Pasal-pasal tersebut uraian tugas dari Kantor Kebersihan dan Tata Kota, serta Dinas PU Subdin Cipta Karya Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel 12 halaman 51. Sebagai institusi operator pengelolaan limbah cair Dinas PU dan Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur, memiliki struktur organisasi sebagai berikut, seperti gambar dibawah ini:

82

Sumber: Perda No.15 tahun 2009; Perubahan atas Perda No. 4 tahun 2008

Gambar 4 Struktur Organisasi Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kab. Lombok Timur

83

Sumber: Perda No.15 tahun 2009; Perubahan atas Perda No. 4 tahun 2008

Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas PU Kab. Lombok Timur

84

Gambar 6 Struktur Kelembagaan Sanimas

85

Berdasarkan kajian kelembagaan yang dilakukan oleh Tim Pokja Sanitasi kabupaten Lombok Timur, maka diketahui peran kelembagaan dari setiap tahapan pengelolaan limbah cair rumah tangga di Kabupaten Lombok Timur, yang digambarkan berdasarkan peta Diagram Sistem Sanitasi (DSS) adalah sebagai berikut:

Rumah tangga

Rumah tangga

 Pemda: Dinas PU subdin Cipta Karya dan Kantor Kebersihan dan Tata Kota  Masyarakat

Pemda:  Kantor Kebersihan dan Tata Kota

Pemda: Dinas PU subdin Cipta Karya dan Kantor Kebersih an dan Tata Kota

Pemda Dinas PU subdin Cipta Karya dan Kantor Kebersih an dan Tata Kota

Gambar 7 DSS untuk Pengelolaan Limbah Cair Mekanisme/sistem dan prosedur pengelolaan limbah cair di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana disebutkan di atas kebanyakan masih dilakukan secara tradisional dan manual (on-site system). Sebagian besar limbah cair rumah tangga masih dilepas begitu saja ke media lingkungan. Dengan sistem itu, peran rumah tangga dalam pengelolaan limbah cair sebenarnya masih cukup

86

tinggi. Disamping itu peran Pemerintah daerah dan swasta sudah mulai terlihat yaitu dengan adanya prasarana dan sarana dan tersedianya jasa penyedotan tinja. Walaupun belum seluruhnya terlayani namun prasarana dan sarana serta jasa penyedotan tinja ini telah berjalan cukup lama di Kabupaten Lombok Timur, khususnya untuk pelayanan permukiman disekitar perkotaan. Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan daerah No. 11 tahun 2010 Tentang Retribuasi Golongan Jasa Umum yang salah satu diantaranya mengatur tentang retribusi pengelolaan penyedotan tinja di Kabupaten Lombok Timur. 3.2.3. Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan penanganan pengelolaan limbah cair di Kabupaten Lombok Timur masih sebatas ibu Kota kabupaten beserta wilayah-wilayah disekitarnya, meliputi: Kota Selong, Kecamatan Sukamulia dan Kecamatan Labuhan Haji. 3.2.4. Aspek Teknis dan Teknologi Secara teknis pengolahan limbah cair yang ada di Kabupaten Lombok Timur tidak mendapat perlakukan khusus dalam pengolahannya. Limbah cair rumah tangga yang dihasilkan umumnya langsung dialirkan ke saluran-saluran drainase yang ada di lokasi permukiman mereka. Oleh karena itu tidak ada aspek teknis maupun teknologi yang diterapkan dalam penanganan limbah cair tersebut. 3.2.5 Peran Serta Masyarakat dan Jender dalam Penanganan Limbah Cair Secara umum sistem pengelolaan limbah cair di masyarakat di Kabupaten Lombok Timur tidak mendapat perlakuan khusus, dimana air limbah rumah tangga yang dihasilkan langsung dialirkan ke saluran saluran drainase yang ada, oleh karena itu peran serta kaum perempuan (jender) kurang significant. Umumnya, bentuk peran serta dan keterlibatan perempuan biasanya

berupa pemeliharaan drainase rumah tangga

maupun drainase lingkungan. Peran

serta

ini,

tentunya

tidak

lepas

dari

tugas

dan

tanggungjawab mereka sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu upayaupaya yang dapat mereka lakukan cenderung berupa upaya dalam menjaga kebersihan rumah seperti: membersihkan kamar mandi/toilet, memandikan anak atau pekerjaan yang secara fisik tidak terlalu

87

memberatkan perempuan seperti membantu menyediakan konsumsi secara sukarela bagi kaum laki-laki yang bergotong royong dalam pembangunan sarana irigasi, pembuatan sarana MCK di masyarakat. 3.2.6. Permasalahan Isu dan permasalahan terkait dengan Limbah cair di Kabupaten Lombok Timur, meliputi: a)

Belum dimilikinya Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah

b)

Belum tersedianya parangkat regulasi (Perda) dalam pengaturan pengelolaan Air Limbah

c)

Kondisi topografi Lombok Timur yang berbukit menyulitkan dalam penyediaan system pengelolaan air limbah

d)

Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah

e)

Pengetahuan

masyarakat

dan

aparat

pemerintah

tentang

pengelolaan air limbah masih rendah f)

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sistem air limbah

g)

Kurangnya penguatan kapasitas kepada aparatur pemerintah tentang system pengelolaan air limbah

h)

Keterbatasan lahan untuk penyiapan infrastruktur pengelolaan sistem air limbah, khususnya pada kawasan permukiman padat penduduk

i)

Belum tersedianya teknologi pengelolaan air limbah yang sesuai dengan topografi kabupaten Lombok Timur

j)

Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) belum maksimal dalam pengoperasian

3.3. Pengelolaan Persampahan (Limbah Padat) A. Kondisi pengelolaan persampahan Kabupaten Lombok Timur Secara umum kondisi persampahan di Kabupaten Lombok Timur telah berjalan mengikuti sistem yang diharapkan. Mulai dari pengumpulan sampah (di komplek perumahan, perkantoran, pasar, sekolah, masjid dll), kemudian penampungan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk selanjutnya diangkut oleh petugas ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Cara pembuangan sampah beragam mulai cara yang benar seperti diangkut, dibuat kompos, ditimbun sampai cara yang kurang tepat seperti

88

dibuang ke selokan, sembarangan bahkan dibakar. Cara pembuangan sampah yang paling banyak dipilih adalah membakar dan menimbun sampah, terutama bagi rumah tangga di perdesaan. Sementara sampah yang diangkut petugas masih melayani terutama di daerah perkotaan. B. Luas Daerah Pelayanan dan Jumlah Penduduk Yang Terlayani Secara administratif luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 Km2 terdiri atas daratan 1.605,55 Km2 dan lautan seluas 1.074,33 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.105.582 jiwa pada tahun 2010 (BPS Kab. Lombok Timur, 2010). Dari luas wilayah administrasi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan dan hanya mampu melayani masyarakat yang ada di wilayah perkotaan yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain: Kecamatan Selong (Pusat pemerintahan), Labuhan Haji (sebagian) dan Sukamulia (sebagian), dengan jumlah penduduk  129.767 jiwa. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui kantor Kebersihan dan Tata Kota dengan sarana dan prasarana yang ada hanya mampu melayani wilayah-wilayah tersebut diatas. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Timur relaif sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia yaitu: 1) Belum tersedianya prasarana angkutan yang memadai dengan jumlah ruas jalan, tempat-tempat umum dan wilayah di lingkungan perkotaan

yang

menuntut

pelayanan

pemerintah,

hal

ini

disebabkan oleh armada angkutan sampah yang ada jumlahnya masih kecil dan masa pakainya rata-rata di atas 10 tahun. 2) Akibat tidak seluruh sampah yang dihasilkan dapat terangkut, maka masyarakat memperlakukan sampahnya dengan cara membakar dibuang ke sungai/selokan, ditimbun dalam tanah, didaur ulang dan dikomposkan. 3) Dengan bertambahnya areal Taman (Ruang terbuka hijau) di kota selong membutuhkan pemeliharaan khususnya untuk penyiraman pohon yang baru ditanam dan bunga-bunga yang ada. 4) Belum tertatanya pohon-pohon pelindung pemeliharaan lampulampu yang ada, karena belum adanya sarana yang memadai sehingga sangat menganggu pengguna jalan.

89

C. Sumber, produksi dan komposisi sampah Sumber sampah adalah permukiman penduduk, pasar, kawasan niaga, perkantoran, pendidikan dan rumah sakit. Sampah organik pada umumnya dihasilkan dari permukiman penduduk, kawasan niaga seperti rumah makan/warung, restoran dan pasar. Sampah non organik lebih banyak bersumber dari kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan pendidikan. Sampah B3 khususnya berasal dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan Puskesmas selain dari rumah tangga dan bengkel perbaikan alat-alat elektronik. Ada juga jenis sampah spesifik yaitu sampah hasil pembongkaran dan pembangunan rumah/gedung yang perlu penanganan khusus. Volume sampah yang dihasilkan dari wilayah pelayanan di Kota Selong cukup tinggi rata-rata 740 m3/hari dan yang terangkut hanya adalah 148 m3/hari atau 11.8 ton/hari atau 20% dari volume sampah yang dihasilkan. Dalam kondisi normal, volume pengangkutan maksimal 250 m3/hari atau sekitar 35%. Sedangkan jumlah sampah se-Kabupaten Lombok Timur adalah 8.468,47 Ton/hari yang terdiri dari sampah Organik (98,6%), Anorganik (1,09%), kaca/logam dan lain-lain (0,29%). Komposisi sampah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 Komposisi sampah Kabupaten Lombok Timur No.

Komposisi sampah

Jumlah

1

Organik

98,6%

2

Anorganik (plastik, kertas/kardus)

1.09%

3

Kaca/logam dan lain-lain

0,29%

Jumlah total

100%

Sumber: Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kab. Lombok Timur (2009)

Disamping permasalahan di atas peningkatan jumlah produksi sampah juga disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk akibat dari urbanisasi yang tergolong cukup tinggi, dimana terdapat permukiman baru di beberapa tempat di wilayah Kota Selong dan sekitarnya.

90

Kondisi ini dapat menimbulkan suatu masalah yang lebih besar disamping volume sampah yang makin meningkat setiap harinya dan semakin

tercemar

dengan

adanya

genangan

air

limbah

akibat

sedimentasi yang tidak tertangani. Sampah-sampah yang seharusnya terangkut tertunda pengangkutannya, yang akhirnya akan terjadi penumpukan

sampah

dalam

volume

yang

berlebihan

sehingga

menggangu kenyamanan masyarakat bahkan gangguan kesehatan yang berdampak pada munculnya berbagai penyakit berbasis lingkungan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang dimiliki Pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan tersebut. Disamping itu luas TPA yang dimiliki  5,9 hektar, sudah tentu tidak akan mampu melayani seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dalam

hal

pengelolaan

persampahan,

Pemda

telah

mempercayakan sepenuhnya pada Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KTKK) yang pada dasarnya dibentuk untuk menunjang pembangunan terkait di bidang pengelolaan kebersihan dan penataan keindahan kota yang terprogram dengan skala prioritas yang ditetapkan. Untuk memenuhi keindahan dan aspirasi masyarakat menuju terwujudnya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman khususnya pada wilayah perkotaan yang bermuara pada meningkatnya derajat kehidupan masyarakat. Kantor Kebersihan dan Tata Kota membawahi beberapa bagian/Seksi yaitu Kasubag TU, Kasi Kebersihan, Kasi Tata Kota dan Kasi

Pertamanan.

Beberapa

program

yang

dilaksanakan

untuk

meningkatkan derajat kehidupan masyarakat antara lain: 1. Program

pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

persampahan,

melaksanakan beberapa kegiatan: 

Perawatan sarana dan prasarana kebersihan



Pengelolaan kebersihan



Pendataan dan sosialisasi kebersihan pertamanan

2. Program Pengelolaan Taman Kota 

Pemeliharaan Taman Kota



Pemeliharaan Hutan Kota



Pemeliharaan Taman-taman luar kota dan gerbang batas Kabupaten.

91

3. Program perencanaan Tata Ruang Kota melaksanakan kegiatan penyusunan rencana teknis ruang kawasan. Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang aman, baik dan sehat. Pada awalnya, pemukiman seperti di perdesaan memiliki kepadatan penduduk yang masih sangat rendah. Secara alami tanah/alam masih dapat mengatasi pembuangan sampah yang dilakukan secara sederhana (gali urug). Makin padat penduduk suatu pemukiman atau kota dengan segala aktivitasnya, sampah tidak dapat lagi diselesaikan di tempat, sampah harus di dibawa keluar dari lingkungan hunian atau lingkungan lainnya. Permasalahan sampah semakin perlu dikelola secara profesional. Saat ini pengelolaaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Hal ini semakin berat dengan

masih

dimilikinya

paradigma

lama

pengelolaan

yang

mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, yang kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang bila tidak tersedia akan menimbulkan banyak masalah operasional seperti sampah tidak terangkut, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti teknis. Untuk dapat mengelola sampah permukiman atau kota yang sampahnya semakin banyak dengan masalah yang kompleks, diperlukan adanya suatu sistem pengelolaan yang mencakup lembaga atau institusi yang diperlengkapi dengan peraturan, pembiayaan/pendanaan, peralatan penunjang

yang

semuanya

menjadikan

suatu

sistem,

disamping

kesadaran masyarakat yang semakin tinggi. Pada dasarnya pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Timur menggunakan 2 (dua) cara, yaitu pengelolaan/penanganan sampah setempat (individu) dan pengelolaan sampah terpusat. Penanganan setempat adalah penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dengan menanam dalam galian tanah pekarangan

atau

dengan

membakar.

Sedangkan

Pengelolaan

92

persampahan secara terpusat adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang dikoordinir oleh Kantor Kebersihan dan Tata Kota Lombok Timur di wilayah kota Selong dan sekitarnya. D. Prasarana dan Sarana Operasional Keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Timur selain meningkatnya etos kerja para pekerja sampah serta tingkat kepedulian pemerintah Lombok Timur (Kantor Kebersihan dan Tata Kota),

juga

ditunjang

dengan

berbagai

prasarana

dan

sarana

pendukungnya. Sampai dengan tahun 2008, prasarana dan sarana pendukung operasional persampahan di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari: Dump Truck 9 unit, Arm Roll Truck 3 unit, Pick Up 1 unit, mobil tinja 2 unit, mobil tangki air 2 unit, Exavator 1 unit, Buldozer 2 unit, truck engkel 1 unit, bechoe loader 1 unit. Jenis sarana dan prasarana serta kondisi operasional pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 Prasarana dan sarana Kabupaten Lombok Timur No . A.

Jenis Sarana dan Prasarana

Jumlah Kondisi

Truck sampah: Dump Truck Dump Truck Dump Truck Arm roll Truck engkel

Rusak berat Rusak ringan Baik Rusak ringan Rusak ringan

4 3 4 1 1

B

Mobil Tinja Mobil tangki air Pick up

Rusak ringan Rusak ringan Rusak ringan

2 Unit 2 Unit 1 Unit

C

Bechoe loader Bullduzer Exavator

Rusak berat Rusak berat/ringan Rusak berat

1 Unit 2 Unit 1 Unit

Unit Unit Unit Unit Unit

Sumber: Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kab. Lombok Timur (2009)

3.3.1. Landasan Hukum Landasan operasional untuk pengelolaan Persampahan (Limbah Padat) di Kabupaten Lombok Timur diatur dalam:

93

1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 2) Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Lombok Timur; 3) Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 14 Desember 2010, terbentuklah SKPD baru yaitu Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur. 4) Peraturan Daerah No. 11 tahun 2010 Tentang Retribuasi Golongan Jasa Umum. Menurut Peraturan Daerah No. 11 tahun 2010, retribusi terkait dengan pengelolaan sampah/limbah padat diatur pada Bagian Kedua tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pasal 12,13 dan 14. Pasal 12: 1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan. 2) Objek

Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan

sementara

ke

lokasi

pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan

lokasi

pembuangan/pemusnahan

akhir

sampah. 3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Pasal 13: 1) Subjek

Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang

94

pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/ Kebersihan. 2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan

untuk

melakukan

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pasal 14: 1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Selain Peraturan Daerah No. 11 tahun 2010 terdapat juga Peraturan Daerah No.15 tahun 2009 (Perubahan atas Perda No. 4 tahun 2008) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Timur yang terkait kepada pengaturan institusional pengelolaan limbah padat di Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana disebutkan pada paragraf 8 tentang Kantor Kebersihatan dan Tata Kota pasal 29A. Adapun tugas dan fungsi Kantor Kebersihan dan Tata Kota pada pasal 29A tersebut, meliputi: 1) Kantor

Kebersihan

melaksanakan

dan

urusan

Tata

Kota

Pemerintahan

mempunyai Daerah

di

tugas bidang

Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota. 2) Kantor Kebersihan dan Tata Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan Kebersihan dan Tata Kota; b. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebersihan dan Tata Kota; c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebersihan dan Pertamanan, pengelolaan dan pengembangan Tata Kota;

95

d. Pembinaan,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan bidang Kebersihan dan Tata Kota; e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Kebersihan dan Tata Kota; f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 3.3.2. Aspek Institusional Institusi yang terlibat dalam penanganan Limbah Padat di Kabupaten Lombok Timur, meliputi: a) Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini penanganannya dilakukan secara spesifik oleh Subdin Kebersihan sesuai Perda No. 11 tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (lihat gambar 25 tentang Struktur Organisasi Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kab. Lombok Timur pada halaman 83) b) PD Pasar Selaparang. Lembaga ini didirikan berdasarkan Perda No. 14 tahun 2009 Tentang Pendirian PD Pasar Selaparang dengan wilayah pelayanan khusus di areal pasar kelas/tipe A dan B yang ada di Kabupaten Lombok Timur. c) Swasta yaitu dalam bentuk bantuan langsung peralatan berupa truk pengangkut sampah dari Perusahan PT Newmont Nusa Tenggara kepada Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur. d) Masyarakat, yang dalam hal ini berperan sebagai pengelola sampah di masing-masing wilayahnya yang tidak masuk kedalam wilayah pelayanan Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan kajian kelembagaan yang dilakukan oleh Tim Pokja Sanitasi kabupaten Lombok Timur, maka diketahui peran kelembagaan dari setiap tahapan pengelolaan limbah padat di Kabupaten Lombok

96

Timur, yang digambarkan berdasarkan peta Diagram Sistem Sanitasi (DSS) adalah sebagai berikut:

PRODUK INPUT

A User Interface

B Pengumpul an Setempat

C Penampung an Sementara

D Pengangkut an

E Pengolahan Akhir Terpusat

E Daur Ulang dan/ Pembuanga n Akhir

Sampah Organik

Sampah Non Organik

Rumah Tangga

Kantor Kebersihan dan Tata Kota, BLHPM, PD Selaparang, Masyarakat

Kantor Kebersihan dan Tata Kota, BLHPM, PD Selaparang, Pengepul barang bekas, Masyarakat

Kantor Kebersih an dan Tata Kota, PD Selapara ng, PT NNT, Pengepul barang bekas

Kebersihan dan Tata Kota,

-

Gambar 8 DSS Pengelolaan Limbah Padat

3.3.3. Cakupan Pelayanan Secara umum untuk penanganan limbah padat (sampah) di Kabupaten Lombok Timur dilakukan oleh Kantor Kebersihan dan Tata Kota. Namun mengingat wilayah pelayanannya yang cukup luas, untuk itu sementara ini wilayah pelayanannya hanya mencakup wilayah perkotaan saja dan beberapa wilayah disekitarnya yang meliputi: Kota Selong, Kecamatan Sukamulia dan Labuhan Haji, dengan total desa/kelurahan yang dilayani sebanyak 14 desa/kelurahan.

97

Tabel 10 Wilayah Pelayanan Sampah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jumlah RT yang MemilikiTPS Hampir Semua rumah Tangga yang dilewati Jalur Pengangkutan Sampah seperti tertera dalam Peta Layanan Pengelolaan Persampahan, memiliki TPS berupa Bin Collection atau wadah lain berupa karung dan kantong pelastik yang ditempatkan dalam Bin Collection tersebut

No

Persentase Sampah Jumlah TPS Timbunan Wilayah Pelayanan Jumlah Penduduk Sampah Terangkut (Container dan Sampah/Hari* Terangkut (m3) Bak Komunal) Kembang Sari 5.474 13,685 40% 5,474 2 Majidi 7.693 19,233 30% 5,770 2 Rakam 5.966 14,915 90% 13,424 4 Pancor 15.819 39,548 90% 35,593 10 Sandubaya 5.562 13,905 70% 9,734 1 Khusus Kota Selong 10.983 27,458 90% 24,712 15 Kelayu Selatan 4.889 12,223 80% 9,778 2 kelayu Utara 5.127 12,818 80% 10,254 2 Labuhan Haji 8.120 20,300 60% 12,180 2 Teros 4.307 10,768 70% 7,537 1 Tanjung 4.700 11,750 60% 7,050 1 Korleko 8.804 22,010 40% 8,804 1 Sekarteja 10.266 25,665 60% 15,399 1 Pasar Pancor, Tanjung dan Labuhan Haji 32,000 95% 30,400 4 Total 97.710 276,275 196,108 48

Sumber: Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kab. Lombok Timur (2011)

98

Gambar 9 Peta Jalur Pelayanan Pengangkutan Sampah

99

Wilayah kecamatan, desa yang tidak masuk kedalam wilayah pelayanan Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur, pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Sementara untuk wilayah lainnya seperti pasar yang ada di kabupaten Lombok penanganan limbah padat (sampah) dilakukan oleh PD Pasar Selaparang. Cakupan pelayanan yang dilayani oleh PD pasar tersebut mencakup 34 pasar kelas/tipe “A” dan “B”. Prioritas cakupan pelayanannya dikhususkan pada pasar tipe A yang jumlahnya sebanyak 17 lokasi di Kabupaten Lombok Timur, hal ini disebabkan karena pasar tipe A tersebut, aktifitasnya bersifat rutin (setiap hari). Sedangkan pasar tipe B, aktifitasnya bersifat musiman (1 kali seminggu), sehingga kegiatan penanganan sampahnya dilakukan pada saat terjadi aktifitas di pasar tersebut. Adapun yang termasuk dalam katagori pasar tipe “A” ini antara lain: Pasar Pancor, Sakra, Rensing, Keruak, Masbagik, Paok Motong, Peringgasela, Aikmel, Poh Gading, Labuhan Lombok, Tanjung, Montong Gading, Pringgabaya, Montong Godek, Suela, Rarang, dan Pasar Kotaraja.

3.3.4. AspekTeknis dan Teknologi Aspek teknis dan teknologi yang dibahas mencakup penanganan sampah di lingkup Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Wilayah yang masuk dalam jalur pelayanan Kantor Kebersihan dan Tata Kota berdasarkan data dari Dinas terkait memperlihatkan bahwa Bak Komunal sampah yang terdapat di wilayah pelayanannya sebanyak 48 buah dan berfungsi sebagai TPS. Sementara untuk lingkup rumah tangga, hampir semua rumah tangga yang dilewati Jalur pengangkutan sampah

seperti

yang

tertera dalam

Peta Layanan

Pengelolaan

Persampahan, memiliki TPS berupa Bin Collection atau wadah lain berupa karung dan kantong plastik yang ditempatkan dalam Bin Collection tersebut. Setelah itu, sampah yang terkumpul dari TPS tersebut baik melalui Bak Komunal, maupun Bin Colletion tersebut langsung

100

diangkut ke menggunakan truk pengangkut untuk dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Ijobalit. Sementara sampah yang ada di pasar-pasar yang ada di kabupaten Lombok Timur yang masuk ke dalam wilayah pelayanan PD Pasar Selaparang, pengolahan sampahnya masih ditangani secara konvensional oleh petugas pasar dari interface sampai ke TPA.

3.3.5 Peran Serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan pengamatan peran serta jender dalam pengelolaan sampah dibeberapa desa di Kabupaten Lombok Timur seperti di desa: Lendang Nangka (kecamatan Masbagik), Suradadi (kecamatan Terara), dan desa Senyiur (kecamatan Keruak) memperlihatkan adanya perbedaan peran jender dalam pengelolaan sampah di desa Lendang Nangka dengan desa yang lainnya. Pengelolaan sampah rumah tangga di desa Lendang Nangka dilakukan oleh Masyarakat (ibu rumah tangga) beserta Tim pengelolaan sampah di tingkat desa. Fasilitas yang dimiliki seperti gerobak dorong, mobil operasional pengangkutan sampah dan TPA Desa. Tim ini melakukan pengambilan sampah setiap rumah tangga satu kali dalam satu minggu. Dalam hal ini peran ibu-ibu rumah tangga terlihat dari upaya mereka dalam memilah sampah-sampah rumah tangga yang dihasilkan untuk kemudian dibungkus dalam karung sebelum diangkut oleh petugas sampah tersebut. Peran ibu-ibu ini menjadi bertambah banyak terutama pada dusun-dusun yang tidak dilayani oleh petugas sampah desa, dimana selain

membungkus

sampah

rumah

tangga,

mereka

juga

membawa/membuang sampah tersebut ke tempat pembuangan buatan mereka untuk kemudian dilakukan pembakaran untuk mengurangi dampak negatif dari sampah tersebut. Lebih lanjut, sebagai bentuk timbal balik bagi daerah yang dilayani kepada Tim tersebut, berupa adanya kontribusi dan iuran dari masyarakat yang dilayani petugas sampah desa. Kontribusi tersebut berupa uang maupun sembako (beras) yang dikumpulkan, kemudian beras yang dihasilkan kadang kadang dijual untuk membayar insentif pekerja dan operasional pemeliharaan alat-alat kebersihan tersebut.

101

Sementara untuk desa Suradadi dan Senyiur yang tidak memiliki TPA Desa, peran serta kaum ibu dalam pengolahan sampah hanya sebatas membungkus sampah rumah tangga kemudian membuangnya ke sawah atau sungai ataupun kadang kadang dibakar. 3.3.6. Permasalahan dalam Pengelolaan Sampah Beberapa Isu dan permasalahan terkait dengan Persampahan di Kabupaten Lombok Timur, meliputi: a) Belum

tersosialisasi

dan

terimplementasi

skenario

sistem

pengelolaan persampahan; b) Keterbatasan sarana dan prasarana operasional pengelolaan persampahan; c) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumber menyebabkan jumlah sampah yang dihasilkan per hari cukup banyak; d) Belum tersedianya pengelolaan sampah berbasis masyarakat; e) Keterbatasan sumber daya aparatur pengelola persampahan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. f)

Terbatasnya

kualitas

sumber

daya

aparatur

pengelola

persampahan pada Kantor Kebersihan dan dan Tata Kota. 3.4. Pengelolaan Drainase 3.4.1. Landasan Hukum Dasar operasional pengelolaan drainase di Kabupaten Lombok Timur adalah: 1) Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Lombok Timur; 2) Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 14 Desember 2010, terbentuklah SKPD baru yaitu Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur. 3) Peraturan Daerah No. 11 tahun 2010 Tentang Retribuasi Golongan Jasa Umum. Dalam Perda No. 4 tahun 2008 disebutkan bahwa urusan terkait Cipta Karya seperti drainase menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan

102

Umum Subdin Cipta Karya. Oleh karena itu SKPD tersebut sebagai operator dalam penanganan drainase di kabupaten Lombok Timur. 3.4.2. Aspek Institusional Institusi yang terlibat dalam penanganan Limbah Padat di Kabupaten Lombok Timur, meliputi: a) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini penanganannya dilakukan secara spesifik oleh Subdin sub bidang Cipta Karya. b) Masyarakat, yang dalam hal ini berperan sebagai pengelola drainase di masing-masing wilayahnya yang tidak masuk kedalam wilayah pelayanan Dinas PU (Cipta Karya) Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan kajian kelembagaan yang dilakukan oleh Tim Pokja Sanitasi kabupaten Lombok Timur, maka diketahui peran kelembagaan dari setiap tahapan pengelolaan limbah padat di Kabupaten Lombok Timur, yang digambarkan berdasarkan peta Diagram Sistem Sanitasi (DSS) adalah sebagai berikut:

Rumah Tangga

Dinas PU-CK, Masyarakat

Dinas PU-CK, Masyarakat

Dinas PUCK, Kantor Kebersihan dan Tata Kota, Masyarakatt

Dinas PU-CK, Kebersihan dan Tata Kota

Gambar 10 DSS untuk Penanganan Drainase

103

3.4.3. Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan drainase di kabupaten Lombok Timur masih fokus terhadap pelayanan areal perkotaan yang meliputi: Kota Selong dan sekitarnya. Sedangkan areal lainnya masih belum mendapat perhatian optimal. 3.4.4. Aspek Teknis dan Teknologi Dalam penanganan drainase di kabupaten Lombok Timur, konsentrasinya secara umum masih terpusat pada penanganan drainase perkotaan (Selong). Secara teknis penananganannya dilakukan dengan merehabilitasi saluran drainase yang sudah ada dan membangun saranasarana drainase baru. Hingga buku putih ini disusun, panjang drainase yang sudah terbangun di Kota Selong dan sekitarnya sepanjang 42,88 km yang diperuntukkan untuk melayani rumah tangga di wilayah tersebut. Selanjutnya, penanganan drainase tersebut tidak ada penerapan teknologi yang dipergunakan secara khusus, dimana drainase yang ada hanya berfungsi sebagai saluran kolektif terhadap saluran rumah tangga yang dilayani.

Foto 1 Rehabilitasi saluran Drainase Kota

104

3.4.5 Peran Serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolan Drainase Lingkungan Peran serta masyarakat dan jender dalam mengelola saluran drainase lingkungan terlihat pada Saat dan Pasca pembangunan saluran drainase. Pada Saat pembagunan, secara umum di kabupaten Lombok Timur memperlihatkan: Laki-laki berperan dalam memberikan kontribusi fisik berupa tenaga dan material (batu, pasir), sementara

ibu-

ibu/perempuannya berperan dalam aspek pendukung seperti penyedia konsumsi pekerja yang bergotong-royong. Berikutnya pada pasca pembagunan drainase, secara umum dilakukan pemeliharaan seperti membersihkan sampah agar tidak menggangu aliran drainase, kegiatan ini dilakukan sekali dalam seminggu seperti terlihat di desa Lendang Nangka (kecamatan Masbagik). Peran serta masyarkatnya baik laki-laki maupun perempuan dalam penanganan drainase lingkungan berlangsung optimal, hal ini terjadi karena adanya kesepakatan bersama (awik awik)1 dalam komunitas masyarakat desa tersebut yang secara moral mengikat masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam penanganan lingkungannya termasuk dalam hal penanganan drainase lingkungannya.

3.4.6. Permasalahan Beberapa kondisi dan isu drainase di Kabupaten Lombok Timur antara lain: a) Debit air lebih besar dari perencanaan karena berkurangnya wilayah resapan air b) Kapasitas drainase yang mengalami penurunan, karena Saluran Mengalami sedimentasi, Saluran Tersumbat oleh sampah, Instalasi perpipaan (telkom, PDAM) yang menggunakan saluran drainase c) Keterbatasan lahan guna pembangunan drainase di lingkungan permukiman d) Sebagian saluran Drainase telah ditutupi oleh bangunan permukiman e) Konstruksi jaringan yang berkelok

1

Peraturan adat dalam bentuk lisan yang merupakan kesepakatan dalam masyarakat suku sasak (Lombok)

105

Sementara Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait dengan drainase, meliputi: a) Implementasi rencana pengelolaan drainase belum efektif b) Lemahnya koordinasi antar SKPD untuk pengelolaan drainase c) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memelihara sarana drainase d) Sebagian masyarakat masih menggunakan drainase, sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah dan tinja e) Sistem drainase yang ada belum terintegrasi antara sistem primer, sekunder dan tersier. f)

Keterbatasan biaya operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi (air limbah, drainase persampahan)

3.5. Penyediaan Air Bersih 3.5.1. Landasan Hukum Secara umum Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP SPAM) mengacu pada sasaran terukur yang tertuang dalam Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan sasaran dalam pencapaian MDGs tahun 2015 serta beberapa sasaran terukur lainnya. Selain itu juga menuju sasaran yang normative seperti tertuang dalam PP. No. 16 Tahun 2005 tentang, Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM). Dalam menyusun rencana optimalisasi SPAM, aturan yang berlaku sebagai acuan utama meliputi: 1) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. 5) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998, Tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

106

6) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 409 Tahun 2002, Tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha Swasta dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi. 7) Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 61 Tahun 1998, Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan & Pengawasan Pembangunan,

Pengelolaan

Sistem

Penyediaan

Air

Minum

Perkotaan. 8) Peraturan Presiden No.

67 tahun 2005,

tentang

Kerjasama

Pemerintah dan Swasta dalam Bidang Prasarana.

3.5.2. Aspek Institusional Institusi yang terlibat dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Lombok Timur antara lain meliputi: a) Dinas Perkerjaan Umum Subdin Cipta Karya, terlibat dalam Kegiatan Sanitasi

Berbasis

Masyarakat

berupa

bantuan

infrastruktur

pengadaan jaringan air bersih di lingkup Kabupaten. b) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selaku penyedia layanan air bersih perpipaan untuk masyarakat perkotaan yang masuk dalam jalur distribusi layanannya. c) Kelompok Pemakai Air (POKMAIR), sebagai kelompok masyarakat pemakai air yang juga berperan dalam memperoleh air bersih dengan menggunanakan perpipaan dn sumur gali untuk keperluan air bersih masyarakat. d) Pamdes (Pengelolaan Air Minum Perdesaan) selaku penyedia jasa layanan air bersih kepada masyarakat di tingkat desa yang tidak masuk dalam jangkauan distribusi PDAM. 3.5.3. Cakupan Pelayanan Secara umum cakupan penduduk yang terlayani air minum di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2010 mencapai 72,93%, kondisi ini relatif meningkat bila dibandingkan dengan kondisi 5 tahun sebelumnya, dimana pada tahun tahun 2009 mencapai 69,99%, tahun 2008 mencapai 67,25%, tahun 2007 mencapai 64,42%, tahun 2006 mencapai 61,76%. Jika dilihat dari target MDGs (tahun. 2015) sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 67%. Berikut perkembangan cakupan akses air

107

minum dari tahun 2006 s/d 2010 di Kabupaten Lombok Timur seperti terlihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 11 Perkembangan Akses Air Bersih dari Tahun 2006 - 2010 No

Tahun

1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010

Memiliki Akses Air bersih Tidak Memiliki Akses (%) (%) 61,76 38,24 64,42 35,58 67,25 32,75 69,99 30,01 73,93 26,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lotim (2010)

Gambar 11 Grafik Prosentase Cakupan pelayanan Sarana Air Minum

Berikut proporsi cakupan penduduk yang terlayani air minum di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

108

63,39 Sakra Barat

44,95

69,99

63,75

62,75 Sakra Timur

61,61 49,76

Lab. Haji

64,38

52,68

60

57,40

70

68,45

83,44 72,91

70,76

73,39

69,09

72,35

68,72

80

69,95

90

84,16

87,41

Gambar 12 Grafik Cakupan Akses Air Minum per Kecamatan

50 40 30 20

KABUPATEN

Jerowaru

Suela

Sembalun

Suralaga

Wanasaba

Pringgasela

Montong Gading

Aikmel

Sambelia

Pringgabaya

Selong

Masbagik

Sukamulia

Sikur

Terara

Sakra

0

Keruak

10

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur (2009)

Berdasarkan grafik cakupan pelayanan air minum diatas yang dirinci berdasarkan kecamatan terlihat ada beberapa daerah yang masih sulit untuk mendapatkan air minum seperti kecamatan Jerowaru, Sembalun, Keruak dan Sambelia. 3.5.4. AspekTeknis dan Teknologi A. Pengelolaan Layanan Air Minum Perdesaan Untuk

wilayah

perdesaan,

sarana

yang

digunakan

untuk

pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat lebih bervariasi, karena tidak dijangkau oleh layanan PDAM. Sebagian besar masyarakat perdesaan menggunakan sumur gali. Namun di beberapa desa, masyarakat juga menggunakan sistem sambungan rumah (SR) yang dikelola oleh Pengelolaan Air Minum Desa (PAMDES), Selain itu, ada juga yang menggunakan sumur bor, sumur pompa tangan, perlindungan mata air dan bak umum. Tahun 2009, akses air minum penduduk di wilayah perdesaan mencapai 64,59%. Cakupan penduduk yang terlayani air minum di perdesaan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah.

109

Tabel 12 Akses Layanan Air Minum Perdesaan Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2009 NO

KECAMATAN

% Cakupan Air Bersih

1

KERUAK

53,59

2

SAKRA

53,55

3

TERARA

55,25

4

SIKUR

72,44

5

MASBAGIK

65,52

6

SUKAMULIA

71,80

7

SELONG

84,31

8

PRINGGABAYA

59,22

9

AIKMEL

63,94

10

SAMBALIA

87,56

11

MONTONG GADING

93,19

12

PRINGGASELA

74,71

13

SURALAGA

64,52

14

WANASABA

61,07

15

SEMBALUN

58,22

16

SUELA

58,66

17

LABUHAN HAJI

73,18

18

SAKRA TIMUR

55,59

19

SAKRA BARAT

58,26

20

JEROWARU

48,35

CAKUPAN PERDESAAN

64,59

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lotim 2009

B. Pengelolaan Layanan Air Minum Perkotaan Kebutuhan air minum masyarakat perkotaan di Kabupaten Lombok Timur dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan diperoleh melalui sarana non PDAM seperti sumur gali dan sistem perpipaan yang dikelola oleh desa melalui Pamdes serta perlindungan mata air. Secara umum, penduduk yang mempunyai akses terhadap air minum terus mengalami peningkatan, Tahun 2009 cakupan masyarakat yang dilayani air minum di wilayah perkotaan Kabupaten Lombok Timur mencapai 75,38% dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

110

Tabel 13 Akses Air Minum Perkotaan Dirinci per Desa/Kelurahan

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lotim 2009

C. Cakupan Layanan Air Minum PDAM Cakupan layanan air minum di daerah perkotaan di Kabupaten Lombok Timur (khusus layanan PDAM) baru mencapai 21% di daerah perkotaan dan 13% di daerah perdesaan sedangkan sisanya dilayani oleh non PDAM sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

111

Tabel 14 Cakupan layanan air minum PDAM Kab. Lombok Timur tahun 2009

No .

KECAMATA N

1 2 3 4 5 6

Jml. Penduduk Administras i jiwa

Keruak 47.693 Jerowaru 53.200 Sakra 52.833 Sakra Barat 46.826 Sakra Timur 41.033 Terara 65.488 Montong 7 Gading 40.556 8 Sikur 67.616 9 Masbagik 93.927 10 Pringgasela 50.081 11 Sukamulia 30.392 12 Suralaga 51.837 13 Selong 82.505 14 Labuhan Haji 53.134 15 Pringgabaya 90.605 16 Suela 37.609 17 Aikmel 92.818 18 Wanasaba 59.282 19 Sembalun 18.776 20 Sambelia 29.460 Jumlah 1.105.671 Sumber: PDAM Lombok Timur 2009

Jml. Penduduk Wil. Pelayanan jiwa 24.652 2.676 30.452 8.269 7.169 23.792 12.543 27.573 42.622 6.395 20.705 62.649 17.589 17.235 9.118 3.628

7.869 324.936

Jml. Penduduk Terlayani Kota jiwa

Desa jiwa

Cakupan Pelayanan

Kota 12% 2% 12% 1% 0% 1%

Desa 7% 4% 12% 0% 1% 2%

1.146 1.452 3% 1.926 4.500 3% 15.042 2.676 16% 2.010 0% 2.892 3.690 10% belum dilayani PDAM 22.710 1.470 28% 3.396 2.856 6% 4.722 0% - 3.438 0% 3.096 3%

4% 6% 3% 4% 12%

3.156 66.906

2% 13%

5.592 942 6.090 540 378

3.576 2.256 6.450 96 612 1.602

750 42.156

10% 21%

2% 5% 5% 9% 0%

Sebagian kecamatan belum terjangkau oleh pelayanan PDAM dan belum merata keseluruh desa. Hal ini disebabkan topografi Kabupaten Lombok Timur yang berbukit serta wilayah Lombok Timur yang cukup luas menyebabkan tekanan air tidak merata. Sebagian besar masih jauh dari pipa induk PDAM sehingga membutuhkan investasi yang cukup besar untuk dapat menjangkau pelayanan di desa. Data pelayanan dan cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada gambar berikut.

112

Gambar 13 Data pelayanan dan cakupan pelayanan PDAM Selong

Sumber: PDAM Kab. Lombok Timur tahun 2009

Proyeksi jumlah pelanggan berdasarkan atas pertumbuhan jumlah penduduk

di

Kabupaten

Lombok

Timur,

dimana

hasil

proyeksi

pertumbuhan penduduk dengan jumlah pelanggan diproyeksikan akan bertambah sebanyak 22.000 SR dan menambah cakupan pelayanan menjadi 57% di tahun 2014, meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

113

Tabel 15 Proyeksi Jumlah Pelanggan PDAM Sampai Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Timur

Kriteria Pelayanan

Aktual 2005

Total penduduk (jiwa) Pertumbuhan penduduk (%) Jumlah jiwa persambungan Jumlah jiwa per hidran umum Jumlah hidran umum (unit) Penambahan sambungan baru (unit) Total sambungan akhir tahun (unit) Jumlah penduduk terlayani (jiwa) Persentase pelayanan (%)

Proyeksi 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,033,66 1,053,347 1,067,673 1,081,630 1,102,181 1,123,122 1,145,585 1,168,497 1,193,035 1,218,089 9 1.9

1.3

1.3

1.9

1.9

2

2

2.1

2.1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

1,222

709

449

842

1,762

2,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,969

11,678

12,127

12,969

14,731

16,731

21,731

26,731

31,731

36,731

74,740

78,285

80,530

84,740

93,550

103,550

128,550

153,550

178,550

203,550

7.23

7.43

7.54

7.83

8.49

9.22

11.22

13.14

14.97

16.71

Sumber: PDAM Kabupaten Lombok Timur dan hasil analisa

Asumsi utama yang digunakan dalam proyeksi ini adalah sebagai berikut: a.

Laju pertambahan penduduk sebesar 1,9% pertahun yang mengacu kepada rata-rata laju pertambahan penduduk dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

b.

Jumlah jiwa per keluarga sebanyak 5 jiwa (mengacu kepada hasil survey dimana rentang jumlah jiwa antara 4 sampai 6 jiwa per keluarga).

c.

Jumlah jiwa per pelanggan hidran umum sebanyak 100 jiwa dan menjangkau penduduk disekitar hidran umum sebanyak 20 keluarga.

3.5.5. Permasalahan Isu dan permasalahan berkaitan dengan air bersih di Kabupaten Lombok Timur, antara lain: a) Semakin berkurangnya debit atau pasokan air baku b) Tingkat kehilangan air dari PDAM masih tinggi (27%) c) Sistem produksi belum beroperasi sesuai perencanaan d) Belum

adanya

zona-zona

pelayanan

yang

secara

detail

memberikan gambaran potensi pasar air bersih

114

e) Pemenuhan layanan baru bertolak belakang dengan sarana yang rusak f) Cakupan Layanan PDAM masih rendah g) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan Air Minum non PDAM 3.6. Komponen Sanitasi Lainnya 3.6.1. Penanganan Limbah Industri Industri yang ada di kabupaten Lombok Timur secara umum berupa industri berskala rumah tangga, industri skala kecil-menengah seperti:

Industri

pembuatan

Tahu,

Tempe,

Konveksi

dll.

Upaya

penanganan limbah industrinya masih menjadi tanggungjawab pemilik industri dan belum ada keterlibatan pihak Pemerintah daerah. 3.6.2. Penanganan Limbah Medis Penanganan limbah medis di Kabupaten Lombok Timur saat ini hanya dilakukan oleh Rumah Sakit DR. R Soejono Selong. Hal ini disebabkan karena limbah yang dihasilkan merupakan hasil sisa bahanbahan medis dipergunakan dalam operasional medis instansi tersebut. Limbah tersebut kemudian diolah sesuai standar yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak merugikan bagi manusia dan lingkungan. 3.6.3. Kampanye PHBS Rumah tangga ber PHBS merupakan rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi 10 indikator, yaitu: pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, balita diberi ASI eksklusif, mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan, tersedia air bersih, tersedianya jamban, kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni, lantai rumah bukan dari tanah (indikator terpilih), tidak merokok, melakukan aktivitas fisik setiap hari, makan sayur dan buah setiap hari. Persentase rumah tangga ber PHBS di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil survey PHBS tahun 20062 menunjukkan, dari 210 rumah tangga yang menjadi sampel survey dalam 15 kecamatan, terdapat 34 rumah tangga (16,2%) telah menjalankan Perilaku Hidup 2

Tahun 2007 dan 2008 tidak dilaksanakan survey PHBS

115

Bersih dan Sehat (PHBS). Kecamatan yang persentase PHBS-nya tertinggi adalah Kecamatan Aikmel (46,7%) dan terendah adalah Kecamatan Selong dan Jerowaru (0%). Selanjutnya, berdasarkan survey PHBS tahun 2009 dengan sample sebanyak 4.474 rumah tangga yang diperiksa dalam 20 kecamatan menunjukkan: Rumah Tangga di kabupaten Lombok Timur yang ber PHBS sebanyak 652 Rumah Tangga (14,57%). Kecamatan dengan persentase PHBS terendah berada di kecamatan Jerowaru (4,67%). Sedangkan kecamatan dengan persentase PHBS tertinggi berada di Kecamatan Pringgasela (59,33%). Tabel 16 Jumlah Rumah Tangga ber PHBS RUMAH TANGGA NO

KECAMATAN

PUSKESMAS

1

2

3

1 Keruak 2 Sakra 3 Terara 4 Sikur 5 6 Masbagik 7 8 Sukamulia 9 Selong 10 11 Pringgabaya 12 13 Aikmel 14 15 16 Sambelia 17 18 Mtg. Gading 19 Pringgasela 20 Suralaga 21 Wanasaba 22 Sembalun 23 Suela 24 Labuhan Haji 25 26 Sakra Timur 27 Sakra Barat 28 Jerowaru 29 JUMLAH (KAB/KOTA)

Keruak Sakra Terara Kotaraja Sikur Masbagik Ld. Nangka Dsn. Lekong Denggen Selong Lab. Lombok Batuyang Aikmel Kalijaga Lenek Sambelia Belanting Mtg. Betok Pringgasela Kerongkong Wanasaba Sembalun Suela Labuhan Haji Korleko Lepak Rensing Sukaraja Jerowaru

JUMLAH DIPANTAU

BER PHBS *

%

4

5

6

150 150 154 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 269 151 150 150 150 150 4.474

10 17 15 5 28 23 35 8 15 22 8 12 22 42 28 33 9 29 89 19 34 9 31 54 6 20 15 7 7 652

6,67 11,33 9,74 3,33 18,67 15,33 23,33 5,33 10,00 14,67 5,33 8,00 14,67 28,00 18,67 22,00 6,00 19,33 59,33 12,67 22,67 6,00 20,67 20,07 3,97 13,33 10,00 4,67 4,67 14,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (2010)

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber PHBS dan peduli terhadap lingkungan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah antara lain: pemasangan baliho-baliho sebagai bentuk Kampanye dibeberapa tempat strategis di Kabupaten Lombok Timur. Berikut beberapa contoh baliho yang terpasang di Kabupaten Lombok Timur.

116

Foto 2 Kampanye PHBS tentang Sampah di Kabupaten Lombok Timur

117

Foto 3 Kampanye PHBS tentang Lingkungan di Kabupaten Lombok Timur

118

3.7. Pembiayaan Sanitasi Kabupaten 3.7.1. Gambaran Umum Anggaran Perkembangan Anggaran keuangan daerah kabupaten Lombok Timur dapat diamati melalui Pendapatan daerah, Belanja daerah yang terealisasi setiap tahunnya. Secara umum masing-masing komponen tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pendapatan

pada tahun 2008 sebesar Rp. 759.556.121,-

menjadi Rp. 1.133.101.835.936,- pada tahun 2011. Sementara Belanja Daerah (APBD) menunjukkan perkembangan yang sama dengan realisasi sebesar

Rp.

767.805.503.222,-

tahun

2008

menjadi

Rp.

1,198.590.787.697,- pada tahun 2011. Tabel 17 Perkembangan Anggaran Kabupaten Lombok Timur

Uraian PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH SURPLUS/DEFISIT Pembiayaan Netto

2008

2009

2010

2011

759.556.792.121,00 815.735.588.617,00 992.004.741.739,44 1.133.101.835.936,00 767.805.503.222,00 823.693.974.201,00 1.019.367.681.802,44 1.198.590.787.697,00 (8.248.711.101,00) (7.958.385.584,00) (27.362.940.063,00) (65.488.951.761,00) 8.248.711.101,00 7.958.385.584,00 27.362.940.063,56 65.488.951.761,00

Gambar 14 Perkembangan Anggaran Tahun 2008-2011

119

3.7.2. Trend Kinerja Pendapatan Kabupaten Lombok Timur Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari 3 parameter yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Total Pendapatan Daerah dari ketiga komponen tersebut secara umum juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari Rp. 759.556.792.121,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 1,133.101.835.936,-. Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

menunjukkan

adanya

perkembangan setiap tahunnya. Secara umum PAD kabupaten Lombok Timur meningkat setiap tahunnya seperti terlihat pada tahun 2008, PAD nya sebesar Rp. 40.016.545.975,- kemudian meningkat menjadi Rp. 52.456.226.791,-. Tabel 18 Perkembangan Pendapatan Tahun 2008-2011

Uraian PENDAPATAN DAERAH Pendapatan asli daerah Dana Perimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Total Pendapatan

2008

2009

42.016.545.975,00 44.016.545.975,00 691.883.275.972,00 731.014.708.142,00 25.656.970.174,00 40.704.334.500,00 759.556.792.121,00 815.735.588.617,00

2010

2011

43.874.724.630,00 52.456.226.791,00 796.452.699.303,00 873.025.381.224,00 151.677.317.806,44 207.620.227.921,00 992.004.741.739,44 1.133.101.835.936,00

Gambar 15 Perkembangan Pendapatan Tahun 2008-2011

120

Gambar 16 Perkembangan PAD Kabupaten Lombok Timur Terhadap

Total

Pendapatan,

berdasarkan

data

diatas

menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan PAD setiap tahunnya namun trend perbandingan perkembangan PAD terhadap perkembangan Total Pendapatannya secara umum menunjukkan angka penurunan dari 5,53% pada tahun 2008 menjadi 4,63% pada tahun 2010. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan jumlah PAD setiap tahunnya tidak sebanding

dengan besarnya tambahan Total Pendapatan setiap

tahunnya. Tabel 19 Perkembangan PAD Terhadap Total Pendapatan

Uraian Pekembangan PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan

2008 (%)

2009 (%)

2010 (%)

2011 (%)

5.53%

5.40%

4.42%

4.63%

Sumber: diolah dari data DPPKA Kab. Lombok Timur (2011)

Komponen PAD Kabupaten Lombok Timur meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkan

dan

Hasil Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Besaran masing-masing komponen PAD beserta trendnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah.

121

Tabel 20 Perkembangan Masing-masing Komponen PAD PENDAPATAN ASLI DAERAH

2008

2009

2010

2011

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5,545,000,000.00 19,499,375,185.00

5,545,000,000.00 21,402,475,185.00

6,297,729,873 20,566,362,185

6,477,500,000.00 27,751,305,723.00

5,141,500,000.00

7,213,460,000.00

8,271,990,282

12,033,576,611.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

11,830,670,790.00

9,855,610,790.00

8,738,642,290

6,193,844,457.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

42,016,545,975.00

44,016,545,975.00

43,874,724,630.00

52,456,226,791.00

Sumber: DPPKA Kab. Lombok Timur (2011)

Gambar 17 Perkembangan Masing-masing Komponen PAD

Komponen Pendapatan lainnya adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Komponen terbesar dari ketiga Dana Perimbangan tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah dana sebesar Rp. 584.249.610.000,- pada tahun 2008 dan meningkat menjadi Rp. 697.489.073.000,- pada tahun 2011. Tabel 21 Perkembangan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Dana Perimbangan

2008

2009

39,091,665,972.00 41,140,358,142.00 584,249,610,000.00 627,038,350,000.00 68,542,000,000.00 62,836,000,000.00 691,883,275,972.00 731,014,708,142.00

2010 105,516,829,303.00 619,205,970,000.00 71,729,900,000.00 796,452,699,303.00

2011 106,184,708,224.00 697,489,073,000.00 69,351,600,000.00 873,025,381,224.00

122

Gambar 18 Perkembangan Dana Perimbangan

123

Gambar 19 Persentase Komponen Dana Perimbangan

124

3.7.3. Trend Kinerja Belanja Kabupaten Lombok Timur Realisasi belanja (APBD) kabupaten Lombok Timur menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya dari Rp. 781.307.223.222,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 1.205.590.787.697,- pada tahun 2011. Hal ini dapat diamati pada setiap komponen belanjanya, berupa: Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pengelaran Pembiayaan yang besarnya secara umum meningkat setiap tahunnya. Detail mengenai masingmasing komponen belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di halaman lampiran.

Gambar 20 Perkembangan APBD Tahun 2008-2011

Tabel 22 Perkembangan Jenis Belanja APBD Tahun 2008-2011

125

Gambar 21 Jenis Belanja APBD Tahun 2008-2011 Belanja Langsung ini mencakup: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Perkembangan masing-masing komponen belanja langsung dapat dilihat pada tabel dibawah. Komponen belanja tersebut direalisasikan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan Tupoksi nya masing-masing. Tabel 23 Perkembangan komponen Belanja Langsung Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Jumlah

2008

2009

29,927,295,288.00 87,241,328,400.00 153,134,292,137.00 270,302,915,825.00

25,204,768,145.00 123,124,835,143.00 108,427,293,697.00 256,756,896,985.00

2010 20,306,018,300.00 124,278,265,330.20 155,514,862,840.00 300,099,146,470.20

2011 19,164,408,100.00 195,924,998,162.00 230,242,145,623.00 445,331,551,885.00

Salah satu contoh realisasi belanja oleh SKPD tersebut dapat dilihat pada belanja pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan Sanitasi. Dalam hal ini SKPD yang terlibat antara lain; Dinas Kesehatan, Dinas PU (Cipta Karya), Dinas Kebersihan dan Tata Kota, BLHPM, BPMPD, Bappeda Kabupaten Lombok Timur serta PNPM Mandiri yang koordinasinya ada pada SKPD terkait. Realisasi anggaran sanitasi di Kabupaten Lombok Timur secara umum

menunjukkan

perkembangan

setiap

tahunnya

dari

Rp.

4.706.464.800,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 13.125.784.300,- pada

126

tahun 2011. Namun pada tahun 2010 – 2011 terjadi penurunan anggaran dari Rp. 17.324.473.350,- menjadi Rp. 13.125.784.300,-. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan signifikan anggaran SKPD terkait khususnya dari Kantor Kebersihan dan Tata Kota pada tahun Anggaran tersebut. Detail perkembangan anggaran sanitasi per SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 24 Realisasi Anggaran Sanitasi per SKPD Tahun 2008-2011 SKPD BAPPEDA BLHPM BPMPD Dinas Kebersihan dan Tata Kota Dinas Kesehatan Dinas PU (Cipta Karya) PNPM Mandiri Grand Total

2008 148.000.000 450.860.000 391.580.400

2009 148.997.500 385.000.000 488.152.700

87.520.000 3.308.524.000 319.980.400 4.706.464.800

261.102.500 6.111.900.000 1.212.026.700 8.607.179.400

Tahun 2010 40.000.000 430.270.000 1.577.741.100 13.261.882.750 327.853.500 1.521.541.000 165.185.000 17.324.473.350

2011 150.000.000 399.770.000 1.339.706.000 5.397.082.750 107.000.000 4.976.160.000 756.065.550 13.125.784.300

Grand Total 486.997.500 1.665.900.000 3.797.180.200 18.658.965.500 783.476.000 15.918.125.000 2.453.257.650 43.763.901.850

Sumber: diolah dari DPA masing-masing SKPD (2011)

Gambar 22 Anggaran Sanitasi Tahun 2008-2011

3.7.3.1. Realisasi Belanja Sanitasi per SKPD Realisasi anggaran per SKPD sebagaimana terlihat pada tabel 39 memperlihatkan, secara umum perkembangan anggaran sanitasi dari SKPD terkait menunjukkan perkembangan anggaran yang relatif konstan seperti terlihat pada BLHPM, BPMPD, BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan

127

PNPM Mandiri Kabupaten Lombok Timur. Sebaliknya, perkembangan anggaran sanitasi yang menunjukkan perkembangan signifikan dapat diamati pada 2 SKPD yaitu: Dinas PU (Cipta Karya) dan Kantor Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Lombok Timur. Perkembangan signifikan anggaran 2 SKPD tersebut terjadi pada tahun anggaran 2009-2011 disebabkan karena: Pada SKPD Kantor Kebersihan dan Tata Kota terdapat alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk program peningkatan pengelolaan TPA Ijobalit, serta program Operasional Peralatan pengangkut sampah kepada Pemerintah Kabupaten melalui SKPD tersebut. Sementara untuk Dinas PU (Cipta Karya) fluktuasi anggaran karena adanya DAK dan sharing dana DAK melalui APBD II untuk program kegiatan sanitasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Detail perkembangan anggaran masing-masing SKPD dari tahun 2008 hingga 2010 dapat dilihat pada gambar/grafik berikut.

Gambar 23 Anggaran Sanitasi per SKPD Tahun 2008-2011

3.7.3.2. Realisasi Belanja Per Sumber Anggaran Anggaran sanitasi Kabupaten Lombok Timur berdasarkan sumber anggarannya dapat dikelompokkan menjadi: Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN, DAK, Hibah), Pemerintah Daerah (APBD II), Badan Usaha (swasta), dan Masyarakat (swadaya). Porsi terbesar dari sumber anggaran sanitasi tersebut didominasi oleh pos anggaran yang

bersumber

dari

APBD

II

(APBD

Kabupaten)

dari

Rp.

128

3.978.984.000,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 10. 398.982.750,- pada tahun 2011. Kemudian diikuti oleh Anggran yang bersumber dari Hibah, DAK maupun APBN. Detail dapat diamati pada tabel dan gambar dibawah. Tabel 25 Relaisasi Anggaran Sanitasi per Sumber Dana Sumber Anggaran (RP) APBD II APBN DAK Hibah PNPM-MP Swadaya Swasta Grand Total

Tahun 2008 3.978.984.000 407.500.400 319.980.400

4.706.464.800

2009 932.833.000 763.812.000 6.051.900.000 488.152.700 370.481.700

2010 5.980.572.250 10.147.315.000

2011 10.398.982.750 415.379.000

1.132.741.100 63.845.000

8.607.179.400

17.324.473.350

1.339.706.000 221.716.550 750.000.000 13.125.784.300

Grand Total 21.291.372.000 11.734.006.400 6.051.900.000 3.280.580.200 656.043.250 750.000.000 43.763.901.850

Sumber: diolah dari DPA masing-masing SKPD

Gambar 24 Anggaran Sanitasi per Sumber Anggaran Sementara secara persentase anggaran, berdasarkan sumber anggaran sanitasi di kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Tabel 26 Persentase Anggaran Sanitasi per Sumber Anggaran Sumber Anggaran APBD II APBN DAK Hibah PNPM-MP Swadaya Swasta Grand Total

2008 84,54% 8,66% 0,00% 6,80% 0,00% 0,00% 100,00%

2009 10,84% 8,87% 70,31% 5,67% 4,30% 0,00% 100,00%

2010 34,52% 58,57% 0,00% 6,54% 0,37% 0,00% 100,00%

2011 79,23% 3,16% 0,00% 10,21% 1,69% 5,71% 100,00%

129

Gambar 25 Persentase Anggaran Sanitasi per Sumber Anggaran

3.7.3.3. Anggaran Santasi Perkapita Anggaran santasi perkapita mencerminkan besaran anggaran sanitasi (Rupiah) untuk setiap penduduk (Jiwa) pada tahun anggaran berlangsung. Berdasarkan data tersebut, anggaran sanitasi pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.706.464.800,- dengan jumlah penduduk sebanyak 1.081.630 jiwa sehingga anggaran sanitasi perkapita pada tahun tersebut sebesar Rp. 4.351,-. Anggaran perkapita ini secara umum terus mengalami peningkatan setiap tahunnnya hingga menjadi Rp. 11.734,pada tahun 2011. Detail dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 27 Anggaran Sanitasi Perkapita dari Tahun 2008-2011 Uraian Anggaran Sanitasi Penduduk Anggaran Sanitasi/Kapita

2008 4.706.464.800 1.081.630 4.351

2009 8.607.179.400 1.096.165 7.852

2010 17.324.473.350 1.105.582 15.670

2011 13.125.784.300 1.118.567 11.734

*) Penduduk tahun 2011 hasil Proyeksi (Linier growth model )

Sumber: diolah dari realisasi anggaran per SKPD pada DPPKA Kab. Lombok Timur (2011)

3.7.4. Arah Pembagunan Kabupaten Lombok Timur Arah pembangunan Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2008-2013 fokus terhadap isu-isu strategis seperti: a) Rendahnya Kualitas SDM b) Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

130

c) Rendahnya Kemampuan Pelayanan Infrastruktur Daerah d) Rendahnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Oleh karena itu program-program prioritas yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut: a) Peningkatan kualitas pendidikan. b) Peningkatan

pelayanan

kesehatan

dasar

secara

gratis

dan

berkualitas terutama masyarakat miskin c) Peningkatan kualitas infrastruktur d) Mengatasi Masalah Energi Listrik di Wilayah Kab. Lombok Timur. e) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan Pendirian BUMD. f)

Revitalisasi Pertanian dalam Arti Luas

g) Mewujudkan sistem perijinan usaha dan investasi dalam satu atap. h) Pengembangan wilayah pemerintahan Kecamatan, Kelurahan/Desa. i)

Pelestarian lingkungan kawasan Rinjani dan pemeliharan sumber mata air kawasan Rinjani serta reboisasi kawasan kritis.

j)

Mewujudkan Olah Raga melalui Pembinaan dan Pengembangan Prestasi.

131