BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN BANTUL 3.1. KONDISI UMUM SANITASI KABUPATEN BANTUL 3.1.1. Kesehatan Lingkungan Kondisi kesehatan lingkungan Kabupaten Bantul dapat dilihat dari beberapa data berkaitan dengan kesehatan lingkungan sebagai berikut :
Tabel 3.1 Kondisi Rumah di Kabupaten Bantul Tahun 2009
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Puskesmas
Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak I Pandak II Bantul I Bantul II Jetis I Jetis II Imogiri I Imogiri II Dlingo I Dlingo II Pleret Piyungan Banguntapan I Banguntapan II Banguntapan III Sewon I Sewon II Kasihan I Kasihan II Pajangan Sedayu I Sedayu II JUMLAH PROSENTASE
Jumlah Rumah
6948 8153 7496 6795 10882 6916 4798 7150 6625 6623 6790 5503 7730 4095 5480 9906 13086 8145 6395 7278 13150 9668 7435 9781 7339 4910 5684 204761
Jamban Keluarga Memiliki Kurang Tidak memenuhi Memenuhi Memiliki syarat syarat
847 509 1126 1606 887 1253 16 1084 987 1766 1944 463 3230 345 460 3795 4198 1389 878 214 380 1468 973 975 1377 1027 1385 34582 16.89%
1859 1384 1856 2301 1447 2142 2482 1360 187 633 3800 1404 650 1840 3577 1233 625 1707 2003 325 455 149 585 510 1791 467 989 37761 18.44%
4242 6260 4514 2888 8548 3521 2300 4706 5451 4224 1046 3636 3850 1910 1443 4878 8263 5049 3514 6739 12315 7040 5877 8296 4171 3416 3310 131407 64.18%
Penyediaan Air Bersih Memiliki Kurang Tidak memenuhi Memenuhi Memiliki syarat syarat
820 0 372 1001 371 500 182 264 199 718 1987 764 2259 335 2615 2049 3248 410 0 43 263 195 453 83 883 583 1444 22041 10.76%
2322 1465 1801 2798 468 2661 2655 1833 63 331 3618 1283 2525 670 0 2275 622 2845 0 353 805 189 126 316 872 589 296 33781 16.50%
3806 6688 5323 2996 10043 3755 1961 5053 6363 5574 1185 3456 2946 3090 2865 5582 9216 4890 6395 6882 12082 9284 6856 9382 5584 3738 3944 148939 72.74%
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase rumah yang tidak memiliki jamban adalah sebanyak 16,89 % dan yang memiliki jamban sebanyak 83,11% yang terdiri dari 64,18% memenuhi syarat dan sebanyak 18,44% kurang memenuhi syarat. III - 1
Untuk penyediaan air bersih dapat dilihat bahwa prosentase yang tidak memiliki persediaan air bersih adalah sebanyak 10,76%, sedangkan yang memilikipersediaan air bersih adalah sebanyak 19,24% yang terdiri dari 72,74% memenuhi syarat dan 16,50% kurang memenuhi syarat.
Tabel 3.2 Kondisi Rumah di Kabupaten Bantul Tahun 2009
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Puskesmas Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak I Pandak II Bantul I Bantul II Jetis I Jetis II Imogiri I Imogiri II Dlingo I Dlingo II Pleret Piyungan Banguntapan I Banguntapan II Banguntapan III Sewon I Sewon II Kasihan I Kasihan II Pajangan Sedayu I Sedayu II JUMLAH PROSENTASE
Jumlah Rumah 6948 8153 7496 6795 10882 6916 4798 7150 6625 6623 6790 5503 7730 4095 5480 9906 13086 8145 6395 7278 13150 9668 7435 9781 7339 4910 5684 204761
Pembuangan Sampah Memiliki Kurang Tidak memenuhi Memenuhi Memiliki syarat syarat 2439 1021 3488 0 1836 6317 0 0 7496 4186 1618 991 0 5946 4936 444 1512 4960 0 3736 1062 0 0 7150 717 637 5271 1373 1801 3449 2197 3389 1204 567 941 3995 1299 770 5661 438 1697 1960 0 0 5480 2533 2533 4840 2872 2533 7681 111 3663 4371 0 1755 4640 225 1959 5094 256 854 12000 7164 813 1691 1273 938 5224 1319 2087 6375 712 3420 3207 0 555 4355 314 397 4973 30439 46411 127871 14.87% 22.67% 62.45%
Sarana PembuanganAir Limbah Memiliki Kurang Tidak memenuhi Memenuhi Memiliki syarat syarat 0 0 6948 0 3018 5135 2325 1640 3531 3657 1931 1207 55 4184 6643 2792 2871 1253 4089 0 709 828 1672 4650 666 1262 4697 2069 845 3709 2360 3326 1104 959 1100 3444 4920 1360 1450 519 1761 1815 5337 0 143 4330 1630 3946 5646 4178 3262 410 2443 5292 0 2560 3835 294 1404 5580 373 1125 11652 747 985 7936 1094 978 5363 1455 1151 7175 1577 4314 1448 1245 645 3020 377 597 4710 48124 46980 109657 23.50% 22.94% 53.55%
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase rumah yang tidak memiliki pembuangan sampah adalah sebanyak 14,87 % dan yang memiliki pembuangan sampah sebanyak 85,13% yang terdiri dari 62,45% memenuhi syarat dan sebanyak 22,67% kurang memenuhi syarat.
III - 2
Untuk sarana pembuangan air limbah dapat dilihat bahwa prosentase yang tidak memiliki sarana pembuangan air limbah adalah sebanyak 23,50%, sedangkan yang memiliki sarana pembuangan air limbah adalah sebanyak 76,50% yang terdiri dari 53,55% memenuhi syarat dan 22,94% kurang memenuhi syarat.
3.1.2. Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat
Tabel 3.3 Banyaknya Penderita Penyakit Tertentu Menurut Kecamatan/ Kelurahan dan Jenis Penyakit di Kabupaten Bantul Tahun 2007-2010
Srandakan
4
1
4
Sanden
8
1
16
Kretek
6
0
27
Pundong
6
3
13
Bambanglipuro
9
6
12
Pandak
18
6
24
Pajangan
10
5
12
Bantul
35
12
46
Jetis
11
6
27
Imogiri
7
Dlingo
13
Pleret Piyungan Banguntapan Sewon Kasihan Sedayu Jumlah
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
III - 3
Berdasarkan tabel diatas penderita DBD pada tahun 2007 adalah sebanyak 587 orang, pada tahun 2008 adalah sebanyak 419 dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 yaitu sebanyak 628 orang. Sedangkan untuk penyakit diare pada tahun 2007 adalah sebanyak 10.791 orang dan meningkat pada tahun 2008 yaitu sebanyak 13.958 orang dan untuk tahun 2009 hanya tersedia data jumlah penyakit diare pada balita yaitu sebanyak 3.789 orang
Tabel 3.4 Persentase Status Gizi Anak Balita yang Ditimbang Menurut Kecamatan/ Kelurahan di Kabupaten Bantul tahun 2007-2009
!
!
!
!" # $ % & ' ( $
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
III - 4
Untuk status gizi balita pada tahun 2007 yang masuk dalam status gizi buruk adalah sebanyak 335 orang dan pada tahun 2008 meningkat menjadi sebanyak 365 orang dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sejumlah 307 orang. Kasus gizi yang kurang baik mengalami penurunan yaitu pada tahun 2007 sebanyak 6.066 orang, tahun 2008 sebanyak 5.668 orang dan tahun 2009 sebanyak 5.294 orang. Jumlah kasus gizi baik terus meningkat pada tahun 2007 sebanyak 38.902 orang dan tahun 2008 sebanyak 41.815 orang, dan tahun 2009 sebanyak 42.498 orang. Untuk yang masuk dalam kategori gizi lebih pada tahun 2007 sebanyak 1.003 orang, tahun 2008 sebanyak 857 orang dan tahun 2009 sebanyak 903 orang. Tabel 3.5 Persentase Rumah Sehat Menurut Kecamatan Kabupaten Bantul Tahun 2007-2009
NO
KECAMATAN
PUSKESMAS
1 1 2 3 4 5 6
2 SRANDAKAN SANDEN KRETEK PUNDONG BAMBANGLIPURO PANDAK
7
BANTUL
8
JETIS
9
IMOGIRI
3 Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak I Pandak II Bantul I Bantul II Jetis I Jetis II Imogiri I Imogiri II Dlingo I Dlingo II Pleret Piyungan Banguntapan I Banguntapan II Banguntapan III Sewon I Sewon II Kasihan I Kasihan II Pajangan Sedayu I Sedayu II
10 DLINGO 11 PLERET 12 PIYUNGAN 13 BANGUNTAPAN
14 SEWON 15 KASIHAN 16 PAJANGAN 17 SEDAYU JUMLAH (KAB/KOTA)
RUMAH TANGGA JUMLAH DIPANTAU BER PHBS * 4
5 4.292 669 7.496 2.619 2.357 2.357 6.405 7.874 793 3.571 4.790 7.904 7.743 4.196 5.817 900 9.331 2.381 351 848 198 6.510 1.239 12.437 1.544 507 321 105.450
4.180 571 1.793 1.615 2.357 1.975 6.405 6.331 634 3.571 4.790 7.009 7.235 2.510 4.365 847 3.977 2.285 324 288 60 5.370 999 11.524 635 295 191 82.136
% 6 97,39 85,35 23,92 61,66 100,00 83,79 100,00 80,40 79,95 100,00 100,00 88,68 93,44 59,82 75,04 94,11 42,62 95,97 92,31 33,96 30,30 82,49 80,63 92,66 41,13 58,19 59,50 77,89
Sumber : Dinkes Kab. Bantul
III - 5
Berdasarkan tabel diatas untuk hasil pemantauan rumah tangga yang ber PHBS adalah sebanyak 82.136 atau sebesar 77,89%. Prosentase terbesar adalah di di Kecamatan Bambanglipuro dan Jetis sebanyak 100% dan yang terendah di Kecamatan Pajangan sebanyak 41, 13 %.
3.1.3. Kuantitas Dan Kualitas Air Penyediaan air bersih di Kabupaten Bantul dibedakan atas sistem perpipaan dan non perpipaan. Sebagaian besar penduduk Kabupaten Bantul masih mengandalkan sumur (non-perpipaan) sebagai sumber penyediaan air bersih rumah tangga sehari-hari, Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan dikelola oleh PDAM Kabupaten Bantul. Pada umumnya penduduk diwilayah Kabupaten Bantul menggunakan air bersih nonperpipaan, sekitar 59 % menggunakan sumber air yang berasal dari sumur dangkal dan sekitar 17,08 % dilayani oleh PDAM Kabupaten Bantul, sedangkan sisanya sebanyak 23,92% menggunakan sumber lain seperti mata air, sungai. Kuantitas air yang disuplai belum mencukupi kebutuhan yang ada. Jumlah Sumber Air Baku ada 20 buah terdiri dari 17 Sumur Dalam, 2 Buah mata Air dan 1 Buah sungai permukaan. Jumlah penduduk yang terlayani tersebut dilayani oleh sistem air bersih perpipaan dengan sambungan sebanyak 12.797 unit sambungan langganan pada tahun 2009. Menurut data dari PDAM Kabupaten Bantul tahun 2009 kapasitas produksi terbesar adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bantul diikuti dengan Kecamatan Kasihan. Kecamatan yang belum mendapat fasilitas jaringan PDAM adalah Kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Pandak, dan Jetis.
3.1.4. Limbah Cair Rumah Tangga Pengelolaan air limbah Kabupaten Bantul adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sedangkan untuk IPAL Sewon pengelolaannya adalah oleh Unit Pengelola IPAL (UPIPAL) UPT di bawah Koordinasi Bidang Cipta Karya Kimpraswil Propinsi DIY Pengelolaan air limbah di Kabupaten Bantul menggunakan: sistem setempat (on-site system) adalah sistem penanganan air limbah domestik yang dilakukan secara individual/komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan, III - 6
yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber dan sistem terpusat(off-site system) adalah sisem penanganan air limbah domestik melalui jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sistem setempat menggunakan cubluk, septiktank, atau sumur resapan untuk pembuangan air limbah. Sistem terpusat menggunakan jaringan pipa untuk mengalirkan air limbah dari sumber menuju instalasi pengolah air limbah (IPAL) di Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Seiring berjalannya waktu, pembangunan sarana prasarana air limbah telah dilakukan di beberapa kecamatan. Seperti pada tahun 2010, telah dilakukan pembangunan IPAL Komunal Segoroyoso dan Trimulyo di Kecamatan Pleret dan Jetis. SR Krapyak di Kecamatan Sewon sebanyak 650 unit.
III - 7
Gambar 3.1 Peta Situasi Pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah Dusun Krapyak, Panggungharjo, Sewon
III - 8
Gambar 3.2 Peta Situasi Pemasangan (1) Sambungan Rumah Air Limbah Dusun Krapyak, Panggungharjo, Sewon
III - 9
Gambar 3.3 Peta Situasi Pemasangan (2) Sambungan Rumah Air Limbah Dusun Krapyak, Panggungharjo, Sewon
III - 10
Gambar 3.4 Peta Situasi Pemasangan (3) Sambungan Rumah Air Limbah Dusun Krapyak, Panggungharjo, Sewon
III - 11
Gambar 3.5 Peta Situasi Pemasangan (4) Sambungan Rumah Air Limbah Dusun Krapyak, Panggungharjo, Sewon
III - 12
3.1.5. Limbah Padat (Sampah) Volume sampah total di Kabupaten Bantul mencapai 2.327,33 m3 perharinya, sedangkan volume sampah yang terangkut hanyalah 113,33 m3 hanya 4,87%. volume sampah yang dapat terangkut setiap harinya. Namun untuk mengatasi masalah sampah tersebut, di Kabupaten Bantul terdapat Bank Sampah yang telah diresmikan pada tahun 2009, yang terletak di Badekan dan dikelola oleh masyarakat. Arahan pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat dikembangkan di Kabupaten Bantul sebagai pendukung bidang permukiman. Tidak semua sampah dari sumber sampah diangkut ke tempat pengolahan akhir (TPA), masih banyak pengelolaan sampah secara individu yang dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dan dibuang ke badan air. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan terletak di Kabupaten Bantul, ± 16 km sebelah tenggara pusat Kota Yogyakarta. Tepatnya di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pembangunan TPA ini dilakukan pada tahun 1992 dan mulai dioperasikan tahun 1995 di atas tanah seluas 13 hektar dengan kapasitas 2,7 juta meter kubik sampah. Masa penggunaannya diperkirakan mencapai 10 tahun, dengan asumsi prosentase daur ulang 20%. Apabila prosentase daur ulangnya dapat ditingkatkan menjadi 50 % maka masa penggunaannya bisa mencapai 13 tahun. TPA Piyungan di bangun dalam tiga tahapan, tahap I dengan kapasitas sampah sebesar 200.000 meter kubik yang berakhir pada tahun 2000. Tahap II dengan kapasitas sampah sebesar 400.000 meter kubik yang berakhir pada tahun 2006 dan tahap III dengan
kapasitas
sampah
sebesar
700.000
meter
kubik
pada
tahun
2014.
TPA Piyungan merupakan titik akhir pembuangan sampah yang dihasilkan warga tiga wilayah di Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang dalam seharinya bisa mencapai 200-300 ton sampah. TPA ini dikelola melalaui SEKBER KARTAMANTUL yang memfasilitasi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam berkoordinasi dan menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Dasar hukum dari kerjasama antar pemerintah daerah tersebut dituangkan dalam perjanjian Nomor: 07/Perj/Bt/2001, 05/PK.KDH/2001, dan 02/PK/2001 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul. Perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan III - 13
prasarana dan sarana TPA dengan tujuan agar pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan TPA dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi standar teknis lingkungan. Pengelolaan sampah di TPA Piyungan menggunakan metode pengolahan sanitary landfill, yaitu dengan membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah setelah ketinggian sampah mencapai 40 cm dan kemudian menutupnya dengan tanah. Idealnya sampah yang masuk ke dalam sanitary landfill adalah sampah orgaik yaitu sampah yang dapat terurai, sehingga dapat mempercepat proses komposisi. Namun seiring berjalannya waktu, proses pengolahan sampah di TPA Piyungan berubah menjadi control landfill karena dalam pengelolaan sampah ini, di TPA Piyungan tidak dilakukan pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah-sampah tersebut hanya dilakukan para pemulung di sekitar TPA, itu pun sampah yang memiliki nilai ekonomi atau bisa dijual kembali. Jika sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sampah-sampah tersebut menjadi makanan untuk ratusan ekor sapi dan domba milik penduduk setempat yang digembala di sekitar lokasi TPA Piyungan. Selain itu di TPA Piyungan juga terdapat kolam pengelolaan leacheate atau lindi, pipa pengendali gas buang, sistem drainase dan lapisan kedap air. Dengan penutupan sampah yang dilakukan secara periodik bisa untuk meminimalisasi potensi gangguan lingkungan.
Gambar 3.6 Mekanisme Penanganan Sampah
III - 14
3.1.6. Drainase Lingkungan Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan kawasan jasa/industri yang selanjutnya menjadi kawasan terbangun. Kawasan perkotaan yang terbangun memerlukan adanya dukungan prasarana dan sarana yang baik yang menjangkau kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Perkembangan perumahan dan permukiman yang sangat pesat sering kurang terkendali dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan bantaran sungai dihuni oleh penduduk. Kondisi ini akhirnya meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai. Hal-hal tersebut di atas membawa dampak rendahnya kemampuan drainase mengeringkan kawasan terbangun, dan rendahnya kapasitas seluruh prasarana pengendali banjir (sungai, polderpolder, pompa-pompa, pintu-pintu pengatur) untuk mengalirkan air ke laut. Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan drainase antara lain menurunnya perhatian pengelola pembangunan bidang drainase khususnya mengenai masalah operasi dan pemeliharaan, pola pikir dan kesadaran masyarakat yang rendah akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dan lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase dan ketidak mampuan untuk menyusun program yang dibutuhkan. Dalam penanganan drainase perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat menimbulkan permasalahan, salah satunya berupa masalah genangan air. Pada saat ini banyak terjadi masalah genangan air yang pada umumnya disebabkan antara lain karena prioritas penanganan drainase kurang mendapat perhatian, kurangnya kesadaran bahwa pemecahan masalah genangan harus melihat pada sistem jaringan saluran secara keseluruhan yang mengakibatkan hambatan (back-water) dan beban saluran dari hulunya, tidak menyadari bahwa sistem drainase kawasan harus terpadu dengan sistem badan air regionalnya (system flood control), kurang menyadari bahwa pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran merupakan pekerjaan rutin yang sangat penting untuk menurunkan resiko genangan, belum optimalnya koordinasi antara pihak terkait agar sistem pengaliran air hujan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data dari penyusunan DED DrainaseAglomerasi Perkotaan Yogyakarta Gebangan yang ada di alomerasi perkotaan untuk kabupaten Bantul adalah seluas 0,87
III - 15
Ha (10 lokasi genangan). Penyebab genangan yang paling umum adalah kapasitas saluran yang kurang memadahi 3.1.7. Pencemaran Udara Kualitas udara di Kabupaten Bantul secara umum masih cukup baik. Hal ini terbukti dari hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Bantul yang menunjukan bahwa beberapa parameter pencemaran udara seperti SO2, partikel debu, dan kebisingan masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditentukan. Berdasarkan laporan hasil pemantauan Udara yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Tahun 2009 didapatkan data sebagai berikut: 1. Parameter kimia kualitas udara ambient di wilayah Kabupaten Bantul masih memenuhi Baku Mutu Udara Ambient Daerah di Propinsi DIY No 153 tahun 2002, sedangkan parameter kebisingan di keenam titik pemantauan melebihi ambang batas. 2. Konsentrasi NO2 pada udara ambient yang tertinggi terukur di Pertigaan Pasar Lama Piyungan dan konsentrasi yang terendah terukur di Perempatan Klodran, Jl Bantul. 3. Konsentrasi SO2 pada udara ambient yang tertinggi terukur di Perempatan Madukismo, Jl. Ring Road Selatan, Bantul, sedangkan konsentrasi yang terendah terukur di Perempatan Klodran 4. Konsentrasi CO pada udara ambient yang tertinggi terukur di Perempatan Ketandan, Jl Wonosari, Bantul dan konsentrasi yang terendah terukur di Perempatan Klodran, Jl Bantul. 5. Konsentrasi Pb pada udara ambient yang tertinggi terukur di Perempatan Madukismo, Jl Ring Road Selatan dan konsentrasi yang terendah (dibawah LOD) terukur di Perempatan Ketandan, Jl. Wonosari dan di depan Brimob, Jl. Pleret, Bantul. 6. Konsentrasi HC (Hidrokarbon) pada udara ambient yang tertinggi terukur di Pertigaan Pasar Lama Piyungan dan konsentrasi yang terendah terukur di Perempatan Madukismo, Jl. Ringroad Selatan, Bantul. 7. Konsentrasi partikel pada udara ambient yang tertinggi terukur di Perempatan Madukismo, Jl. Ringroad Selatan dan konsentrasi yang terendah terukur di Perempatan Klodran, Jl. Bantul. III - 16
8. Kebisingan pada udara ambient yang tertinggi terukur di Perempatan Ketandan, Jl. Wonosari dan Pertigaan Pasar Piyungan. Kebisingan terendah terukur di Perempatan Klodran, Jl. Bantul. Hasil Kajian Kualitas Pencemaran Udara Terlampir. 3.1.8. Limbah Industri Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, di Kabupaten Bantul terdapat 202 unit industri besar/sedang yang tersebar di 16 kecamatan. Jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 17.911 unit. Industri di Kabupaten Bantul bergerak dalam bidang pengolahan pangan, sandang dan kerajinan kulit, kerajinan umum (handycraft), kimia dan bahan bangunan, kerjainan logam dan sektor jasa, serta industri rokok. Tabel 3. 6 Data jumlah industri di Kabupaten Bantul. No Kecamatan 1 Srandakan 2 Sanden 3 Kretek 4 Pundong 5 Bambanglipuro 6 Pandak 7 Bantul 8 Jetis 9 Imogiri 10 Dlingo 11 Pleret 12 Piyungan 13 Banguntapan 14 Sewon 15 Kasihan 16 Pajangan 17 Sedayu (Sumber: Bantul dalam Angka, 2009)
Jumlah Industri 6 4 2 2 7 13 4 1 2 4 8 24 66 40 7 12
Untuk penanganan limbah industry diupayakan dengan membangun instalasi pengolahan di sumber/lokasi kegiatan tersebut. Pembangunan sarana instalasi pengolahan menjadi tanggung jawab pemrakarsa kegiatan. Pemerintah bertugas membimbing, membina dan mengawasi hasil olahan (effluent) sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Dalam upaya bimbingan tersebut Pemkab Bantul telah membangun unit instalasi limbah
III - 17
percontohan, yaitu IPAL industry tahu di Srandakan, IPAL industry Tapioka di Pundong, IPAL industry kulit di Piyungan. Baru sebagian kecil industri yang mengolah limbahnya karena keterbatasan dana serta kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan limbah. Berikut adalah daftar industri yang sudah memiliki instalasi pengolahan limbah.
3.1.9. Limbah Medis Limbah medis bersumber dari kegiatan rumah sakit, puskesmas serta layanan kesehatan lainnya. Limbah Medis ini terbagi atas limbah infeksius dan limbah non infeksius. Limbah infeksius berasal dari pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik seperti : laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi, rehabilitasi medik, radiologi, instalasi pencuci hama, instalasi pemeliharaan sarana, instalasi pemulangan jenazah dan pelayanan terpadu, sedangkan limbah non medis bersumber dari pelayanan administrasi dan dapur. Dalam kegiatan Rumah Sakit Umum RSUD Panembahan Senopati menghasilkan limbah berupa limbah cair, limbah padat dan gas. 1.
Limbah Padat Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit dan Puskesmas berupa : Sampah infeksius Seperti jarum suntik, botol infus, kapas, verban, jaringan tubuh pasien dan lain-lain yang penanganannya dibakar menggunakan incinerator yang dimiliki oleh RSUD Panembahan Senopati. Incinerator yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk mengolah limbah infeksius yang berasal dari RSUD Panembahan Senopati saja tetapi juga dari rumah sakit lain dan puskesmas. •
Sampah non infeksius, Sampah/limbah non infeksius yang terdiri dari sisa makanan, kertas, sampah dapur, plastik, daun, sampah pengunjung dan lainlain. Penanganan limbah ini dikumpulkan di TPS yang dimiliki oleh RSUD Panembahan Senopati dan diambil setiap hari oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bantul.
•
Operasional incinerator, Incinerator yang digunakan adalah sistem Hoval Incinerator Plant dengan 2 burner dan 2 blower, dilengkapi dengan spray
III - 18
tower sebagai alat pengontrol polusi udara. Beroperasi pada suhu 800 0C selama 1 jam. 2.
Limbah Gas Limbah gas dihasilkan dari kegiatan berasal dari kegiatan generator set (genset) jika dioperasikan, dapur dan gas yang dihasilkan incinerator.
3.
Limbah Radioaktif Limbah cair hasil cucian pross hidrologi (rontgen) diolah dalam IPAL rumah sakit dan peraknya (Ag) diambil oleh pihak lain (pengepul).
III - 19
Gambar 3.7 Peta Lokasi Kegiatan Potensial Pencemaran di Kabupaten Bantul
III - 20
3.2. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 3.2.1. Landasan Hukum/Legal Operasional 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
6.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)
7.
Keputusan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Republik
Indonesia
Nomor
35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 8.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
9.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.
10.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah-pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.
11.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.
12.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.
13.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK Penyedotan Kakus.
Peraturan Daerah Yang Terkait: Belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai air limbah secara khusus.: Raperda baru – tentang limbah baru proses penyusunan tahun 2010, III - 21
3.2.2. Aspek Institusional Organisasi pengelola sektor air limbah di Kabupaten Bantul adalah Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya Pelayanan pengurasan tanki septik atau cubluk biasanya dilakukan oleh swasta sebagian kecil dilayani oleh Dinas PU dengan truk tinja atau secara manual. Harga dan tarif layanan air limbah baru disusun peraturannya. PENGELOLAAN IPAL SEWON IPAL Sewon adalah salah satu prasarana umum perkotaan yang digunakan dan dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten/kota Yogya, Sleman, dan Bantul. Pengoperasian IPAL Sewon berada dibawah koordinasi Sub Dinas Cipta Karya dinas Kimpraswil DIY dengan 35 personil yang berasal dari staf pemerintah Kartamantul, propinsi DIY, dan pegawai kontrak. Pembiayaan operasional IPAL berasal dari APBD Kartamantul dan Propinsi DIY. Tabel 3.7 Biaya Pemeliharaan dan Perawatan IPAL Sewon Bantul (Juta Rupiah)
Tahun
Asal Dana
Total Dana
ABPD DIY
Sharing
2002
483
100
583
2003
450
120
570
2004
560
145
705
2005
650
145
795
2006
650
145
795
2007
850
145
995
2008
1,000
145
1,145
2009
1,200
145
1,345
Tabel 3.8 Dana Sharing APBD Kota/Kabupaten Tahun 2009
Jumlah Dana (Rp)
No
Kota/Kabupaten
1
145,000,000.00
2
Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman
3
Kabupaten Bantul
20,000,000.00
Total Dana Sharing
20,000,000.00
185,000,000.00 III - 22
3.2.3. Cakupan Layanan Berdasarkan data RPIJM Kabupaten Bantul Tahun 2008 kurang-lebih 72,6% peduduk telah terlayani melalui sistem on site dan off site . Sisanya menggunanan MCK komunal atau langsung dibuang ke sungai. Untuk yang tidak mempunyai fasiitas jamban menggunakan MCK atau langsung dibuang ke sungai. Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Pelayanan pengurasan tanki septik atau cubluk biasanya dilakukan oleh swasta dengan truk tinja atau secara manual. Biasanya lumpur dari tanki septik/cubluk baru disedot kalau fasilitasnya sudah buntu (dan sudah lama tidak berfungsi). Lumpur limbah ini dapat diolah di IPAL, tetapi masih sering langsung dibuang ke lingkungan. Kapasitas pelayanan air limbah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 3. 9 Kapasitas Pelayanan Air Limbah Kabupaten Bantul 2008 Prasarana IPAL
Jumlah 1
Sumber: BLH Kabupaten Bantul
Sistem Pengolahan 111.859 penduduk terdiri atas Kapasitas pengolahan jaringan lateral 15.500 m3/hari, dan sistem penggelontor dan jaringan induk serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kapasitas
Pengelola Unit Pengelola IPAL (UPIPAL) UPT di bawah Koordinasi Bidang Cipta Karya Kimpraswil Propinsi DIY
Tahun 2010 IPAL di Pendowoharjo, Kecamatan Sewon kapasitas ditambah untuk melayani sebanyak 650 SR. Untuk Offsite, dibangun IPAL Komunal sebanyak 4 buah di Jetis dan dan 2 buah di Trimulyo untuk melayani sekitar 100 KK dapat mengolah Black Water.Tahun 2010 ada penambahan 10 unit di Ponggol dan Segoroyoso untuk melayani 700 KK dan IPAL ini dapat mengolah Black Water dan Grey Water Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) SEWON IPAL Sewon dibangun pada tahun 1993/1994 – 1997/1998, merupakan hibah dari pemerintah Jepang melalui Departemen Pekerjaan Umum. IPAL berlokasi di Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
IPAL ini dimaksudkan untuk
mengatasi permasalahan pembuangan air limbah rumah tangga yang wilayahnya meliputi seluruh kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman (5 kecamatan) dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul (3 kecamatan).
III - 23
IPAL dioperasikan dengan effisiensi pengolahan yang tinggi (95%), tetapi jumlah pelanggan masih jauh di bawah kapasitas desain. Kapasitas IPAL Sewon saat ini baru dimanfaatkan sekitar 50% dari kapasitas desain, yaitu 9.700 pelanggan dari kapasitas desain sebesar 18.400 pelanggan
Tabel 3.10.Data Teknis Sistem Sewerage dan IPAL SEWON Uraian Besaran Keterangan Pipa induk 33.129 m + 1.000 m 1.500 m Panjang Pipa Lateral - Kota Yogyakarta 113.695 m 1.300 m - Kab. Bantul 12.500 m (rencana) - Kab. Sleman 9.700 m (rencana) 3. Sistem penggelontor - pipa 19.433 m + 4.000 m Air dari S. Code, S. Winongo, (rencana) dan selokan Mataram - pintu 548 unit dilengkapi intake dan tangki sedimentasi. 4. Instalasi Pengolahan Area 6,7 hektar Kapasitas IPAL 15.500 m3/hari atau 180 4 kolam fakultatif dan 2 unit l/detik kolam maturasi Sistem pengolahan Aerobik Fakultatif - Kolam Fakultatif 4 unit, @ 77 x 70 x 4 Waktu penyimpanan 5,5 - Kolam Maturasi m3 hari 2 unit, @ 78 x 70 x 4 Waktu penyimpanan 1.3 m3 hari Bak Pengering 4000 m3 (34 x 232 x Lumpur 0,5 m3) Pompa 3 unit @ 10,7 m3/menit 2 unit operasional, 1 unit cadangan Fasilitas gedung 390 m2 Kantor, Laboratorium, dll. Sumber: BLH Kabupaten Bantul No. 1. 2.
III - 24
3.2.4. Aspek Teknis dan Teknologi A. Sanitasi Sistem Setempat (On Site) Pelayanan fasilitas sanitasi individu untuk buang air besar penduduk Kabupaten Bantul saat 83,11% yang terdiri dari 64,18% memenuhi syarat dan sebanyak 18,44% kurang memenuhi syarat. Untuk yang tidak mempunyai fasiitas jamban menggunakan MCK atau langsung dibuang ke sungai. DPU Kabupaten Bantul memiliki satu truk tinja yang melayani penyedotan tinja disekitar perkotaan Bantul. Rata-rata penyedotan 3 (tiga) kali seminggu, tarif Rp 30.000,- sekali sedot, dengan volume sekitar 3 m3 tiap ritnya. Hasil penyedotan tinja dibuang ke IPAL Pendowoharjo Sewon. Ada tiga jenis fasilitas buang air besar di Kabupaten Bantul: 1.
Jamban leher angsa yang langsung dialirkan menuju tangki septik. Efluen dari tangki septik dialirkan ke bidang resapan dimana efluen tersebut meresap ke dalam tanah.
2.
Jamban plengsengan yang langsung dialirkan ke bidang resapan.
3.
Jamban cubluk pribadi (cemplung terbuka). Limbah rumah tangga khususnya dari WC dialirkan langsung ke bidang resapan.
Sebagian besar penduduk kabupaten Bantul memakai fasilitas buang air besar dengan jamban leher angsa mencapai . Sementara itu ada sebagian yang membuang limbah air mandi, cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai. Akan tetapi, kebiasaan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sanitasi yang baik, dan oleh karena itu kebiasaan ini harus ditinggalkan. Tanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas sanitasi setempat berada pada tingkat keluarga. Sedangkan pemerintah kabupaten Bantul melalui pengelola sektor air limbah Sub Seksi Penyehatan Lingkungan di bawah Seksi Cipta Karya Dinas PU bertugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman. Di Kabupaten Bantul terdapat fasilitas sanitasi komunal untuk keperluan buang air besar sebanyak 40.607 unit untuk pemakaian bersama dalam lingkup 10 KK, dan untuk pemakaian bersifat umum sebanyak 2.591 unit dalam lingkup pelayanan mencapai 60 KK. Fasilitas sanitasi komunal dilayani dengan menggunakan MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Dalam hal ini, masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam desain dan pelaksanaan fasilitas tersebut dan akibatnya tingkat rasa tanggung jawabnya masyarakat terhadap III - 25
fasilitas tersebut menjadi rendah. MCK, yang dikenal sebagai WC Umum, juga dibangun di tempat-tempat umum seperti pasar dan terminal. MCK biasanya terdiri dari tempat mandi, Cuci dan kakus. Air limbah disalurkan ke tangki septik yang menyalurkan ke bidang resapan. Pengurasan tangki septik secara rutin adalah penting agar proses pengolahannya berjalan dengan baik. Untuk keperluan pengolahan air limbah khususnya limbah tinja (IPLT) di wilayah kabupaten Bantul belum tersedia faslitas pengolahan yang bersifat komunal. Sedangkan fasilitas pengolahan air limbah terpusat di Kabupaten Bantul sudah tersedia IPAL Sewon, namun sampai kondisi saat ini pelayanannya belum mencakup wilayah Bantul, masih sebatas perkotaan untuk Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman. B. Fasilitas Sanitasi Terpusat Pelayanan sanitasi sistem terpusat dengan menggunakan jaringan pipa induk air limbah yang menuju IPAL Sewon. IPAL Sewon terletak di Kabupaten Bantul ± 6 km sebelah barat daya pusat Kabupaten Bantul, dengan luas lahan 6,7 Ha. IPAL ini terletak di Dusun Cepit, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogaykarta. Cakupan pelayanan khusus Kabupaten Bantul meliputi daerah antara Sungai Code dan Winongo sebagai batas barat dan timur dan batas Kota Yogyakarta sebagai batas utara dan selatan dan beberapa wilayah disebelah Timur Kali Code: yaitu Kelurahan Terban, Baciro, Tegal Panggung, Lempuyangan, Bausasran, Purwokinanti, Gunungketur, Wirogunan, Semaki, Tahunan, Sorosutan, dan Giwangan. Berikut ini disajikan beberapa kondisi operasional pelayanan IPAL Sewon : 1.
Kapasitas (desain) pengolahan : - Pelayanan 110.000 penduduk, - Sambungan rumah tangga 17. 330 unit, - Sambungan non rumah tangga 4.360 unit, - Kapasitas pengolahan 15.500 m3/hari, - Debit puncak 356 Lt/detik. - IPAL Sewon dioperasikan dengan effisiensi pengolahan yang tinggi (95%). - Kapasitas IPAL Sewon saat ini baru dimanfaatkan sekitar 50% dari kapasitas desain, yaitu 10.000 pelanggan dari kapasitas desain sebesar 18.400 pelanggan. - Pelayanan IPAL akan ditingkatkan secara bertahap sampai tahun 2012 diharapkan dapat melayani 59 % wilayah perkotaan Yogyakarta atau 273.000 penduduk ( 53 % penduduk kota )
III - 26
2.
Potensi ( Produk ) IPAL yang bisa dimanfaatkan • Air hasil pengolahan (bagus untuk pertanian dan perikanan) 15.500 m3/ hari • Pupuk / penggembur tanah (soil conditioner 300 – 600 m3/ tahun) • Pelayanan pembuangan air limbah -
17.330 sambungan Rumah Tangga
-
4.360 sambungan non Rumah Tangga
• Pelayanan pembuangan Tinja ( dengan truk tangki 422 tangki tahun 2002 ) • Wisata Pendidikan 3.
Cakupan pelayanan IPAL Sewon seluas 1220 Ha, meliputi seluruh Kabupaten Bantul, sebagian Kabupaten Bantul bagian selatan (5 Kecamatan) dan sebagian Kabupaten Bantul bagian utara (3 Kecamatan): - Daerah timur Sungai Winongo dan Sungai Code di sebelah barat dan timur, dengan batas kota di sebelah utara dan selatan, - Beberapa wilayah di sebelah timur Sungai Code yaitu Kel. Tegal Panggung, lempuyangan, Bausasran, Terban dan Baciro, - Komplek UGM, Catur Tunggal, Depok, Sinduadi dan Kec. Melati, - Kec. Kasihan, Sewon dan Wil. Kab. Bantul bagian utara. Tabel 3. 11 Cakupan Pelayanan Air Limbah Sistem Off-Site No 1 2 3
Kawasan Kota Yogyakarta Kab. Sleman Kab Bantul
Jumlah Sambungan Rumah (SR) 8805 3000 1000
Keterangan Pengelolaan IPAL Sewon Pengelolaan IPAL Sewon Pengelolaan IPAL Sewon
III - 27
Gambar 3.8. Sistem Jaringan Air Limbah Kabupaten Bantul (Sumber: Triple A Kabupaten Bantul)
(Sumber: Triple A Kabupaten Bantul) III - 28
Gambar 3.9 Peta Letak Ipal Sewon dan Ipal Komunal Jetis dan Pleret (Tahun Anggaran 2009 dan 2010)
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Ipal Komunal Jetis dan Pleret (Tahun Anggaran 2009 dan 2010) III - 29
Gambar 3.10 Alur proses pengolahan Air Limbah di IPAL Sewon 2.Air Limbah masuk
1.Sambungan Rumah dan pipa lateral yang mengalirkan air limbah menuju IPAL
3.Air Limbah dipompa masuk kedalam bak pengendap pasir
4. Pasir dan kerikil yang terbawa dalam air limbah di endapkan
5. Proses degradasi air limbah secara aerobic dan An Aerobic
6. Penjernihan dan pengurangan Coliform
8.Pembuangan ke S.Bedog. BOD 30 mg/l
7. Lumpur disedot dan dipindahkan ke bak pengering lumpur dengan vaccum truck
9.Lumpur kering dimanfaatkan untuk pupuk tanaman
Kondisi Umum Pengelolaan Limbah Cair 1. IPAL yang terletak di Sewon penggunaannya lebih banyak untuk masyarakat dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, untuk Kabupaten Bantul masih belum banyak yang memanfaatkan, 2. Limbah cair rumah tangga lebih banyak dikelola secara individu, 3. Beberapa lokasi sudah ada yang membuat IPAL Komunal bantuan dari berbagai pihak seperti di Srandakan (sentra industry tahu) 4. Peran Serta Masyarakat Dan Gender Dalam Penanganan Limbah Cair Peran serta serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Bantul dalam pengolahan air limbah dapat di kategorikan sebagai berikut : •
Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh si pemrakarsa.
Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair di lingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan.
III - 30
3.2.5. Permasalahan 1. Bentuk kelembagaan IPAL Sewon setingkat UPT dinilai masih lemah dalam hal otoritas 2. IPAL yang terletak di Sewon penggunaannya lebih banyak untuk masyarakat dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, untuk Kabupaten Bantul masih belum banyak yang memanfaatkan, 3. Belum ada Masterplan mengenai Air limbah 4. Prasarana dan Sarana Sanitasi Berbasis masyarakat terbatas 5. Kapasitas IPAL Sewon saat ini baru dimanfaatkan sekitar 50% dari kapasitas desain 6. Sumber pembiayaan terbatas 7. Retribusi dari air limbah masih sangat kecil 8. Belum ada Perda yang sesuai dengan kondisi saat ini 9. Kesadaran masyarakat kurang 3.2.6. Peran Serta Masyarakat Dan Gender Dalam Pengelolaan Air Limbah Survey PMJK dilaksanakan tanggal 12 Juni 2010 di gunung saren kidul, desa trimurti, kec Srandakan. Di Gunung Saren terdapat kurang lebih 55 pengrajin tahu. Rata-rata memproduksi 50 kg/hari Pengelolaan air limbah lebih banyak dilakukan oleh kaum pria. Ada beberapa IPAL untuk industri tahu, yaitu: 9 unit IPAL yang bisa dimanfatkan juga untuk bahan bakar biogas. IPAL tersebut didapat dari kerjasama dengan LPTP pada tahun 2006 (1 unit), UGM (1 unit),BPK (2 unit), pemerintah daerah (4 unit), serta SANIMAS (1 unit). Pada proses pembuatan IPAL tersebut yang terlibat dalam proses perencanaannya adalah kaum pria, kaum wanita hanya berperan dalam penyediaan konsumsi pada saat rapat pertemuan saja,
III - 31
Tabel 3. 12 Unit Pengolahan Air Limbah Domestik dan Non domestik (Bio Degester) di Kabupaten Bantul
III - 32
III - 33
III - 34
3.3. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.2.7. Landasan Hukum/Legal Operasional 1. UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 3. Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) 6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL 7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan Peraturan Daerah Yang Terkait: 1. Keputusan Gubernur Propinsi D. I. Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2000, tertanggal 23 Maret 2000, tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul. 2. Peraturan Daerah No. 10 tahun 2000 tentang; ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan. 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Pembuangan Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan Kabupaten Bantul 4. Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bantul nomor 658.1/1001 tentang Pelayanan persampahan dapat diperoleh berdasar permohonan 5. Surat Gubernur Propinsi D.I. Yogyakarta Nomor 658.1/0777, tertanggal 5 April 2000, tentang Penyerahan Pengelolaan TPA Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul. 6. Perda Kabupaten Bantul tentang persampahan baru proses penyusunan 2011
III - 35
3.2.8. Aspek Institusional Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai institusi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menangani masalah persampahan kota, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, dimana didalam dinas tersebut ada UPTD Kebersihan dan Pertamanan yang berada langsung dibawah Kepala Dinas dan didukung oleh masyarakat melalui Paguyuban Kebersihan Lingkungan yang dikelola oleh Kelurahan (RT/RW). Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Gambar berikut. Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2009 Tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten bantul. Jumlah personil Bidang Kebersihan sebanyak 96 orang. Tugas pokoknya adalah penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan, dan mengelola TPA, serta pengadaan perawatan taman dan lapangan olah raga. Orientasi kerja dinas ini adalah peningkatan pelayanan, peningkatan keindahan dan keasrian taman dan ruang terbuka, serta peningkatan kesadaran masyarakat pada pengelolaan persampahan. Lingkup pelayanan persampahan didasarkan pada sektor pelayanan : Banguntapan, Kasihan, Sewon, Piyungan dan Pleret. Gambar 3.11. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Kepala Dinas Sekretariat Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Umum
Bidang Jalan
Bidang Cipta Karya
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Bidang Tata Ruang
Seksi Penyusunan Tata Ruang
Seksi Pemeliharaan Jalan
Seksi Bangunan dan Gedung
Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan
Seksi Perumahan dan Pemukiman
Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
Seksi Pembangunan Jalan
Seksi Sanitasi
Seksi Pengendalian dan PengawasanTata Ruang
UPT
III - 36
Kelembagaan Pengelola TPA Piyungan Dalam pengelolaan timbunan sampah di Piyungan, dibentuk suatu organisasi terpisah dari pengelolaan persampahan di masing-masing daerah, untuk itu dibentuk organisasi khusus untuk pengelola TPA Piyungan dengan struktur organisasi seperti dapat dibaca pada gambar berikut. Pada awalnya TPA sampah Piyungan yang terletak di Kabupaten Bantul merupakan penampungan sampah bagi wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, tetapi saat ini dikarenakan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta tidak mempunyai TPA tersendiri, maka TPA Piyungan tidak hanya menerima sampah perkotaan saja tetapi sejak tahun 2005, juga dari seluruh kota dan kabupaten. KEPALA UNIT
KEPALA URUSAN ADMINISTRASI UMUM
PETUGAS TU
KEPALA SEKSI PERENCANAAN
KEPALA SEKSI OPERASIONAL
KEPALA SEKSI PERALATAN
PETUGAS OPERASIONAL
PETUGAS OPERASIONAL
PETUGAS OPERASIONAL
Gambar 3.12 Struktur Organisasi Pengelola TPA Tabel 3.13 Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPA Piyungan Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 742.859.600 915.682.877 1.120.996.700 1.296.652.160 1.604.338.900 1.967.723.000 2.240.067.000 2.362.000.000 2.602.900.000
Biaya Operasional dan Pemeliharan ( Rp ) Kota Kabupaten Yogyakarta Sleman 599.315.100 100.923.900 738.743.348 124.403.380 895.340.064 150.774.056 1.035.636.080 174.399.716 1.281.383.021 215.784.182 1.571.617.344 264.659.480 1.789.138.080 301.289.850 1.853.113.821 355.260.163 1.934.115.000 547.563.000
Kabupaten Bantul 42.620.600 52.536.149 74.882.580 86.616.364 107.171.697 131.446.176 149.639.070 153.626.016 121.222.000
Sumber data : Sekber Kartamantul
III - 37
Upaya Kerjasama dalam Pengelolaan TPA Piyungan dilakukan dengan cara: 1.
Kerjasama Sekber Kartamantul dengan Shimizu Corporation Jepang dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk pemanfaatan gas metana dengan cara Public Private Partnership.
2.
Kelompok pengelolaan sampah mandiri, Kota Yogyakarta ada 50 kelompok, Kabupaten Sleman 75 Kelompok dan Kabupaten Bantul 5 Kelompok.
3.2.9. Cakupan Layanan Data Perkiraan Timbulan sampah yang dihasilkan menggunakan asumsi bahwa tiap orang menghasilkan sampah sebanyak dua sampai tiga meter sampah dalam sehari. Sehingga asumsi yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul adalah 2,5 meter sampah perhari per orang. " $ &
# $ !
"
%
!
$ !
!
%
$ &
'( & . 4 " $
!$ $
$ " $ "
" * *
" !
$
&
%
* * % $ ! & ! % ! ! " " % ! & % ! & % ! & ! " % %
" " "
$
)! )! )!
&
* & &
)! )! )! )!
#
#
#
#
#
#
#
#
+
+
+
+
+
+
+
+
* "
&
% % "
! !
! ! "
3 / 0 %
)! )! )!
&
" & )
&$
#
#
#
#
#
#
#
#
" )# ! # 2 #
! &
" )# ! #
1. ,
)!
&
#$ $ " ) & ! 3 ) & / 0 1.
)
*
-
2
! ! ! ! ! ! ! !
.
III - 38
Tabel 3.15 Prosentase Timbulan Produksi Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2009 A k u m u la s i s a m p a h p e r h a r i d a n c a k u p a n p e la y a n a n n y a t a h u n 2 0 1 0 N o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
K e c a m a ta n
S ra nd a k a n S and en K r e te k P und o ng B a m b a n g lip u r o P and ak B a n tu l J e t is I m o g ir i D lin g o P le r e t P iy u n g a n B a n g u n ta p a n S ew on K a s ih a n P a ja n g a n S e d a yu K a b . B a n tu l
J u m la h p e nd ud uk
33139 38487 34020 34793 47214 54241 65615 54983 64855 44584 44278 42984 95744 85910 97213 35002 49504 9 2 2 .5 6 6
J u m la h s a r a n a d a n p r a s a r a n a p e rsa m p a ha n TPS T r u k s a m p a h C o n t a in e r 1 2 3 1 2 4 17 6 2 6 7 6 12 9 3 4 85
1 2 2
4 2 3 6
14
2 22
V o lu m e s a m p a h to ta l (m 3 ) 8 2 ,8 5 9 6 ,2 2 8 5 ,0 5 8 6 ,9 8 1 1 8 ,0 4 1 3 5 ,6 0 1 6 4 ,0 4 1 3 7 ,4 6 1 6 2 ,1 4 1 1 1 ,4 6 1 1 0 ,7 0 1 0 7 ,4 6 2 3 9 ,3 6 2 1 4 ,7 8 2 4 3 ,0 3 8 7 ,5 1 1 2 3 ,7 6 2 .3 0 6 ,4 2
V o lu m e s a m p a h te r a n g k u t m3 % 1 ,3 3 2 ,6 7 4 ,0 0 1 ,3 3 2 ,6 7 5 ,3 3 2 2 ,6 7 8 ,0 0 2 ,6 7 0 ,0 0 8 ,0 0 9 ,3 3 8 ,0 0 1 6 ,0 0 1 2 ,0 0 4 ,0 0 5 ,3 3 1 1 3 ,3 3
1 ,6 1 2 ,7 7 4 ,7 0 1 ,5 3 2 ,2 6 3 ,9 3 1 3 ,8 2 5 ,8 2 1 ,6 4 7 ,2 3 8 ,6 9 3 ,3 4 7 ,4 5 4 ,9 4 4 ,5 7 4 ,3 1 4 ,9 1
V o lu m e s a m p a h t e r t in g g a l m3 % 8 1 ,5 1 9 3 ,5 5 8 1 ,0 5 8 5 ,6 5 1 1 5 ,3 7 1 3 0 ,2 7 1 4 1 ,3 7 1 2 9 ,4 6 1 5 9 ,4 7 1 1 1 ,4 6 1 0 2 ,7 0 9 8 ,1 3 2 3 1 ,3 6 1 9 8 ,7 8 2 3 1 ,0 3 8 3 ,5 1 1 1 8 ,4 3 2 .1 9 3 ,0 8
9 8 ,3 9 9 7 ,2 3 9 5 ,3 0 9 8 ,4 7 9 7 ,7 4 9 6 ,0 7 8 6 ,1 8 9 4 ,1 8 9 8 ,3 6 1 0 0 ,0 0 9 2 ,7 7 9 1 ,3 1 9 6 ,6 6 9 2 ,5 5 9 5 ,0 6 9 5 ,4 3 9 5 ,6 9 9 5 ,0 9
J u m la h t e n a g a ya ng m e na nga ni p e rs a m p a ha n
96 ok
S a m p a h t e r t in g g a l m e r u p a k a n s a m p a h y a n g d ik e lo la s e n d ir i o le h m a s y a r a k a t k a r e n a m a s ih m e m p u n y a i la h a n p e k a r a n g a n y a n g c u k u p lu a s J u m la h p r o d u k s i s a m p a h p e r o r a n g p e r h a r i = 2 , 5 lit e r s u m b e r : D P U K a b . B a n tu l
III - 39
Gambar 3.13 Peta Timbulan sampah
III - 40
a.
Sumber- Sumber Sampah Kabupaten Bantul Tabel 3.16 Prosentase Timbulan Produksi Sampah Kabupaten Bantul Tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8
Sumber Produksi sampah (m3/hari) Pemukiman 45,33 Pasar Tradisional 39,67 Pasar Modern 0 Hotel dan penginapan 2,27 Rumah sakit 4,53 Industri (non B3) 4,53 Urban 14,73 Lain-lain 2,27 Jumlah 113,33 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
Persentase (%) 40 35 0 2 4 4 13 2 100
3.2.10. Aspek Teknis dan Teknologi Pelayanan untuk lima Kecamatan secara keseluruhan baru meliputi 21.9% dari seluruh areal pelayanan dan pengangkutan sampah baru mencapai 18%. TPS tersebar pada tiap kecamatan. Kabupaten Bantul 42 TPS, yang tersebar pada 5 kecamatan. Produksi sampah/timbulan sampah di Kabupaten Bantul mencapai 2.327,33 m3/hari sedangkan volume sampah yang terkumpul mencapai 113,33 m3/hari atau sebesar 4,87%. Kerjasama dengan masyarakat dilakukan sejak pengumpulan hingga pembuangan hingga TPS. Perkembangan produksi persampahan mengharuskan kabupaten Bantul mempunyai rencana lima tahun. Peningkatan pelayanan dipusatkan pada kecamatan Kasihan, Bantul, Sewon dan Kretek. Karena daerah ini merupakan penghasil sampah yang besar. kisaran pelayanan yang ingin dicapai adalah 17% hingga 27%. Pelayanan dilakukan pada 17 kecamatan dengan volume sampah 672m3 per minggu yang dikumpulkan dari 63 TPS. Pelayanan persampahan dapat diperopleh berdasar permohonan dan hal ini berdasar surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bantul nomor 658.1/1001. Pengelolaan sampah/kebersihan merupakan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dan seluruh masysrakat. Pelayanan dilakukan dalam bentuk organisasi yang harus membuang sampah ke TPS dan menjaga jangan ada TPS liar. Pelayanan “door to door” untuk masyarakat yang sukar dilayani dengan “truck” Pelayanan pengangkutan sampah dilaksanakan lima “arm roll truck” dan delapan “dump truck”. Sampah yang terangkut dibuang ke TPA Piyungan, yang dikelola secara bersama dengan kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. TPA Piyungan telah dilengkapi dengan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak mencemari lingkungan.
III - 41
Daerah pelayanan terdiri dari daerah pelayanan yang termasuk dalam Wilayah Aglomerasi Yogyakarta (5 kecamatan) dan yang diluar Wilayah Aglomerasi Yogyakarta. Untuk yang diluar Wilayah Aglomerasi Yogyakarta sebanyak 12 (dua belas) kecamatan, yaitu kecamatan : Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pajangan, dan sedayu, daerah pelayanannya hanya meliputi wilayah pusat kota (kota kecamatan) dan terbatas pada lokasi perkantoran, pasar, dan bangunan umum lainnya.
Gambar 3.14 Sistem Penanganan Persampahan Kabupaten Bantul (Sumber: Triple A Kabupaten Bantul, 2004) Pola Penanganan Persampahan Sus-sub sistem pengumpulan Pada umumnya sarana pewadahan yang digunakan diantaranya adalah sebagi berkut : •
Kantong plastik bekas, dengan kapasitas (3 – 5) liter digunakan didaerah permukiman
III - 42
•
Kantong plastik bekas, dengan kapasitas (30 – 50) liter digunakan didaerah perumahan dan perkantoran
•
Tong plastik tidak permanen
•
Tempat sampah permanen
•
Bak sampah rumah tangga
Penampungan/pewadahan sampah disediakan oleh masyarakat, kecuali tempat sampah permanen yang berlokasi di sepanjang jalan (trotoar), fasilitas umum disediakan oleh Bagian Kebersihan. Pengumpulan sampah dilakukan secara individu oleh masing-masing produsen sampah, maupun secara komunal yang diangkut oleh petugas RT/RW dengan mengunakan gerobak sampah ketempat pembuangan sampah sementara yang berupa kontainer, atau berupa bak sampah. Kontainer dan bak sampah ini disebut TPS. Sistem pengumpulan sampah dari mulai sumber sampah sampai ketempat pembuangan sampah sementara (TPSS) dapat dijelaskan sebagai berikut : Sampah dari sumber sampah diangkut dengan gerobak sampah ketempat pembuangan sementara (TPS), dari TPS sampah diangkut dengan truck sampah (dump truck dan armrool truck) ke TPA. Untuk daerah yang berlokasi di jalan protokol, daerah komersial, dan daerah komplek perkantoran, sampah dari sumbernya langsung diangkut ke TPA dengan truck sampah (dump truck dan armrool truck) Sub-sub sistem pengangkutan Sarana angkutan untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ketempat pembuangan sampah sementara (TPSS) adalah gerobak sampah. Dari TPS baik yang permanen maupun yang tidak permanen dan dari sumber sampah langsung (sistem door to door) sampah diangkut ke TPA dengan menggunakan sarana angkutan berupa : dump truk, armrol truk, dan Pickup L300. Jumlah dump truk yang ada sebanyak 15 buah dengan kondisi baik, dan jumlah armrool truk sebayak 4 buah dengan kondisi baik, serta pickup L 300 sebanyak 1 buah dalam kondisi baik. Tabel 3.17 Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kecamatan Kasihan Kasihan Kasihan Kasihan Kasihan Kasihan Kasihan
Lokasi TPS Jln. Sumberan - Tambak Jl. Raya Madukismo Padokan- Sonosewu Winongo – Madukismo Jl. Kasongan-Kembaran Jl.Kembaran-Karangjati Jl. Kasongan
Keterangan TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS
Jumlah 1 1 1 1 1 1 1
III - 43
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Kasihan Kasihan Kasihan Gamping Sewon Sewon Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Pajangan Pajangan Pajangan Pandak Pandak Srandakan Banguntapan Piyungan Piyungan Piyungan Imogiri Imogir Imogir Kretek Kretek Kretek Kretek Kretek Kretek Kretek
Jl.Kaliputih-Miri Jl.Yogya-Bantul Jl.Sumberan-Tambak Jl.Patran-Onggobayan Jl.Krapyak-Glugo Jl.Ngentak-Mrisi Jl.Badegan-Melikan Kidul Jl.Gadean-Ringinharjo Jl.Badegan-Dukuh Jl.Yogya-Bantul Jl.Bantul-Srandakan Jl. Kalnggan-Kagrokan Jl.Kembanggeda-Kalakijo Jl.Pijenan-Kedungbiru Jl.Jodog-Pasarjodog Pandak Jl.Bantul-Srandakan Jl.Kotagede-Jogoragan Jl.Payak-Krasakan Jl.Gunung Pgaet-Mandungan Pasar Piyungan-Ngijo Jl.Dengkeng-Plencing Jl. Barongan – Ngenggarjoyo Jl. Dawung – Makam Imogiri Jln. Imogiri – Manguran Jln. Kretek – Depok Jln. Semir – Bulu Jln. Depok – Parangkusumo Jln. Delapan – Parangtritis Jln. Dengkeng – Plencing Jln. Sindet - Plencing
TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumber : DPU Kabupaten Bantul tahun 2005.
a. Pelayanan Umum
RT
RT
Gerobag Sampah
RT
TPS/ LPS
Dump Truk Armroll Truk
TPA/ LPA
RT
Tanggung Jawab Masyarakat
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
III - 44
b. Door to door RT
RT
Truk Sampah
RT
TPA/ LPA
RT
Sumber data : UPTD Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Bantul.
Gambar 3.15 Skema Pola Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Kab. Bantul Sub-sub sistem pengolahan Tidak semua sampah dari sumber sampah diangkut ke tempat pengolaha akhir (TPA), sebagian dilakukan pengolahan diantaranya adalah sebagai berikut : •
Pengolahan secara individu, ada yang dibakar, dikubur, dan dibuang ke badan air.
Sub-sub sistem pembuangan akhir Sampah dari Kabupaten Bantul, baik sampah organik maupun sampah anorganik, bahkan sampah B3 (bahan buangan beracun), dibuang ketempat pembungan akhir sampah (TPA) yang berlokasi di wilayah piyungan, tepatnya di Desa Sitimulyo, Kelurahan Pleret, Kecamatan Piyungan, Kabupatem Bantul, yang berjarak 15 km dari pusat Kabupaten Bantul kearah timur. Sumber-Sumber Sampah Kabupaten Bantul dan Pengelolaannya Sumber-sumber sampah di Kabupaten Bantul antara lain berasal dari : 1.
Sampah Permukiman, Sampah ini berasal dari rumah tangga perkampungan maupun permukiman jalan protokol. Sampah ini berasal dari aktivitas dapur, sampah pohon di halaman maupun kegiatan rumah tangga lain. Sampah permukiman ada yang diolah secara individu dengan cara dibakar, dikubur, dan dibuang ke badan air. Ada juga yang dengan cara dikumpulkan ke RT dan diangkut ke TPS dan dibawa ke TPA
2.
Sampah Pasar Tradisional, Merupakan sampah dari kegiatan pasar, baik sisa bahan pembungkus maupun sisa bahan-bahan yang diperjualbelikan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kebanyakan merupakan sisa sayur-mayur dan buah-buahan. Untuk pengelolaannya dikumpulkan di TPS yang ada di pasar dankemudian diangkut ke TPA Piyungan.
III - 45
3.
Sampah Rumah Sakit, Merupakan sampah yang berasal dari aktifitas rumah sakit baik ternasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium. Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah jenis non B3 dan untuk sampah medisnya dimusnahkan dengan incinerator yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Bantul.
4.
Sampah Industri, Sampah jenis ini berasal dari sisa-sisa aktifitas pemrosesan di industri. Sampah dari kawasan ini yang dihasilkan dan dibuang ke TPA adalah sampah jenis non B3.
5.
Sampah Jalan, Merupakan sampah yang berasal dari pejalan kaki, pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain. Sampah jalan ditangani oleh penyapu jalan baik dalam pengumpulan maupun pengangkutan untuk kemudian juga dibuang ke TPA. Tabel 3.18 Kondisi Persampahan Kabupaten Bantul "% $"
! " "
% $
"' "
"
&
$ &
" 5 & 1$
$ &
4 &
!
3
$ & 4-
*
! *
$ & $
&
$
$
$
& 6
! *
4-
! * & () ! *
.$" * 8 % % %
$ & $ &
5
&
%
&
!"
.$" % % 9 % .$" % % 9
& !* !- & " .$" & !* & 67 & ! & #% ! &
& ! 6 &6% !* &
#5 ! & 6 *
() !* ! ! () !* !
& ! &
! "
& # &
+ () & -
& # & #"$% "
&
& .$"
6
&
!* "
* &
& # ! & # + () !
& # & "$%#% ! ! 4 & & 7 * " .$" ()
& $ & 5
&
! 6 ! 63 * 2#$ ()! & * " )! # 0 & "
%$$ * % $ & 3
$ $ &
& #% ! % & & 7 * " .$" ()
! " &# ! " &# !
III - 46
"% $"
! " "
% $
"
$ &
"' " & % 7
$ & $-
$-
$
$ & $*
$*
$*
$ & $
$
$
$ & %
*
%
*
$ & ;
;
$ & 8
%
*
$ & "
%
5 *
$
" % &
% ;
$*
&
$ & $ 3 * $*
& 0&
&
%
$*
$ %
!
3
"
"
$ $
%
*
0
-
%
*
$ &
$
0
-
%
*
9
! -
% %
&
*
!
&
&!
!* ! "
%$&
& #0 * ! &#$ & ! & & #% ! " .$" () % ! & & #% ! " .$" () ! % % ! & & #% ! " .$" () ! % & 64 % ! & & #% ! " .$" () ! &#"$% :& * ! % ! & & #% ! " .$" () ! % & % !* & & #0 * ! & ! &#" & & !#% ! " .$" + () % ! & & 6! * # % ! " .$" () ! 9 % ! & & 7 & 6& ! & & !* # % ! " .$" () ! % % ! & $ & 7 * &# ! + () % ! & 7 $ & $ # ! () & ! % % ! & 7 $ & $ # ! .$" & ! ! % ! & 7 & #% ! & ! * - # ! .$" ( & ! % 6 & % ! & 7 & #% ! & ! ! () & ! % & % ! & 7 & # ! 7 & !& # & ! & !# ! () & ! % & % !* & & 7 * &# % ! & "$% &
III - 47
"% $"
! " "
% $
%
!
&
9
"' "
" ! -
&
& 7 & % ! $ & 8
% 5 *
% &
%
! <
$*
*
$*
7 7
&=
" % %
!* !
% 8 * % -
! &
% %
%
*
$*
% $*
&
& "
%$&
&
"
! -
% 7
% %
5
&
;
$
$$ -
3 7 &
$ & & &$ *
9% $
9%
&
> &
>
*!
%
*
$
"
$ -
$*
$
*
;
&#
4
7
&
7
& !
&
& & !* ! 7 !
7 &
&
! !
&
7
"$% $ &
&
4 *
7
* !& * + ()
&
& #" & " .$" *
"
% %
*
&
# <
& & 6 &
() *
95 $
7 &
<
&#
7 & ! 6%
!6 % 69 ! () &7
& ! & 6 ! 6 % 69 6% & ! ()
.$" () * ! % 6 &6& # % ! & % % & #% ! & 1 + 26 * # % ! & $ &* & !# () & ! % % ! & $ & & &#$ 7 & # .$" () ! 9 % ! & 9 ! % #$ 7 & # .$" () ! % % ! & 9 ! % #$ 7 & ! & & * " .$" () !
#
&* &
!
&
#% !"
! .$"
! !
"
! !
" !
# %
! 9
Sumber: Penyusunan Masterplan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bantul, 2010
III - 48
Gambar 3.16 Peta Leta k TPA, Sebaran TPS dan Pembungan sampah Ilegal serta Sampah Limbah Cair
III - 49
SARANA PENGOLAHAN Belum ada instalasi pengkomposan, instalasi pembakaran sampah dan belum ada instalasi daur ulang sampah. KONDISI EKSITING PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN KABUPATEN BANTUL Aspek teknis dan teknologi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul salah satunya didukung oleh prasarana dan sarana persampahan yang ada. Kondisi eksiting prasarana dan sarana persampahan Kabupaten Bantul Tabel 3.19 Sarana Pengumpulan Sampah No 1 2 3
Jenis Gerobak/Becak sampah Becak motor TPS
12 1 80
jumlah
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tabel 3.20 Sarana Pemindahan Sampah No 1 2
Jenis Sarana Transfer Depo Transfer Station
Jumlah
3 -
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tabel 3.21 Sarana Pengangkutan Sampah No 1 2 3 4 5 6
Jenis Angkutan Dump truk Arm Roll Truck Compactor truck Trailer Truck Truck bak Kayu Mimi truck
Volume ( M3)
8 4-6
8 6
Jumlah
Kondisi Sedang Sedang
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
III - 50
Tabel 3.22. Prasarana dan Sarana Persampahan Kabupaten Bantul No
Pengelolaan prasarana dan sarana
1.
Pewadahan
Volume (unit)
Kapasitas
a Bin/ Tong sampah 2.
Pengumpulan a Gerobak Sampah b Becak Sampah c Dan lain-lain/ Becak M otor
3.
Penampungan Sementara a Transfer Depo b Container c Pasangan Bata (TPS) d Bak Kayu e Tanah Terbuka
4.
Pengangkutan a Dump Truck b Arm Roll Truck
5.
+
Pengolahan a Pengomposan b Daur Ulang
6.
Pembuangan Akhir a Alat Berat
Buldoser Exavator Wheel Loadre Dump Truck Tangki air b Luas Area 7.
Pengendalian Pencemaran a Leachate Treatment b Buffer Zone c Saluran Pembuangan air lindi
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, 2008
III - 51
TABEL 3.23 DAFTAR INVENTARIS PERALATAN DAN ALAT-ALAT BANTU UPTD KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS P.U. KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009
NO. JENIS BARANG 1 2 1 Ms. Pt. Dorong 2 Ms. Pt. Dorong 3 Ms. Pt. Dorong 4 Ms. Pt. Dorong 5 Ms. Pt. Dorong 6 Ms. Pt. Gendong 7 Ms. Pt. Gendong 8 Ms. Pt. Gendong 9 Ms. Pt. Gendong 10 Ms. Pt. Gendong 11 Ms. Pt. Gendong 12 Genset (1) 13 Genset (2) 14 Compresor (1) 15 Temper Vibriator 16 Mesin Air
MEREK / TYPE 3
CC 4 50 70 70 70 70
Yanmar/TS230N-dl Perkin 50hz1500 rpm P 90 L/2 Honda G2000 Honda GX 160
WARNA RANGKA 5 6 Merah Merah Merah Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Orange Merah 290 KVU Biru 4 PK Orange Abu-abu Kuning
NOMOR MESIN 7
2350085 3507 V 930370 Y 13144007 681223 4526192
TAHUN 8 1993 1995 1995 2008 2008 1994 1994 1994 1994 2008 2008 1994 1995 1995 1996 1997
KETERANGAN 9 Rusak Rusak Baik Baik Baik Rusak Rusak Rusak Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Rusak
TABEL 3.24. DAFTAR INVENTARIS PERALATAN DAN ALAT-ALAT BANTU UPT KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PERSAMPAHAN DAN PERMAKAMAN DINAS P.U KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010 <
4' ;% 0 90 3
5 '9 )"?$'
//
8 09 0
<5 <9 90 3 0
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " 5
;%. @. " ;%. @. " ;%. @. " ;%. @. " ;%. @. " ;%. @. " ;%. @. " ;%. @. " ;%. @. " ;%. @. " ;%. @. " 0 ;> 0"%. 0 ;> 0"%. 0 ;> 0"%. 0 ;> 0"%. 0 ;> 0"%. >; < >; < >; < A;0 9 "> '9'
0
' ' ' ' '
"0 "0 "0 "0 "0 # # # #
. ; 3 $ . ; 3 $ . ; 3 $ . ; 3 $ . ; 3 $ . ; 3 $ . ; 3 $ . ; 3 $ . ; 3 $ . ; 3 $ . ; 3 $ . ; 3 . ; 3 . ; 3 . ; 3 . ; 3 > ;40. 5 4'/ 4' > ;40. 5 4'/ 4' > ;40. 5 4'/ 4' > ;"05 5 3 9A 9 "0 $.";>
"0> .
<5 <9 $ ;%;
5 '%;
8 8 8
" 4 " 4 "5 4 ;B =5 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0%0 .%.
0 $ 05 ; $ $ . $ $ . $ $ $0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ " $ $ $ $ ; $ $ ; $ $ . $ $ . $ $ . $ $ . $. . $. . $. . $. $.
<
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
;%;
'"'90 30
"0 3 ;0;9 .5 $ "9. .5 $ "9. .5 $ "9. 0 95 9< "9. 0 95 9< "9. 0 95 9< "9. "0 3 ;"; 40 .5 $ "9. 0 95 9< "9. 0 95 9< "9. .5 $ "9. .5 $ "9. .5 $ "9. "0 3 ;0;9 .5 $ "9. "0 3 ;0;9 "0 3 ;0;9 0 95 9< "9. 9< 0 ";30 8 > 0 ? < 0 '9
, & & 9 &
Sumber:
! ! !
UPT Kebersihan, Pertamanan, Persampahan, dan Pemakaman Kabupaten Bantul Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
III - 52
Tabel 3.25. Prasarana dan Sarana Persampahan Badan Lingkungan Hidup No
Volume (unit)
Pengelolaan prasarana dan sarana
5 & $
!&
Tahun pengadaan
Kondisi
Lokasi
!
!& %
&
& &! 1$
6
% : : 5 & 5 &
* $ * C $ $
! !
& )& &
!
!& !& !& !& 4 &6
&
6 &! 3
%
!
&
5 & $
6
6 % %5 $ $ 6 & 6"$%9" % 6%5 6 5; 4" 6 !&
9 "
6 2
! *
&5
&
!&
9
&
Sumber : Badan Lingkungan Hidup
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) a) Luas TPA:12,5 Ha b) Alamat lengkap lokasi TPA Ngablak, Sitimulyo, Piyungan Bantul c) Kondisi Eksisting Prasarana dan Sarana Persampahan di TPA Tabel .3.26 Kondisi Eksisting Prasarana dan Sarana Persampahan di TPA Kabupaten Bantul No Jenis Sarana prasarana/alat Jumlah/volume 1 Buldoser 3 2 Exavator 1 3 Wheel Loadre 1 4 Dump Truck 1 5 Tangki air 1 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
Sedang Sedang Sedang Baik Baik
Kondisi
d) Jumlah tenaga kerja di TPA sebanyak: Pekerja Harian Lepas (PHL)
: 26 orang
PNS
: 14 orang
III - 53
Tempat Pemrosesan (Pembuangan) Akhir Sampah (TPAS) Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan terletak di Kabupaten Bantul, ± 16 km sebelah tenggara pusat Kota Yogyakarta. Tepatnya di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pembangunan TPA ini dilakukan pada tahun 1992 dan mulai dioperasikan tahun 1995 di atas tanah seluas 13 hektar dengan kapasitas 2,7 juta meter kubik sampah. Masa penggunaannya diperkirakan mencapai 10 tahun, dengan asumsi prosentase daur ulang 20%. Apabila prosentase daur ulangnya dapat ditingkatkan menjadi 50 % maka masa penggunaannya bisa mencapai 13 tahun. TPA Piyungan di bangun dalam tiga tahapan, tahap I dengan kapasitas sampah sebesar 200.000 meter kubik yang berakhir pada tahun 2000. Tahap II dengan kapasitas sampah sebesar 400.000 meter kubik yang berakhir pada tahun 2006 dan tahap III dengan kapasitas sampah sebesar 700.000 meter kubik pada tahun 2014. TPA Piyungan merupakan titik akhir pembuangan sampah yang dihasilkan warga tiga wilayah di Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang dalam seharinya bisa mencapai 200-300 ton sampah. TPA ini dikelola melalaui SEKBER KARTAMANTUL yang memfasilitasi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam berkoordinasi dan menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Dasar hukum dari kerjasama antar pemerintah daerah tersebut dituangkan dalam perjanjian Nomor: 07/Perj/Bt/2001, 05/PK.KDH/2001, dan 02/PK/2001 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul. Perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA dengan tujuan agar pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan TPA dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi standar teknis lingkungan. Metoda pengolahan sampah di TPA Piyungan di disain menggunakan sistem “Sanitary Landfill”, yaitu tumpukan sampah dilapisi dengan timbunan tanah, serta terdapat kolam pengolahan “leachate”, pipa pengendali gas buang, sistem drainase dan lapisan kedap air. Saat ini, operasional di TPA Piyungan dilakukan secara control landfill / open dumping. Penutupan sampah tidak dilakukan atau dilakukan tidak secara periodik (kadang-kadang)
III - 54
Kapasitas TPA Piyungan mampu menampung 2,7 juta m3 sampah, masa penggunaan 10 tahun, dengan asumsi prosentase daur ulang 20 %. Apabila prosentase daur ulang dapat ditingkatkan menjadi 50 % maka masa penggunaannya mencapai 13 tahun. Adapun fasilitas litas yang terdapat di TPA Piyungan adalah: 1.
Tempat penyimpanan tanah penutup (cover soil),
2.
Jalan operasional, dari jalan masuk sampai pada lokasi TPA,
3.
Sistem drainase untuk menampung air lindi,
4.
Instalasi pengolahan air lindi,
5.
Ventilasi untuk membuang gas yang terbentuk di TPA,
6.
Saluran air hujan sekeliling TPA,
7.
Dermaga tempat pembuangan sampah,
8.
Penyediaan air bersih,
9.
Listrik Bangunan operasional (seperti: kantor, garasi, bengkel, jembatan timbang dan pos jaga),
10.
Alat berat (bulldozer, wheel loader, excavator, excavator, dumptruck & water tank truck), Bachoe Loader 1Unit. 1Unit
Gambar 3.17. Pengolahan Air Lindi TPA Piyungan
III - 55
Gambar 3.18. Layout TPA Piyungan
Pentahapan Pembangunan TPA TPA Sampah Piyungan dibangun dalam 3 tahapan, yaitu : Tahap I dengan kapasitas sampah sebesar 200.00 m3, berakhir pada tahun 2000 Tahap II dengan kapasitas sampah sebesar 400.000 m3, berakhir pada tahun 2006, dan Tahap III dengan kapasitas sampah sebesar 700.000 m3, berakhir pada tahun 2014.
III - 56
Gambar 3.19 Pentahapan Pembangunan TPA Piyungan
3.2.11. Peran Serta Masyarakat Dan Gender Dalam Pengelolaan Sampah Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa penanganan sampah di rumah masing-masing, tetapi belum dilakukan pemilahan di tingkat rumah tangga belum ada partisipasi secara khusus. Sebagian besar masyarakat melakukan pemusnahan sendiri dengan cara ditimbun atau dibakar, terutama pada permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dibuang ke sungai atau lahan kosong, Belum seluruhnya melakukan pemilahan, Baru sebagian kecil masyarakat yang melakukan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Umumnya pada pengelolaan sampah sudah ada
keterlibatan perempuan sejak dari
tingkat rumah tangga sampai tingkat kelurahan dan kecamatan. Akan tetapi hampir III - 57
semua perencanaan pembangunan masih didominasi oleh laki-laki. TABEL 3.27 KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH (3R) No Nama KSM 1 Mekar Abadi
2 3 4 5 6
Indrya Paramita Sri Asih Bina Asih
7 8
Bengkel Kesling Ngudi Mandiri
9 10
Pasar Bantul -
11
-
12 13 14 15
Sidodadi
16 17 18 19 20 21
-
Volume Yang Diolah Pengomposan 30-40 kg/bln, daur ulang sampah plastik, pembuatan briket arang 10 kg/hari, sampah organik 30 kg/hari
Pengomposan 3 ton/hari (sampuran pupuk kandang dan sampah organik) 1,5 ton/hari Briket dari Kulit kacang 50kg/hari
Alamat Metes, Argorejo, Sedayu
Argorejo, Sedayu Sribitan, Kasihan Sonopakis, Ngestiharjo, Kasihan Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Gunung sempu, Tamantirto, Kasihan Badegan, Bantul Serut, Palbapang, Bantul Bantul, Bantul Plebengan, Sidomulyo, Bambanglipuro Sabrang, Sumbermulyo, Bambanglipuro Pleret Jejeran, Pleret Salakan, Pleret Kenalan, Ngalren, Potorono, Banguntapan Ngijo, sitimulyo, Piyungan Terong I, Terong, Dlingo Pokoh, Dlingo Klepu, Dlingo Karangtalun, Imogiri Wukirsari, Imogiri
3.2.12. Permasalahan Permasalahan persampahan Permasalahan persampahan di Kabupaten Bantul antara lain: 1.
Kesadaran masayarakat •
pembuangan liar diberbagai tempat misalnya pinggir jalan, lahan kosong, sungai/saluran irigasi/saluran drainase.
•
Masyarakat sebagian masih membakar sampah
•
Kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah yang dihasilkan belum memenuhi harapan, demikian pula dalam pembayaran restribusi.
2.
Kelembagaan •
Ketrampilan pada pelaksana pengelolaan persampahan dirasa kurang
III - 58
•
3.
Persoalan tenaga yang kurang, kebanyakan masih “tenaga lepas”.
Teknis dan Operasional •
Belum ada Masterplan
•
Volume sampah yang semakin banyak dan tidak dapat ditangani secara baik oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat sehingga menimbulkan munculnya pembuangan liar diberbagai tempat misalnya pinggir jalan, lahan kosong, sungai/saluran irigasi/saluran drainase.
•
Sarana angkutan telah berumur sehingga kemampuan operasi terbatas.
•
Masih ada TPS liar yang terdapat di tepi jalan dan sungai.
•
Terbatasnya sarana dan prasararana
•
Pengelolaan sampah di TPA memerlukan alat berat dalam pengangkutan dan mendapatkan tanah urug akan merupakan persoalan dimasa mendatang.
3.4. PENGELOLAAN DRAINASE Kondisi Umum Kondisi umum drainase di Kabupaten Bantul. Kondisi umum drainase di Kabupaten Bantul secara umum hampir sama yaitu: a. Belum adanya masterplan dan DED diwilayah tersebut sehingga perencanaan dan penanganan drainase belum optimal. b. Secara umum masyarakat menangani drainase diwilayahnya dengan cara gotong royong c. Masih ada beberapa genangan di wilayah tersebut d. Kesadaran masyarakat dalam rutinitas pemeliharaan masih kurang dalam hal ini belum adakejelasan kewenangan dalam pemeliharaan drainase.
3.4.1.Aspek Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman 2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
4.
Keputusan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Republik
Indonesia
Nomor
35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
III - 59
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2004-2014.
6.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.
7.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.
8.
Peraturan daerah yang secara khusus mengatur pelayanan drainase belum tersedia.
3.4.2.Aspek Institusional Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul yang menangani dan terkait dalam pengelolaan drainase adalah adalah Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul 3.4.3.Aspek Cakupan Layanan Sasaran pelayanan sistem drainase kota diarahkan pada : a.
Peningkatan sistem drainase dalam rangka mengurangi wilayah genangan diperkotaan.
b.
Pengembangan jaringan drainase, sistem polder/kolam, penampung/retensi serfa sarana prasarana pendukung/pelengkapnya meningkatkan pelayanan sarana drainase dan melindungi kawasan permukiman dan strategis perkotaan dari risiko genangan.
c.
Menjaga dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase yang ada
Berikut adalah data mengenai genangan Genangan dengan parameter luas genangan, tinggi genangan, dan lamanya genangan merupakan permasalahan utama yang menjadi fokus perhatian studi. Terjadinya genangan pada beberapa lokasi di wilayah studi secara pasti akan menimbulkan permasalahan berkelanjutan pada system interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan aspek interkasi masyarakat lainnya. Dari hasil inventarisasi terdapat 89 lokasi genangan di Kabupaten Bantul. Data selengkapnya mengenai lokasi, parameter genangan, dampak, dan masalah atau penyebabnya dapat dilihat pada tabel serta gambar berikut.
III - 60
Tabel 3.28 Wilayah Genangan di Kabupaten Bantul & " % 0 :
&6$ #
! 3 * & ! &!
+
C3 1- 2 =
&1> 0 2 #
& 4 !
(
!
$ $
*
*
+
63 &
& *
%
+
#
+
+
3
+
+
& *
& % 4 % % % $ 4 #$
!
&
5
!
5 %
>
9 &
1
-
( ;
&
!
+
#
+
+
+ +
# #
+ +
+ +
+ ! 4#
+
# #
+ +
+ +
& & ! & % & % & 3
&
48 -+ 4 #4 1
& +
-
&
6
&
6
&
6
&
6
& &6
&
& & - ! & - ! & *
&
+
#
+
+
$ 14 #;
2 2
+ +
# #
+ +
+ +
% & % % &
& -
-
&! -
-
&! -
&
&
-
Sumber: DED Drainase Aglomerasi Perkotaan Dari hasil inventarisasi serta informasi dari berbagai sumber, penyebab terjadinya genangan tersebut antara lain adalah : Luapan dari system pembuang yang ada sebagai akibat pendangkalan, penyempitan dan penyumbatan oleh sampah; Luapan akibat gorong – gorong, sypon, dan pintu pengatur tersumbat atau tidak berfungsi; Inlet saluran tidak tepat posisinya, terlalu tinggi dan sering tersumbat oleh pasir/tanah dan sampah sehingga limpasan air hujan tidak bisa/kurang lancar masuk ke sistem saluran drainase yang ada. Luapan akibat penggunaan bantaran sungai untuk kepentingan yang tidak semestinya; Akibat aliran permukaan (“debit run off”) pada saat hujan yang tidak bisa segera dibuang atau dialirkan ke sungai atau system pembuang yang ada, karena pada saat bersamaan sungai yang ada sudah penuh sehingga tidak mampu menampung tambahan debit dari aliran permukaan; Berkurangnya luas areal resapan akibat perubahan penggunanaan lahan (untuk permukiman, dan lain sebagainya); Kondisi fisik jaringan drainase yang ada sudah kurang memadai, sehingga sering terjadi kebocoran dan luapan pada tanggul saluran; Tidak terdapatnya system (jaringan) drainase yang memadai pada kawasan atau lokasi rawan banjir, sehingga debit akibat aliran permukaan tidak bisa dibuang/dialirkan secara cepat. III - 61
3.4.4.Aspek Teknis Sistem Drainase yang ada di Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 sistem yaitu system drainase makro dan system drainase mikro 1. Drainase Makro Sistem drainase induk yang ada di wilayah Kabupaten Bantul adalah sistem drainase alam, yaitu suatu sitem yang menggunakan sungai dan anak sungai sebagai sistem primer penerima air buangan dari saluran – saluran sekunder dan tersier yang ada. Keseluruhan sistem tersebut berfungsi untuk menyalurkan air hujan dan limbah rumah tangga. Sebagian dari saluran drainase sekunder yang ada di DIY juga menggunakan saluran irigasi sebagai saluran pembuangannya. Pada dasarnya terdapat 3 (sungai) sungai utama sebagai badan penerima air akhir di wilayah DIY. Sungai – sungai tersebut membelah wilayah studi dari sisi utara ke sisi selatan dan bermuara di Samudera Hindia.
Gambar 3. 20 Sungai Sebagai Pembuang Utama di Propinsi DIY
III - 62
Sungai utama dimaksud adalah : a. Sungai Opak b. Sungai Progo c. Sungai Serang Sungai Opak menyusuri wilayah studi dari arah timur laut ke arah barat daya melintasi wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Bantul. Luas DAS sungai Opak dengan anak – anak sungainya secara keseluruhan ± 1465 Km2, sedangkan area pelayanan untuk sistem drainase yang terkait dengan wilayah studi ± 1172 Km2. Panjang alur sungai Opak secara keseluruhan adalah ± 65. Sistem jaringan sungai Opak terdiri dari Sungai Opak dan 13 (tiga belas) anak sungai. Anak sungai yang bermuara di Sungai Opak adalah : 1. Sungai Winongo Kecil
22,25 km
2. Sungai Winongo
43,75 km
3. Sungai Oyo
106,75 km
4. Sungai Code
39,00 km
5.Sungai Gajahwong
21,00 km
6.Sungai Pesing
8,25 km
7.Sungai Tambakbayan
24,00 km
8.Sungai Kuning
30,50 km
9.Sungai Ngijo
15,00 km
10.Sungai Tepus
23,00 km
11.Sungai Wareng
10,50 km
12.Sungai Gendol
16,50 km
13.Sungai Bening
12,50 km
Selain sungai – sungai tersebut dalam sistem DAS Opak juga terdapat Embung Tambakboyo sebagai badan penerima air yang sekarang masih dalam tahap pembangunan konstruksinya oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sungai Progo yang menyusuri perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul III - 63
merupakan badan penerima air utama untuk wilayah barat Kabupaten Bantul dan Kabupaten Bantul serta Kabupaten Kulon Progo. Panjang alur sungai di wilayah studi ± 138,00 km merupakan sungai terpanjang di wilayah studi. Area pelayanan sungai Progo dengan anak – anak sungainya secara keseluruhan adalah 761,67 Km2. Sistem jaringan sungai Progo terdiri dari Sungai Progo dan 10 (sepuluh) anak sungai. Anak sungai yang bermuara di Sungai Progo antara lain adalah : 1.
Sungai Bedog
42,00 km
2.
Sungai Konteng
34,00 km
3.
Sungai Sudu
18,75 km
4.
Sungai Tinalah
15,12 km
5.
Sungai Klegung
11,00 km
6.
Sungai Putih
11,00 km
7.
Sungai Krasak
21,00 km
8.
Sungai Diro
7,25 km
9.
Sungai Galur
15,00 km
10.
Sungai Papah
20,00 km
Wilayah Kabupaten Bantul sistem pembuang utama dilayani oleh sistem pembuang sungai Opak dan sungai Progo. Secara topografis, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan utara, daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat serta daerah pantai yang terletak pada bagian selatan. Wilayah Kabupaten Bantul dilewati oleh tiga sungai utama yaitu sungai Opak, Oya, dan Progo. Ketiga sungai ini dimanfaatkan untuk pasokan irigasi serta tambang pasir dan batu.
III - 64
Gambar 3.21 Sistem Drainase Utama (Sungai) di Kabupaten Bantul
Kemiringan tanah yang relatif kecil dan posisinya sebagai daerah hilir dari kawasan yang lebih tinggi dengan aliran sungai – sungai yang alurnya dimulai dari Kabupaten Sleman, melintasi Kota Yogyakarta dan berakhir di Pantai Selatan Bantul, menjadikan kawasan selatan Bantul rawan banjir. Melihat tata guna lahan dimana kawasan perkampungan hanya ± 7,24 % dari luas area secara keseluruhan, maka sistem resapan masih bisa menjadi andalan bagi sistem drainase makro di Kabupaten Bantul. Meskipun demikian karena kemiringan lahan yang relatif kecil, kawasan ini memerlukan sistem pembuang dengan dimensi hidrolis yang optimal.
2. Drainase Mikro Disamping sungai – sungai tersebut di atas, terdapat juga saluran – saluran pembuang dari pusat – pusat daerah tangkapan di dalam kota atau wilayah permukiman ke sungai dan atau anak sungai yang dikategorikan sebagai saluran sekunder atau primer. Drainase mikro berupa saluran – saluran pembuang dari suatu kawasan, dimana sistem yang ada masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dengan limbah
III - 65
rumah tangga. Pada umumnya saluran drainase yang ada mengikuti alur jalan yang ada dan belum terbagi menurut hirarki sistem aliran maupun sistem blok pelayanan. Secara umum jaringan drainase yang ada berupa saluran alami dan saluran buatan, baik saluran terbuka atau tertutup, saluran pasangan/beton maupun saluran galian tanah. Saluran drainase yang ada sebagian besar menjadi satu dengan saluran drainase jalan. Hasil pengamatan lapangan terhadap saluran eksisting yang ada di setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut : •
Genangan yang terjadi kebanyakan disebabkan oleh kapasitas saluran kurang, dan kurangnya tali air, terutama disepanjang saluran yang ada di sisi jalan;
•
Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya perawatan, sehingga banyak gorong – gorong dan tali air yang tersumbat.
•
Sistem saluran yang ada belum ter-integrasi secara baik, terutama dalam rumusan kapasitas saluran terhadap area yang dilayani, sehingga ada saluran yang melayani area terlalu luas.
•
Masalah kemiringan dasar saluran juga memerlukan penanganan. Perubahan kemiringan tersebut kemungkinan disebabkan oleh adanya sedimentasi.
•
Kerusakan – kerusakan pada saluran dan gorong – gorong juga menjadi salah satu penyebab yang menimbulkan genangan.
•
Sedimentasi dan timbunan sampah merupakan masalah yang ditemui di lapangan.
•
Inlet saluran tidak berfungsi dengan baik, sehingga limpasan air permukaan tidak dapat masuk dengan lancar ke saluran yang ada.
•
Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat kebersihan saluran.
Dari data yang ada pada Sistem Informasi Basis Data Drainase (SIBD) – Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) – Departemen Pekerjaan Umum panjang drainase mikro di wilayah Kabupaten Bantul sepanjang ± 236,92 km, yang terdiri dari saluran primer sepanjang ± 87,25 km dan saluran sekunder ± 139,67 km. Type konstruksi saluran yang ada berupa saluran pasangan batu (terbuka dan tertutup), saluran beton serta saluran yang masih berupa galian tanah. Dimensi saluran yang ada lebar bawah antara 35 – 120 cm, lebar atas antara 40 – 150 cm, serta kedalaman (H) antara 60 – 150 cm. Gambaran selengkapnya mengenai jaringan drainase yang ada di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut.
III - 66
Drainase mikro berupa saluran – saluran pembuang dari suatu kawasan, dimana sistem yang ada masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dengan limbah rumah tangga. Pada umumnya saluran drainase yang ada mengikuti alur jalan yang ada dan belum terbagi menurut hirarki sistem aliran maupun sistem blok pelayanan. Secara umum jaringan drainase yang ada berupa saluran alami dan saluran buatan, baik saluran terbuka atau tertutup, saluran pasangan/beton maupun saluran galian tanah. Saluran drainase yang ada sebagian besar menjadi satu dengan saluran drainase jalan.
Gambar 3.22 Jaringan Drainase Eksisting di Kabupaten Bantul
Dengan luas wilayah Kabupaten Bantul ± 506,85 km2 , maka nilai aksesibilitas wilayah terhadap system drainase mikro ± 0,47 km/km2. Angka ini masih di bawah angka ideal yang besarnya sekitar 1,5 – 2,5 km/km2 untuk kawasan rural. Secara umum dapat kita katakan bahwa Kabupaten Bantul masih membutuhkan penambahan saluran drainase mikro sepanjang ± 500 – 800 km.
III - 67
Gambar 3.23. Sistem Drainase Kabupaten Bantul
Sumber : Triple A III - 68
Panjang saluran drainase pada Aglomerasi Perkotaan untuk Kabupaten bantul adalah sepanjang 222.347 yang terdiri dari saluran tertutup dan terbuka dengan berbagai dimensi lebar 40,50,60,70,80,100,120 dan >120 cm. 3.4.5.Aspek Peran Serta Masyarakat Dan Gender Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Peran serta masyarakat dan gender dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Bantul secara keseluruhan masih kurang, hal ini terlihat dari prilaku masyarakat terhadap pemeliharaan sarana drainase lingkungan. Akan tetapi sudah ada keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembersihan saluran drainase lingkungan yang sudah dikelola oleh masyarakat (RT & RW) Beberapa hal masih terlihat perlaku masyarakat terhadap sarana drainase adalah sebagai berikut : Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jaringan pembuangan limbah home industri tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai TPS (tempat pembuangan sampah) yang praktis. Selain itu juga ada yang mendirikan bangunan diatas saluran drainase terutama yang terletak dipinggir jalan,meskipun beberapa bukan bangunan permanen. 3.4.6.Permasalahan Permasalahan drainase di Kabupaten Bantul secara umum hampir sama yaitu: 1. Teknis dan Operasional • Perencanaan drainase masih sepotong-potong belum terintegrasi secara menyeluruh karena belum ada master plan dan DED • Banyak saluran drainase di pinggir jalan tertutup bangunan • Tidak difungsikan sebagaimana mestinya (misal: pembuangan limbah rumah tangga, sampah) • Belum ada pengawasan secara detail terhadap pengelolaan drainase terbangun maupun kawasan tergenang. • Alokasi dana pemeliharaan masih sangat kurang 2. Kelembagaan III - 69
• Masih kurangnya SDM • Pengelolaan masih ditangani wilayah masing-masing belum terintegrasi 3. Peraturan Perundang-undangan • Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, sehingga tidak bisa menerapkan sanksi 4. Kesadaran masayarakat
• Partisipasi aktif masyarakat kurang • Belum ada Keterlibatan swasta secara langsung 3.5. PENYEDIAAN AIR BERSIH 3.5.1. Aspek Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Menteri 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 1990 Tentang : Pengendalian Mutu Air Pada Sumber Sumber Air 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 294/PRT/M/2005 Tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) 4. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor:
18/PRT/M/2007
Tentang
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Keputusan Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Keputusan Menteri Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 III - 70
tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). Petunjuk Teknis 1.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.
2.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2007 Tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul 3.5.2. Aspek Instansional Pengelolaan sistem air bersih non-perpipaan dengan pembuatan sumur gali dikelola oleh masing-masing pemilik sumur gali (keluarga), sedangkan untuk sumber air bersih dari mata air didesa dikelola oleh pemerintah desa setempat oleh Pemerintah Desa setempat. Sedangkan untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul dibentuk atas dasar
Perda Kabupaten Bantul Nomor : 11 Tahun 1991, dengan Tugas pokoknya
adalah memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kegiatan operasional
dilihat dari sisi keuangan tidak jauh berbeda dengan tahun
sebelumnya, dimana posisi keuangan masih menunjukkan perlu perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Hal ini disebabkan tarip dasar air masih dibawah harga produksi yaitu Rp. 1879,- belum mencukupi seiring dengan meningkatnya biayabiaya akibat kenaikan BBM dan TDL serta bahan pembantu lainnya. Sumber pembiayaan dari sistem perpipaan dibiayai oleh APBD Kabupaten Bantul 3.5.3. Cakupan Layanan Sambungan pelayanan PDAM dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 menunjukan bahwa cakupan pelayanan cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Cakupan pelayanan Tahun 2009 baru mencapai 17,08 % dari jumlah penduduk kabupaten Bantul sebanyak 145.220 jiwa. Penambahan pelanggan rata-rata tiap tahunnya sebanyak 134 pelanggan
III - 71
Tabel 3.29 Data Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Bantul Tahun 2005-2009 TAHUN
JUMLAH PELANGGAN (Rumah)
PENDUDUK TERLAYANI (Jiwa)
CAKUPAN PELAYANAN (%)
2005
10.632
63.792
7,83
2006
10.859
70.171
10,27
2007
11.539
96.228
11,57
2008
11.757
129.420
15,37
2009
12.797
145.220
17,08
Sumber : PDAM Bantul, 2010.
Sistem penyediaan air minum PDAM adalah dengan sistem perpipaan melayani 13 sistem,
yaitu:
Sedayu/Segoroyoso,
Kasihan,
Bangunjiwo,
Sewon/Bangunharjo,
Banguntapan, Piyungan, Guosari, Bantul/Pandak, Imogiri/Jetis, Pleret/Segoroyoso, Srandakan/ Sanden, Bambanglipuro/Kretek dan Dlingo. Sumber air yang digunakan adalah mata air, air tanah dan air permukaan. Cakupan pelayanan PDAM Bantul di perkotaan pada tahun 2009 sebesar 17,08. Kapasitas produksi sebesar 175 liter/detik dengan total pelanggan sebanyak 12.797 sambungan. Jumlah Sumber Air Baku PDAM ada 20 buah terdiri dari 17 Sumur Dalam, 2 Buah mata Air dan 1 Buah sungai permukaan Ditinjau dari sisi kualitas, air minum yang bersumber dari sumur gali sebagian besar mengandung bakteri coli, Mn dan Fe, sedangkan yang bersumber dari sumur dalam mengandung Fe dan Mn. Kandungan bakteri coli mengindikasikan bahwa air tersebut sudah tercemar limbah, baik limbah rumah tangga (domestic waste water) maupun limbah industri (industrial waste water) sedangkan kandungan Mn dan Fe disebabkan oleh faktor alam yaitu kondisi batuan. Ditinjau dari sisi kuantitas, terdapat kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun kondisi ini disebabkan antara lain berkurangnya daerah tangkapan air (catchmen area) karena adanya perubahan fungsi lahan dan kecenderungan ekploitasi air tanah yang berlebihan. Aspek Teknis dan Operasional Gambaran umum sistim pelayanan air minum di Kabupaten Bantul berkaitan pengelola, tingkat pelayanan, sumber air baku, kapasitas sub sistem,
jumlah sambungan, jam
operasi sub. sistem, kehilangan air, jam operasi pelayanan, restribusi dan tekanan pada jaringan distribusi dapat disajikan dalam tabel berikut :
III - 72
Tabel 3.30 Gambaran Umum Sistem Pelayanan Kabupaten Bantul No
Uraian
Satuan
1. 2. 3.
Pengelola Tingkat Pelayanan Sumber Air Baku
4.
Kapasitas Sub Sistem Produksi Kapasitas Terpasang Kapasitas Produksi Terjual Jumlah Sambungan
5. 6. 7. 8. 9.
Jam Operasi Sub Sistem Produksi Kehilangan Air Jam Operasi Pelayanan Retribusi
% -
Sistem Non Perpipaan Masyarakat 42 % Sumur Gali
-
Sistem Perpipaan PDAM 17,08 % Air Permukaan Sumur Dalam Mata Air
l/dt l/dt l/dt Unit
-
Jam/hari
-
250 l/dt 175 l/dt 131 l/dt SR =12.797 HU= 294 12 jam
% Jam/hari
-
24,92 % 24 Jam
Rp/m3
-
Rp 1.879.-
Sumber : PDAM Bantul, 2010.
PDAM Kabupaten Bantul mempunyai unit-unit pelayanan sebanyak 13 sistem IKK, sebagaian besar sumber airnya berasal dari mata air, sumur dalam dan air permukaan. Kegiatan produksi dan distribusinya banyak digunakan sistem perpompaan, sehingga daya pembangkit listrik dari PLN maupun Genset Mutlak diperlukan. Air
bersih
sistem
Sedayu/Segoroyoso,
perpipaan Kasihan,
PDAM
Bantul
Bangunjiwo,
melayani
13
Sewon/Bangunharjo,
sistem,
yaitu:
Banguntapan,
Piyungan, Guosari, Bantul/Pandak, Imogiri/Jetis, Pleret/Segoroyoso, Srandakan/ Sanden, Bambanglipuro/Kretek dan Dlingo. Sumber air yang digunakan adalah mata air, air tanah dan air permukaan. Cakupan pelayanan PDAM Bantul di perkotaan pada tahun 2009 sebesar 17,08. Kapasitas produksi sebesar 175 liter/detik dengan kapasitas terpasang 250 liter/detik dengan total pelanggan sebanyak 12.797 sambungan. Prosentase kehilangan air karena kebocoran sambungan liar/pencurian air, water meter rusak/tidak berfungsi, pencatatan meter air yang tidak akurat adalah sebanyak 24,92 %.
III - 73
Gambar 3.24 Masterplan PDAM Kabupaten Bantul
III - 74
Gambar 3.25 Peta Jaringan Perpipaan PDAM Kabupaten Bantul
III - 75
Berdasarkan hasil ehra dengan 600 orang responden dan dilakukan di 15 kelurahan didapatkan data bahwa sebanyak 6,8 % yang menggunakan PDAM, sumur bor sebanyak 8,9%, sumur gali tidak terlindungi sebanyak 34,9 % ,sumur gali yang terlindungi sebanyak 43,1. Untuk warga yang mengambil air dari mata air yang terlindungi sebanya 1,7%, mata air tidak terlindungi sebanyak 1,5 %, air minum isi ulang sebanyak 0,3 %, dan air minum kemasan sebanyak 1,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil survey ehra bahwa warga yang menggunakan air PDAM hanya sebanyak 6,8%, sedangkan sisanya menggunakan sumur bor, sumur gali, mata air, air minum kemasan dan air minum isi ulang. Berikut ini adalah skematik diagram sistem penyediaan air minum PDAM dari sumber air sampai ke daerah pelayanan. Gambar 3.26 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK Kasihan A. Sistem Kasihan
B. Sistem Kalipakis
III - 76
Gambar 3.27 Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK Sedayu/Argorejo
Gambar 3.28 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum IKK Unit Sewon/Bangunharjo
Gambar 3.29 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK Banguntapan
III - 77
Gambar 3.30 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK Piyungan
Gambar 3.31 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum IKK Unit Guwosari/Pulutan
Gambar 3.32 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK Bantul
Gambar 3.33 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK Bangunjiwo A. Dari Sumur Bor
III - 78
B. Dari Mata Air
Gambar 3.34 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK Srandakan/Sanden
Gambar 3.35 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK Kretek/Pandak
III - 79
Gambar 3.36 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK
Dlingo
Gambar 3.37 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK Imogiri/Jetis
Gambar 3.38 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Unit IKK Trimulyo
III - 80
Gambar 3.39 Skematik Diagram Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan
Selopamioro
3.5.4.Permasalahan Permasalahan Kelembagaan: 1. Kualitas dan kuantitas SDM Permasalahan Teknis dan Operasional 1. Besarnya angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul mengakibatkan harus mencari alternatif baru sumber air baku 2. Dengan banyaknya sistem terpisah, maka akan menimbulkan tingginya biaya operasi dan pemeliharaan, misalnya: biaya untuk listrik. 3. Belum semua sistem yang ada dilengkapi dengan instalasi pengolahan air bersih. 4. Kondisi pipa di sebagian sistem sudah tua sehingga kadang-kadang air yang disuplai III - 81
ke pelanggan berwarna keruh. 5. Tekanan air pada sistem transmisi dan distribusi tidak merata dan sebagian sistem belum beroperasi selama 24jam/hari 6. Debit air dari suplay PDAM sangat kecil, sehingga tidak mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Bantul 7. Banyak terjadi sehingga kinerja dan usia sistem distribusi kurang efesien. Kebocoran air sebesar 24,92 % yang dikarenakan adanya sambungan liar/pencurian air, water meter rusak/tidak berfungsi, pencatatan meter air yang tidak akurat. 8. Kinerja dan umur sistem distribusi kurang efesien. 9. Banyak masyarakat berpendapat bahwa kualitas air PDAM kurang bagus, sehingga masyarakat lebih mengandalkan sumber sumur dalam untuk memperoleh sumber air bersih Permasalahan Pembiayaan 1. Sumber pembiayaan terbatas 2. Tarif restribusi rendah 3. Perda tidak sesuai dengan kondisi saat ini Peran serta Masyarakat 1. Kesadaran masyarakat kurang 2. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah/terbatas menjadi alasan masyarakat tersebut untuk tidak melakukan pemasangan jaringan air bersih dari PDAM.
3.6. KOMPONEN SANITASI LAINNYA 3.3.1. Penanganan Limbah Industri Penanganan limbah industri baik berupa limbah gas, cair dan padat dilakukan oleh setiap pelaku industri dan pengawasannya dilakukan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Bantul yang berwenang yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Untuk penanganan limbah industry diupayakan dengan membangun instalasi pengolahan di sumber/lokasi kegiatan tersebut. Pembangunan sarana instalasi pengolahan menjadi tanggung jawab pemrakarsa kegiatan. Pemerintah bertugas membimbing, membina dan III - 82
mengawasi hasil olahan (effluent) sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Dalam upaya bimbingan tersebut Pemkab Bantul telah membangun unit instalasi limbah percontohan, yaitu IPAL industry tahu di Srandakan, IPAL industry Tapioka di Pundong, IPAL industry kulit di Piyungan. Baru sebagian kecil industri yang mengolah limbahnya karena keterbatasan dana serta kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan limbah. Berikut adalah daftar industri yang sudah memiliki instalasi pengolahan limbah. Tabel 3.31. Daftar Industri Yang Sudah Memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Nama Kegiatan PT. Komitrando PT. Samitex PG. Madukismo PS. Madukismo PT. Bintang Alam Semesta PT. Adi Satria Abadi PT. Fajar Makmur PT. Digitone PT. Pertamina UP IV KRT.Daud Wiryo Hadinagoro Batik Indah Roro Jonggrang PT. Indo Hanzel Perkasa Balai Besar Kulit Karet dan Plastik PT. Indokor Daya Mina PT. Indokor Bangun Desa
Jenis Usaha
Kapasitas produksi
Pelapisan Logam/elektroplating 10.000 pcs/hr Industri Tekstil 27.811.800 m/th Industri gula tebu 500.000-600.000ton/th atau 3.000 ton tebu/hr Industri alkohol/spiritus 24.000 lt/hr Penyamakan Kulit 1000 - 2000 lembar/hr Penyamakan Kulit 500.000 feet/bln Penyamakan Kulit Industri tinta Depot BBM Batik 20 lb/bln Batik Gas Asetelin 576.000 kg/th Laboratorium dan Pelayanan Jasa penyamakan kulit Cold Storage Tambak Udang 7,2 ton/th
Volume limbah
Keterangan
2 m3/hr 160 -180m3/hr 2 - 5 m3/jam
Sal. Irigasi S. Winongo S. Winongo kecil
5 - 7 m3/jam 200 - 260 m3/bln 250 m3/hr
S. Bedog S. Opak S. Opak Sal. Irigasi Sal. Irigasi Disedot
282,6 m3/bln
S. Semampir S. Opak
(tidak operasional) S. Gajag wong Pantai Pandansimo
3.3.2. Penanganan Limbah Medis Penanganan limbah medis yang ada di Kabupaten Bantul dilakukan melalui incenerator untuk Puskesmas limbah medisnya menggunakan incenerator yang dimiliki oleh RSUD Panembahan Senopati. Sedangkan untuk limbah cairnya diolah di IPAL. Berikut ini adalah tabel mengenai rumah sakit yang memiliki IPAL , kapasitas dan pembuangan limbah yang dilakukan.
III - 83
Tabel 3.32 Kegiatan Rumah Sakit Yang Sudah Memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Nama Kegiatan RS. Panembahan Senopati RS. PKU Muhammadiyah RS. Rajawali Citra RS. Permata Husada RSKIA. Ummi Khasanah
%
,
Jenis Usaha Kapasitas produksi Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit
160 tempat tidur 108 tempat tidur 50 tempat tidur 30 tempat tidur 2 orang/hr
Volume limbah 40 m3/hr 580 m3/bln
Keterangan Sal. Drainase S. Winongo kecil Sal. Irigasi Sal. Irigasi Sal. Irigasi
>;
3.3.3. Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Pada Kabupaten Bantul dalam angka Tahun 2008 diketahui bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Bantul relatif memadai bila dilihat dari jumlahnya, yaitu untuk pendidikan pra sekolah (TK) sebanyak 508 sekolah, Sekolah Dasar (SD) baik negeri dan swasta sebanyak 346 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 86 sekolah (negeri & swasta), dan Sekolah Menengah Umum (SMA) sebanyak 35 sekolah (negeri & swasta). Sementara itu dari hasil survey cepat yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Bantul diperoleh hasil sebagai berikut: a.
Sebagian besar sekolah SD yang ada di Kabupaten Bantul belum terpisah antara toilet untuk guru (laki-laki & perempuan) dan murid (laki-laki & perempuan). Tetapi ada beberapa sekolah yang sudah mempunyai tempat kencing yang terpisah untuk guru dan murid laki-laki.
b.
Sebagian besar sekolah SMP, SMA, SMK sudah terpisah antara toilet untuk guru (laki-laki & perempuan) dan murid (laki-laki & perempuan).
c.
Ratio jumlah toilet tidak berimbang dengan jumlah murid di sekolah-sekolah tersebut. Peraturan Nasional Ratio Pemakaian Toilet untuk anak SD, SMP dan SMA adalah 1 : 40 untuk anak laki-laki dan 1 : 25 untuk anak perempuan.
d.
Ketersediaan air cukup baik yang bersumber dari PDAM maupun dari sumur gali.
e.
Sarana cuci tangan di sebagian besar sekolah sudah tersedia tetapi tidak dibarengi dengan tersedianya sabun.
f.
Yang membersihkan jamban di sekolah umumnya adalah pesuruh sekolah, tapi ada juga di beberapa sekolah yang melakukannya adalah murid sekolah tersebut.
g.
Sampah hanya dikumpulkan di tempat sampah dan belum ada pemilahan dan pengolahan lanjut.
III - 84
h.
Air limbah/kotor dari toilet dibuang ke dalam tangki septic dan air dari kamar mandi dibuang ke saluran drainase.
3.3.4. Kampanye PHBS Kampanye PHBS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, baik secara langsung maupun berkoordinasi dengan organisasi lain, melalui SKPD. Pelaksanaan Kampanye PHBS dilaksanakan secara integral dengan program-program lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang lain. Sedangkan untuk SKPD lainnya belum ada yang melaksanakan kampanye PHBS. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkaitan dengan Kampanye PHBS terlampir pada tabel 3.33 Tabel 3.33 Kampanye PHBS Tahun
Kegiatan Yang Dilaksanakan
2007
Pengembangan media promosi dan Informasi Bantul Expo Pengadaan media penyuluhan ( leaflet dan spanduk) Buletin kesehatan Pengembangan media promosi Penyegaran dusun PHBS Jambore kader Peningkatan strata posyandu Pemberdayaan Pos Kesehatan Pesantren Desa siaga dan Program DB4MK ( Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan )
2008
Dialog interaktif di TV Penyusunan Buletin Kesehatan Pameran Bidang Kesehatan di Bantul Expo Pengadaan media penyuluhan ( leaflet dan spanduk) Peningkatan PHBS Karnaval Festival Bantul Sehat Desa Siaga Pembentukan Posyandu Plus Pemberdayaan Saka Bakti Husada Pemberdayaan Pos Kesehatan Pesantren Lomba PHBS / Posyandu / Hari Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan Lomba PSN Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat tentang Pola Hidup Sehat Pelatihan Kader Operasional DB4MK
2009
III - 85
Pengembangan Media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat tentang Pola Hidup Sehat Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Peningkatan tenaga penyuluh kesehatan
2010
3.7. PEMBIAYAAN SANITASI KOTA Pembiayaan untuk bidang sanitasi di l masih dilakukan oleh beberapa SKPD antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas KesehatanKabupaten Bantul. Berdasarkan survay keuangan bahwa APBD Kabupaten Bantul ini disusun secara ringkas dan dilakukan setelah dilakukan survey keuangan yang dilakukan sebelumnya. Survey keuangan di Kabupaten Bantul dilakukan pada beberapa SKPD terkait pembangunan sanitasi yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas KesehatanKabupaten Bantul, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Aspek-aspek yang akan dibahas dalam survey dan studi APBD Kabupaten Bantul adalah : Aspek kelembagaan, Aspek prioritas pendanaan, Perkembangan pendapatan dan belanja daerah, Besaran pendanaan sanitasi pertahun, Besaran pendapatan dari layanan sanitasi, Aspek pinjaman daerah, Aspek permasalahan pendanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi kota, Besaran pendanan sanitasi per kapita 1.
Aspek kelembagaan Bapedda Sebagai leading sector dalam pembentukan Pokja sanitasi, dan memiliki anggaran untuk operasional pokja. Sejak awal Bappeda mempersiapkan sosialisasi adanya survey keuangan baik kepada masing-masing anggota pokja maupun kepada aparat SKPD lainnya, serta mengundang anggota Pokja dalam suatu pertemuan dalam mengawali survey. Pertemuan Pokja pada saat merencanakan survey keuangan pembuatan buku putih dihadiri oleh sekitar 8 anggota Pokja, dimana agendanya ádalah membicarakan mengenai survey keuangan dalam pembuatan buku putih dan teknis pelaksanaannya. Pembahasan survey juga membicarakan tujuan survey serta manfaat survey dan aplikasinya bagi penyusunan buku putih.
III - 86
Badan Lingkungan Hidup Program dan kegiatan yang ada di Badan Lingkungan Hidup ada yang menyangkut pembangunan fisik, namun ada juga anggarannya diperuntukkan bagi pembangunan non fisik (pelatihan dan penyuluhan). Pembangunan fisik di Badan Lingkungan Hidup diantaranya adalah penyedian Pencacah sampah, komposter,konveyor pemilah, IPAL Biogas. Sedangkan pembangunan non fisik nya menyangkut Peningkatan Edukasi di Bidang Lingkungan, workshop berwawasan lingkungan bagi guru SMA. Terkait masalah pendapatan (dari retribusi), Badan Lingkungan Hidup tidak mendapatkan pendapatan dari sektor sanitasi, retribusi masuk ke Dinas Perijinan.Permasalahan : 1, 6 M anggaran tahun 2010, 1,1 M dari DAK, dan sisanya berasal dari APBD, sehingga anggaran yang ada dirasakan masih kurang untuk membiayai kegiatan sanitasi, sementara pendapatan retribusi masuk ke Dinas Perijinan. Dinas Pekerjaan Umum Pejabat Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa program atau kegiatan dinasnya lebih banyak dibidang fisik daripada di bidang Non fisik. Kegiatan di bidang fisik antara lain: Pengadaan sarana dan prasarana persampahan, pembangunan depo sampah, sharing TPA piyungan, perbaikan sarana dan prasarana air minum dan air limbah,sharing IPAL Sewon, pengadaan IPAL Komunal,pembangunan saluran drainase. Sedangkan untuk non fisik antara lain di denga sosialisasi Mekanisme penganggaran: Permasalahan pendanaan/penganggaran untuk kegiatan sanitasi masih sangat kurang Dinas Kesehatan Anggaran Dinas Kesehatan untuk program sanitasi di tahun 2010 adalah sebesar Rp 350.880.000,00. Dana tersebut digunakan untuk Promosi Kesehatan dan Kampanye Pola Hidup Sehat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat Mekanisme penganggaran: Permasalahan pendanaan/penganggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa Anggaran Kantor Pemberdayaan Masyarakat desa untuk program sanitasi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- untuk stimulan,
yang digunakan untuk
III - 87
Penyediaan
Sarana
Persampahan,
Proposal
Kegiatan,
Program
penyehatan
lingkungan permukiman dan air bersih Mekanisme penganggaran: dari musyawarah dusun dibawa ke musrenbangdes, musrenbang kecamatan, diusulkan di forum SKPD
kemudian ke musrenbang
kabupaten kemudian dimsukkan ke rencana kerja kabupaten (RKPD), kebijakan umum anggaran (KUA),Prioritas dan Plafond Angaran Sementara (PPAS) baru kemudian masuk ke RAPBD. Setelah dibahas Dewan barulah ditetapkan menjadi APBD dan menjadi RKA DPA SKPD. Permasalahan pendanaan/penganggaran : keterbatasan
anggaran untuk kegiatan
sanitasi Hal-hal penting lain terkait aspek kelembagaan Apabila Pokja dapat menyelesaikan buku putih sebelum rancanagan KUA dan PPAS untuk APBD-P disusun, maka program dan kegiatan sanitasi baik yang tidak dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2009 maupun program baru yang direncanakan akan dikerjakan pada tahun anggaran 2010 dapat diusulkan untuk masuk/dianggarkan pada APBD-P 2010. Selain isu alokasi anggaran, kota Pokja juga sangat antusias untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program dan kegiatan sanitasi. Namun dalam pertemuan-pertemuan dengan anggota Pokja, kami menekankan bahwa akan lebih baik untuk semua pihak/stakeholder membicarakan kerjasama dengan pihak swasta /masyarakat, apabila buku putih telah diselesaikan oleh Pokja 2.
Prioritas Pendanaan Pembangunan Kabupaten Bantul Dari beberapa dokumen laporan pertanggungjawaban kepala daerah, diketahui bahwa prioritas pembangunan Kabupaten adalah 1) Kemiskinan, 2) Kesehatan, 3) Pendidikan, 4) Kerajinan/Industri Kerajinan, 5) Pertanian, 6) Pasar Tradisional. Kegiatan yang menyangkut sanitasi dan menjadi prioritas adalah kegiatan MSMHP yaitu terget 6000 Sambungan Rumah untuk Limbah domestik, pemeliharan drainase/gorong-gorong,
penyehatan lingkungan pemukiman perdesaan dan
persampahan, IPAL Komunal untuk mengurangi pencemaran akibat septic tank yang tidak memenuhi syarat, dan fasilitas pengolahan sampah.
III - 88
3.
Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun juga menunjukkan trend positif.
Realisasi
Pendapatan
Asli
Daerah
tahun
2004
mencapai
Rp
398.879.892.641,80 kemudian pada tahun 2005 Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat lagi hingga mencapai Rp 442.291.639.792,62. Angka PAD dari tahun ke tahun bertambah. Sedangkan pada tahun 2009 PAD Kabupaten Bantul mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp. 18.890.601.181,53 Tabel 3.34 Realisasi Anggaran Kabupaten Bantul No 1 2 3 4 5 6 7 7
Tahun Anggaran 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PAD 22.425.146.059,70 32.882.358.490,40 30.777.820.174,83 37.683.848.341,38 44.005.310.869,67 57.229.726.493,62 69.800.761.508,85 88.691.362.690,38
Pertumbuhan 59,35 46,63 -6.84 18.33 72.22 23,11 21,97 27,06
Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka, 2009 Kabupaten Bantul menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan kemampuan anggaran terbatas yang disebabkan oleh beban belanja wajib yang tinggi. Kebijakan alokasi belanja sudah mendasarkan pada prioritas program/kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk mencapai pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Rencana
belanja
Kabupaten
Bantul
tahun
2010
adalah
sebesar
Rp.
915.191.007.832,34 dengan perincian rencana belanja tidak langsung sebesar 685.712.895.007,35 atau 74,93 % dengan rencana belanja langsung sebesar 229.378.122.825,00 atau 25,07% Tabel 3.35 Belanja APBD Kabupaten Bantul
III - 89
No. 1
Uraian Belanja Tidak Langsung a. Belanja pegawai b. Belanja bunga
Tahun 2007 6 6 6 # 6 6 6 # 6 6 #
d. Belanja hibah e. Belanja bantuan sosial f. Belanja bagi hasil kep prop/kab/kota/desa g. Belanja Bantuan Keuangan Belanja Langsung a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal
Tahun 2009 6 6 6 # 6 6 6 # 6 6 # 6 6 6 # 6 6 6 #
Tahun 2010* 6 6 6 # 6 6 6 # 6 6 # 6 6 6 # 6 6 6 #
6
6
6
#
6
6
6
#
6
6
6
#
6
6
6
#
6
6
6
#
6
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
# # # # # #
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
# # # # # #
6
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
# # # # # #
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
# # # # # #
h. Belanja tidak terduga 2
Tahun 2008 6 6 6 # 6 6 6 # 6 6 # 6 6 6 # 6 6 6 #
6 6 6 6
6 6 6 6
Sumber: DPKAD Kab. Bantul Ket :*) Target Belanja APBD Kab. Bantul Tahun 2010 Sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah. APBD kabupaten Bantul diperhunakan untuk membiayai kegiatan public services terus meningkat dari tahun ke tahun. Target pendapatan Kabupaten Bantul tahun 2010 adalah sebesar 876.204.469.555,28 dengan rincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar 90.238.879.583,48 atau 118,17%, target dana perimbangan sebesar 683.081.409.250,00 atau 100,75% dan target-target lain pendapatan yang sah sebesar 102.884.180.721,80 atau 104,50 %. Besaran pendanaan Sanitasi per Tahun Besaran pendanaan sanitasi dari beberapa SKPD/Dinas dapat dilihat pada tabel dibawah ini
III - 90
1. Pembiayaan Bidang Sanitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Tabel 3.36 Realisasi Program dan Kegiatan Drainase $"
" $ + $
# #
& &
'
%
"
&8 & )
#$ "''
"
$
*% $ &6
D
# "
0$
" Rp
"
)
%" 499,887,000.00
(
(
6 6 6 6
6 6 6 6
(
(
6
6
(
(
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong : - Saluran Drainase Lingk. Pasar Mangiran, 50/70 cm
%
- Saluran Drainase Desa Ngestiharjo, 50/70 cm
D D D D
&!
- Saluran Drainase Pasar Wonokromo
$
- Saluran Drainase Serayu, 80/80 cm
"'' $ +
#% #E $ &
!% &
% !
%
"
0$ 0$ 0$ 0$
9 9 9 9
"
)
# # # #
! $ "''
"
! - 6% 7
) +
"
9
"
+ "''
0$
+
+
+
+
"
III - 91
#
Tabel 3.37 Realisasi Program Pembangunan Ipal dan SR $"
"
'
9 ! #)$ #% E $ & 0 + $ #% #0 ) + %! ;$0 % 7
"
%
! ! 1%
&2
3 "''
$ + 9 + $ +
$ ; &0 ! &% # & E$ 9 ! 1%920 #% # & )3 + % #3 & 6$ 1 ;$0 + %! ;$0 % 7
"
6"
6%
# "
0$
"
%"
9 9
"
)
6 6
6 6
(
(
# #
#"
% ! %
6$ ! $A/ !
9 ! #)$ #% E $ & 0 5 + ;$0 < 5 . 0 % * & + ;$0
<5 . 0 "
+ %!
;$0 % 7
# ! 2
3
0
#%
"
&
! - 6% 7 6"
6%
6
D
0$
9
6
6
#
0$
9
6
6
#
9
6
6
#
9
6
6
#
(
(
6
6
0$
"
)
! 4 %
*
6% * & 6$ * & 6% * & 6$ & 6" * 64 & $ 6" * 64 &
0$
& "''
; ; $ %!
&6
* 6$
"''
$ + + + +
&
$
*% $
"
& )3 + * & * #E $ &#%9 * ;$0 % 7
$
* & ;6% ;6" * 6$
* & 6$ * 64 & ! - 6% 7 &
"
Rp
707,749,000.00
0$
Rp
20,000,000.00
) %
"
#
0$
"
% "
"''
9
0$ 0$ 0$ 0$
(
9 9 9 9 )
(
(
(
6 6 6 6
6 6 6 6
(
(
# # # #
III - 92
Tabel 3.38 Realisasi ProgramPersampahan $"
" $ $
'
%
$ &
0
%
"
$
*% $
#
"
"
%"
0
,
- Pengadaan Kontainer
10 unit
- Pengadaan Armroll
1 buah
- Pengadaan Wheel loader
1 unit
- Pengadaan Truk Tanki Air
2 buah
0$ 0$ 0$ 0$
Rp
165.405.000,00
Rp
248.200.000,00
Rp
699.400.000,00
Rp
500.000.000,00
Rp
97.792.000,00
Rp
2.362.000.000,00
Pengadaan Gerobag Sampah : - Pengadaan Gerobag Sampah
%!
40 unit 1 ls
"$0 $ * "''
$ $ 5
$ #"
$ $ $
"
"
)
$
)/
*
&, Kasihan
1 paket
- Pembangunan Depo Sampah Bg.tapan
Banguntapan
1 paket
"$0 $ *
& "''
$ % $ & $ * $ + Pengadaan Gerobag Sampah + Pengadaan Kontainer %!
(
&
- Pembangunan Depo Sampah Kasihan
%!
0$
0$ )%! )
"
0$ 0$ 0$
)%! )
Rp
238.090.000,00
Rp
237.988.000,00
Rp
2.602.900.000,00
"
)
(
0 &!
, 30 buah 10 buah
"$0 $ *
& "''
"
"
0$
0$ 0$ )%! )
Rp
75.000.000,00
Rp
170.000.000,00
9
#
#
#
)
6 (
III - 93
2. Pembiayaan Bidang Sanitasi oleh Badan Lingkungan Hidup Tabel 3.39 Realisasi Program Kegiatan Tahun 2007 #
$
& 1
*
A 0$
!
$
* % $ &
$ $
"
* 19 2
# # $ $ $ &
19 2
2
&
#
0$ #
$
:
0$ +
#
#
#
! &
!&
!
6
4 & &!
: * : * C & ! & & & & & &
4 & &!
& & & &
&
! ! & ! ! ! ! ! ! ! !
III - 94
#
Tabel 3.40 Realisasi Program Kegiatan Tahun 2008 No.
&
$ 1
*
A
!
$
* % $ &
$ $
#
&
& & & & &
4 & &! #
&
&!
&!
0 & &; C >
& % 0
8
$
:
#
0$
+
#
#
#
#
+
#
#
%!
%
7 7 & 3 %$5
+
#
#
!2 ! ! ! !
!
&
6 &
&
0$
!
1
$
* 19 2
0$
-
"
2
1.
1. $ $ $ &
19 2
& & & !
+ *
#
#
&
3 !
! %5 0
# #
#
+
3
III - 95
Tabel 3.41 Realisasi Program Kegiatan Tahun 2009 #
$
& 1
*
A
!
$
* % $ &
$ $
&
#
& &
&!
& $
$
$ & 9
:
0$
#
#
+
#
#
+
#
#
+
# #
# #
+ +
#
#
#
#
!
+
#
#
#
&
#
#
#
# #
# #
!2
!
&
!
6
#
+ +
$
!
& 6
$ $
0$
!
1
$
* 19 2
0$
-
"
2
#
# $ $ $ &
19 2
&
;$0
!
&
#
#
+
> 0 & &; C >
& & % 0
$
' &
&
!
7 7 & & ! & !
+ +
III - 96
Tabel 3.42 Realisasi Program Kegiatan Tahun 2010 #
$
& 1
*
A
!
$
* % $ &
$ $
* 19 2
0$
-
"
2
#
# $ $ $ &
19 2
#
&
0$
$
:
0$
#
#
#
#
#
#
#
+
! #
&
!
&
! &
$
< $
$ & $
$ $
+ +
$ & $ & 9
&
! $ & !
#
% +
$ !
+
#
+
> 0 & &; C >
& & % 0
$
'
&
#
0 &
1
&
!2
1
&
!2
;$0 & 0 $ % ! ! 7 7 &
#
#
+
#
#
#
#
+
+
#
#
&
#
#
+
+
#
#
&
$ /
> 2
13
#
III - 97
Tabel 3.43 Realisasi Program Pembiayaan Bidang Sanitasi oleh Dinas Kesehatan No
Kegiatan 1 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat b. Penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat
2007
2008
2009
2010
Rp Rp
44.500.000 344.832.000
Rp
290.732.500
Rp
215.621.000
Rp
242.500.000
2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp
146.209.000
Rp
114.300.000
Rp
117.990.000
Rp
83.380.000
III - 98
Tabel 3.44 Realisasi Program Pembiayaan Bidang Sanitasi oleh Pemberdayaan Masyarakat Desa
& 8 %
7 ! &
$ 4
" " " 0 0
; ; $ 5
& &
0 & & $ 9" " 5
&
& & "$0 &
90 $; * 5 - &" D & 9" 9"
7 7 $ " $ $ 5 5
;& F
9" $
% % ! % %
" " % ! %
" " % %
; ;;
* *
9" 9" ;;9" ;;9"
9 9 % %
$" & -7 &! -7 &! & ! &! -7 &! -7 &! ! $ 7 $ 7 $ % * % * $" & ! $ ! $ * $* * $* ; ; * 4 & * 4 & & $ & $ $" & * 4 & * 4 & ! $ ! $ -7 &! -7 &! ! ! * $* * $*
% % % % % % % % % %
$ $ $ $ $ $
$ $
$ $ $ $
$ $ $ $
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
& & & & & & & "5 5 & "5 5 & &
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
& & & & & "5 5 & "5 5 & & & &
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
III - 99
Tahun 2010 Kegiatan PAB – PLP PAB: Jumlah bantuan tahun 2010 untuk PAB adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagi dalam 10 kelompok 1. Kecamatan Pleret
: 2 Kelompok
2. Kecamatan Pandak
: 2 Kelompok
3. Kecamatan Dlingo
: 2 Kelompok
4. Kecamatan Imogiri
: 2 Kelompok
5. Kecamatan Pajangan : 2 Kelompok PLP Jumlah bantuan tahun 2010 untuk PLP adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagi dalam 10 kelompok 1. Desa Wukirsari
: 1 Kelompok
2. Desa Argodadi
: 1 Kelompok
3. Desa Triwidadi
: 1 Kelompok
4. Desa Wijirejo
: 1 Kelompok
5. Desa Panggungharjo : 1 Kelompok 1. Besaran Pendapatan dari layanan Sanitasi yang dijalankan Dari retribusi di Kabupaten Bantul pendapatan yang berasal dari sektor sanitasi rata-rata sekitar Rp. 110 juta. Dimana retribusi tersebut diperoleh dari pengelolaan persampahan dan jasa penyedotan kakus. Sedangkan retribusi dari pengelolaa Lumpur tinja tidak diketahui datanya. 2. Permasalahan Pendanaan dan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Bantul Belum optimalnya pendanaan pengelolaan sanitasi Kabupaten Bantul disebabkan beberapa kendala utama, yaitu masalah kelembagaan, terbatasnya alokasi dana APBD dan kegiatan sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan, kurangnya regulasi dibidang sanitasi, terbatasnya informasi mengenai aspek sanitasi secara menyeluruh.
III - 100
ASPEK PERENCANAAN Belum memiliki perencanaan sanitasi yang menyeluruh seperti masterplan limbah, persampahan, air bersih, dan drainase Aspek Kelembagaan Pendanaan sanitasi Kabupaten Bantul sebagian besar berasal dari SKPD antara lain : Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum. Permasalahan timbul karena masing-masing sumber daya manusia (SDM) belum memiliki perencanan program kegiatan sanitasi kota dan masing-masing SKPD belum terintegrasi dalam pembangunan sanitasi. Hal ini menyulitkan masing-masing SKPD dalam membuat anggaran sanitasi. Sedangkan beberapa SKPD berikut ini, dimana walaupun telah melakukan alokasi anggaran sanitasi namun jumlahnya belum signifikan, seperti : Bappeda, Dinas Kesehatan dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa. Apabila SKPD tersebut diatas, berpandangan bahwa tidak dapat optimal mengalokasikan karena tidak ada dalam Tupoksi atau memang tidak ada program dan kegiatan dalam RKA SKPD nya, maka bentuk dukungan kepada pembangunan sanitasi berupa program dan kegiatan yang bukan kegiatan fisik , atau dikenal dengan program software, dapat dioptimalkan. Aspek Mekanisme Penganggaran Mekanisme penganggaran yang ada selama ini sebetulnya sudah tidak ada masalah, karena sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme pengajuan anggaran secara umum di Pemerintah Kabupaten Bantul suasananya
kondusif. Hanya saja, masih dipandang belum optimal. Hal ini perlu
ditelusuri lebih lanjut, apakah perlu adanya pencatuman secara lebih eksplisit aspek pembangunan sanitasi dalam KUA dan PPAS Kabupaten Bantul, sehingga dokumen perencanaan turunannya akan lebih fleksibel dalam pencantuman alokasi anggaran pembangunan sanitasi baik fisik maupun non fisik. Dan juga perlunya program sanitasi menjadi prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Bantul, sehingga dalam dapat ditambah jumlah anggarnnya Aspek Informasi Mengenai Sanitasi Pembangunan sanitasi walaupun sudah menjadi urusan wajib daerah, selama ini masih kalah popular dan urgensinya masih relatip dibawah sektor-sektor lainnya. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan fisik sanitasi karena jika tidak dilakukan, aparat pemda yang tidak memahami rencana pembangunan suatu sarana
III - 101
sanitasi maka akan berpengaruh kepada masyarakat pengguna, terutama yang belum memahami penggunanaan sarana sanitasi yang baru dibangun tersebut. Jika hal ini terjadi maka tujuan dari pembangunan sanitasi tidak optimal. Oleh karena itu maka transfer informasi dari pemerintah pusat maupun tim teknis pembangunan sanitasi (TTPS) sangat penting sebagai kegiatan non fisik yang akan menunjang pembangunan fisik sanitasi. Hal ini tidak saja bagi perangkat SKPD dan masyarakat calon pengguna, namun yang tak kalah penting adalah advokasi kepada legislatif dan juga kepala daerah. 3. Besaran perhitungan pendanaan sanitasi perkapita Besarnya biaya pembangunan sanitasi perkapita di Kabupaten Bantul, dihitung dari besarnya realisasi biaya pembangunan sanitasi dibagi dengan banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Bantul. Dari data yang didapat, apabila besarnya biaya pembangunan sanitasi Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 2.047.400.000 miliar, maka biaya pembangunan sanitasi per kapita adalah Rp. 2.200 /perkapita /pertahun( Rp. 2.047.400.000 dibagi 930,955 jiwa). Biaya pembangunan sanitasi per kapita ini masih sangat
jauh
dari
target
pembangunan
sanitasi
nasional
sebesar
Rp.
52.000/perkapita/pertahun. Namun demikian hendaknya kondisi riil dilapangan mengenai kondisi sanitasi di Kabupaten Bantul menjadi bahan pertimbangan pemda dalam menaikkan anggaran pembangunan sanitasi baik pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik. Pembangunan sanitasi Kabupaten Bantul, harus juga disertai peningkatan terhadap akses kepada sarana dan prasarana sanitasi seperti naiknya akses masyarakat terhadap jamban; naiknya rasio pelayanan parasaran dan sarana persampahan per area penduduk, dan berkurangnya area genangan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah indicator-indikator kesehatan seperti berkurangnya masyarakat yang menderita penyakit-penyakit yang berasosiasi dengan aspek sanitasi, seperti misalnya naik atau turunnya angka kematian bayi akibat diare, DBD dan lain-lain. Atau secara umum naik atau turunnya masyarakat yang menderita penyakit yang berasosiasi dengzan faktor sanitasi. Apabila alokasi anggaran pembangunan sanitasi baik fisik maupun non fisik mengalami peningkatan dimana disertai dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan parasarana sanitasi serta menurunnya angka penderita penyakit berasosiasi dengan sanitasi buruk, berarti pembangunan sanitasi benar-benar efektif. Namun apabila yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, maka ada hal yang salah dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi.
III - 102
