BAB III PROFIL SANITASI KOTA

BAB III PROFIL SANITASI KOTA 3.1

KONDISI UMUM SANITASI 3.1.1. Kesehatan Lingkungan Kondisi umum kesehatan lingkungan Kota Cirebon dapat dilihat dari beberapa data berkaitan dengan kesehatan lingkungan sebagai berikut : a. Sarana Jamban Keluarga / WC Pemeriksaan dilakukan terhadap KK yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, dari hasil pemeriksaan sebanyak 67.506 KK, yang memiliki jamban sebanyak 62.391 KK (92,42%) dengan kriteria jamban sehat 58.009 KK (92,98%). Permasalahan di Kota Cirebon mengenai penyediaan jamban adalah keterbatasan lahan dan dekatnya sarana jamban dengan sumber air, sehingga penampungan tinjanya harus kedap air dan kadang diletakkan di dalam rumah. Perlu diketahui bahwa pencemaran bakteri Coli-form mempunyai dampak pada kesehatan yang cukup serius, karena dapat menjadi faktor risiko penyakit batu empedu. (Sumber: Dr. Tatar Sumarjan, Spesialis Penyakit Dalam). Saat ini Kota Cirebon telah memiliki jamban sehat atau yang sering disebut dengan jamban helikopter sebanyak 2 unit, yang ditempatkan manakala diperlukan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. b. Kondisi Pencemaran b.1.Pencemaran Air Sumber pencemar air dominan berasal dari kegiatan domestik, industri dan medis/rumah sakit. Pada saat ini Kota Cirebon memiliki IPAL berupa kolam oksidasi sejumlah 4 buah. Disamping itu sektor industri memberikan kontribusi pencemaran terhadap badan air penerima Kota. Sumber pencemar air lainnya yaitu dari limbah medis/rumah sakit, di Kota Cirebon terdapat 4 rumah sakit umum dan 5 rumah sakit khusus (khusus bedah, persalinan ibu dan anak) serta memiliki 46 puskesmas.

BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 1

b.2.Pencemaran Udara Pencemaran udara dominan berasal dari gas buang kendaraan bermotor disamping berasal dari kegiatan domestik. Pada tahun 2009, KLH Kota Cirebon telah melakukan pengukuran kualitas udara ambien di 10 titik pantau yang mempresentasikan kawasan padat hingga permukman, yaitu : 1. Bunderan Gedung Negara Jl. Diponegoro; 2. Kantor Balaikota Cirebon Jl. Siliwangi 3. SMK Santa Maria Jl. Sisingamangaraja; 4. Swalayan Gunung Jati Jl. Pekiringan; 5. Pintu rel KA Jl. Lawanggada; 6. Simpang Gunung Sari; 7. Simpang Pemuda-Cipto; 8. Terminal Harjamukti; 9. Swalayan Yogya Jl. Rajawali 10. Perumahan Pegambiran Jl. Kalijaga. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara dan intensitas kebisingan, pada umumnya hasil pengujian menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Kota Cirebon tergolong sedang, dalam artian konsentrasi dari parameter-parameter masih memenuhi baku mutu PP No 41 Tahun 1999. c. Akses pada Sumber Air Tanah Air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup termasuk manusia. Keberadaan air baik kualitas maupun kuantitas akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Air bersih yang memenuhi syarat kesehatan adalah air yang memnuhi syarat kesehatan baik fisik, kimia, maupun bakteriologi juga air bersih harus memenuhi kebutuhan manusia baik secara kuantitas maupun kontinuitas. Akses air bersih selain bersumber dari PDAM, sebagian masyarakat juga berusaha mendapatkan air bersih melalui sumur pompa tangan, sumur gali dan lainnya. Dari hasil inspeksi sanitasi tahun 2009 jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diperiksa 99,18% dari jumlah KK yang ada dengan rincian KK


III - 2

yang memiliki akses air bersih bersumber dari ledeng 75,89%, sumur pompa tangan (SPT) 8,12%, sumur gali 14,1% dan lainnya 1,88%. Tabel 3.1

1 2 3 4 5

Kejaksan Kesambi Pekalipan Lemahwungkuk Harjamukti

KEMASAN

LAINNYA

JUMLAH

(4)

PAH

(3)

SGL

(2)

SPT

(1)

AKSES AIR BERSIH LEDENG

KECAMATAN

JUMLAH KELUARGA YANG ADA JUMLAH KELUARGA DIPERIKSA

NO

KELUARGA MEMILIKI AKSES AIR BERSIH MENURUT KECAMATAN

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

10,931 16,990 7,805 11,943 23,626

10,876 9,250 33 628 16,629 13,811 655 2,151 7,635 6,917 90 256 11,943 9,054 157 1,051 23,626 11,529 4,477 5,311

-

-

13 12 430 799

9,924 16,629 7,263 10,692 22,116

2009

71,295

70,709 50,561 5,412 9,397

-

-

1,254

66,624

2008

68,023

67,030 47,122 5,301 8,223

-

-

40

60,686

Jumlah

Dari 22 kelurahan di Kota Cirebon, yang paling rendah memiliki akses air bersih adalah Kelurahan Argasunya yaitu hampir 67,07% dari jumlah KK di kelurahan tersebut. Akses PDAM baru mencapai 5,99%, sumur gali 52,74%, SPT 8,37%. Rendahnya akses air bersih di Kelurahan Argasunya disebabkan karena secara geografis tanahnya berbukit sehingga tidak terjangkau layanan PDAM, mengingat PDAM mengalirkan airnya mengunakan prinsip gravitasi. Pemenuhan air, masyarakat Argasunya banyak memanfaatkan air kolam untuk memenuhi kebutuhannya. d. Rumah Sehat1 Hasil pendataan mengenai jumlah rumah yang ada di Kota Cirebon pada tahun 2007 sebanyak 55.791 dari jumlah tersebut rumah yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 32.456 rumah (58,17%) dan yang tidak memenuhi syarat 23.335 rumah (41,83%). 1

Kriteria rumah sehat: memiliki langit-langit bersih, dinding permanen, memiliki lantai, ada jendela kamar tidur, ada jendela ruang keluarga, ada ventilasi, ada lubang asap dapur, pencahayaan baik, bebas tikus, tersedia sarana air bersih, ada jamban, ada sarana pembuangan air limbah.


III - 3

Tabel 3.2. RUMAH SEHAT KOTA CIREBON

KECAMATAN KEJAKSAN NO 1 2 3 4

NO 1 2 3 4 5

KELURAHAN

Kel. Kesenden Kel. Kejaksan Kel. Kebon Baru Kel. Sukapura Jumlah KECAMATAN KESAMBI KELURAHAN

JUMLAH RUMAH

Kesepuhan Pegambiran Panjunan Lemahwungkuk Jumlah KECAMATAN HARJAMUKTI

NO KELURAHAN 1 2 3 4 5

RUMAH SEHAT

2,227 1,795 2,062 3,849 2,893 12,826

JUMLAH RUMAH

Harjamukti Argasunya Kalijaga Kecapi Larangan Jumlah

1,227 858 672 845 3,602 RUMAH TIDAK SEHAT

1,357 1,073 1,384 2,282 1,523 7,619 RUMAH SEHAT

870 722 678 1,567 1,370 5,207 RUMAH TIDAK SEHAT

810 948 964 1,011 3,733 RUMAH SEHAT

2,726 3,395 2,188 1,459 9,768

JUMLAH RUMAH

RUMAH TIDAK SEHAT

1,369 806 896 1,826 4,897

Jagasatru 1,779 Pulasaren 1,531 Pekalangan 1,223 Pekalipan 1,331 Jumlah 5,864 KECAMATAN LEMAHWUNGKUK

NO KELURAHAN 1 2 3 4

RUMAH SEHAT

2,596 1,664 1,568 2,671 8,499

JUMLAH RUMAH

Pekiringan Kesambi Sunyaragi Karyamulya Drajat Jumlah KECAMATAN PEKALIPAN

NO KELURAHAN 1 2 3 4

JUMLAH RUMAH

969 583 259 320 2,131 RUMAH TIDAK SEHAT

1,789 1,155 1,476 846 5,266 RUMAH SEHAT

3,159 2,964 5,396 4,247 3,068 18.834

1,405 283 2,946 3,498 2,809 10.941

937 2,240 712 613 4,502 RUMAH TIDAK SEHAT

e. Tempat-tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM)

1,754 2,681 2,450 749 259 7.893

Dari jumlah TUPM tahun 2008 sebanyak 1.659 sarana telah dilakukan pemeriksaan sejumlah 1.570 sarana dan yang dinyatakan memenuhi aspek kesehatan 1.363 sarana (86,82%). BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 4

Tabel 3.3 PERSENTASE TEMPAT UMUM DAN PENGELOLAAN MAKANAN (TUPM) SEHAT MENURUT KECAMATAN KOTA CIREBON TAHUN 2009

14 1 1 1 1 2 1 1 2 4 2 2 4 1 1 12

15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 92.31

16 71 72 60 43 246 83 84 71 56 73 367 55 24 39 118 31 313 78 93 515 100 99 94 18 176 487 1,218

17 71 72 60 43 246 83 84 71 56 72 366 55 24 39 118 31 311 78 85 505 100 99 94 18 171 482 1,717

18 64 62 56 45 227 77 84 53 50 56 320 44 24 39 107 29 274 64 76 443 100 82 88 18 97 385 1,039

20 90.14 86.11 93.33 104.65 92.28 92.77 100 74.65 89.29 77.78 87.43 80.00 100 100 90.68 93.55 88.10 82.05 89.41 22.57 100 82.83 93.62 100 57 79.88 60.51

21 82 90 78 90 340 83 97 75 59 76 390 77 35 56 168 31 322 93 101 547 105 107 95 18 177 502 1,947

22 82 88 78 90 338 83 97 75 59 75 389 77 35 56 168 31 320 93 93 537 105 107 95 18 172 497 1,929

23 75 78 73 84 310 77 97 57 53 59 343 61 35 56 152 29 282 79 84 474 105 89 89 18 98 399 1,678

% SEHAT

JUMLAH YG ADA

13 1 1 1 1 2 1 1 2 4 2 2 4 1 1 2 13

JUMLAH SEHAT

% SEHAT

12 1 1 1 1 2 1 1 2 4 2 2 4 1 1 2 13

JUMLAH DIPERIKSA

JUMLAH SEHAT

11 100 100 100 85 90.48 100.00 100 100 100 100 75.00 100 100 88.37 86 100 100 96 100 100 100 100 92.31

JUMLAH DIPERIKSA

10 3 11 9 34 57 9 4 2 2 17 15 8 15 38 6 10 6 22 4 5 1 10 144

JUMLAH YG ADA

3 11 9 40 63 9 4 2 2 17 20 8 15 43 7 10 6 23 4 5 1 10 156

% SEHAT

100 100 100 100 100 100 93.02

9

3 13 9 40 65 9 4 2 2 17 20 8 15 43 7 10 6 23 4 5 1 10 158

JUMLAH TUPM

JUMLAH SEHAT

-

8

TUPM LAINNYA

JUMLAH DIPERIKSA

7 100 100 88.89 71.43 89.29 100 100 100 100 100

% SEHAT

7 5 8 5 25 3 1 4 1 2 3 5 5 2 1 3 40

JUMLAH SEHAT

6

7 5 9 7 28 3 1 4 1 2 3 5 5 2 1 3 43

PASAR JUMLAH YG ADA

43

5

JUMLAH DIPERIKSA

4 7 5 9 7 28 3 1 4 1 2 3 5 5 2 1 3

JUMLAH YG ADA

1 2 3 1 Kejaksan 2 Jl.Kembang 3 Nelayan 4 Pamitran KEC.KEJAKSAN 5 Kesambi 6 Gunung Sari 7 Sunyaragi 8 Majasem 9 Drajat KEC.KESAMBI 10 Jagasatru 11 Astanagarib 12 Pekalangan KEC.PEKALIPAN 13 Kesunean 14 Pegambiran 15 Pesisir 16 Cangkol KEC.LEMAH WUNGKUK 17 Kalitanjung 18 Larangan 19 Perumnas Utara 20 Sitopeng 21 Kalijaga KEC.HARJA MUKTI JUMLAH KOTA CIREBON

RESTORAN/R-MAKAN % SEHAT

PUSKESMAS

JUMLAH SEHAT

KECAMATAN

JUMLAH DIPERIKSA

NO

JUMLAH YG ADA

HOTEL

24 91.46 88.64 93.59 93.33 91.72 120.5 100.00 76.00 89.83 78.67 88.17 79.22 100 100 90.48 93.55 88.13 84.95 90.32 88.27 100 83.18 93.68 100 57 80.28 86.99

Sumber: Bidang pengendalian masalah penyakit


III - 5

f. Rumah Bebas Jentik Nyamuk Hasil kegiatan tahun 2008 dari 86.641 bangunan yang ada, yang menjadi objek pemeriksaan adalah 56.937 bangunan (65,72%) sedangkan yang bebas jentik ada 52.413 (92,05%). Melihat hal tersebut, angka bebas jentik belum memenuhi target yaitu 95%. g. Sarana Sanitasi Sekolah Dari hasil survey sarana sanitasi yang ada di sekolah, sebagian besar sekolah sudah memiliki sarana sanitasi hanya saja jumlah sarana sanitasi masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah pemakai (jumlah siswa dan guru). Fasilitas cuci tangan sudah disediakan di sekolah beserta dengan sabunnya. Mengenai pengetahuan higiene dan sanitasi biasa diberikan pada mata pelajaran Penjas walaupun masih ada yang hanya diberikan pada pertemuan tertentu saja. Setiap sekolah memiliki dana untuk penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, rata-rata dana yang dikeluarkan adalah Rp.75.000 – 150.000 setiap bulannya. Sebagian besar pengelolaan sampah masih dikumpulkan hanya sebagian kecil sekolah yang telah memisahkan sampah serta diolah menjadi kompos. Tangki septik merupakan tempat buangan air kotor dari toilet, tapi masih ada yang langsung membuang ke badan penerima air. Pengosongan tangki septik hanya bila tangki septik sudah penuh, tidak ada jadwal rutin pengosongan tangki septik. Secara keseluruhan kondisi higiene sekolah adalah cukup bersih.


III - 6

Tabel 3.4 KONDISI SARANA SANITASI SEKOLAH (TOILET DAN TEMPAT CUCI TANGAN) No.

Nama Sekolah

Jumlah Siswa L

P

Jumlah

Sumber Air Bersih *

Guru L

PDAM S

P

K

SPT/L T

S

K

SGL T

S

K

T

Guru

135

87

1

13 

49

864

33

84 



3

409

413

18

32 



337

458

17

31



SMPN 12

354

339

16

23



SMPN 9

418

371

15

22 

7

SDN Karang Mulya

132

95

1

8

SDN Tampomas

120

122

9 SMPN 7 10 SMA 3

605 462

542 605

14 26

29 33 

11 SMK TI PUI 12 SDN Argapura 13 SMPN 4

348 124 581

64 117 588

14 21 18

10  9 32

14 SMAN 6 15 SMAN 2

473 378

563 631

24 28

32 46 

1

SDN Pekiringan

2

SMK Negeri 2

3

SMPN 15

4

SMPN 16

5 6

Y









3

3







1

1





2

3

3





1

1

1



8 3

8 4

9 4













2 2 3

2 1 8

2 1 8





2 3

1 3

1 2

2



2

12  9 



T Tidak ada tersedia air SPT/L Sumur Pompa Tangan/Listrik

 



L

7





Pesuruh Sklh

P



5



Guru

L



2



P







Siswa

L



4



T

 3



Sabun Y



2



T



2

Y T


Tangan

P 2

PS = Perempuan Selalu tersedia air K Kadang-kadang tersedia air

SGL

L

Siapa yg membersihkan toilet

Persediaan



1

Keterangan: L :Laki-laki = Laki-Laki P Perempuan Ya Tidak

Fas. Cuci

Jumlah Toilet

  



P



 













 













Sumur Gali

III - 7

Tabel 3.5 KONDISI SANITASI SEKOLAH (PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENGETAHUAN HIGIENE)

No.

Nama Sekolah

Apakah pengetahuan tentang Higiene & Sanitasi

Apakah ada dana utk

diberikan

penyediaan air bersih,

Cara Pengelolaan Sampah di Sekolah

Tempat buangan air kotor

sarana sanitasi & Ya, pada pertemuan

Ya, pada mata

Tidak

tertentu

pelajaran PenJas

pernah

1

SDN Pekiringan

2 3

SMK Negeri 2 SMPN 15

4 5

SMPN 16 SMPN 12

6

SMPN 9



7 8

SDN Karang Mulya SDN Tampomas



9

SMPN 7



pendidikan higiene

Y

Dikumpulkan







 

 

 

 

 





 

 

 

Dari toilet

Dari kamar mandi

Kondisi higiene

dikosongkan

sekolah

T

 

Dipisahkan Dibuat Kompos

Kapan Tangki Septik













Tangki Septik Saluran Drainase

Tahun 2009

Cukup Bersih

Tangki Septik Saluran Drainase Tangki Septik Saluran Drainase

Tahun 2009

Bersih Cukup Bersih

Tangki Septik Saluran Drainase Tangki Septik Saluran Drainase

Belum pernah Tahun 2005

Cukup Bersih Cukup Bersih


Belum pernah

Cukup Bersih

Tangki Septik Saluran Drainase Kali Kali

Tidak pernah

Cukup Bersih Cukup Bersih


Tahun 2006

Bersih

Sudah pernah, untuk yang baru 10

SMA 3



11

SMK TI PUI



12

SDN Argapura



13 14

SMPN 4 SMAN 6



15

SMAN 2




 

 













 





dibangun tahun 2008 belum

Bersih


pernah Belum pernah

Cukup

Tangki Septik Saluran Drainase  






Belum pernah baru dibangun

Cukup Bersih


tahun 2006 Belum pernah


Tahun 2009

Cukup Bersih


Belum pernah

Cukup Bersih

Cukup Bersih

III - 8

3.1.2. Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat Kota Cirebon seperti besarnya timbulan penyakit, terutama penyakit menular akibat sanitasi buruk, kondisi pola hidup masyarakat menyangkut sanitasi, dan sebagainya dapat dilihat sebagai berikut : a. Diare Jumlah penderita diare tahun 2008 seluruhnya 22.771 orang, yang dilayani oleh sarana kesehatan sebanyak 21.295 orang dan oleh kader kesehatan 1.476 orang, lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 yaitu 19.347 orang. Dengan rincian Kec. Kejaksan ada 4.434 kasus, Kec. Kesambi ada 4.106 kasus, Kec. Pekalipan ada 2.190 kasus, Kec. Lemahwungkuk ada 4.297 kasus dan Kec. Harjamukti ada 7.744 kasus. b. Demam Berdarah Dengue (DBD) Jumlah penderita DBD tahun 2008 seluruhnya 329 kasus dengan rincian Kec. Kejaksan ada 61 kasus, Kec. Kesambi ada 77 kasus, Kec. Pekalipan ada 28 kasus, Kec. Lemahwungkuk ada 34 kasus dan Kec. Harjamukti ada 129 kasus. Angka kesakitan penderita DBD di Kota Cirebon dari tahun 2000 s.d. tahun 2008 dapat dilihat pada tabel.

c. TB Paru

Tabel 3.6 JUMLAH PENDERITA PENYAKIT DBD DI KOTA CIREBON NO TAHUN JUMLAH KASUS 1. 2000 94 2. 2001 258 3. 2002 101 4. 2003 114 5. 2004 147 6. 2005 286 7. 2006 507 8. 2007 434 9. 2008 329

Jumlah penderita TB Paru BTA positif yang ditemukan dan diobati di puskesmas pada tahun 2008 sebanyak 314 penderita dengan penderita TB paru klinis sebanyak 222 orang. Dari data rumah sakit penderita paru klinis sebanyak 413 orang. d. Pola Hidup Masyarakat Secara umum pola hidup masyarakat Kota Cirebon dalam membuang air limbah rumah tangga telah menggunakan septic tank, namun


III - 9

belum menggunakan sistem komunal, hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat bahwa keperluan membuang air limbah merupakan urusan sendiri. Ada beberapa daerah yang masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) diantaranya sebagian wilayah Kayu Walang, Argasunya, Pesisir dan Pegambiran. Sedangkan pola masyarakat Kota Cirebon dalam membuang sampah, masih mengandalkan sarana TPS yang ada, belum melakukan pemilahan sampah dari rumah baik sampah organik, anorganik maupun sampah B3. Beberapa wilayah yang bersinggungan dengan sungai dan drainase, masyarakat masih membuang sampah ke badan air penerima tersebut. Kota Cirebon dilalui 4 (empat) sungai besar diantaranya adalah Sungai Kedungpane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean dan Sungai Kalijaga. Disamping itu, terdapat sungai Banjir Kanal yang merupakan batas wilayah bagian barat dengan Kabupaten Cirebon. Disamping itu juga ditunjang oleh system drainase kota yang menghubungkan jaringan tersier, sekunder dan primer. Pola masyarakat Kota Cirebon dalam memanfaatkan system drainase bahwa masih ada anggapan drainase merupakan urusan pemerintah Kota Cirebon, sehingga kepedulian masyarakat akan drainase dalam hal perawatan dan pemelharaan, masih rendah. Bahwa apabila drainase terhambat aliran airnya, merupakan tugas pemerintah kota, belum ada kesadaran kepemilikan bersama. 3.1.3. Kuantitas dan kualitas air. a. Kuantitas air minum PDAM PDAM Kota Cirebon memiliki 2 buah sumber air untuk sistem penyediaan air minumnya yaitu : 1. Sumber air I, berasal dari sumber di Paniis Kabupaten Kuningan; 2. Sumber air II, berasal dari sumber di Paniis Kabupaten Kuningan yang berjarak 50 meter dari sumber air I; Dari kedua sumber air ini, kapasitas produksi dari tahun 2004 s.d. 2008 mengalami fluktuasi seperti digambarkan pada tabel berikut :


III - 10

Tabel 3.7 KAPASITAS PRODUKSI AIR BERSIH PDAM

TAHUN

VOLUME (m3/th)

DEBIT (lt/dtk)

2004

26.659.018

843

2005

27.247.022

864

2006

26.262.302

833

2007

26.621.154

844

2008

25.536.658

808

Perkembangan kapasitas produksi tersebut tidak sebanding dengan terus bertambahnya jumlah pelanggan dan penurunan pelayanan yang terjadi pada sebagian wilayah pelayanan. b. Kualitas air minum PDAM Pemantauan kualitas air bersih dilakukan oleh DKK Cirebon yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Berdasarkan hasil pemeriksaan air PDAM Triwulan I Tahun 2010, didapat data bahwa pemeriksaan air sampel secara fisik dan kimia terhadap 8 titik dengan hasil seluruhnya memenuhi syarat, sedangkan untuk pemeriksaan air sampel secara bakteriologis terhadap 75 sampel seluruhnya memenuhi syarat. 3.1.4. Limbah Cair Rumah Tangga. Kondisi umum penanganan limbah cair rumah tangga. Dengan asumsi produksi limbah cair rumah tangga rata-rata per hari adalah 40 gr/org/hari maka pada tahun 2008 diperkirakan produksi limbah cair per hari sebanyak 12 m3. Sistem penanganan limbah cair rumah tangga di Kota Cirebon ada 2, yaitu : off-site system dan on-site system. Pada sistem off-site, limbah cair rumah tangga disalurkan melalui saluran tersier, sekunder atau induk (primer). Dari saluran ini cairan limbah dipompa menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ada 4 sistem offsite di Kota Cirebon, diantaranya : kolam oksidasi Kesenden, Ade Irma N., Perumnas Utara dan Perumnas Selatan.


III - 11

Pada sistem on-site terdiri dari : a. Konvensioal Limbah cair rumah tangga diangkut dengan menggunakan kendaraan tangki khusus yang kemudian di salurkan ke IPAL b. Johkasou Limbah cair rumah tangga dikumpulkan secara komunal sebelum disalurkan ke septic tank Johkasou, cairan keluaran dari septic tank ini merupakan green water dan dapat langsung dibuang ke badan air penerima Kota. Sistem ini telah terbangun dan beroperasi sebanyak 2 unit yatu di kantor PDAM dan di kompleks Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Dukuh Semar. Sedangkan penanganan grey water (limbah cair rumah tangga non kakus) adalah disalurkan atau dibuang langsung ke badan air penerima kota. Gambaran umum sistem air limbah terpusat Kota Cirebon dapat dilihat pada gambar berikut.


III - 12

Gambar 3.1 GAMBARAN UMUM SISTEM AIR LIMBAH TERPUSAT KOTA CIREBON


III - 13

Penanganan limbah cair industri rumah tangga di Kota Cirebon sebagian besar masih dibuang langsung ke saluran drainase hanya sekitar 0,2 % yang membuang limbah cair ke bak penampungan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.8 INDUSTRI RUMAH TANGGA TAHUN 2004-2005

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jenis Industri Rumah Tangga Kecap Lombok Kecap Tiga Sendok Kecap Dua Sontong Kecap Bawal Kecap Banteng Kecap Matahari Kecap Bola Kecap Ikan Tambak Roti Ryan Roti Monas Roti Maria Kue Atom merk Lia Gula Batu Tamsis Nata De Coco Beski Kokoya Manisan Handoko Potong Ayam H. Kerah Krupuk Udang Sari Krupuk Krupuk H. Suryo

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Krupuk H. Ibad Krupuk Ahmad Sudi Sohun Tanah Mas Sohun Cap Mangkuk Tempe Bp. Didi Casdi Tempe Bp. Sutrisno Tempa Bp. Rolan Tempe Bp. Rosidi Tempe Bp. Feny Tempe Bp. Danan Tempe Bp. Dalari Tahu Bp. Abdul Wahid Tahu Bp. Eeng Jaelani


Alamat Jl. Panjunan Jl. Kesunean Jl. Gambir Laya Jl. Winaon Dalam Jl. Pekalipan Jl. Pagongan Jl. Lapang Bola Jl. Pegambiran Jl. Karang Mulya Jl. Jagasatru Jl. Winaon Dalam Jl. Jagasatru Jl. Kapten Samadikun Jl. Diponegoro Jl. Slamet Riyadi Jl. Rajawali Jl. Kampung Baru Jl. Ampera Jl. Satria gg.mangga Jl. Pangeran Drajat Jl. Terusan Kandang Perahu Jl. Raya Kalitanjung Pegambiran Pegambiran Jl. Pangeran Drajat Jl. Pangeran Drajat Jl. Pangeran Drajat Jl. Pangeran Drajat Jl. Pangeran Drajat Jl. Pangeran Drajat Kecapi Jl. Pangeran Drajat Jl. Pangeran Drajat

Sistim Pengelolaan Limbah Ditampung di bak Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang ke sungai Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Ditampung di bak Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Ditampung di kolam Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang ke sungai Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang ke lahan pertanian Dibuang ke lahan pertanian Ditampung di bak Ditampung di bak Dibuang ke sungai Dibuang ke sungai Ditampung di bak Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang langsung ke saluran drainase Dibuang ke sungai Ditampung di bak Dibuang ke sungai III - 14

3.1.5. Limbah Padat (Sampah). Kondisi umum penanganan limbah padat/persampahan Kota Cirebon. Penanganan sampah kota telah menjadi isu lingkungan utama, hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pembuangan akhir karena luas wilayah Kota Cirebon yang kecil serta kondisi hidrogeologisnya yang kurang layak dari segi teknis. Berbagai

kegiatan

konsekuensi

di

seperti

wilayah

Kota

masalah

Cirebon

akan

menimbulkan

persampahan

yang

memerlukan

penanganan terpadu. Luas kota yang hanya 37.358 km 2 berpenduduk 298.995 jiwa dengan kepadatan rata-rata 8.003,5 jiwa/km2. Dari catatan DKP, data volume sampah yang dibuang di TPA Kopiluhur bulan April 2010, diperkirakan menghasilkan sampah yang berasal dari permukiman, jalan dan pasar serta daerah industri sebesar 770 m3/hari. Sebagian besar sampah rumah tangga dikumpulkan di TPS kemudian dibawa ke TPA begitu juga dengan sampah pasar, sedangkan untuk sampah industri, sebagian industri bekerjasama dengan DKP untuk penjemputan sampah yang kemudian dibuang ke TPA. Dari tahun 1998 sampai dengan saat ini pembuangan sampah yang berasal dari penduduk kota dialihkan dari TPA Grenjeng Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti ke TPA Kopiluhur Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti dengan sistem pengolahan sampah Open Dumping. TPA Kopiluhur mempunyai luas 9 Ha merupakan lahan bekas penambangan galian C. 3.1.6. Drainase Lingkungan. Kondisi umum pematusan air hujan (drainase) Kota Cirebon. Kota Cirebon terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat bagian timur dan termasuk daerah beriklim tropis dengan curah hujan 1.766 mm per tahun dan hari hujan 133 hari. Dengan ketinggian rata-rata 5 m dpl serta kondisi saluran yang kurang terawat menyebabkan Kota Cirebon berpotensi terjadi genangan. Hal ini yang tentunya berdampak buruk pada sanitasi perkotaan, dengan demikian Drainase lingkungan sebagai salah satu sarana utilitas lingkungan tidak boleh diabaikan dan harus direncanakan secara detail dalam proses BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 15

pembangunan.

Karena

perencanaan

drainase

yang

baik

dapat

meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian yang disebabkan banjir atau genangan, serta memperbaiki dan konservasi lingkungan, oleh karena

itu

pada

tahap

perencanaan

saluran

drainase

perlu

mempertimbangkan debit saluran terencana, jalur saluran, profil memanjang, penampang melintang saluran dan perkuatan dinding saluran. Selain itu dalam proses pelaksanaannya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Kota Cirebon memiliki 4 (empat) sungai besar diantaranya adalah Sungai Kedungpane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean dan Sungai Kalijaga. Disamping itu, terdapat sungai Banjir Kanal yang merupakan batas wilayah bagian barat dengan Kabupaten Cirebon. Permasalahan kesehatan lingkungan banyak muncul karena kelalaian atau ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola drainase lingkungan di sekitarnya. Fenomena yang lebih memprihatinkan lagi adanya sikap yang kurang bijaksana dalam memaknai fungsi drainase, diantaranya pembuangan sampah di saluran drainase, penutupan saluran dengan bahan

permanen

Fenomena

yang

sehingga menjadi

menyulitkan permasalahan

pembersihan

salurannya.

ini

laun

lambat

akan

menimbulkan kerusakan lingkungan karena mengakibatkan terjadinya genangan air kotor yang mengganggu dan menjadi sumber penyakit, bahkan berakibat genangan serta banjir. Pada saat musim penghujan terjadi genangan, secara umum genangan yang terjadi di Kota Cirebon bukan diakibatkan oleh limpasnya air sungai akan tetapi karena terhambatnya aliran air drainase lingkungan. Berdasarkan pengamatan terdapat 7 (tujuh) titik genangan, diantaranya : a. Kawasan Jl. Pemuda, Jl. Terusan Pemuda dan Kawasan Jl. Ciptomangunkusumo

Gambar 3.2 GENANGAN JL. CIPTOMANGUNKUSUMO

b. Kawasan Kampung Sukasari (blk Hotel Kharisma) c. Kawasan Gunung Sari – Ampera d. Kawasan Perumnas Burung e. Kawasan Perumnas Gunung f. Kawasan Kali Tanjung g. Kawasan Majasem BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 16

Gambar 3.3 PETA SPOT GENANGAN DI KOTA CIREBON

Lokasi Genangan


III - 17

3.1.7. Pencemaran Udara. Kondisi umum pencemaran udara. Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai kondisi atmosfer yang terdiri dari senyawa dengan konsentrasi tinggi diatas kondisi udara ambien normal sehingga menimbulkan dampak negatif bagi manusia, hewan, vegetasi maupun benda lainnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaknai baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Unsur pencemar yang tercakup didalamnya antara lain : SO 2, CO, NO2, HC, Partikulat, Debu, Pb, Fluor dan senyawa khlorine. Kota Cirebon adalah kota perkotaan dengan tingkat pencemaran yang cukup tinggi terutama sumber pencemar berasal dari sektor transportasi serta industri, baik yang bersumber dari kota maupun dari wilayah sekitarnya. Pencemaran ini bersifat mikro namun tetap memiliki peran dalam mempengaruhi skala meso ataupun makro. Oleh karena itu pengendalian pencemaran juga dilakukan guna mengatasi masalah pada skala mikro tersebut. Tingkat konsentrasi pencemaran udara sangat ditentukan oleh tingkat emisi, jenis emiter/polutan, kondisi meteorologi, topografi dan tutupan lahan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Cirebon membawa dampak meningkatnya tingkat pencemaran udara. KLH Kota Cirebon pada tahun 2009 telah melakukan pengukuran kualitas udara ambien di 10 titik pantau yang mewakili kondisi kualitas udara di Kota Cirebon, kesepuluh titik pantau tersebut adalah : 1. Bunderan Gedung Negara Jl. Diponegoro; 2. Kantor Balaikota Cirebon Jl. Siliwangi 3. SMK Santa Maria Jl. Sisingamangaraja; 4. Swalayan Gunung Jati Jl. Pekiringan; 5. Pintu rel KA Jl. Lawanggada; 6. Simpang Gunung Sari; 7. Simpang Pemuda-Cipto; 8. Terminal Harjamukti; BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 18

9. Swalayan Yogya Jl. Rajawali 10. Perumahan Pegambiran Jl. Kalijaga. Dari hasil rekapitulasi data pengukuran kualitas udara ambien di 10 titik pantau, menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara tergolong sedang, artinya bahwa konsentrasi dari parameter uji masih memenuhi baku mutu udara ambien. 3.1.8. Limbah Industri. Kondisi umum penanganan limbah Industri. Limbah industri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah padat (sampah) dan limbah cair. Pada umumnya para pelaku industri melakukan pengelolaan limbah padat sendiri oleh staf pengelola limbah padat. Sampah dikumpulkan kemudian dibuang ke tempat pembuangan khusus, ada juga yang melakukan pengolahan sendiri di tempat, seperti daur ulang dan penimbunan. Dalam menangani limbah industri, KLH melakukan program monitoring limbah industri. Dalam monitoring tersebut dilakukan pengambilan sampel limbah industri, misalnya di PT BAT yang bergerak dibidang industri rokok dan PT Dunia Kimia Jaya yang bergelut di industri kimia, guna dapat ditentukan beban polusi masing-masing industri. Penanganan terhadap limbah industri terkendala oleh pemahaman pengusaha mengenai cara pengolahan limbah industri itu sendiri, disamping

rendahnya

upaya

pengusaha

memenuhi

kewajiban

menyediakan fasilitas instalasi pengolah limbah, tingginya beaya investasi pembangunan, operasi dan pemeliharaan instalasi pengolah limbah juga belum tersedianya laboratorium lingkungan daerah yang akan mampu mengurangi beban operasional pemeriksaan air limbah sehingga kurang akurasi dalam menentukan tingkat pencemaran yang terjadi. Para pelaku industri di Kota Cirebon yang telah memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sejumlah 5 pengusaha.


III - 19

3.1.9. Limbah Medis. Kondisi umum penanganan limbah medis. Kota Cirebon termasuk kota yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap yang mampu melayani masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya (Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Brebes dan Tegal). Kota Cirebon memiliki fasilitas rumah sakit dari tipe D hingga tipe B terdiri dari 4 rumah sakit umum dan 5 rumah sakit khusus (bedah, persalinan ibu dan anak) dan ditunjang oleh 46 Puskesmas, klinik bersama hingga apotek yang cukup lengkap. Akan tetapi dalam hal pengelolaan limbah medis baik cair maupun padat yang bersifat infeksious masih kurang, karena masih banyak yang belum dilengkapi instalasi pengolah limbah cair dan padat yang representatif. Terdapat beberapa penanganan limbah medis di Kota Cirebon, agar tidak membahayakan lingkungan diantaranya : 1. Pengoptimalan kinerja incinerator yang ada di rumah sakit agar dapat menghanguskan limbah padat medis; 2. Melakukan perawatan rutin IPAL rumah sakit. KLH secara rutin melaksanakan program monitoring lingkungan terhadap limbah medis/rumah sakit di Kota Cirebon. 3.2.

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR. 3.2.1. Landasan Hukum/Legal Operasional Kebijakan Pusat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;


III - 20

6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih; 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; Kebijakan Daerah 1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 1994 yang antara lain mengatur tentang pengalihan tugas pengelolaan air limbah ke PDAM. Sesuai Surat Keputusan Walikota yang mengacu pada PERDA No.9 Tahun 1994, sektor Air Limbah diserahkan pengelolaan sepenuhnya ke PDAM dan dalam struktur organisasi dan tata kerja PDAM Kota Cirebon, Air Limbah merupakan salah satu BAGIAN. Sebagai konsekuensinya maka pengelolaan keuangan disatukan dengan sektor air minum. 2. Peraturan Daerah No. 10 / 1994 antara lain disebutkan bahwa Retribusi Penyehatan Lingkungan Pemukiman (RPLP) meliputi 2 sektor (drainase &

persampahan), sedangkan pembiayaan sektor Air Limbah

dimasukkan ke struktur tarif PDAM. Dalam pelaksanaannya struktur tarif yang diberlakukan belum dapat membiayai pengelolaan sektor air limbah. 3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM. 4. Tahun 2000 dilakukan penyesuaian tarif air minum PDAM melalui Kep. Walikota, dimana struktur tarif tersebut belum memperhitungkan pembiayaan air limbah, hal tersebut disebabkan kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis moneter. 5. Tahun 2003 terbit RPPK / PL untuk sektor persampahan yang pola dan besarnya seperti RPLP yaitu melalui rekening PDAM sebesar 25 % dari pemakaian air. 6. Tahun 2004 (tarif yang berlaku sampai saat ini) dilakukan penyesuaian tarif,

dimana

pembiayaan

air

limbah

masih

belum

dapat

diperhitungkan. 7. Tahun 2007 RPPK / PL disesuaikan besarannya menjadi 12 % dari pemakaian air.


III - 21

3.2.2. Aspek Institusional Saat ini pengelolaan limbah cair domestik, ditangani oleh PDAM Kota Cirebon. Dilihat dari struktur organisasinya penanganan limbah cair merupakan kewenangan Bagian Air Limbah, Bagian ini membawahkan 2 seksi yaitu Seksi Pemeliharaan Saluran dan Pembuangan Lumpur dan Seksi Pengolahan Air Limbah. 

Seksi

Pemeliharaan

Saluran

dan

Pembuangan

Lumpur

membawahkan Sub Seksi Penyambungan dan Pemeliharaan Saluran dan Sub Seksi Pembuangan Lumpur Tinja. 

Seksi Pengolahan Air Limbah membawahkan Sub Seksi Stasiun Pompa dan Sub Seksi IPAL.

Sesuai dengan PERDA No. 13 Tahun 1994, tarif pelayanan air limbah ditetapkan sebagai berikut : a. Tarif pelayanan septik tank : Setiap pelayanan penyedotan lumpur tinja septik tank dikenakan biaya sesuai dengan klasifikasi persilnya yaitu : - Non Komersial sebesar Rp. 25.000,- / m3. - Komersial sebesar Rp. 35.000,- / m3. - Industri sebesar Rp. 50.000,- / m3 Volume penyedotan minimal adalah 2 m3. Bagi persil / bangunan diluar kota, dikenakan Biaya Transportasi sebesar Rp. 500,- / km untuk setiap pelayanan penyedotan. b. Tarif Pelayanan Penyambungan Baru : Setiap permohonan penyambungan baru (persil / bangunan yang belum mendapatkan pelayanan air limbah ke saluran Perusahaan), dikenakan Biaya Penyambungan (BP)

sesuai dengan klasifikasi

persilnya yaitu : - Non Komersial sebesar Rp. 1.200.000,-. - Komersial I sebesar Rp. 1.500.000,-. - Komersial II sebesar Rp. 2.000.000,-. Khusus untuk klasifikasi Industri ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah air limbah yang dihasilkan serta telah memenuhi syarat baku mutu buangan air limbah yang telah ditentukan melalui laboratorium.


III - 22

c. Tarif Pelayanan Penyambungan kembali : Setiap permohonan penyambungan kembali (persil / bangunan yang telah mendapatkan pelayanan air limbah ke saluran Perusahaan), dikenakan Biaya Administrasi dan Pencatatan sesuai dengan klasifikasi persilnya yaitu : - Non Komersial sebesar Rp. 150.000,- Komersial I sebesar Rp. 165.000,- Komersial II sebesar Rp. 225.000,d. Pelayanan Lain-lain : Setiap penyambungan persil yang telah mendapatkan pelayanan air limbah ke saluran Perusahaan, dikenakan Biaya Administrasi dan Pencatatan sesuai dengan klasifikasi persilnya yaitu : -

Non Komersial sebesar Rp. 150.000,-

-

Komersial I sebesar Rp. 165.000,-

-

Komersial II sebesar Rp. 225.000,-

e. Pelayanan Perencanaan dan Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah : Meliputi desain IPAL, sistem jaringan saluran dan Baku Mutu parameter air limbah. Struktur organisasi PDAM dapat dilihat pada gambar berikut.


III - 23

Gambar 3.4


III - 24

3.2.3. Cakupan Pelayanan Saat ini cakupan pelayanan pengelolaan air limbah di Kota Cirebon dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek, diantaranya menurut jumlah penduduk yang terlayani, luas cakupan dan prosentasi wilayah terlayani dan menurut jumlah pelanggan dan prosentasi terlayani. Dari jumlah penduduk Kota Cirebon per tanggal 31 Agustus 2009, sebanyak 271.795 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan, jumlah yang terlayani adalah 71.631 jiwa atau 26,36%. Kecamatan Kesambi merupakan kecamatan yang belum memiliki jangkauan layanan air limbah dikarenakan infrastruktur jaringan air limbah di kecamatan ini belum tersedia. Sedangkan menurut cakupan pelayanan air limbah menurut luasan wilayah per kecamatan secara total adalah 15,02% dari seluruh wilayah Kota Cirebon. Jika dilihat dari jumlah pelanggan baik pelanggan tetap maupun non pelanggan, terdapat total pelanggan yang terlayani 26,01% yang terdiri dari pelanggan tetap sebesar 13,765% dan non pelanggan 12,247%. Tabel berikut dapat mengambarkan kondisi cakupan layanan air limbah di Kota Cirebon tahun 2009. Tabel 3.9 JUMLAH DAN PROSENTASE PENDUDUK TERLAYANI No

KECAMATAN

PENDUDUK

PENDUDUK

% PENDUDUK

% TERHADAP

(JIWA)

TERLAYANI

TERLAYANI

TOTAL

1.

Harjamukti

86.504

25.434

29,40%

9,36%

2.

Lemahwungkuk

46.813

20.222

43,19%

7,44%

3.

Pekalipan

31.892

18.883

59,51%

6,95%

4.

Kesambi

65.364

0

0

0

5.

Kejaksan

41.222

7.092

17,20%

2,61%

Jumlah

271.795

71.631


26,36

III - 25

Tabel 3.10 LUAS CAKUPAN DAN PROSENTASE WILAYAH TERLAYANI No

KECAMATAN

LUAS

WILAYAH

%

WILAYAH

% TERHADAP

WILAYAH (Ha)

TERLAYANI

TERLAYANI

TOTAL

1.

Harjamukti

1.761,50

228.420

12,97

6,11

2.

Lemahwungkuk

650,70

142.510

21,90

3,81

3.

Pekalipan

156,15

106.470

68,18

2,85

4.

Kesambi

805,90

0

0

0

5.

Kejaksan

361,60

83.890

23,20

2,25

Jumlah

3.735,85

561.290

15,02

Tabel 3.11


III - 26

Tabel 3.12 JUMLAH MCK MENURUT KECAMATAN

NO

NAMA WILAYAH

1 2 1 KEJAKSAN 2 KESAMBI 3 PEKALIPAN 4 LEMAHWUNGKUK 5 HARJAMUKTI JUMLAH

JUMLAH MCK 8 20 18 37 75

Sumber : TP PKK Kota Cirebon 3.2.4. Aspek Teknis dan Teknologi a. Sistem terpusat/offsite system Di Kota Cirebon terdapat 4 (empat) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yaitu : IPAL Kesenden, Ade Irma, Perumnas Utara dan Perumnas Selatan. IPAL Kesenden yang terletak di Kecamatan Kejaksan saat ini mempunyai luas area terlayani 83,89 Ha, dengan jumlah pelanggan 171 SL sedangkan panjang saluran terpasang adalah 11,5 Km. IPAL Ade Irma terletak di Kecamatan Pekalipan memiliki jumlah pelanggan 1.808 SL dengan cakupan luas area yang terlayani 248,98 Ha dan panjang saluran terpasang 20,7 Km. IPAL Perumnas Utara di Kecamatan Harjamukti melayani pelanggan sejumah 1.419 SL dengan luasan area yang terlayani 53,58 Ha dan panjang saluran 9,2 Km IPAL Perumnas Selatan yang terletak di Kecamatan Harjamukti mempunyai jumlah pelanggan 4.738 SL dengan luas area cakupan 174,84 Ha, sedangkan panjang saluran air limbah di IPAL ini 27,7 Km.


III - 27

Gambar 3.5 INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DI KOTA CIREBON

IPAL Perumnas Selatan :

IPAL Ade Irma : - Jumlah Pelanggan

- Jumlah Pelanggan : 4.738 SL : 1.808 SL

- Luas Area Terlayani : 174,84 Ha

- Luas Area Terlayani : 248,98 Ha - Panjang Saluran

- Panjang Saluran

: 27,739 Km

: 20,675 Km

IPAL Perumnas Utara : - Jumlah Pelanggan : 1.419 SL - Luas Area Terlayani : 53,58 Ha

- Panjang Saluran

: 9,182 Km

a

IPAL Kesenden : - Jumlah Pelanggan : 171 SL

- Luas Area Terlayani : 83,89 Ha - Panjang Saluran

: 11,493 Km


III - 28

Tabel 3.13 Sarana Pengelola Air Limbah

Tabel 3.14 KAPASITAS STASIUN POMPA (SP) DAN IPAL


III - 29

Tabel 3.15 SISTEM PENYALURAN/PEMBUANGAN

Tabel 3.16 SISTEM PENGOLAHAN


III - 30

Tabel 3.17 PERALATAN

b. Sistem setempat/onsite system Sistem setempat/onsite system yang ada di Kota Cirebon terdiri dari sistem konvensional dan sistem Johkasou. Secara konvensional, sistem pembuangan limbah berasal dari persil yang disedot dan diangkut oleh kendaraan khusus pengangkut air limbah yang kemudian dibuang ke IPAL.

Johkasou, sistem ini berupa pengolahan mandiri untuk skala terbatas sampai dengan 300 KK. Saat ini telah terbangun dan beroperasi sebanyak 2 unit di kantor PDAM dan di kompleks Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Dukuh Semar. BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 31

Cara kerja sistem ini dimulai dari pembuangan air limbah komunal dari beberapa rumah tangga yang dialirkan ke septic tank Johkasou. Dalam septic tank ini air limbah diproses dan keluaran dari saluran ini dapat langsung dibuang di badan air penerima Kota Cirebon.

3.2.5. Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Penanganan Limbah Cair Peran serta masyarakat dan jender dalam penanganan limbah cair di Kota Cirebon dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Masyarakat

kota

yang

mempunyai

kesadaran

dan

memiliki

kelonggaran finansial telah mampu menangani limbah cair, baik dalam penyediaan maupun dalam pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah; b. Sedangkan untuk masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan low income, sangat sulit untuk penanganan limbah cair di lingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh untuk Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk perilaku masyarakat dalam BAB sebagai berikut, pada tahun 2010, ada sebanyak 47 orang yang masih BAB di kebun/sawah, 80 orang yang BAB di sungai/kolam, 175 orang yang BAB di MCK umum, dan sebanyak 2.621 orang BAB di WC sendiri. Secara umum peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kota Cirebon belum maksimal, masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari Pemerintah Kota Cirebon, baik penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya.


III - 32

3.2.6. Permasalahan Dari pemaparan di atas, ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam meningkatkan cakupan layanan air limbah di Kota Cirebon, diantaranya adalah : • Cakupan area masih kecil dan didominasi golongan low income; • Kurangnya infrastruktur jaringan air limbah, khususnya di Kecamatan Kesambi; • Masih banyaknya penduduk yang memiliki jamban yang tidak kedap air; • Masih banyaknya perilaku masyarakat yang BABS; • Persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan yang mendesak; • Sebagian masyarakat Kota Cirebon lebih mudah membuang limbahnya ke saluran/sungai atau karena keterbatasan ekonominya belum mampu menyediakan sarana sanitasi sendiri; • Kondisi kawasan pemukiman di Kota Cirebon yang padat sulit untuk menempatkan saluran pembuangan air limbah dan septic tank yang sesuai dengan persyaratan kesehatan. 3.3.

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (LIMBAH PADAT). 3.3.1. Landasan Hukum/Legal Operasional 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan; 6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinasdinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon.


III - 33

3.3.2. Aspek Institusional Urusan pengelolaan persampahan di Kota Cirebon ditangani oleh DKP, berdasarkan bagan Struktur Organisasi DKP, perencanaan pengelolaan persampahan di bawah Bidang Sarana dan Prasarana Persampahan yang menangani sarana dan prasarana angkutan persampahan dan tempat pembuangan sampah sementara. Sedangkan operasional penanganan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dilaksanakan oleh UPTD Tempat Pemrosesan Akhir. Sesuai dengan Perda No.3 tahun 2005, objek retribusi pelayanan persampahan adalah : 

Pedagang Kaki Lima



Melalui PDAM (rumah, dll)



Pasar / Fasilitas Umum



Industri



Kantor/usaha perdagangan


III - 34

Gambar 3.6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA CIREBON


III - 35

3.3.3. Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan meliputi 5 kecamatan di 22 kelurahan se-wilayah Kota Cirebon yang ditunjang oleh sarana TPS yang tersebar di kota, diantaranya adalah : TPS Tuparev dan Wahidin, TPS LP dan TPI, TPS kembar dan Sukalila, TPS Mega Endah, Nuansa Majasem dan BI, TPS Rajawali dan Buyut, TPS Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi, TPS Krucuk dan GSP, TPS Penggung, TPS R.S GN.Jati, Sunyaragi dan Terminal, TPS Galunggung dan Kimia Jaya, TPS Kalibaru, Sukalila dan TPI, TPS BI, Kembar dan LP, TPS Krucuk, Penggung dan Wahidin, TPS Sunyaragi dan Rajawali, TPS Buyut dan Grage Mall, TPS Pasar Jagasatru dan Jl.Protokol, TPS BAT, TPS Pasar Kanoman. Kapasitas penanganan sampah atau Service Coverage sebesar 78 % dari area kota. Sampah dari TPS diangkut dengan menggunakan kendaraan pengangkut sampah (amroll kecil dan dumptruck) sedangkan sampah saluran, sampah kerja bhakti, sampah pasar liar dan sampah sapuan diangkut oleh kendaraan ringan bak terbuka. Kemudian akhir dari pengangkutan sampah disentralkan di TPA Kopiluhur Kelurahan Argasunya di Kecamatan Harjamukti yang merupakan tempat pemrosesan akhir sampah.


III - 36

Gambar 3.7 SKETSA LAYOUT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR KOPI LUHUR ( EKSISTING)


III - 37


III - 38

Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan per orang/hari dalam satuan volume atau berat dengan sumber timbulan sampah di Kota Cirebon sebagai berikut : 1. Sampah domestik 2. Sampah daerah komersial, jalan dan drainase 3. Sampah pasar 4. Sampah perkantoran dan institusi 5. Sampah khusus 6. Sampah rumah sakit 7. Sampah industri 8. Sampah hotel dan rumah makan Jumlah volume sampah yang dibuang per hari per kecamatan di Kota Cirebon selama 8 tahun dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 3.15 VOLUME SAMPAH PERHARI PER KECAMATAN (M3) DI KOTA CIREBON TAHUN 20012008

No

Kecamatan

(1)

(2)

2001 (3)

1 2 3 4 5

Harjamukti Lemahwungkuk Pekalipan Kesambi Kejaksan

95 60 40 30 85

Jumlah Kenaikan (%)

2002 (4)

2003 (5)

120 80 47.5 38.5 95

116 106 48 59 126

310

381 455 22.90 19.42 Sumber : Cirebon Dalam Angka

Volume Sampah 2004 2005 (6) (7)

2006 (8)

2007 (9)

2008 (10)

188 128 56 64 144

198 132 87 126 158

200 135 90 130 160

205 137 95 132 162

210 138 100 135 165

580 27.47

701 20.86

715 2.00

731 2.24

748 2.33

Komposisi sampah yang dikumpulkan berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut : 1. Perumahan 76 % 2. Area bisnis (perkantoran dan hotel) 1,8 % 3. Pasar 12,3 % 4. Kawasan publik 9,7 % BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 39

Komposisi sampah kota sebagai berikut : 1. Organik 76,5 % 2. Plastik 12,49 % 3. Logam 0,39 % 4. Kertas 6,51 % 5. Lain-lain 4,1 % 3.3.4. Aspek Teknis dan Teknologi a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kota Cirebon memiliki 30 tempat penampungan sementara yang tersebar di wilayah Kota Cirebon. Masing-masing TPS dilengkapi dengan kontainer, data mengenai jumlah volume sampah yang dapat ditampung kontainer pada masing-masing TPS tersaji pada tabel berikut : Tabel 3.16 TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA

No

Tempat

Penampungan Volume Kontainer

Jumlah

Sementara

(m3)

(unit)

1.

Krucuk

6

2

2.

Tuparev

12

2

3.

Kalibaru Utara

12

1

4.

Sukalila Selatan

12

1

5.

Nuansa Majasem

6

1

6.

Wahidin

12

2

7.

Sunyaragi

6

2

8.

BI

6

2

9.

LP

12

2

10.

Evakuasi

6

2

11.

Taman Sari

6

2

12.

Kembar

12

2

13.

Jagasatru

6

2

14.

TPI

12

1

15.

Pronggol

6

2

16.

Bima

6

1

17.

Puri Taman Sari

6

2


III - 40

No

Tempat

Penampungan Volume Kontainer

Jumlah

Sementara

(m3)

(unit)

18.

Pasar Pagi

6

2

19.

Galunggung

6

6

20.

Rajawali

6

2

21.

Penggung

6

2

22.

Kimia Jaya

6

1

23.

PLTG

6

1

24.

RS Gunung Jati

6

3

25.

Terminal

6

1

26.

SMP

-

-

27.

BAT

-

-

28.

Hotel Sidodadi

6

1

29.

Wanacala

6

1

30.

Sunyaragi

6

2

Jumlah

:

50

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, yang terkena objek retribusi meliputi : pedagang kaki lima, pasar/fasilitas umum, industri dan kantor/usaha perdagangan. Cara pengumpulan sampah dibedakan menjadi 2 yaitu, secara langsung dan melalui TPS Dalam melaksanakan operasioal persampahan, kinerja DKP ditunjang oleh

beberapa

kendaraan

operasional

pengangkut

sampah

diantaranya: Tabel 3.17 KENDARAAN OPERASIONAL PENGANGKUT SAMPAH

No

Jenis

Kapasitas

Kondisi

Kepemilikan

Kendaraan

Angkut

1.

Dump Truck

8 x 8 m3

50%

Pemkot

2.

Amroll Besar

3 x 12 m3

Laik jalan

Pemkot

3.

Amroll Kecil

7 x 8 m3

50%

Pemkot

4.

Pick Up

5 x 4 m3

50%

Pemkot


III - 41

b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) TPA Kopiluhur Kota Cirebon berlokasi di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti, dengan luas areal ± 9,6 Ha merupakan bekas galian C dengan kedalaman rata-rata areal 10 meter. Pertama kali dimanfaatkan sebagai TPA pada tahun 1998. Dengan asumsi produksi sampah rata-rata per hari adalah 2,4 lt/org/hari atau 717 m3/hari (tahun 2008) maka diperkirakan akan penuh 3 tahun lagi (lahan tersisa : ± 2 Ha). Sistem yang dipakai masih menggunakan sistem open dumping. Jarak terdekat terhadap permukiman terdekat sekitar 250 meter. Dalam areal TPA telah berdiri pabrik pembuatan kompos dengan kapasitas produksi kompos 40-60 ton per hari. Dari data DKP volume rata-rata buangan sampah per harinya sampai dengan bulan April 2010 ini, adalah 770 m3, dengan berat sampah rata-rata dalam kontainer 256 kgm3. Saat ini diperkirakan ada sekitar 156 orang pemulung yang beroperasi di TPA. Para pemulung tersebut diperkirakan bisa mengurangi sampah TPA sekitar 99m 3 ton/bulan atau 12.9 % dari volume sampah yang masuk TPA. Guna melancarkan operasional TPA, kelengkapan sarana yang ada meliputi : 1 unit exavator, 1 unti buldozer, 1 unit becho wheel loader dan 1 unit soft wheel loader. Saat ini DKP telah membangun kolam lindi. Kolam ini berfungsi untuk memperlakukan air licid diubah menjadi green water yang selanjutnya air tersebut dibuang ke badan air penerima. Air licid merupakan air hasil proses pembusukan sampah, apabila air licid meresap ke dalam tanah, maka dikhawatirkan akan membuat air tanah menjadi terpolusi. c. Pemanfaatan dan pengolahan sampah Ada sebagian masyarakat, swasta dan pemerintah yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengolahan sampah secara 3R (reuse, reduce dan recycle). Kegiatan pemanfaatan ini sedikitnya dapat mereduksi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA walaupun tidak tampak secara signifikan karena jumlah timbulan sampah sangat banyak dan selalu meningkat. Rincian kegiatan pemanfaatan dan pengolahan sampah 3R dapat dilihat pada tabel berikut. BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 42

Tabel 3.18 KEGIATAN PEMANFAATAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH (REUSE, REDUCE DAN RECYCLE) OLEH MASYARAKAT, SWASTA DAN PEMERINTAH

No JENIS KEGIATAN a

b

c

d

Sekolah: SDN Karang Mulya SDN Kebon Melati SMP 1 SMP 2 SMP 3 SMP 4 SMP 5 SMP 8 SMU 2 SMU 3 SMKN 1 SMKN 2 Perkantoran: Dinas Kesehatan Kantor lingkungan Hidup Perumahan: RW.03 Sigendeng RW.04 Kampung Melati RW.08 Kebon Baru RW.03 Pegambiran RW.08 Sunyaragi RW.10 Jagasatru RW.03 Larangan RW.07 Larangan RW.08 Larangan Rumah sakit/puskesmas: Puskesmas Kejaksan Puskesmas Nelayan Puskesmas Gunungsari

ALAMAT

JENIS SAMPAH (LIMBAH)

KAPASITAS PEMANFAATAN

Jl.Drajat Jl.Moh.Toha Jl.Siliwangi Jl.Siliwangi Jl.Pemuda Jl.Wahidin S Jl.Jend.A.Yani Jl.Cipto MK Jl.Ciremai Raya Jl.Perjuangan Jl.Cipto MK

Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik

0.1-0.3 m3/hari 0.1-0.3 m3/hari 0.2-0.5 m3/hari 0.2-0.5 m3/hari 0.4-0.6 m3/hari 0.2-0.5 m3/hari 0.3-0.5 m3/hari 0.3-0.6 m3/hari 0.2-0.5 m3/hari 0.4-0.6 m3/hari 0.4-0.6 m3/hari

Jl.Kesambi Jl.Wahidin S

Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik

0.05 m3/hari 0.05 m3/hari

Kelurahan Kesambi Kelurahan Kesambi Kelurahan Kebon Baru Kelurahan Pengambiran Kelurahan Sunyaragi Keluran Jagastru Keluran Larangan Keluran Larangan Kelurahan Larangan

Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik

1-2 m3/hari

Jl.Siliwangi Jl.Kapten Samadikun Jl.Tentara Pelajar

Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik Limbah padat dan organik

0.15 m3/hari

3.3.5. Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Sampah Peran serta masyarakat dan jender dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon masih belum optimal, seharusnya sebelum sampah dibuang di TPS, penanganan sampah dilakukan di rumah masing-masing dengan cara pemilahan sampah organic, anorganik dan sampah B3, namun hal ini belum dilakukan. BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 43

Sebagian kecil masyarakat melakukan pemusnahan sendiri dengan cara ditimbun atau dibakar, terutama pada permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Umumnya pada pengelolaan sampah belum ada keterlibatan perempuan sejak dari tingkat rumah tangga sampai tingkat kelurahan dan kecamatan. Semua aktifitas masih didominasi oleh laki-laki. 3.3.6. Permasalahan dalam Pengelolaan Sampah Permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon sangat komplek, baik dari tingkat masyarakat, tingkat swasta maupun ditingkat Pemerintah Kota Cirebon. Permasalahan persampahan ditingkat masyarakat : 1. Kesadaran masyarakat Kota Cirebon untuk memilah sampah rumah tangga dari sampah organic, anorganik dan sampah B3, masih kurang; 2. Perilaku masyarakat Kota Cirebon membuang sampah di sungai, drainase lingkungan atau badan air penerima kota masih banyak terlihat; 3. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah; 4. Masih adanya pola masyarakat yang membakar sampah, bukan menimbun dan menutup dengan tanah. Permasalahan persampahan ditingkat swasta 1. Peran swasta dalam memanfaatkan pengelolaan sampah masih kurang; Permasalahan persampahan ditingkat pemerintah 1. Minimnya

sistem

perencanaan

persampahan

termasuk

DED

persampahan; 2. Kurangnya sarana operasional persampahan, berupa gerobak sampah dan kendaraan pengangkut sampah yang tidak laik jalan; 3. Pemerintah Kota Cirebon melalui DKP Kota Cirebon mengalami kesulitan menempatkan TPS (baik permanen maupun kontainer); 4. Lahan TPA Kopiluhur diperkirakan akan penuh dalam 3 tahun mendatang; 5. Mengingat dana operasional yang minim, TPA

Kopiluhur masih

menggunakan system open dumping, belum ke sanitary landfill; BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 44

6. Terdapat beberapa masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan, khususnya disebagian wilayah Pegambiran; 7. Belum adanya penghargaan berupa insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak swasta, apabila masyarakat atau swasta melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu. 3.4.

PENGELOLAAN DRAINASE. 3.4.1. Landasan Hukum/Legal Operasional 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih; 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan; 6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi; 7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 November 2008 tentang Dinas-dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon. 3.4.2. Aspek Institusional Penanganan sungai-sungai yang melintas di Kota Cirebon terbagi menjadi 2, untuk penanganan sungai : Kedungpane, Sukalila, Kesunean dan Kalijaga merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung, yang merupakan instansi Kementerian Pekerjaan Umum RI, yang berkedudukan di wilayah Cirebon. Sedangkan pengelolaan drainase di Kota Cirebon merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dibawah Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Mineral. Bidang SDAEM membawahi Seksi Sumber Daya Air dan Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral.


III - 45

Gambar 3.8 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA CIREBON


III - 46

3.4.3. Cakupan Pelayanan Cakupan layanan dari sistem drainase yang ada di Kota Cirebon dari sistem drainase yang terkecil sampai dengan yang terbesar terdiri dari sistem drainase tersier, drainase sekunder dan drainase primer. Sistem drainase tersier yaitu sistem drainase yang melayani kawasan layanan meliputi sistem drainase yang berasal dari perumahan ke selokan yang biasanya berada di depan, samping ataupun belakang rumah yang terletak tersebar di wilayah permukiman yang ada di Kota Cirebon, dalam perawatan dan pengelolaannya dibutuhkan kesadaran warga yang menempati kawasan wilayahnya. Sistem drainase sekunder yaitu sistem drainase dari yang berasal dari drainase tersier menuju saluran yang dimensi penampangnya lebih besar dari dimensi penampang saluran drainase tersier. Sistem drainase primer atau drainase utama yaitu sistem drainase yang menampung dari sistem drainase tersier dan drainase sekunder, selanjutnya disalurkan ke sungai atau canal-canal yang nantinya akan dialirkan ke sungai utama menuju muara. Adapun sistem drainase sungai utama (dengan asumsi panjang saluran utama meliputi saluran terpanjang yang berhilir ke sungai/ saluran utama dan terletak di daerah administrasi Kota Cirebon), meliputi: a. Sungai Kedungpane Kali kedungpane merupakan kali yang terletak di kawasan Kota Cirebon bagian utara dan berhilir tepat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, dengan panjang 8,3 km, lebar kali di bagian hulu 25 m dan luas kawasan yang terlayani sebesar 405,9 Ha. b. Sungai Sukalila Kali Sukalila sebenarnya bukanlah sebuah kali, karena Kali Sukalila tidak memiliki hulu. Sehingga lebih tepatnya sebagai saluran pembuang dari beberapa pertemuan sungai-sungai yang terletak di bagian hulu serta saluran sekunder lainnya yang terletak di kawasan padat permukiman dan pusat kegiatan, sehingga beban yang diterima Kali Sukalila sangat besar yaitu dengan daerah layanan sebesar 478 Ha, panjang 5,1 km dan lebar di bagian hilir sebesar 28 m.


III - 47

c. Sungai Kesunean Kali Kesunean merupakan kali dengan luas kawasan daerah yang terlayani sebesar 643 Ha, panjang 8,4 km dan lebar di bagian hilir sebesar 85 m. d. Sungai Kalijaga Sungai Kalijaga merupakan sungai yang terletak di bagian selatan Kota Cirebon yang sekaligus berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon, dengan luas kawasan daerah yang terlayani sebesar 1261 Ha, dengan panjang 11,8 km dan lebar di bagian hilir sebesar 27 m. Selain sungai utama yang sudah disebutkan diatas, sistem saluran utama di Kota Cirebon terdiri dari kanal-kanal, seperti disebutkan di bawah ini: 1. Kanal Diponegoro Kanal Diponegoro terletak di sepanjang jalan diponegoro dengan luas kawasan daerah yang terlayani sebesar 19 Ha, panjang canal sebesar 900 m dan lebar di bagian hilir sebesar 3 m. 2. Kanal Kramat Kanal Kramat yang berhulu di daerah pancuran dengan luas kawasan daerah yang terlayani sebesar 64 Ha, panjang canal sebesar 1,5 k m dan lebar di bagian hilir sebesar 3 m. 3. Tongkol Kanal Tongkol Kanal yang berhulu di daerah siliwangi bagian utara dengan luas kawasan daerah yang terlayani sebesar 70 Ha, panjang canal sebesar 1 km dan lebar di bagian hilir sebesar 5 m. 4. Kanal Cipadu Kanal Cipadu yang berhulu di daerah Kutagara dengan luas kawasan daerah yang terlayani sebesar 165 Ha, panjang kanal sebesar 1,9 km dan lebar di bagian hilir sebesar 9 m. Untuk lebih jelasnya mengenai system drainase beserta daerah cakupan layanannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


III - 48

Gambar 3.9 SISTEM CAKUPAN LAYANAN DRAINASE KOTA CIREBON


III - 49

Kota Cirebon memiliki pintu air sebanyak 52 buah, Kali Kerian yang memiliki paling banyak pintu air. Tabel 3.19 PINTU AIR

Lokasi Pintu Air BENDUNG BATU BT.1 . BT.2 . BT.4 . BT.5 . K4. 1. K4. 2. PINTU PENGURAS K4. 3. MAJASEM KANDANG PERAHU KALI TANJUNG SUNYARAGI KESAMBI KALI KERIAN KALI CIPADU KALI KESUNEAN KOMPLEK SUATER PENGAMBIRAN JUMLAH

Jumlah Pintu Air 2 2 3 2 1 3 2 1 3 3 1 4 5 3 11 1 3 1 1 52

3.4.4. Aspek Teknis dan Operasional a. Aspek Teknis Dalam mengatasi permasalahan drainase yang ada di Kota Cirebon, maka aspek yang diperlukan adalah : 

Pembuatan master plan Drainase Kota Cirebon;



Membuat embung di kawasan hulu yang berfungsi sebagai tampungan dan persediaan air hujan;



Membuat sumur resapan yang bertujuan untuk ,mengendalikan kelebihan air permukaan sedemikian rupa sehingga air permukaan dapat mengalir secara terkendali;



Normalisasi saluran dan sungai terutama di daerah muara;



Pembuatan mechanical screen di saluran drainase utama;


III - 50



Pengadaan pompa, saat ini di Kota Cirebon hanya terdapat 2 pompa aktif di Ade Irma. Pompa ini dipergunakan pada saat terjadi genangan.

b. Aspek Non Teknis Aspek non teknis merupakan aspek yang bersifat yuridis yang mengatur system drainase perkotaan secara umum, seperti: 

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.



Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih.



Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.



Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.

3.4.5. Peran serta Masyarakat dan Jender dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Masih kurangnya peran serta masyarakat dan gender dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kota Cirebon, hal ini terbukti dari perilaku masyarakat terhadap pemeliharaan sarana drainase lingkungan. Namun dibeberapa tempat, keterlibatan masyarakat untuk menormalisasikan saluran drainase lingkungan sudah nampak. Dilain pihak masih terlihat perilaku masyarakat terhadap sarana drainase adalah sebagai berikut : a. Masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jaringan pembuangan limbah home industri tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu; b. Masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai TPS (tempat pembuangan sampah) yang praktis;


III - 51

c. Masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jamban untuk BAB; d. Masyarakat sering mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha. seperti yang terjadi bantaran sungai Sukalila, bantaran kali Suba, bantaran. 3.4.6. Permasalahan Kota Cirebon merupakan kota yang terletak di kawasan pantai, sehingga dalam

penanganan

permasalahan

drainase

banyak

faktor

yang

mempengaruhi dan perlunya pertimbangan yang matang. Adapun permasalahan sektor drainase yang terjadi di Kota Cirebon yaitu: 

Perubahan tata guna lahan seperti yang sangat terlihat diantaranya pada kawasan Argasunya yang mengakibatkan peningkatan aliran permukaan sehingga aliran permukaan yang mengalir ke hilir semakin cepat dan tidak terkendali;



Kelandaian kemiringan dasar saluran yang merupakan konsekuensi dari daerah pantai sehingga mengakibatkan kecepatan aliran air kecil, sehingga banyak terjadi endapan/ sedimentasi terutama pada daerah tikungan yang tentunya memberi kontribusi percepatan pendangkalan/ penyempitan saluran dan sungai, dengan demikian kapasitas sungai dan saluran drainase menjadi berkurang dan tidak mampu menampung debit yang terjadi, air meluap sehingga terjadi genangan;



3.5.

Kurangnya fasilitas pompa drainase.

PENYEDIAAN AIR BERSIH 3.5.1. Landasan Hukum/Legal Operasional 1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM; 2. Surat Keputusan Walikotamadya DT II Cirebon No 18 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 1994.


III - 52

3.5.2. Aspek Institusional Saat ini pengelolaan dan penyediaan air bersih di Kota Cirebon merupakan kewenangan PDAM Kota Cirebon. Kondisi saat ini pada tahun 2009, harga rata-rata air bersih per m3 adalah Rp.1.361 sasaran pada tahun 2014 mencapai Rp. 3.180. Untuk kualitas pelayanan atau jam layanan, pada tahun 2009 masih 16 jam layanan sasaran pada tahun 2014 adalah 24 jam. Saat ini jumlah SDM kurang memadai sehingga untuk SDM bidang penagihan lapangan dan pencatatan meter air akan dilakukan outsourcing mulai tahun 2011. 3.5.3. Cakupan Pelayanan Cakupan pelayanan air bersih PDAM Kota Cirebon dan sekitarnya pada tahun 2008 mencapai 75,60% dari total penduduk Kota Cirebon. 24,40% penduduk yang belum terakses sarana air bersih mayoritas bertempat tinggal di kawasan Argasunya Kecamatan Harjamukti. Dalam melayani masyarakat, PDAM mengklasifikasikan pelanggan dalam beberapa kelompok. Kelompok I merupakan kelompok pelanggan sosial, baik sosial khusus dan sosial umum. Kelompok II meliputi golongan Semi Permanen, Permanen A, Niaga A (kecil) dan Industri A (kecil). Kelompok III terdiri dari Perkantoran, Permanen B, Rumah Praktek A dan Rumah Praktek B. Kelompok IV terbagi menjadi Niaga B (sedang),Industri B (sedang), Niaga C (besar) dan Industri C (besar). Sedangkan Kelompok V melayani PDAM Kabupaten Cirebon, Pancuran Umum, Air Sebagai Bahan Baku, Pelabuhan, Tanki Sosial, Tanki Niaga dan Air Sebelum Diolah.


III - 53

Tabel 3.20 KONDISI JUMLAH PELANGGAN PDAM KOTA CIREBON TAHUN 2008

URAIAN

JUMLAH

A.

1.399

2.570

1 Sosial Khusus

545

1.000

2 Sosial Umum

854

1.570

B.

27.785

51.138

1 Semi Permanen

91

0.167

2 Permanen A

26.725

49.187

3 Niaga A (kecil)

923

1.698

4 Industri A (kecil)

45

0.082

C.

21.043

38.729

1 Kantor, Instansi Pemerintah

51

0.093

2 Permanen B

15.308

28.174

3 Rumah Praktek A

2.890

5.319

4 Rumah Praktek B

2.334

4.295

D.

3.961

7.290

1 Niaga B (sedang)

3.110

5.720

2 Industri B (sedang)

111

0.204

3 Niaga C (besar)

706

2.338

4 Industri C (besar)

34

0.062

E.

145

0.267

1 PDAM Kota Cirebon

1

0.001

2 Pancuran Umum

110

0.202

3 Air sebagai bahan baku

32

0.058

4 Pelabuhan

2

0.003

5 Tanki Sosial

-

6 Tanki Niaga

-

7 Air Sebelum Diolah

-

Jumlah

54.333

KELOMPOK I :

KELOMPOK II :

KELOMPOK III :

KELOMPOK IV :

KELOMPOK V :

PROSENTASE (%)

100

Karakteristik Pelayanan Berdasarkan data pemakaian air dan data air yang diproduksi selama 5 tahun terakhir (2004-2008) menunjukkan karakteristik sebagai-berikut :


III - 54

Tabel 3.21 PERKEMBANGAN TINGKAT PELAYANAN Keterangan

2004

2005

2006

2007

2008

Jumlah Pelanggan

52.439

53.262

53.707

53.861

54.333

Penjualan Air (m3/thn)

20.010.472

19.799.413

19.590.043

19.530.600

18.833.420

1,04

1,02

1

0,99

0,95

208

204

200

198

190

23,91

27,22

26,28

25,5

25,86

Rata-rata pemakaian per pelanggan (m3/hari) Pemakaian per orang per hari (liter) Kehilangan air (%)

Tabel 3.22 KONDISI SAAT INI DAN SASARAN DARI ASPEK PEMASARAN NO

URAIAN

KONDISI SAAT INI (2009)

SASARAN (2014)

1

Jumlah distriusi/penjualan

20.496.000 (650 l /det)

27.358.848 M3 (868 l /det)

2

Cakupan pelayanan

84 %

101 %

3

Jumlah SL

54588 SL

69.088 SL

4

Kualitas air

Sesuai KepMenKes

Sesuai KepMenKes

M3

KETERANGAN / ACTION PLAN Evaluasi kembali estimasi penambahan sumber air unuk menentukan program distribusi tiap tahun Cakupan untuk pelanggan tidak hanya di kota Cirebon, tetapi juga pelanggan di daerah sekitarnya Peningkatan distribusi/produksi air untuk SL baru dan memperbaiki pelayanan pelanggan yang sudah ada

5

Sarana distribusi

Sudah tua

Penggantian bertahap dan penambahan

Diprogram secara otomaris berdasarkan corporate plan Dilakukan investasi/identifikasi secara konprehensif sebagai dasar pertimbangan dasar pengganti secara bertahap serta pemeliharaan yang tepat. Penambahan baru sesuai keperluan investasi untuk penambahan air baku

6

Prasarana diatribusi

Sudah tua

Sda

Sda

7

Penggolongan kembali pelanggan

8 9

Harga rata – rata per M3 Kualitas pelayanan (jam layanan)

2007

2010

Rp 1.361,00

Rp 3.180,00

16 jam

24 bertahap

10

SDM: Kecukupan jumlah kualifikasi

Tidak memadai

Outsuorcing

11

Ketersediaan counterpoint

Belum memadai

Memadai


jam

Melakukan inventarisasi dan tinjauan lapangan untuk dijadikan dasar penggolongan kembali tarif pelanggan Kualitas layanan termasuk cara pembayaran, pengaduan, dll SDM dirinci dalam bab program Untuk SDM bidang penagihan lapangan dan pencatatan meter air akan dilakukan outsourcing mulai 2011 Menambahan counterpoint yang paling strategis, efisien dan efektif. III - 55

3.5.4. Aspek Teknis dan Operasional 3.5.4.1. Instalasi Produksi PDAM Kota Cirebon memiliki dua buah sumber air untuk sistem penyediaan air minumnya yaitu: 1) Sumber Air I : Sumber air I berasal dari terowongan penampungan air yang dibangun pada tahun 1937 terletak di Paniis dengan 33 liter/dt. Terowongan air merupakan penampung air yang berasal dari sumur vertikal berdiameter 200 mm dengan kedalaman bervariasi antara 2 m sampai 8 m. Panjang terowongan + 77 mm dibawah kaki Gunung Ciremai. Pada tahun 1960, kapasitas ditingkatkan menjadi 100 liter/detik dengan menambah pipa 350 mm. Dari sumber ini air disalurkan melalui pipa dia.250 mm (1937) menuju instalasi pengolahan yang terletak + 270 dari sumber air 2) Sumber Air II : Sumber air II terletak kurang lebih 50 m dari sumber air lama, berupa sumur pengumpul bediameter dalam 4 m dan 5 m diameter luar dengan kedalaman + 7 m yang mengumpulkan air dari 24 buah sumur horisontal berdiameter 200 mm yang tepasang melingkar dengan jari-jari antara 9 m sampai 32,5 m. Namun demikian, hanya beberapa sumur horisontal saja yang terarah ke sungai yang mampu mengalirkan air. Dari sumber ini air disalurkan melalui pipa diameter 700 mm menuju instalasi pengolahan yang terletak di Plangon + 8,195 km dari Paniis. Perkembangan lingkungan kawasan sumber air sejak tahun 1998, sudah banyak mengalami perubahan yang meliputi : kebakaran hutan, galian pasir dan batu, penebangan hutan dan perubahan perilaku masyarakat telah mempengaruhi kelangsungan pasokan terhadap sumber air tersebut. Sebelum tahun 1998, ketinggian muka air di sumur pengumpul Paniis adalah + 100 cm, dari bibir atas pipa outlet. Kondisi ini menjamin air yang masuk ke dalam pipa mengalir secara penuh. Sehingga kapasitas yang diranfang

terhadap

instalasi

pengolahan

air

di

Plangon

dapat

menghasilkan air secara optimal sesuai dengan kapasitas pasangannya.


III - 56

Kondisi lingkungan sumber air berubah sejak tahun 1998, secara bertahap namun pasti telah mengganggu pasokan air ke pipa transmisi. Ketinggian air diatas bibir pipa outlet pada sumur pengumpul hanya berkisar 4 cm, yang menyebabkan adanya air disekitar pipa outlet sebagai indikasi adanya udara yang ikut masuk ke dalam pipa. Kondisi udara dalam pipa air baku ini meyebaba menurunnya kapasitas yang mungkin dialirkan melalui pipa tersebut. Sebagai diketahui kapasitas terpasang adalah sebesar 860 liter/detik, (meliputi sistem lama dan baru) namun demikian total perkembangan produksi yang dapat demanfaatkan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.23. PERKEMBANGAN KAPASITAS PRODUKSI 5 TAHUN TERAKHIR

TAHUN

VOLUME (m3/thn)

DEBIT (I/det)

2004

26,659,018

843

2005

27,247,022

864

2006

26,262,302

833

2007

26,621,154

844

2008

25,536,658

808

Perkembangan kapasitas produksi tersebut tidak sebanding dengan terus bertambahnya jumlah pelanggan dan penurunan pelayanan yang terjadi desebagian wilayah pelayanan. 3.5.4.2. Instalasi Pengolahan 1) Instalasi Pengolahan I, Paniis Instalasi ini terdapat di Paniis + 270 m dari sumber air baku, dibangun pada tahun 1937 dan dikembangkan tahun 1961, meliputi :  Unit Aerasi dengan “Marley Sproyers” (Sistem Pancaran) untuk mengurangi kandugan C02 Agresif. Berjumlah : 20 buah (1937), 80 buah (1961). Sejak tahun 1996 diganti dengan model Dreesner. Debit produksi rata - rata sebesar 22,2 liter/detik dan sebesar 84,5 liter/debit. BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 57

 Unit Desinfeksi dengan menggunakan injieksi gas Chlor Pembubuhan gas Chlor dilakukan untuk menjaga kualitas air di jaringan distribusi sampai dengan titik dengan sisa chlor kurang lebih 0,2 mg/l. 2) Instalasi Pengolahan II, Plangon Instalasi pengolahan baru dibangun 1980 merupakan satu unit pengolahan yang terdiri dari :  Unit Aerasi dengan Methoda Sulzer (Sistem Kontak dengan tekanan tinggi)  Unit Desinfeksi dengan menggunakan injeksi gas Chlor. Instalasi pengolahan tersebut terletak di desa Plangon + 8.195 m dari sumber air Paniis ke arat kota Cirebon, dengan debit produksi air bersih rata – rata sebesar 700 lt/dt. Berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada unit sumber airnya , pasokan IPA Plangon juga mengalami perubahan. Standar operasi yang seharusnya tidak dapat dipenuhi. Standar operasi optimal, seperti yang disyaratkan pada Pedoman Operasi dan Pemeliharaannya (1982) disyaratkan : 

5 unit enjektor bekerja dan 1 unit ejektor siaga



Tekanan inlet : 18,5 bar dan tekanan outlet : 17,5 bar



Debit masing – masing enjektor : 580 m3/jam ( 161,1 l/det ), sehingga dalam kondisi optimal debit total mencapai : 805 l/det.



Kualitas air yang dihasilkan : 8 – 11 mg/l CO2 bebas ( 1-3 mg/l CO2 aggresif )

Namun demikian sejak tahun 2000, keenam enjektor telah dioperasikan secara total dalam upaya untuk mendapatkan tambahan debit. Namun demikian kondisi sumber air yang ada, hal tersebut sulit dipenuhi. Terlebih lagi, karena IPA Plangon sudah dirangcang sedemikian rupa untuk menghasilkan kualitas air dengan CO2 agresif 1-3 mg/l bila dioperasikan dengan optimal, maka bila kondisi tersebut diabaikan maka kualitas air yang dihasilkan tentu menurun.


III - 58

3.5.4.3.Sistem Transmisi Sistem Transmisi dimaksudkan untuk mengalirkan air dari instalasi pengolahan air ke sistem distribusi. Sistem Transmisi yang dibangun bersamaan

dengan

dibangunnya

instalasi

pengolahan

air

dan

dpergunakan untuk mengalirkan air sesuai dengan kapasitas yang dihasilakan oleh instalasi pengolahan air. Dengan demikian ukuran diameter pipa transmisi yang terdiri dari 3 sistem perpipaan juga memiliki diameter yang bervariasi. Tabel 3.24 KONDISI PIPA TRANSMISI

No

Keterangan

Tahun Pasang

1

Pipa transmisi

1937

2

Pipa transmisi II

1960

3

Pipa transmisi III

1980

Jenis pipa

Diameter

CI, sebagian sudah diganti PVC CI, sebagian sudah diganti PVC

Kapasitas Desain (l/det)

250 – 30 125 mm

grafitasi

400 – 80 225 mm

grafitasi

700 – 760 500 mm

DCIP

Sistem pengalira n

grafitasi

Pengendali Tekanan Bangunan Pelepas Tekanan (3 buah) BPT di siliwangi elevasi 269 m.a.l BPT di Capar elevasi 197 m.a.l BPT di Plangon elevasi 116 m.a.l Ketup pengendalian Kecepatan (Over Speed Velve) dan Katup Pengurang Tekanan (Pressure Reducing Velve)

Tabel 3.25 LOKASI DAN JARAK UNIT PRODUKSI SISTEM LAMA ( 1937 & 1960 )

NO

KETERANGAN

ELEVASI (m.s.a.l )

1

Terowongan

374.000 m

2

Aerasi

363.000 m

0 + 350 km

3

Tempat Bahan Kimia

363.000 m

0 + 010 km

4

BPT I

263.000 m

6 + 025 km

5

BPT II

194.000 m

1 + 350 km

6

BPT III

113.000 m

1 + 050 km

7

Resorvoar Perujukan

2.230 m

11 + 07 km


JARAK ( m )

III - 59

Tabel 3.26 LOKASI DAN JARAK UNIT PRODUKSI SISTEM BARU ( 1982 )

NO KETERANGAN

ELEVASI

JARAK(km)

1

Sumur Pengumpul

373.2 m

2

Over Speed

358.3 m

1 + 852

3

Teatmen Plant

92.5 m

8 + 195

4

Presure Control

11.016 m

16 + 200

5

Reservoar Gn. Sari

2.901 m

20 + 500

Tabel 3.27 PANJANG DAN DIAMETER PIPA TRANSMISI LAMA

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KETERANGAN Transmisi Plan Cipaniis s/d Conection Chamber Cirea Conection Chamber Cirea s/d Changing Point Changing Point s/d BPT Capar BPT Sidawangi s/d BPT Capar

PIPA I Dia. (mm) 250

Panjang (m) 1.550

PIPA II Dia. (mm) 400

Panjang (m) 1.600

250

280

400

230

150 200 125 125

3.630 460 902 1.043

250 250 225 250

3.630 460 902 1.043

360

350

9.468

PVC Dia. (mm) 200

Panjang (m) 1.600

BPT Capar s/d BPT Plangon BPT Plangon s/d Kota a. Pipa I : Ke Menara 125 Parujakan b. Pipa II : Ke Menara Gunung 200 Sari 225 250 Panjang Total

2.876 3.560 5.273 19.934

17.333

1.600

Tabel 3.28 PANJANG PIPA TRANSMISI III (1980)

NO.

KETERANGAN

PIPA II (1982) Dia.

Panjang (m)

1.

Collector Well s/d Over Speed

700 mm

1.700

2.

Over Speed s/d Treatment Plant Plangon

600 mm

6,3

3.

Perempatan By Pass s/d PCS Kalitanjung

700 mm

8

4.

PCS Kali Tanjung s/d By Pass

700 mm

1,15

5.

By Pass s/d Kesambi

600 mm

400

6.

Jl. Kesambi s/d Menara Gunung Sari

500 mm

2,8

Panjang Total


2118,25

III - 60

3.5.4.4

Sistem Distribusi

Sistem distribusi dengan menggunakan berbagai macam pipa diantaranya jenis Steel dia. 100 – 350 m ( tahun 1937 – 1960), jenis PVC, ACP dan DCIP (tahun 1877) dia. 100 – 700 mm dan jenis pipa PE (tahun 2008). Di samping itu untuk mendukung pendistribusian air, telah dibangun beberapa reservoir yakni : -

Menara Air Baja Parujakan (tahun 1973), kapasitas 875 m3

-

Menara Air Beton Gunung Sari (tahun 1960), kapasitas 2.500 m3

-

Reservoar Pompongan (tahun 1999), kapasitas 2000 m3

Namun demikian, seiring dengan perubahan yang terjadi pada sumber air Paniis, pengisian terhadap ketiga reservoar tersebut juga mengalami gangguan. Menara air Parujakan dan Gunung Sari sudah tidak terisi sejak tahun 2000. Sementara itu operasional Reservoar Pompongan juga tidak optimal – bukaan katup dari reservoar hanya kurang lebih 10% dari total bukaan. Hal ini dilakukan untuk dapat menahan air untuk beberapa waktu di dalam reservoar dan mengeluarkannya sedikit demi sedikit karena pasokan air yang relatif sedikit. Karena bila katup dibuka total, air cenderung langsung mengalir ke pipa dan tidak ada yang tersimpan di reservoar. Gangguan distribusi ini sudah lama dirasakan sejak tahun 2000 oleh masyarakat di daerah pelayanan bagian utara. Secara bertahap, gangguan itu mulai dirasakan oleh masyarakat di wilayah lainnya. Dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2007 lalu, saat reservoar pompongan sudah tidak dapat diisi secara normal dari pipa transmisi 700 mm tanpa melakukan pengaturan pada katup pengurang tekanan (PRV) di BPT Kalitanjung. Sistem pengaliran secara prinsip dilakukan secara grafitasi 24 jam. Namun demikian, pada kenyataannya beberapa wilayah di jaringan distribusi tidak mendapatkan air seperti yang diharapkan, karena pasokan air ke sistem distribusi relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air oleh masyarakat, khususnya kebutuhan air pada jam puncak. Saat ini sistem operasi jaringan distribusi dengan melakukan pengaturan beberapa katup yang ada di jaringan. Pengaturan katup tersebut BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 61

berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dengan jumlah putaran dan lokasi katup ditetapkan dengan sistem coba-coba. Pemantauan terhadap tekanan air di jaringan distribusi dilakukan secara periodik dan beberapa tempat (random) antara lain di beberapa hydrant kebakaran setiap ½ tahun. Sedangkan pemantauan terhadap debit air di jaringan distribusi dilakukan dengan memasang meter konsumen di setiap pelanggan. Untuk menyeimbangkan tekanan air dan mengarahkan aliran, pada jaringan distribusi, maka beberapa katup bukaan/putarannya diatur. Kegiatan

pengendalian

kebocoran

pada

jaringan

pipa

distribusi

merupakan faktor utama dalam suatu manajemen perusahaan air minum yang baik. Sebagian penghematan dana dapat dilaksanakan dengan melaksanakan deteksi dan perbaikan kebocoran. Selain daripada hal tersebut diatas bahwa kegiatan kontrol kebocoran ini juga mempunyai keuntungan yaitu untuk meningkatkan kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi. Tabel 3.29 TINGKAT KEHILANGAN AIR PDAM KOTA CIREBON 5 TAHUN TERAKHIR NO

URAIAN

1.

Volume

SATUAN

2004

2005

2006

2007

2008

air

M3

26.387.002

27.304.762

26.616.464

26.245.072

25.432.591

air

M3

20.077.916

19.873.649

19.621.440

19.553.775

20.245.072

produksi 2.

Volume

didistribusikan 3.

Kebocoran

M3

6.309.086

7.431.113

6.995.024

6.691.297

187.519

4.

Prosentase

%

23,91

27,22

26,28

25,50

25,86

kebocoran (%)

Dengan tingkat kehilangan air PDAM Cirebon tahun 2008 sebesar 25,86% perlu dilakukan usaha-usaha untuk menurunkan kehilangan air terdiri dari : aspek teknis maupun non teknis. Aspek teknis untuk menurunkan tingkat kehilangan air meliputi : -

Pencarian kebocoran dan memperbaikinya dengan cepat

-

Penyelesaian sambungan tidak resmi’

-

Program penggantian meter air yang sudah lama


III - 62

-

Penggantian pipa lama khususnya pipa dengan bahan yang mudah korosif (CI, steel)

-

Membuat zona-zona dengan jumlah pelanggan tertentu untuk memudahkan pemantauan kehilangan air (area distrik meter)

-

Menerapkan pengelolaan asset (Asset Manajemen) dan peta jaringan perpipaan yang baik untuk mengetahui kondisi setiap aset yang dimiliki dan menjadualkan pemeliharaannya.

Aspek Non Teknis untuk menurunkan kehilangan air meliputi : -

Pengecekan terhadap akurasi pencatatan meter pelanggan

-

Pengecekan terhadap pengolahan data hasil pembacaan

-

Pencatatan terhadap semua pemakaian resmi tanpa rekening (contoh: pemakaian untuk kebutuhan dinas kebakaran, dinas pertamanan, bantuan dll)

-

Pencatatan terhadap semua pemakaian yang tidak berekening atau berekening.

3.5.4.5 Pengawasan dan Pemantauan Air Bersih Pengawasan dan pemantauan air bersih bertujuan agar kualitas air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat aman sehingga masyarakat terhindar dari gangguan penyakit bersumber/perantara air. Kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan pada dasarnya telah dilakukan pemeriksaan/pengujian melalui laboratorium PDAM Kota Cirebon dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan No.907/Menkes/Sk/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Program pemeriksaan/ pengujian kualitas air meliputi : 1). Kualitas air baku diperiksa setiap hari 2). Kualitas sumber air diperiksa seminggu sekali 3). Kualitas air yang didistribusikan diperiksa setiap hari 4). Pengambilan sampel dari pelanggan dilakukan seminggu sekali (diambil secara random dari beberapa rumah pelanggan) 5). Pemeriksaan per triwulan oleh Dinas Kota Cirebon 6). Pemeriksaan per tahun oleh Balai Teknik Lingkungan di Jakarta


III - 63

Berkaitan dengan poin 5 diatas, Dinas Kesehatan melakukan pemantauan kualitas air bersih setiap tiga bulan sekali yang terdiri dari 8 titik untuk pemeriksaan kimia dan 75 titik untuk pemeriksaan bakteri. Sedangkan untuk pengawasan air bersih bersumber non PDAM seperti sumur pompa tangan dan sumur gali, maka dilakukan inspeksi sanitasi terhadap sarana air bersih guna mengetahui resiko pencemaran apakah rendah, sedang, tinggi atau amat tinggi. Pemantauan kualitas sumur gali dan sumur pompa tangan pada tahun 2008 sebanyak 950 sampel untuk pemeriksaan bakteri dan 44 sampel untuk pemeriksaan kimia. Pada hasil pemeriksaan bakteri hanya 24% yang memenuhi syarat sedangkan pemeriksaan kimia 100% memenuhi syarat. 3.5.5. Permasalahan Perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan di Kota Cirebon tidak dapat dipungkiri lagi akan peningkatan berbagai kebutuhan pelayanan umum diantaranya adalah penyediaan air bersih yang merupakan

salah

satu

prasarana

dasar

kehidupan.

Pemerintah

bertanggung jawab dalam hal perencanaan dan pembangunan system penyediaan air bersih, mulai dari sumber-sumber air bersih, sistem produksi, transmisi dan distribusi. Adapun permasalahan sektor penyediaan air bersih yang terjadi di Kota Cirebon yaitu: 1. Isu utama air bersih adalah dalam memperoleh sumber air karena hingga saat ini Kota Cirebon sangat bergantung pada sumber air dari wilayah lain yaitu kawasan Gunung Ciremai yang masuk wilayah administrasi

Kabupaten

Kuningan.

Permasalahan

tuntutan

kompensasi air dan debit operasional berpotensi menyebabkan konflik antar daerah. 2. Sumber penyediaan air bersih di Kota Cirebon yang lain adalah dari air bawah tanah. Namun sumber ini menghadapi ancaman dari intrusi air laut dan kerusakan daerah tangkapan air. Intrusi air laut terpantau telah mencapai sejauh + 1.000 m dari garis pantai ke darat.


III - 64

3.6.

KOMPONEN SANITASI LAINNYA. Penjelasan kondisi riil penanganan limbah industri dan limbah medis, program kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dilaksanakan SKPD. 3.6.1. Penanganan Limbah Industri Beberapa penanganan yang dilakukan untuk mereduksi dampak dari Limbah Industri, yaitu : a. Telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perijinan Air Bawah Tanah yang mengatur penggunaan air bawah tanah untuk keperluan usaha atau kegiatan produksi dan komersial. b. Telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada PDAM, dimana untuk sektor Air Limbah diserahkan pengelolaan sepenuhnya ke PDAM. c. Mewajibkan kepada pelaku usaha untuk membuat sumur resapan di areal usahanya, dengan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh KLH Kota Cirebon. d. Mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah mengenai perijinan pembuangan limbah cair. e. Melaksanakan supervisi dan monitoring rutin kepada pelaku usaha dan kondisi air permukaan aktual. f. Melakukan reduksi limbah yang masuk ke dalam badan air dengan mendorong

pembangunan

peningkatan

sarana

prasarana

pengumpulan air limbah dan pengolahannya atau kolam oksidasi yang dikelola

oleh

PDAM

Kota

Cirebon,

meningkatkan

penyambungan/perluasan sambungan dari bangunan yang terletak di sepanjang sistem penyaluran air limbah. Beberapa industri yang menghasilkan limbah B3, dapat dilihat pada tabel berikut.


III - 65

Tabel 3.30 DAFTAR INDUSTRI PENGHASIL LIMBAH B3 No

Nama Perusahaan

Alamat

Jenis Industri

1

PT.BAT

Jl. Pabean No. 84

Industri Rokok

2

PT Japfa Comfeed

Jl. A.Yani. No.31

Industri Pakan Ternak

3

PT Japfa Comfeed

Jl. Buyut No.130

Industri Pakan Ternak

4

PT Arida

Jl. Dukuhduwur No.46

Industri Jaring Sintetis

5

PT Starion

Jl. Kalijaga No. 164/165

Industri Karoseri

6

PT

Jl. Karangdawa brt No.2

Industri Sumpit

Pegambiran

Jaya

Utama 7

PT. Dunia Kimia Jaya

Jl. Kalijaga No. 120-124

Industri Kimia

8

PT Indonesia Power

Jl. By Pass

Industri Pembangkit Listrik

9

PT Pelindo II Cirebon

Jl. Belawan Pelabuhan

Kawasan Industri

3.6.2. Penanganan Limbah Medis Limbah medis adalah jenis sampah berbahaya (B3), karena sampah medis merupakan sampah infeksius yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan sangat berbahaya dapat mencemari lingkungan, sehingga dalam pengelolaannya perlu penanganan khusus. Dalam pengelolaan limbah medis di Kota Cirebon belum seluruhnya tertangani, baru dari UPTD Puskesmas, Laboratorium daerah. Pelaksanaan pengumpulan limbah medis dilaksanakan oleh setiap UPTD Puskesmas se Kota Cirebon dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan setiap bulan. Dalam pemusnahan limbah medis, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan CV Medivest sebagai Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah Medis. Selain itu beberapa Rumah Sakit juga memiliki incinerator untuk memusnahkan limbah medis. Tabel 3.31. JUMLAH TIMBULAN SAMPAH MEDIS BERSUMBER DARI SARANA KESEHATAN / PUSKESMAS DI KOTA CIREBON

JUMLAH TIMBUL SAMPAH MEDIS (KG) / TRIWULAN

JUMLAH

I

II

III

IV

TOTAL

Kejaksan

11,00

13,37

10,15

8,66

43,18

2

Jl. Kembang

8,00

3,38

8,33

9,40

29,11

3

Nelayan

1,20

6,43

3,44

4,28

15,35

4

Cangkring

4,50

6,41

5,71

7,49

24,11

5

Pekiringan

13,00

2,05

1,48

-

16,53

6

Gunungsari

14,00

15,80

15,32

12,06

57,18

NO

PUSKESMAS

1


III - 66

JUMLAH TIMBUL SAMPAH MEDIS (KG) / TRIWULAN

JUMLAH

I

II

III

IV

TOTAL

Sunyaragi

6,50

5,98

4,32

6,55

23,35

8

Majasem

7,20

10,48

9,63

-

27,31

9

Drajat

13,00

10,01

9,13

7,07

39,21

10

Jagasatru

66,00

15,53

8,71

8,21

98,45

11

Astanagarib

4,50

3,62

3.58

1,67

13,37

12

Pekalangan

10,00

2,66

2,30

2,30

17,26

13

Kesunen

6,40

4,77

4,39

13,91

29,47

14

Pegambiran

6,20

8,51

7,36

-

22,07

15

Pesisir

10,00

2,25

4,88

3,71

20,84

16

Cangkol

11,00

5,24

4,91

5,06

26,21

17

Kalitanjung

9,00

18,29

12,69

32,06

72,04

18

Larangan

7,30

-

2,61

17,08

26,99

19

Perumnas Utara

13,00

7,20

4,52

10,48

35,20

20

Sitopeng

7,50

6,26

7,09

6,59

27,44

21

Kalijaga Permai

9,00

3,78

23,42

-

36,20

22

P2P

-

9,81

2,88

12,69

23

Laboratorium Kesda

9,00

20,12

11,29

52,67

24

Bidan Ika

3,00

3,00

25

RB Rajawali

14,00

14,00

25

KKP Cirebon

2,78

2,78

26

BP Saadah

1,88

1,88

NO

PUSKESMAS

7

JUMLAH

247,30

12,26

164,28

205,56

170,75

787,89

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon

Beberapa rumah sakit dan laboratorium yang menghasilkan limbah B3 sebagai berikut : Tabel 3.32 RUMAH SAKIT DAN LABORATORIUM PENGHASIL LIMBAH B3 No

Nama Perusahaan

Alamat

1

RSUD Gunung Jati

Jl. Kesambi No. 56

2

RST Ciremai

Jl. Kesambi No 237

3

RSU Putra Bahagia

Jl. Ciremai Raya No.114

4

RSU Budi Asta

Jl. Kalitanjung No. 51

5

RSB Muhamadiyah

Jl. Dr. Wahidin S No.71

6

RSB PAD

Jl. Pulasaren No.7

7

RSIA Sumber Kasih

Jl. Siliwangi No.135

8

RSU Pelabuhan

Jl. Sisingamangaraja No.45

9

RS Budi Luhur

Jl. Kebon Pelok


III - 67

No

Nama Perusahaan

Alamat

10

RS Bedah Medimas

Jl. Evakuasi

11

RSB PMI

Jl. Ade Irma Suryani

12

Lab Alma

Jl. Pagongan No.23B

13

Lab Ciremai

Jl. Siliwangi No. 171

14

Lab Harapan Sehat

Jl. Kesambi

15

Lab Mitra Jaya

Jl. Karanggetas No.214

16

Lab Promedis

Jl. Karanggetas No.64

17

Lab Wahidin

Jl. Wahidin No.68

18

Lab Setia Darma

Jl. Lemahwungkuk No.131

19

Lab Prodia

Jl. Kartini No.32

20

Lab Pramita

Jl. Dr. Cipto MK No.95

21

Lab Mitra

Jl. Karanggetas

22

Lab Bio Analisa

Jl. Ciremai Raya

23

Lab Bio Assaadah

Jl. Diponegoro

3.6.3. Kampanye PHBS Beberapa program Dinas Kesehatan yang dilakukan dalam mendukung PHBS, yaitu : 1. Program

Pengembangan

Lingkungan

Sehat,

dengan

kegiatan

sosialisasi kebijakan lingkungan sehat dan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat. 2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan. Dalam upaya mencapai Cirebon Kota Sehat, Dinas Kesehatan memiliki program-program fokus, salah satu program yang berkaitan dengan sanitasi

adalah

pengembangan

Program Perilaku

Perbaikan Bersih

dan

Sanitasi Sehat

Lingkungan

melalui

(PHBS).Pemberdayaan

masyarakat dilakukan atas prakarsa perorangan atau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat termasuk swasta dan pemerintah, terdiri dari : 1. Pemberdayaan perorangan : ditujukan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer. Dilakukan melalui pembentukan pribadi-pribadi dengan


III - 68

perilaku hidup bersih dan sehat serta pembentukan kader-kader kesehatan. 2. Pemberdayaan

kelompok

:

ditujukan

kepada

kelompok

atau

kelembagaan yang ada di masyarakat seperti : RT/RW, kelurahan, kelompok pengajian, kelompok budaya, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi. Dilakukan melalui pembentukan kelompok peduli kesehatan dan atau peningkatan kepedulian kelompok/lembaga masyarakat terhadap kesehatan. 3. Pemberdayaan masyarakat umum : ditujukan kepada seluruh masyarakat

dalam

suatu

wilayah

melalui

wadah

perwakilan

masyarakat yang peduli kesehatan. Wadah perwakilan yang dimaksud antara lain adalah Badan Penyantun Puskesmas (di Kecamatan), Konsil/KOmite Kesehatan Kab/Kota atau Koalisi/Jaringan/Forum Peduli Kesehatan (di Provinsi/Nasional). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan sekumpulan tindakan (perilaku) yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajara yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri (memecahkan masalah-masalah) di bidang kesehatan serta berperan aktif dalam emwujudkan kesehatan masyarakatnya. Pelaksanaan PHBS secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap penanggulangan masalah kesehatan melalui pencegahan terjadinya kesakitan maupun kematian. PHBS mengisyaratkan slogan “Lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pembinaan PHBS dilaksanakan di beberapa tatanan yaitu di Rumah Tangga, di Sekolah, di Tempat Kerja, di Tempat Umum dan di Sarana Kesehatan. Pembinaan PHBS juga dilaksanakan di tatanan rumah tangga, hasil pantauan jumlah rumah tangga yang telah ber perilaku hidup bersih dan sehat mengalami peningkatan dan mencapai 46,51 % dari rumah tangga yang diperiksa pada tahun 2009.Materi yang diberikan pada pembinaan PHBS di sekolah antara lain adalah mengenai makanan jajan yang ada, penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh jajanan yang tidak sehat dan kiat praktis dalam memilih jajanan yang aman, materi ini juga diberikan dalam pembinaan pada masyarakat BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 69

Tabel 3.33 PERSENTASE RUMAH TANGGA BER PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT KOTA CIREBON TAHUN 2007-2009

NO

KECAMATAN

PUSKESMAS

2007 RUMAH TANGGA

JUMLAH DIPANTAU 1 2 3 4 1 Kejaksan 2,881 2 Jl.Kembang 3,586 3 Nelayan 1,960 4 Cangkring 2,192 KEC. KEJAKSAN 10,619 5 Pekiringan 2,271 6 Gunung Sari 2,676 7 Sunyaragi 2,586 8 Majasem 4,722 9 Drajat 3,478 KEC. KESAMBI 15,733 10 Jagasatru 4,036 11 Astanagarib 1,724 12 Pekalangan 1,308 KEC. PEKALIPAN 7,068 13 Kesunean 3,300 14 Pegambiran 3,908 15 Pesisir 2,497 16 Cangkol 1,720 KEC. LEMAHWUNGKUK 11,425 17 Kalitanjung 4,213 18 Larangan 5,013 Perumnas 19 3,510 Utara 20 Sitopeng 3,794 21 Kalijaga 6,325 KEC. HARJAMUKTI 22,855 JUMLAH KOTA CIREBON 67,700 Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan, DINKES


2008 RUMAH TANGGA

BER PHBS

%

5 20 364 839 300 1,523 1,231 1,480 936 1,990 209 5,846 608 584 79 1,271 450 1,788 104 284 2,626 450 515 955 143 2,317 4,380 15,646

6.00 0.69 10.15 42.81 13.69 14.34 54.21 55.31 36.19 42.14 6.01 37.16 15.06 33.87 6.04 17.98 13.64 45.75 4.16 16.51 22.98 10.68 10.27 27.21 3.77 36.63 19.16 23.11

JUMLAH DIPANTAU 7 2,881 3,586 1,960 2,192 10,619 2,271 2,676 2,586 4,722 3,478 15,733 4,036 1,724 1,308 7,068 3,300 3,908 2,497 1,720 11,425 4,213 5,013 3,510 3,794 6,325 22,855 67,700

2009 RUMAH TANGGA

BER PHBS

%

8 1,089 2,667 980 2,244 6,980 70 443 431 48 580 1,572 546 1,090 1,647 3,283 14 210 0 0 224 450 202 3,247 11 268 4,178 16,236

9.00 37.79 74.37 50.00 102.37 65.73 3.08 16.55 16.67 1.02 16.67 9.99 13.52 63.21 125.92 46.44 0.42 5.37 0.00 0.00 1.96 10.68 4.03 92.50 0.30 4.24 18.28 23.98

JUMLAH DIPANTAU 10 3,068 3,657 2,134 2,320 11,179 2,250 2,676 2,747 5,057 3,985 16,715 4,257 1,796 1,508 7,561 3,799 4,382 2,676 2,215 13,072 4,557 5,377 3,749 3,981 6,862 24,526 73,053

BER PHBS

%

11 1,581 2,458 896 877 5,812 1,195 1,899 1,343 2,136 1,748 8,321 1,984 813 643 3,440 1,651 2,915 1,130 864 6,560 1,498 2,633 2,169 506 3,039 9,845 33,978

12.00 51.53 67.21 41.99 37.80 51.99 53.11 70.96 48.89 42.24 43.86 49.78 46.61 45.27 42.64 45.50 43.46 66.52 42.23 39.01 50.18 32.87 48.97 57.86 12.71 44.29 40.14 46.51

III - 70

Indikator PHBS di tatanan rumah tangga mencakup aspek-aspek sebagai berikut yaitu : ibu bersalin oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI untuk balita, adanya jaminan pemeliharaaan kesehatan, aktivitas setiap hari, tidak merokok, makan dengan gizi berimbang, ketersediaan air bersih, adanya jamban, tingkat kepadatan hunian, lantai rumah bukan dari tanah dan bebas jentik. Penerapan PHBS di rumah tangga diharapkan mengurangi resiko terjadinya kematian bayi karena tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, meningkatnya daya tahan tubuh dengan ASI, pencegahan penyakit degeneratif dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi. Pencegahan penyakit pernafasan dengan tidak merokok dan tinggal di tempat yang tidak terlalu padat hunian. Ketersediaan air bersih, jamban dan lantai mengurangi risiko kejadian penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, dll. Hingga saat ini penyakit infeksi saluran pernafasan dan diare masih merupakan penyebab kematian bayi yang cukup besar. Ada kalanya manfaat perilaku hidup bersih dan sehat ini tidak

langsung

dirasakan

oleh

masyarakat,

sehingga

seringkali

masyarakat sulit melakukannya bahkan kurang memperdulikannya. Indikator PHBS di tatanan tempat kerja mencakup aspek : kawasan tanpa rokok, aktifitas fisik/olahraga, kesehatan dan keselamatan kerja, bebas jentik dan jamban sehat. Tahun 2008 telah dilakukan kajian PHBS dengan pendataan pada seluruh penduduk, dengan hasil sebagai berikut, dari jumlah yang disurvei sebanyak 67.699 KK yang sudah ber-PHBS yang memenuhi 9 indikator Perilaku sehat dan 3 indikator gaya hidup baru 15.646 KK atau 23,11%, hal ini disebabkan karena masih banyaknya penduduk yang masih merokok di dalam rumah (53,42%). ASI Ekslusif masih rendah (16,15%), rumah yang tidak memenuhi syarat dalam tingkat kepadatan hunian (77,59), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masih rendah (52,57%). Dari data diatas maka ada 3 indikator Perilaku sehat yang angkanya masih perlu ditingkatkan yaitu : ASI Eksklusif, tingkat kepadatan hunian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, sedangkan perilaku gaya hidup yang masih sukar untuk dihilangkan yaitu kebiasaan merokok di dalam rumah. BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 71

3.7.

PEMBIAYAAN SANITASI KOTA 3.7.1 Kelembagaan Pembiayaan Pengelolaan Sanitasi Pengelolaan sektor sanitasi yang terdiri dari sub sektor persampahan, air limbah, air bersih dan drainase di Kota Cirebon merupakan kewenangan dari berbagai SKPD, diantaranya : DPUESDM, DKP, PDAM, Dinkes dan KLH Kota Cirebon. Secara rinci kelembagaan pembiayaan pengelolaan sanitasi dapat dilihat pada table berikut : Tabel 3.34. LEMBAGA PENGELOLA KEUANGAN SANITASI No

Sub Sektor

SKPD

Ket.

1.

Persampahan

DKP, KLH

KLH : pelatihan, edukasi

2.

Air Limbah

PDAM, KLH

KLH : pembinaan dan monitoring limbah selain limbah domestik/RT

3.

Air Bersih

PDAM, DPUESDM, Dinkes

4.

Drainase

DPUESDM

Dinkes : uji kualitas air bersih

3.7.2 Proporsi Pendanaan Pembangunan Sanitasi Kota Proporsi pendanaan pembangunan sanitasi di Kota Cirebon, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 terlihat bahwa untuk tahun 2007 realisasi pendanaan pembangunan sanitasi sebesar : Rp 2.826.614.793,dari APBD Rp 504.413.293.000,- atau sebesar 0,56% APBD. Pada tahun 2008, realisasi pendanaan pembangunan sanitasi mengalami kenaikan menjadi Rp 6.840.424.400,- dari APBD sebesar 555.186.378.000,- atau sebesar 1,23% APBD hal ini disebabkan ada pendanaan yang diterima oleh Dinkes dari Dana Alokasi Khusus. Tahun 2009 realisasi pendanaan pembangunan

sanitasi

mengalami

kenaikan

menjadi

Rp

11.509.755.052,- dari APBD Rp 667.402.250.100,- atau sebesar 1,72% APBD, hal ini dipengaruhi oleh kucuran dana perimbangan untuk sub sektor drainase. Untuk tahun 2010, alokasi pendanaan pembangunan untuk sektor sanitasi sebesar Rp 4.666.157.000,- dari APBD Rp 623.615.933.550,atau 0,75% APBD.


III - 72

Tabel 3.35. PROPORSI PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI KOTA CIREBON

No

Tahun

Pendanaan

APBD

%

Pembangunan

(Rp)

APBD

THD Ket.

Sanitasi (Rp) 1.

2007

2.826.614.793,-

504.413.293.000,-

0,56

Realisasi

2.

2008

6.840.424.400,-

555.186.378.000,-

1,23

Realisasi

3.

2009

11.509.755.052,-

667.402.250.100,-

1,72

Realisasi

4.

2010

4.666.157.000,-

623.615.933.550,-

0,75

Alokasi

Grafik 3.1. PROPORSI PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI KOTA CIREBON 800,000,000,000 667,402,250,100 623,615,933,550

700,000,000,000 600,000,000,000

555,186,378,000 504,413,293,000

500,000,000,000

400,000,000,000

Dana Sanitasi APBD

300,000,000,000 200,000,000,000 100,000,000,000 2,826,614,793 6,840,424,400 11,509,755,052 4,666,157,000 0 2007

2008

2009

2010

Grafik 3.2. Prosentase Pendanaan Pembangunan Sanitasi Terhadap APBD

0.75

0.56 2007 1.23

1.72

2008 2009 2010


III - 73

3.7.3 Perkembangan APBD Kota Cirebon Penerimaan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama untuk membiayai pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang meliputi pajak, retribusi, laba BUMD dan penerimaan lainnya, pajak daerah dan bantuan pemerintah pusat. Realisasi penerimaan Pemerintah Kota Cirebon dari tahun ke tahun terus meningkat, dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Pada tahun anggaran 2004 penerimaan mencapai 260,1 miliar rupiah, sementara itu pada tahun anggaran 2009 meningkat menjadi 637,2 miliar rupiah. Grafik 3.3 REALISASI PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004-2009 700,000,000,000

637,259,937,000

600,000,000,000

555,186,378,000 504,413,293,000

500,000,000,000 418,653,117,000 400,000,000,000 269,692,158,000 300,000,000,000 260,088,521,000 200,000,000,000 100,000,000,000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Realisasi Penerimaan Daerah

Pada tahun 2009, pos penerimaan terbesar masih diperoleh dari bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 474,3 miliar rupiah atau sekitar 74,4 persen dari seluruh penerimaan daerah, penerimaan terbesar kedua berasal dari Bagian Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 77,3 miliar rupiah atau sebesar 12,1 persen dari seluruh penerimaan daerah. Besarnya Dana Perimbangan ini, terutama merupakan kontribusi dari dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah Kota Cirebon yang pada tahun 2009 jumlahnya mencapai 365,5 miliar rupiah atau sebesar 57,3 persen dari total penerimaan. Realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2004-2009 dapat dilihat pada tabel berikut. BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 74

Tabel 3.36 REALISASI PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004-2009 (.000 Rp) Jenis Penerimaan

Tahun Anggaran 2004

2005

2006

2007

2008

2009

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pendapatan Asli Daerah

34,400,560

43,137,624

56,060,827

57,002,328

67,692,578

77,318,392

1.1 Pajak Daerah 1.2 Retribusi Daerah

9,945,851 6,262,372

11,869,339 6,835,486

13,456,234 6,750,458

15,418,406 7,223,077

17,234,097 7,183,910

19,594,448 9,406,121

1.3 Bagian Laba BUMD & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

1,479,078

2,286,706

2,312,559

2,471,593

2,505,393

2,175,246

1.4 Penerimaan Lain-Lain

16,713,259

22,146,093

33,541,576

31,889,252

40,769,178

46,142,577

Dana Perimbangan

214,071,191

219,148,534

362,592,290

380,267,141

436,898,492

474,292,926

2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

35,333,969

37,602,170

44,449,945

46,590,141

60,637,365

74,933,377

149,752,243 5,530,000

143,039,000 7,210,000

259,312,992 17,830,000

304,470,000 29,207,000

340,669,127 35,592,000

365,486,549 33,873,000

23,454,979

31,297,364

40,999,353

11,616,770

7,406,000

67,143,824

50,595,308

85,648,619

260,088,521

269,692,158 3.69

504,413,293 20.48

555,186,378 10.07

637,259,937 14,78

(1) 1

2

2.2 Dana Alokasi Umum 2.3 Dana Alokasi Khusus 2.4 Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Dari Propinsi 3

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pinjaman Daerah Jumlah Penerimaan Kenaikan (%)

418,653,117 55.23

Dari tabel di atas, tampak bahwa Pendapatan Daerah Kota Cirebon selama kurun waktu lima tahun, mulai tahun 2004 – 2009 mengalami kenaikan yang cukup berarti dengan rata-rata pertumbuhan 20,85% per tahun.

Kenaikan tertinggi terjadi tahun 2006 yaitu sebesar 55,23%

dengan total Pendapatan Daerah sebesar Rp 418.653.117.000,- hal ini terjadi karena pada tahun tersebut penerimaan dari Dana Perimbangan sangat dominan atau mencapai besaran Rp 362.592.289.395,00 (86,6% dari total Pendapatan Daerah). 3.7.4 Besaran Pendanaan Sanitasi Per Tahun a. Sub Sektor Persampahan DKP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD pelayanan operasional persampahan di Kota Cirebon, didukung dari BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 75

aspek pendanaan APBD. Tercatat bahwa mulai tahun 2007 s.d. 2010, pendanaan sanitasi persampahan mengalami fluktuasi. Tahun 2007, sebesar Rp 96.061.750,- atau 0,02% APBD, tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi Rp 1.786.300.000,- atau 0,32% APBD, tahun 2009 sebesar Rp 478.000.000,- atau 0,07% APBD dan tahun 2010 dianggarkan Rp 966.200.000,- atau 0,15% APBD. b. Sub Sektor Drainase DPUESDM dalam mengelola drainase yang ada di wilayah Kota Cirebon, didukung dengan pendanaan sebagai-berikut : Tahun 2007 mengelola dana APBD sebesar Rp 2.584.594.550,- atau 0,51% APBD, tahun 2008 dana untuk sub sektor ini adalah Rp 2.964.124.400,- atau 0,53% APBD, pada tahun 2009 sebesar Rp 10.366.651.000,- atau 1,55% APBD dan

pada tahun 2010

dianggarkan Rp 3.652.850.000,- atau 0,59% APBD. c. Sub Sektor Air Limbah dan Air Bersih Untuk sub sektor air limbah rumah tangga dan air bersih yang operasionalnya merupakan kewenangan PDAM, maka pendanaannya bukan bersumber dari APBD Kota Cirebon namun dikelola secara mandiri oleh PDAM. Dana yang dikelola untuk operasional penyediaan air bersih pada tahun 2007 sebesar Rp. 2.382.168.430,-, tahun 2008 sebesar

Rp.

2.995.835.952,-,

tahun

2009

sebesar

Rp.

2.979.728.500,- sedangkan pada tahun 2010 dialokasikan dana sebesar Rp. 3.633.507.936,-. Dana yang dikelola untuk operasional penyediaan air bersih pada tahun 2007 sebesar Rp. 858.520.529,-, tahun 2008 sebesar Rp. 1.148.002.182,-,

tahun

2009

sebesar

Rp.

1.229.975.000,-

sedangkan pada tahun 2010 dialokasikan dana sebesar Rp. 450.707.500,-. d. Sub Sektor Pendukung Sanitasi Dalam pengelolaan sanitasi di Kota Cirebon, terdapat beberapa SKPD yang mempunyai kewenangan yang bersifat memberikan edukasi, kampanye dan perencanaan terhadap operasionalisasi sanitasi, diantara SKPD yang membidangi hal tersebut adalah KLH dan Dinkes.


III - 76

KLH Kantor Lingkungan Hidup

telah melaksanakan kegiatan yang

mendukung sektor sanitasi diantaranya adalah kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Cair. Pada tahun 2007, sebesar Rp 175.017.609,- atau 0,03% APBD, pada tahun 2008 Rp 63.130.000,- atau 0,01% APBD, tahun 2009 tercatat realisasi anggaran sebesar Rp 297.412.500,atau

0,017

APBD

dan

pada

tahun

2010

dianggarkan

Rp

150.000.000,- atau 0,01% APBD. Dinkes Dinas Kesehatan Kota Cirebon telah merealisasikan anggaran untuk sanitasi dengan rincian : pada tahun 2007 sebesar Rp 145.958.493,atau 0,03% APBD, tahun 2008 sebesar Rp 2.090.000.000,- atau 0,38% APBD, untuk tahun 2009 sebesar Rp 665.104.052,- atau 0,10% APBD dan anggaran untuk tahun 2010 adalah Rp 47.107.000,atau 0,01% APBD.

Tabel 3.37. PROPORSI BELANJA SANITASI No

Tahun

SKPD

Jumlah

DKP

DPUESDM

LH

Dinkes

1.

2007

96.061.750,-

2.584.594.550,-

175.017.609,-

145.958.493,-

3.001.632.402,-

2.

2008

1.786.300.000,-

2.964.124.400,-

63.130.000,-

2.090.000.000,-

6.903.554.400,-

3.

2009

478.000.000,-

10.366.651.000,-

297.412.500,-

665.104.052,-

11.807.167.552,-

4.

2010

966.200.000,-

3.652.850.000,-

150.000.000,-

47.107.000,-

4.816.157.000,-


III - 77

Grafik 3.4. BESARAN PENDANAAN SANITASI/TAHUN PER SKPD Rp12,000,000,000.00

Rp10,366,651,000.0 0

Rp10,000,000,000.00 Rp8,000,000,000.00 DKP DPUESDM

Rp6,000,000,000.00

KLH Rp4,000,000,000.00 Rp2,000,000,000.00

Rp3,652,850,000.00 Rp2,964,124,400.00 Rp2,584,594,550.00 Rp1,786,300,000.00

Dinkes

Rp966,200,000.00 Rp478,000,000.00

Rp96,061,750.00 Rp2007

2008

2009

2010

3.7.5 Besaran Realisasi dan Potensi Pendapatan Layanan Sanitasi a. Realisasi Pendapatan Layanan Sanitasi Dalam melaksanakan pelayanan sanitasi, Kota Cirebon menerima hasilretribusi pelayanan sanitasi sebagai konsekuensi pelayanan kepada pengguna jasa sanitasi, diantaranya dari : Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah. Sedangkan retribusi dari layanan air limbah rumah tangga dan air bersih yang dikelola oleh PDAM, dapat dijabarkan secara terpisah. Dari pendapatan Retribusi Persampahan/Kebersihan, pada tahun 2005 tercatat Rp 1.692.656.544,-, tahun 2006 Rp 1.527.572.679,-, pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi Rp 1.149.738.276,-, pada tahun 2008 sebesar Rp 1.398.882.559,- dan tahun 2009 penerimaan retribusi sebesar Rp 1.466.905.201,-. Pendapatan Retribusi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah tercatat bahwa pada tahun 2007 sebesar Rp 46.036.000,-, Tahun 2008 Rp. 39.845.250,-, dan pada tahun 2009 menjadi Rp. 44.578.500,-


III - 78

Table 3.38. REALISASI PENDAPATAN PELAYANAN SANITASI

Jenis Pendapatan No

Tahun

Persampahan/Kebersihan

Ijin Pengambilan Jumlah Air Bawah Tanah

1.

2005

1.692.656.544,-

-

1.692.656.544,-

2.

2006

1.527.572.679,-

-

1.527.572.679,-

3.

2007

1.149.738.276,-

46.036.000,-

1,195.774.276,-

4.

2008

1.398.882.559,-

39.845.250,-

1.438.727.809,-

5.

2009

1.466.905.201,-

44.578.500,-

1.511.483.701,-

b. Potensi Pendapatan Layanan Sanitasi Potensi retribusi terkait aspek sanitasi lainnya yang berpotensi mendatangkan pendapatan di masa mendatang adalah retribusi dari pengujian air bersih dan air limbah yang dikelola oleh KLH Kota Cirebon, dimana kedua potensi ini memerlukan dukungan berupa aturan hukum yang mengikat, seperti perda misalnya. 3.7.6 Pinjaman Daerah Pendapatan daerah Pemerintah Kota Cirebon yang bersumber dari Pinjaman Daerah berasal dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Pinjaman Daerah yang sudah lunas adalah sebagai berikut : 1. SLA No. 781/DP.3/1995, tanggal 13 Januari 1995. Asal pinjaman dari Pemerintah

Swiss

1.095.753.609,30

(Penanaman dengan

Modal

peruntukan

Asing) sektor

sebesar

Rp.

drainase

dan

persampahan. 2. RDA No. 04/DDI/1988, tanggal 14 Oktober 1988. Asal pinjaman dari Departemen Keuangan Republik Indonesia (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar Rp. 560.956.227,86 dengan peruntukan sektor persampahan. Pinjaman Daerah yang belum lunas adalah sebagai berikut : 1. SLA No. 394/001/1988, tanggal 12 Agustus 1988. Asal pinjaman dari Pemerintah

Swiss

(Penanaman

Modal

Asing)

sebesar

Rp.

4.123.854.428,52, realisasi angsuran telah dilakukan sampai 31 BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 79

Desember 2009 sebesar Rp. 2.827.045.628,52. Sisa pokok pinjaman dan jasa bank sebesar Rp. 1.296.808.800, dengan masa berakhir pinjaman tahun 2017 (periode pinjaman 30 tahun). Peruntukan pinjaman adalah sektor persampahan dan pengeringan banjir. 2. PRJ No. 054/MD.4/1987, tanggal 22 September 1987. Asal pinjaman dari Departemen Keuangan Republik Indonesia (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar Rp. 233.817.766,20 dengan realisasi angsuran sebesar Rp. 196.911.547,20. Sisa pinjaman dan bunga sebesar Rp. 36.906.219. Pinjaman diperuntukan sektor persampahan dan drainase. 3. SLA No. 395/DDI/1988, tanggal 12 Agustus 1988. Asal pinjaman dari Pemerintah

Swiss

(Penanaman

Modal

Asing)

sebesar

Rp.

2.946.499.181,57, realisasi angsuran yang telah dilakukan sampai 15 Desember 2009 sebesar Rp. 1.964.331.200,-. Sisa pinjaman sebesar Rp. 982.167.981,57, dengan masa berakhir pinjaman tahun 2017 (periode pinjaman 30 tahun). Peruntukan pinjaman sektor air bersih dan air limbah. 4. SLA No. 782/DP.3/1995, tanggal 13 Januari 1995. Asal pinjaman dari Pemerintah

Swiss

(Penanaman

Modal

Asing)

sebesar

Rp.

333.782.320,-, realisasi angsuran yang telah dilakukan sampai 30 Desember 2009 sebesar Rp. 211.395.469,33. Sisa pinjaman sebesar Rp. 122.386.850,67, dengan masa berakhir pinjaman tahun 2014. Peruntukan pinjaman sektor air bersih dan air limbah. 3.7.7 Permasalahan Pendanaan Sanitasi Kota Pendanaan sektor sanitasi di Kota Cirebon, secara umum masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkannya, hal ini disebabkan adanya permasalahan kelembagaan, mekanisme penganggaran dan terbatasnya informasi mengenai aspek sanitasi secara menyeluruh. Aspek Kelembagaan Pendanaan pembangunan sanitasi di Kota Cirebon dikelola oleh SKPD antara lain : Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUESDM), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Permasalahan akan muncul BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 80

karena tiap SKPD merencanakan program dan kegiatan pembangunan sanitasi yang tidak terintegrasi antar SKPD, sehingga timbul duplikasi program

dan

kegiatan

dalam

mengelola pembangunan

sanitasi.

Disamping itu, pengelolaan sub sektor air limbah dan air bersih merupakan kewenangan PDAM sehingga menjadikan kendala tersendiri apabila akan merencakan pengalokasian dana pembangunan sanitasi secara keseluruhan di Kota Cirebon. Faktor koordinasi antara SKPD– PDAM memegang kunci utama dalam menyukseskan keberhasilan pembangunan sektor sanitasi. Hal-hal semacam ini akan berpengaruh terhadap

optimalisasi

perencanaan,

pengalokasian

anggaran

dan

pengelolaan sanitasi. Aspek Mekanisme Penganggaran Mekanisme penganggaran selama ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme pengajuan anggaran secara umum di Pemerintah Kota Cirebon suasananya kondusif, sehingga semua usulan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hampir 100% disetujui oleh Panitia anggaran. Hanya saja, masih dipandang belum optimal. Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah perlu adanya pencatuman secara lebih eksplisit aspek pembangunan sanitasi dalam KUA dan PPAS Kota Cirebon, sehingga dokumen perencanaan turunannya akan lebih fleksibel dalam pencantuman alokasi anggaran pembangunan sanitasi baik fisik maupun non fisik. Aspek Transformasi Informasi Sanitasi Walaupun sektor sanitasi merupakan urusan wajib daerah, namun sampai dengan saat ini realisasi pembangunan di sektor sanitasi masih belum mendapat perhatian yang lebih besar.

Hal ini tentu saja akan

berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan fisik sanitasi karena jika tidak dilakukan, aparat pemda yang tidak memahami rencana pembangunan suatu sarana sanitasi maka akan berpengaruh kepada masyarakat pengguna, terutama yang belum memahami penggunanaan sarana sanitasi yang baru dibangun tersebut. Jika hal ini terjadi maka tujuan dari pembangunan sanitasi tidak optimal. Oleh karena itu maka transfer informasi yang berupa edukasi dan kampanye bahwa sanitasi BUKU PUTIH SANITASI KOTA CIREBON

III - 81

merupakan urusan kita bersama, dari pemerintah pusat maupun tim teknis pembangunan sanitasi (TTPS) sangat penting sebagai kegiatan non fisik yang akan menunjang pembangunan fisik sanitasi di Kota Cirebon. Hal ini tidak saja bagi perangkat SKPD dan masyarakat calon pengguna, namun yang tak kalah penting adalah advokasi kepada pimpinan daerah. Secara umum, permasalahan sanitasi Kota Cirebon dapat diringkas dan ditampilkan pada table di bawah Tabel 3.39. PERMASALAHAN PENDANAAN SANITASI

No

1.

Permasalahan Pendanaan Sanitasi

Ket

Aspek

Aspek

Mekanisme

Aspek

Transformasi

Kelembagaan

Penganggaran

Sanitasi

Perencanaan

Tidak

Kurangnya edukasi, kampanye

pembangunan

dicantumkannya

dan

sanitasi

secara

tidak/kurang

pembangunan

terintegrasi

sanitasi

penyebarluasan

Informasi

informasi

eksplisit sanitasi sebagai urusan wajib daerah kepada para pemangku pada kepentingan

dan

pimpinan

dokumen KUA dan daerah PPAS

3.7.8 Besaran Pendapatan Sanitasi Perkapita Dari data yang ada besarnya beaya pembangunan sanitasi perkapita di Kota Cirebon dihitung dari besarnya realisasi biaya pembangunan sanitasi dibagi dengan banyaknya jumlah penduduk Kota Cirebon. Apabila besarnya biaya pembangunan sanitasi tahun 2007 sebesar Rp 3.001.632.402,- maka biaya pembangunan sanitasi perkapita sebesar Rp 10.334,42/tahun, untuk tahun 2008 realisasi pembangunan sanitasi sebesar Rp 6.903.554.400,-, maka biaya pembangunan sanitasi per kapita adalah Rp 23.089,20/pertahun (Rp 6.903.554.400,- dibagi 298.995 jiwa), sedangkan untuk tahun 2009,biaya pembangunan sanitasi perkapita per tahun adalah Rp 38.724,21. Biaya pembangunan sanitasi per kapita ini, masih berada di bawah target pembangunan sanitasi nasional sebesar Rp 52.000/perkapita/pertahun.


III - 82

Tabel 3.40. BIAYA PEMBANGUNAN SANITASI PERKAPITA

No

Tahun Realisasi Pembangunan

Jumlah

Biaya

Penduduk

Sanitasi

Sanitasi (Rp)

Pembangunan

Perkapita/Tahun

1.

2007

3.001.632.402,-

290.450

Rp 10.334,42

2.

2008

6.903.554.400,-

298.995

Rp 23.089,20

3.

2009

11.807.167.552,- 304.904

Rp 38.724,21


III - 83

BAB III PROFIL SANITASI KOTA

Recommend Documents