BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN BOJONEGORO

BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN BOJONEGORO 3.1. Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Bojonegoro 3.1.1. Kesehatan Lingkungan Hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk pembuatan Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan atau rumah sehat sebanyak 140.454 unit atau 42,84%. Dimana untuk jumlah rumah tangga yang mempunyai jamban adalah 218.153 KK atau 66,54% dengan kondisi jamban yang sehat adalah 49%. Sedangkan rumah tangga yang memiliki akses air bersih adalah 997.808 unit atau sebesar 82% seperti yang dijelaskan pada tabel 3.1. Tabel 3. 1 Rincian Jumlah Jamban Per Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kecamatan Margomulyo Ngraho Tambakrejo Ngambon Sekar Bubulan Gondang Temayang Sugihwaras Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberejo Balen Sukosewu Kapas Bojonegoro Trucuk Dander Ngasem Kalitidu Malo Purwosari Padangan Kasiman Kedewan Kab.Bojonegoro

Rumah sehat 2.768 3.390 4.231 1.143 4.976 1.978 1.837 5.876 6.147 8.545 7.470 8.636 5.539 9.587 6.378 8.126 8.875 7.541 4.382 7.155 4.366 6.502 3.687 2.131 4.007 2.856 876 140.454

Akses air bersih 11.100 25.840 5.120 12.070 4.510 9.495 7.880 32.435 42.600 27.485 93.310 51.065 53.045 94.580 52.200 64.925 53.675 45.740 4.070 88.566 56.435 63.245 4.385 24.845 33.510 33.125 2.452 997.808

Jumlah Jamban 4.898 11.026 7.514 1.996 7.503 2.294 5.286 4.722 7.799 11.969 11.306 16.325 11.573 11.214 12.238 6.646 10.851 13.559 6.338 16.051 14.563 12.897 4.612 3.142 8.536 6.087 1.593 218.153

Sumber: Dinas Kesehatan, 2010

Cakupan dan akses air bersih di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari ledeng, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 1

sumur pompa tangan, sumur gali dan lainnya. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan ada sumber air yang tidak memenuhi syarat yaitu adanya bakteri e-coli sebagai indikator bakteri patogen. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab penyakit diare. Hasil pemeriksaan bakteriologi dapat dilihat pada tabel 3.2. Untuk mengkonsumsi air tersebut dibutuhkan sterilisasi misalnya direbus hingga 100oC. Tabel 3. 2 Hasil Pemeriksaan Bakteriologi Air Tahun 2011 Jumlah sampel diperiksa

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni TOTAL

57 19 36 25 37 33 207

Jenis sampel DAM 39 11 7 5 3 9 74

AB 18 8 29 20 34 24 133

Hasil pemeriksaan Tidak memenuhi Memenuhi syarat syarat DAM AB DAM AB 27 16 12 2 7 3 4 5 5 22 2 7 1 13 4 7 3 25 0 9 4 16 5 8 47 95 27 38


Jumlah KK yang memiliki tempat sampah sebanyak 244.189 KK atau sebesar 74,48% dan memiliki SPAL rumah tangga sebanyak 98.575 KK atau sebesar 30,07%. Sarana pendidikan yang sehat meliputi SD sebanyak 1.044 unit (100%), SMP sebanyak 108 unit (100%) dan SMA sebanyak 121 unit (100%).

3.1.2. Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dapat terlihat dari jumlah timbulan penyakit, terutama penyakit menular akibat sanitasi buruk dan kondisi pola hidup masyarakat yang menyangkut sanitasi. Dari data Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 diperoleh bahwa jumlah rumah tangga yang telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebanyak 9.425 rumah atau 39,36% dari 23.947 rumah yang diamati. Angka tersebut masih cukup rendah dan menunjukkan bahwa masyarakat Bojonegoro belum menerapkan pola hidup sehat di keluarganya masingmasing. Sedangkan jumlah kasus penyakit menular yang diakibatkan sanitasi buruk seperti diare ditemukan sebanyak 22.478 kasus dengan penderita balita sebanyak 8.338 kasus pada tahun 2010. Penyakit akibat sanitasi buruk dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3. 3 Penyakit Akibat Sanitasi Buruk No 1 2 3 4

Kecamatan Margomulyo Ngraho Tambakrejo Ngambon

Diare Jumlah Diare Jumlah Kasus Pada balita 140 91 476 224 2.154 985 270 163

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Demam Berdarah

Malaria (Klinis) -

0 13 1 1

Halaman | III - 2

No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kecamatan Sekar Bubulan Gondang Temayang Sugihwaras Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberejo Balen Sukosewu Kapas Bojonegoro Trucuk Dander Ngasem Kalitidu Malo Purwosari Padangan Kasiman Kedewan

Diare Jumlah Diare Jumlah Kasus Pada balita 464 158 312 134 191 73 849 239 739 209 1.248 319 1.363 476 1.426 241 2.634 1.302 668 147 274 93 536 136 824 317 654 205 724 285 684 218 786 290 1.265 581 472 72 498 199 1.691 849 1.142 382 0 0

Demam Berdarah

Malaria (Klinis) 2 57 570 181 12 1010 10 1445 72 67 92 -

0 5 1 11 10 13 19 17 21 48 26 10 22 54 12 52 17 7 2 3 14 13 0

Sumber: Dinkes 2010

3.1.3. Kuantitas dan kualitas air Pada tahun 2010, PDAM Kabupaten Bojonegoro telah menyediakan air bersih sebanyak 324 L/det untuk melayani 19.293 jiwa atau dengan cakupan pelayanan sebanyak 21,46%. Selain dari PDAM, masyarakat Kabupaten Bojonegoro juga melakukan pengambilan air dari sumur, telaga dan sungai. Untuk kualitas air bersih, berdasarkan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk parameter bakteriologi dari 202 sampel diperoleh data 72% memenuhi syarat atau 28% saja yang tidak memenuhi syarat dan hasil pemeriksaan secara kimiawi dari 10 sampel diperoleh 100% yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk kualitas air minum (AMDK/DAM), berdasarkan pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk parameter bakteriologi dari 108 sampel diperoleh 65% yang memenuhi syarat dan 35% yang tidak memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan air minum (DAM) secara kimiawi diperoleh 100% memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan sampel air secara kimiawi dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3. 4 Hasil Pemeriksaan Sampel Air Secara Kimiawi No.

Jenis Sampel

1 2

Air bersih Air minum

Jumlah Sampel Diperiksa

Memenuhi syarat

10 1

10 1


Tidak memenuhi syarat 0

Halaman | III - 3

No. 3

Jenis Sampel

Jumlah Sampel Diperiksa

Memenuhi syarat

0 11

0 11

(AMDK/DAM) Lain-lain Total

Tidak memenuhi syarat 0 0


3.1.4. Limbah Cair Rumah Tangga Kondisi umum penanganan limbah cair rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro adalah mempergunakan sistem setempat (onsite system) berupa septic tank, sedangkan IPAL komunal dipakai untuk cluster industri tahu di Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro, Desa Kabunan Kecamatan Balen, Desa Tikusan Kecamatan Kapas dan Desa Kuncen Kecamatan Padangan. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki SPAL (saluran pembuangan air limbah) berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 98.575 KK atau sebesar 30,07% dengan jumlah SPAL sehat sebanyak 50.091 KK atau sebesar 50,82%. Limbah cair rumah tangga terdiri dari grey water dan black water, perhitungan menggunakan asumsi standar pemakaian air. Perhitungan produksi air limbah dapat dilihat pada tabel 3.5. Sedangkan dalam pengelolaan grey water disalurkan melalui saluran drainase. Tabel 3. 5 Perkiraan Produksi Air Limbah Domestik (Rumah Tangga) untuk Black Water & Grey Water No. 1 2

Konsumsi Grey Water PDAM Non PDAM Black water

Jumlah Pemakai (jiwa) 19.293 1.401.965 1.421.258

Pemakaian Air (lt/org/hr) 100 60 0,5

Produksi Air (lt/hr) 1.929.300 84.117.900 710.629

(m3/hr) 1.929,3 84.117,9 710,629

3.1.5. Limbah Padat (Sampah) Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 4

mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan semakin majunya kebudayaan. Oleh karena itu penanganan sampah di perkotaan relatif lebih sulit dibanding sampah di desa-desa. Penanganan limbah padat/persampahan di Kabupaten Bojonegoro sudah menjangkau wilayah Kecamatan Bojonegoro dan sebagian kota kecamatan yakni Kecamatan Sumberejo dan Kaltidu. Volume sampah yang dihasilkan di Kecamatan Bojonegoro pada tahun 2009 sebanyak 190 m3/hari. Dari volume sampah sebanyak itu, sekitar 130 m3 atau 68,42% diangkut ke TPA yang berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,58% dikelola sendiri oleh masyarakat dengan dipilah untuk dimanfaatkan kembali, dibakar maupun ada juga yang dibuang di sungai. Sampah spesifik biasanya berupa sampah hasil kegiatan medis seperti kantong infus, dan jarum suntik. Sampah spesifik tersebut dilakukan pengolahan menggunakan incenerator di masing-masing rumah sakit yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Data timbulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dapat dilihat pada tabel 3.6 Tabel 3. 6 Timbulan Sampah No. 1 2

Timbulan Sampah Sampah rumah tangga Permukiman Sampah sejenis rumah tangga Pasar Pertokoan dan rumah makan Hotel Rumah sakit Fasilitas umum Jalan umum Industri Lain-lain

Volume (m3/hari) 76 22 7 5 4 10 47 9 10

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2011

Sampah yang dihasilkan terdiri dari sampah organik dan non organik. Timbulan sampah organik lebih banyak daripada sampah non organik yaitu 150 m3/hari. Komposisi sampah dapat dilihat pada tabel 3.7. Tabel 3. 7 Komposisi Sampah No. 1 2 3 4 5 6

Komposisi Sampah Sampah organik Kertas Plastik Logam/besi Kaca/gelas Karet


Volume (m3/hari) 150 5 13 2 2 1

Halaman | III - 5

No. 7 8

Komposisi Sampah Kain Lain-lain

Volume (m3/hari) 1 15

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2011

Pengelolaan sampah yang berasal dari pasar dikumpulkan di TPS Pasar dan selanjutnya dilakukan pengangkutan ke TPA. Pelayanan penyapuan atau pembersihan dilakukan oleh petugas penyapu jalan dengan target 36 ruas jalan dan trotoar serta fasilitas umum lainnya seperti alun-alun, kantor pemerintah, dan lain-lain. Pelayanan penyapuan dilakukan setiap hari 4 (empat) kali terdiri dari 4 (empat) shift, yaitu shift pertama antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 09.00 WIB dan shift kedua antara pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB, untuk shift ketiga antara pukul 12.00 sampai dengan 15.00 WIB, dan untuk shift keempat antara pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00.

3.1.6. Drainase Lingkungan Sistem drainase di Kabupaten Bojonegoro dibedakan menjadi dua yaitu drainase makro dan mikro. Sistem drainase makro merupakan sistem drainase induk atau sistem drainase alam, yaitu suatu sistem yang menggunakan sungai dan anak sungai sebagai sistem primer penerima air buangan dari saluran–saluran sekunder dan tersier yang ada. Keseluruhan sistem tersebut berfungsi untuk menyalurkan air hujan dan limbah rumah tangga. Sebagian dari saluran drainase sekunder yang ada juga menggunakan saluran irigasi sebagai saluran pembuangannya. Sedangkan sistem drainase mikro berupa saluran–saluran pembuang dari suatu kawasan, dimana sistem yang ada masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dengan limbah rumah tangga. Pada umumnya saluran drainase yang ada mengikuti alur jalan yang ada dan belum terbagi menurut hirarki sistem aliran maupun sistem blok pelayanan. Daerah pelayanan sistem drainase di Kabupaten Bojonegoro belum mencakup semua wilayah. Sebagian besar sistem drainase hanya terdapat pada ruas jalan utama berupa saluran drainase tertutup yang terdapat pada kanan dan kiri jalan. Pada musim hujan sering dijumpai genangan air pada ruas jalan utama di wilayah kota Bojonegoro. Hal ini dikarenakan sistem drainase tertutup yang terdapat di Kota Bojonegoro tidak dapat menampung aliran air yang terlalu besar sehingga mengakibatkan sebagian air meluap dan menggenangi jalan. Sebagian juga merupakan daerah rawan banjir yang disebabkan aliran Sungai Bengawan Solo yang meluap. Daerah yang sering mengalami genangan baik karena curah hujan yang tinggi Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 6

maupun luapan Sungai Bengawan Solo adalah Kelurahan Kadipaten, Kalirejo, Karang Pacar, Ledok Kulon, Sumbang, Mulyoagung, Campurejo, Banjarejo, Ngrowo dan sebagian Sumbang (Perumda). Curah hujan masing-masing di kecamatan Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 3.8. Tabel 3. 8 Curah Hujan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kecamatan

Stasiun Penangkar Hujan

Hari Hujan

1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 16 22 22

68 74 85 93 74 105 71 93 112 122 100 113 109 61 92 89

Ngraho Ngasem Temayang Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberrejo Balen Sukosewu Kapas Bojonegoro Dander Kalitidu Ngambon Gondang 2010 2009 2008

Rata-rata curah hujan (mm) 6.5 7 6 7 5 8 6.5 6 8 8 8 8.5 8.5 120 150 142

Sumber: Bojonegoro dalam Angka 2010

Lokasi genangan ini sebagian besar berada ditengah Kota Bojonegoro yang merupakan daerah perdagangan, jasa, dan fasilitas sosial serta pemukiman sehingga cukup mengganggu aktivitas warga. Lokasi genangan ini berada pada daerah dengan rata-rata ketinggian ± 11,00 M dpl ± 14,00 M dpl, sementara daerah sekitarnya memiliki ketinggian diatas 14,00 M dpl. Semakin ke arah selatan kota perbedaan ketinggian tanah semakin besar. Kedudukan kota inilah yang menyebabkan aliran air hujan mengarah ketengah kota. Berdasarkan hasil EHRA (penilaian risiko kesehatan lingkungan), lokasi-lokasi genangan terjadi di beberapa desa seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini. Tabel 3. 9 Kondisi Genangan Hasil EHRA Kelurahan

Tinggi cm

Kec. Bubulan Bubulan Kec. Ngambon Nglampin Kec. Sukosewu Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Luas Genangan km2 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00

Lama Genangan jam

% luas genangan 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94

Halaman | III - 7

Kelurahan Purwoasri Sidodadi Kec. Dander Dander Ngumpakdalem Kec. Trucuk Banjarsari Kec. Balen Margomulyo Kec. Bojonegoro Banjarejo Sukorejo

Tinggi 15-25

50 20 30 0

Luas Genangan 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 0.20 0.20 1.86 1.86 0.00

Lama Genangan 24

24 60 72 0

% luas genangan 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.05 0.05 0.57 2.30 0.00

Genangan yang terjadi di desa diakibatkan oleh saluran gorong-gorong yang ada masih alami dan belum terbangun sehingga tidak mampu menampung kapasitas air hujan. Selain itu, gorong-gorong yang ada dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan sehingga aliran air tidak lancar.

3.1.7. Pencemaran Udara Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap 15 titik lokasi di Kabupaten Bojonegoro yang berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran udara seperti stasiun, pasar, terminal dan lokasi industri menunjukkan bahwa untuk semua parameter udara (SO2, CO, NOx, O3, debu, Pb, H2S, NH3, hidrokarbon, kebisingan dan suhu/kelembaban) di lokasi tersebut tidak melebihi baku mutu atau berada pada kondisi baik. Dari 15 titik lokasi pemantauan kualitas udara seperti terminal, stasiun, pasar, pabrik rokok dan ruas jalan, lokasi yang paling berpotensi terjadinya pencemaran udara adalah Terminal Rajekwesi Kab. Bojonegoro. Hasil pemantauan kualitas udara pada tahun 2010 untuk beberapa parameter udara adalah memenuhi baku mutu dapat dilihat pada tabel 3.10. Tabel 3. 10 Kualitas Udara di Kab. Bojonegoro tahun 2010 No

Parameter

Metode Pengujian

Unit

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

SO2 CO NOx O3 Debu Pb H2 S NH3 Hidrokarbon Kebisingan Suhu/kelembaban

SNI 19-7119.7-2005 SNI 19-4845-1998 SNI 19-7119.2-2005 SNI 19-7119.8-2005 SNI 19-6603-2001 SNI 19-7119.4-2005 SNI 19-4844-1998 SNI 19-7119.1-2005 Analisa HC -

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (g/m3) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) dBA o C/%


Terminal Rajekwesi 0,0082 8,04 0,0039 0,0078 0,160 < 0,043 0 0,0081 60,5 – 63,1 36,4 / 44

Stasiun Bjn 0,0081 8,02 0,0035 0,0079 0,22 < 0,043 0 0,0081 64,1 – 74,2 30,9 / 60

Persyaratan 0,1 20,0 0,05 0,10 0,26 0,06 0,03 2,0 0,24 70 -

Halaman | III - 8

No

Parameter

12. 13.

Kecepatan angin Arah angin

Metode Pengujian

Unit

-

Knot -

Terminal Rajekwesi 0,9 – 2,2 -

Stasiun Bjn

Persyaratan

0,1 – 1,1 Timur – barat

-

Sumber : BLH Kabupaten Bojonegoro, 2010

3.1.8. Limbah Industri Industri yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 20.977 unit usaha dengan kategori industri kimia, agro dan hasil hutan, 1.956 unit industri logam, mesin elektro dan aneka industri. Dimana jenis usaha yang paling banyak berkembang adalah industri kimia, agro dan hasil hutan. Industri-industri tersebut tidak semua menghasilkan air limbah. Air limbah yang dihasilkan oleh beberapa industri belum ada pendataan sehingga tidak dapat diketahui pengelolaannya. Saat ini industri yang sudah berijin hanya Exxon Mobile dengan standar pengolahan air limbah secara nasional. Air limbah dari industri rokok yang ada di Kabupaten Bojonegoro dapat dimanfaatkan oleh industri rokok yang lebih kecil.

3.1.9. Limbah Medis Di Kabupaten Bojonegoro terdapat tiga rumah sakit daerah yaitu RSUD Sosodoro Djatikusumo, RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan, dan lima rumah sakit swasta. Selain itu juga terdapat 26 Puskesmas, 68 Puskesmas Pembantu, 10 Puskesmas Perawatan dan 8 klinik bersalin. Dari sejumlah sarana kesehatan tersebut dipastikan menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan kimia maupun limbah infeksius yang berbahaya bagi lingkungan. Sarana pengolahan air limbah yaitu incenerator dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) Untuk menangani limbah medis, RSUD Sosodoro Djatikusumo yang telah memiliki incinerator yang mulai dioperasikan pada tahun 1992. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang disebabkan oleh limbah tersebut. Hasil pengujian air limbah rumah sakit dengan 3 sampel yaitu RSUD Sodoro Djatikusumo, RS Ibnu Sina dan RS Wahyu Tutuko diperoleh bahwa ada beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu persyaratan seperti terlihat pada tabel 3.11. Tabel 3. 11 Pemeriksaan Air Limbah Rumah Sakit Kab. Bojonegoro tahun 2010 No 1. 2. 3. 4. 5.

Parameter pH Suhu TSS BOD5 COD

Metode Pengujian

Unit

SNI 06-6989.11-2004 SM.2550.2005 SNI 06-6989.03-2004 SNI 06-2503-1991 SNI 06-6989.02-2004

C mg/l mg/l mg/l


o

RSUD Sosodoro 8,32 32,6 46 43,35 71,703

RS Ibnu Sina 8,98 30 50 57,95 88,746

RS Wahyu Tutuko 7,96 33,2 54 83,08 142,39

Persyaratan 6–9 30 80 30

Halaman | III - 9

No

Parameter

Metode Pengujian

Unit

6. 7. 8. 9. 10.

NH3 bebas Deterjen anionik PO4 (ortho) Phenol Sisa Khlor bebas

SNI 19.6964.3.2003 S.M.P.5540C.2005 SM p4500-P.D.2005 SNI 06.6989.21.2004 Chlor test kit

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

RSUD Sosodoro 0,0075 0,3987 < 0,2 < 0,001 < 0,01

RS Ibnu Sina 0,0069 0,4011 < 0,2 < 0,001 < 0,01

RS Wahyu Tutuko 0,0070 0,3956 < 0,2 < 0,001 < 0,01

Persyaratan 0,1 0,5 2 0,01 0,5

Sumber : BLH Kabupaten Bojonegoro, 2010

3.2. Pengelolaan Air Limbah 3.2.1. Landasan Hukum/Legal Operasional Landasan hukum pengelolaan air limbah di Kabupaten Bojonegoro masih menggunakan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Perda Provinsi yaitu: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;

5.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2010 tentang Badan Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;

6.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;

7.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Bojonegoro.

3.2.2. Aspek Institusional Instansi yang terkait dengan pengelolaan air limbah di Kabupaten Bojonegoro adalah: 1.

Seksi Penyehatan Lingkungan, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan. Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai fungsi pengkoordinasian dalam penyelenggaraan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang dilakukan secara lintas program dan lintas sektoral; pembinaan, pengawasan dan pengedalian penyakit dan penyehatan lingkungan


Halaman | III - 10

yang diarahkan pada aspek pencegahan, pengendalian dan pengamatan penyakit, pengawasan kualitas air, lingkungan dan pengelolaan limbah serta sanitasi bahan makanan dan bahan pangan. Seksi penyehatan lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkunan (skala kabupaten); b. Pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan, pengawasan lingkungan dan kawasan sehat; c. Pelaksanaan pengawasan kualitas air di permukaan, tempat usaha dan institusi; d. Pengujian kualitas air untuk kepentingan umum; e. Pelaksanaan pengawasan limbah domestik; f.

Pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi makanan dan minuman;

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tempat-tempat umum (TTU) dan pemukiman; h. Pengelolaan dan pembinaan upaya program penyehatan lingkungan; i.

Pemberian rekomendasi ”laik sehat” hotel/ losmen/penginapan, kolam renang/ pemandian umum dan tempat-tempat umum yang berpotensi timbul gangguan kesehatan seperti penggilingan padi, pasar, pusat perbelanjaan dan usaha sejenis;

2.

Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Dalam pengelolaan air limbah, tugas BLH meliputi penanganan air limbah rumah

tangga, air limbah industri. Tupoksi secara rinci adalah sebagai berikut: a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; b. Pelaksanaan inventarisasi kegiatan konservasi pemulihan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; c. Pembinaan pelaksanaan konservasi, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup; d. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi laha dan konservasi keanekaragaman hayati; e. Pelaksanaan koordinasi pemilihan fungsi lingkungan akibat bencana alam dan

kerusakan sumber daya alam hayati; Struktur organisasi dari Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2


Halaman | III - 11

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan


Halaman | III - 12

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup


Halaman | III - 13

3.2.3. Cakupan Pelayanan Pelayanan yang terkait dengan penanganan air limbah di Kabupaten Bojonegoro baru terbatas kepada penanganan dengan sistem komunal di beberapa lokasi industri pembuatan tahu dan sarana pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat 13 titik lokasi MCK ++ yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, masing-masing MCK++ melayani 5 – 10 KK. Lokasi MCK++ di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 3.12. Tabel 3. 12 Lokasi MCK++ di Kabupaten Bojonegoro No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lokasi MCK++ Desa Kecamatan Pomahan Baureno Kedewan Kedewan Pragelan Gondang Kedungrejo Malo Tinawun Malo Pajeng Gondang Betet Kepohbaru Woro Kepohbaru Pakuwon Sumberrejo Talok Kalitidu Pejambon Sumberrejo Beji Kedewan Kawengan Kedewan

Tahun 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2011 2011

Sumber: Dinas PU Kab. Bojonegoro, 2010

Hasil Studi EHRA (penilaian risiko kesehatan lingkungan) dengan jumlah 400 responden, diketahui pengelolaan air limbah di Kabupaten Bojonegoro menggunakan tangki septik sebesar 43,75%. Untuk lebih jelasnya mengenai pengelolaan air limbah dapat dilihat pada gambar 3.3. Pengelolaan Air Limbah 10.25%

Tangki septik

4.00% 2.25%

Cubluk/lubang tanah 43.75%

39.75%

Langsung ke drainase Sungai/danau Kebun

Gambar 3. 3 Pengelolaan Air Limbah Hasil Studi EHRA


Halaman | III - 14

Gambar 3. 4 Persebaran MCK Komunal Desa (MCK++) Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 15

Saat ini Kabupaten Bojonegoro belum memiliki pengelolaan limbah komunal berbasis masyarakat atau sanimas. Bantuan pendanaan untuk sanimas terdapat dalam program Urban Sanitation Project to Support PNPM Mandiri tahun 2011-2014 yang akan ditujukan untuk daerah perkotaan Bojonegoro. Pelayanan sanimas mencakup 50 KK. Adapun lokasi yang menerima bantuan tersebut dibagi menjadi empat tahap yaitu: Tahun 2011 : Desa Sukorejo, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Mojokampung. Tahun 2012 : Kelurahan Ledok Wetan, Kelurahan Sumbang, Kelurahan Karangpacar, Desa Kauman, Kelurahan Klangon. Tahun 2013 : Kelurahan Ledok Kulon, Kelurahan Ngrowo, Kelurahan Mulyoagung, Kelurahan Kalirejo, Desa Campurejo. Tahun 2014 : Desa Semanding, Desa Pacul, Kelurahan Kepatihan, Kelurahan Jetak. Jumlah jamban dan akses terhadap jamban masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.13. Tabel 3. 13 Jumlah Jamban dan Akses terhadap Jamban No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kecamatan Margomulyo Ngraho Tambakrejo Ngambon Sekar Bubulan Gondang Temayang Sugihwaras Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberejo Balen Sukosewu Kapas Bojonegoro Trucuk Dander Ngasem Kalitidu Malo Purwosari Padangan Kasiman Kedewan Kab.Bojonegoro

Jumlah Jamban (KK) 4.898 11.026 7.514 1.996 7.503 2.294 5.286 4.722 7.799 11.969 11.306 16.325 11.573 11.214 12.238 6.646 10.851 13.559 6.338 16.051 14.563 12.897 4.612 3.142 8.536 6.087 1.593 218.153

Akses terhadap Jamban (%) 86,39 91,17 67,00 81,44 99,23 77,05 81,43 63,90 73,70 60,26 73,94 88,98 81,81 67,99 72,57 71,49 88,34 98,08 77,65 83,10 73,41 87,36 59,33 50,12 85,92 82,25 56,40 78,08



Halaman | III - 16

Jumlah dan akses terhadap jamban mempengaruhi hasil pencapaian ODF (Open defication free) di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2009 terdapat 2 desa ODF dan pada tahun 2010 terdapat 26 desa ODF. Desa ODF di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 3.14. Tabel 3. 14 Desa ODF di Kabupaten Bojonegoro No. Desa Tahun 2009 1 Ngranggonanyar 2 Panemon Tahun 2010 1 Kemamang 2 Klampok 3 Tikusan 4 Sudu 5 Talok 6 Beged 7 Mayanggeneng 8 Ngringinrejo 9 Panjunan 10 Punggur 11 Kauman 12 Kepatihan 13 Kadipaten 14 Sumbang 15 Kalangan 16 Sumberejo 17 Blongsong 18 Pasinan 19 Growok 20 Sidorejo 21 Mlaten 22 Brenggolo 23 Mojo 24 Sukoharjo 25 Sukorejo 26 Tumbrasanom

Kecamatan Kepohbaru Sugihwaras Balen Kapas Kapas Kalitidu Kalitidu Kalitidu Kalitidu Kalitidu Kalitidu Purwosari Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Margomulyo Margomulyo Baureno Baureno Dander Sukosewu Kalitidu Kalitidu Kalitidu Kalitidu Malo Kedungadem


Limbah industri kecil, khususnya untuk cluster industri tahu yang ada di Kelurahan Ledok Kulon telah dibangun IPAL komunal pada tahun 1998 dari Dinas PU Cipta Karya, namun pada saat ini kondisinya tidak terawat mengingat teknologi yang digunakan memerlukan energi listrik. Terdapat 2 IPAL komunal menampung 25 pengrajin dan 22 pengrajin, sedangkan jumlah pengusaha tahu di Kelurahan Ledok Kulon sejumlah 300 pengrajin. Jumlah air limbah tahu yang dihasilkan per hari mencapai 900.000 liter dengan hasil perhitungan sebagai berikut: Jumlah pengrajin tahu = 300 pengrajin Kebutuhan kedelai = 1,5 kuintal per hari (150 kg) Limbah yang dihasilkan = 1 kg kedelai  20 liter limbah Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 17

Total air limbah = 150 kg x 300 pengrajin x 20 liter = 900.000 liter Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa IPAL Komunal yang ada saat ini sangat kurang untuk menampung seluruh jumlah pengrajin yang ada di Kelurahan Ledok Kulon. Selain itu, paguyuban yang mengelola belum siap sehingga keberadaannya menjadi terbengkalai. Perlu pertimbangan khusus dalam menentukan teknologi yang dipakai agar kelanjutan kegiatannya dapat berkesinambungan sehingga manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Gambar 3. 5 Kondisi IPAL Komunal

Gambar 3. 6 IPAL dari industri tahu

Di Kelurahan Ledok Kulon juga terdapat 2 (dua) unit Biodigester untuk limbah tahu yang sudah dimanfaatkan oleh para pengrajin. Masing-masing biodigester limbah tahu berkapasitas 15.000 – 20.000 liter/hari, menampung 16 pengrajin, dan biogas yang dihasilkan dimanfaatkan oleh 25 KK untuk kebutuhan sehari-hari. Proses pembuangan air limbah tahu dari perusahaan masuk ke biodigester kemudian dialirkan ke IPAL kecil, selanjutnya sebelum masuk ke badan air disalurkan ke dalam IPAL komunal. Namun, kondisi IPAL komunal yang tidak memiliki aerasi atau proses penjernihan sehingga yang air limbah yang masuk ke dalam sungai masih mencemari lingkungan. Proses aerasi yang terdapat dalam IPAL Komunal tidak dapat dilakukan karena alat yang ada rusak dan membutuhkan biaya yang besar untuk pemeliharaan setiap harinya.


Halaman | III - 18

Gambar 3. 7 Penggunaan biogas rumah tangga

Pada tahun 2011 BLH Kabupaten Bojonegoro berencana membangun 4 (empat) unit biodigester, terdiri dari 2 unit biodigester limbah tahu yang ditempatkan di Desa Kuncen Kecamatan Padangan dan Desa Kabunan Kecamatan Balen dan 2 unit biodigester kotoran sapi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Semenkidul Kecamatan Sukosewu.

3.2.4. Aspek Teknis dan Teknologi Pengelolaan air limbah di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari dua sistem yaitu sistem individual dan sistem komunal dengan kriteria sebagai berikut: 1.

Sistem Individual Individual, yaitu sistem pembuangan melalui kloset, peturasan yang dilakukan oleh

masing-masing keluarga pada setiap rumah. Pengolahan air limbah dengan on-site system yang dipakai adalah jamban yang biasanya dibangun di masing-masing rumah atau di tempat-tempat tertentu dan dipakai secara bersama atau kolektif untuk beberapa rumah tangga. Proses pembuangan dan pengolahan air limbah dilakukan secara bersamaan di tempat yang biasanya menggunakan cubluk atau septictank. Bila pada suatu waktu cubluk atau septictank tersebut sudah penuh dengan lumpur tinja maka harus disedot dan diangkut dengan truk tinja ke IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja) untuk disempurnakan prosesnya agar tidak merusak dan mencemari lingkungan. Namun, saat ini Kabupaten Bojonegoro belum memiliki IPLT dan baru akan dibangun dalam program perluasan TPA Banjarsari pada tahun 2012. Pembuangan tinja dilayani oleh pihak swasta melalui sedot tinja, sedangkan pembuangan tinja tersebut masih belum tertampung sehingga dibuang ke badan air terbuka seperti sungai.


Halaman | III - 19

Gambar 3. 8 Jasa Layanan Pembuangan Lumpur Tinja oleh pihak swasta

2.

Sistem komunal Komunal, yaitu sistem pembuangan melalui kloset yang dilakukan secara bersama-

sama oleh beberapa keluarga yang biasanya berupa jamban jamak, MCK umum, atau Septictank komunal. Proses pembuangan air limbah atau penyaluran air limbah yang berasal dari rumah-rumah dan berbagai fasilitas lainnya seperti, air sisa mandi, air sisa cucian, dan seterusnya serta air limbah yang berasal dari sisa-sisa proses industri yang kemudian dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk diolah secara terpusat. Pengolahan air limbah Off-site System sering disebut juga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik. IPAL di Kabupaten Bojonegoro ini hampir seluruhnya menggunakan sistem pengolahan secara hayati yaitu memanfaatkan mikroorganisme dalan menguraikan bahan pencemar. Lokasi IPAL di Kabupaten Bojonegoro tersebar di beberapa lokasi industri tahu dan rumah sakit. IPAL dibangun sejak tahun 1997 dan kondisinya dalam keadaan baik dan ada yang rusak. Data kondisi IPAL di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 3.15. Tabel 3. 15 Kondisi IPAL di Kabupaten Bojonegoro 2010 No

Rusak

Dibangun Tahun 1997

IPAL Limbah Tahu Ds. Kuncen Kec. Padangan

Baik

2001

IPAL Limbah Tahu Ds. Kabunan Kec. Balen

Baik

2006

IPAL Limbah Tahu Ds. Tikusan Kec. Kapas

Baik

2007

Baik

2009

Baik

2010

Baik Baik

-

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

1.

IPAL Komunal di Ledok Kulon Kec. Bojonegoro

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

IPAL & Digester Biogas Limbah Tahu Ds. Ledok Kulon Kec. Bojonegoro IPAL & Digester Biogas Limbah Tahu Ds. Ledok Kulon Kec. Bojonegoro IPAL Rumah Sakit Sosodoro Jatikusuma IPAL Rumah Sakit Aisyiah

Kondisi

Sumber: BLH Kabupaten Bojonegoro


Halaman | III - 20

Tabel 3. 16 Data Sarana Penglohan Limbah Medis Kab. Bojonegoro tahun 2010 No 1. 2. 3. 4.

Sarana Pelayanan Kesehatan RSUD Pemerintah RS Swasta Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Rawat Jalan

Sarana Pengolahan Limbah Incenerator IPAL 3 3 1 5 3 10 26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, 2010

3.2.5. Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Penanganan Air Limbah Peran serta masyarakat dalam penanganan air limbah diwujudkan dalam paguyuban pengelola IPAL khusus cluster industri tahu yang mulai beroperasi tahun 2009 yaitu paguyuban pengrajin tahu Ledok Kulon yang melayani 15 KK. Namun, kurangnya kesiapan dan keahlian dalam penggunaan teknologi membuat operasionalisasi terbengkalai.

3.2.6. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan air limbah adalah : a. Belum adanya sistem pengelolaan air limbah secara komunal untuk rumah tangga; b. Teknologi yang digunakan untuk pengelolaan air limbah membutuhkan biaya operasional yang cukup besar; c. Masih ada pembuangan air limbah domestik yang menuju sungai dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat; d. Konstruksi septictank yang diterapkan belum memenuhi kriteria teknis yang ada.

3.3. Pengelolaan Persampahan (Limbah Padat) 3.3.1. Landasan Hukum/Legal Operasional Landasan hukum dari pengelolaan persampahan di Kabupaten Bojonegoro masih menggunakan Undang-Undang dan Peraturan Menteri yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. 3. Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 21

Persampahan/ Kebersihan. 4. Draft Perda Persampahan sedang proses pengusulan pada Agustus 2011.

3.3.2. Aspek Institusional Instansi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro adalah : 1. Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang kebersihan melaksanakan sebagian urusan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang perencanaan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Kebersihan serta evaluasi dan pelaporan. Fungsi dari bidang kebersihan adalah: a. Perencanaan segala usaha kebersihan untuk mewujudkan daerah /kota yang bersih, rapi dan sehat; b. Penyusunan program kerja di bidang kebersihan; c. Penyelenggaraan kebersihan dan fasilitas-fasilitas umum ; d. Pengadaan koordinasi dengan seksi-seksi di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menyusun perencanaan dan progarm; e. Pelaksanaan pengendalian teknis atas pelaksanaan kegiatan dibidang kebersihan ; f.

Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan dokumentasi dan informasi tentang kegiatan di bidang kebersihan;

g. Pengadaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan kebersihan; h. Pengkoordinasian dan mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi/ satuan kerja lain guna kelancaran dan sinergi pelaksaan tugas ; 2. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan, Bidang

Pembinaan dan

Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, Dinas Kesehatan Seksi ini memiliki fungsi sebagai berikut: a. Perencanaan kebutuhan dan mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan (skala kabupaten); b. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi dan akreditasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundangan (skala kabupaten); c. Pemberian rekomendasi ijin sarana kesehatan tertentu yang diberikan pemerintah dan propinsi;


Halaman | III - 22

d. Pemberian ijin sarana kesehatan rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D dan rumah sakit swasta setara, praktek berkelompok, klinik umum/ spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/ dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara; e. Pemberian ijin usaha mendirikan laboratorium dan optik sesuai peraturan perundang-undangan ( skala kabupaten); f.

Pemberian rekomendasi ijin sarana pendidikan kesehatan;

g. Pelaksanaan kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam rangka pembinaan dan pengembangan program (sarana dan prasarana kesehatan); 3. Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Dalam penanganan sampah, tugas BLH meliputi pengadaan unit pengolah sampah. Secara rinci tupoksi telah dijelaskan pada aspek institusional pengelolaan air limbah. Struktur organisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut ini.


Halaman | III - 23

Gambar 3. 9 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan


Halaman | III - 24

3.3.3. Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro adalah Kota Bojonegoro dan daerah disekitarnya. Volume sampah yang dihasilkan per hari adalah 190 m3, dengan volume terangkut 130 m3 atau sekitar 68,42%. Untuk Retribusi persampahan belum dilakukan karena sekarang masih proses pembahasan Peraturan Daerah tentang penetapan tarip persampahan. Jumlah rumah tangga yang memiliki tempat sampah sejumlah 244.189 KK atau sebesar 74,48%. Data rumah tangga yang memiliki tempat sampah dapat dilihat pada tabel 3.17. Tabel 3. 17 Data Rumah Tangga yang Memiliki Tempat Sampah No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Margomulyo Ngraho Tambakrejo Ngambon Sekar Bubulan Gondang Temayang Sugihwaras Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberejo Balen Sukosewu Kapas Bojonegoro Trucuk Dander Ngasem Kalitidu Malo Purwosari Padangan Kasiman Kedewan Kab.Bojonegoro

Jumlah tempat sampah 3.168 7.909 7.271 1.439 4.119 1.923 3.233 9.466 5.995 14.292 12.151 18.200 8.171 13.935 18.058 11.360 11.213 18.127 7.998 9.939 15.823 13.120 4.079 3.479 9.044 7.589 3.091 244.189

(%) 50 100 50 50 50 50 50 100 50 75 71,5 70 50 75 97,19 96,17 80 80,73 80 50 75 80 50 50 80 9580 100 74,48


Saat ini di Kabupaten Bojonegoro sudah ada pelaksanaan 3R (recycle, reduce, reuse) dari sumber yaitu di wilayah Kota Bojonegoro khususnya di Kelurahan Klangon, Perumahan Wisma Indah, Perumda, dan Pondok Asri. Pelaksanaan 3R dari sumber rumah tangga dilakukan dengan menggunakan sistem takakura dan komposter untuk sampah organik, sedangkan untuk sampah non-organik dijadikan bahan kerajinan seperti Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 25

taplak meja, tas, bunga dan lain-lain. Selain itu, pemerintah telah melaksanakan 3R yang dilaksanakan di TPA. Upaya pemerintah mengenalkan pemilahan sampah dengan menyediakan tempat-tempat sampah dengan perbedaan sampah basah dan sampah kering di tempat-tempat umum. Berdasarkan hasil studi EHRA diketahui prosentase pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro sebesar 30% diangkut ke TPS, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.10. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 0.00% 1.25% 4.75%

20.50% 20.75%

22.75% 30.00%

Dibuang & dikubur Diangkut ke TPS Dibakar Dibuang ke sungai Dibiarkan saja Dibuang ke lahan kosong Lainnya

Gambar 3. 10 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Hasil Studi EHRA

Gambar 3. 11 Sistem takakura dan komposter

Gambar 3. 12 Hasil kerajinan dari 3R sampah non organik

3.3.4. Aspek Teknis dan Teknologi Sebagai sarana untuk menunjang efektifitas operasional dalam kegiatan pelayanan kebersihan dan keindahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 26

Bojonegoro dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebagai berikut : a. Pewadahan Pewadahan sampah yang digunakan masyarakat umumnya adalah keranjang sampah. Selain itu ada wadah yang permanen (pasang beton), semi permanen (tong sampah) dan non permanen. Pewadahan sampah rumah tangga belum melaksanakan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, tetapi di tempat-tempat sarana umum telah disediakan tempat sampah sesuai dengan pemilahan jenis sampah basah dan sampah kering.

Gambar 3. 13 Sistem pemilahan di Perumahan Wisma Indah

b. Pengumpulan Proses pengumpulan dilaksanakan dari tempat-tempat sampah baik yang disediakan secara individu di masing-masing rumah tangga, di fasilitas umum di pinggir ruas jalan atau alun-alun dan lain-lain yang disediakan oleh pemerintah, ataupun di tokotoko dan tempat lainnya serta penempatan sampah hasil penyapuan ruas jalan dan trotoar dengan tujuan untuk mengisolir sampah dan memudahkan dalam pengumpulan sampah. Proses pengumpulan sampah dari rumah tangga dilaksanakan oleh rayon/petugas pengambil sampah di masing-masing RT untuk dikumpulkan di TPS/TD. Proses pengumpulan sampah dari hasil penyapuan ruas jalan dan trotoar dilaksanakan oleh petugas kebrsihan pemerintah dan dikumpulkan di TPS/TD terdekat. Untuk sampah yang ada di tempat sampah yang disediakan sebagai fasilitas umum dilaksnakan dalam jangka waktu 1-2 hari. Sementara untuk ditingkat rumah tangga biasanya dilaksanakan 2-3 hari sekali Pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir adalah gerobak, becak sampah, tempat pembuangan sementara dan transfer depo. 1. Gerobak (65 unit) dan Becak Sampah (60 unit) Sebagai angkutan untuk mengumpulkan sampah dari bak-bak sampah yang Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 27

terdapat di rumah-rumah penduduk dan diangkut ke TPS. Juga dimanfaatkan untuk angkutan sampah hasil penyapuan dijalan-jalan protokol dan dalam kota.

Gambar 3. 14 Gerobak sampah

2. Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS)/ Transfer Depo (TD) Merupakan tempat yang disediakan untuk pengumpulan sampah dari masingmasing rayon/petugas kebersihan tingkat RT ataupun di tempat-tempat umum (fasum) yang relatif banyak menghasilkan sampah. Mengingat sifatnya sementara, maka sampah di TPS akan diangkut ke TPA dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Fasilitas yang ada di TPS adalah pos jaga bagi petugas pencatat dan pengendali sampah di TPS dan disediakan juga komposter dalam rangka untuk mengolah sampah menjadi kompos.

Gambar 3. 15 TPS Sukorejo

Jumlah TPS yang telah ada sebanyak 18 unit. Data lokasi TPS/TD dapat dilihat pada tabel 3.18. Tabel 3. 18 Data Lokasi TPS/TD Tahun 2011 No

Type

Ukuran

Lokasi

Ket

1 2 3 4

I I II II

9X20 M 9X20 M 9X12 M 9X12 M

LP WISMA INDAH PASAR BANJAREJO KUBURAN KR.PACAR

POS JAGA POS JAGA


Halaman | III - 28

No

Type

Ukuran

Lokasi

Ket

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

II II II II II II III III III III II III III III

9X12 M 9X12 M 9X12 M 9X12 M 9X12 M 9X12 M 6X8 M 6X8 M 6X8 M 6X8 M 9X12 M 6X8 M 6X9 M 6X8 M

KUBURAN KEMBAR PACUL KAUMAN LEDOK WETAN UTARA PASAR KOTA JL. PEMUDA BUYUDDALEM KUBURAN SUMBANG PASAR HEWAN PASAR SUKOREJO MULYOAGUNG PERUM. MOJORANU KALITIDU BTN NGUMPAK DALEM

POS JAGA POS JAGA POS JAGA POS JAGA

POS JAGA

Sumber : DKP Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 c. Pengangkutan Setelah sampah terkumpul di TPS/TD, selanjutnya setiap hari dilaksanakan pengambilan/pengangkutan sampah di masing-masing TPS/TD untuk selanjutnya diangkut ke TPA yang dilaksanakan oleh petugas dan armada dari DKP dimulai pukul 5 pagi s/d selesai. Kendaraan operasional pengangkutan sampah berfungsi untuk mengangkut sampah mulai dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dari alur pengelolaan sampah hingga pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu kendaraan operasional juga memiliki fungsi penting lainnya yaitu untuk menunjang berbagai kegiatan operasional pelayanan kebersihan dan pertamanan yang bersifat insidentil. Berikut adalah berbagai sarana operasional yang dimiliki DKP : 1. Dump Truck (4 unit) Merupakan kendaraan operasonal angkutan sampah dengan bak terbuka yang memiliki lengan hidrolis yang tersambung dengan bak truck. Kendaraan ini memiliki kapasitas angkut 6-8 M3 dan secara rutin digunakan untuk mengangkut sampah setiap hari. 2. Truck Armproll (3 unit) Merupakan kendaraan operasional angkutan sampah yang berfungsi sebagai sarana untuk memindahkan dan mengosongkan container sampah dengan kapasitas 6-8 M3. 3. Colt Pick Up (3 unit) Penggunaan colt pick up dalam operasionalnya digunakan diantaranya untuk siaran kebersihan keliling, pengangkutan sampah jalan dan pemotongan ranting Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 29

dan dahan pohon serta yustisi/operasi kebersihan kota. 4. Kendaraan bermotor roda 3 (14 unit) Penggunaan Kendaraan bermotor roda 3 dalam operasionalnya digunakan diantaranya untuk pengumpulan sampah di sepanjang jalan-jalan dalam kota, penyiraman tanaman hias dan peneduh. 5. Container (9 unit) Terdapat 9 unit dan digunakan untuk pengangkutan sampah sampah dari setiap TPS ke TPA Bojonegoro.

Gambar 3. 16 Alat Pengangkut Sampah

d. Tempat Pembuangan Akhir Terletak di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan luas tanah + 5 Ha. TPA ini menggunakan metode control landfild yaitu pemilahan dan pelapisan sampah dengan tanah setebal 30 cm. Luas lahan TPA saat ini seluas 3,75 ha dan yang masih bisa digunakan sebesar 25%, sedangkan 75% lahan sudah mencapai ketinggian maksimum dan tidak dapat digunakan lagi. Pengembangan lahan TPA sedang dalam proses yaitu seluas 1,3 ha. TPA Banjarsari memiliki bak lindi sebanyak 2 unit dengan kedalaman 6 meter.

Gambar 3. 17 Proses Pelapisan Sampah


Halaman | III - 30

Gambar 3. 18 Lapisan sampah yang sudah tertutup tanah selama bertahun-tahun

Gambar 3. 19 Bak Lindi

Kegiatan pengelolaan akhir dilaksanakan di TPA yang merupakan kegiatan akhir untuk pemrosesan akhir. Aktifitas yang dilaksanakan di TPA adalah disamping pembongkaran dan penimbunan sampah secara apik dan memenuhi syarat kelestarian lingkungan, juga terdapat kegiatan pembuatan kompos. Disamping itu sampah yang terbuang di TPA tercatat dengan tertib dan dari data ini akan dapat diketahui volume sampah terbuang setiap hari. Sampai dengan saat rata-rata sampah terbuang di TPA mencapai 115 m3 per harinya. Hasil composting sampah dalam satu bulan sebesar 75 kg, sampah satu ton dapat menghasilkan 400 kg kompos. 43.500

43.142

43.000 42.500 42.000

Volume sampah terangkut (m3)

41.760

41.500 41.000 2009

2010

2011

2012

Gambar 3. 20 Perkembangan Sampah terangkut ke TPA Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 31

3700 3650 3600 Volume sampah terangkut (m3)

3550 3500 3450

Gambar 3. 21 Perkembangan Sampah terangkut ke TPA tahun 2011

Fasilitas lain yang menunjang adalah adanya rumah kompos/tempat pembuatan kompos granuler, rumah dan kantor jaga yang mencatat segala aktivitas di TPA termasuk mencatat sumber dan volume serta angkutan sampah yang masuk ke TPA, gudang dan garasi serta tempat pencucian kendaraan angkutan sampah.

Gambar 3. 22 Rumah kompos dan alat komposter

Gambar 3. 23 Pembuatan kompos

3.3.5. Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Sampah Peran masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kota Bojonegoro dimulai dari Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 32

sampah yang berasal dari Pasar Kota Bojonegoro. Sampah organik dan non-organik dipilah kemudian dikirim ke Pusat Komposter di Desa Sukorejo Bojonegoro yang dibantu oleh pihak swasta “Danamon Peduli”. Proses pemilahan ini harus terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat benar paham dan melaksanakannya dengan baik karena proses ini sangat vital yang menentukan proses berikutnya. Peran serta masyarakat terutama kaum perempuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro dimulai dengan pemisahan sampah kering dan sampah basah. Sampah kering dimasukan pada tempat sampah warna kuning sedangkan sampah basah dimasukkan pada tempat sampah warna biru. Kemudian peran perempuan dalam membersikan lingkungan di kawasan kota yang tergabung dalam Pasukan Kuning. Pembuatan pupuk bokasi PKK bermitra dengan Dinas Pertanian, pemanfaatan daur ulang sampah dari plastik bekas menjadi tas, dompet, sandal, bunga yang dalam hal ini PKK bermitra dengan Badan Lingkungan Hidup.

3.3.6. Permasalahan dalam Pengelolaan Sampah Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan sampah adalah : a. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih rendah, b. Jumlah armada pengangkutan masih terbatas, sehingga belum mampu mengangkut semua sampah, c. Jumlah tenaga pengelola di TPA terbatas sehingga proses pemilahan masih manual; d. Jenis TPA yang dipakai dalam tahap controlled landfill namun masih terkendala lahan dan pembiayaan.


Halaman | III - 33

Gambar 3. 24 Site Plan TPA Bojonegoro Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 34

Gambar 3. 25 Persebaran TPS dan TPA di Kabupaten Bojonegoro Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 35

3.4. Pengelolaan Drainase 3.4.1. Landasan Hukum/Legal Operasional Landasan hukum dari pengelolaan drainase di Kabupaten Bojonegoro adalah 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

3.4.2. Aspek Institusional Instansi yang bertanggungjawab dalam penanganan drainase adalah 1. Seksi Drainase dan utilitas, Bidang penataan lingkungan dan permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Fungsi bidang penataan lingkungan dan permukiman adalah perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang penataan lingkungan; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan. Seksi drainase dan utilitas yang menangani pengelolaan drainase mempunyai tugas rinci sebagai berikut: a. Penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan teknis prasarana dan sarana drainase dan utilitas kota; b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan drainase dan utilitas kota; c. Pengaturan, pemeliharaan prasarana dan sarana drainase dan utilitas kota; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pemeliharaan drainase dan utilitas kota. 2. Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan drainase mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan perawatan drainase tertutup khususnya di wilayah Kota Bojonegoro. 3. Bidang sarana dan prasarana, Dinas Pengairan Dinas Pengairan dalam pengelolaan drainase mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan perawatan saluran drainase utama/ saluran induk terbuka yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Adapun fungsi dari bidang ini adalah: a.

Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang sarana dan prasarana;

b.

Perumusan, pengkajian dan pelaksanaan perencanaan teknis;

c.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;

d.

Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian sarana dan prasarana;

e.

Pengkoordinasian dengan instansi teknis dalam penyusunan program;


Halaman | III - 36

Struktur organisasi dari Dinas Pekerjaan umum dan Dinas Pengairan dapat dilihat pada gambar 3.26 dan 3.27 berikut ini.

3.4.3. Cakupan Pelayanan Dalam skala kabupaten terdapat sebuah masterplan penanganan masalah drainase kawasan perkotaan tahun 2003. Namun untuk wilayah Kota Bojonegoro dan bagian selatan kota sudah terdapat sistem/jaringan drainase dan penanganan banjir. Saluran drainase Kota Bojonegoro yang ada saat ini merupakan saluran dengan sistem campuran (combined system), yaitu selain sebagai pembuangan air hujan dan limpasan permukaan, saluran ini juga berfungsi sebagai saluran buangan air limbah dari rumah tangga (sanitasi) yang berupa air limbah cuci dan mandi yang dibuang melalui saluran drainase tersier yang terdapat pada masing–masing rumah tangga. Tiga Saluran Drainase Utama Kota Bojonegoro yakni : 1.

Saluran Utama Banjarejo Saluran ini bermuara di pintu air Banjarrejo, karena itu disebut saluran utama Banjarejo dengan panjang total 4.355 m. Berupa saluran buatan/ pasangan sepanjang 3.935 m, sedangkan sisanya masih berupa saluran alam (tanah). Saluran ini juga berfungsi sebagai long storage dengan dimensi lebar = 9,5 m dan tinggi = 2 m

2.

Saluran Utama Karang Pacar Karena saluran ini bermuara di pintu air Karang Pacar maka disebut saluran utama Karang Pacar Panjang, dengan panjang saluran 2.300 m dan dimensi lebar = 6 m dan tinggi = 2 m

3.

Saluran Utama Ledok Kulon Saluran Utama Ledok Kulon bermuara di pintu air Ledok Kulon. Panjang saluran 900 m, yang berupa pasangan 700 m sedangkan sisanya berupa saluran tanah dengan dimensi lebar = 4,5 m dan tinggi = 2 m


Halaman | III - 37

Gambar 3. 26 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum


Halaman | III - 38

Gambar 3. 27 Struktur Organisasi Dinas Pengairan


Halaman | III - 39

Data eksisting drainase di Kabupaten Bojonegoro masih sangat terbatas (hanya untuk wilayah Kota Bojonegoro), sebagian besar sistem drainase hanya terdapat pada ruas jalan utama berupa saluran drainase tertutup yang terdapat pada kanan dan kiri jalan. Data sungai di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 3.19. Tabel 3. 19 Nama, Panjang dan Debit Air Sungai Tahun 2009 di Kab. Bojonegoro No.

Nama Sungai

Panjang (km)

Debit Air (m3/ detik)

1.

Kaduk

12

7,2

2.

Pandan

11

5,40

3.

Tinggang

28

7,36

4.

Gemongan

21

6,50

5.

Gandong

45

18,90

6.

Tidu

39

5,40

7.

Tengah

10

5,50

8.

Grogolan

22

5,40

9.

Kedungbajul

20

8,10

10.

Pacal

66

68,771

11.

Loro

20

5,40

12.

Besuki

32

12,60

13.

Mekuris

43

30,019

14.

Deru

12

5,40

15.

Ingas

19

6,48

16.

Semarmendem

45

31,78

17.

Pohwates

19

7,20

Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2010

Sistem drainase yang ada di selatan kota Bojonegoro sebagian besar merupakan saluran drainase alami kecuali pada afvour Sukorejo yang lewat kota Bojonegoro merupakan saluran memakai pasangan batukali dan sudetan Semanding yang merupakan saliran buatan berupa saluran terbuka tanpa pasangan.

Gambar 3. 28 Saluran drainase di perkotaan Bojonegoro Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 40

Gambar 3. 29 Saluran drainase di perdesaan Bojonegoro

Saluran yang ada di selatan kota Bojonegoro selain berfungsi sebagai saluran pembawa pada waktu musim hujan dapat berfungsi sebagai saluran pembuangan bagi daerah tangkapan hujan di bagian selatan Kota Bojonegoro sebagai berikut : a. Afvour Sukorejo ; b. Kali Cumik ; c. Saluran Sekunder Pirang ; d. Saluran Sekunder Dander ; e. Kali Pirang / Kali Kunci ; f.

Afvour Kedaton – Tikusan ; Daerah hilir dari sungai/kali tersebut diatas kesemuanya berkumpul menjadi satu

di afvour Kedungbanteng kemudian bermuara ke Sungai Bengawan Solo melalui Pintu air Kalirejo dan Pintu Air Semanding. Afvour Kali Grogolan yang langsung bermuara di sungai Bengawan Solo di Desa Jetak. Dari semua saluran yang ada di selatan kota Bojonegoro ini mempunyai andil yang besar terhadap terjadinya banjir, jika tidak ada rekayasa enginering terhadap saluran tersebut maka penanggulangan banjir di Bojonegoro sulit tercapai. Kondisi saluran drainase di Kelurahan Ledok Kulon tidak dapat menampung curahan air hujan maupun air buangan rumah tangga. Hal ini disebabkan saluran drainase yang baru dibangun hanya di salah satu sisi jalan. Genangan yang menutupi jalan dan tidak dapat mengalir menyebabkan kondisi permukiman di Kelurahan Ledok Kulon menjadi kumuh. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar 3.30 dan 3.31.


Halaman | III - 41

Gambar 3. 30 Kondisi genangan di Kelurahan Ledok Kulon

Gambar 3. 31 Saluran drainase yang buruk di Ledok Kulon

Keadaan saluran drainase yang buruk di lingkungan pengrajin tahu sangat mengganggu karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, sangat berpotensi menimbulkan bibit penyakit. Keadaan tersebut sesuai dengan hasil studi EHRA bahwa pengelolaan drainase di Kabupaten Bojonegoro sebesar 72,8% tidak ada pengelolaan. Untuk lebih jelas mengenai pengelolaan drainase dapat dilihat pada gambar 3.32.

7%

1% 0%

Pengelolaan Drainase Tidak Ada Parit

19% 73%

Sumur resapan Lainnya Tidak Tahu

Gambar 3. 32 Pengelolaan Drainase Studi EHRA


Halaman | III - 42

Gambar 3. 33 Peta Daerah rawan Banjir Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 43

Gambar 3. 34 Peta Jaringan Drainase di Perkotaan Bojonegoro Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 44

Gambar 3. 35 Peta Genangan di Kec. Bojonegoro Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 45

3.4.4. Aspek Teknis dan Operasional Sistem saluran drainase utama Kota Bojonegoro terbagi tiga yang bertumpu pada saluran induk yang melingkar pada tengah kota kemudian mengalir melalui saluransaluran drainase tersier atau sekunder yang terdekat yang akhirnya pada saluran pembuangan primer yang menuju pada 3 pompa air dapat dilihat pada tabel 3.20. Dari data tersebut panjang drainase mikro di wilayah Kabupaten Bojonegoro sepanjang ± 68,216 km, yang terdiri dari saluran primer sepanjang ±7,555 km dan saluran sekunder tersier ± 60,661 km. Tabel 3. 20 Kapasitas Pompa Banjir Kota Bojonegoro No.

Lokasi

Kapasitas Pompa

Unit

Total (ltr/detik)

1.

Banjarejo

1300

2

2600

2.

Karangpacar

500

2

1000

3.

Ledok Kulon

500

2

1000

6

4600

Jumlah

Sumber: Dinas PU, 2010

3.4.5. Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase diawali dengan penyuluhan/ pembinaan tentang pemanfaatan dan penghematan dalam penggunaan air melalui kunjungan kerja Tim Penggerak PKK ke dua desa setiap bulan. Kemudian kegiatan pembersihan saluran drainase di sekitar pemukiman melalui kegiatan kerja bakti secara berkala (mingguan, bulanan sesuai kebutuhan).

3.4.6. Permasalahan Permasalahan pengelolaan drainase yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro adalah a. Saluran drainase pada jalan utama tidak dapat menampung aliran air hujan yang terlalu besar sehingga sering terjadi genangan; b. Belum adanya master plan dalam pengelolaan drainase.

3.5. Penyediaan Air Bersih 3.5.1. Landasan Hukum/Legal Operasional Landasan hukum dari penyediaan air bersih di Kabupaten Bojonegoro mengacu kepada: 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


Halaman | III - 46



Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Dati II Bojonegoro

3.5.2. Aspek Institusional Instansi yang terkait dengan penyediaan air bersih di Kabupaten Bojonegoro adalah 1. PDAM Kabupaten Bojonegoro merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi dalam penyediaan air bersih di wilayah perkotaan. 2. Seksi Sanitasi dan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum. a. Penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan teknis prasarana dan sarana sanitasi dan air bersih pedesaan; b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan sanitasi dan air bersih pedesaan; c. Pengaturan, pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi dan air bersih pedesaan; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pemeliharaan sanitasi dan air bersih pedesaan.

3.5.3. Cakupan Pelayanan Pada saat sekarang, cakupan pelayanan dari PDAM Kabupaten Bojonegoro adalah 21,46% atau sekitar 629.440 jiwa. Adapun rekapitulasi dari pelayanan PDAM untuk tiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut : Tabel 3. 21 Rekapitulasi Cakupan Pelayanan Air Bersih PDAM Kab. Bojonegoro Per Kecamatan Bulan Desember 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiwa)

Cakupan Pelayanan (%)

84.537 34.908 78.700 15.507 45.833 29.553 52.347 66.465 73.301 82.018 66.271 629.440

70,25 5,19 21,81 6,32 22,12 0,83 28,72 8,41 11,47 16,75 3,84 21,46

Bojonegoro Trucuk Dander Bubulan Padangan Purwosari Kapas Balen Sumberrejo Baureno Kalitidu JUMLAH

SR (unit) 8.484 259 2.542 140 1.448 35 2.148 799 1.201 1.963 364 19.293

Sumber : PDAM Kab. Bojonegoro, 2010

Sedangkan untuk jumlah unit pelayanan adalah sebanyak 9 unit dengan total produksi 325 L/det. Sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro dapat Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 47

dilihat pada gambar 3.37 Peta Sumber daya air.

3.5.4. Aspek Teknis dan Operasional Sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Bojonegoro mempergunakan sistem pemompaan dan sistem gravitasi, hal ini disebabkan karena kondisi topografi yang berbukit-bukit dan juga dikarenakan sumber air yang diambil sebagian besar berasal dari sungai bawah tanah. Data instalasi air minum yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 3.22. Tabel 3. 22 Data Kapasitas Pompa PDAM Kabupaten Bojonegoro 2010 No.

Instalasi

1

BNA Bojonegoro & Banjarsari

Jenis Air Baku Mata Air Sumur Bor

2

IKK Kapas

Mata Air

3

IKK Dander &

Sumur Bor

5

Bubulan IKK Padangan (IPA & SB) Purwosari IKK Balen

6

IKK Sumberrejo

Sumur Dalam

7 8 9

IKK Baureno IKK Kalitidu IKK Trucuk Banjarsari (IPA) Jumlah

Sumur Dalam Sumur Dalam Sumur Dalam IPA

4

Sumur Dalam IPA Sumur Dalam

Terpasang 60 L/detik 30 25 30 L/detik 30 25 10 L/detik 3 2 20 L/detik 8 5,5 L/detik 5,5 11 8 3 25 L/detik 4 L/detik 20 L/detik 325 L/detik

Terpakai 115 L/detik

Jumlah Pelanggan 8.484

85 L/detik

2.148

15 L/detik

2.452

17 L/detik

140 1.448 35 799

23 L/detik 23 L/detik 3,5 L/detik 10 L/detik 291,5 L/detik

1.201 1.963 364 259 19.293

Sumber: PDAM Kabupaten Bojonegoro, 2010

Kapasitas sumber terbesar sebanyak 115 liter/detik yaitu BNA Bojonegoro & Banjarsari dengan jenis air baku dari mata air dan sumur bor yang melayani 8.484 pelanggan. Sedangkan yang terkecil yaitu IPA & SB di IKK Padangan Purwosari hanya melayani 35 pelanggan dengan kapasitas 23 liter/detik. Tingkat penjualan air bersih dari PDAM Kabupaten Bojonegoro tertinggi yaitu di PDAM Bojonegoro dengan jumlah produksi dan terdistribusi 1.706.408 m3. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.36.


Halaman | III - 48

1800000 1600000 1400000 1200000

Data Produksi

1000000

Data Distribusi

800000

Kehilangan Air

600000 400000 200000 0

PD

n ro er an no uk du ale go re nd liti uc ng r e u B a a a n T D K d K Ba jo K K K IK Pa K IK Bo IK IK K K I IK AM

Gambar 3. 36 Produksi dan Distribusi Air oleh PDAM Kab. Bojonegoro 2010

Pada beberapa kecamatan yang belum dijangkau pelayanan PDAM Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengembangkan sistem jaringan air bersih dalam program WSLIC (Water Sanitation for Low Income Community) yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dilaksanakan mulai tahun 1992. Program ini mencakup 101 desa yang menyebar pada kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai sumber air yang memadai. Sebagian dana disyaratkan harus disediakan desa melalui swadaya tenaga dan material dari masyarakat (In Kind). Secara umum pelaksanaan program WSLIC ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap penyakit berbasis lingkungan, menyediaan kebutuhan air bersih serta penyehatan lingkungan permukiman yang aman, bersih dan mudah dijangkau. Sumber mata air yang digunakan berupa mata air maupun sumur bor. Data pelaksanaan program WSLIC dapat dilihat pada tabel 3.23.


Halaman | III - 49

Gambar 3. 37 Peta Sumber Daya Air Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 50

3.5.5. Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Penyediaan Air Bersih Dengan kondisi daerah Bojonegoro yang seringkali mengalami kekurangan air di musim kemarau, sehingga peran jender dalam mengefektifkan penggunaan air bersih. Serta upaya masyarakat untuk menggunakan tandon air bersih. Masyarakat terkait penyediaan air bersih memiliki kemauan yang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana. Pemerintah dalam upaya penanganan kekeringan air mengadakan pembangunan saluran primer dan sekunder dari mata air ke tandon. Program tersebut didukung penuh oleh masyarakat dengan kemauan untuk membayar (willingness to pay) pembangunan saluran tersier ke masing-masing rumah. Dalam hal pemeliharaan sarana air bersih yang sudah terbangun, pemerintah desa menghimpun dana dari rumah tangga sekitar Rp. 10.000 per bulan.

Gambar 3. 38 Peran serta masyarakat dalam HIPPAM di Desa Temayang

3.5.6. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi di dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut : a. Air bersih PDAM belum melayani secara keseluruhan wilayah Kabupaten Bojonegoro, sehingga masyarakat menggunakan air permukaan tanah yang kualitasnya belum menjamin syarat kesehatan; b. Sistem pengaliran air bersih dengan mempergunakan pompa menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk operasional PDAM Kabupaten Bojonegoro; c. Debit air bersih yang diproduksi untuk musim kemarau mengalami penurunan yang cukup banyak sehingga banyak pelanggan PDAM yang tidak teraliri air bersih sedangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki sumber air, mereka terpaksa harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 51

Tabel 3. 23 Identifikasi Sarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Bojonegoro 2007 NO.

LOKASI KECAMATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Bubulan Bubulan Kasiman Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru Kadewan Sekar Sekar Sekar Sekar Sekar Ngraho Purwosari Baureno Kadewan Padangan Padangan Malo

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Kadewan Kasiman Ngambon Bubulan Ngasem Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru Tambakrejo Gondang

JENIS DESA

Krondonan Jari Margomulyo Pejok Sumbergede Betet Beji Gedongan Sekar Deling Miyono Gayam Pandan Kaliombo Trojalu Wonocolo Cendono Purwosari - Tinawun, - Sumberrejo Beji Kasiman Nglampin Clebung Ngasem Woro Tlogorejo Bumirejo Malingmati Sambong

TAHUN

AIR BAKU Mata Air Mata Air Sumur Bor Mata Air Sumur Bor Sumur Bor Mata Air Mata Air Mata Air Mata Air Mata Air Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor PDAM Sumur Bor PDAM PDAM Mata Air Mata Air Mata Air Sumur Bor Sumur Bor Mata Air Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Mata Air

1992 1993 2000 2000 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2002 s/d 2005 2006 2006 2006

DEBIT (Lt/Dt)

JENIS INSTALASI

Ø

Air Baku

Pema kaian

TERBANGUN

PIPA

3 10 5 10 5 5 4 10 15 5 8 3 2 1,5 20 1,5 5 20 3 4 3 2 2 5 5 2 2 2 3 150

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 20 1,5 5 20 2 2 3 2 2 2 5 2 2 3 5 5

Broncap, Perpipaan Perpipaan Perpipaan Broncap, Menara, Perpipaan R Pompa, Perpipaan R Pompa, Perpipaan Broncap, Perpipaan Broncap, Perpipaan Broncap, Perpipaan Broncap, Perpipaan Broncap, Perpipaan R Pompa, Perpipaan R Pompa, Perpipaan R Pompa, Perpipaan Perpipaan Sumur gali, Bak Perpipaan Perpipaan Broncap, Perpipaan Broncap, Perpipaan R Pompa, S Bor, Perpipaan R Pompa, S Bor, Perpipaan Broncap, Perpipaan R Pompa, S Bor, Perpipaan R Panel, Pagar, Jem. Pipa, Perpipaan

Ø2’ Ø2’ Ø3’ Ø2’ Ø1,5’ Ø3’ Ø2’ Ø3’ Ø2’ Ø2’ Ø3’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø3’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø3’ Ø2’ Ø2’ Ø4’ Ø2’ Ø3’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø4’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø4’ Ø2’ Ø4’ Ø63’ s/d 110 Ø63’ s/d 110

PJG PIPA

JML JIWA

KET.

TERLAYANI

500 3.000 2.500 2.510 1.600 1.800 3.500 3500 2.548 2.794 3.000 2.500 526 185 1.730 217 3.500 1.200 4.480

3.341 2.294 4.130 5.691 2.071 1.609 2.241 3.871 4.468 3.812 2.613 1.068 1.809 3.432 2.164 1.601 2.338 3.994 3.708

8.025 1.800 1.705 8.500 2.281 1.614 4.023 2.083 3.000

2.241 3.455 2.413 2.165 3.114 2.454 1.992 3.565 4.071 4.566

HU 3 Unit HU 3 Unit HU 2 Unit HU 22 unit HU 4 Unit HU 4 Unit HU 5 Unit HU 6 Unit HU 5 Unit HU 3 Unit HU 3 Unit HU 5 Unit HU 2 Unit HU 3 Unit Bak 1 Konek PDAM HU 6 Unit HU 6 Unit HU 3 Unit HU 3 Unit HU 3 Unit HU 4 Unit HU 4 Unit HU 5 Unit HU 1 Unit

NO.

LOKASI KECAMATAN

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Ngraho Kalitidu Kepohbaru Sekar Bubulan Trucuk Kedungadem Baureno Sumberrejo Kasiman Ngraho Kadewan Dander Gondang Kepohbaru

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

WSLIC Project Malo Malo Sumberrejo Kedungadem Kanor Baureno Baureno Purwosari Margomulyo Ngraho Sukosewu Temayang Kepohbaru

JENIS DESA

Blimbinggede Nginginrejo Pejok Klino Nglampin Babad Blongsong Kayulemah Sekaran Dk. Kedungrejo Sambong Tlogorejo, Woro, Bumirejo

AIR BAKU Sumur Bor Sumur Bor Mata Air Mata Air Sumur Bor Sumur Bor Mata Air Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor

DEBIT (Lt/Dt)

TAHUN

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Air Baku

Pema kaian

5 8 10 10 5 5 7

3 3 2 2 3 2 3

2

2

JENIS INSTALASI

Ø

TERBANGUN

PIPA

Perpipaan Perpipaan Reservoar, HU, Perpompaan Bak Reservoar 2, Perpipaan Perpipaan R Pompa, Pagar, Perpipaan, SB Pompa, Perlind. Broncap Bak Reservoir, Perpipaan Reservoir & S. Dangkal Pompa 1 unit Perlind. Sumur

Ø63’ Ø63’ s/d 90 Ø63’,90’, 110’ Ø63’ s/d 90

2 Perpipaan Petak Tambakromo Teleng Panjang Sumberwangi Kandungrejo Kalisari Kuniran Margomulyo Tanjung Pacing Soko Sugihwaras


Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor

2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002

3 3 3 3 3 3 3

Perpipaan Perpipaan Perpipaan Perpipaan, Bak Tandon Perpipaan S Bor, Perpipaan

Halaman | III - 53

Ø3’ Ø4’ Ø2’

PJG PIPA 3.897 2.054 167 3.016 150 350 350 3.000 300 4.500 3.500

Ø2’ Ø2’ Ø1’ ½ Ø2’ Ø3’ Ø2’

11.892 4.356 3.332 610

3.688 2.650 5.097 2.865 4.826 5.888

JML JIWA

KET.

TERLAYANI 1.639 1.681 5,691 3.871 2.413 3.395 3.883 3.405 1.766 3.037 1.674 3.360 6.365 4.566 8.911

1.366 1.947 1.592 3.497 2.015 3.918 2.824 4.018 5.051 1.521 2.684 2.470 4.351

HU 1Unit HU 2 Unit HU 1 Unit HU 1 Unit HU 1 Unit HU 2 Unit HU 1 Unit HU 1 Unit

NO.

LOKASI KECAMATAN

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Sekar Sekar Baureno Baureno Kadewan Sumberejo Sugihwaras Baureno Baureno Ngraho Baureno Sugihwaras Sugihwaras Margomulyo Ngasem Sumberejo Kepohbaru Sukosewu Ngasem Sumberejo Ngasem Kalitidu Kasiman Malo Kepohbaru Baureno Kepohbaru Kanor Kanor Sumberejo Balen

JENIS DESA

Kriyan Bareng Tanggungan Lebaksari Hargomulyo Karangdinoyo Glagahan Selorejo Bumiayu Payaman Gajah Siwalan Jati Tengah Sumberejo Kolong Kayulemah Sidomukti Sidorejo Gayam Mlijeng Sambong Sumengko Sidomukti Kemiri Jipo Gunungsari Nranggonanyar Bugun Pesen Margoagung Penganten


AIR BAKU Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor

DEBIT (Lt/Dt)

TAHUN

Air Baku 2002 2002 2003 2003 2003 2002 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006

Pema kaian

JENIS INSTALASI

Ø

TERBANGUN

PIPA

PJG PIPA 3.004

3.943 3.855

S Bor, Perpipaan S Bor, Perpipaan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 4 3 3 3 3 3 3 3 S. Bor, Menara S. Bor, Menara S. Bor, Menara S. Bor, Menara

Menara

Halaman | III - 54

Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2 Ø2’ ’Ø2’ Ø2’ Ø2’

2662 3.805 3.923 3.086 3.267 4.237 3.492 3.090 3.168 6.216

5.313 3.791 3.429 3.187 3.474 6.071

JML JIWA TERLAYANI 2.613 5.759 1.451 2.052 4.130 2.853 1.897 2.150 1.726 2.584 2.883 4.248 1.524 5.990 3.085 1.766 4.063 1.034 5.565 2.796 1.350 1.979 1.469 1.932 2.159 4.099 1.086 2.760 979 2.033 3.238

KET.

NO.

LOKASI KECAMATAN

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Sugihwaras Sukosewu Dander Purwosari Padangan Malo Malo Kadewan Sumberrejo Malo Kadewan Sumberejo Kedungadem Malo

JENIS DESA

Panemon Purwoasri Sumberagung Gaplug Ngasinan Tinawun Sukorejo Beji Wotan Kadungrejo Kadewan Jatigede Sidomulyo, Megale Ketileng

TAHUN

AIR BAKU Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor Sumur Bor

DEBIT (Lt/Dt) Air Baku

Pema kaian

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007

JENIS INSTALASI

Ø

TERBANGUN

PIPA

Menara

S. Bor, Menara Bak penampung

Sumber: Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, 2008


Halaman | III - 55

Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’ Ø2’

PJG PIPA 7.637 7.534 4.918 5.858 4.726 5.458 1.152 5.204

JML JIWA TERLAYANI 2.063 3.989 6.361 1.961 1.891 1.471 1.105 2.241 1.629 911 3.360 2.234 5.474 1.638

KET.

3.6. Komponen Sanitasi Lainnya 3.6.1. Penanganan Limbah Industri Limbah industri yang sudah mulai ditangani di Kabupaten Bojonegoro adalah industri tahu dengan dibangunnya IPAL komunal. Sedangkan untuk industri yang lain belum ada penanganan limbahnya.

3.6.2. Penanganan Limbah Medis Limbah medis yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas masih belum semuanya tertangani. Rumah sakit yang sudah memiliki IPAL adalah RSUD Sosodoro Djatikusumo, RS Aisyah.

3.6.3. Kampanye PHBS Kampanye PHBS menjadi program rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk menyadarkan masyarakat supaya memiliki perilaku hidup yang bersih dan sehat serta untuk menumbuhkan pemberdayaan di masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan bentuk perwujudan dari paradigma sehat dalam budaya hidup perorangan, keluarga dan masyarakat yang berorientasi sehat, bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik fisik, mental maupun sosial. Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat sesuai pedoman. Dari survey cepat PHBS tahun 2008 pada 23.947 rumah yang dipantau di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, jumlah keluarga yang berperilaku Bersih dan Sehat sebesar 9.425 rumah (39,36 %). Pada tahun 2010 tatanan rumah tangga yang menerapkan PHBS mencapai 65 %. Data rumah tangga ber-PHBS di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 3.24. Tabel 3. 24 Data Rumah Tangga Ber-PHBS di Kabupaten Bojonegoro No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan Margomulyo Ngraho Tambakrejo Ngambon Sekar Bubulan Gondang Temayang Sugihwaras Kedungadem Kepohbaru Baureno Kanor Sumberejo


Rumah Tangga Ber-PHBS 78 0 144 0 0 146 104 168 0 71 372 508 0 1.410

(%) 5,76 0 25,53 0 0 36,96 23,21 30,00 0 4,98 80,28 49,70 0 65,11

Halaman | III - 56

No.

Kecamatan

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Balen Sukosewu Kapas Bojonegoro Trucuk Dander Ngasem Kalitidu Malo Purwosari Padangan Kasiman Kedewan Kab.Bojonegoro

Rumah Tangga Ber-PHBS 0 37 1744 2.512 735 261 10 12 336 0 0 777 0 9.425

(%) 0 52,86 72,99 65,26 45,45 17,35 1,85 20 56,95 0 0 41,95 0 39,36


3.7. Pembiayaan Sanitasi Kabupaten 3.7.1. Aspek Kelembagaan Aspek kelembagaan perlu dibahas pada masing-masing sektor pembangunan dengan memperhatikan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar sektor pembangunan prasarana kota, sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing unit organisasi/ instansi guna tercapainya hasil pembangunan yang optimal. Kelembagaan di Kabupaten/Kota perlu dioptimalisasi dan dikoordinasikan serta disinkronisasi uraian jabaran dari fungsi-fungsi sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing unit organisasi/instansi dan perangkatnya, guna tercapai tujuan peningkatan kelembagaan yang mendukung kegiatan pembangunan prasarana kota, termasuk di dalamnya pembangunan sanitasi perkotaan. Untuk Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pengembangan program pendanaan pembangunan dilihat dari aspek kelembagaan daerah telah dibentuk beberapa lembaga Perangkat Daerah untuk mendukung program dimaksud yang terdiri dari 16 Dinas Daerah, 13 Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan 27 kecamatan. Dari lembaga Perangkat Daerah tersebut di atas di dalamnya terdapat lembaga-lembaga yang terkait dengan program pendanaan dan pengembangan sanitasi perkotaan. Pembiayaan untuk bidang sanitasi di Kabupaten Bojonegoro secara langsung masih dilakukan oleh beberapa SKPD antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Sedangkan SKPD lain yang terkait dengan pembangunan sanitasi secara tidak langsung antara lain : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 57

Keluarga Berencana; Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari Non SKPD yang terkait dalam pembangunan sanitasi adalah PDAM yang pembiayaannya tercantum dalam RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah).  Bappeda : Berperan sebagai leading sector dalam pembentukan Pokja sanitasi dan merupakan instansi penanggung jawab program PPSP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam struktur kelembagaan pokja sanitasi Kabupaten Bojonegoro, Bappeda berperan sebagai koordinator kelompok kerja tim pelaksana, koordinator kelompok kerja bidang kelembagaan dan pendanaan, koordinator bidang Sosialisasi dan Monitoring - Evaluasi serta koordinator sekretariat pokja. Dalam perencanaan pembangunan sanitasi, yang memiliki peranan secara langsung adalah Bidang Fisik dan Prasarana dan Bidang Sosial Budaya pada Bappeda. Dana operasional pokja dianggarkan oleh Bappeda, dimana progran dan kegiatannya merupakan pembuatan perencanaan pembangunan sanitasi. Secara umum peranan Bappeda bersifat mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sector/bidang. Untuk alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Bojonegoro untuk pendampingan program sanitasi PPSP tahun 2010 adalah sebesar Rp 100.000.000,00.  Badan Lingkungan Hidup : Peran BLH dalam kelompok kerja sanitasi Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai anggota kelompok kerja bidang penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (dalam hal ini yang berperan adalah Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan BLH). Lingkup tanggung jawab dalam pembangunan sanitasi untuk BLH terkait dengan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang meliputi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan ijin pembuangan limbah cair. Lingkup pendanaan yang dianggarkan oleh BLH terkait sanitasi antara lain dimanfaatkan untuk pendanaan pembangunan IPAL UKM, pembangunan sumur resapan, digester biogas ternak, pengadaan unit biogas.  Dinas Pekerjaan Umum : Peranan DPU dalam kelompok kerja sanitasi (pokja sanitasi) adalah sebagai koordinator kelompok kerja bidang teknis (dalam hal ini yang berperan adalah Bidang Penataan Lingkungan dan Permukiman DPU) serta anggota bidang teknis (dalam hal ini yang berperan adalah Seksi Air Bersih dan Sanitasi Bidang Penataan Lingkungan dan Permukiman DPU). Lingkup tanggung jawab dalam pembangunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 58

sanitasi untuk DPU antara lain terkait dengan pengelolaan drainase, pengelolaan limbah cair yang terkait dengan pembangunan fisik MCK umum, serta MCK Komunal serta penyediaan air bersih non perpipaan yang terkait dengan HIPPA dan HIPPAM.  Dinas Kesehatan : Peranan Dinas Kesehatan dalam kelompok kerja sanitasi adalah sebagai sekretaris tim pelaksana (dalam hal ini yang berperan adalah Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan/P2PL) serta anggota kelompok kerja bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat (dalam hal ini yang berperan adalah Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang P2PL Dinas Kesehatan). Program dan kegiatan Dinas Kesehatan terkait sanitasi adalah kegiatan jambanisasi dan promosi kesehatan (khususnya PHBS) serta program promosi sanitasi dasar. Dalam pelaksanaan program promosi kesehatan kepada masyarakat, dengan memanfaatkan kaderkader yang ada pada tingkat kelurahan, baik itu kader posyandu, kader kesehatan lingkungan dan lainnya. Dalam pengelolaan sanitasi, dinas kesehatan berperan juga dalam pengelolaan limbah medis puskesmas. Dalam menjalankan program terkait sanitasi Dinas Kesehatan bekerja secara lintas sektoral, diantaranya dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam promosi kesehatan serta dalam monitoring dan evaluasi pengembangan sanitasi perkotaan.  Dinas Kebersihan dan Pertamanan : Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam kelompok kerja sanitasi adalah anggota bidang teknis (dalam hal ini yang berperan adalah Bidang Sarana dan Prasarana). Lingkup tanggung jawab dalam pembangunan sanitasi adalah pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro dan pengelolaan saluran drainase tertutup di perkotaan. Dalam menjalankan program terkait, Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerja secara lintas sektoral dengan Badan Lingkungan Hidup.

3.7.2. Prioritas Pendanaan Pembangunan Kota Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Bojonegoro, diketahui bahwa terdapat penjabaran misi dan kebijakan pembangunan daerah yang mengarah pada adanya dukungan yang cukup tinggi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap pembangunan sanitasi kota. Ini terkait dengan tujuan untuk meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Bojonegoro melalui pengelolaan sanitasi kota yang Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 59

berwawasan lingkungan, meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih untuk mendukung pengelolaan sanitasi kota yang berwawasan lingkungan, mengefektifkan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meningkatkan kualitas permukiman prasarana wilayah yang layak bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, terdapat pula program-program pembangunan daerah yang secara langsung merujuk pada pengembangan sanitasi perkotaan, antara lain : Program Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pengendalian Polusi, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pembangunan Saluran Drainase dan GorongGorong, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro adalah 12%, melebihi rata – rata pertumbuhan perekonomian nasional yang sebesar 6% - 7%. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, Kabupaten Bojonegoro dapat dengan mudah melakukan pembangunan untuk sektor – sektor yang terkait sanitasi, hal ini juga terkait dengan sudah adanya program Gerakan Menuju Bojonegoro ODF dan Rencana strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2010-2014. Untuk

perencanaan

pengembangan

pembangunan

sanitasi

Kabupaten

Bojonegoro, khususnya di Tahun 2011, diarahkan untuk prioritas pendanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan dengan pengajuan alokasi dana APBD tahun anggaran 2011 sebesar Rp 795.230.000,00 yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, prioritas pendanaan bidang sanitasi yang direncanakan untuk dikembangkan pada tahun 2011 adalah untuk pengembangan kinerja pengelolaan sampah yang berupa pengadaan sarana prasarana persampahan, kegiatan revitalisasi TPA dengan total anggaran sebesar Rp 1.841.345.000,00 yang dianggarkan pada alokasi Dana APBD tahun 2011 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

3.7.3. Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Sumber-sumber

keuangan

daerah

Kabupaten

Bojonegoro

terdiri

dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Struktur keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam 2 tahun terakhir masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum


Halaman | III - 60

(DAU). Dari aspek pendapatan dan pengeluaran, struktur anggaran Kabupaten Bojonegoro dalam 2 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel 3.25. Tabel 3. 25 APBD Kabupaten Bojonegoro 2009-2010 TAHUN (dalam juta rupiah) 2009 2010

NO

URAIAN

1

Pendapatan : a. Pendapatan asli daerah; b. Dana perimbangan; c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Belanja : a. Belanja langsung b. Belanja tidak langsung

2

59.079 883.751 55.914

73.200 847.688 98.903

408.498 639.721

314.299 730.631

Sumber: Bojonegoro dalam angka, 2010

Secara keseluruhan, total pendapatan Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sedangkan nilai belanja Kabupaten Bojonegoro dalam 2 tahun juga terus mengalami peningkatan. Sumber pendapatan terbesar Kabupaten Bojonegoro berasal dari dana perimbangan yang memberikan kontribusi 83,12% dari total pendapatan daerah. Sedangkan nilai belanja terbesar Kabupaten Bojonegoro adalah belanja tidak langsung dengan proporsi 69,92% dari total belanja daerah.

3.7.4. Besaran Pendanaan Sanitasi Per Tahun Sesuai dengan yang telah dijabarkan pada pokok bahasan sebelumnya, bahwa SKPD yang memiliki anggaran pembangunan sanitasi atau yang berasosiasi dengan kegiatan terkait sanitasi dan memiliki program kegiatan yang mengelola sector sampah, air limbah, drainase adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pendanaan sanitasi ini dihitung berdasarkan besaran belanja langsung sanitasi, dimana angka belanja langsung ini berkaitan dan digunakan untuk melaksanakan pelayanan public atas pengoperasian, pemeliharaan, pembinaan dan investasi sub sector yang bersangkutan. Anggaran khusus Dinas Kesehatan untuk sanitasi Kabupaten Bojonegoro dalam gerakan menuju Bojonegoro ODF dapat dilihat pada tabel 3.26. Tabel 3. 26 Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro untuk Sanitasi No. 1 2 3

Tahun 2009 2010 2011

Jumlah Dana (Rp) Non fisik 36.000.000 248.370.000 282.510.500 266.055.125 Fisik

Jumlah 36.000.000 248.370.000 548.565.625

Sumber: Dinas Kesehatan

Hubungan anggaran pemerintah untuk sanitasi dengan perubahan kepemilikan dan akses terhadap jamban yaitu dengan anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 248.370.000 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

Halaman | III - 61

terjadi penambahan jamban sebesar 83.785 jamban dan akses terhadap jamban sebesar 221.481 penduduk. Sedangkan, alokasi pembiayaan terkait program sanitasi untuk tiaptiap SKPD di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 3.28 dan 3.29. Pendanaan sanitasi di Kabupaten Bojonegoro juga diperoleh dari program Urban Sanitation Project to Support PNPM Mandiri yang berasal dari Kementerian Pekerjaan umum. Pendanaan berasal dari APBN dan dibagi dalam empat tahap mulai tahun 2011 – 2014 untuk pembangunan sanimas (pengelolaan air limbah berbasis masyarakat). Lokasi-lokasi yang menerima program adalah daerah perkotaan Bojonegoro. Daftar lokasi dan besaran anggaran program Urban Sanitation For Support PNPM Mandiri dapat dilihat pada tabel 3.27. Tabel 3. 27 Daftar Lokasi Urban Sanitation For Support PNPM Mandiri No.

Tahun

Lokasi Penerima

Jumlah APBN (dalam jutaan rupiah)

Sukorejo 1

2011

Kadipaten Banjarejo

1.400

Mojokampung Ledok wetan Sumbang 2

2012

Karangpacar

1.750

Kauman Klangon Ledok Kulon Ngrowo 3

2013

Mulyoagung

1.750

Kalirejo Campurejo Semanding 4

2014

Pacul Kepatihan

1.400

Jetak

Sumber: Bappeda Kab. Bojonegoro


Halaman | III - 62

Tabel 3. 28 Anggaran Terkait Bidang Sanitasi Tahun 2009 No

SKPD

Program

Kegiatan

Lokasi

Anggaran

Sumber Dana

1

Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan sarana & prasarana rumah sederhana sehat

Kab. Bojonegoro

1.000.000.000

DAU

Program Pembangunan Saluran drainase/ gorong-gorong

Pembangunan gorong-gorong

Kab. Bojonegoro

1.750.000.000

DAU

Kab. Bojonegoro

2.066.874.900

DAU

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

Kab. Bojonegoro

5.076.905.000

DAU

Penyelenggaraan Lingkungan

Kab. Bojonegoro

16.260.000

DAU

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Kab. Bojonegoro

42.500.000

DAU

Penyuluhan Masyarakat Hidup Sehat

Kab. Bojonegoro

25.000.000

DAU

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Kab. Bojonegoro

1.055.000.000

DAU



Kab. Bojonegoro

500.000.000

DAU

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2

Dinas Kesehatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3

Dinas Kebersihan Pertamanan

dan


Saluran

Penataan Lingkungan Penduduk Pedesaan

drainase/

Permukiman

Penyehatan

Saluran

drainase/

Halaman | III - 63

No

SKPD

Program

Kegiatan

Lokasi

Anggaran

Sumber Dana


Kab. Bojonegoro

108.220.000

PAD

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

Kab. Bojonegoro

95.000.000

PAD

Bimbingan teknis persampahan

Kab. Bojonegoro

10.000.000

PAD

Program peningkatan pengendalian polusi

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

Kab. Bojonegoro

130.452.500

PAD

Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

Kab. Bojonegoro

150.000.000

PAD

Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air

Kab. Bojonegoro

53.481.000

PAD

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

4

Badan Lingkungan Hidup

Total Anggaran 2009

12.063.433.400

Sumber: APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2009


Halaman | III - 64

Tabel 3. 29 Anggaran Terkait Bidang Sanitasi Tahun 2010 No

SKPD

Program

Kegiatan

Lokasi

Anggaran

Sumber Dana

1

2

Dinas Pekerjaan Umum



Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3

4

Dinas Kebersihan Pertamanan

Badan Lingkungan Hidup

dan

Saluran

drainase/

Kab. Bojonegoro

1.578.745.000

DAU

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

Kab. Bojonegoro

2.750.015.910

DAU

Penyelenggaraan Lingkungan

Kab. Bojonegoro

248.820.000

DAU

Kab. Bojonegoro

38.500.000

DAU

Kab. Bojonegoro

5.000.000

DAU

Kab. Bojonegoro

20.000.000

DAU

Penyehatan

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan kesehatan

pemanfaatan

sarana

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Kab. Bojonegoro

448.519.500

DAU



Kab. Bojonegoro

443.480.500

DAU

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan


Kab. Bojonegoro

51.000.000

PAD


Saluran

drainase/

Halaman | III - 65

No

SKPD

Program

Kegiatan

Lokasi

Anggaran

Sumber Dana

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

Kab. Bojonegoro

65.250.000

PAD

Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

Pemantauan kualitas lingkungan

Kab. Bojonegoro

15.000.000

PAD

Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air

Kab. Bojonegoro

300.000.000

PAD

Pengujian kadar polusi limbah padat & limbah cair

Kab. Bojonegoro

15.000.000

PAD

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/ cair yang meninmbulkan polusi

Kab. Bojonegoro

85.000.000

PAD

Program penyediaan dan pengelolaan air baku

Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Kab. Bojonegoro

203.059.100

DAU

Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air

Kab. Bojonegoro

2.156.726.500,29

DAU

Program peningkatan pengendalian polusi

5

Dinas Pengairan

Total Anggaran 2010

8.424.116.510,29

Sumber: APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2010


Halaman | III - 66

BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN BOJONEGORO

Recommend Documents