BAB 2 PROFIL SANITASI KOTA BANDAR LAMPUNG

POKJA AMPL Kota Bandar Lampung

2015

BAB 2 PROFIL SANITASI KOTA BANDAR LAMPUNG 2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5020’ sampai dengan 5030’ Lintang Selatan dan 105028’ sampai dengan 105037’ Bujur Timur. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 KM2) dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM2 yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada sebanyak 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung bebatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung



Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran



Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung berada pada ketinggian antara 0 – 500 meter dari permukaan laut, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Kemiling berada pada ketinggian antara 500 – 700 meter dari permukaan laut.

No

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung Kecamatan Luas (Ha)

1.

Kedaton

2.

Sukarame

1.475

3.

Tanjung Karang Barat

1.064

4.

Panjang

1.415

5.

Tanjung Karang Timur

203

6.

Tanjung Karang Pusat

405

7.

Teluk Betung Selatan

380

8.

Teluk Betung Barat

1.102

9.

Teluk Betung Utara

425

Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung

457

2-1


No

Kecamatan

Luas (Ha)

10.

Rajabasa

11.

Tanjung Senang

1.780

12.

Sukabumi

2.821

13.

Kemiling

2.505

14.

Labuhan Ratu

864

15.

Way Halim

535

16.

Langkapura

736

17.

Enggal

349

18.

Kedamaian

875

19.

Teluk Betung Timur

20.

Bumi Waras Jumlah

2015

636

1.142 465 19,722

Sumber: RTRW Kota Bandar Lampung, 2011 - 2030.


2-2


2015

Gambar 2.1 Peta Administratif Wilayah Kota Bandar Lampung


2-3


2015

Jumlah penduduk kota pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup banyak dibandingkan tahun sebelumnya (2011) yang jumlahnya sekitar 895.370 jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun jumlah penduduk kota mengalami pertumbuhan sekitar 1,59 % per tahunnya. Perkembangan jumlah penduduk kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2006 – 2011 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kecamatan

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Teluk Betung Barat

63.379

53.790

54.505

56.506

59.396

59.812


93.590

108.836

110.276

86.468

92.156

92.852

Panjang

62.668

61.794

62.610

59.936

63.504

63.857


77.777

82.331

83.419

83.836

89.324

92.074

Teluk Betung Utara

63.158

65.458

66.327

59.023

62.663

62.825


75.806

80.067

81.125

68.857

72.385

72.819


55.062

53.062

53.764

60.120

63.747

65.878

Kemiling

55.391

52.499

53.193

67.006

71.471

75.745

Kedaton

89.913

88.620

89.793

82.805

88.314

88.667

Rajabasa

36.086

31.968

32.391

42.324

43.257

45.329

Tanjung Seneng

32.081

28.865

29.247

39.032

41.225

43.826

Sukarame

59.618

53.659

54.369

67.162

70.761

65.843

Sukabumi

54.809

51.184

51.861

60.442

63.598

65.843

819.338

812.133

822.880

833.517

881.801

895.370

Jumlah

Sumber: Bandar Lampung Dalam Angka, 2006 – 2011 Sensus Penduduk, BPS, 2012

Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Sensus Penduduk Nasional 2012 yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) berjumlah 1.212.129 jiwa. Sebaran penduduk kota paling banyak berada di Kecamatan Panjang yang berjumlah 91.080 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Teluk Betung Barat dengan jumlah 34.031 jiwa.


2-4


2015

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2012 No.

Kecamatan

Penduduk

Distribusi

(Jiwa)

(%)

457

72.017

5,94%

Luas (Ha)

1

Kedaton

2

Sukarame

1.475

58.284

4,81%

3


1.064

61.989

5,11%

4

Panjang

1.415

91.080

7,51%

5


269

50.292

4,15%

6


405

67.496

5,57%

7


402

50.503

4,17%

8

Teluk Betung Barat

1.102

34.031

2,81%

9

Teluk Betung Utara

425

66.182

5,46%

10

Rajabasa

636

36.032

2,97%

11

Tanjung Senang

1.780

75.430

6,22%

12

Sukabumi

2.821

64.054

5,28%

13

Kemiling

2.505

77.149

6,36%

14

Labuhan Ratu

864

58.284

4,81%

15

Way Halim

535

81.383

6,71%

16

Langkapura

736

42.191

3,48%

17

Enggal

349

41.598

3,43%

18

Kedamaian

875

63.333

5,22%

19

Teluk Betung Timur

1.142

52.039

4,29%

20

Bumi Waras

465

68.762

5,67%

19.722

1.212.129

100,00%

JUMLAH Sumber : Perda Nomor 12 Tahun 2012

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi akan dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dibagi dalam:


2-5


2015

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang 2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang 3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis 4. Kebijakan dan strategi pengembangan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan arahan pengembangan wilayah terkait dengan hierarki pelayanan kota serta sistem prasarana utama kota yang akan ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut: A.

Pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota dengan strategi; 1. Membagi pusat pelayanan kota (primer) pada dua kawasan, yaitu pusat pelayanan kota Tanjung Karang dan pusat pelayanan kota Teluk Betung; 2. Mengembangkan beberapa Subpusat pelayanan kota untuk pelayanan skala kota dan kawasan guna mengurangi beban pusat primer; 3. Menetapkan fungsi utama dan pendukung masing-masing pusat pelayanan kota dan Subpusat pelayanan kota sesuai karakteristik, potensi kawasan dan kecenderungan pengembangan dimasa mendatang; 4. Mengembangkan pusat kegiatan terpadu pada simpul angkutan umum massal melalui konsep transit oriented development (TOD) di Kota Bandar Lampung; 5. Mengembangkan kawasan Rajabasa sebagai simpul transportasi regional serta kawasan Panjang sebagai kawasan pelabuhan utama.

B.

Peningkatan aksesibilitas pusat kawasan perdagangan dan jasa skala internasional dan regional, dengan strategi; 1.

Melakukan peningkatan fungsi jalan yang mengakses tiap-tiap wilayah menuju Pusat Pelayanan Kota dan kawasan perdagangan jasa;

2.

Menyediakan transportasi massa yang aman, nyaman dan efisien menuju kawasan perdagangan jasa yang dapat dijangkau seluruh wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

C.

Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan, dengan strategi; 1.

Meningkatkan kualitas jaringan eksisting, pengembangan jalan baru yang menghubungkan dengan jaringan jalan yang mengelilingi, membagi pergerakan kendaraan di pusat kota ke wilayah sekitarnya serta pengembangan sistem terminal;


2-6


2.

2015

Membangun sistem transportasi massa, yang terstruktur mulai dari pelayanan regional, metropolitan, antar kabupaten, antar bagian wilayah kota hingga lingkungan;

3.

Mengembangkan sistem transportasi perkotaan menggunakan sistem transit oriented development di pusat primer Tanjung Karang serta penyediaan bus rapid transit (BRT) yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki;

4.

Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan limbah dan persampahan;

5.

Melakukan kerjasama dalam pengembangan TPA regional kawasan metropolitan Bandar Lampung dengan metode sanitary landfill;

6.

Mengembangkan energi kelistrikan, telekomunikasi dan prasarana wilayah lainnya secara terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk serta aktivitas perkotaan;

7.

Mengembangkan konsep pembangunan ramah lingkungan dan pembangunan secara vertikal;

8. D.

Menata kawasan permukiman kumuh dan merevitalisasi kawasan bernilai budaya/sejarah.

Peningkatan fungsi pelayanan nasional dan regional, dengan strategi; 1.Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan pelabuhan utama Panjang; 2.

Meningkatkan peran dan fungsi terminal Rajabasa dan Stasiun Tanjung Karang sebagai simpul pergerakan regional;

3.

Menggali potensi investasi sektor perdagangan dan jasa pada kawasan strategis kota dan koridor jalan arteri dan kolektor;

4. E.

Mengembangkan jasa pariwisata dan ruang terbuka publik di kawasan PPK Teluk Betung.

Pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati, dengan strategi; 1.

Mengembangkan hutan lindung, taman kota, jalur hijau jalan dan RTH kota yang lain sebagai area konservasi eksiting;

2.

Menata bukit dan gunung sebagai area konservasi baru;

3.

Menciptakan area konservasi alternatif di bantaran sungai, daerah milik jalan kereta api, dan area lain yang memiliki kualitas lingkungan yang rendah;

4.

Melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman hayati lokal di area konservasi.


2-7


2015

Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandar Lampung


2-8


2015

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, sehingga indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, dan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil dapat digambarkan melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi kota Bandar Lampung secara tidak langsung dipengaruhi oleh keadaan perekonomian nasional dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung selama lima tahun terakhir (2006-2010) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut, pada tahun tahun 2006 sebesar 6,30 persen, tahun 2007 sebesar 6,83 persen, tahun 2008 sebesar 6,82 persen, tahun 2009 sebesar 6.01 persen, dan tahun 2010 sebesar 6,33 persen. Secara sektoral seluruh sektor ekonomi kota Bandar Lampung selama kurun waktu 20062010 masih dalam kondisi normal. Seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi kota Bandar Lampung banyak disumbangkan dari sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor ini menyumbang laju pertumbuhan terbesar yaitu tumbuh secara signifikan sebesar 12,64 persen, sedangkan sektor ekonomi lainnya tumbuh pada level dibawah 10 persen. Tabel 2.4 Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Tahun 2006-2010 (Persen) Lapangan Usaha

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1. Pertanian

9,99

2,95

3,95

2,06

1,92

1,96

2. Pertambangan dan Penggalian

-1,79

-1,57

-2,86

1,50

3,19

3,23

3. Industri Pengolahan

15,08

10,47

4,91

7,54

5,22

5,44

4. Listrik, gas dan air bersih

-14,30

7,36

2,98

1,46

2,57

2,72

5. Bangunan

1,06

5,69

6,21

1,37

4,63

3,46

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

0,32

2,85

3,75

1,78

3,95

4,06

7. Pengangkutan dan Komunikasi

3,91

3,40

4,82

6,99

6,67

6,89

8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

16,11

18,34

16,23

11,99

12,64

12,93

9. Jasa-jasa

1,51

1,27

5,70

4,27

3,54

3,62

6,30

6,83

6,93

6,01

6,33

6,53

Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2012


2-9


2.2 2.2.1

2015

KEMAJUAN PELAKSANAAN STRATEGI SANITASI KOTA Air Limbah Domestik

Sampai saat ini, Kota Bandar Lampung belum memiliki sistem jaringan air limbah untuk menampung dan menyalurkan limbah perkotaan. Cakupan pelayanan yang harus dipenuhi berdasarkan pedoman standar pelayanan minimal adalah 80 % dari jumlah penduduk Kota Bandar Lampung. Apabila jumlah air rumah tangga sebesar 80 % dari konsumsi air bersih, maka jumlah air limbah Kota Bandar Lampung hingga tahun 2030 sebesar 259.800.060 ltr/hari. Penampungan air limbah diusulkan menggunakan suatu sistem jaringan air limbah, selanjutnya air limbah yang terkumpul dialirkan ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang akan dibangun di Kelurahan Bumi Waras dekat Muara Kunyit. Didalam program Rencana Induk Air Limbah yang diusulkan berfokus pada cakupan layanan 11,4% dari wilayah Bandar Lampung, yang pada tahun 2030 akan mencapai sekitar 35% dari populasi terlayani. Rencana Induk ini 10able pada daerah perkotaan yang memiliki penduduk lebih padat, sebagaimana perencanaan yang diusulkan yaitu sepuluh (10) instalasi pengolahan air limbah, dan dari semua lokasi, kota hanya memiliki lahan untuk IPAL 1 Sukamaju, yang dijadwalkan akan selesai pada akhir 2015 untuk melayani sekitar 45.000 penduduk. Program lain yang diusulkan lagi yaitu program pengurasan tangki septik untuk meningkatkan kinerja 150.000 tangki septik yang ada di kota. Lumpur tangki septik akan dibawa ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bakung yang akan direhabilitasi di tempat pembuangan akhir sampah. Dan IPAL yang diusulkan adalah kombinasi instalasi pengolahan limbah – lumpur tinja dan semuanya akan dapat menerima truk tangki septik. Pengelolaan air limbah pada daerah-daerah kumuh akan dilakukan melalui program Sanimas atau SLBM yang menggunakan sistem MCK ++ dan sistem off-site sanitation komunal. 2.2.2

Pengelolaan Persampahan

Lokasi yang sering terjadi timbunan sampah di Kota Bandar Lampung karena kekurangan armada angkut baik karena rusak maupun umur armada yang sudah tua (rata-rata truk pengangkut dibuat tahun 1990-an, Studi PAD 1999/2000) serta sulitnya mendapatkan lahan untuk dijadikan tempat pembuangan sementara (meletakkan container) di beberapa kelurahan dengan kepadatan penduduk dan hunian yang relatif tinggi. Rencana pengelolaan sampah padat Kota Bandar Lampung yang berisi tentang rencana tindak termasuk sasaran pencapaian disusun dengan menggunakan 3 (tiga) skenario alternatif, yaitu : 1. Skenario I: Pengelolaan Sampah Tanpa Perlakuan Pengelolaan sampah tanpa perlakuan adalah pengelolaan sampah secara konvensional atau mengikuti trend pola pengelolaan sampah selama ini di Bandar Lampung; Artinya tidak ada inovasi untuk melakukan pengelolaan sampah secara terpadu. Sampah yang dihasilkan dari sumber sampah langsung dikumpulkan, diangkut Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung

2-10


2015

kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pada skenario ini, peningkatan pelayanan sampah hanya dititikberatkan pada kebutuhan sarana dan prasarana sampah (peralatan, alat transportasi, personil dan tempat). 2. Skenario II: Pengelolaan Sampah dengan Perlakuan Pola 3R+P Pola 3R+P adalah program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) mengadopsi program pemerintah yang sekarang sedang dilaksanakan ditambah dengan penekanan pada partisipasi (P) masyarakat. Program 3R tanpa partisipasi masyarakat tidak akan efektif karena program 3R tidak berlanjut bila pendanaan atau dukungan dari pemerintah berhenti. Untuk menjaga keberlanjutan program pengelolaan sampah dengan menggunakan 3R+P, maka prioritas utama dalam skenario adalah pentingnya membangun partisipasi dari masyarakat terutama perlakuan terhadap sampah di sumber timbulan dengan pemilahan dan pemanfaatan. Dengan demikian, kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan tidak akan sebesar pada skenario I. 3. Skenario III: Pengelolaan Sampah dengan Perlakuan 3R+P+Incenerasi Pola 3R+P+Incenerasi adalah program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang menekankan partisipasi masyarakat sebagaimana skenario II ditambah dengan upaya melakukan pemusnahan baik di TPS dalam skala kecil maupun di TPA dalam skala besar. Prioritas dalam skenario ini selain pentingnya partisipasi masyarakat dalam segala aspek juga perlunya penyediaan alat pemusnah sampah (incenerator) baik skala kecil di tingkat TPS dan TPST maupun incenerasi skala besar di TPA Bakung. Perencanaan untuk pengembangan pengelolaan persampahan masih didominasi oleh Dinas Kebrsihan dan Pertamanan sebagai institusi pengelola persampahan kota yaitu berkisar 70% dan sisanya 30% dikelola oleh Dinas PU sebagai perencana dan pelaksana kegiatan fisik terkait dengan seKtor persampahan. 2.2.3

Drainase Perkotaan

Menurut keberadaannya sistem jaringan drainase dapat dibedakan menjadi 2, yaitu drainase alamiah dan drainase buatan. Rencana pengelolaan drainase lingkungan Kota Bandar Lampung yang mengacu pada studi Rencana Induk dan program jangka menengah PLP bidang drainase perkotaan, maka prioritas penanganan drainase lingkungan dilakukan pada 51 titik genangan, dimana analisa penentuan prioritas didasarkan pada besaran genangan, frekuensi genangan, dan kerugian akibat genangan.


2-11


2.3

2015

PROFIL SANITASI KOTA BANDAR LAMPUNG

2.3.1 Air Limbah Domestik 2.3.1.1 Kelembagaan Pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Bandar Lampung dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, namun untuk perencanaan dan pembangunan prasarana ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu juga ada pihak swasta yang terlibat juga dalam pengelolaan air limbah berupa penyedotan lumpur tinja. Dan untuk pengelolaan sarana MCK++ dikelola langsung oleh masyarakat. Adapun matriks keterlibatan ketiga pihak ini dalam pengelolaan air limbah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.5 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI PERENCANAAN * Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kota * Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target * Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapai target PENGADAAN SARANA * Menyediakan sarana pembuangan air limbah domestik * Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik) * Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) * Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) * Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAAN * Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja * Mengelola IPLT dan atau IPAL * Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja * Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik * Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN * Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) * Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik * Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI * Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapai target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota * Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik * Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas layanan air limbah domestic, dan dan atau merancang serta mengelola keluhan atau layanan air limbah domestik * Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

Pemerintah Kota

Swasta

Masyarakat

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √

√ √ √

√

√

√ √ √ √

Peraturan pengelolaan air limbah yang menyeluruh belum ada di Kota Bandar Lampung. Peraturan yang ada masih bersifat sanksi dan penerimaan retribusi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.


2-12


2015

Tabel 2.6 Peta Peraturan Air limbah Domestik Kota Bandar Lampung Ketersediaan Peraturan

Ada (sebutkan )

AIR LIMBAH DOMESTIK * Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini * Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah dometik * Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik * Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah * Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha * Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha * Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik * Restribusi penyedotan air limbah dometik * Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

Pelaksanaan Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Keterangan

√

√

√

√

√

√

Tidak Efektif Dilaksanakan

√

2.3.1.2 Sistem Dan Cakupan Pelayanan Sistem prasarana dan sarana penanganan air limbah yang ada saat ini masih bersifat setempat (on site system), tidak kurang dari 92,7% rumah tangga di Kota Bandar Lampung mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri dan tempat pembuangan air besar umum rata-rata 5%. Hal ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih adanya sebagian rumah tangga (2,3%) yang menggunakan tempat pembuangan air besar lainnya seperti tempat terbuka (sungai, kebun, hutan dan pekarangan). Tabel 2.7 Sistem Pengelolaan Air Limbah yang ada di Kota Bandar Lampung Kelompok Fungsi

Teknologi yang digunakan

Jenis Data Sekunder

(Perkiraan) Nilai Data

Sumber Data

User Interface

WC Sentor

Jumlah KK tersambung

121,201 Dinas Kesehatan 121,201 Dinas Kesehatan

Penampungan awal

Tangki Septik

Jumlah KK tersambung

103,250 Dinas Kesehatan 103,250 Dinas Kesehatan

Pembuangan/Daur Ulang

Saluran/Sungai

Nama Sungai


4 DAS Kota Bandar Lampung (Teluk Betung, Tj. Karang, Panjang, Way Kandis)

Dinas PU

2-13


2015

2.3.1.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK Sikap kesadaran dan pengetahuan mengenai lingkungan dari masyarakat (perhatian dan kepedulian) adalah bagian penting dari pengelolaan lingkungan secara umum. Di Bandar Lampung, aspek ini menunjukkan potensi yang besar untuk pengelolaan lingkungan dan pengelolaan air limbah pada khususnya. Namun, partisipasi masyarakat untuk mencegah dan mengurangi masalah limbah masih kurang. Oleh karena itu, penting bahwa Pemerintah Kota mengambil tindakan untuk meningkatkan inisiatif publik. Tindakan tersebut dapat mencakup kegiatan penyusunan program terkait air limbah dan keterlibatan masyarakat dalam mengendalikan dan memantau kegiatan pengelolaan air limbah. Bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan sekitar bantaran sungai dan pesisir pantai serta kawasan kumuh, pengadaan prasarana sanitasi sangat membantu mereka dalam peningkatan kesehatan lingkungan mereka. Program kegiatan yang dilaksanakan baik melalui pemerintah kota maupun pemerintah pusat, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8 Pengelolaan sarana jamban keluarga dan MCK oleh Masyarakat Kecamatan

Jumlah Pddk RW Miskin 4669 8181 4991 5590 4776 4086 4897 4774 4140 2797 841 5528 4977

RT

Teluk Betung Barat Teluk Betung Selatan Panjang Tanjung Karang Timur Teluk Betung Utara Tanjung Karang Pusat Tanjung Karang Barat Kemiling Kedaton Rajabasa Tanjung Seneng Sukarame Sukabumi

-

Jamban Keluarga 6069 6695 9051 12177 13352 12497 10801 10967 22264 3200 6581 6417 1130

Dikelola RT 22 53 14 9 16 7 5 9 3 1 1 3 7

Jumlah MCK Dikelola Dikelola RW CBO -

Tahun MCK dibangun 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10 2006 - 10

Dikelola Lainnya -

Jumlah Sanimas Dikelola Dikelola RW CBO 1 1 4 1 -

Dikelola RT -

Tahun Sanimas dibangun 2009 2008 - 2011 -

Dikelola Lainnya -

Sedangkan untuk pengelolaan yang berbasis masyarakat untuk sarana MCK maupun MCK++ dengan total 157 unit, kondisinya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.9 Kondisi Sarana MCK Jumlah Pemakai

Lokasi MCK Kecamatan

Teluk Betung Barat Teluk Betung Selatan Panjang Tanjung Karang Timur Teluk Betung Utara Tanjung Karang Pusat Tanjung Karang Barat Kemiling Kedaton Rajabasa Tanjung Seneng Sukarame Sukabumi Keterangan: L = laki-laki P = perempuan

MCK

S T K

PDAM

SPT

Jml kmr Toilet/WC

Jml kmr mandi

Fas. Cuci Tangan

Persediaan Sabun

Ada biaya pemakaian MCK

Tempat buangan air kotor

RT

RW

L

P

S

K

T

S

K

T

S

K

T

L

P

L

P

Y

T

Y

T

Y

T

Tangki Septik

Cubluk

-

-

22 53 18 5 16 21 5 9 8 1 1 3 7

22 53 18 5 16 20 5 9 8 1 1 3 7

-

-

-

-

-

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

-

-

22 53 18 5 16 21 5 9 8 1 1 3 7

22 53 18 5 16 20 5 9 8 1 1 3 7

22 53 18 5 16 21 5 9 8 1 1 3 7

22 53 18 5 16 20 5 9 8 1 1 3 7

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

-

= = =

selalu tersedia air tidak ada persediaan air kadang-kadang


Y T

= =

Kapan tangki septik dikosongkan

SGL

ya tidak

SPT SGL

= =

Sumur pompa tangan Sumur gali

2-14

-


2015

Dalam peningkatan keterlibatan masyarakat, maka pemerintah kota melaksanakan program melalui Gema Tapis, Sanimas, P2KP, PNPM, maupun NUSP. Kegiatan melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan. Adapaun kegiatan yang sedang berjalan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.10 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat Kondisi Sarana Saat ini No 1

Sub Sektor Air Limbah Domestik

Nama Program /Proyek / Layanan Sanimas Kec. T.Karang Pusat Kel. Kaliawi Sanimas Kec. T. Karang Pusat Kel. Kelapa Tiga Sanimas Kec. T. Karang Pusat Kel. D. Payung Sanimas Kec. T. Karang Pusat Kel. Kaliawi Sanimas Kec. T. Karang Timur Kel. Swh. Brebes Sanimas Kec. Kedaton Kel. Kedaton Sanimas Kec. Panjang Kel. Way Laga Gemma Tapis Berseri Gemma Tapis Berseri Gemma Tapis Berseri Gemma Tapis Berseri Gemma Tapis Berseri Gemma Tapis Berseri P2KP Perkotaan P2KP Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan PNPM Perkotaan NUSP NUSP NUSP

Pelaksana/PJ

Tahun Mulai

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Bappeda & Dinas PU Bappeda & Dinas PU PMK & Dinas PU PMK & Dinas PU PMK & Dinas PU BPMPK & Dinas PU Bappeda Bappeda Bappeda BPMPK BPMPK BPMPK BPMPK Dinas PU Dinas PU Dinas PU

2008 2008 2010 2011 2009 2010 2009 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008

Fungsi

Tidak Fungsi

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Aspek PMJK

Rusak

PM

JDR

MBR

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Keterangan: PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR = Masyarakat Berpenghasilan Rendah

2.3.1.4 Pemetaan Media Peran swasta dalam pembangunan sarana air limbah belum dipromosikan di masa lalu. Upaya yang dilakukan di Kota Bandar Lampung. Tabel 2.11 Kegiatan Komunikasi yang ada di Kota Bandar Lampung No 1

Kegiatan Lomba Karya Tulis Tingkat SMP dalam rangka International Year Sanitation

Tahun

Dinas Pelaksana

2008-2009

Dinas PU


Tujuan Kegiatan Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pesan mengenai harapan akan sanitasi yang lebih baik bagi kota mereka

Khalayak sasaran Siswa SLTP

Pesan Kunci

Pembelajaran

Sanitasi untuk kehidupan yang Anak adalah unsur masa lebih baik depan bangsa yang menerima dampak dari baik/buruk Sanitasi

2-15


2015

Tabel 2.12 Daftar Mitra Potensial No 1

Nama Mitra PT. Cerdas

Jenis Kegiatan Sanitasi Layanan Sedot Tinja

Bentuk Kerjasama Kontrak Pengelolaan

2.3.1.5 Partisipasi Dunia Usaha Peran swasta dalam pembangunan sarana air limbah belum dipromosikan di masa lalu. Upaya di daerah ini terutama di bidang kesehatan dan kebersihan adalah dalam mencuci tangan. Dukungan swasta masih terbatas pada ceramah dan kampanye yang dilakukan oleh produsen sabun. Dana dari lembaga lain belum pernah dieksplorasi khususnya di Bandar Lampung untuk mendukung kegiatan pengelolaan air limbah dan kegiatan kesehatan dan kebersihan. Sebagai contoh keterlibatan PT. Cerdas Grup dalam kegiatan penyedotan lumpur tinja, mengoperasikan vacuum truk 2 unit dan retribusi untuk membersihkan septik tank Rp 400.000 per trip. Dan membayar kepada Pemkot sebesar Rp 4,4 juta per bulan untuk pembuangan limbah di IPLT Bakung. Tabel 2.13 Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kota Bandar Lampung No 1

Nama Provider PT. Cerdas


Tahun mulai operasi 2008

Jenis Kegiatan Layanan Sedot Tinja

2-16


2015

2.3.1.6 Pendanaan Dan Pembiayaan Anggaran tahunan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sangat tergantung pada subventions dari pemerintah nasional dan propinsi (Tabel 3.2.). Sejak tahun 2005 hingga 2009, pendapatan internal (Pendapatan Asli Daerah) memberikan kontribusi hanya sekitar 9% dari total penerimaan, saldo tersebut berasal dari pemerintah pusat (86%) dan pemerintah provinsi (5%). Untuk tahun fiskal 2009, total anggaran pemerintah kota sebesar Rp 793.500.000.000, dari yang sekitar Rp 492,0 miliar atau 61% untuk gaji personil. Dana yang tersisa untuk operasi dan pemeliharaan (29%) dan investasi modal dan pembayaran hutang (10%). Tabel 2.14 Ringkasan Sumber Pendapatan 2005-2009 Rp Milyar Sumber Pendapatan

2005

2006

2007

2008

2009

Pendapatan Asli Daerah

46.1

45.8

53.7

67.7

70.4

Pemerintah Pusat

346.1

517.9

582.2

645.9

682.8

Pemerintah Provinsi

19.5

31.2

30.1

34.4

40.2

Total

411.7

595.0

666.0

748.0

793.5

Sumber: Laporan Audit BPKP Tahun 2009

Dana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk belanja modal, operasional dan pemeliharaan (O&P) tahunan untuk sanitasi berasal dari anggaran tahunan pemerintah kota. Berdasarkan plafon anggaran tahunan, DKP menyiapkan program dan anggaran tahunan yang dibutuhkan yang kemudian dikonsolidasikan dalam anggaran kota. DKP menghasilkan pendapatan dari jasa yang diberikan dan mempersiapkan target pendapatan tahunan yang dimonitor setiap bulanan. Untuk tahun 2010 target pendapatan adalah sebesar Rp 1,64 miliar dari biaya sampah dan Rp 0,36 miliar untuk tangki septik (total Rp 2,00 miliar), sedang total pengeluaran DKP dianggarkan untuk tahun 2010 adalah Rp 25,23 miliar. Sementara DKP adalah sebuah badan menghasilkan pendapatan, tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan yang diterima dan tingkat pengeluaran badan. Usulan anggaran tahunan badan tidak tergantung pada tingkat pendapatan (untuk tahun 2010, pendapatan ditargetkan adalah sekitar 8% dari pengeluaran anggaran) yang akan dihasilkan namun berdasarkan alokasi pemerintah kota / prioritas kepada instansi yang berbeda dari kota. Untuk 2010, modal investasi dianggarkan


2-17


2015

termasuk pembelian truk sampah dan gerobak (gerobak). Total alokasi anggaran DKP hanya sekitar 3% dari total belanja kota. Tabel 2.15 Anggaran Pendapatan dan Belanja DKP - 2010 Rp jutaan Uraian

2010

Pendapatan

2,000

Retribusi Layanan Sampah

1,642

Retribusi Penyedotan Tanki Septik

358

Pembiayaan

25,232

Gaji dan Tunjangan

7,084

Operasional dan Pemeliharaan

17,944

Belanja Modal

204

Surplus / (Defisit)

(23,232)

Sumber: Anggaran Pemkot Bandar Lampung

2.3.1.7 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak Masalah Teknis a. Masalah yang berawal dari pembangunan Septik Tank atau sejenis 1. Sebagian masyarakat tidak dapat membuat septik tank atau sejenis di pekarangan mereka karena keterbatasan luas lahan pekarangan yang mereka miliki. 2. Konstruksi tangki septik tidak standar sehingga baik kapasitas maupun kualitas pengolahan setiap tangki menjadi sangat bervariasi dan sulit diperhitungkan. 3. Kebocoran yang terjadi pada tangki yang dibangun diatas tanah yang porous menyebabkan air limbah merembes dari tangki. Rembesan tersebut membuat tangki tidak pernah penuh atau meluap sehingga tidak pernah disedot lumpurnya oleh pemiliknya sementara air limbah yang merembes mengakibatkan pencemaran pada air tanah disekitarnya. b. Masalah yang berawal dari kendala yang terjadi pada penyedotan Septik Tank di lapangan 1. Tidak semua Truk Tinja yang ada dapat mendekati tangki untuk melakukan penyedotan karena ukuran lebar jalan masuk yang terlalu kecil bagi Truk Tinja yang dimiliki Kota Bandar Lampung saat ini. Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung

2-18


2015

2. Pada saat ini di kota Bandar Lampung belum tersedia Alat Penyedot Lumpur Tinja yang berukuran kecil yang mampu mendekati tangki yang terletak ditepi jalan yang sempit. c. Masalah yang berawal dari jumlah dan kondisi Truk Tinja yang tersedia 1. Pada saat Septik Tank yang ada di Kota Bandar Lampung berjumlah 157.602 buah. Apabila pengurasan dilakukan rata-rata 2 tahun sekali, maka jumlah tangki yang harus disedot setiap hari tidak termasuk hari besar dan hari minggu berjumlah 157.602 : 600 = 263 tangki. Karena jumlah Truk Tinja hanya ada 4 buah, maka setiap truk harus menyedot 263 :4 = 66 tangki /hr /truk . Jumlah ini mustahil dapat dilakukan oleh sebuah Truk Tinja. Apabila pengurasan dilakukan rata-rata 3 tahun sekali, maka jumlah tangki yang harus disedot setiap hari tidak termasuk hari besar dan hari minggu berjumlah 157.602 : 900 = 175 tangki. Karena jumlah Truk Tinja hanya ada 4 buah, maka setiap truk harus menyedot 175 : 4 = 44 tangki /hr /truk. Jumlah inipun masih mustahil dapat dilakukan oleh sebuah Truk Tinja dalam satu hari apalagi kalau kondisi jalan ke IPLT rusak. 2. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya usia Truk Tinja sudah relatif tua sehingga efisiensi penggunaannya sudah sangat berkurang. d. Masalah yang berawal dari kondisi prasarana (jalan ) menuju IPLT 1. Pengangkutan Lumpur Tinja ke IPLT mengalami kendala karena, sebagaimana telah dikemukakan, jalan menuju IPLT dalam keadaan rusak, menanjak dan sukar dilalui ketika musim hujan. 2. Di Bakung selain IPLT, terdapat juga TPA sehingga jalan menuju IPLT tidak hanya dilalui Truk Tinja saja melainkan juga dilalui oleh Truk Sampah. Ketika musim penghujan atau ketika jalan dalam keadaan rusak, Truk tidak dapat saling mendahului sehingga harus mengantri. Hal itu memperpanjang waktu ritasi. e. Masalah yang berawal dari kondisi IPLT 1. Kinerja IPLT yang ada belum optimal karena kurangnya prawatan terhadap IPLT tersebut. Lumpur yang telah matang jarang dikuras sehingga lumpur yang dimasukkan tidak terolah dengan semestinya . 2. Sebenarnya IPLT yang ada terdiri dari 4 kompartemen yang seharusnya digunakan secara bergilir beberapa unit yang hanya 1 ( satu ) unit. Hal ini menyulitkan upaya peratan dan perbaikan sehingga memperbaikinya menjadi sulit karena tidak ada unit alternative perbaikan tidak ada upaya Bagian dari IPLT yang rusak tidak diperbaiki. Masalah Non Teknis a. Masalah yang bersumber pada komitment pemerintah Pada waktu yang lalu komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap pembangunan sanitasi masih rendah. Belakangan ini komitment tersebut semakin hari semakin meningkat . Peningkatan tersebut


2-19


2015

ditandai dengan peningkatan anggaran yang disediakan untuk membangun sistim sanitasi yang pada waktu lalu lebih rendah dari anggaran yang disediakan untuk pembangunan sistim penyediaan air minum namun pada saat sekarang telah menjadi sebaliknya. Perubahan paradigma tersebut tidak serta merta memperbaiki kondisi sanitasi melainkan memerlukan waktu untuk memetik hasilnya. b. Masalah yang bersumber pada kesadaran masyarakat 1. Sebagian penduduk ada yang langsung mengalirkan air limbah domestiknya dari jamban pribadi atau jamban bersama ke badan air terdekat (bukan ke Septik-tank karena kurang memahami dampak negatipnya. Sebagian lagi, bahkan memilih untuk tidak membangun Septik Tank bahkan jamban (tanpa Septik Tank ) karena mereka sebagian lebih suka pergi ke tepi sungai atau laut atau tanah kosong unuk membuang hajatnya (melakukan Buang Air Besar Sembarangan / BABS). 2. Kurangnya kemampuan membayar sebagian pemilik tangki yang lalu membiarkan tangkinya meluap. c. Masalah yang bersumber pada kemampuan masyarakat Terbatasnya biaya operasi dan pemeliharaan; d. Masalah yang bersumber dari kurangnya masyarakat yang memanfaatkan lumpur tinja Belum adanya sistem penyediaan jaringan air limbah. e. Masalah yang bersumber pada kurangnya minat masyarakat melakukan daur ulang Sejauh ini daur ulang hanya dilakukan masyarakat terhadap sampah onorganik yang laku dijual. Belum ada pihak yang memanfaatkan sampah organik dan limbah domestik menjadi bahan yang berguna , misalnya pupuk organik. Diduga faktor keuntungan secara finansiel dalam melakukan hal itu tidak menjajikan. Salah satu dampak utama dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya adalah akan terus meningkatnya tingkat pencemaran terhadap badan air penerima di sekitar sumber polusi. Namun hal itu tidak berhenti sampai disana karena akan muncul efek berantai yang berupa: 1. Peningkatan angka yang menunjukan Kesehatan masyarakat, terutama mereka, yang menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari dari sumber alam disekitarnya (bukan dari PDAM ) akan semakin rawan terhadap penularan penyakit terutama penyakit saluan pencernaan menular yang antara lain berupa penyakit typhus, colera, disentri, cacing dan lain-lain. 2. Sebagai dampak dari hal yang disebutkan diatas, akan muncul efek berantai sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya berupa : 

tingkat mangkir dari pekerjaan yang berati juga produktifitas para pekerja yang terserang penyakit yang sudah disebutkan diatas.



Peningkatan biaya pengobatan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh para penderita


2-20




2015

Cacing yang berkembang disaluran pencernaan manusia terutama anak balita , akan merampas asupan gizi mereka yang sangat mereka perlukan untuk pertumbuhan fisik dan inteligensia

3. Bagi pengelolaan PDAM, peningkatan pencemaran berarti peningkatan biaya pengolahan karena peningkatan tersebut mengakibatkan meningkatnya Tarif air minum. 2.3.2

Pengelolaan Persampahan

2.3.2.1 Kelembagaan Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung tidak dilakukan oleh satu instansi tetapi dilakukan beberapa SKPD yang terbagi atas : a) Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah di Jalan Protokol ke TPA dan pengelolaan sampah di TPA; b) Dinas Pasar bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah di Pasar dan mengangkutnya langsung ke TPA; c) Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah di Terminal dan mengangkutnya langsung ke TPA; d) Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap pengangkutan sedimen di gorong-gorong dan drainase Kota; e) Kecamatan bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh SOKLI; f)

Kelurahan bertanggung jawab terhadap sampah di lingkungannya dimana proses pengangkutannya dilakukan oleh SOKLI (Satuan Operasi Kebersihan Lingkungan) yang mengangkut sampah dari Rumah Tangga ke TPS.

g) Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) yang dimiliki Kota Bandar Lampung yaitu TPA Bakung yang terletak di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat dengan luas wilayah 14 hektar yang dikelola dibawah UPT TPA Bakung dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung. Struktur pengelolaan sampah padat di Kota Bandar Lampung saat ini dijelaskan dalam gambar berikut.


2-21


2015

Gambar 2.3

Gambar 3.4. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDAR LAMPUNG PENGARAH

PENANGGUNG JAWAB

KOORDINATOR DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) Bertanggungjawab pada sampah di gorong-gorong dan jalan protokol.

DINAS PASAR Bertanggungjawab pada sampah di pasar

1. Walikota 2. Wakil Walikota

Sekretaris Kota

Sebagai koordinator dalam bidang kebersihan dan keindahan kota, bertanggungjawab pada sampah di jalan protokol dan di TPA

DINAS PERHUBUNGAN

KECAMATAN

Bertanggungjawab pada pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

Bertanggungjawab pada sampah di terminal

KELURAHAN SOKLI

Bertanggungjawab pada sampah dari permukiman ke TPS

2.3.2.2 Sistem Dan Cakupan Pelayanan Sistem pengangkutan sampah di Kota Bandar Lampung dibagi ke dalam dua bagian yaitu pengangkutan dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, jalan utama, dan sebagainya) ke TPS dan pengangkutan dari TPS ke TPA. Sampah Pasar : sistem pengangkutan dilakukan dengan cara petugas kebersihan mengambil langsung dan diangkut ke gerobak sampah selanjutnya dibawa ke TPS di sekitar pasar. Sampah Permukiman : sistem pengangkutan warga sendiri membawa langsung ke TPS yang terdekat dengan permukiman atau petugas Sokli mengambil di depan rumah kemudian dikumpulkan di TPS. Sampah Pesisir : selama ini belum ada mekanisme yang jelas sehingga permasalahan sampah pesisir pesisir belum dapat dikelola dengan baik.


2-22


2015

Sistem pengangkutan yang dilakukan dari beberapa TPS yang belum memiliki pewadahan khusus ke TPA adalah Stationary Container System (SCS) dimana wadah sampah yang terisi penuh (kontainer) akan diangkut dan tempatnya akan langsung diganti oleh wadah kosong yang telah dibawa dengan sistem container ini. Sedangkan TPS yang telah memiliki tempat khusus alat pengangkut sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA adalah Arm Roll Truck kapasitas 6 m3. Dan pengangkutan dari TPS ke TPA dilakukan setiap 2 kali sehari pagi jam 06.00 - 08.00 dan sore sekitar jam 17.00 – 18.00. Truk ini mengambil dari sampah yang ada di TPS atau menunggu berkumpulnya gerobak dan motor sampah yang mengangkut dari permukiman. Dari jumlah armada truk sampah yang ada di Kota Bandar Lampung saat ini dan dikelola oleh kecamatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas Pengelolaan Pasar. Dan jumlah sampah yang terangkut sampai ke TPA dan prediksi sampah yang terangkut oleh armada truk bila truk dapat mengangkut sampah 2 rit (angkutan) per hari. Maka dengan asumsi ini maka maksimum sampah yang terangkut dengan armada truk yang ada saat ini hanya sekitar 2,096,142 m3 per hari atau sebanyak 68% dari total volume sampah yang dihasilkan di Bandar Lampung sebanyak 3,082,562 m3 per hari. Tabel 2.16 Total Volume Sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2011

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan

Teluk Betung Barat Teluk Betung Selatan Panjang Tanjung Karang timur Teluk Betung Utara Tanjung Karang Pusat Tanjung Karang Barat Kemiling Kedaton Rajabasa Tanjung Seneng Sukarame Sukabumi Jumlah Pasar-pasar Fasilitas Umum Hotel dan Penginapan Jalan, Taman dll Jumlah

Jumlah Timbulan Penduduk Sampah (m3) (jiwa) 59,812 92,852 63,857 92,074 62,825 72,819 65,878 75,745 88,667 45,329 43,826 73,788 65,843 903,315

149.53 232.13 159.64 230.19 157.06 182.05 164.70 189.36 221.67 113.32 109.57 184.47 164.61 2,258 451.66 225.83 112.91 33.87 3,083

Jumlah Sampah Terangkut (m3) 101.68 157.85 108.56 156.53 106.80 123.79 111.99 128.77 150.73 77.06 74.50 125.44 111.93 1,536 307.13 153.56 76.78 23.03 2,096

Sumber : Master Plan Pengelolaan Sampah Padat Terpadu, 2011


2-23


2015

Tabel 2.17 Jumlah Fasilitas Pewadahan Sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kecamatan Teluk Betung Barat Teluk Betung Selatan Panjang Tanjung Karang timur Teluk Betung Utara Tanjung Karang Pusat Tanjung Karang Barat Kemiling Kedaton Rajabasa Tanjung Seneng Sukarame Sukabumi Dinas Pasar Disbertam Jumlah

Gerobak Sampah

Motor sampah

Kontainer

Truk Sampah

TPS

17 49 42 35 28 67 9 8 30 7 3 42 30 30 0 397

16 22 14 22 20 22 12 14 18 9 8 12 12 0 22 223

1 2 3 6 1 0 1 2 2 2 1 0 4 5 0 30

1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 6 38 64

4 15 6 7 6 10 2 2 4 8 3 1 13 0 0 81

Sumber : Master Plan Pengelolaan Sampah Padat Terpadu, 2011

2.3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi ini ditandai dengan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Banyak masyarakat membuang sampah langsung ke sungai, selokan dan jalan. Hal tersebut juga dikarenakan kurang tersedianya tempat sampah di dalam fasilitas umum, kendaraan umum dan di tempat publik lainnya. Kalaupun ada, kondisinya sudah rusak atau tidak terawat. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mengelola sampah padat, seperti masih tingginya proses pengelolaan sampah padat melalui pembakaran, belum adanya pemilahan pada skala rumah tangga dan masih rendahnya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan, dan pemanfaatan sampah padat untuk kepentingan ekonomi, pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah di daerah perumahan dan pemakaian plastik yang tidak terkendali. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap upaya penyediaan sarana dan prasarana persampahan komunal di wilayah permukimannya, sehingga hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Kurangnya dukungan dan rangsangan dari pemerintah kota, baik teknis maupun non-teknis terhadap masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga dan komunitas. Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung

2-24


2015

Masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan penolakan terhadap pembukaan lahan baru yang akan digunakan untuk penempatan sampah sementara di wilayah lingkungan tempat tinggalnya. Terjadinya perubahan lingkungan sosial di kawasan TPS dan TPA, serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan (penurunan harga jual tanah, bau menyengat, keberadaan lalat dan tikus serta pencemaran air tanah). 2.3.2.4 Partisipasi Dunia Usaha Di tinjau dari aspek partisipasi dunia usaha dalam konteks pengelolaan sampah padat adalah sebagai berikut: 

Masih rendahnya jumlah industri dan pengusaha di Bandar Lampung yang menerapkan konsep teknologi bersih dan nir limbah (zero waste management) dan sistem teknologi daur ulang.



Masih rendahnya jumlah industri dan pengusaha yang menerapkan konsep kepedulian produk kemasan ramah lingkungan (biodegradable/recyclable).



Masih rendahnya jumlah industri dan pengusaha yang menerapkan konsep pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk (sampah sebagai bahan baku) dan penghasil energi.



Peran serta dunia usaha dalam membantu Pemerintah Kota dalam menyediakan sarana dan prasarana persampahan sudah cukup baik namun kondisi ini harus lebih ditingkatkan dalam skala yang lebih besar karena potensi perusahaan di Bandar Lampung juga sudah cukup besar.



Belum ada minat dunia usaha untuk memanfaatkan sampah pasar yang secara teknis sebenarnya memiliki nilai ekonomis cukup tinggi karena 90% sampah pasar adalah sampah organik yang bisa memberikan nilai ekonomis jika dimanfaatkan. Pemanfaatan khusus sampah pasar ini juga akan mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan sarana pengangkut sampah ke TPA Bakung.

2.3.2.5 Pendanaan dan Pembiayaan Biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan termasuk biaya gaji petugas kebersihan pada Dinas Pasar dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung tahun 2011, termasuk untuk pengelolaan TPA adalah sebesar Rp. 30.498.257.400 sebagaimana pada Tabel 3.4. Total Anggaran Pendapatan Belanja Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.185.983.388.895,51 dan 420.987.942.921,84 di antaranya adalah belanja tidak langsung. Sedangkan biaya pengelolaan kebersihan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 sebesar Rp. 30.498.257.400. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka alokasi anggaran pengeloaan persampahan di Kota Bandar Lampung pada tahun anggaran 2011 adalah sebesar 7,24%.


2-25


2015

Tabel 2.18 Anggaran Pengeluaran Pengelolaan Sampah Kota Tahun 2011 Dinas / Satuan Kerja

No.

Jumlah (Rp) 10,617,770,550.00

1

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

2

Dinas Pasar

1,608,716,750.00

3


1,848,540,500.00

4


1,137,142,550.00

5


1,843,046,500.00

6

Teluk Betung Utara

1,643,965,800.00

7

Teluk Betung Barat

1,213,943,900.00

8


1,957,449,100.00

9

Kedaton

1,652,279,350.00

10

Sukarame

1,245,793,350.00

11

Panjang

1,381,160,600.00

12

Rajabasa

821,940,950.00

13

Tanjung Seneng

817,248,200.00

14

Sukabumi

1,217,891,100.00

15

Kemiling

1,491,368,200.00

Jumlah

30,498,257,400.00

Sumber : APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Berdasarkan Standar Departemen Pekerjaan Umum, anggaran biaya pengelolaan sampah harus mendapat prioritas setara dengan pengelolaan pelayanan publik lainnya berkisar 10 % dari APBD terdiri dari 5 - 7 % untuk operasional dan 2 -3 % untuk investasi. Sedangkan berdasarkan Standar MDGs anggaran biaya pengelolaan sampah adalah sebesar 20%. Hal ini berarti biaya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih jauh dibawah standar yang dikeluarkan oleh Kementerian PU maupun komitmen MDGs Tahun 2015. Dengan asumsi anggaran biaya pengelolaan sampah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 30.498.257.400/tahun, sedangkan realisasi retribusi jasa pelayanan kebersihan pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.431.737.120. Hal ini berarti pendapatan pemerintah Kota Bandar Lampung dari retribusi jasa pelayanan kebersihan baru mencapai 7,97% dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka terjadi defisit sebesar Rp.28.066.520.280. 2.3.2.6 Isu Strategis Dan Permasalahan Mendesak Beberapa isu strategis dan permasalahan pengelolaan persampahan kota, dapat diuraikan dalam beberapa aspek sebagai berikut :


2-26


2015

1. Aspek Pengaturan (Regulasi) Pada aspek kerangka peraturan yang terdapat di Kota Bandar Lampung saat ini, beberapa isu strategis dalam pengelolaan dan pengolahan sampah padat adalah :  Sampai saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memiliki Perda mengenai pengelolaan sampah terpadu sebagai pengejawantahan peraturan tersebut. Meskipun oleh Pemerintah Pusat semua daerah diwajibkan segera menyusun regulasi sebagai tindak lanjut UU No. 18 Tahun 2008 dan Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini berimplikasi terhadap pola pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan ketentuan baik pola pengelolaan maupun cara pengolahan.  Bila Perda pengelolaan dan pengolahan sampah kota Bandar Lampung sudah diterbitkan bersama oleh DPRD dan Walikota, maka Pemerintah kota Bandar Lampung perlu membuat Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung sebagai tindak lanjut perda tersebut. Perda pengelolaan dan pengolahan sampah kota Bandar Lampung idealnya memuat tujuh aspek penting yakni aspek: Kewenangan; Pengelolaan Sampah; Kompensasi; Kemitraan; Sanksi Administratif; Retribusi; dan Pengolahan Sampah di TPA. 2. Aspek Kelembagaan Pada aspek kelembagaan, beberapa isu strategis dalam pengelolaan dan pengolahan sampah padat di Bandar Lampung adalah : 

Kelembagaan pengelola sampah di Bandar Lampung masih dilakukan secara sendiri-sendiri oleh beberapa dinas serta kecamatan. Kondisi ini juga belum diperkuat dengan model kerja sama antar instansi sehingga terkesan masih sendiri-sendiri.



Kelembagaan pengelolaan sampah kota Bandar Lampung sudah diperkuat dengan kehadiran UPT Kebersihan di tingkat Kecamatan yang bernaung di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan. UPT inilah yang diharapkan menjadi simpul kelembagaan pengelolaan sampah secara terpadu dengan juga melibatkan satker sektoral dan teritorial. Keberadaan UPT ini berlokasi dan beroperasi di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Meski demikian, Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai saat ini belum menentukan personil pengelola sampah dalam UPT tersebut.



Rencana Strategis dan Renja SKPD kota Bandar Lampung (khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pasar, BPPLH, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perhubungan) belum memuat pola pengurangan sampah dan pola penanganan sampah terpadu sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu, beberapa SKPD yang menangani sampah kota Bandar Lampung perlu menyusun Renstra dan Renja yang memuat kedua hal tersebut.



Dalam hal membangun kemitraan, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus terus menginisiasi model kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan sampah.


2-27




2015

Kelembagaan pengelola sampah Kota Bandar Lampung belum maksimal dalam melakukan inovasi pengelolaan sampah seperti dilakukan kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, kelembagaan pengelola sampah Kota Bandar Lampung perlu melaksanakan inovasi pengelolaan sampah seperti: (a) Pembangunan rumah kompos; (b) Pembuatan kompos melalui keranjang Takakura dan tong sampah; (c) Kompos sudah mendapatkan ISO 9000; (d) Hasil kompos dibeli oleh pemda/swasta, hasil penjualan dikembalikan ke Pokmas 70% sisanya untuk Pemda; (e) Layanan 24 jam untuk pengambilan sampah; (f) Pemilihan Putri Kebersihan; dan (g) Lomba Kebersihan “bagi lingkungan/RT yang berhasil mengurangi volume sampah” dan masyarakat yang memanfaatkan sampah melalui proses 3R, diberikan hadiah.

3. Aspek teknis dan operasional Permasalahan teknis pengolahan sampah padat di Kota Bandar Lampung sudah sangat kompleks dan melibatkan kepentingan dan peran dari berbagai pihak. Pelaku utama yang terlibat dalam pengelolaan sampah padat adalah : 1. Masyarakat, termasuk di dalamnya adalah individu dan komunal (komunitas) 2. Pemerintah 3. Pelaku usaha Secara teknis operasional, berdasarkan penjelasan sebelumnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, sebagaimana djelaskan sebelumnya, maka dibawah ini, ditambahkan uraian berkaitan dengan aspek pemerintahan, sebagai berikut : Isu strategis peran pemerintah dalam pengelolaan sampah padat antara lain adalah: 

Volume sampah padat sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan penduduk, sementara pelayanan terhadap masyarakat melalui sistem SOKLI yang telah dilakukan pemerintah masih sangat rendah, baik luas wilayah, jumlah pelanggan maupun jumlah (kuantitas) sampah yang ditangani.



Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah padat. Sarana prasarana dalam pengelolaan sampah padat belum memadai dikarenakan faktor usia maupun jumlah yang tidak sebanding dengan pertumbuhan sampah. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada berdasarkan studi yang dilakukan maka jumlah kebutuhan sarana dan prasarana berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah namun kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu sangat diperlukan pemambahan sarana dan prasarana atau pengurangan volume sampah di tingkat komunitas.



Keterbatasan jumlah petugas SOKLI yang dimiliki dalam pengelolaan sampah dibandingkan dengan luas wilayah kota, termasuk di dalamnya adalah tingkat pendidikan SDM yang rendah dan mempengaruhi dalam pengelolaan sampah.


2-28




2015

Keterbatasan anggaran dan masih terjadi ketidaktransparanan dalam konsep dan wewenang retribusi sampah yang ada dalam pengelolaan sampah padat di tingkat pengelola SOKLI.



Masih rendahnya model pelibatan masyarakat yang diupayakan oleh pemerintah pengelolaan sampah padat selain hanya himbauan untuk membuang sampah pada skema waktu pembuangan pagi dan sore.



Sampah di pesisir belum ditangani secara optimal oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.



Belum ditetapkannya sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah padat.



Konsep TPS/TPA yang berwawasan lingkungan belum dapat diwujudkan sesuai ketentuan karena sulitnya mencari lahan TPS/TPA di daerah perkotaan, dan penggunaan teknologi yang belum optimal.



Sampah masih dianggap tanggung jawab pemerintah, sedangkan masyarakat hanya berkewajiban membayar sampah yang dibuang.

4. Aspek ekonomi dan pembiayaan Beberapa isu strategis dalam pengelolaan dan pengolahan sampah padat di Bandar Lampung adalah : 

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah belum optimal. Masyarakat masih berpikir bahwa sampah adalah barang negatif, tidak memiliki nilai jual sehingga hanya diserahkan kepada pemulung dan dibuang.



Sampah dianggap merupakan sumber penghasilan bagi kelompok tertentu (pemulung dan pengumpul) sehingga masyarakat berperilaku membuang saja.



Belum adanya standar harga dalam penjulan sampah sehingga harga hanya ditetapkan antara pemilik sampah dan pemulung yang pada akhirnya tidak muncul ketertarikan dari masyarakat untuk memilah sampah.

Sedangkan pada aspek pembiayaan, beberapa isu strategis dalam pengelolaan dan pengolahan sampah padat di Bandar Lampung adalah : 

Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kota dalam pengelolaan sampah masih didominasi dana APBD.



Dengan beban pengelolaan sampah adalah murni kewenangan pemerintah dan kondisi topografi wilayah yang tidak rata serta lokasi TPA dari wilayah layanan sangat jauh, maka biaya operasional pengelolaan sampah di Bandar Lampung saat ini masih cukup tinggi. Dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia tidak sebanding dengan sampah yang diproduksi dan usia kendaraan sangat mempengaruhi biaya operasional.



Biaya pengolahan sampah juga sangat tinggi. Dalam pengolahan daur ulang diperlukan biaya yang tinggi dibandingkan dengan menggunakan bahan baru sehingga penghasilan dari pengolahan sampah lebih rendah di bandingkan biaya pengolahan sampah tersebut. Kondisi ini terjadi pada beberapa proyek


2-29


2015

komposting yang dilakukan di beberapa tempat di Bandar Lampung yang tidak bertahan lama disebabkan tidak terjualnya produk kompos sehingga biaya operasional proses komposting tidak tertutupi. 5. Aspek dampak sampah terhadap lingkungan Isu strategis pengelolaan sampah di Bandar Lampung berdasarkan kajian analisis kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut : 

Kondisi TPS yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. TPS yang ada di kota Bandar Lampung hampir seluruhnya tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. Tidak terpenuhinya persyaratan teknis dan kesehatan didominasi antara lain oleh fakta bahwa : (1). TPS tidak bertutup; (2). Sampah berserakan; dan (3). banyaknya lalat di sekitar TPS.



Kondisi TPA Bakung yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Kondisi TPA Bakung ditinjau dari aspek teknis dan kesehatan memungkinkan terjadinya resiko-resiko lingkungan dan kesehatan akibat kondisi TPA yang tidak memenuhi persyaratan, pada sisi lain sampah juga masih dibuang dengan sistem open dumping.



Penurunan kualitas lingkungan dan tingginya tingkat kepadatan lalat. Penurunan kualitas lingkungan baik kualitas air maupun udara sebagai akibat dari kondisi TPA Bakung yang tidak memenuhi persyaratan. Penurunan kualitas air berupa tingginya parameter fisika, kimia dan mikrobiologi sebagai akibat dari tidak bekerjanya IPAL TPA Bakung secara optimal. Sedangkan penurunan kualitas udara akibat dari sistem pembuangan sampah di TPA Bakung yang belum menerapkan sistem sanitary landfill.



Tingginya tingkat kepadatan lalat baik di TPS maupun di TPA Bakung serta pemukiman penduduk sebagai akibat dari TPS dan TPA yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. Kondisi ini memungkinkan lalat berkembang biak dengan baik.



Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat di TPA Bakung. Menurunnya tingkat kesehatan masyrakat khususnya di TPA Bakung umumnya dialami oleh para pemulung. Penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaan dan lingkungan seperti, Rheumatik Artritis (Nyeri Sendi dan Tulang), Dispepsia (Gangguan Lambung), Hipotensi (Darah Rendah), Hipertensi (Darah Tinggi), ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan atas), Dermatitis Alergika (Alergi Kulit), Bronchitis Kronis (Radang Pernafasan), Cepalgia (Sakit Kepala) dan Onserfari Febris (Panas).

2.3.3 Pengelolaan Drainase 2.3.3.1 Kelembagaan Pengelolaan drainase lingkungan di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagaimana dapat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


2-30


2015

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas PU Kota Bandar Lampung WALIKOTA WAKIL WALIKOTA

KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG BINA MARGA

BIDANG CIPTA KARYA

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG SUMBER DAYA AIR

SEKSI SURVEY DAN PENGUKURAN

SEKSI JALAN PERKOTAAN

SEKSI TATA BANGUNAN

SEKSI KELEMBAGAAN

SEKSI PEMETAAN

SEKSI JEMBATAN PERKOTAAN

SEKSI TEKNIK PENYEHATAN

SEKSI BINA TEKNIK

SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA JALAN

SEKSI PERUMAHAN

SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

UPTD

Namun harus diakui bahwa Pemerintah Kota khususnya Dinas PU belum memiliki kelembagaan dalam bentuk UPT yang mempunyai tugas dalam pengendalian banjir, mengingat bahwa permasalahan drainase diperlukan keterpaduan antar seluruh stakeholder, termasuk juga penanganan pengendalian banjir. Kapasitas SDM dan kelembagaan perlu ditingkatkan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan ini. 2.3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Dari kondisi fisik kota, maka wilayah sistem drainase kota Bandar Lampung dibuat sesuai dengan arah aliran drainase yang ada, dan dibagi atas 4 sistem atau zona drainase, yaitu : a) Sistem I (Zona Teluk Betung), meliputi: drainase yang ada di wilayah Teluk Betung yang mengalirkan airnya pada sungai Way Kuala sebagai main drainnya, meliputi : Way kemiling, Way Pemanggilan, Way Langkapura, Way Kedaton, Way Balau, Way Halim, Way Durian Payung, Way Simpur, Way Awi dan Cabangnya, Way Panengahan, dan Way Kedamaian; b) Sistem II (Zona Tanjung Karang), terdiri atas beberapa sungai, yaitu : Way Kuripan (Way Simpang Kanan, Way Simpang kiri, dan Way Betung), Way Kupang, Way Kunyit dan Way Bakung; Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung

2-31


2015

c) Sistem III ( Zona Panjang), meliputi: drainase yang mengalirkan airnya pada sungai-sungai Way Lunik Kanan, Way Lunik Kiri, Way Pidada, Way Galih Panjang, dan Way Srengsem merupakan zona drainase daerah datar pada daerah hilirnya sehingga menimbulkan banjir. d) Sistem IV (Zona Kandis), meliputi: daerah-daerah di wilayah Kedaton dan sebagian Sukarame wilayah barat, pada zona ini drainase utama akan membuang pada sungai Way Kandis 1 Way Kandis 2 dan Way Kandis 3. 2.3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi ini dibuktikan dengan masih banyaknya sampah di saluran, gorong-gorong dan badan sungai, serta banyaknya endapan sedimen di saluran. Oleh karena itu perlu secara terus menerus melakukan sosialisasi agar masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan khususnya badan sungai, dan memprioritaskan penanganan drainase untuk kegiatan pemeliharaan saluran secara rutin maupun khusus. 2.3.2.4 Partisipasi Dunia Usaha Ditinjau dari aspek partisipasi dunia usaha dalam konteks pengelolaan drainase lingkungan masih sangat rendah baik dalam penyediaan prasarana maupun dari sisi pemeliharaan saluran drainase. Hal ini perlu terus dilakukan sosialisasi dari pemerintah untuk mengajak pihak swasta terlibat dalam kegiatan pembangunan maupun pengelolaan drainase lingkungan. 2.3.2.5 Pendanaan dan Pembiayaan Biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan termasuk biaya gaji petugas kebersihan. 2.3.2.6 Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Bila dilihat Kondisi topografi kota Bandar Lampung yang berbukit dan mempunyai kemiringan terjal, idealnya kondisi ini sangat menguntungkan karena sistem pengalirannya dapat mengalir secara alami mengikuti gravitasi dari saluran ke saluran primer berikutnya. Pada kondisi ideal alami ini, Kota Bandar Lampung terhindar dari banjir dan genangan. Namun seiring dengan perkembangan kota yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan secara langsung, serta bertambahnya jumlah penduduk, masalah banjir dan genangan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi Kota Bandar Lampung. Adapun penyebab genangan yang umumnya terjadi adalah sebagai berikut :


2-32


2015

a. Terjadi genangan di ruas jalan protokol karena merupakan cekungan terutama di jembatan, di atas sungai yang memotong jalan. Hal ini disebabkan kapasitas jembatan dan saluran yang lebih kecil dari debit banjir yang terjadi; b. Terjadinya perubahan tipe saluran akibat pembangunan ruko-ruko yang tumbuh dengan pesat dimanamana, seperti semula tipe saluran terbuka menjadi saluran tertutup dengan beton dan tidak adanya lubang inlet atau manhole untuk masuk ke saluran; c. Terjadinya genangan di area permukiman disebabkan kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi, atau disebabkan karena gorong-gorong jalan yang tertutup endapan atau sampah, atau belum adanya saluran drainase; d. Dijumpai banyak bangunan di bantaran sungai, sehingga mempersempit luas penampang sungai. Peninggian tanggul kiri dan kanan sungai tidak mengatasi banjir, bahkan menghambat air di kiri dan kanan sungai yang berupa cekungan/lembah, untuk masuk ke sungai, yang mengakibatkan runtuhnya tanggul, terutama di sekitar tikungan Sungai Way Awi dan Sungai Way Balau. Berdasarkan studi review Masterplan Drainase Kota Bandar Lampung dan informasi dari masyarakat dan pengamatan langsung di lapangan, terdapat 51 lokasi genangan yang menyebar di beberapa wilayah kota, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.19 Lokasi Banjir/Genangan di Kota Bandar Lampung Besar Genangan Luas (Ha)

Tinggi (m)

Lama (jam)

Panjang

7.50

1.00

48

Frekuensi (pertahun ) 14

Jl. Yos Sudarso (Pidada)

Panjang

1.00

0.50

3

5

Jl. KH. Moch Salim (Way Lunik)


2.00

1.00

3

12

No

Lokasi

Kecamatan

1

Kampung Baru, Kmp. Anyar, Kmp Sukabaru (Kel. Panjang Utara)

2

3


Penyebab Genangan  Kap. Saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Pengaruh pasang air laut;  Meluapnya air dari Way Pidada  Kap. Saluran dan gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Banyaknya endapan sedimen di saluran  Kap. Saluran dan lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;

Keteranga n

Sudah ditangani

Sedang ditangani BPBD

2-33


2015

Besar Genangan No

Lokasi

Kecamatan

Luas (Ha)

Tinggi (m)

Lama (jam)

Frekuensi (pertahun )

4

Umbul Jengkol LK I (Way Lunik)


0.50

0.50

2

8

5

Lingkungan I (Ketapang)


1.00

1.70

48

12

6

Kampung Karawang (Garuntang)


4.00

1.00

24

9

7

Jl. Yos Sudarso (RW 01, 02 dan 03)


1.00

0.50

2

6

8

Jl. Slamet Riyadi III


1.00

0.50

8

7

9

RT 02/RW02 LK II (Pecoh Raya)


1.00

0.50

6

5


Penyebab Genangan  Meluapnya air dari Way Lunik;  Kap Goronggorong lebih kecil dari debit banir ayng terjadi.  Kap. Saluran dan lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Meluapnya air dari Way Lunik;  Bangunan siphon yang berada di bawah rel KA tertutup sedimen dan sampah;  Kap. Saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Sistem drainase belum tertata dengan baik dan masih alami;  Tidak adanya saluran pembuang dari pemukiman warga;  Kap. Saluran dan lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Kap. Goronggorong di Jl. Yos Sudarso depan mesjid lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Kap. Saluran dan lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Kap. Saluran dan lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Saluran tertutup oleh rumputrumput.

Keteranga n

Sedang ditangani BPBD

2-34


2015

Besar Genangan Luas (Ha)

Tinggi (m)

Lama (jam)


0.75

0.40

8


Jl. Ikan Baung (Bumiwaras)


1.00

0.50

2

9

12

Jl. Ikan Pari (Teluk Betiung)


0.40

0.50

1

8

13

Jl. Ikan Bawal (Pasar kangkung)


0.80

0.30

2

6

14

Jl. RE Martadinata & kmp.Palembang (RT 39 dan 41)


3.00

1.00

7

15

15

Perum. Bakung

Teluk Betung Barat

0.30

0.50

1

7

16

Perum. Perwata

Teluk Betung Barat

0.60

0.30

1

8

17

Jl. Pramuka Perum Kuripan Permai

Teluk Betung Barat

2.00

1

2

4

18

Gang wakap dan Kaca Piring (Kupang Teba)

Teluk Betung Utara

1.00

0.50

1

7

No

Lokasi

Kecamatan

10

Jl. Nila Kandi (Bumiwaras)

11


Penyebab Genangan

Keteranga n

 Belum adanya saluran kiri dan kanan jalan;  Kap. Saluran dan lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Meluapnya air dari Way Kupang.  Kap. saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Pengaruh pasang air laut;  Banyaknya sampah di saluran  Pengaruh pasang air laut;  Pintu air yang berada di bagian outlet saluran pembuang sudah rusak  Kap. saluran dan lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Banyak endapan sedimen di saluran.  Kap. saluran dan lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Tidak adanya saluran pembuang dari pemukiman warga;  Kap. saluran dan lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Meluapnya dari Way kateguhan.  Kap. saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi

2-35


2015

Besar Genangan No

Lokasi

Kecamatan

Luas (Ha)

Tinggi (m)

Lama (jam)


Penyebab Genangan  Meluapnya air dari saluran  Daerah cekungan  Banyaknya sampah di saluran  Meluapnya air dari Way Kunyit  Elevasi tanah pemukiman lebih rendah dari muka air banjir Way Kunyit

19

Gang Pancor Mas (Gunung Mas)

Teluk Betung Utara

4.00

0.80

2

10

20

Gang Garuda (Jl. Wolter Monginsidi)

Teluk Betung Utara

1.00

0.30

2

9

 Meluapnya air dari Way Kunyit  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi.

21

Jl. Cut Mutia (Gulak Galik)

Teluk Betung Utara

0.20

0.50

1

7

22

Jl. Batu RT 24 (Gulak Galik)

Teluk Betung Utara

0.50

0.50

1

10

23

Gang Haji Rebo (Sumur Batu)

Teluk Betung Utara

0.15

0.50

1

8

24

Jl. Cut Nyak Dien


0.65

0.30

2

9

 Meluapnya air dari saluran;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi.  Trace saluran berada di bawah bangunan rumah warga;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi.  Meluapnya air dari saluran;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi.  Daerah cekungan  Limpasan air dari saluran drainase;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Elevasi rumah lebih rendah dari jalan.


Keteranga n

2-36


2015


Tinggi (m)

Lama (jam)


0.31

0.40

2


Jl. Tulang Bawang


1.10

0.60

5

12

27

Jl. Kartini (depan Panin Bank)


0.28

0.50

2

5

28

Pasar Semap


0.24

0.30

1.50

3

29

Jl. Teuku Umar


1.00

1.00

3

8

30

Jl. Sutiyoso (depan kantor Lurah kota baru)


0.87

0.50

2

10

31

Jl. Gajah Mada (depan Adira Fiance)


0.67

0.30

1

5

32

Jl. Hayam Wuruk (Gang Tunggal)


0.20

0.30

1

6

No

Lokasi

Kecamatan

25

Jl. Kartini (depan Hypermart)

26


Penyebab Genangan

Keteranga n

 Limpasan air dari saluran drainase;  Kurangnya drain inlet ke saluran drainase.  Daerah cekungan;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Elevasi saluran ke arah outlet naik elevasinya.  Skrew bridge;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Limpasan air dari saluran drainase.  Banyak endapan sedimen dan sampah pada saluran;  Penyempitan dan Pendangkalan DAS;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Melimpahnya air dari Way Awi..  Daerah cekungan;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Gorong-gorong tidak tepat posisinya;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;

2-37


2015


Tinggi (m)

Lama (jam)


0.02

0.30

1



15

1

6

7

Jl. Tamin (depan Mesjid)


1.10

0.40

2

5

36

Jl. Antasari (pompa bensin)

Sukabumi

0.16

0.50

3

10

37

Belakng SD 1 Jagabaya

Sukabumi

3.60

0.60

3

4

38

Jl. Teuku Umar (depan Makam Pahlawan)

Kedaton

2.57

0.30

2

7

39

Jl. Urip Sumoharjo Perum. Prasanti, Griya Sukarame dan Permata Biru

Sukarame

1

0.70

3

12

Sukarame

6

0.50

2

10

Jl. Urip Sumoharjo

Sukarame

0.50

0.50

2

9

No

Lokasi

Kecamatan

33

Jl. Ridwan Rais (Tanjung Karang Timur) Perum. Nusantara Permai Blok B,C dan E (Campang Raya)

35

34

40

41


Penyebab Genangan

Keteranga n

 Melimpas air dari saluran;

Sdah ditangani

 Meluapnya air dari kolam retensi alami  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Saluran yang ada berada di bawah bangunan mesjid.  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Daerah cekungan.  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Daerah cekungan;  Limpasan air dari anak sungai Way Penengahan;  Jl. Gajah levelnya lebih rendah dari elevasi muka air banjir.  Melimpasnya air anak Way Halim;  Meluapnya air dari saluran primer;  Penyempitan saluran primer bagian hilir di jembatan Jl. P. Sangkep.  Melimpasnya air dari Way Halim;  Rusaknya dinding saluran bagian hilir jembatan;

2-38


2015


Tinggi (m)

Lama (jam)

Sukarame

0.50

0.30

2


Pemukiman Warga (belakang kantor PTPN)

Kedaton

1.60

0.60

4

7

44

Jl. Sultan Agung (Radar Lampung)

Kedaton

1.25

0.30

1

6

45

Gerbang Gelanggang Pemuda (Jl. Arif Rahman Hakim) Jl. Ki Maja (depan rukoruko)

Kedaton

0.87

0.40

2

8

Kedaton

0.26

1.00

3

12

47

Jl. Z.A Pagar Alam (depan UBL pascasarjana)

Raja basa

1.27

0.35

1.50

5

48

Komp Terminal Raja Basa

Raja Basa

0.50

0.30

2

10

49

SDN 2 Rajabasa

Raja basa

2.00

1.00

4

10

No

Lokasi

Kecamatan

42

Jl. Pembangunan

43

46


Penyebab Genangan

Keteranga n

 Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Banyaknya endapan sedimen dan sampah;  Tanggul kiri sungai jebol;  Rumah-rumah berada di areal bantaran sungai;  Hilir jembatan sungai Kedaton di bending.  Tidak ada saluran drainase jalan di sisi kanan jalan Sultan Agung;  Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi;  Daerah cekungan;  Banyaknya endapan sedimen di saluran;  Elevasi jalan lebih rendah dari elevasi muka air saluran.  Daerah cekungan;  Kapasitas gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi.  Penyempitan saluran di bagian hilir goronggorong;  Kapasitas gorong-gorong lebih kecil dari debit banjir yang terjadi.  Daerah cekungan;  kapasitas gorong-

2-39


2015

Besar Genangan No

Lokasi

Kecamatan

Luas (Ha)

Tinggi (m)

Lama (jam)


Penyebab Genangan



50

Kel. Rajabasa RT.01/RW01 (Jl. Indra Bangsawan)

Raja basa

0.80

0.30

2

12

 

 51

Jl. R.A Rasyid (depan pasar temeol)

Tanjung Senang

0.30

0.30

1

7





Keteranga n

gorong lebih kecil dari ebit banjir yang terjadi; Berdirinya bangunan rumah diatas saluran sehingga terjadi penyempitan saluran. Daerah cekungan; Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi; Meluapnya air dari saluran. Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi; Tidak ada saluran drainase di bagian hulu kiri dan kanan jalan.

Sumber : Review Master Plan Drainase Kota Bandar Lampung, Tahun 2011

Selain persoalan banjir atau genangan, isu strategis lainnya adalah : a) Peningkatan kapasitas kelembagaan yaitu dengan membentuk UPT pengendalian banjir dalam upaya perencanaan, investasi serta pengelolaan dan pemeliharaan saluran drainase yang ada. b) Peraturan daerah (Perda) yang mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan drainase, mengingat masalah drainase ini cukup kompleks. Selain itu peraturan lain yang berkaitan dengan : pelestarian fungsi lahan basah sebagai bidang resapan air, perijinan pembangunan di daerah bantaran sungai dan dataran banjir, penetapan garis sempadan sungai dan saluran drainase, pedoman penyusunan masterplan drainase, perencanaan, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan. c) Alokasi anggaran untuk pembangunan dan biaya operasional dan pemmeliharaan dalam kerangka pengendalian banjir, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. d) Perlunya menjaga daerah resapan air, khususnya bagi pembangunan perumahan yang akan membuka lahan baru agar perlu membuat sumur resapan atau membuat kolam retensi. Dan hal ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan ijin pembangunan.


2-40


2.4

2015

AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN MENDESAK SANITASI

2.4.1

Studi EHRA

Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat resiko sanitasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh SKPD dan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih dan sanitasi dan data umum lainnya meliputi Sambungan Rumah dan Hidran Umum PDAM; jumlah jamban; nama kelurahan, jumlah RT & RW, jumlah populasi, luas administratif, luas terbangun; Jumlah KK miskin; serta bila data tersedia, luas genangan. Jumlah Pelanggan PDAM Sistem pelayanan sambungan PDAM “Way Rilau” dibagi dalam beberapa zone daerah pelayanan, dan jumlah sambungan PDAM Way Rilau sampai dengan November 2011 adalah 33,872 sambungan, jumlah sambungan terbanyak ada pada zone 120 dengan rincian sebagaimana terlihat pada table berikut. Tabel 2.20 Zone Daerah Pelayanan Pelanggan

No

Zone

Daerah Pelayanan

1.

75

Panjang Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan

7,148

Reservoir Sumur Putri

2.

108

Teluk betung Utara

3,289

Reservoir Rasuna Said

3.

120

Perum. Way Kandis

404

Sumur Dalam

4.

145

11,802

Reservoir Palapa

5.

185

Tanjung Karang Barat, Kedaton dan Sukarame

5,633

Reservoir Cimeng

6.

231


1,648

Reservoir Kemiling

7.

300

Kemiling

3,948

Reservoir Langkapura 1 & 2

TOTAL

33,872

Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Pusat, Kedaton, Sukarame dan Tanjung Karang Timur

Nov 2011

Reservoir Distribusi

Sumber : PDAM “Way Rilau”, 2011

Jumlah sambungan diatas bila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di zona layanan masingmasing maka akan didapat cakupan pelayanan PDAM berkisar 19% terhadap daerah pelayanan yang ada. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung

2-41


2015

Gambar 2.5 Cakupan Pelayanan PDAM

Jumlah Jamban Dari data kesehatan tahun 2011, dapat dilihat 63% jumlah KK memiliki jamban dan yang dikategorikan sehat jumlah yang memiliki jamban tersebut sebanyak 85% atau sebanyak 103.250 KK. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini. Tabel 2.21 Jumlah KK yang Memiliki Sarana Dasar JAMBAN NO

KECAMATAN

JUMLAH KK

TEMPAT SAMPAH

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

MEMILIKI JUMLAH KK

SEHAT JUMLAH

MEMILIKI JUMLAH KK

SEHAT JUMLAH

MEMILIKI JUMLAH KK

SEHAT JUMLAH

5,408

5,408

10,799

10,799

1

Teluk Betung Barat

10,839

6,069

6,069

2


19,661

6,695

6,695

618

581

1,280

1,210

3

Panjang

14,801

9,051

8,099

7,656

6,899

8,605

7,914

4


21,071

12,177

10,891

7,345

5,798

11,066

9,628

5

Teluk Betung Utara

16,362

13,352

13,352

9,194

9,194

13,310

13,310

6


14,954

12,497

10,789

8,766

8,766

12,754

10,704

7


13,331

10,801

9,426

7,028

6,741

9,564

8,365

8

Kemiling

21,941

10,967

9,623

6,595

5,841

10,564

8,521

9

Kedaton

23,887

22,264

11,544

22,974

10,452

22,274

9,220

10

Rajabasa

9,320

3,200

3,200

3,200

2,851

3,200

3,145

11

Tanjung Seneng

7,542

6,581

6,197

5,045

5,045

6,135

6,135

12

Sukarame

14,485

6,417

6,348

6,418

6,241

6,417

5,880

13

Sukabumi

3,461

1,130

1,017

1,130

723

1,130

508

JUMLAH

191,655

121,201

103,250

91,377

74,540

117,098

95,339

Sumber : Dinas Kesehatan Kota, 2011


2-42


2015

Gambar 2.6 Jumlah KK yang Memiliki Sarana Jamban

Persampahan Dari hasil studi persampahan yang dilaksanakan oleh Unila, total volume sampah yang dihasilkan dari permukiman di masing-masing kecamatan adalah sebanyak 2.258 m3 per hari dengan asumsi sampah per kapita : 2.5 lt/org/hari, sedangkan sampah yang terangkut ke TPA Bakung adalah sebanyak 1.176 m3 per hari, artinya cakupan pelayanan sampah ke TPA Bakung hanya 52% dari total timbulan sampah yang ada di permukiman. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.


2-43


2015

Tabel 2.22 Volume Timbulan dan Pengangkutan Sampah Permukiman

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kecamatan

Teluk Betung Barat Teluk Betung Selatan Panjang Tanjung Karang timur Teluk Betung Utara Tanjung Karang Pusat Tanjung Karang Barat Kemiling Kedaton Rajabasa Tanjung Seneng Sukarame Sukabumi Jumlah

Jumlah Jumlah Sampah Timbulan Penduduk Sampah (m3) Terangkut (jiwa) (m3)* 59,812 92,852 63,857 92,074 62,825 72,819 65,878 75,745 88,667 45,329 43,826 73,788 65,843 903,315

149.53 232.13 159.64 230.19 157.06 182.05 164.70 189.36 221.67 113.32 109.57 184.47 164.61 2,258

71.38 111.10 93.74 100.92 77.03 4.19 80.23 83.96 188.27 79.17 82.07 103.35 100.50 1,176

Sumber : *) Data volume sampah di TPA Bakung, 2012

Gambar 2.7 Volume Timbulan dan Sampah Terangkut ke TPA Bakung


2-44


2015

Drainase Lingkungan Hampir sebagian besar wilayah kecamatan di kota Bandar Lampung memiliki beberapa lokasi genangan yang frekuensi kejadiannya lebih atau sama dengan 5 kali kejadian per tahun. Dan hanya satu wilayah yang tidak terjadi genangan yaitu Kecamatan Kemiling, oleh karena wilayah ini berada di ketinggian 200 – 300 mdpl dan berada di daerah hulu sungai dari DAS Way Kuala. Adapun gambaran luasan genangan wilayah kecamatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2.8 Luas Genangan di Wilayah Kota

Sumber : Review Masterplan Drainase Kota Bandar Lampung, 2011


2-45


2015

Gambar 2.9 Peta Lokasi Genangan di Kota Bandar Lampung


2-46


2015

Kepadatan Jumlah Penduduk Distribusi penduduk di Bandar Lampung berkonsentrasi di pusat kota Bandar Lampung. Sedangkan kepadatan terendah berada di daerah utara kota (di Kecamatan Tanjung Seneng), sisanya distribusi penduduk menyebar ke Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Tanjung Karang Timur. Kepadatan penduduk yang digunakan dalam Rencana Induk ini adalah kepadatan di tingkat kelurahan. Kisaran kepadatan mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung (2010‐2015): 

Kisaran <50 jiwa/Ha, memiliki kepadatan rendah



Kisaran 50‐120 jiwa/Ha, memiliki kepadatan sedang



Kisaran >120 jiwa/Ha, memiliki kepadatan tinggi

Jika kriteria di atas diterapkan pada sejumlah penduduk kelurahan, hasilnya akan menjadi seperti tabel di bawah ini. Tabel 2.23 Jumlah Kelurahan berdasarkan prediksi kepadatan penduduk (2011-2030) Uraian

Kategori

Jumlah Kelurahan 2011

2015

2020

2025

2030

Kepadatan < 50 jiwa/Ha

Rendah

33

25

22

19

15

Kepadatan 50 - 120 jiwa/Ha

Sedang

42

45

41

35

33

Kepadatan > 120 jiwa/Ha

Tinggi

23

28

35

44

50

98

98

98

98

98

Total Jumlah Kelurahan Sumber : Masterplan Air Limbah Kota, 2011


2-47


2015

Gambar 2.10 Kepadatan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2015


2-48


2015

Hasil Studi EHRA EHRA (Environmental Health Risk Assessment) atau Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan adalah sebuah studi yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku yang memiliki risiko pada kesehatan warga. Fasilitas sanitasi yang diteliti mencakup sumber air minum, layanan pembuangan sampah, ketersediaan jamban, dan saluran pembuangan air limbah. Sementara, perilaku yang dipelajari adalah yang terkait dengan higinitas dan sanitasi, antara lain, cuci tangan pakai sabun, buang air besar, pembuangan kotoran anak, dan pemilahan sampah rumah tangga. Pelaksanaan studi EHRA banyak melibatkan kelompok perempuan, baik responden maupun petugas pewawancara. Perempuan atau ibu dipilih sebagai responden karena mereka adalah kelompok warga yang paling memahami kondisi lingkungan di rumahnya. Untuk pengumpulan data, studi EHRA dilakukan oleh Pokja AMPL Kota Bandar Lampung berkolaborasi dengan Sanitarian Puskesmas selaku Supervisor dan Kader Kesehatan Kelurahan selaku enumerator. Kolaborasi ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain: 1) Kader Kesehatan memiliki akses yang lebih leluasa untuk datang ke rumah-rumah dan diterima oleh RT/Lingkungan dan warga penghuni rumah. Pertimbangan ini terkait erat dengan karakteristik responden, yakni Ibu berusia antara 20-70 tahun dan juga pertanyaanpertanyaan di dalam kuesioner yang banyak mengandung hal-hal yang dalam norma masyarakat dinilai sangat privat dan sensitif, seperti tempat dan perilaku BAB; 2) petugas umumnya adalah masyarakat setempat / tinggal dilokasi yang memahami wilayah kelurahan sehingga mempermudah mencari rumah yang terpilih secara acak. Penentuan ibu sebagai unit respons didasarkan atas alasan bahwa ibu cenderung merupakan pihak yang lebih memerhatikan kondisi rumah tangga dan lingkungannya, termasuk hal-hal yang terkait sanitasi. Dengan asumsi dominasi budaya patriarki di mana laki-laki bekerja untuk mencari penghasilan dan meletakkan tanggung jawab pengurusan rumah tangga pada istri (ibu), maka ibu merupakan pihak yang paling banyak memiliki informasi berkenaan kondisi sanitasi rumah tangga. Studi EHRA di Kota Bandar Lampung dilaksanakan di 6 Kecamatan, dan mencakup 17 kelurahan dengan total responden sebanyak 500 responden. Data EHRA yang digunakan untuk penentuan lokasi beresiko, adalah sebagai berikut : 1. Sumber Air : Dari responden yang ada 24 % memiliki sumur yang berjarak < 10 m dan 18 % menyatakan tidak puas dengan kualitas air yang ada saat ini. Sedangkan untuk kelangkaan air, hampir sebagian besar responden tidak mengalami kelangkaan air (73%), hal ini disebabkan bahwa 69% responden mempunyai sumber air dari sumur dan 16% menggunakan air PDAM.


2-49


Nama Kecamatan 1 2 3 4 5 6

Tanjung Karang Pusat Tanjung Karang Timur Teluk Betung Utara Teluk Betung Selatan Teluk Betung Barat Sukabumi Total

F1.3 : Tidak puas F1.2 : Tidak pernah dengan kualitas air saat mengalami kelangkaan ini air

F1.4 : Memiliki sumur yang berjarak < 10 m 10 39 8 13 1 9 80

2015

24% 27% 18% 28% 4% 39% 24%

3 16 1 21 2 8 51

7% 11% 2% 46% 9% 35% 18%

32 103 41 28 12 19 235

76% 72% 93% 61% 52% 83% 73%

2. Air Limbah Domestik : Sebanyak 78% responden memliki sarana tangki septik, dan hanya 18 % yang membuang limbah domestik ke tanah (menggunakan cubluk) dan badan air yang ada (sungai dan saluran). Namun dari responden yang memiliki tangki septik tersebut hanya 42 % yang selama lebih dari 5 tahun atau bahkan tidak pernah mengosongkan tangki septiknya.

Nama Kecamatan 1 2 3 4 5 6

D.6 : Mengosongkan Septik Tank > 5 tahun atau tidak pernah


27 70 4 18 15 6 140

D.4 : Membuang air limbah ke tanah dan badan air

64% 49% 9% 39% 65% 26% 42%

8 18 4 9 3 8 50

19% 13% 9% 20% 13% 35% 18%

3. Persampahan : Sebanyak 66% responden mendapat layanan pengelolaan persampahan, artinya terjadi proses pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan. Dan 59 % menyatakan frekuensi pengangkutan memadai dan 51 % responden menyatakan bahwa pengangkutan sampahnya berjalan tepat waktu, tidak terjadi penumpukan sampah yang terlalu lama di sumber sampah rumah tangga. Dan dari seluruh responden tidak diperoleh data mengenai pengolahan sampah setempat seperti composting. Nama Kecamatan 1 2 3 4 5 6



C.2 : Pengelolaan Sampah 41 117 43 13 5 16 235

98% 82% 98% 28% 22% 70% 66%

C.5 : Frekuensi pengangkutan memadai 40 84 43 3 5 17 192

95% 59% 98% 7% 22% 74% 59%

C.6 : Tepat Waktu 30 65 43 2 5 15 160

71% 45% 98% 4% 22% 65% 51%

2-50


2015

4. Drainase Lingkungan : Hanya 2% responden menyatakan banjir atau genangan yang terjadi > 30 cm dan 5% responden menyatakan kejadiannya lebih dari 2 jam. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan genangan yang terjadi lebih cendrung di saluran utama (main drainage), sebagaimana dilaporkan pada studi sebelumnya, baik yang disebabkan saluran yang tersumbat sampah, saluran drainase yang mengalami penyempitan (bottle neck), sehingga air melimpas ke jalan atau permukiman dan luas genangan semakin besar. 5. PHBS : Sebagian besar responden (98%) memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun untuk 5 waktu penting. Dan sabun tersedia toilet atau kamar mandi. Sedangkan untuk BABS sebagaimana dijelaskan diatas 13% responden masih membuang air limbah ke tanah atau badan air yang ada. Berdasarkan hasil scoring diperoleh 4 (empat) klasifikasi yaitu antara lain : 1. Warna Merah tingkat resiko sanitasi sangat tinggi sebanyak 15 Desa 2. Warna Kuning tingga resiko sanitasi tinggi sebanyak 83 Desa 3. Warna Hijau tingkat resiko sanitasi sedang sebanyak 117 Desa dan 4. Warna Biru tingkat resiko sanitasi rendah sebanyak 26 Desa


2-51


2015

Tabel 2.24 Area Beresiko Sanitasi Kecamatan Kelurahan

Skor

Skor

Skor

berdasarkan

berdasarkan data sekunder

berdasarkan

2 4 2 2 3 3 2 4 4 4 4

30.00% 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2

40.00% 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 1

3 2 2 3 2 1 3 3 3

2 3 3 2 2 1 1 1 2

1 1 1 1 4 4 2 2 4

3

3

persepsi SKPD

Skor yg disepakati

Skor

Skor

Kesepakatan

hasil

Pokja Kabupaten

kunjungan lapangan

1.99 2.67 2.33 2.00 2.33 2.33 1.67 3.00 2.00 2.67 2.33

2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2

2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2

2.00 200 2.00 2.00 2.67 2.00 2.00 2.00 3.00

2 2 2 2 3 2 2 2 3

2 2 2 2 3 2 2 2 3 3

2.67

3

data EHRA

0 pembobotan 1.Tanjungkarang Pusat Kaliawi Pasir Gintung Durian Payung Gotong Royong Enggal Pelita Palapa Gunung Sari Kelapa Tiga Penengahan Tanjung Karang 2. Teluk Betung Selatan Bumi Waras Gedung Pakuon Talang Pesawahan Teluk Betung Pecoh Raya Garuntang Way Lunik Ketapang Kangkung Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung

30.00%

2 2-52


Kecamatan Kelurahan

2015

Skor

Skor

Skor

berdasarkan


berdasarkan

persepsi SKPD

Skor yg disepakati

Skor

Skor

Kesepakatan

hasil

Pokja Kabupaten

kunjungan lapangan

2.00

2

2

data EHRA

0 pembobotan Sukaraja 3.Teluk Betung Barat Negeri Olok Gading Bakung Kota Karang Sukamaju Keteguhan Perwata Kuripan Sukarame II 4.Teluk Betung Utara Kupang Teba Gunung Mas Kupang Raya Pahoman Sumur Batu Pengajaran Sumur Putri Batu Putu Kupang Kota Gulak - Galik 5.Panjang Panjang Utara Srengsem Panjang Selatan Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung

1

3

2

2 3 3 3 4 3 3 2

1 2 3 1 1 2 1 2

4 2 2 1 1 2 1 4

2.33 2.33 2.67 2.00 2.00 2.33 1.67 2.67

2 2 3 2 2 2 2 3

2 2 3 2 2 2 2 3

3 3 2 1 3 2 3 3 3 3

2 3 2 2 1 2 1 3 1 2

1 1 1 2 4 4 4 4 2 3

2.00 2.33 1.67 1.67 2.67 2.67 2.67 3.33 2.00 2.67

2 2 2 2 3 3 3 3 2 3

2 2 2 2 3 3 3 3 2 3

3 3 4

3 2 3

2 4 1

2.67 3.00 2.67

3 3 3

3 3 3

2-53


Kecamatan Kelurahan

2015

Skor

Skor

Skor

berdasarkan


berdasarkan

3 3 3 3

2 2 2 4

4 2 2 1

3 2 1 2 2 1 2 2 1 2

2 2 3 4 3 3 2 3 2 2

2 3 2 2 3 2 2

persepsi SKPD

Skor yg disepakati

Skor

Skor

Kesepakatan

hasil

Pokja Kabupaten

kunjungan lapangan

3.00 2.33 2.33 2.67

3 2 2 3

3 2 2 3

1 2 4 2 1 1 1 1 2 2

2.00 200 2.67 2.67 2.00 1.67 1.67 2.00 1.67 2.00

2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 3 2

1 1 2 2 2 2

1.67 2.00 2.00 2.00 2.67 2.00

2 2 2 2 3 2

2 2 2 2 3 2

2

4

2.67

3

3

data EHRA

0 pembobotan Pidada Way Laga Way Gubag Karang Maritim 6.Tanjung Karang Timur Kebun Jeruk Sawah Lama Jaga Baya I Kedamaian Sawah Brebes Kota Baru Tanjung Gading Tanjung Raya Rawa Laut Campang Raya 7. Tanjung Karang barat Segala Mider Gedong Air Gunung Terang Susunan Baru Sukajawa Sukadanaham 8.Kemiling Langkapura Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung

2-54


Kecamatan Kelurahan

2015

Skor

Skor

Skor

berdasarkan


berdasarkan

3 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 4 2 2 2 2

3 2 2 1 2 1 2 3

2 2 2 2 2 3 2 2

2 2 3 2

2 3 3

persepsi SKPD

Skor yg disepakati

Skor

Skor

Kesepakatan

hasil

Pokja Kabupaten

kunjungan lapangan

2.00 2.67 2.00 2.00 2.00 2.00

2 3 2 2 2 2

2 3 2 2 2 2

1 1 4 4 1 2 4 1

2.00 1.67 2.67 2.33 1.67 2.00 2.67 2.00

2 2 3 2 2 2 3 2

2 2 3 2 2 2 3 2

2 2 2 2

1 1 1 3

1.67 1.67 2.00 2.33

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 3

1 1 4

1.67 2.00 3.33

2 2 3

2 2 3

data EHRA

0 pembobotan Sumber Rejo Beringin Raya Bukit Kemiling Permai Sumber Agung Pinang Jaya Kedaung 9.Kedaton Sidodadi Surabaya Sukamenanti Kedaton Kampung Baru Labuhan Ratu Sepang Jaya Perumnas Way Halim 10.Tanjung Seneng Tanjung Seneng Way Kandis Labuhan Dalam Perum Way Kandis 11.Sukarame Wayhalim Permai Gunung Sulah Harapan Jaya Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung

2-55


Kecamatan Kelurahan

2015

Skor

Skor

Skor

berdasarkan


berdasarkan

3 3

3 2

4 4

3 3 3 3 2 1

3 2 2 2 2 2

3 3 4 3

2 2 2 2

persepsi SKPD

Skor yg disepakati

Skor

Skor

Kesepakatan

hasil

Pokja Kabupaten

kunjungan lapangan

3.33 3.00

3 3

3 3

2 2 4 2 1 3

2.67 2.33 3.00 2.33 1.67 2.00

3 2 3 2 2 2

3 2 3 2 2 2

2 4 2 2

2.33 3.00 2.67 2.33

2 3 3 2

2 3 3 2

data EHRA

0 pembobotan Way Dadi Sukarame 12.Sukabumi Jaga Baya II Jaga Baya III Tanjung Baru Kali Balau Kencana Sukabumi Sukabumi Indah 13.Raja Basa Raja Basa Raja Basa raya Raja Basa Jaya Gedung Meneng


2-56


2015

Gambar 2.11 Area Beresiko Sanitasi Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembobotan area lokasi sanitasi beresiko pada table5.5 diatas menunjukkan wilayah selatan/daerah pesisir Kota Bandar Lampung (Kec. T. Betung Barat, T. Betung Selatan, Panjang, T. Karang Timur, T. Karang Pusat dan Sukabumi) memiliki tingkat resiko sedang akan masalah sanitasi, sedangkan 7 Kecamatan lainnya termasuk dalam resiko rendah akan masalah sanitasi. Parameter penentuan wilayah area beresiko di titik beratkan pada 7 (tujuh) kriteria yaitu : 1). Kepadatan Penduduk; 2). Kawasan CBD; 3). Kawasan Kumuh; 4). Luas Daerah Genangan; 5). Data Kesehatan; 6). Volume Sampah Terangkut; dan 7). Ketersediaan Air Bersih. 2.4.2 Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini Pengelolaan sanitasi kota Bandar Lampung masih belum berjalan secara maksimal, baik yang terkait dengan pengaturan atau kebijakan, pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia sebagai pengelola teknis dan administrasi, koordinasi antar lembaga terkait, upaya promosi kesadaran atau kepedulian akan kesehatan lingkungan yang belum maksimal serta penganggaran bidang sanitasi yang masih terlampau kecil dibandingkan dengan APBD yang ada. Pengaturan / Kebijakan : Kota Bandar Lampung saat ini belum memiliki Perda tentang Pengelolaan Sanitasi yang terpadu dan menyeluruh yang berpedoman pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan


2-57


2015

Kementrian yang berlaku, dimana secara substansi Perda Pengelolaan Sanitasi ini harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Rencana strategis dan Rencana kerja yang memuat pola pengelolaan penanganan sanitasi yang terpadu. 2) Aturan tentang pemanfaatan teknologi pengolahan maupun pengelolaan sanitasi dengan melakukan uji coba pilot project untuk penerapannya.. 3) Ketentuan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. 4) Aturan kerja sama antara pemerintah kota dengan swasta untuk pengelolaan sanitasi dengan mediasi Pemerintah Provinsi Lampung. 5) Adanya sanksi yang tegas dan spesifik kepada masing-masing pelanggaran termasuk penetapan model reward and punishment. 6) Penetapan retribusi dengan memperhitungkan pemulihan biaya sebagaimana yang ada pada Permendagri. Kelembagaan dan Kapasitas SDM : Pengelolaan sanitasi masih berjalan secara sendiri-sendiri tidak terfokus pada satu unit kerja yang menangani masalah-masalah sanitasi, baik secara teknis maupun administrasi keuangan. Sebaiknya diserahkan kepada dinas teknis yang membidangi kegiatan sanitasi ini. Selain itu juga kapasitas SDM yang ada perlu diberikan pemahaman secara teknis mengenai pengelolaan sanitasi serta pengelolaan administrasi dan keuangan. Koordinasi Antar Lembaga Terkait : Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan sanitasi adalah koordinasi baik secara teknis maupun non teknis terkait dengan masalah sanitasi perkotaan. Upaya koordinasi diperlukan sebagai upaya perencanaan dan pengendalian kegiatan agar apa yang direncanakan dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Dalam hal ini keberadaan Pokja AMPL sangat membantu untuk melakukan konsolidasi seluruh kegiatan sanitasi perkotaan. Promosi Sanitasi : Promosi sanitasi adalah kegiatan mempromosikan kesadaran atau kepedulian seluruh stakeholder akan pentingnya sanitasi dalam kerangka perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini sangat penting mulai dilakukan pada tingkat sekolah TK hingga perguruan tinggi, agar generasi muda punya kepedulian dan dapat mendorong para orang tua untuk hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungannya.


2-58

BAB 2 PROFIL SANITASI KOTA BANDAR LAMPUNG

Recommend Documents