BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN MUNA Pembangunan di Kabupaten Muna dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan pengertian dasar pembangunan yang berkelanjutan agar mekanisme pengelolaan, pemanfaatan sumber daya yang ada diharapkan akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mampu menjamin tetap terjaganya kualitas lingkungan yang memenuhi standar kehidupan. Persoalan penting yang memerlukan prioritas penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman. Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Muna lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi yang berbasis masyarakat. Sedangkan sebagai subsistem pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Muna difokuskan kepada penataan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan pencegahan kontaminasi terhadap air tanah oleh limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan permukiman yang padat penduduk dan atau pusat-pusat kegiatan masyarakat serta peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan air minum bagi masyarakat. Seiring dengan aktifitas pembangunan yang meningkat dengan bertambahnya penduduk akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan dapat menimbulkan masalah di bidang sanitasi. Hal ini akan menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan estetika serta kemungkinan timbulnya penyakit sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya.Kebiasaan masyarakat membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran drainase, sungai-sungai dan pada tempat-tempat yang bukan peruntukannya ikut memperburuk kondisi sanitasi di Kabupaten Muna. Dari semua persoalan sanitasi di Kabupaten Muna, penyebab utamanya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi yang berakibat kepada kurangnya kesadaran terhadap pentingnya sanitasi dalam kehidupan Keseriusan pemerintah Kabupaten Muna dalam memperbaiki kualitas kesehatan dan lingkungan permukiman dapat dilihat pada anggaran belanja sanitasi lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan rata-rata pembiayaan sanitasi sebesar 42,13%. Empat sektor komponen sanitasi pembiayaan tertinggi setiap tahunnya adalah sektor persampahan. Berbanding terbalik dengan sector air limbah lima tahun terakhir sama sekali belum pernah dianggarkan. Ini merupakan bahan evaluasi pemerintah daerah kabupaten Muna terhadap keseimbangan pendanaan setiap sektor sanitasi yang ada. Gambaran pembiayaan sektor sanitasi Kabupaten Muna dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-1
Tabel. 3.1. Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Muna Tahun 2008-2012 No
Uraian
1 Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4) 1.1 Air Limbah Domestik 1.2 Sampah Rumah Tangga 1.3 Drainase Lingkungan 1.4 PHBS 2 Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3) 2.1 DAK Khusus 2.2 DAK Lingkungan Hidup 2.3 DAK Perumahan dan Permukiman Pinjaman Hibah Untuk Sanitasi Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung % APBD Murni Terhadap Belanja Langsung
2008 1.745.921.800 0 1.503.736.800 151.000.000 91.185.000 3.375.900.000 2.678.400.000 697.500.000 0 0 0 -1.629.978.200 517.743.499.473 -0.31
Belanja Sanitasi (Rp) 2009 2010 901.480.000 2.290.298.330 0 0 494.450.000 1.414.785.730 396.115.000 790.832.600 10.515.000 84.680.000 4.135.000.000 3.448.918.708 3.360.000.000 2.495.956.656 775.000.000 952.962.052 0 0 0 0 0 0 -3.233.520.000 -1.158.620.398 509.063.613.563 560.005.559.174 -0.64 -0.21
2011 2.637.524.645 0 1.375.814.645 1.239.300.000 22.410.000 1.996.657.595 1.142.837.540 853.820.055 0 0 0 640.867.050 646.646.460.895 0.10
2012 3.894.869.950 0 731.298.950 3.094.031.000 69.540.000 2.824.927.437 1.871.965.385 952.962.052 0 0 0 1.069.942.513 771.118.581.766 0.14
Rata-rata Pertumbuhan 42.13
Sumber: Data Olahan APBD Kab Muna (2013) Berdasarkan tabel 3.1 diatas terlihat bahwa Belanja di sektor sanitasi masih didominasi oleh belanja pada sekor sampah dan drainase lingkungan. Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah saat ini lebih concern pada penanganan infrastruktur sanitasi. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang penekanannya pada Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang pada aspek pendanaan. Padahal sesungguhnya alokasi kegiatan PHBS juga harus lebih memadai guna meningkatkan upaya-upaya prefentive dalam pencegahan dampak dari buruknya kondisi sanitasi
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-2
1.32
-13.54 10.76
Tabel 3.2. Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Per Kapita No 1 1.a 1.b 2 2.a 2.b 3 3.a 3.b
SKPD
2008
Rekapitulasi Sanitasi Tahun (RP) 2009 2010 2011
2012
Retribusi Air Limbah 477.981.000 503.388.000 538.605.000 550.044.000 591.966.000 Realisasi retribusi 0 0 0 0 0 Potensi Retribusi 477.981.000 503.388.000 538.605.000 550.044.000 591.966.000 Retribusi Sampah 706.029.750 741.755.250 818.139.000 835.371.000 901.437.000 Realisasi retribusi 68.721.750 70.571.250 99.999.000 101.979.000 112.149.000 Potensi retribusi 637.308.000 671.184.000 718.140.000 733.392.000 789.288.000 Retribusi Drainase 637.308.000 671.184.000 718.140.000 733.392.000 789.288.000 Realisasi retribusi 0 0 0 0 0 Potensi retribusi 637.308.000 671.184.000 718.140.000 733.392.000 789.288.000 Total realisasi Retribusi Sanitasi 68.721.750 70.571.250 99.999.000 101.979.000 112.149.000 (1a+2a+3a) Total Potensi Retribusi Sanitasi 1.752.597.000 1.845.756.000 1.974.885.000 2.016.828.000 2.170.542.000 (1b+2b+3b) Proporsi Total Realisasi-Potensi 3.92 3.82 5.06 5.06 5.17 Retribusi Sanitasi (4/5)
Pertumbuhan % 5.51
6.34
5.51
14.09 5.51 8.00
Sumber: Data Olahan APBD Kab Muna (2013) Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, tampak bahwa dalam pengelolaan retribusi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini khusus terjadi pada jenis retribusi sampah dan retribusi air limbah. Sedangkan pada retribusi drainase belum sama sekali memiliki realisasi penerimaan. Ini dapat dipahami karena sampai dengan saat ini Peraturan Daerah mengenai retribusi drainase belum diterbitlan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Namun demikian potensi pendapatan yang dapat diterima dari jenis retribusi drainase ini dapat mencapai kisaran antara Rp. 637.308.000 – Rp. 789.288.000. Oleh karena itu dengan cukup besarnya potensi retribusi pada sektor drainase maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk merumuskan payung hukum yang tepat guna menerapkan penarikan atas jenis retribusi tersebut. Sedangkan untuk jenis-jenis reribus sanitasi lainnya yang telah operasional dalam hal pengelolaannya, dapat dilakukan upaya-upaya untuk mengenjot pemasukan retribusi-retribusi tersebut.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-3
3.1. Promosi Higiene dan Sanitasi Promosi higiene dan sanitasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.Pola hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan perilaku hidup sehat khususnya di skala rumah tangga dalam pelaksanaannya memang butuh banyak dukungan, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar hingga pemerintah. Derajat kesehatan dan pola hidup masyarakat Kabupaten Muna secara umum dapat terlihat dari angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh saniatsi buruk. 3.1.1. Promosi Higiene dan Sanitasi Rumah Tangga Indikator PHBS tatanan rumah tangga adalah suatu alat ukur yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di rumah tangga. Indikator BHBS tatanan rumah tangga diarahkan pada aspek program prioritas yaitu, KIA, gizi, kesehatan lingkungan, gaya hidup dan upaya kesehatan masyarakat. Kondisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene didapat berdasarkan survey studi EHRA. Studi EHRA dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi kondisi eksisting sarana sanitasi yang ada ditingkat masyarakat serta perilaku masyarakat terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Indikator penentuan tingkat resiko kesehatan masyarakat didasarkan pada : 1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, 2) Pembuangan Air Limbah Domestik, 3) Drainase Lingkungan Sekitar Rumah dan Banjir, 4) Sumber Air, 5) Perilaku Higiene dan 6) Kasus Penyakit Diare. Wilayah kajian study EHRA menggunakan klaster random sampling disebabkan karena wilayah Kabupaten Muna cukup luas yaitu terdiri 33 kecamatan, terpilih sampel di 11 Kecamatan , 79 desa. Jumlah sampel pada studi ini sebanyak 960 responden yang tersebar pada 24 desa/kelurahan yang terbagi dalam 4 klaster. Penentuan sampel dilakukan dengan sistem klastering random sampling. Klaster ini dianggap dapat mewakili semua desa di wilayah kajian dengan karakter wilayah yang hamper sama. Pemilihan 11 (sebelas) Kecamatan juga mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing wilayah Kabupaten Muna. Kesebelas kecamatan yang terpilih terdiri dari Kecamatan Katobu, Kecamatan Bhatalaiworu, Kecamatan Duruka, Kecamatan Napabalano, Kecamatan Towea, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kecamatan Maligano, Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Lawa. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-4
Distribusi desa per klaster untuk penetapan lokasi studi EHRA dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini : Gambar 3.1. Distribusi per klaster penetapan wilayah study EHRA
Sumber: Study EHRA (2013)
Sumber informasi atau Responden dalam Studi EHRA Tahun 2013 di Kabupaten Muna adalah perempuan dibedakan berdasarkan variabel kelompok umur, status rumah yang ditempati, pendidikan terakhir, kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan, kepemilikan Kartu Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (ASKESKIN) dan yang memiliki anak. Gambar 3.2. Sumber Informasi Sanitasi pada study EHRA.
Sumber : Study EHRA (2013) Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi responden terbesar dalam studi EHRA ini adalah kelompok usia yaitu 45 tahun keatas. Dari total jumlah responden usia 40 tahun Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-5
keatas yaitu paling banyak yaitu klaster 2 sebanyak 144 orang.Sasaran responden dalam studi EHRA adalah Ibu rumah Tangga. a.
Prakter Cuci Tangan Pakai Sabun
Dari aspek kesehatan masyarakat khususnya pola penyebaran penyakit menular, cukup banyak penyakit yang bisa dicegah melalui kebiasaan atau perilaku hygiene dengan Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) seperti penyakit diare, typhus perut, cacingan, flu burung dan bahkan flu babi. Seperti halnya perilaku buang air besar sembarangan, perilaku cuci tangan pakai sabun merupakan sasaran penting dalam promosi kesehatan, khususnya terkait perilaku hidup sehat dan bersih. Tangan adalah bagian dari tubuh manusia yang paling sering berhubungan dengan mulut dan hidung secara langsung, sehingga tangan menjadi salah satu penghantar utama masuknya kuman penyakit kedalam tubuh manusia. Apabila tangan manusia menyentuh tinjah/feces, akan terkontaminasi dengan 10 juta virus dan satu juta bakteri yang dapat menimbulkan penyakit, virus dan bakteri tidak dapat terlihat, sehingga sering diabaikan dan mudah masuk kedalam tubuh manusia. Cuci tangan pakai sabun, bagi sebagian besar masyarakat sudah menjadi kegiatan rutin sehari-hari, tetapi bagi sebagian masyarakat lainnya, cuci tangan pakai sabun belum menjadi kegiatan rutin, terutama bagi anak-anak, bahkan dikalangan petugas medis pun kebiasaan ini acapkali belum membudaya. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat diperlihatkan pada kebiasaan masyarakat dalam melakukan Cuci tangan Pakai Sabun dalam lima waktu penting dapat dilihat pada grafik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di bawah ini : Gambar 3.3. CPTS ( Cuci Tangan Pakai Sabun) di Lima Waktu Penting
Sumber: Study EHRA, (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-6
Berdasarkan Grafik Hasil Studi EHRA diatas, terlihat bahwa Perilaku Higiene tentang Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Lima Waktu Penting pada masyarakat Kabupaten Muna yang menjadi sampel penelitian baik klaster 0, 1, 2, 3 maupun 4 ternyata rata-rata yang terbanyak adalah tidak melakukan praktek CTPS di Lima Waktu Penting (95,1%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Muna tentang pentingnya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada 5 waktu penting tersebut masih sangat buruk. b. Praktek Buang Air Besar Sembarangan Masalah penyehatan lingkungan permukiman khususnya pada pembuangan tinja merupakan salah satu dari berbagai masalah kesehatan yang perlu mendapatkan prioritas. Penyediaan sarana pembuangan tinja masyarakat terutama dalam pelaksanaannya tidak mudah, karena menyangkut perang serta masyarakat yang biasanya sangat erat hubungannya dengan perilakau, tingkat ekonomi, kebudayaan dan pendidikan Mengingat tinja merupakan bentuk kotoran yang sangat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, maka tinja harus dikelola, dibuang dengan baik dan benar.Untuk itu tinja harus dibuang pada “wadah” atau sebut saja jamban keluarga. Jamban yang digunakan masyarakat bias dalam bentuk jamban yang paling sederhana dan murah misalnya jamban cemplung, atau jamban yang lebih baik dan lebih mahal musalnya jamban leher angsa, dari tanah liat, semen ataupun bahan kramik. Berikut persentase BABS hasil study EHRA 2013 di Kabupaten Muna . Gambar 3.4. Perilaku Buang Air Besar Sembarangan
Sumber: Hasil EHRA (2013). Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-7
Berdasarkan Grafik Hasil Studi EHRA di atas, terlihat bahwa Kepemilikan Jamban Pribadi Rumah Tangga oleh masyarakat Kabupaten Muna yang menjadi sampel penelitian baik klaster 0, 1, 2, 3 maupun 4 ternyata prosentase pencapaiannya sudah mencapai 74%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Muna tentang pentingnya akan kepemilikan jamban sudah cukup baik. Berdasarkan Hasil Studi EHRA diatas, terlihat bahwa Prevalensi atau Angka Kesakitan Penyakit Diare di Kabupaten Muna yang menjadi sampel penelitian pada klaster 0 terbanyak adalah anak non balita,cluster 1 terbanyak anak non balita, cluster 2 dan cluster 4 terbanyak pada anak balita. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian orang tua terhadap hygiene pada anak balita masih sangat kurang. Terkecuali pada cluster 3 mencapai 100 % tidak pernah terserang diare. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran untuk menjaga hygiene/kebersihan diri masyarakat di cluster 3 termasuk sudah cukup baik. c. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga. Penilaian pengelolaan air minum rumah tangga dengan melihat situasi atau keadaan perilakuan pada wadah penyimpangan dan penanganan air minum. Sumber air minum merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat. Perilaku yang dilihat adalah apakah tempat air tertutup atau terlindungi. Untuk lengapnya keadaan pengelolaan air minum masyarakat Kabupaten Muna dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut ini Gambar 3.5. Grafik Pengelolaan Air Minum
Sumber : Study EHRA (2013) Paga gambar diatas dapat dilihat bahwa perilaku masyarakat terhadap pengelolaan air minum masih sangat rendah, Pada klaster 0 dan klaster 3 dapat dilihat bahwa 100% pengelolaan air minumnya buruk. Demikian pula untuk klaster 1, klaster 2 dan klaster 4 pengelolaannya juga Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-8
95% buruk. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kwalitas kesehatan masyarakat Kabupaten Muna . d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman, dengan pengelolaan sampah timbunan sampah dapat teratasi, demikian juga perilaku masyarakat sehari-hari memberikan kontribusi dan penyebab semakin tingginya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga bila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat ekonomis, misalnya dengan pemilahan sampah organic dan non organic, organik dapat dibuat untuk pupuk kompos, sedangkan non organik dapat dijual pada penngumpul barang bekas. Berikut dapat dilihat grafik pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Muna. Gambar 3.6. Grafik Pengelolaan Sampah Setempat
Sumber : Study EHRA (2013)
Grafik diatas menunjukkan kondisi pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Muna masih buruk, Klaster 3 mencapai 100% tidak ada yang melakukan pengelolaan sampah, hanya klaster 2 yang 60% tidak mengelola sampah rumah tangganya. Perlu sosialisasi dan strrategi untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dapat bernilai ekonomis. Selanjutnya dari studi EHRA yang dilakukan juga melihat kondisi saluran air limbah rumah tangga (SPAL). Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk merubah perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Grafik di bawah ini menunjukkan kondisi pencemaran karena SPAL di Kabupaten Muna.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-9
Gambar 3.7. Grafik Pencemaran Karena SPAL
Sumber : Study EHRA (2013)
Berdasarkan grafik hasil EHRA diatas, terlihat bahwa Kondisi Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) pada masyarakat Kabupaten Muna menunjukkan kondisi yang masih buruk, pada klaster 3 menunjukkan 97% masih terjadi pencemaran karena saluran air limbah yang buruk. Hal ini berpotensi mencemari sumber air atau sumur yang ada disekitarnya.klaster 2 menunjukkan 47% lebih rendah dibandingkan dengan klaster 2 dan klaster 4. Tabel 3.3. Kegiatan Komunikasi Terkait Promosi Higiene dan Sanitasi Dinas Tujuan Khalayak No Kegiatan Pelaksana Kegiatan Sasaran Promosi Higiene Dinkes Kesadaran dan Murid 1 2
Siaran radio
3
Desa sehat
Dinas Kesehatan
4
Arisan WC
Dinkes
5
Klinik Sanitasi
Dinas Kesehatan
6
Posyandu Lansia
Dinas Kesehatan
melalui Dinkes
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
kesehatann lingkungan Muna Sehat
sekolah
Warga masyarakat
Pesan Kunci Cuci tangan sebelum makan Biasakan hidup bersih
Pembelajaran Lingkungan permukiman sehat
Membiasakan memperhatikan kesehatan dari yang terkecil Meningkatkan Warga desa Lingkungan Membangun kab derajat kesehatan sehat Muna yang sehat dan tenteram Memicu Higiene Warga desa Biasakan Lingkungan dan sanitasi miskin hidup bersih permukiman sehat Pembinaan Warga desa Lebih baik Lingkungan sehat, pasien berurang mencerah warga sehat masuk rumah dari pada sakit mengobati Pembinaan Warga Sehat di usia Pemantauan Lansia lansia tua kesehatan lansia III-10
7
Lomba Hari BLH Lingkungan Hidup
8
Lingkungan sehat
Dinas Kesehatan
9
Pos windu
Dinkes
Meningkatkan kepedulian lingkungan Mencapai lingkungan yang bersih Pemberantasan penyakit menular
Kantor/insta nsi Pemerintah Masyarakat
Lingkungan bersih dan sehat Perilaku hidup bersih dan sehat 17 tahun Pencegahan keatas penyakit menular
Membangun Kab. Muna yang sehat Membangun Kabupaten Muna yang sehat
Sumber: Dinas Kesehatan dan BLH Kab. Muna (2013) Penyebarluasan informasi tentang hygiene dan sanitasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dan media komunikasi umum milik swasta yaitu radio lokal yaitu RSP (Radio Suara Pendidikan). Kegiatan promosi Higiene dan sanitasi masih kurang, hal tersebut disebabkan masih kurangnya sarana pendukung untuk promosi, demikian juga halnya dengan porsi pendanaan untuk pembiayaan promosi lebih kecil dibandingkan kegiatan lain yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Sedangkan gambaran media komuniasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4 dibawah ini. Tabel. 3.4. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Promosi Higiene dan Sanitasi Isyu yang Pesan No Jenis Media Khalayak Pendanaan diangkat Kunci
Efektifitas
1
Siaran melalui radio Warga RSP (Radio Suara Kota Raha Pendidikan)
DAU
Muna sehat
Biasakan hidup bersih
Jangkauan terbatas, hanya warga kota yang menjadi sasaran
2
Poster
DAU
Muna sehat
Kesehatan lingkungan
Hanya sebagian kecil warga yang dapat memantau
Warga Kota Raha
Sumber: Dinas Kesehatan Kab Muna (2013) 3.1.2. Promosi Higiene dan Sanitasi Sekolah Sebagai suatu institusi pendidikan, sekolah mempunyai peranan dan kedudukan strategis dalam upaya promosi kesehatan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anak usia 519 tahun terpajan dengan lembaga pendidikan dalam jangka waktu cukup lama. Sekolah mendukung pertumbuhan dan perkembangan alamiah seorang anak, sebab disekolah seorang anak dapat mempelajari berbagai pengetahuan termasuk kesehatan. Promosi kesehatan disekolah membantu meningkatkan kesehatan siswa, guru, karyawan, keluarga serta masyarakat sekitar, sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih produktif. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-11
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan institusi pendidikan adalah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat institusi pendidikan (pengajar, anak didik dll) dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, institusi pendidikan dalam hal ini adalah TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA. Sekolah harus memberikan pengajaran baik kepada guru maupun murid bagaimana cara memelihara jamban sekolah yang akan dibangun dan sarana cuci tangan. Seringkali terjadi jamban disekolah hanya terdiri atas 2 unit, yaitu satu untuk guru dan yang lain untuk murid. Sementara kondisi jamban murid sangat jauh dari kondisi bersih dan terpelihara atau tidak jarang dalam kondisi rusak. Akibatnya banyak murid yang kemudian buang air kecil maupun buang air besar di halaman sekolah. Kebiasaan ini membuat sekolah menjadi bau dan sangat rentan untuk menjadi sarang penyakit. Selain itu, sering kali jamban di sekolah tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup, murid yang masuk di kelas 1 atau 2 akan merasa takut untuk menggunakan jamban yang kondisinya gelap, berbau dan kotor. Kondisi seperti ini harus dihindari dengan cara membuat jamban dengan penerangan yang cukup baik dari lampu ataupun sinar matahari beserta ventilasi yang memadai. Kesadaran akan arti penting jamban pada lingkungan sekolah di Kabupaten Muna masih cukup rendah. Hal ini terjadi karena aspek sanitasi dalam proses pembelajaran belum menjadi perhatian. Acap kali kita temukan lingkungan sekolah yang banyak berserakan sampah, bahkan kotoran binatang seperti sapi, ayam dan kambing, Sehingga kondisi lingkungan sekolah menjadi tidak terjaga. Kondisi ini menyebabkan kondusifitas dilingkungan sekolah menjadi terganggu, yang berdampak pada proses belajar mengajar yang tidak maksimal. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah rasio jumlah siswa dan guru terhadap ketersediaan jamban di sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang hanya tersedia jamban sebanyak 2 (dua) unit. Padahal jumlah siswa termasuk guru mencapai ratusan orang, yang berarti 1 (satu) unit jamban melayani 100 – 200 orang. Dengan kondisi seperti ini maka sangat mempengaruhi kualitas dalam hal pengelolaan sanitasi dilingkungan sekolah. Hal lain yang juga mempunyai pengaruh adalah minimnya fasilitas cuci tangan dan sabun cuci tangan disetiap sekolah yang menjadi objek survey. Berdasarkan informasi yang tertera pada Tabel 3.5 hampir sebagian besar sekolah pada sebelas kecamatan memiliki fasilitas cuci tangan dan sabun cuci tangan yang minim. Begitu pula dengan sumber air bersih, mayoritas disekolah-sekolah menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih bagi jamban disekolah. Untuk yang sumber air bersihnya berasal dari PDAM, hanyalah sekolah-sekolah yang kedudukannya di Ibu Kota Kabupaten atau sekolah yang berada pada wilayah disekitar Ibu Kota Kabupaten yang masih dilalui jalur pipa distribusi PDAM. Untuk pembuangan air limbah sekolah hampir sebagian besar pada sekolah-sekolah yang disurvei belum memiliki Sarana Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang memadai. Air Limbah yang dihasilkan oleh sekolah lebih banyak diarahkan secara langsung di luar toilet tanpa melalui Sarana Pengolahan Air Limbah (SPAL). Dengan kondisi ini, maka sangat diperlukan adanya kampaye-kampaye PHBS yang intensif pada masing-masing sekolah untuk memaksimalkan pengelolaan sanitasi di lingkungan sekolah. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-12
Tabel. 3.5. Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah (Sumber air,Toilet, SPAL dan Tempat Cuci Tangan)
No
Kecamatan
Tongkuno 1 Kabangka 2 Tikep 3 Towea 4 Lawa 5
6
7
8
9
Katobu
Duruka
Batalaiworu
Napabalano
Ju m. Sek ola h
Jumlah Siswa
SD
20
1760
1932
204
SMP
6
617
474
40
SMA
3
478
437
SD
10
825
SMP
3
SMA
2
SD
Tingkat Sekolah
P
Jumlah Guru
L
P
Sumber Air Bersih PDAM
L
PAH
Tempat Pembuangan Air Kotor Jml Toilet/WC
SGL
Dari Toilet
Dari Talan g
Kamar Mandi
Air Hujan
Fas. Cuci Tangan
Persedia an Sabun
Y
T
Y
T
S
K
T
S
K
T
S
K
T
Gr
P
L
97
0
0
0
1
4
2
0
2
6
2
11
5
8
0
4
0
0
0
2
14
86
0
0
0
0
2
1
0
1
1
0
6
2
8
0
0
0
2
4
0
6
47
79
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
4
2
4
0
2
0
0
3
0
3
948
37
51
0
0
0
0
0
0
0
3
7
0
2
1
3
0
0
0
0
3
0
3
314
537
24
31
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
6
6
13
0
0
0
0
3
0
3
157
207
27
32
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
2
2
4
0
0
1
1
1
1
1
10
528
604
27
38
0
0
0
0
2
0
0
3
5
0
3
8
8
0
2
1
2
8
2
8
SMP
3
248
329
18
37
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
2
2
0
0
0
0
3
0
3
SMA
1
97
127
5
9
0
0
9
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
SD
5
127
195
17
9
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
2
3
0
1
0
0
5
0
5
SMP
2
47
63
9
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
1
0
9
0
0
2
0
2
SMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SD
9
281
248
42
21
0
2
0
0
0
0
0
5
1
2
5
5
8
0
1
0
1
8
1
8
SMP
1
225
193
7
14
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
SMA
1
195
137
12
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
SD
16
1532
1285
129
79
8
6
2
0
0
0
0
0
0
2
8
8
18
0
0
0
4
12
4
12
SMP
9
1140
1011
86
48
5
3
0
0
0
0
0
0
0
9
18
10
9
0
0
0
2
7
2
7
SMA
6
1524
1261
52
49
2
1
3
0
0
0
0
0
0
6
12
8
6
0
0
0
2
4
2
4
SD
10
834
684
32
58
2
6
2
0
0
0
0
1
0
2
5
5
8
0
2
0
1
9
1
9
SMP
1
184
128
11
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
1
0
0
0
0
1
0
1
SMA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SD
7
427
385
41
32
2
0
0
0
0
0
1
2
0
2
4
5
7
0
0
0
2
5
2
5
SMP
1
215
184
6
13
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
2
1
1
0
0
0
0
1
0
1
SMA
3
320
174
23
29
1
0
0
0
0
0
0
2
0
2
4
4
3
0
0
0
1
2
1
2
SD
8
284
175
37
28
0
0
0
0
0
0
2
2
4
2
4
4
8
0
0
0
0
8
0
8
SMP
5
1385
1135
57
42
0
0
0
0
0
0
1
1
3
2
3
3
5
0
0
0
0
5
0
5
SMA
2
734
619
13
27
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
4
4
2
0
0
0
0
2
0
2
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-13
Jumlah Guru
Jumlah Siswa No
Kecamatan
Ting kat Seko lah
Jum Seko lah
SD
Sumber Air Bersih PDAM
10
Maligano
11
PAH
SGL
Dari Toile t
Dari Talan g
Kamar Mandi
Air Hujan
Fas. Cuci Tangan
Persedi aan Sabun
P
L
P
L
K
T
S
K
T
S
K
T
Gr
P
L
Y
T
Y
T
7
279
258
28
17
0
0
0
0
0
0
0
5
2
1
2
2
2
0
0
0
0
7
0
7
SMP
3
178
154
25
19
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
3
0
0
0
0
3
0
3
SMA
1
147
106
9
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
SD
5
247
193
26
12
0
0
0
0
0
0
1
2
2
1
2
2
5
0
0
0
0
5
0
5
SMP
2
153
129
12
9
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0
2
SMA
1
114
94
7
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
3
0
0
0
0
1
0
1
S Wakorsel
Tempat Pembuangan Air Kotor Jml Toilet/WC
Sumber: Study PMHSJK (2013) Tabel 3.6. Sarana Sanitasi Sekolah (Tingkat sekolah:SD,SMPdan SMA) Pengelolaan Sampah dan Hygiene dan Sanitasi
No
1
2
3
4
Kecamatan
Tongkuno
Kabangka
Tikep
Towea Lawa
Tingkat Sekolah
JumS ekola h
SD
20
SMP
6
SMA
3
SD
10
SMP
3
SMA
2
SD
10
SMP
3
SMA
1
SD
5
SMP
2
SMA
0
SD
9
Apakah Pengetahuan Tentang Higiene dan sanitasi diberikan Ya,Saat Pertemuan/ Penyuluhan Tertentu
Ya, Saat mata pelajaran di Kelas
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Apakah ada dana utk air bersih/Sanitasi/Pend hygiene
Cara Pengelolaan Sampah
Tidak Pernah
Ya
Tidak
Dikumpulk an
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
Dipisahka n
Dibuat Kompos
Rencana Perbaikan Sanitasi Sekolah
Kapan Tangki Septik Dikosongkan
Kondisisi Higiene Sekolah
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
III-14
5
6
7
8
9
10
11
Katobu
Duruka
Batalaiworu
Napabalano
Wakorsel
Maligano
SMP
1
SMA
1
SD
16
SMP
9
SMA
6
SD
10
SMP
1
SMA
0
SD
7
SMP
1
SMA
3
SD
8
SMP
5
SMA
2
SD
7
SMP
3
SMA
1
SD
5
SMP
2
SMA
1
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Belum Pernah
Sehat
Tdk Rutin
Sumber: Study PMHSJK (2013) Berdasarkan Tabel 3.6 diatas menunjukan bahwa semua sekolah yang ada dilokasi studi memahami tentang Higiene dan sanitasi. Namun yang menjadi kendala adalah minimnya dana operasional sektor higiene dan sanitasi, akan tetapi warga sekolah tetap mengupayakan agar sekolah terus berada dalam kondisi hygiene sekolah yang sehat, kendatipun dengan keterbatasan anggaran yang ada. Sedangkan untuk pengelolaan sampah sekolah, semua sekolah belum memisahkan sampah yang ada dilingkungan mereka. Sekolah hanya mengumpulkan semua jenis sampah pada tempat yang sama. Untuk tangki septic juga belum pernah dikosongkan, ini juga karena tangki septik yang ada dirasa belum full sehingga tidak dilakukan penyedotan. Selain itu armada sedot tinja di seluruh Kabupaten Muna hanya 1 (satu) unit, namun beralih fungsi menjadi mobil operasional pertamanan. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-15
Tabel 3.7. Masalah dan Isu Starategis di Sektor Promosi Higiene dan Sanitasi Permasalahan Mendesak
Isu Strategis ASPEK TEKNIS 95,1% tidak melakukan praktek CTPS di Lima Waktu Penting Meningkatkan promosi hygiene dan sanitasi disektor rumah tangga perilaku masyarakat terhadap pengelolaan air minum masih Meningkatkan kesadaran dan kemampuan sangat rendah masyarakat dalam pengelolaan air minum pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Muna masih Meningkatkan kesadaran dan kemampuan buruk masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kondisi Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) pada Meningkatkan kualitas saluran pembuangan air masyarakat Kabupaten Muna menunjukkan kondisi yang masih limbah melalui program pembangunan SPAL buruk komunal atau individual Jamban di sekolah tidak dilengkapi dengan penerangan yang Meningkatkan kualitas dan standar jamban cukup, disektor pendidikan Rasio jumlah siswa dan guru terhadap ketersediaan jamban di Meningkatkan jumlah jamban ditiap sekolah yang sekolah yang masih cukup besar disesuaikan dengan tingkat penggunaan dan jumlah pengguna Ketersediaan air bersih bagi sarana jamban sekolah yang masih Meningkatkan ketersediaan air bersih melalui rendah pemasangan sambungan air bersih ke sekolahsekolah ASPKEK NON TEKNIS Porsi pendanaan untuk pembiayaan promosi lebih kecil Kebijakan penganggaran disektor Prohisan dibandingkan kegiatan lain yang berhubungan dengan kesehatan ditingkatkan lingkungan Promosi hygiene dan sanitasi sektor rumah tangga masih kurang Program Prohisan disektor rumah tangga lebih diintensifkan Aspek sanitasi dalam proses pembelajaran belum menjadi Pengarusutamaan isu pentingnya sanitasi dalam perhatian proses belajar mengajar Promosi hygiene dan sanitasi sektor pendidikan masih kurang Program Prohisan disektor rumah tangpendidikan lebih diintensifkan Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Muna (2013) Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-16
3.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik Kondisi sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Muna pada dasarnya berupa pelayanan sanitasi sistem setempat (individual) untuk limbah tinja berupa pengumpulan limbah tinja dari septik tank belum ada pengolahan akhir.Pada saat ini Kabupaten Munabelum mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT). Secara umum pengelolaan limbah tinja di Kabupaten Muna dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara individual, sedangkan limbah cair langsung ke saluran drainase. Akan tetapi, kebiasaan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sanitasi yang baik sehingga kebiasaan ini harus ditinggalkan. Pemerintah Kabupaten Muna juga telah membangunkan WC umum untuk digunakan secara komunal. WC umum tersebut biasanya terdapat pada areal pasar. Untuk areal permukiman, golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas telah memiliki WC secara individu. Untuk masyarakat golongan menengah ke bawah kebanyakan belum memiliki WC secara individu. Adapun Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah Kabupaten Muna didasarkan pada data yang ada dimana hampir di semua wilayah Kabupaten Muna menggunakan sistem pembuangan air limbah setempat (onsite sanitation). Limbah manusia ditampung dalam tangki septik atau cubluk dimana penguraian terjadi secara alamiah dan cairannya dibuang ke bidang tanah atau sumur resapan. Sedangkan untuk limbah mandi dan cuci (grey water) penanganannya langsung dibuang ke saluran drainase. Ditinjau dari peran serta pemerintah, sebagian besar pengelolaan air limbah terutama limbah domestik di Kabupaten Muna masih dilaksanakan secara individual oleh masyarakat. Sampai saat ini peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sanitasi terbatas dalam hal pemberian bantuan jamban kepada sebagian warga masyarakat serta fasilitasi pembangunan MCK komunal berbasis masyarakat di beberapa titik wilayah. 3.2.1. Kelembagaan Aspek legal/hukum yang selama ini dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna yang menangani permasalahan air limbah sampai saat ini belum ada. Aturan tentang Baku Mutu Air Limbah dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik bahwa air buangan limbah yang akan di buang ke badan air harus sudah memenuhi baku mutu air limbah agar tidak mencemari badan air. Sedangkan selama ini buangan limbah di Kabupaten Muna tidak pernah dilakukan pemantauan dengan menganalisis air buangan secara periodik baik secara fisik, kimia, biologi maupun bakteorologi. Namun secara struktur di Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan memiliki seksi yang menangani persoalan limbah domestik dan B3. Akan tetapi keberadaan seksi ini belum secara maksimal menangani masalah-masalah yang menyangkut sektor air limbah. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-17
Tabel 3.8. Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Air Limbah Domestik Fungsi
Pemangku Kepentingan Pemerintah Swasta Masyarakat Kab.
PERENCANAAN
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target. Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target
BLH
-
-
BLH
-
-
BLH
-
-
PU PU
-
-
PU
-
-
PU
-
-
PU
-
-
BLH BLH BLH BLH
-
-
BLH
-
-
BLH
-
-
BLH
-
-
BLH
-
-
BLH
-
-
BLH
-
-
BLH
-
-
PENGADAAN SARANA
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestk Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal.(tangki septik) Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPTL (Truk tinja) Membangun jaringan atau saluran pengalihan limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja Pengelolaan IPTL dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan isin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dan pengurus IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN Pengaturan prosedur penyediaan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan) Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestic Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestic MONITORING DAN EVALUASI
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah skala kabupaten Melakukan monev terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah Sumber: Kantor BLH Kab. Muna (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-18
Berdasarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2000, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna memiliki tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, mengeloladan atau menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup termasuk penanganan Limbah domestik. Namun setelah diberlakukannya Peraturan daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna, maka Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Selama ini Kebersihan dan Pertamanan menjadi bagian dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna, namun setelah berlakunya Perda tersebut Subdin Kebersihan dan Pertamanan melekat pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna. Gambar 3.8. Struktur Organisasi BLH, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup
Kepala BLH, Kebersihan dan Pertamanan Sekertaris BLH, Kebersihan dan Pertamanan
Bidang Analisis Dampak Lingkungan & Tata Lingkungan
Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Bidang Hukum dan Komunikasi Lingkungan
Bidang Kebersihan dan Pertamanan
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, kebersihan dan pertamanan yang mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai pelayanan penunjang pemerintahan Kabupaten Muna. Visi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Muna sampai Tahun 2010 adalah : “Terwujudnya Kualitas Lingkungan Yang Serasi dan Seimbang Melalui Peningkatan Kemitraan Lingkungan Yang Bertumpu pada Pelestarian Fungsi Ekosistem dan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan“.Visi ini disusun atas dasar komitmen bersama Lembaga Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Muna untuk memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai dengan Tahun 2010. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-19
Tabel 3.9. Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Muna Ketersediaan Pelaksanaan Ada Tidak Efektif Belum efektif Tidak Efektif Peraturan ada Dilaks Dilaksanakan Dilaksanakan anakan AIR LIMBAH DOMESTIK √ Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab. Muna √ Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab.Muna dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestic √ Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestic √ Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah √ Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengeolaan air limbah domestik di tempat usaha √ Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di kantor √ Kewajiban penyedotan air limbah domestic untuk masyarakat, industri rumah tangga, kantor pemilik septik tank √ Retribusi penyedotan air limbah domestic √ Tata cara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman Sumber: Kantor BLH Kab. Muna (2013)
3.2.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Pelayanan air limbah di Kabupaten Muna belum di kelola dengan sistem yang sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan air limbahr umah tangga di Kabupaten Muna, digunakan metode dengan menggunakan alat bantu Diagram Sistem Sanitasi Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-20
Ket
-
-
-
-
-
-
(DSS). Kondisi geografis yang berada pada wilayah pesisir sangat mempengarusi system cakupan pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Muna. Masyarakat yang berada pada wilayah pesisir banyak yang membuang air limbah dilaut, sedangkan yang berada pada wilayah daratan banyak membuang limbahnya dikebun, ini disebabkan karena masih banyak lahan kosong yang memungkinkan menjadi tempat pembuangan air limbah. Gambar 3.9. Tempat Penyaluran Akhir Tinja
¶
Sumber : Study EHRA (2013)
Berdasarkan Grafik Hasil Studi EHRA diatas, terlihat bahwa tempat penyaluran akhir pembuangan tinja rumah tangga masyarakat Kabupaten Muna yang menjadi sampel penelitian baik klaster 0, 1, 2, 3 maupun 4 ternyata yang menggunakan Tangki Septik (48,9%), kemudian diikuti oleh Cubluk (22,7%), ke kebun/tanah lapang (0,8%), ke pipa sewer (0,6%), dan langsung ke badan air (0,3%) serta lainnya (26,5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Muna tentang pentingnya pembuangan akhir isi tinja belum cukup baik. Dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Muna belum ada payung hukum yang dibuat pemerintah tentang tata laksana pengelolaan air limbah. Demikian pula dengan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan air limbah belum ada termasuk mobil tinja dan pengurasan jamban belum ada baik yang dikelolah pemerintah maupun swasta. Namun kedepan pemerintah Kabupaten Muna akan memperhatikan tentang pemngelolaan air limbah domestik. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-21
Gambar 3.10. Tempat Penyaluran Akhir Tinja
Sumber: Hasil Study EHRA (2013) Berdasarkan Grafik Hasil Studi EHRA di atas, terlihat bahwa kualitas tangki septik rumah tangga masyarakat Kabupaten Muna yang menjadi sampel penelitian untuk klaster 0,1, 2 dan 4 kualitasnya termasuk Suspek Aman (> 50%). Sedangkan klaster 3 kualitasnya termasuk tidak aman.Hal tersebut mengindikasikan bahwa tangki septik yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Muna tingkat rata-rata keamanannya sudah cukup baik sehingga kemungkinan pencemaran lingkungan juga cukup rendah. Berdasarkan grafik tersebut diatas juga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara umum tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Muna dalam hal penanganan tangki septik sudah cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari program dan kegiatan yang dilakansanakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal lain yang juga mempengaruhi penanganan tanki septik di Kabupaten Muna adalah mayoritas masyarakat Kabupaten Muna masih memanfaatkan sumber air yang berasal dari sumur gali (SGL). Sehingga sangat diupayakan agar sumur gali masyarakat tersebut tidak tercemari oleh limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah yang bersumber dari kamar mandi/wc, serta perembesan tinja ke sumur gali. Untuk itu selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Muna mensosialisasikan bahwa jarak aman antara sumur gali dan tanki septik adalah minimal 7 meter. Sosialisasi tersebut melibatkan semua pemangku kepentingan dari unsure dinas teknis maupun aparat pemerintah desa/kelurahan.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-22
Peta 3.1. Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah (Lokasi Pembangunan MCK di Kabupaten Muna)
Sumber : RTRW Kab. Muna (2011) dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muna (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-24
Adapun hasil pemetaan kondisi sanitasi terkait dengan pengelolaan air limbah rumah tangga, baik back water maupun grey water di Kabupaten Muna dapat dilihat pada Tabel berukut. Tabel 3.10. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Input Black Water (Tinja, Urine,)
Gray Water
User Interfance
Pengumpulan dan Penampungan/ Pengolahan Awal
Pengaliran
Pengolahan Akhir
Pembuangan/ Daur ulang
Kode Nama Aliran
Wilayah
WC sentot
Tangki Septik
-
-
Tanah Resapan
Aliran Limbah AL 1
Duruka, Katobu, Batalaiworu
WC sentot
-
-
-
Laut
WC Helikopter
-
-
-
Kebun/Tanah
Aliran Limbah AL 2 Aliran Limbah AL 3
Towea,Maligano. Wakorsel. Tikep Tongkuno,Kabang ka, Napabalano
WC Cepluk
-
-
-
Tanah resapan
Aliran Limbah AL 4
Lawa, Kabangka
Tempat Cuci Piring/Kamar mandi
-
SPAL (Drainase)
Tanah Resapan
Aliran Limbah 5
Duruka, Katobu, Batalaiworu
Kamar Mandi/ Tempat cuci piring
-
SPAL (Drainase)
Laut/Sungai
Aliran Limbah 6
Towea, Maligano, Tikep, Napabalano
-
Sumber: DSS Kabupaten Muna (2013) Dari skema sitem pembuangan air limbah diatas dapat dilihat bahwa masih ada pembuangan akhir limbahnya yang tidak terkelola dengan baik.Skema aliran 1 ini kebanyakan yang berada pada daerah perkotaan seperti Kecamatan Katobu, Kecamatan Duruka dan Kecamatan Batalaiworu.Skema aliran 2 itu kebanyakan berada pada daerah pesisir seperti Kecamatan Towea karena permukiman masyarakat itu berada diatas laut sehingga pembuangannya dianggap praktis langsung kelaut. Skema aliran 3 dan 4 banyak berada pada daerah ketingginan yang kondisi alamnya merupakan tanah berbatu dan susah air bersih, sehingga masyarakat kebanyakan pembuangan air tinjanya langsung di kebun/tanah. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-25
Tabel 3.11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Ada di Kabupaten Muna Kelompok Fungsi
Teknologi Yang Digunakan
User Interface
SLBM Komunal
User Interface
WC Sentot
Penampungan Awal
Tangki septic
User Interface
Tempat cuci/kamar mandi
Pengangkutan Saluran Drainase Pengaliran Daur Ulang/ Saluran terbuka (sungai, kanal, Pembuangan Akhir laut) Sumber : DSS Kabupaten Muna (2013)
Jenis Data Sekunder Data Kepemilikan jamban Data kepemilikan jamban Data Kepemilikan jamban Data SKPD
Nilai Data Sumber (Perkiraan) Data 12 unit Dinas PU
Estimasi SKPD Estimasi SKPD
30%
Dinas Kesehatan Dinas PU
10%
BLH
17.485 rumah
Dinas Kesehatan
13.965 tangki septik 11.853
Dinas Kesehatan
3.2.3. Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana air limbah sampai saat ini dirasa masih sangat kurang. Hal ini antara lain disebabkan karena masih banyaknya lahan yang kosong sehingga pengurasan tangki septik yang ada menjadi sangat lama dan sangat jarang. Infrastruktur bidang limbah di Kabupaten Muna menggunakan system onsite, belum ada yang menggunakan sisten offside. Dalam hasil study PMHSJ di masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah. Dalam program-program pemberdayaan telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membangun sarana MCK komunal namun kesadaran masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan saranan masih rendah. Peran serta masyarakat dapat dikelompokan menjadi 2, yaitu 1) Peran dalam pengelolaan limbah tinja secara mandiri (penyediaan jamban WC) dalam rumah tangga masing-masing. 2) Peran secara kolektif berupa penyediaan fasilitas MCK dan WC umum. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan perlu dikembangkan adanya sikap dan perilaku yang arif terhadap lingkungan, yang intinya adalah kesadaran bahwa alam mempunyai daya dukung yang terbatas. Untuk menanamkan sikap pembangunan yang arif terhadap lingkungan harus dipertimbangkan empat faktor yaitu: 1) Kesadaran terhadap lingkungan hidup harus dikembangkan sampai setiap individu mengetahui peran yang dimilikinya sebagai anggota masyarakat. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-26
2) 3) 4)
Dikembangkan etika baru dalam penggunaan sumber daya alam. Sikap terhadap alam lingkungan dikembangkan berdasarkan keharmonisan Manusia mengembangkan pemikiran bahwa generasi yang akan datang perlu diwariskan keuntungan, bukan malapetaka.
Perilaku berwawasan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan, status sosial, keinovatifan, pengetahuan tentang lingkungan, sikap terhadap kebersihan lingkungan dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan kesadaran melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya hendaknya melibatkan masyarakat sejak awal, sehingga mereka merasa menjadi bagian penting dalam sistem lingkungan. Berikut disampaikan hasil pemetaan study PMHSJK di Kabupaten Muna Hingga saat ini peran serta aktif masyarakat dalam penanganan limbah cair masih sangat kurang kontribusi masyarakat hanya sebatas pengoperasian contohnya pada pengoperasian MCK namun dalam pembiayaan serta pembangunan infrastruktur dan pemeliharaannya masih sangat kurang. Peran masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Muna khususnya perempuan memegang peranan penting dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh dominasi perempuan pada sector domestik rumah tangga yang mana untuk pekerjaan-pekerjaan masak dan cuci dikerjakan oleh kaum perempuan sehingga mereka terlibat dalam pengelolaan sederhana limbah cucian yang berasal dari kamar mandi. Selain mengelolala limbah cucian yang berasal dari kamar mandi, ibu rumah tangga juga dapat memilah limbah cair mana saja yang bisa di alirkan ke saluran pembuangan agar saluran drainase dapat terjaga. Sebenarnya ibu rumah tanggalah yang sangat berperan dalam pengelolaan limbah cair berskala rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, masyarakat Kabupaten Muna khususnya masyarakat kemiskinan juga kurang mendapat sentuhan fasilitas sanitasi, serta keterbatasan dalam mengakses tempat pembuangan sampah. Pemahaman tersebut sangatlah diperlukan untuk memulai perilahu hidup bersih dan sehat yang berbasis masyarakat. Peran serta masyarakat dan jender dalam penanganan limbah cair yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar termasuk membersihkan saluran pembuangan limbah cair yang dialirkan lewat got/parit, sungai dan sepitank. Hal tersebut dilakukan agar saluran terjaga selalu dan jauh dengan penyakit menular. Melalui program-program yang ada Kabupaten Muna berupaya melibatkan partisipasi masyarakat dan perempuan dalam pengelolaan sanitasi. Seperti program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang mengelola air limbah (sanitasi) berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan yang selalu melibatkan masyarakat dengan pendampingan oleh fasilitator yang sudah terlatih. Awal kegiatan SLBM di Kabupaten Muna pada tahun 2010 memang agak bermasalah dikarenakan keterlambatan petunjuk teknis sehingga kurang mengenai sasaran. Untuk tahun 2011, SLBM dilaksanakan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Batalaiworu dan Kecamatan Duruka dengan pemilihan pembangunan MCK-Plus. Untuk di Tahun 2013 pelaksanaan SLBM di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Napabalano, Kecamatan Bhatalaiworu, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Barangka, Keamatan Lawa dan Kecamatan Maginti. Dana SLBM tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)......................................................................................... Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-27
Tabel. 3.12. Pengelolaan Sarana Jamban Keluarga dan MCK oleh Masyarakat Jumlah
Tahun MCK
Jumlah MCK
Tahun Sanimas
Jumlah Sanimas
Kecamatan RT
RW
Pddk miskin
Jamban Keluarga
Dikelola RT
Dikelola RW
Dikelola CBO
Dikelola Lainnya
dibangun
Dikelola RT
Dikelola RW
Dikelola CBO
Dikelola Lainnya
Tongkuno
0
27
6.235
3.738
-
-
-
2
2009
-
-
-
-
Kabangka
0
21
5.120
2.753
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tiikep
0
19
4.165
2.428
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Towea
0
15
1.760
643
-
-
-
3
2011
-
-
-
-
Lawa
0
19
4.210
2.674
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Katobu
0
31
7.055
4.241
-
-
-
46
2008
-
-
-
-
Duruka
0
24
4.510
1749
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Batalaiworu
0
15
2.925
1438
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Napabalano
0
15
3.468
994
-
-
-
4
2010
-
-
-
-
Wakarumba Selatan
0
13
2.840
853
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maligano
0
17
2.015
841
-
-
-
2
2011
-
-
-
-
dibangun
Sumber : Study PMHJK (2013) Berdasarkan Tabel 3.11 diatas tampak bahwa dari 11 (sebelas) lokasi studi primer hanya terdapat 5 (lima) kecamatan yang memiliki MCK yang dibangun dalam kurun waktu 2009-2011. Lokasi MCK yang terbanyak di Kecamatan Katobu sebanyak 46 unit. Sedangkan diempat kecamatan lainnya hanya berkisar atara 2-4 unit yang terbangun. Berbeda dengan MCk, jamban keluarga disetiap kecamatan wilayah survey berkisar antara 841 unit sampai dengan 3.738 unit. Untuk jamban keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Tongkuno. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya penduduk pada kedua kecamatan tersebut.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-28
Tabel 3.13. Kondisi Sarana MCK Sumber Air Lokasi MCK
Jumlah Pemakai MCK
Kecamatan
PDAM
SPT
RT
RW
L
P
S K T
S K
Kec Tongkuno, Desa Oempu, Desa Matano oe
0
2
22
37
-
-
-
-
Kabangka
0
-
-
-
-
-
-
Tiiworo Kepulauan
0
-
-
-
-
-
Towea, Desa Renda, Desa Muasi
0
1
24
32
-
Lawa
0
-
-
-
-
Katobu (Semua Kelurahan)
0
-
79
96
Duruka
0
-
-
Batalaiworu
0
-
Napabalano
0
-
Wakarumba Selatan
0
Maligano Desa Maligano
0
Jml Toilet /WC
SGL
Jml kmr man di
Fas. Cuci Tangan
RT
RW
L
P
S
P L P Y
-
-
v
-
-
1
1
1
1
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V -
3
3
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
V -
-
-
-
-
-
-
-
2 3
2 3
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
-
-
12
21
-
-
-
-
-
-
v
-
-
-
-
-
-
Y
T
Ada biaya pemakaia n MCK
Tangki Septik
v
v
Belum pernah
-
-
v
Belum pernah
-
-
v
Belum pernah
-
v
v
Belum pernah
-
v
Belum pernah
v
Belum pernah
v
Belum pernah
Cubluk
V
-
V
V
-
-
-
V
V
-
-
-
V
v
Belum pernah
V
-
-
-
V
v
Belum pernah
V
v
Belum Pernah
V
v
Belum Pernah
V
-
Sumber : Study PMHSJK (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
Kapan Tangki Septik dikosongkan
-
V
-
MCK
T
Y
V
-
Tempat buangan air kotor
-
V 1
T
Persedi aan Sabun
III-29
Tabel. 3.14. Daftar Program /proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat Kondisi Sarana Saat ini No
Sub Sektor
Nama Program / Proyek / Layanan
Pelaksana/PJ
Tahun Mulai
Fungsi
Tidak Fungsi
Rusak
Aspek PMJK PM
JDR
MBR
1
Air Limbah Domestik
PNPM Mandiri Perdesaan
Swakelola
2008
v
v
v
v
2
Sanitasi
SLBM
Swakelola
2012
v
v
v
v
3
Penataan Lingkungan
P2KP
Masyarakat
2005
v
v
v
v
4
Air Limbah Domestik
PPIP
Masyarakat
2011
v
v
v
V
Sumber : Survey PMHSJK (2013) Berdasarkan data Tabel 3.13 diatas terlihat bahwa kondisi sarana MCK didesa-desa lokasi survey saat ini sudah cukup baik namun untuk sektor pembiayaan dalam rangka pengelolaan MCK yang terbangun sampai saat ini belum dianggarakan. Tingkat swadaya masyarakat pun dimana lokasi MCK berada masih cukup rendah karena belum adanya dana masyarakat yang dikumpulkan untuk mendanai operasional dan perawatan MCK. Selain itu sumber air yang digunakan untuk fasilitas MCK masih bersumber dari sumur gali. Hal lain yang juga belum dilakukan sampai saat ini adalah pengosongan tangki septik, padahal rata-rata tangki septik yang digunakan telah berkisar antara 5 – 10 tahun. Sedangkan berdasarkan informasi yang tersaji pada Tabel 3.14 terlihat bahwa sektor sanitasi belum menjadi prioritas utama yang didanai oleh Program/Proyek Layanan Berbasis Masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengutamakan pemenuhan infrastruktur sanitasi oleh program/kegiatan yang masuk didesa mereka. Selama ini masyarakat hanya memprioritaskan pemenuhan air bersih dan jalan baik jalan lingkungan maupun jalan usaha tani. Padahal programprogram pemberdayaan seperti PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perkotaan, dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) juga menyiapkan menu kegiatan sektor sanitasi. Oleh karena itu fasilitator sangat memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memprioritaskan penanganan permasalahan sanitasi di setiap desa. Dengan demikian masalahmasalah sanitasi ditingkat desa dapat secara bertahap terselesaikan.....................................................................................................
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-30
3.2.4
Pemetaan Media
Penyebarluasan Informasi tentang pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan melalui petugas sanitarian yang ada dimasingmasing wilayah kerja puskesmas. Sedangkan komunikasi melalui media tertulis jarang dilakukan dan media elektronik yaitu melalui radio. Kegiatan penyebaran informasi sanitasi lingkungan melalui berbagai media di Kabupaten Muna dilaksanakan antara lain seperti terlihat pada Tabel 3.15. Tabel 3.15. Kegiatan Komunikasi Terkait Air Limbah No
Kegiatan
Dinas Pelaksana
1
Siaran melalui Dinkes radio
2
Desa sehat
Dinas Kesehatan
Tujuan Kegiatan
Khalayak Sasaran
Pesan Kunci
Muna Sehat
Warga masyarakat
Menjaga sumber air dari pencemalan
Meningkatkan derajat kesehatan
Warga desa
Lingkungan sehat
Pembelajaran Lingkungan sehat masyarakat sehat Membangun kab Muna yang sehat dan tenteram
Sumber : Dinas Kesehatan dan BLH, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Muna (2013) Penyebarluasan informasi tentang pengolaan air limbah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna serta melibatkan media komunikasi umum milik swasta yaitu radio lokal yaitu RSP (Radio Suara Pendidikan). Namun demikian kegiatan sosialisasi dan kampaye sanitasi masih jarang dilakukan, hal tersebut disebabkan masih kurangnya sarana pendukung untuk promosi, demikian juga halnya dengan porsi pendanaan untuk pembiayaan promosi lebih kecil dibandingkan kegiatan lain yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Tabel 3.16. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Air Limbah Domestik Pendanaan
Isyu yang diangkat
1
Siaran melalui radio Warga RSP (Radio Suara Kota Raha Pendidikan)
DAU
Muna sehat
BABS
2
Poster
Warga Kota Raha
DAU
Muna sehat
Kesehatan lingkungan
No
Jenis Media
Khalayak
Pesan Kunci
Efektifitas Jangkauan terbatas, hanya warga kota yang menjadi sasaran Hanya sebagian kecil warga yang dapat memantau
Sumber : Dinas Kesehatan Kab Muna (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-31
3.2.5
Partisipasi Dunia Usaha
Berdasarkan kajian dalam study Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment) sampai saat ini, Kabupaten Muna belum mempunyai penyedia layanan air limbah domestik seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (IPLT) truk tinja dan pendukung lainnya baik oleh pemerintah maupun dunia usaha atau swasta.Selama ini masyarakat tidak pernah melakukan pengurasan limbah pada septik tanknya.Kalau keadaan ini terus menerus dibiarkan besar kemungkinan limbah dari tangki septik dapat mencemari sumber air seperti sumur yang ada disekitar tangki septik. Tabel 3.17. Penyedia Layanan Air Limbah Domestik Yang Ada di Kabupaten Muna
No 1
Nama Provider/Mitra Potensial Belum ada
Tahun Mulai Operasi/ Berkontribusi
Jenis Kegiatan/Kontribusi Terhadap Sanitasi
Belum ada
Belum ada
Potensi Kerjasama Belum ada
Keterangan: Tabel tidak terisi karena belum ada data tentang penyedia layanan air limbah domestik di Kabupaten Muna. 3.2.6. Pendanaan dan Pembiayaan Berdasarkan study Keuangan dan Kelembagaan pendanaan dan pembiayaan dari sub sektor pengelolaan air limbah selama ini belum pernah dianggarkan dalam APBD. Hal ini terlihat ada ketidak seimbangan pendanaan masing-masing sub sektor bidang sanitasi. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Muna, perlu penanganan sedini mungkin sebelum permasalahannya menjadi kompleks, Kota Raha terus berkembang, jumlah penduduk Kabupaten Muna setiap tahunnya semakin meningkat, ini dapat berakibat pada semakin menurunnya kualitas lingkungan di Kabupaten Muna. Walaupun demikian kegiatan sub sektor air limbah selama ini banyak dilakukan oleh program kegiatan lain yang pembiayaannya bukan dari APBD yang sifatmya dana hibah, program PNPM Mandiri dan program kegiatan lain yang sejenis. Infrastruktur utama air limbah seperti IPLT belum tersedia sehingga kedepan diharapkan perhatian pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pengelolaan air limbah. Keterbatasan pendanaan oleh APBD untuk membiayai bidang sanitasi lebih disebabkan oleh kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas. Keterbatasan ini karena adanya ketidakseimbangan antara belanja pegawai dan belanja modal. Pembiayaan untuk gaji pegawai masih memiliki proporsi diatas 50% dari komposisi APBD Kabupaten Muna. Namun demikan bukan berarti pemerintah daerah Kabupaten Muna tidak berupaya untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor sanitasi, apalagi dengan target Kabupaten Muna meraih Piala Adipura.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-32
Tabel 3.18. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik No
Komponen
2008
2009
Belanja (Rp) 2010
2011
2012
Rata Rata
Pertumbuhan %
1
Air Limbah (1.a+1b)
1.a
Pendanaan Investasi air limbah
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
1.b
Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
1.c
Perkiraan Biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Keterangan: Tabel tidak terisi karena belum ada data tentang pendanaan dan APBD untuk sub sektor air limbah tidak ada.
Tabel 3.19. Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik No
Komponen
2008
2009
Belanja (Rp) 2010
2011
2012
1 1.a
Retribusi Air Limbah Realisasi Retribusi
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
1.b
Potensi Retribusi
477.981.000
503.3888.000
538.605.000
550.044.000
591.966.000
Rata Rata
Pertumbuhan %
Sumber: Study Kelembagaan dan Keuangan (2013) Potensi retribusi dihitung dari jumlah Rumah dikali Rp.1000. dari angka yang didapat menunjukkan potensi pendapatan daerah untuk sektor air limbah cukup tinggi, apabila sektor air limbah juga dikelola dengan baik seperti sektor lainnya. Potensi retribusi ini dapat dicapai jika fasilitas IPLT atau SPAL dibangun oleh pemerintah daerah. Selain itu setelah fasilitas terbangun, maka payung hukum pemungutan terhadap jenis retribusi tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Jenis retribusi diatas dapat secara efektif dilaksanakan jika ditunjang oleh fasilitas IPLT atau SPAL yang memadai. Oleh karena itu dukungan pemerintah daerah dalam hal penganggaran sangat diutamakan.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-33
Tabel. 3.20. Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Sektor Air Limbah Domestik Permasalahan Mendesak Isu Strategis ASPEK TEKNIS 53% masyarakat Kabupaten Muna belum Pemicuan STMB dan bimbingan teknis memiliki septick tank yang aman 100% masyarakat Kabupaten Muna belum Meningkatkan kualitas pelayanan (masalah pernah melakukan pengurasan septick tank biaya, SDM, prasarana dan sarana serta peran masyarakat) Belum ada IPLT Meningkatkan kualitas pelayanan (masalah biaya, SDM, prasarana dan sarana serta peran masyarakat) Belum ada kendaraan penyedot tinja Meningkatkan kualitas pelayanan (masalah biaya, SDM, prasarana dan sarana serta peran masyarakat) ASPKEK NON TEKNIS Belum ada Perda yang mengatur tentang Pengembangan perangkat Peraturan Daerah pengelolaan air limbah di Kabupaten Muna Belum ada pengelolaan air limbah baik swasta Penguatan Kelembagaan maupun pemerintah Kampaye PHBS jarang dilakukan Meningkatkan kualitas pelayanan (masalah biaya, SDM, prasarana dan sarana serta peran masyarakat) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jamban masih rendah sanitasi Biaya pembangunan MCK yang standard an Peningkatan alternative sumber pembiayaan aman cukup mahal prasarana dan sarana air limbah Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Muna (2013) 3.3. Pengelolaan Persampahan Sampah merupakan buangan hasil suatu proses atau aktivitas yang berbentuk padat. Sampah dihasilkan oleh rumah tangga, pasar, rumah sakit, tempat rekreasi, jalan, pertanian dan industri serta berasal dari pembangunan. Secara fisik sampah dapat dibedakan menjadi sampah kering dan sampah basah. Sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan anorganik. Pembedaan sampah dapat pula dilakukan pada kandungan racun sehingga sampah dibedakan menjadi sampah beracun dan tidak beracun. Pembedaaan yang dikenal luas adalah pembedaan sampah organik dan anorganik. Penanganan persampahan di Kabupaten Munasebagian telah mengikuti sistem pengelolaan persampahan dimana sampah rumah tangga telah dilakukan pewadahan, kemudian juga telah terdapat tempat pembuangan sementara (TPS) yang berfungsi sebagai pengumpul sampah yang berasal dari pewadahan. Sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) tersebut kemudian diangkut lagi dan sampailah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun sebagian besar penduduk masih membakar sampahnya utamanya yang berada di perdesaan. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Persampahan di Kabupaten MunaSistem pengolahan Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-34
sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga masyarakat. Pengelolaan sampah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, terutama dilakukan di kawasan perkotaan yang meliputi pengumpulan dari rumah tangga hingga pengolahan di TPA. Sarana TPA yang tersedia di Kabupaten Muna saat ini berupa TPA Lakanduma dengan luas lahan keseluruhan 8,5 Ha dan luas yang terpakai saat ini hanya 5 Ha. TPA Lakauduma baru difungsikan pada tahun 2010..Diprediksi TPA Lakaduma dapat melayani pembuangan sampah di Kabupaten Muna hingga 20 tahun mendatang. Dalam pengelolaan sampahnya, sistem TPA Lakanduma terdiri dari Sanitarian fill;tetapi knyataannya pelaksanaan di lapangan adalah Open dumping di sebabkan peralatan dan sarana yang ada sangat terbatas. Sistem Open dumping yang terdapat di TPA Lakauduma adalah 75% dari luas lahan yang dimanfaatkan. Tahun 2012 TPA Lakauduma di pagar dari dana APBD Kabupaten Muna. Sedangkan fasilitas kantor dan bengkel belum ada. 3.3.1. Kelembagaan Pengelolaan persampahan di Kabupaten Muna dua tahun terakhir ini di laksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bidang Pengelolah Sampah, Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan, sebelumnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna. Dalam pelaksanaan tugasnya seksi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Merencanakan program kegiatan di bidang pengelolaan sampah sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Merumuskan sasaran program kegiatan persampahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang persampahan d. Melakukan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas e. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahannya agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu f. Menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan persampahan. g. Melaksanakan pemeriksaan terhadap alat-alat kendaraan yang digunakan untuk melaksanakan operasional pengangkutan sampah. h. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pelayanan bidang kebersihan jalan, lingkungan, pengangkutan dan pemanfaatan sampah pada masyarakat. i. Menyusun kebijakan pengembangan sarana dan prasarana persampahan, penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan sampah. j. Memberikan bantuan teknis pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di Kabupaten Muna Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan persampahan di Kabupaten Muna, terutama untuk mengidentifikasi stakeholder yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Muna melakukan Studi Kelembagaan dan kebijakan dengan tujuan : a. Mendeskripsikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Muna. b. Mendeskipsikan kelengkapan dan kondisi pelaksanaan kebijakan sanitasi di Kabupaten Muna.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-35
Adapun hasil study Kelembagaan dan kebijakan dapat dilihat pada tabel peta pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan serta peta peraturan persampahan Kabupaten Muna Tabel 3.21 Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan Pemangku Kepentingan Fungsi Pemerintah Swasta Masyarakat Kab PERENCANAAN BLH Menyusun target pengolahan sampah skala kabupaten Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka BLH mencapai target Menyusun rencana program persampahan dalam rangka mencapai BLH target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah BLH BKM Menyediakan sarana pengumpulan (sumber sampai ke TPS) RT Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara(TPS) BKM Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA BLH Membangun sarana TPA Dinas PU Menyediakan sarana composting PENGELOLAAN Pengumpulan sampah di TPS RT Mengelola sampah di TPS Pemulung Mengangkut sampah dari TPS ke TPA BLH Mengelola TPA BLH Melakukan pemilahan sampah Melakukan penarikan retribusi sampah BLH Memberikan izin usaha pengolahan sampah BLH PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur layanan sampah (jam pengangkutan, BLH personil,peralatan) Melakukan sosialisasi peraturan pengelolaan sampah BLH Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah BLH MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monev capaian target pengelolaan sampah skala kab BLH Melakukan monev terhadap infrastruktur sarana pengelolaan BLH sampah Melakukan monev terhadap efektifitas layanan persampahan atau BLH menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan. Sumber: Study Kelembagaan (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-36
Tabel 3.22. Daftar Peraturan Persampahan Kabuapten Muna Peraturan
Ketersediaan Tidak Ada ada
PERSAMPAHAN Target capaian pelaksanaan Pelayanan pengelolaan persampahan di kab persampahan
-
Efektif dilaksanakan
Pelaksanaan Belum Efektif Dilaksanakan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ket.
Tidak efektif Dilaksanakan
√
-
di 3 kec
Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab.dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah. Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dihunian di rumah dan TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersil/fasilitas social untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dan membuang ke TPS. Pembagian kerja pengumpulan sampah dan sumber ke TPS,dan TPS ke TPA dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
√
√
√
√
warga, kantor, badan usaha bertanggung jawab sampai TPS. TPS ke TPA menjadi tanggung jawab BLH
Kerjasama pemerintah kab dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah. Retribusi sampah dan Kebersihan Sumber: Study Kelembagaan (2013) Buku Putih Sanitasi Kab Muna
√
√ √
III-37
3.3.2. Sistem Dan Cakupan Pelayanan Timbunan sampah di Kabupaten Muna sebagian besar merupakan sampah dari rumah tangga, pertokoan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, pasar dan area publik lainnya.Pengelolaan sampah di Kabupaten Muna belum semua terlayani. Masih ada sebagian wilayah kota menggunakan sistem pembuangan open dumping dengan ditimbun atau dibakar.Sebagian wilayah yang kurang mempunyai lahan untuk membuang secara terbuka atau untuk membakar sampahterpaksa dibuang di sungai atau laut. Pengambilan dan pengumpulan sampah yang dilaksanakan di Kabupaten Muna adalah sebagai Berikut : Daerah perkotaan sepanjang jalan protokol sampah diambil mobil sampah Pengangkutan dari TPS ke TPA dilakukan oleh petugas kebersihan Pengumpulan sampah disepanjang jalan protokol dilakukan oleh petugas penyapu sebanyak 69 orang, dilakukan pada pagi hari dan sore hari, Yang membersihkan got/selokan sebanyak 20 orang Penanganan sampah di KabupatenMuna baik dalam pengangkutan atau dalam pengelolaan sampah di TPA Lakaduma belum melibatkan pihak swasta. Pengangkutan sampah di wilayah pelayanan kebersihan Kabupaten Muna saat ini mulai mengalami kendala karena jumlah timbulan sampah yang semakin banyak dan juga keadaan kendaraan (truck) yang semakin menurun. Keadaan ini semakin diperparah dengan wilayah pelayanan yang terlalu jauh dari TPA. Jarak Wilayah Kecamatan Katobu, Duruka ke TPA Lakaduma berjarak kurang lebih 20 kilometer. Rute truck dalam pengambilan sampah setiap harinya sudah dijadwal dari Bidang Pengelolaan Sampah BLH Kabupaten Muna. Jumlah TPS yang diambil masing – masing truck berbeda, hal ini didasarkan pada volume sampah dimasing-masing TPS. Ritasi truck ke TPA tidak sama, rata – rata sebanyak 1 - 2 kali/hari. Namun pada hari-hari tertentu seperti menjelang lebaran pengangkutan sampah dilakukan 2-3 kali/hari. Profil TPA Lakauduma seperti terlihat pada Tabel 3.23 dibawah ini. Tabel 3.23. Profil TPA Lakauduma No Item 1 Jenis Penimbunan 2 Lokasi 3 Waktu rencana TPA 4 Luas keseluruhan 5 Luas Terpakai 6 Jarak dari permukiman 7 Jarak dari kota 8 Excavator 9 Compactor
Keterangan Open dumping Desa Bangun Sari 2011 -2031 8,5 Ha 2 Ha 7 Km 15 KM 1 Unit -
Beradasarkan Tabel 3.22 diatas terlihat bahwa TPA Lakauduma saat ini masih menggunakan sistem open dumping. Namun pada tahun 2014 secara bertahap akan dikembangkan menjadi TPA dengan system sanitary landfill. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-38
Gambar 3.11. Grafik Pengelolaan Sampah
Sumber: Hasil Study EHRA (2013) Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa untuk Klaster 0, ternyata pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Muna semuanyadibakar (100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa cara pengelolaan sampah dan perilaku masyarakatnya belum baik. Klaster 1, pengelolaan sampah rumah tangganya masih didominasi cara dibakar (53,9%) dan lainnya membuang sampah ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk (15,7%) serta ke badan air (sungai/kali/laut/danau) yaitu 8,9%. Ini menunjukkan masih adanya cara pengelolaan sampah dan perilaku masyarakat yang kurang baik. Klaster 2, cara Pengelolaan Sampah rumah tangganya masih didominasi cara tradisional, yaitu dibakar (58,0%), disamping masih ada sebagian yang membuang sampahnya ke lahan terbuka (lahan kosong/kebun/hutan) yaitu 11,3%, membuang sampah ke badan air (4,0%). Hal ini menunjukkan masih adanya cara pengelolaan sampah dan perilaku masyarakat yang kurang baik. Sementara untuk klaster 3, pengelolaan sampah rumah tangganya masih ada yang menggunakan cara tradisional, yaitu dengan dibakar (15,0%) walaupun masih ada pula sebagian yang membuang sampahnya ke badan air (20,0%) dan lainnya yaitu 65,0%. Hal ini menunjukkan masih adanya Pengelolaan Sampah dan Perilaku Masyarakat yang kurang baik. adapun untuk klaster 4, pengelolaan sampah rumah tangganya sebagian besar masih dengan cara dibakar (72,5%) dan dibuang ke lahan terbuka (15%). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakatnya belum baik,dan secara keseluruhan mulai dari Klaster 0 – 4, cara yang paling banyak digunakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Muna pada tahun 2013 adalah dengan cara dibakar dan Lainnya, masih terdapat sebagian kecil membuang sampah ke lahan terbuka dan badan air, sedangkan pemanfaatan sarana TPS sama sekali tidak ada.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-39
Gambar 3.12. Grafik Praktik Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga
Sumber: Hasil Study EHRA (2013) Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa untuk Klaster 1, praktik pemilahansampah oleh rumah tangga masih sebagian besar tidak dipilah yaitu 96,3% dan dipilah 3,7%. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakatnya masih belum baik. Untuk klaster 2 juga sebagian besar praktik pemilahan sampah oleh rumah tangga tidak dipilah (88,2%) dan yang Dipilah 11,8%. Ini juga menunjukkan bahwa perilaku masyarakatnya belum baik. Sedangkan pada klaster 3 praktis semua praktik pemilahan sampah oleh rumah tangga tidak dilakukan (100%). Sedangkan untuk klaster 0 dan 4 pembuangan sampahnya tidak dikumpulkan oleh kolektor ataupun dibuang ke TPS.Dan secara keseluruhan mulai dari klaster 0 – 4 masih didominasi Praktik Pemilahan sampah oleh rumah tangga dengan cara tidak dipilah. a. Pewadahan Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sementara disumbernya baik individu maupun komunal. Pewadahan merupakan bagian dari system pengelolaan setelah mengadakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi sumber sampah. Adapun jenis-jenis pewadahan yang ada di Kabupaten Muna yaitu : - Drum/Tong sampah kapasitas 40 liter - Ban bekas, kapasitas 125 liter. - Pasangan bata, kapasitas 1 M3 - Keranjang sampah dan kotak kayu, kapasitas 40-60 liter b. Pengumpulan Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah menuju tempat penampungan sementara (TPS).Sedangkan masyarakat yang bertempat tinggal di dekat TPS dan belum mendapatkan pelayanan secara individu membuang langsung ke TPS terdekat. c. Pemindahan Pemindahan sampah dari TPS dibawah oleh alat pengangkut berupa dump truk. Sarana pengangkutan yang dimiliki oleh BLH Kabupaten Muna hingga tahun 2013 sebanyak 9 unit d. Pemprosesan Akhir Sistem yang digunakan masih open dumpingdan pelum ada pemilahan sampah dan pengolahannya. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-40
Peta 3.2. Peta Cakupan Layanan Persampahan Kawasan Kota Raha
Sumber : Analisis Tim Pokja (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-41
Peta 3.3. Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Sampah
Sumber : Analisis Tim Pokja (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-42
Tabel 3.24. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Sampah Input
User Interfance
Organik/An Organik
Rumah Tangga
Pengumpulan
Penampungan Sementara
Semi Pengolahan Akhir Terpusat
Pengangkut an
Pembuangan Akhir/Daur Ulang.
Dump Truck
TPA
-
Rumah Tangga
Tong Sampah Di TPS tepi jalan Tong sampah -
-
-
Dibakar
Rumah Tangga
Tong sampah
-
-
-
Lubang Galian
Rumah Tangga
-
-
-
-
Sungai/laut
Pasar Laino
Tong sampah
TPS
Dump Truck
TPA
-
Tong sampah
TPS
Dump Truk
TPA
-
Pelabuhan/Term inal Sumber : Study DSS (2013)
Kode Nama Aliran Aliran Limbah 1 Aliran Limbah 2 Aliran Limbah 3 Aliran Limbah 4 Aliran Limbah 5 Aliran Limbah 6
Berdasarkan Tabel 3.24 diatas terlihat bahwa pengolahan sampah rumah tangga di Kabupaten Muna, pada tahap awal dikumpulkan pada tong sampah selanjutnya ditampung wadah penampungan sementara. Setelah dikumpulkan pada TPS, akan diangkut oleh dump truck ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun mayoritas sampah masyarakat yang ada tidak didaur ulang kembali. Proses penguraian sampah masyarakat lebih banyak dibakar atau dikumpulkan dalam lubang galian. Mekanisme 3R (reuse, reduce, dan recycle) belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat dalam proses 3R sampah. Selain itu belum ada alternatif-alternatif lainnya dalam hal pengelolaan sampah masyarakat. Padahal sampah yang ada dapat saja dimanfaatkan kembali dalam bentuk kerajinan tangan maupun sebagai bahan baku pupuk organik. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan/pendampingan oleh SKPD terkait dalam hal pemanfaatan kembali sampah masyarakat. Bentuk pembinaan/pendampingan oleh SKPD tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan, seminar dan lokakarya. Selain itu juga diperlukan adanya terobosan untuk membuka akses pasar atas hasil pemanfaatan sampah sebagai bahan baku kerajinan tangan masyarakat.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-43
Tabel 3.25. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada di Kabupaten Muna Kelompok Fungsi Teknologi Yang Jenis Data Sekunder Digunakan User Interface User Interface
Pasar Terminal/pelabuhan
Nilai Data (Perkiraan)
Sumber Data
Jumlah Pasar
1 Pasar
BLH
Jumlah sampah terangkut
21 M3/Hr
BLH
Jumlah Terminal
4
BLH
Jumlah sampah terangkut
12 M3/Hr
BLH
User Interface
Rumah tangga
Jumlah KK
2000 kk
BLH
User Interface
Kantin/Rumah Makan
Jumlah kantin/rumah makan
20
Dinas Kesehatan
Tong sampah ditepi jalan
Jumlah
100 unit
BLH
TPS
Jumlah
30 unit
BLH
Pengangkutan
Gerobak sampah
Jumlah
10 unit
BLH
Pengangkutan
Dump Truck
Jumlah
9 Unit
BLH
TPA
Jumlah
1
BLH
Kapasitas
300 M3/hr
BLH
M3/Hr
BLH
Pengumpulan setempat Penampungan sementara
Pengolahan akhir Terpusat Pembuangan Akhir
Daur Ulang plastik
Sampah Terangkut
110
Jumlah
25 M3/Hr
Pemulung
Sumber: BLH (2013) Berdasarkan data pada Tabel 3.25 diatas jumlah sampah yang terangkut disekitar kawasan terminal/pelabuhan mencapai 12 Sedangkan sampah disekitar pasar mencapai 21 M3/Hr. Untuk jumlah tong sampah sekitar 100 unit, jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan pada setiap harinya oleh masyarakat Kabupaten Muna khususnya pada wilayah perkotaan. m3/hari.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-44
Selain melakukan studi EHRA, untuk lebih mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Muna juga di lakukan study PMHSJK yaitu untuk mengidentifikasikan program atau proyek layanan berbasis masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Muna, LSM, CBO (Community Based Organisation) dan masyarakat untuk sub sektor persampahan. Adapun hasil studi PMHSJK dapat dilihat pada table berikut. Tabel 3.26. Pengolahan Persampahan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan Dikelolah Oleh Masyarakat Jenis Kegiatan Pengumpulan Sampah dari Rumah Pemilahan Sampah di TPS Pengangkutan sampah Ke TPA Pemilahan sampah di TPA Para Penyapu Jalan
RT
RW
Dikelolah Sektor Formal di Kec/Kel L P
Dikelola Pihak Swasta
L
P
L
P
L
-
√
-
√
-
√
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
√
√
√
-
-
√
√
-
-
-
-
-
-
-
-
Ket
P √
Sumber: Studi PMHSJK (2013) Tabel 3.27. Pengolahan Persampahan di Tingkat Kabupaten Muna Dikelolah Dikelolah Dikelolah oleh oleh oleh Kab. Sektor Formal Jenis Kegiatan Masyarakat L P P L P L Pengumpulan Sampah dari Rumah Pemilahan Sampah di TPS Pengangkutan sampah Ke TPA Pemilahan sampah di TPA Para Penyapu Jalan
Dikelolah Pihak Swasta P
L
-
-
√
√
-
√
-
-
√
-
√
-
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
√ √
√
√
√
-
-
-
-
√
√
-
-
-
-
-
-
Sumber: Study PMHSJK (2013) Program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri cukup membantu pemerintah Kabupaten Muna dalam rangka memperbaiki sanitasi masyakat seperti pembuatan bak sampah dan TPS dan sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. Demikian pula dengan program pemberdayaan lainnya diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki layanan sanitasi masyarakat
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-45
Tabel 3.28. Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat. Nama Program/Proye k
Komponen Persampahan
Pelaksan a/ PJ
PNPM Mandiri BKM Perkotaan PNPM Mandiri TPK Perdesaan
Kondisi Sarana Saat Ini Tahun Fungs Tidak Mulai Rusak i Fungsi 2006 2003
Aspek PMJK PM
JDR
MBR
√
-
-
√
-
-
√
-
-
√
-
-
Sumber: Studi PMHSJK (2013) 3.3.3. Pemetaan Media Penyebarluasan Informasi tentang pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup melalui Bidang Kebersihan. Sedangkan komunikasi melalui media tertulis jarang dilakukan dan media elektronik yaitu melalui radio. Kegiatan penyebaran informasi sanitasi lingkungan melalui berbagai media di Kabupaten Muna dilaksanakan antara lain seperti terlihat pada Tabel 3.29 dibawah ini. Tabel 3.29 Kegiatan Komunikasi Terkait Persampahan Dinas Tujuan Khalayak No Kegiatan Pelaksana Kegiatan Sasaran Siaran melalui BLH/Dinkes Muna Sehat Warga 1 masyarakat
Biasakan hidup bersih
Lingkungan bersih Warga desa dan sehat
Lingkungan sehat
radio
2
Poster
BLH
Pesan Kunci
Pembelajaran Menjaga kebersihan lingkungan Membangun kab Muna yang sehat dan tenteram
Sumber: Dinas Kesehatan dan BLH Kab. Muna (2013) Penyebarluasan informasi tentang pengolaan sampah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dan media komunikasi umum milik swasta yaitu radio lokal yaitu RSP (Radio Suara Pendidikan). Kegiatan sosialisasi dan kampaye sabitasi masih jarang dilakukan, hal tersebut disebabkan masih kurangnya sarana pendukung untuk promosi, demikian juga halnya dengan porsi pendanaan untuk pembiayaan promosi lebih kecil dibandingkan kegiatan lain yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Selain itu pendekatan dala hal pengelolaan sampah selama ini lebih dominan pada aspek fisik. Sedangkan aspek prefentif sangat kurang dilaksanakan. Padahal kegiatan promosi dalam kaitannya dengan pencegahan pembuangan sampah disembarang tempat sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Muna. Jika penanganan pada aspek fisik tidak berjalan sinergis dengan tindakan pencegahan maka tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya meminimalisasi masalah sampah di Kabupaten Muna. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-46
Tabel 3.30. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Persampahan Isyu yang No Jenis Media Khalayak Pendanaan diangkat
Pesan Kunci
1
Siaran melalui radio Warga RSP (Radio Suara Kota Raha Pendidikan)
DAU
Muna sehat
BABS
2
Poster
DAU
Muna sehat
Kesehatan lingkungan
Warga Kota Raha
Efektifitas Jangkauan terbatas, hanya warga kota yang menjadi sasaran Hanya sebagian kecil warga yang dapat memantau
Sumber: Dinas Kesehatan Kab Muna (2013) 3.3.4. Partisipasi Dunia Usaha Gambaran tentang partisipasi dunia usaha/ penyedia layanan tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Muna . Berdasarkan survey SSA diperoleh data sebanyak 2 usaha pengepul yang besar namun ada beberapa usaha pengepul lain yang menyetor di UD Maju dan CV Lestari. Kedua usaha tersebut bahkan melayani dari luar kota Raha seperti Tongkuno, Lawa dan Tikep. UD Maju juga telah memiliki mesin pencacah sampah, sebelum sampah diolah dipilahkan dulu jenis barang dan warnanya kemudian diproses. Barang bekas yang berupa plasti, besi, dan almunium lainnya semua dikirim ke Surabaya.Dalan 1 bulan dapat mengirim sampahsampah yang sudah dicacah seperti plastik 27 ton, Besi 30 ton, kertas 2 ton, kardus 3 ton. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada table berikut. Tabel 3.31. Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan yang ada Di Kabupaten Tahun Jenis Kegiatan/ Nama Provider/ No Mulai Komponen Terhadap Potensi Kerjasama Mitra Potensial Operasi Sanitasi Komponen: Persampahan 1 UD Maju 2002 Penjualan barang bekas Sinergi aktifitas 3R dengan dan daur ulang sampah menampung/membeli sampah non (Pengepul sampah) organic (plastic, kertas, logam Memiliki mesin Narasumber pelatihan pemilah pencacah sampah sampah sampah non organic agar bernilai ekonomis 2 CV Lestari 2008 Penjualan barang bekas Sinergi aktifitas 3R dengan dan daur ulang sampah menampung/membeli sampah non (Pengepul sampah) organic (plastic, kertas, logam Narasumber pelatihan pemilah sampah sampah non organic agar bernilai ekonomis Sumber: Studi PMHSJK (2013) Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-47
Tabel 3.32. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan Belanja (Rp) No Sub Sektor 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7
Air Limbah (1a+2a) Sampah (2a+2b) Pendanaan investasi persampahan Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur Terbangun Drainase (3a+3b) Aspek PHBS
2011
2012
1,503,736,800
494,450,000
1,227,136,567
1,375,814,645
731,298,950
1,503,736,800
209,650,000
6,450,000
81,480,000
137,279,000
0
284,800,000
1,220,686,567
1,294,334,645
594,019,950
150,373,680
20,965,000
645,000
8,148,000
13,727,900
Rata Rata
Pertumbuhan %
1,066,487,392
11.58
Rata Rata
Pertumbuhan %
76,939,651
6.34
Sumber: DPPKAD Kab Muna (2013) Tabel 3.33.Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah No
Sub Sektor Retribusi Air Limbah Retribusi Sampah Realisasi Retribusi Potensi Retribusi Retribusi Drainase
2008
2009
68,721,750
70,571,250
637,308,000
671,184,000
Belanja (Rp) 2010
2011
2012
99,999,000
101,979,000
112,149,000
718,140,000
733,392,000
789,288,000
Sumber: DPPKAD Kab Muna (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-48
Table 3.34. Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Sektor Persampahan Permasalahan Mendesak Isu Strategis ASPEK TEKNIS Jumlah KK yang dilayani pertugas Peningkatan kualitas pelayanan (masalah biaya, persampahan masih kurang hanya di 15 SDM, prasarana dan sarana dan peran masyarakat) kelurahan Kegiatan 3 R belum dilakukan
Program percontohan pengelolaan sampah 3 R
Tidak semua sampah dibuang di bak/TPS Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai sebagian dibuang di laut/sungai dan kebung dari sumbernya Motor sampah tidak tersedia untuk melayani di Peningkatan kualitas pelayanan (masalah biaya, dalam lingkungan permukiman, hanya pada SDM, prasarana dan sarana dan peran masyarakat) jalan protokol Jumlah TPS terbatas, berjauhan dan Peningkatan kualitas pelayanan (masalah biaya, pengangkutan sampah tidak setiap hari (2 SDM, prasarana dan sarana dan peran masyarakat) kali/minggu) Volume timbunan sampah membutuhkan container penampung
dipasar Peningkatan kualitas pelayanan (masalah biaya, SDM, prasarana dan sarana dan peran masyarakat)
Kondisi TPS terbuka, bau dan berlalat
Peningkatan kualitas pelayanan (masalah biaya, SDM, prasarana dan sarana dan peran masyarakat)
Jumlah dump truk hanya Sembilan unit, Peningkatan kualitas pelayanan (masalah biaya, sedangkan wilayah pelayanan luas SDM, prasarana dan sarana dan peran masyarakat) Pengelolaan TPA masih menggunakan system Peningkatan kualitas pelayanan (masalah biaya, open dumping SDM, prasarana dan sarana dan peran masyarakat) Petugas dan fasilitas TPA lakauduma masih Peningkatan kualitas pelayanan (masalah biaya, terbatas SDM, prasarana dan sarana dan peran masyarakat) ASPEK NON TEKNIS Saat ini tidak ada penarikan retribusi sampah
Pengembangan perangkat peraturan daerah
Biaya rutin operasinal dan pengelolaan sampah Peningkatan kualitas pelayanan (masalah biaya, terbatas SDM, prasarana dan sarana dan peran masyarakat) Tidak tersedia data dalam RTRW tentang Terjadi penurunan kualitas lingkungan pengaturan fasilitas persampahan Partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan Peningkatan peran serta dunia usaha (CSR) sampah masih kurang Biaya operasional terbatas
pengelolaan
sampah Pendanaan rutin dari APBD
Sumber : Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muna (2013) Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-49
3.4. Pengelolaan Drainase Lingkungan Jaringan drainase di Kabupaten Muna pada umumnya kondisinya sudah baik. Namun ada beberapa wilayah atau kawasan yang masih rawan banjir seperti Keamatan. Batalaiworu yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya, sarana yang ada tidak memenuhi syarat jaringan standar drainase. Syarat tersebut berupa besaran ukuran, kedalaman dan jenis perkerasan. Selain itu, jaringan drainase utama yang berupa sungai tertutup oleh semak ataupun timbunan sampah dan berkembangnya permukiman di tepi sungai yang terkesan kumuh. Dengan kondisi tersebut mengakibatkan jaringan dranase utama tidak dapat berfungsi secara baik dalam mengalirkan air. 3.4.1. Kelembagaan Terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna merupakan penanggung jawab pengelolaan drainase di Kabupaten Muna. Oleh karena itu DPU merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang lingkungan. Untuk mendapatkan informasi yang baik mengenai pengelolaan drainase di Kabupaten Muna Pokja Sanitasi melakukan kajian kelembagaan dan kebijakan terhadap pengelolaan sub sektor sanitasi. Kajian ini perlu dilakukan karena sangat dibutuhkan untuk mengetahui dengan jelas gambaran atau peta kondisi kelembagaan sub sektor drainase yang saat ini telah ada di Kabupaten Muna. Dengan adanya peta kelembagaan ini, maka upaya penyusunan kerangka layanan drainase skala kota yang berkelanjutan dapat dikembangkan secara lebih realistis karena didasarkan pada kondisi dan potensi kelembagaan yang benar-benar nyata. Tabel 3.35. Daftar Pemangku Kepentingan dan Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan. Pemangku Kepentingan Fungsi Pemerintah Swasta Masyarakat Kab PERENCANAAN Bappeda Menyusun target pengolahan drainase skala kabupaten Menyusun rencana anggaran program drainase dalam Bappeda rangka mencapai target Menyusun rencana program drainase dalam rangka Bappeda mencapai target PENGADAAN SARANA DPU Menyediakan sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN DPU,BLH Warga Membersihkan saluran drainase lingkungan Masyarakat DPU Warga Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak masyarakat DPU/ Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan Tata Ruang (saluran drainase lingkungan) dan penggunaan IMB Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-50
PENGATURAN DAN PEMBINAAN Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan diwilayah yang akan di bangun. Memastikan integrasi system drainase lingkungan (sekunder) dengan system drainase primer. Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan. MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monev terhadap capaian target pengelolaan drainase linkungan skala kab. Melakukan monev terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan Melakukan monev terhadap aktifitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan Sumber : Analisis Pokja Sanitasi (2013)
DPU
-
-
DPU
-
-
DPU,BLH, Satpol PP
-
-
DPU
-
-
DPU
-
-
DPU/BLH
-
-
Dalam kaitannya dengan pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Muna, belum memiliki peraturan daerah yang spesifik mengatur masalah pengelolaan drinase lingkungan. Namun demikian peraturan-peraturan yang dirujuk adalah peraturan dari kementerian pekerjaan umum. Tabel 3.36. Daftar Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Muna Peraturan
DRAINASE LINGKUNGAN Target capaian pelaksanaan pengelolaan drainase di kab Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab dalam menyediakan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab.dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dihunian di rumah dan TPS
Ketersediaan Tidak Efektif Ada ada dilaksanakan √
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
Pelaksanaan Belum Efektif Dilaksanakan
Tidak efektif Dilaksanakan
Ket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
√
√
III-51
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat atau pengembang untuk menyediakan drainase lingkungan dan menghubungkannya dengan system drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber: Studi Kelembagaan (2013)
-
-
-
-
-
-
-
-
√
√
3.4.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Bertambahnya kawasan terbangun pada lahan di Kabupaten Muna menambah buruknya kondisi drainase kota karena curah hujan semakin tidak mudah Jaringan drainase Kota Raha banyak memanfaatkan kondisi topografis dengan kelerengan yang memungkinkan pembuangan air kotor mengalir ke sungai yang ada. Sistem drainase Kota Raha yaitu : 1. Sungai atau kali alam yaitu kali wamponiki, kali liabalano, kali laende dan kali kandea sebagai kali yang membelah Kota Raha. 2. Jaringan drainase buatan terdapat di sepanjang jalan utama dan jalan-jalan di pusat Kota dengan konstruksi pasangan batu. Sedangkan pada wilayah permukiman pada daerah transisi dan pinggiran Kota pada umumnya berupa saluran alami. Gambaran mengenai Drainase Lingkungan Sekitar Rumah dan Banjir di Kabupaten Muna dapat dilihat pada Grafik Hasil Studi EHRA Tahun 2013 sebagai berikut Gambar 3.13. Grafik Prosentase Rumah Tangga Yang Mengalami Banjir Rutin
Sumber: Study EHRA (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-52
Berdasarkan Gambar 3.13 diatas, terlihat bahwa rumah tangga yang terdapat pada klaster 1, 2, 3 dan 4 hampir tidak pernah mengalami banjir rutin (˂ 35%), kecuali rumah tangga pada Klaster 0 lebih sering mengalami banjir rutin yaitu sebesar 66,7%. Ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan di Kabupaten Muna yang menjadi sampel penelitian jarang mengalami banjir rutin.Kecamatan yang sering mengalami banjir yaitu Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Lawa dan Kecamatan Tongkuno. Gambar 3.14. Lama Air Menggenang Jika Banjir Di Kabupaten Muna
Sumber: Study EHRA, 2013
Berdasarkan Gambar 3.14 di atas, terlihat bahwa jika terjadi banjir. maka air menggenang paling lama terdapat pada klaster 0 yaitu lebih dari satu hari (50%), setengah hari dan antara 1 – 3 jam masing-masing 25%. Sedangkan pada klaster 1 dan 2 Lama Air Menggenang Jika Terjadi Banjir rata-rata antara 1 – 3 jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa drainase lingkungan/selokan sekitar rumah di Kabupaten Muna masih belum memadai. Guna memetakan kondisi riil mengenai sistem pengolahan drainase dan teknologi yang digunakannya, maka pokja sanitasi Kabupaten Muna melakukan identifikasi dengan menggunakan metode diagram sistem sanitasi. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui berbagai sistem yang saat ini masih digunakan oleh pemda, swasta maupun masyarakat dalam pengelolaan drainase. Sehingga nantinya dapat dijadikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan drainase dimasa yang akan datang. Adapun hasil kajian menggunakan metode diagram sistem sanitasi seperti terlihat pada Tabel 3.37 dan Tabel 3.38
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-53
. Peta 3.4. Jaringan Drainase Di Kabupaten Muna Kawasan Perkotaan Raha
Sumber : Masterplan drainase Kota Raha (2011) dan Survei (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-54
Peta 3.5. Wilayah Potensi Genangan di Kabupaten Muna Kawasan Perkotaan Raha
Sumber : Hasil Survey (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-55
Tabel 3.37. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan Penampungan Pengolahan Input User Interfase Pengaliran Awal Akhir Grey Water
Kamar Mandi
Saluran Tersier
Grey Water
Kamar Mandi
Saluran Tersier
Air Hujan
Jalan
Saluran Tersier
Grey Water
Kamar Mandi
-
-
Sekunder
Daur Ulang
Aliran
Lokasi
Sungai
AL 1
sungai Liabalano, sungai Laende
Genangan
-
AL 2
Tidak dialiri sungai
-
Sungai
AL 3
Dekat Sungai
Genangan
-
AL 4
Perdesaan
Saluran Sekunder -
Kode
Sungai Wamponiki,
Saluran
-
Pembuangan
Sumber: Study DSS (2013) Tabel 3.38. Sistem Pengelolaan Drainase Yang Ada Di Kabupaten Muna. Teknologi Yang Kelompok Fungsi Jenis Data Sekunder Digunakan Pembuangan/
Perkiraan (Nilai Data)
Sumber Data
Saluran Induk
Panjang
46.703
Restra DPU
Sungai
Panjang
138.693 Km
Renstra DPU
Pengaliran
Ssaluran Sekunder
Panjang
258.202 Km
Renstra DPU
Penampungan Awal
Saluran tersier
Panjang
529.748 Km
Renstra DPU
User Interface
Kamar Mandi
Jumlah
87,754 Rumah
Dinas Kesehatan
Daur Ulang
Sumber: Study DSS (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-56
Pada saat ini Kota Raha telah terdapat beberapa prasarana drainase, yaitu saluran drainase, bangunan pelengkap dan pembuangan akhir. Saluran drainase, bangunan pelengkap dan pembuangan akhir yang ada belum merupakan suatu jaringan sistem yang menyeluruh, saluran yang ada sebagian besar hanya digunakan sebagai prasarana setempat saja. Di dalam wilayah Kota Muna terdapat beberapa buah sungai yang mengalir melewati daerah kota. Menurut pengamatan sungai tersebut dapat digunakan sebagai pembuangan akhir dari saluran drainase, antara lain adalah 1. Sungai Wamponiki melewati Kelurahan. Butung-Butung dan Kelurahan Wamponiki 2. Sungai Liabalano melewati Kelurahan Wawesa dan Kelurahan Sidodadi 3. Sungai Laende melewati Kelurahan Laende 4. Sungai Kaendea melewati Kelurahan Mangga Kuning, Kelurahan Watone dan Kelurahan Raha II Saluran yang melengkapi jaringan drainase Kota Raha berupa : 1. Saluran terbuka dengan pasangan 2. Saluran gorong-gorong 3. Saluran terbuka yang ditutup 4. Saluran tanah Jaringan drainase yang ada di Perkotaan Kabupaten Muna saat ini telah memiliki sistem drainase primer yang cukup baik. Kondisi jaringan drainase primer yang seperti ini dapat membuat aliran air menjadi lebih baik apabila didukung dengan sistem drainase sekunder dan tersier yang baik pula. Permasalahan yang dihadapi terhadap sektor jaringan drainase di perkotaan Raha adalah sebagai berikut : Sistem drainase belum terkoneksi dengan baik Banyak terjadi sedimentasi pada jaringan drainase Pemanfaatan bantaran sungai dan drainase yang tidak pada tempatnya, banyak bangunan berada dibantaran bahkan dibadan sungai, dan diatas saluran drainase tanpa adanya tindakan penerbitan. Kinerja sistem pengendalian banjir belum optimal akibat tidak adanya program dan pendanaan operasi dan pemeliharaan drainase yang memadai. Tantangan untuk pengembangan infrastruktur jaringan drainase di Perkotaan Raha adalah sebagai berikut : 1. Pemanfaatan sungai-sungai utama sebagai drainase utama akan menemui kendala, berhubung masyarakat Perkotaan Raha menganggap sungai sebagai tempat pembuangan sampah 2. Drainase sekunder untuk mengalirkan air dari simpul-simpul kegiatan yang dialirkan ke sungaisungai. 3. Penegakan hukum/peraturan belum berjalan dengan baik. 4. Kesadaran dan kepedulian masyarakat yang tinggal dibantaran sngai dan disekitar poros drainase untuk memelihara sarana dan prasarana sistem drainase masih rendah. 5. Kawasan didataran banjir telah berkembang dengan sangat pesat menjadi kawasan permukiman, perdagangan yang padat, sehingga upaya penanggulangan banjir tidak optimal. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-57
3.4.3. Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Peran serta masyakat Kabupaten Muna terhadap pengelolaan dan pemanfaatan drainase masih kurang. Hal ini disebabkan karena masih banyak lahan yang kosong. Dari hasil studi PMHSJK di Bidang Drainase yang dilaksanakan di Kota Raha menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pembangunan drainase masih kurang. Untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi drainase Tabel. 3.39. Kondisi Drainase Lingkungan Ditingkat Kecamatan Jumlah
Kondisi Drainase
Pembersihan Drainase
Bangunan Diatas Saluran
Pengelola Drainase
Kecamatan RT
RW
Rutim
Lancar Mampet
L
Tdk Rutin
P
L
P
Pemerintah Kelurahan Kab.
Tongkuno
-
27
-
√
-
-
√
-
PU/BLH
Kabangka
-
21
-
√
-
-
√
-
PU/BLH
Tikep
-
19
-
√
-
-
√
-
PU/BLH
Towea
-
15
-
√
-
-
√
-
PU/BLH
Lawa
-
19
-
√
-
-
√
-
PU/BLH
Katobu
-
31
√
-
-
-
√
-
PU/BLH
Duruka
-
24
√
-
-
-
√
-
PU/BLH
Batalaiworu
-
15
-
√
-
-
√
-
PU/BLH
Napabalano
-
15
-
√
-
-
√
-
PU/BLH
Wakorsel
-
13
-
√
-
-
√
-
PU/BLH
Maligano
-
17
-
√
-
-
√
-
PU/BLH
Masyarakat L
P
Sumber: Study PMHSJK (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-58
Swasta
Ada
Tdk ada
Tabel 3.40. Daftar Program/Proyek Layanan Drainase Lingkungan Berbasis Masyarakat Kondisi Sarana Saat Ini Nama Pelaksana/ Tahun No Komponen Program/Proyek Tidak PJ Mulai Fungsi Rusak Layanan Fungsi 1 Drainase PNPMTPK 2005/2013 √ Perdesaan 2 Drainase PNPM-Perkotaan BKM 2007/2013 √ 3 Drainase PPIP OMS 2008/2013 √ 4 Drainase NUSSP BKM 2004/2009 √ Sumber: Studi PMHSJK (2013)
Aspek PMJK PM
JDR
MBR
√ √ √ √
Hambatan dalam pembangunan infrastruktur drainase Perkotaan Raha adalah : 1. Masih banyaknya drainase yang tidak terhubung atau tidak terkoneksi satu sama lain. Selain itu drainase pada pemukiman masih menyatu dengan pembuangan limbah rumah tangga, tidak terkecuali limbah kotoran manusia, terutama pada drainase tertutup. 2. Masyarakat masih menganggap bahwa saluran drainase atau sungai merupakan Back Yard, yaitu tempat pembuangan segala jenis limbah baik padat maupun cair. 3. Terjadinya perubahan status potensi lahan dari hutan menjadi kawasan permukiman, sehingga dapat menimbulkan potensi peningkatan koefisien run off yang dapat berakibat laju aliran semakin tinggi, dan perlokasi yang semakin rendah. Kondisi sistem drainase Perkotaan Raha sebagian besar baik yang alamiah maupun buatan, mempunyai elevasi dasar saluran lebih rendah dari pada elevasi dasar muara atau pantai. Hal ini menyebabkan sedimentasi yang serius dan menimbulkan pendangkalan. Sistem drainase utama yang ada, sebagian besar belum mempunyai garis sempadan yang jelas. Hal ini meniimbulkan kerancuan dalam upaya pengelolaan dan pengawasan bangunan liar disepanjang tepi sungai dan diatas drainase seperti yang terlihat pada kawasan perekonomian sepanjang jalan Jenderal Sudirman dan Ahmad Yani, Kawasan perkantoran dan pemukiman sepanjang jalan Gatot Subroto, kawasan wilayah bantaran sungai seperti Sungai Raha I, Raha II, Raha III dan beberapa anak sungai. Daerah dataran pantai Raha mempunyai ketinggian elevasi kurang dari 50 meter diatas permukaan laut. Daerah ini mempunyai lebar 3 km hingga 12 km dan merupakan lahan yang potensial sebagai daerah pengembangan Perkotaan Raha. Pada daerah ini bermuara beberapa sungai dan drainase utama dengan kemiringan sangat landai yang sangat rawan banjir. Reklamasi dan sedimentasi pantai makin memperpanjang alur sungai dan memperkecil kelandaian dasar saluran seperti yang terjadi pada kondisi saluran Raha I, Raha II, Raha III dan sekitarnya sedangkan drainase yang terjadi perubahan kelandaian terjadi di sekitar Rumah Jabatan Bupati, sepanjang jalan Jenderal Sudirman, Jalan A. Yani, khususnya yang terjadi di Bundaran Bank BPD, Kehutanan, Alun-Alun, Jalan Gatot Subroto, Polsek Katobu, KODIM dan sekitarnya.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-59
3.4.4. Pemetaan Media Penyebarluasan Informasi tentang drainase dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya. Kegiatan komunikasi dan sosialisasi tentang pengelolaan drainase melalui media cetakdanmedia elektronik tidak pernah dilakukan. Kegiatan penyebaran informasi sanitasi lingkungan melalui berbagai media di Kabupaten Muna dilaksanakanketika ada lombalomba kebersihan pada momen peringatan hari kemerdekaan atau ulang tahun Kabupaten Muna. Tabel 3.41. Kegiatan Komunikasi Terkait Drainase No
Kegiatan
Dinas Pelaksana
Tujuan Kegiatan
Khalayak Sasaran
Pesan Kunci
1
Lomba Kebersihan Lingkungan
Dinkes
Muna Sehat
Warga masyarakat
Biasakan hidup bersih
2
Desa sehat
Dinas Kesehatan
Meningkatkan derajat kesehatan
Warga desa
Lingkungan sehat
Pembelajaran Membiasakan memperhatikan kesehatan dari yang terkecil Membangun kab Muna yang sehat dan tenteram
Sumber: Dinas Kesehatan dan BLH Kab. Muna (2013) Penyebarluasan informasi tentang pengolaan air limbah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dan media komunikasi umum milik swasta yaitu radio lokal yaitu RSP (Radio Suara Pendidikan). Kegiatan sosialisasi dan kampaye sabitasi masih jarang dilakukan, hal tersebut disebabkan masih kurangnya sarana pendukung untuk promosi, demikian juga halnya dengan pendanaan porsi untuk pembiayaan promosi lebih kecil dibandingkan kegiatan lain yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Tabel 3.42. Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Drainase Isyu yang No Jenis Media Khalayak Pendanaan diangkat
Pesan Kunci
Efektifitas
1
Siaran melalui radio Warga RSP (Radio Suara Kota Raha Pendidikan)
DAU
Muna sehat
BABS
Jangkauan terbatas, hanya warga kota yang menjadi sasaran
2
Poster
DAU
Muna sehat
Kesehatan lingkungan
Hanya sebagian kecil warga yang dapat memantau
Warga Kota Raha
Sumber: Dinas Kesehatan Kab Muna (2013) Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-60
3.4.5. Partisipasi Dunia Usaha Sampai saat ini partisipasi dunia usaha terhadap pengelolaan sanitasi terutama sub sector drainase belum ada.Semua kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sanana dan prasarana masih dilakukan oleh pemerintah daerah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan PNPM. Masyarakat juga terlibat langsung dalam kegiatan pemeliharaan drainase minimal di lingkungan sekitar rumah masing-masing. Tabel 3.43. Penyedia Layanan Pengelolah Drainase Lingkungan Yang Ada Di Kabupaten Muna No 1
Nama Provider Tidak ada
Tahun Mulai Operasi Tidak ada
Jenis Kegiatan/ Isyu Yang Kontribusi Diangkat Terhadap Sanitasi Tidak ada Tidak ada
Potensi Kerjasama Tidak Ada
Sumber: Study Kelembagaan (2013)
Tabel 3.43 tidak terisi karena data pelayanan dan pengelolaan drainase lingkungan belum ada di Kabupaten Muna 3.4.6
Pendanaan dan Pembiayaan
Untuk sub sektor drainase lingkungan tidak ada pendapatan yang diperoleh dari masyarakat terkait jasa pelayanan drainase di Kabupaten Muna. Sedangkan belanja sanitasi setiap tahun dianggarkan dalam APBD melalui SKPD terkait. Dari empat sub sektor sanitasi pembiayaan yang konsisten dan terbesar setiap tahunnya adalah sub sektor drainase. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Muna yang Maju dan Sehat di Tahun 2015. Upaya tersebut salah satunya melalui upaya pencapaian target indikator disektor infrastruktur dan lingkungan. Oleh karena itu penataan lingkungan permukiman di Kabupaten Muna khususnya pada wilayah perkotaan sangat dioptimalkan, berupa pembangunan jaringan drainase, peningkatan jalan lingkungan. Selain itu pembiayaan sektor drainase juga berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk setiap tahunnya. Sumber pembiayaan lain adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Saat ini pemerintah daerah lagi berupaya untuk mencari sumbersumber pembiayaan lainnya diantaranya melalui Hibah Sanitasi karena dengan sumber pembiayaan saat ini jika dibandingkan dengan kebutuhan penanganan drainase maka masih sangat kurang. Apalagi dengan begitu luasnya wilayah Kabupaten Muna dan banyaknya jaringan jalan baik kabupaten maupun jalan lingkungan yang belum memiliki jaringan drainase. Disisi lain jaringan drainase eksisting pun saat ini juga banyak yang mengalami kerusakan struktur dan sedimentasi, sehingga mengakibatkan terganggunya aliran air yang melalui saluran drainase tersebut. Berikut disajikan Tabel 3.44 Rekapitulasi Realisasi pendanaan komponen sanitasi lima tahun terakhir di Kabupaten Muna....................................................................................................... Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-61
Tabel 3.44. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Komponen Drainase Lingkungan No
Sub Sektor
2008
Air Limbah (1a+2a) Sampah (2a+2b) Drainase (3a +3b) Pendanaan Investasi drainase Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur Terbangun
2009
Belanja (Rp) 2010
2011
Pertumbuhan %
Rata Rata
2012
-
-
-
-
-
-
1,503,736,800
494,450,000
1,227,136,567
1,375,814,645
731,298,950
1,066,487,39 2 1,136,055,72 0
160,000,000
396,115,000
790,832,600
1,239,300,000
3,094,031,000
10,000,000
341,615,000
790,832,600
240,800,000
1,922,486,000
150,000,000
54,500,000
0
998,500,000
1,171,545,000
1,000,000
34,161,500
79,083,260
24,080,000
192,248,600
11.58 113.40
Sumber : DPPKAD Kabupaten Muna (2013) Tabel 3.45. Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase No
Sub Sektor
2008
Retribusi Air Limbah Retribusi Sampah
-
2009 -
68,721,750
Belanja (Rp) 2010 -
70,571,250
2011 -
99,999,000
2012 -
101,979,000
Rata Rata
Pertumbuhan %
-
76,939,651
112,149,000
6.34 5.51
Retribusi Drainase Realisasi Retribusi Potensi Retribusi
637,308,000
671,184,000
718,140,000
733,392,000
789,288,000
-
-
Sumber : DPPKAD Kab. Muna (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-62
-
Tabel. 3.46. Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Sektor Drainase Permasalahan Mendesak Isu Strategis ASPEK TEKNIS Got/parit masih banyak yang kondisinya buruk Kualitas infrastruktur drainase masih rendah (berupa galian tanah tanpa pasangan batu) Jaringan drainase tertutup sampah, material Perkembangan kawasan perkotaan yang padat, sebagian kawasan kumuh, kotor dan bangunan dan semak padat
Belum ada bangunan penagkap sampah, Peningkatan kualitas pelayanan (masalah terutama untuk drainase yang bermuara biaya, SDM, Prasarana dan sarana, peran masyarakat) kesungai/laut Perawatan saluran di sekitar rumah penduduk Peningkatan kualitas pelayanan (masalah masih kurang biaya, SDM, Prasarana dan sarana, peran masyarakat) Daerah resapan banyak yang beralih fungsi Timbulnya daerah genangan baru menjadi bangunan ASPEK NON TEKNIS Belum ada Perda tentang pengelolaan drainase Pengembangan perangkat peraturan perundangan Belum ada kampaye ataupun sosialisasi melalui Peningkatan kerjasama dengan media lokal media, tentang pengelolaan drainase ingkungan permukiman Belum ada keterlibatan dunia usaha (CSR) Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia dalam pengeloloaan drainase usaha/swasta dalam pengelolaan drainase Sumber : Analisis Pokja Sanitasi Kabupaten Muna (2013) 3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1 Pengelolaan Air Bersih Saat ini di Kabupaten Muna, sektor pengadaan air minum merupakan salah satu sektor yang belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan dari penduduknya. Hal ini dibuktikan dari jangkauan pelayanan PDAM yang belum melayani seluruh permukiman di Kabupaten Muna.Selain pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh PDAM, Kabupaten Muna khususnya DPU Bidang Cipta Karya juga menyediakan penyediaan air bersih pada wilayah yang belum terlayani oleh PDAM. Daerah-daerah tersebut memenuhi kebutuhan air bersih dengan membangun sumur-sumur dalam daerah pedesaan. Pembangunan sumur dalam tersebut dengan eksisting sumur dengan diameter 4 inci, dengan dalam 100 meter. Pembangunan sumur dalam tersebut dilakukan dengan adanya proposal yang diajukan oleh masyrakat yang membutuhkan pemenuhan adakan air bersih. Permasalahan yang terjadi adalah sumur-sumur yang dimiliki oleh masyarakat adalah permasalahan megenai keberlanjutan atas sumber mata air. Maksud dari pernyataan ini adalah keberadaan sumur tersebut kurang terkelola dengan baik. Misalnya setelah masyarakat membuat sumur dan menggunakannya selama waktu tertentu kemudian sumur tidak digunakan lagi dan dibiarkan/tidak dirawat. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan sumber mata air berupa sumur tidak berfungsi lagi sebagai sumber air dengan baik. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-63
Peta 3.6. Peta Cakupan Pelayanan Air Bersih Oleh PDAM di Kawasan Perkotaan Raha Kabupaten Muna .
Sumber : PDAM Kab. Muna (2013) dan Tim Survei (2013)
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-64
3.5.1.1 Pelayanan Air Bersih Pemenuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Muna sebagian besar masih menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih di 11 Kecamatan yang menjadi wilayah kajian yaitu sambungan PDAM sebanyak 4.979 dan sumur gali sebanyak 1.079. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua wilayah Kabupaten Muna dapat terlayani oleh sistem perpipaan dalam pemenuhan air bersihnya untuk lebih jelasnya berikut gambaran mengenai Pemakaian Sumber Air Bersih Rumah Tangga dan Sumber Air Minum dan Memasak di Kabupaten Muna dapat dilihat pada Grafik Hasil Studi EHRA Tahun 2013 pada Gambar 3.15 berikut ini Gambar 3.15. Hasil Studi EHRA Tentang Sumber Air Minum dan Memasak
Sumber : Hasil Study EHRA 2013 Berdasarkan Grafik Hasil Studi EHRA diatas, terlihat bahwa Pemakaian Sumber Air Bersih untuk semua klaster yang menjadi sampel penelitian hampir semuanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (gosok gigi, cuci pakaian, cuci piring dan gelas, masak dan minum) kecuali air botol kemasan dan air isi ulang tidak digunakan untuk cuci pakaian, begitu pula air dari sungai tidak digunakan untuk minum, masak dan cuci piring dan gelas. Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-65
Berdasarkan Grafik Hasil Studi EHRA diatas juga, terlihat bahwa Pemakaian Sumber Air Minum dan Memasak pada masyarakat Kabupaten Muna yang menjadi sampel penelitian, sebagian besar bersumber dari air sumur gali terlindungi (masak 65,1% dan minum 63,3%), kemudian air ledeng dan PAM (masak 23% dan minum 21,6%), dan disusul sumber air lainnya. Dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih di Kabupaten Muna PDAM belum sepenuhnya dapat melayani semua kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Muna. Berikut system penyediaan dan pengelolaan air bersih Kabupaten Muna Tabel 3.47. Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Muna No
Uraian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengelolaan Tingkat Pelayanan Kapasitas produksi Kapasitas terpasang Jumlah Sambungan Rumah Jumlah Krang air Kehilangan air (UFW) Retribusi/Tarif Rumah Tangga Jumlah Pelanggan Perkecamatan Kecamatan Lawa Kecamatan Katobu Kecamatan Duruka Kecamatan Batalaiworu Sumber: PDAM Kabupaten Muna (2013)
Satuan % Lt/det Lt/det Unit Unit % M3
Sistem Perpipaan PDAM 25 70 70 4979 66 39 3900
Pelanggang 175 Pelanggang 2952 Pelanggang 1161 Pelanggang 691
Keterangan -
Kapasitas distribusi air bersih pasa tahun 2012 mencapai 1.568.160 M3.Kabupaten Muna yang cukup luas dengan penyebaran penduduk yang sebagian bermukim dipulau-pulau mengakibatkan distribusi air bersih dari PDAM belum dapat menjangkau beberapa desa-desa lainnya. Sekitas 83% atau lebih penduduk tidak memiliki sambungan pipa air dan memperoleh air dari sumur dangkal atau langsung kemata air terdekat. Penyedia air bersih untuk masyarakat yang tinggal diperdesaan dan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil saat ini belum dapat dilayani PDAM.Pada umumnya masyarakat menggunakan sumur dan Penadah Air Hujan (PAH) yang sangat tidak memadai dalam pemenuhan kebutuhan air. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, upaya yang ditempuh pemerintah Kabupaten Muna untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat banyak bekerja sama dengan program lainnya yang didanai APBN dan lembaga donor yang difasilitasi oleh LSM. 3.5.2. Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Data Dinas Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Muna, beberapa industri kecil yang ada di Kabupaten Muna belum ada yang mengelola limbahnya. Hal ini menjadi bahan masukkan Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-66
untuk pemerintah Kabupaten Muna Kedepan untuk membuat aturan atau perda yang mengatur tentang pengelolaan limbah indutri di Kbupaten Muna. Tabel 3.48. Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Muna Jenis Industri Jumlah Industri Jenis Lokasi Rumah Tangga RT Pengelolaan Tidak ada Tidak Ada Tidak ada Tidak ada Sumber: Study PMHSJK
Kapasitas (M3/Ht) Tidak ada
Tabel 3.48 tidak terisi sebab sampai saat ini pengelolaan limbah industry rumah tangga di Kabupaten Muna belum dilakukan. 3.5.3. Pengelolaan Limbah Medis Limbah medis merupakan bahan berbahaya bagi kesehatan bila tidak dikelola dengan baik Sampah medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan masih dilayani oleh BLH yang menangani persampahan. Hal ini sebenarnya sangat membahayakan utamanya sampah yang bias menularkan penyakit, apalagi dicampur dengan sampah rumah tangga biasa. Tabel 3.49. Pengelolaan Limbah Medis Kabupaten Muna Nama Fasilitas Jenis Pengelolahan Lokasi Kesehatan Limbah Medis Rumah Sakit Umum Kab. Duruka Tidak ada Muna Klinik Katobu Tidak ada
Kapasitas (M3/Ht) Tidak ada Tidak ada
Tabel 3.49. tidak terisi sebab sampai saat ini pengelolaan limbah medis rumah sakit di Kabupaten Muna belum dilakukan.
Buku Putih Sanitasi Kab Muna
III-67
