BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KOTA MAMUJU

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KOTA MAMUJU 3.1

Kondisi Umum Sanitasi Kota Mamuju 3.1.1

Kesehatan Lingkungan Lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukkan derajat

kesehatan masyarakat. Lingkungan sehat akan mendukung masyarakat untuk hidup sehat demikian sebaliknya lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan penyakit terutama penyakit yang berbasis lingkungan. Di kabupaten mamuju sebagai ibu kota Provinsi sulawesi Barat dengan tingginya perkembangan penduduk dan tingginya arus migrasi mengakibatkan kondisi lingkungan yang tidak sehat seiring banyaknya rumah – rumah yang tidak sehat dan semakin padatnya tingkat hunian rumah di masyarakat. Lingkungan sehat merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian Indonesia Sehat 2010 . beberapa indikator penting Kesehatan lingkungan antara lain: 1. Rumah / Bangunan Sehat Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah haruslah sehat dan nyaman agar penghuninya dapat berkarya untuk meningkatkan produktifitas. Konstruksi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor resiko sumber penularan berbagai jenis penyakit khususnya penyakit yang berbasis lingkungan. Upaya penyehatan lingkungan dilaksanakan dengan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan, yaitu melalui kegiatan yang bersifat preventif, promotif dan kuratif. Namun yang menjadi permasalahan utama pada umumnya yaitu masih rendahnya jangkauan program. Hal ini lebih banyak diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain terbatasnya anggaran serta akses terhadap lingkungan yang masih rendah.

41

Pada tahun 2010 di Kabupaten Mamuju jumlah rumah seluruhnya sebanyak 76.489 rumah. Dari jumlah rumah seluruhnya yang diperiksa sebesar 14.554 rumah atau 19% dan dari rumah yang diperiksa tersebut ditemukan jumlah rumah sehat sebesar 7.151 rumah atau 49,13% terjadi peningkatan cakupan dari tahun 2009 atau 25,5%. Tahun 2010 pencapaian target masih berada dibawah target nasional yaitu sebesar 58%. Secara umum rumah dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah bebas jentik nyamuk aedes aegypti yang merupakan vektor penyakit demam berdarah dengue. Penyakit ini dapat menyerang semua orang dan dapat mengakibatkan kematian terutama pada anak serta sering menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Untuk mencegah dan mengendalikan populasi nyamuk aedes ini yang menjadi vektor DBD adalah digalakkan upaya Pemberantasan sarang Nyamuk ( PSN) melalui kegiatan 3 M ( Menguras, Menutup, Mengubur ) secara terus menerus yang melibatkan peran serta masyarakat. Berdasarkan Laporan dan Catatan Bidang P2PL Dinas Kabupaten Mamuju tahun 2010, Dari banyaknya jumlah rumah yang ada terdapat dua kecamatan yang dilakukan pemeriksaan jentik nyamuk aides yaitu kecamatan simkep dipuskesmas rangas sebesar 25 rumah atau 0,83%, dari rumah yang telah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan rumah bebas jentik dan kecamatan mamuju dipuskesmas binanga sebanyak 30 rumah atau 0,82% ditemukan rumah bebas jentik sebanyak 8 rumah. Sedangkan tahun 2009 Jumlah

rumah/bangunan yang ada dan dicurigai jentik

nyamuk Aedes sebesar 5,385 rumah terdapat di tujuh Puskesmas yaitu Tappalang, Dunkait, Botteng, Rangas, Binanga, Tampapadang, Topoyo, Salupangkang yang Rumah / Bangunannya diperiksa sebesar 550 Rumah dengan persentase 10,21%, dari jumlah rumah yang diperiksa tersebut ditemukan Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes sebesar 550 Rumah dengan persentase 100%. 2. Sarana Kesehatan Lingkungan Sehat Lingkungan fisik dan biologis berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, Terutama terlihat dari masih tingginya kesakitan penduduk yang disebabkan penyakit berbasis lingkungan. Timbulnya penyakit yang berbasis lingkungan diantaranya diare, typus dan penyakit parasit serta penyakit lainnya

42

akibat mutu lingkungan yang kurang sebagai dampak dari pencemaran lingkungan dan pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Upaya untuk menekan penyakit berbasis lingkungan dengan penyediaan air bersih serta pembuangan kotoran manusia yang memenuhi syarat kesehatan, Pembuangan kotoran baik sampah, air limbah dan tinja yang tidak memenuhi syarat kesehatan berpengaruh langsung terhadap rendahnya kualitas air, serta dapat menimbulkan penyakit

menular di masyarakat. Jamban,

tempat sampah,

pengelolaan limbah, dan persediaan air bersih merupakan sarana pemukiman lingkungan.( PLP ). 3. Tempat-tempat umum sehat Tempat-tempat umum adalah kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, swasta atau perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat yang mempunyai tempat dan kegiatan tetap serta memiliki fasilitas. Yang dimaksud dengan tempat umum adalah

suatu tempat yang

dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti hotel / penginapan, restorant / rumah makan, toko, pasar, salon kecantikan, terminal, tempat wisata,tempat ibadah Dll. Berdasarkan Laporan yang masuk tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan tempat-tempat umum dan pengelolaan makan yang dilakukan oleh puskesmas terdapat 963 TUPM yang ada di kabupaten mamuju. yang sudah diperiksa sebanyak 340 TUPM yang memenuhi standar kesehatan TUPM sehat sebanyak 220 TUPM dengan persentase sehat 64,7%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan cakupan TUPM yang sehat dari tahun 2009 sebesar 33,3%. Dari 16 Kecamatan separuhnya telah ada hotel ataupun penginapan dengan jumlah hotel / penginapan di Kabupaten Mamuju sebanyak 31 buah, yang diperiksa hanya 8 hotel/penginapan dan yang dinyatakan sehat 4 buah atau 50%. Jumlah Restoran / Rumah Makan yang ada sebanyak 294 buah dari jumlah restoran / rumah makan yang ada ternyata yang diperiksa sebanyak 38 buah dan ditemukan jumlah restoran / rumah makan sehat sebanyak 34 buah atau 89,5% sedangkan jumlah pasar yang ada sebanyak 77 buah dengan jumlah pasar diperiksa sebanyak 30 dari pasar yang diperiksa dinyatakan pasar sehat sebanyak 19 buah atau 63,3%, sedangkan Jumlah TUPM lainnya yang ada sebanyak 573, dengan jumlah yang

43

diperiksa sebanyak 264 dari jumlah yang diperiksa TUPM yang dinyatakan sehat sebanyak 163 atau 61,7%. Diagram 3.1

TPUM

TPUM

14%

4% Jumlah TPUM yang ada

21%

61%

Jumlah TPUM yang diperiksa Jumlah TPUM yang sehat % TPUM yang sehat

4. Persentase Institusi di bina Kesehatan Lingkungannya. Berdasarkan Laporan dan Catatan Dinas Kesehatan

Bidang Promosi

Kabupaten Mamuju Tahun 2010, Persentase Institusi dibina kesehatan lingkungannya sebesar 2.227 buah yang dibina 860 buah atau 41% yang terdiri dari Jumlah sarana kesehatan sebesar 355 buah dengan sarana yang dibina 222 atau 62,5%, Sarana pendidikan sebesar 656 buah yang dibina 251 atau 38,3%, Sarana ibadah sebesar 1027 buah yang dibina 284 buah atau 27,6%, Sarana Perkantoran sebesar 189 buah yang dibina 103 buah atau 54,5% Dibandingkan Tahun 2009 terjadi penurunan persentase jumlah sarana kesehatan yakni sebanyak 165 Sarana (94,28%). 5. Fasilitas Kesehatan Ketersediaan sarana kesehatan di kota Mamuju saat ini relative lebih tersedia dengan tingkat pelayanan lokal sampai regional, sehingga permasalahan ketersediaannya tidak menjadi suatu masalah dalam pelayanan kebutuhannya, Pada tahun 2010 tercatat bahwa di Kabupaten Mamuju terdapat 2 rumah sakit umum. Selain rumah sakit, di tiap-tiap kecamatan juga terdapat puskesmas

(kecuali

Kecamatan

Balabalakang),

dan

poskesdes.

Untuk

melihat

perkembangannya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tahun 2010

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju

Table 3.2 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenis Fasilitas di Kabupaten Mamuju Tahun 2007 – 2010.


Table 3.3 Banyaknya tenaga kesehatan/medis menurut unit kerja di kabupaten Mamuju tahun 2010


Tabel – tabel diatas menunjukkan bahwa persebaran fasilitas dan tenaga kesehatan untuk wilayah kota mamuju itu sendiri telah mengalami peningkatan namun untuk mencapai target pembangunan kesehatan masih di butuhkan fasilitas dan tenaga kesehatan yang banyak di masa mendatang, disisi lain untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat di lihat pula pada persebaran penyakit yang sering di derita oleh masyarakat, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 sepuluh penyakit terbanyak dikabupaten mamuju 2010


Dari data 10 penyakit terbesar diatas umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang sehat, penyebab lain yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, serta sebagian diantaranya adalah penyakit degenaratif yang faktor determinan disebabkan oleh perubahan pola hidup dan pola makan yang tidak seimbang yang memberikan keluhan dan kelainan yang dirasakan

oleh tubuh seperti

Hipertensi/Tekanan darah tinggi serta kelalaian dalam beraktifitas seperti terjadinya kecelakaan dan ruda paksa, Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat. Tingginya angka penyebab penyakit yang bersumber dari lingkungan yang kurang sehat dan pola perilaku hidup bersih dan sehat adalah tidak lepas dari kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperbaiki kondisi kehidupan baik lingkungan

pemukiman maupun lingkungan rumah tempat tinggal, ± 123.356 penduduk masih tergolong dalam masyarakat miskin, walaupun masyarakat telah mampu memikirkan bagaimana upaya dalam meningkatkan kesejahteraannya, namun masih terbatas pada kemampuan ekonomi yang dimiliki sehingga pola pikir sebahagian masyarakat masih memprioritaskan pada kebutuhan pokok pangan, sandang dan papan dan belum terlalu menjadi prioritas utama masalah kesehatan. Diketahui bahwa dari sepuluh penyakit terbesar tersebut yang peringkat pertama adalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut ( ISPA ) dengan persentase 24,89% disusul penyakit malaria klinis dengan persentase 10.36% dan penyakit pada kulit alergi dan dengan persentase 10,28%. 3.1.2

Kesehatan & Pola Hidup Masyarakat Aspek perilaku masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

derajat kesehatan masyarakat. Aspek perilaku masyarakat menggambarkan tentang kemampuan masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat dan kemampuan dalam memberdayakan masyarakat atau ikut serta dalam upaya pelayanan kesehatan dengan melalui Posyandu. a. Persentase Rumah Tangga Yang Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) Berdasarkan laporan dari puskesmas yang telah melaksanakan pembinaan dan pendataan Rumah Tangga ber PHBS. Jumlah Rumah Tangga yang telah dipantau mengalami peningkatan yaitu 20.507 RT pada tahun 2009 menjadi 37.721 RT pada tahun 2010 dan yang telah ber-PHBS juga mengalami peningkatan sebanyak 5.158 RT pada tahun 2009 menjadi 17.508 atau (46,41%) pada tahun 2010. Sehingga cakupan Rumah Tangga yang ber-PHBS di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dari 25,5% pada tahun 2009 menjadi 46,51% pada tahun 2010. Akan tetapi dari data yang ada diatas belum mencakup seluruh puskesmas yang ada dimana hanya 11 dari 27 puskesmas yang memasukkan laporan hasil pantauan RT ber-PHBS.

49

Grafik 3.2 ERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER-PHBS

17508

RT.yang dipantau 46.41

37721

Ber-PHBS Cakupan

Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat penting, artinya karena melalui kerjasama yang baik dari pihak masyarakat pembangunan kesehatan dapat lebih maksimal hasilnya. UKBM ( Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat ) merupakan salah satu wadah peran serta masyarakat untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan masyarakat itu sendiri. Kegiatan posyandu adalah salah satu bentuk UKBM yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Jumlah Posyandu dapat digolongkan menurut strata dan Kecamatan yang meliputi ; Posyandu Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri, Berdasarkan laporan dan catatan Bidang Promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tahun 2010 jumlah posyandu sebesar 413 buah dari banyaknya jumlah posyandu ditemukan jumlah posyandu yang aktif sebesar 375 buah yang telah beroperasi di tiap kecamatan. Dibandingkan tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah posyandu dari 358 posyandu tahun 2009, jumlah Posyandu aktif di Kabupaten Mamuju Tahun 2010 sebesar 375 Posyandu dari 16 Kecamatan yang diantaranya Posyandu Pratama sebesar 315 (84%) Posyandu Madya sebesar 54 (14,4%), dan Posyandu Purnama sebesar 6 (1,6%), sedangkan posyandu mandiri belum ditemukan di tiap puskesmas. posyandu purnama dan Mandiri belum dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali pertahun serta belum tersedianya program tambahan.

Masih tingginya posyandu pratama dan madya di tiap Puskesmas disebabkan masih rendahnya kegiatan rutin bulanan posyandu, disamping karena jumlah kader yang terbatas serta cakupan kegiatan kurang dari 50%. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Table 3.5 Jumlah Posyandu Di golongkan Menurut Strata Di Kabupaten Mamuju Tahun 2007 – 2010.

Strata Posyandu Jumlah Posyandu

Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

N0

Tahun

1

2007

351

294

57

0

0

2

2008

334

196

136

2

0

3

2009

358

309

48

1

0

4

2010

375

315

54

6

0

3.1.3

Kuantitas & Kualitas Air Pada dasarnya masyarakat kabupaten mamuju telah menggunakan air PDAM

sebagai sumber air bersih, berdasarkan data dari PDAM bahwa masyarakat yang telah menggunakan sumber air bersih dari PDAM, namun

masih terdapat

permasalahan di tengah masyarakat akan penyediaan air bersih diantaranya : 1. Angka pertumbuhan penduduk di kota mamuju semakin hari semakin bertambah yang mengakibatkan kebutuhan akan air bersih semakin bertambah. 2. Beberapa wilayah kecamatan belum mendapatkan layanan air bersih yang di sebabkan jalur perpipaan PDAM belum menjangkau daerah tersebut. 3. Masyarakat menggunakan sumur bor sebagai alternatif pemenuhan air bersih untuk kebutuhan sehari – hari. 4. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat tidak bisa menikmati jaringan air bersih terutama masyarakat yang kurang mampu.

51

5. Masih terdapat beberapa desa dan kelurahan yg masih mengandalkan sumber air dari sumur karena belum ada kejelasan kapan daerah mereka di lalui jaringan perpipaan PDAM. Saat ini sumber air bersih yang di gunakan oleh masyarakat kota mamuju di peroleh dari air di sungai mamuju dan sumur PDAM tirta manakarra, menurut data yang diperoleh Hingga pada tahun 2010 PDAM Kabupaten Mamuju mempunyai pelanggan sebanyak 4.892 pelanggan dengan rincian 70 pelanggan sosial, 4.485 rumah tangga non niaga, 55 instansi pemerintah, 269 pelanggan niaga kecil, 8 pelanggan niaga besar, 1 industri kecil, 2 industri besar dan 2 pelanggan pelabuhan. Pada tahun 2010 PDAM Kabupaten Mamuju mampu menyalurkan air bersih kepada pelanggannya sebanyak 1.639.573 M3.

Gambar 3.1 Peta Jaringan Air bersih Kab. Mamuju

Table 3.6

Banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis konsumen di kabupaten

Mamuju 2007 – 2010.

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamuju

Tabel 3.7 Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Mamuju Tahun 2007 - 2010

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamuju

3.1.4

Limbah Kondisi eksisting prasarana air limbah di kabupaten mamuju secara umum

belum optimal pengelolaannya, hal ini dapat di lihat dari rendahnya tingkat pelayanan yang di berikan pada kawasan – kawasan padat penduduk. sistem sanitasi masih bersifat setempat – setempat dalam artian belum sesuai dengan standar kesehatan lingkungan. Kondisi air limbah kabupaten mamuju saat ini belum menimbulkan masalah yang berarti karena belum banyaknya industri pengolahan yang berkembang. Dalam pengelolaan air limbah pada umumnya masih bercampur dengan dengan system

drainase yang berfungsi mengalirkan

air hujan menuju ketempat pembuangan

terakhir. Air limbah yang di maksud adalah air limbah permukiman yang terdiri dari limbah domestic (rumah tangga) yang berasal dari sisa air mandi, cuci, dapur dan tinjau manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industry rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Air limbah ini perlu di kelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan air tanah, disamping saat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, thypus, kolera dan lain – lain. Sehingga kedepannya di butuhkan perencanaan yang efektif dan lebih detail lagi tentang pengelolaan air limbah mengingat dampak negatif yang di hasilkan oleh air limbah tersebut.

3.1.5

Persampahan sistem pengelolaan persampahan yang ada di kabupaten mamuju secara

umum masih bersifat sendiri – sendiri atau belum di kelola oleh pemerintah, utamanya pada daerah pedesaan. Namun khusus pada daerah perkotaan, pengelolaan persampahan sudah di layani oleh pemerintah. Hal ini sudah terlihat dari beberapa sarana dan prasarana persampahan yang ada di kota mamuju. Kondisi pengelolaan sampah yang telah ada di kabupaten mamuju saat ini sudah menunjukkan peningkatan yang berarti di bandingkan beberapa tahun yang lalu, ini terlihat dengan meningkatnya sistem pengelolaan persampahan salah satunya yaitu sistem – sistem pengangkutan mulai dari tempat pembuangan sampah sementara sampai pada tempat pembuangan akhir dengan menggunakan armada yang telah di sediakan pemerintah kabupaten. Namun beberapa kendala masih terjadi dalam pengelolaan sampah dikarenakan tidak semua wilayah kecamatan dan kelurahan mendapat fasilitas pengangkutan sampah sehingga beberapa wilayah yang ada di kota mamuju masih membuang sampah di sembarang tempat sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Sarana pengangkutan sampah dikota Mamuju dapat di lihat sebagai berikut :

55

Table 3.8 Jenis & Jumlah sarana persampahan di Kabupaten Mamuju S Tahun

Sarana ( Unit ) Motor sampah Truk sampah

TPS

Truk amrol

Buldoser

Excavator

Truk kontainer

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2009

-

10

1

4

1

1

-

2010

-

10

1

4

1

1

-

2011

12

9

8

4

1

2

6

2012

12

9

8

3

1

2

6

sumber : Dinas Tata Ruang & Kebersihan

Berdasarkan sistem pengelohan persampahan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten mamuju, estimasi produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Mamuju dengan menggunakan asumsi produksi sampah tiap orang 2 – 3 liter/orang/hari, dimana jumlah produksi sampah yang dihasilkan sampai akhir tahun perencanaan sebanyak 1.198.527 liter/hari. Dari estimasi tersebut diperlukan pengolahan yang lebih terpadu mulai dari pengumpulan sampah dari tempat produksi ( rumah, perkantoran, perdagangan dan kegiatan lainnya ) ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) sampai tempat pembuangan sampah akhir (TPA), selain itu sejak tahun 2009 melalui perda No 5 telah dilakukan penambahan item baru jenis sampah yaitu sampah luar biasa (sampah sisa bongkaran bangunan,pemotongan ranting dan pohon, sisa material bangunan), jumlah produksi sampah yang dihasilkan di kabupaten mamuju sebagai berikut : Tabel 3.9 Volume Sampah Terangkut Menurut jenis Sampah 2009 - 2011 tahun

Sampah Organik

Sampah Anorganik

(1)

(2)

(3)

2009

-

62.208

2010

-

71.280

2011

-

83.305

Sumber : Dinas Tata Ruang & Kebersihan

56

Tabel 3.10 Produksi dan Volume Sampah Terangkut Per Hari 2009 - 2011

Tahun

Perkiraan produksi

Volume Sampah

Presentase Terangkut

Sampah (m³)

Terangkut (m³)

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

2009

172

167

97.09

2010

301

249

82.72

2011

425

315

74.18

Sumber : Dinas Tata Ruang & Kebersihan

Sumber-Sumber Sampah Di Kota Mamuju Sumber-sumber sampah di Kota Mamuju antara lain berasal dari : 1. Sampah Rumah Tangga, Sampah ini berasal dari aktivitas dapur, sampah pohon di halaman maupun kegiatan rumah tangga lain seperti mandi, mencuci dll. 2. Sampah Pasar dan Pertokoan, Merupakan sampah dari kegiatan pasar dan pertokoan, baik sisa bahan pembungkus maupun sisa bahan-bahan yang diperjualbelikan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kebanyakan merupakan sisa sayur-mayur, buah-buahan sedangkan sampah dari pertokoan biasanya berupa sampah kertas plastik pembungkus atau sisa bahan yang dijual. Pada umumnya bersifat tidak mudah membusuk, atau membutuhkan waktu yang relatif lama. 3. Sampah Hotel,Restoran,Tempat Hiburan, Sumber sampah ini berasal dari semua kegiatan yang berasal dari hotel, restoran, tempat hiburan. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah kertas, plastik, botol, makanan, sampah dapur dan lain-lain. 4. Sampah Fasilitas Sosial, Merupakan sampah yang berasal dari aktifitas rumah sakit, puskesmas, klinik dan rumah ibadah, termasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium. Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah yang tidak berbahaya jenis non B3.

57

5. Sampah Fasilitas Umum, Merupakan sampah yang berasal dari terminal, pelabuhan, jalan, trotoar, Halte dll. Sampah yang dihasilkan berupa plastik bekas bungkusan makanan, dan minuman, kertas dan lain – lain. 6. Sampah Industri, Sampah jenis ini berasal dari sisa-sisa aktifitas pemrosesan di industri. Sampah dari kawasan ini yang dihasilkan dan dibuang ke TPA adalah sampah jenis non B3. 7. Sampah Perkantoran & Sekolah, Sampah jenis ini berasal dari kegiatan kantor berupa kertas yang sudah tidak digunakan sedangkan sampah yang berasal dari sekolah adalah kertas dan plastik dari tempat jajanan. 8. Sampah Luar Biasa, Sampah ini merupakan sampah yang berasal dari sisa - sisa pekerjaan konstruksi, pembersihan kota dan proyek pembangunan. Sampah ini berupa sisa material pembongkaran bahan bangunan, potongan ranting dan pohon dari pemeliharaan taman kota, serta sisa material tanah, pasir, batuan yang berserakan di jalan yang terjatuh saat pengangkutan. Sumber sumber sampah di kota mamuju dapat kita lihat pada table berikut : Tabel 3.11 Asal Sampah yang terangkut Dinas Kebersihan, 2009 - 2011

tahun

rumah tangga

asal sampah fasilitas sosial ( fasilitas rumah umum ( hotel,rest pasar dan perkanto ibadah,ru terminal,pe oran dan pertokoa industri ran dan mah labuhan,jal tempat n sekolah sakit,pusk an,trotoar, hiburan esmas,klin halte dan ik taman

2009 1155 522 9 2010 1650 747 13 2011 1871 785 15 Sumber : Dinas Tata Ruang & Kebersihan

86 89 91

13 13 13

86 173 181

58

Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) Tempat pembuangan akhir di kota mamuju di berada di kecamatan Simboro dengan luas area TPA 1 Ha, jarak TPA dari permukiman terdekat 1 Km, perairan terbuka 3 Km, dan pantai terdekat 5 Km. Sarana Pengolahan Sistem pengolahan yang ada di tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan sistem pengolahan open dumping, jenis alat yang ada di TPA adalah 1 unit bulldozer dan 1 unit Becko, untuk instalasi pengomposan sudah ada namun tidak pernah di fungsikan karena ada kerusakan teknis, pembakaran sampah dan daur ulang sampah belum tersedia.

Gambar 3.2 Peta Jaringan Sampah Dalam Kota Mamuju

3.1.6

Drainase Lingkungan

Sistem Drainase Keadaaan topografi kabupaten mamuju secara umum adalah daerah perbukitan, sehingga sistem drainase mengikuti kondisi alam yang ada, Sistem drainase Kota Mamuju dibangun dengan memanfaatkan sungai-sungai alam yang ada sebagai saluran primer. Pada sistem drainase ini hirarki saluran utama primer sekunder maupun tersier tidak jelas, karena dimensi saluran sama sekali tidak menunjukkan hirarki. Saluran-saluran yang berada di sisi jalan hampir seluruhnya berdimensi sama. Sistem drainase yang ada di kota mamuju terbilang cukup baik namun masih ada beberapa kendala yang di hadapi untuk membenahi sistem tersebut seperti banyak ruas jalan yang belum dibuatkan saluran drainasenya, dan banyak saluran drainase yang buntu, belum disambungkan ke saluran pembuang utama. Saluransaluran saling berhubungan dan tidak jelas kemana arah alirannya. Perencanaan prasarana drainase di kabupaten mamuju dilaksanakan guna mengurangi/menghindari genangan ataupun ataupun luapan air hujan dengan perbaikan dan pembangunan saluran drainase yang didasarkan atas kondisi topografi dan kemiringan lereng wilayah untuk memudahkan pengaliran. Perbaikan /pembangunan drainase diprioritaskan pada kawasan genangan air hujan, sungai, kanal, saluran irigasi, waduk dan bendungan sebagai penerima buangan air drainase, untuk itu diperlukan pematangan bibir sungai untuk menjaga kapasitas tampung air. Genangan Air Survey lapangan yang dipandu oleh staf Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat, telah didentifikasi beberapa lokasi genangan, Dari hasil survey tersebut telah diidentifikasi 18 titik genangan, yang tersebar di kota Mamuju, khususnya wilayah perkotaan yang mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Banjir di Mamuju pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 zona , yaitu zona hulu, zona tengah dan zona hilir.

60

Zona hulu yaitu daerah tepat didepan perbukitan, dimana aliran permukaan berasal dari daerah perbukitan. Genangan yang terdapat disini utamanya disebabkan oleh aliran permukaan yang cukup besar dan sangat kecilnya kapasitas saluran yang ada; bahkan di beberapa ruas jalan tidak tersedia saluran drainase sama sekali. Zona hilir adalah zona sepanjang pantai. Genangan pada zona ini terutama disebabkan oleh elevasi lahan yang sangat rendah, bahkan beberapa diantaranya hampir sama dengan elevasi muka air laut, sehingga air sulit untuk di drain khususnya pada saat air pasang. Zona tengah, yaitu zona yang terletak sekitar 200 s/d 600 m dari garis pantai. Genangan yang terjadi disini disebabkan oleh kondisi sistim tata air drainase yang kurang baik, serta kapasitas saluran yang terlalu kecil. Lahan pada umumnya berada dibawah badan jalan, yang merupakan salah satu sebab timbulnya genangan. Disamping itu di sepanjang saluran darinase terdapat banyak sampah dan kadang saluran drainase tertimbun oleh urugan tanah akibat kegiatan pembangunan yang belum selesai d i lokasi yang bersangkutan. Jaringan pipa air dan listrik yang melintang dekat dengan dasar saluran, menjadi salah satu penyebab timbulnya timbunan sampah yang menghambat aliran.

Gambar 3.3 Peta Tata Letak Saluran Drainase Dalam Kota Mamuju

Tabel 3.12 Kondisi genangan di Kota Mamuju.

Data Kuantitatif Genangan URAIAN I

Kelurahan Binanga

Tinggi

Luas

Lama

Frekuensi

( cm )

( Ha )

( jam )

dlm 1 th

jumlah KK

Lingkungan Padang Panga 1

Komplek AMPI

Penyebab

1. Sal. Yang ada tidak memadai 50 -75

5,00

10 - 12

10,00

30

Kapasitasnya 2. Sal.belum ada outlet kehilir

Lingkungan Binanga 2

Komplek PEMDA

1. Sal. Yang ada tidak memadai 50 - 60

3,50

10 - 12

10,00

35


Lingkungan Padang Panga 3

Jl. Pongtiku


3,00

10 - 11

10,00

20


Lingkungan Rumiku 4

Jl. Pangayoman


3,00

10 - 11

10,00

20


Lingkungan Padang Baka 5

Jl. Stadion


3,00

10 - 11

10,00

20


Lingkungan Binanga 6

Jl. Monginsidi


2,50

10 - 11

10,00

15


Lingkungan Padang Baka 7

8

Jl. Pettarani


2,00

10 - 11

10,00

15

Kapasitasnya

Jl. Baharudin Lopa

2.Sedimentasi / pendangkalan

Lingkungan Rumiku

1. Sal. Yang ada tidak memadai

Jl. Pababari

40 - 50

2,00

10 - 11

10,00

15

Kapasitasnya 2.Sedimentasi / pendangkalan

Lingkungan Puncak Utara 9

Jl. Pattimura


1,50

9 - 10

8,00

15


Lingkungan Karema Utara 10

1. Sal. Yang ada tidak memadai

D sekitar Rumah Wakil Gebernur 20 - 40

1,50

9 - 10

8,00

15


Lingkungan Karema Utara 11

Jl. Umar

1. Sal.belum ada outlet kehilir 20 - 40

1,50

9 - 10

8,00

15


62

NO

URAIAN Kelurahan Simboro

II

Data Kuantitatif Genangan Tinggi

Luas

Lama

Frekuensi

( cm )

( Ha )

( jam )

dlm 1 th

jumlah KK

1. Sal.belum ada outlet kehilir

Lingkungan Simbuang 12

Jl. Gatot Subroto ( Depan SPBU )

20 - 40

1,50

8 - 10

6,00

15

Lingkungan Simbuang 13

Komplek Perumahan Legenda Garden

III

KELURAHAN BINANGA

Jl. Emy Saelan

20 - 40

1,50

8 - 10

6,00

15

Jl. Andi Dai


1. Sal. Yang ada tidak memadai Kapasitasnya 20 - 40

1,50

10 - 12

10,00

25

Lingkungan Kayu Langka 15


1. Sal.belum ada outlet kehilir

Lingkungan Kayu Langka 14

Penyebab



1,50

10 - 12

10,00

20


Jl. P. Bone

KELURAHAN MAMUNYU

IV

Lingkungan Tambi 16

Jl. Stadion

1. Belum adanya saluran drainase 20 - 40

1,50

8 - 10

8,00

15

Sumber : Informasi PU Provinsi dan Kabupaten

Dimensi Saluran Dimesi saluran pada umumnya kecil – kecil, jauh dari kapasitas

yang di

perlukan, apalagi kalau dikaitkan dengan adanya permukaan air belakang akibat air pasang. Sedangkan masalah konstruksi sebagian besar kurang bagus, gorong – gorong di beberapa perlintasan jalan ada beberapa yang yang rusak, akibat desain atau mutu konstruksinya yang kurang bagus dan sebagian saluran masih berupa saluran tanah. Operasi dan Pemeliharaan Salah satu hal yang amat penting bagi operasional jaringan drainase adalah mengenai kebersihan saluran.

Sebagian besar saluran drainase telah tertimbun

dengan sampah. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk tidak menaruh barang apapun di saluran seperti halnya yang terjadi saat ini. Pada beberapa ruas jalan, saluran tertimbun tanah sebagai akibat pembangunan prasarana yang belum selesai.

63

3.1.7

Limbah Medis Limbah medis merupakan limbah yang bersumber dari kegiatan rumah sakit,

puskesmas, dan kegiatan kesehatan lainnya. Limbah Medis ini terbagi atas limbah infeksius dan limbah non infeksius. Limbah infeksius berasal dari pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik seperti : laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi, rehabilitasi medik, radiologi, instalasi pencuci hama, instalasi pemeliharaan sarana, instalasi pemulangan jenazah dan pelayanan terpadu, sedangkan limbah non medis bersumber dari pelayanan administrasi dan dapur. Dalam kegiatan Rumah Sakit Umum (RSU) Mamuju menghasilkan limbah berupa limbah cair, limbah padat dan gas. 1. Limbah Padat Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit Umum Mamuju berupa : Sampah infeksius Seperti jarum suntik, botol infus, kapas, verban, jaringan tubuh pasien dan lainlain yang penanganannya dengan cara di kumpulkan di plastik sanitarian kemudian dibakar hal ini dilakukan karena RSU Mamuju belum mempunyai incinerator Sampah non infeksius, Sampah/limbah non infeksius yang terdiri dari sisa makanan, kertas, sampah dapur, plastik, daun, sampah pengunjung dan lain-lain. Penanganan limbah ini dikumpulkan di TPS yang dimiliki oleh RSU Mamuju. 2. Limbah Gas Limbah gas dihasilkan dari kegiatan RSU Mamuju berasal dari kegiatan generator set (genset) jika dioperasikan, dan dapur. 3. Limbah Radioaktif RSU Mamuju tidak menghasilkan limbah radioaktif karena sudah tidak mengoperasikan unit radioterapi.

3.2

Pengelolaan Persampahan (Limbah Padat) 3.2.1

Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang

64

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Keputusan Menteri Republik Indonesia 1. PERMEN PU No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan. Peraturan Daerah Kota Mamuju Peraturan Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. 3.2.2 Aspek Institusional Instansi Pemerintah Kota Mamuju yang menangani dan terkait dalam pengelolaan sampah (limbah padat) antara lain : Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan Kota Mamuju, Kantor BAPEDALDA Kabupaten Mamuju dan Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Cipta Karya). 3.2.3

Cakupan Layanan Pengelolaan persampahan di Kota Mamuju saat ini ditangani oleh Dinas Tata

Ruang dan Kebersihan Kota Mamuju yang di dukung dengan armada yang mencakup seluruh area di Kota Mamuju.

65

Gambar 3.4 Peta Jaringan Sampah Dalam Kota Mamuju

3.2.4 Aspek Teknis dan Teknologi Aspek teknis dan teknologi dalam pengelolaan sampah di Kota Mamuju salah satunya didukung oleh prasarana dan sarana persampahan yang ada. Seperti terlihat pada table 3.8 diatas. 3.2.5

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Untuk pengelolaan

sampah

ditingkat

masyarakat

masih

melakukan

penanganan sendiri – sendiri, masyarakat yang dijangkau layanan pengangkutan sampah hanya mengumpulkan sampahnya di plastik dan membuangnya di TPS sedangkan masyarakat yang tidak terlayani mengelola sampahnya dengan melakukan pemusnahan dengan cara ditimbun atau di bakar, selain itu rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan sehingga partisipasi masyarakat belum optimal yang berdampak pada retribusi yang rendah. 3.2.6

Permasalahan Dalam Pengelolaan Sampah Aspek Kelembagaan 

Organisasi belum sesuai dengan kapasitas kewenangan pelayanan yang di butuhkan



Dukungan peraturan belum memadai



Terbatasnya SDM yang dimiliki untuk pengoperasian persampahan



Belum optimalnya pelaksanaan perda yang ada dan tindakan yang tegas bagi pelanggaran.

Aspek Operasional / Teknik 

Armada angkutan sampah masih kurang dibandingkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari.



Sistem operasional masih sistem open dumping



Sarana pengelolaan sampah belum ada, untuk mengurangi volume sampah yang akan di buang ke TPA.



Sarana dan prasarana operasional yang di butuhkan belum lengkap.

Aspek Pembiayaan 

Belum optimalnya potensi pendanaan masyarakat



Terbatasnya dana yang di alokasikan untuk pengelolaan sampah



Pendapatan operasi persampahan tidak dapat meliputi biaya operasi dan pemeliharaan.

3.3

Pengelolaan Drainase 3.3.1

Landasan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

Petunjuk Teknis

67

1.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.

2.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.

Peraturan Daerah Kota Mamuju Belum ada 3.3.2

Aspek Instutisional Instansi pemerintah kota mamuju yang menangani dan terkait dalam pengelolaan drainase antara lain : Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Tata Ruang & Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Cipta Karya) Kota Mamuju.

3.3.3

Cakupan Layanan Untuk kota mamuju sasaran sistem pelayanan drainase diarahkan untuk : a.

Meningkatkan sistem saluran drainase untuk mengurangi dampak genangan air di beberapa wilayah perkotaan.

b.

Memperlancar pengeluaran air dari daerah genangan.

c.

Mengurangi dampak

limpasan air dari sebelah hulu dengan

membangun tampungan sementara dibagian hulu yang berupa saluran sejajar kontur.

3.3.4

d.

Memperlancar aliran air buangan ke laut.

e.

Menjaga serta meningkatkan fungsi drainase yang ada.

Aspek Teknis Dan Operasional Kondisi saluran drainase di kota mamuju umumnya mengikuti kondisi alam yang ada, sistem pembuangan drainase bersatu antara air hujan dan pembuangan air hujan dan pembuangan air limbah rumah tangga. Masyarakat belum bisa membedakan jenis dan fungsi masing – masing drainase sehingga saluran belum bisa berfungsi secara optimal, kondisi drainase di kota mamuju pada umumnya lancar namun di beberapa lokasi masih tersendat dikarenakan timbunan sampah masih menghambat saluran seperti didaerah dekat pasar lama, belum adanya kesadaran masyarakat membuat keterlibatan mereka dalam pengelolaan dan pembersihan belum

68

ada, ini terlihat sarana drainase belum dikelola oleh masyarakat (RT&RW) dalam hal ini tidak melibatkan laki – laki dan perempuan. 3.3.5

peran Serta Masyarakat Dan Gender Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Peran serta masyarakat dan gender dalam pengelolaan drainase lingkungan di kota Mamuju secara keselurahan masih kurang hal ini terlihat dalam belum adanya sistem kelola drainase yang dilaksanakan oleh masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat untuk kebersihan drainase terlihat pada perilaku berikut ini : a.

Masyarakat memanfaatkan saluran drainase lingkungan sebagai tempat pembuangan sampah yang praktis.

b.

Masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jamban praktis untuk BAB.

3.3.6

Permasalahan Permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan timbulnya genangan air di kota mamuju adalah sebagai berikut : 

Kondisi topografi serta curah hujan yang tinggi serta kecilnya kapasitas saluran yang ada menyebabkan terjadinya pembendungan ruas-ruas saluran sehingga menyebabkan kenaikan muka air.



Air pasang menyebabkan masuknya air laut ke saluran,yang menyebabkan beberapa daerah selalu tergenang. Air pasang meyebabkan efek pembendungan aliran (backwater).



Sistem drainase yang belum tertata dengan baik, kapasitas saluran yang kurang memadai, kondisi fisik saluran dan bangunan kurang baik serta di beberapa tempat belum adanya saluran drainase.

3.4

PENYEDIAAN AIR BERSIH 3.4.1

Landasan Hukum Undang – undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

69

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak LIngkungan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Keputusan Menteri Republik Indonesia Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) Petunjuk Teknis 1.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.

2.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.

Peraturan Daerah Kota Mamuju Belum ada

3.4.2

Aspek Institusional Instansi Pemerintah Kota Mamuju yang menangani dan terkait dalam penyediaan air bersih lain adalah PDAM Kota Mamuju dan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kota Mamuju.

3.4.3

Cakupan Layanan Pelayanan air minum di kota mamuju yang dilakukan oleh perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Mamuju untuk menyediakan kebutuhan air minum bagi masyarakat kota mamuju, namun pelayana tersebut hanya terjangkau pada masyarakat kota saja hal ini terjadi karena PDAM mendistribusikan berdasarkan jumlah pelanggan (2.074 pelanggan) dan kategori pelanggan. Sedangkan untuk masyarakat yang berada di

70

kecamatan masih menggunakan sumber air dari sumur dangkal dan sumur pompa yang kedalamannya kira – kira 15 – 30 meter.

3.4.4 Aspek Teknis dan Operasional PDAM mengoperasikan berbagai jenis tipe Pipa transmisi untuk mendistribusikan air baku, tergantung dari jenis air yang di gunakan, dari hasil survey di peroleh bahwa panjang pipa secara keseluruhan adalah 58.900 meter yang terdiri dari pipa 50 mm, dia 75 mm, dia 100 mm, dia 150 mm dan dia 200 mm. pipa 200 mm umumnya merupakan pipa tranmisi dari sumber/intake yang dipasang pada instalasi I dan II sedangkan untuk pipa 150 mm digunakan khusus dalam kota. lokasi sumber dan kondisi geografis wilayah untuk sumber dari mata air umumnya menggunakan pipa yang cukup panjang dengan rute yang bervariasi. Untuk jalur yang rawan PDAM umumnya menggunakan pipa GIP atau steel sedangkan untuk jalur yang dianggap aman menggunakan pipa transmisi dari jenis PVC.

3.4.5

Permasalahan Permasalahan yang sering di hadapi oleh dalam penyediaan air bersih di kota mamuju antara lain : a. masih tingginya kehilangan air akibat dari tingkat kebocoran yang masih tinggi mencapai 15 %. b. Beberapa lokasi di kecamatan mamuju dan simboro belum sepenuhnya terlayani jaringan perpipaan PDAM. c. Masih rendahnya kapasitas produksi air bersih / minum, hanya 4,7 liter/detik dalam kondisi normal dan musim kemarau menurun hanya 20 liter/detik yang berbanding terbalik dengan jumlah kebutuhan air dan pertambahan penduduk. Banyaknya kehilangan air yang diakibatkan masalah teknis seperti kebocoran jaringan distribusi / jaringan pipa yg diakibatkan oleh sambungan liar, pencurian liar dan pembangunan proyek dalam kota.

71

3.5

KOMPONEN SANITASI LAINNYA 3.5.1

Penanganan Limbah Industri Untuk penanganan Limbah industri baik berupa limbah gas, cair dan padat dilakukan oleh pelaku industri itu sendiri sedangkan pengawasan dilakukan oleh instasi yang berwenang seperti Kantor Lingkungan Hidup, BAPEDALDA, serta Dinas Pertambangan, Perindustrian dan Energi.

3.5.2

Penanganan Limbah Medis Penanganan limbah medis yang ada di kota mamuju masih dilakukan secara manual artinya pengelolaannya tidak menggunakan incinerator di karenakan

alat

tersebut

mengalami

kerusakan

teknis

sehingga

pengelolaan sampah medis di beberapa layanan kesehatan masih tercampur oleh limbah non medis yang terbuang dari TPS dan TPA. 3.5.3

Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Pada Kota Mamuju dalam angka Tahun 2008 diketahui bahwa jumlah sekolah di Kota Mamuju relative memadai,ini dapat dilihat dari jumlah sekolah yang ada yaitu pendidikan pra sekolah (TK) berjumlah 157, sekolah dasar berjumlah 384, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berjumlah 63 dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) berjumlah 20. Sementara itu dari hasil survey yang di lakukan oleh Pokja sanitasi Kota Mamuju di dapatkan hasil sebagai berikut : a.

Di beberapa sekolah SD yang berada di kecamatan Mamuju & Simboro masih terdapat toilet yang di gunakan bersama – sama oleh guru dan murid, namun di beberapa sekolah juga sudah mempunyai tempat buang air kecil yang terpisah untuk guru dan murid.

b.

Hampir semua sekolah SLTP, SLTA, SMK yang berada di 2 kecamatan yang berada dipusat kota sudah mempunyai toilet terpisah antara toilet untuk guru (laki-laki & perempuan) dan murid (Laki-laki & perempuan).

c.

Ratio jumlah toilet tidak berimbang dengan jumlah murid di sekolah – sekolah tersebut, Peraturan Nasional Ratio Pemakaian Toilet untuk

72

anak SD, SMP dan SMA adalah 1 : 40 untuk anak laki – laki, dan 1 : 25 untuk anak perempuan. d.

Ketersediaan air cukup baik yang bersumber dari PDAM dan sumur gali

e.

Masih sebagian kecil sekolah yang menyediakan sarana cuci tangan untuk murid.

f.

Pembersihan jamban di beberapa sekolah dilakukan oleh pesuruh sekolah

g.

Pengetahuan tentang Higiene dan Sanitasi sudah di masukkan dalam mata pelajaran pendidikan Jasmani.

h.

Para murid sudah di ajarkan caranya memilah sampah dan membuang sesuai dengan tempatnya namun sarana tempat sampah yang membedakan sampah organic dan non organic masih sedikit.

i.

Air limbah / kotor dari toilet di buang langsung ke tangki septic dan air buangan dari kamar mandi di alirkan langsung ke saluran drainase.

j.

Kondisi hygiene sekolah SD masih kurang sehat dan kotor

k.

Kondisi hygiene sekolah SLTA, SLTA, SMK pada umumnya sudah bersih dan sehat.

3.5.4

Kampanye PHBS Kampanye PHBS di lakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mamuju beserta SKPD terkait seperti PU yang dalam hal ini melakukan kampanye ke masyarakat pada tingkat desa dan kecamatan pada program PAMSIMAS, sedangkan DInas Kesehatan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Kampanye PHBS dengan cara pengawasan dan pembinaan TPM dan TTU serta melakukan kampanye dengan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

3.6

PEMBIAYAAN SANITASI KOTA Pembiayaan untuk bidang sanitasi kota mamuju masih dilakukan oleh beberapa SKPD antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Tata Ruang & Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, BAPEDALDA dan Dinas Kesehatan Kota Mamuju.

73

Berdasarkan survey keuangan kota Mamuju yang di lakukan pada beberapa SKPD terkait tentang pembangunan sanitasi yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Tata Ruang & Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, BAPEDALDA dan Dinas Kesehatan Kota Mamuju, adapun aspek – aspek yang akan di bahas dalam survey dan studi APBD Kota Mamuju adalah : Aspek Kelembagaan, Besaran pendanaan sanitasi pertahun, besaran pendapatan dari layanan sanitasi. 1. Aspek Kelembagaan Bappeda Sebagai leading sector dalam pembentukan pokja sanitasi yang mempunya anggaran dalam hal operasional pokja, bappeda mempersiapkan sosialisasi adanya survey keuangan kepada masing – masing anggota pokja maupun kepada aparat SKPD lainnya yang terkait, mengundang anggota pokja dalam pertemuan dalam mengawali survey, pada saat merencanakan survey keuangan 8 anggota pokja hadir dimana agendanya adalah membicarakan tentang survey keuangan dalam pembuatan buku putih dan teknis pelaksanaannya. Juga di dalamnya di bicarakan tentang tujuan dan manfaat di lakukannya survey sebagai bentuk aplikasi pada penyusunan buku putih nantinya.

Bapedalda Bapedalda bertanggung jawab dalam mengawasai dan mencegah terjadinya pencemaran baik yang diakibatkan oleh kegiatan sanitasi, peranan bapedalda yaitu bertanggung jawab dalam mengurusi limbah B3 serta pengujian kualitas air yang berada di Kota Mamuju, peruntukan program kegiatan yang ada di kantor bapedalda adalah proyek fisik yaitu penyediaan alat – alat sarana dan prasarana persampahan seperti pengadaan truck sampah, keranjang sampah dll, sedangkan untuk non fisik yaitu kegiatan monev pada instansi kesehatan, industry dan pengujian aspek lingkungan seperti uji kualitas air bersih dan limbah ( BOD,COD ) dan lain - lain yang ada di Kota Mamuju.

74

Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Dalam hal tanggung jawab dinas tata ruang mempunyai kewenangan untuk menjaga kebersihan

dan sanitasi

kota dengan mengelola kegiatan

persampahan yang ada di kota Mamuju, pengangkutan sampah dari rumah, TPS sampai ke TPA serta pengolahan IPAL dan pemungutan retribusi menjadi tugas pokok dinas tersebut, dari penjelasan anggota pokja bahwa di kota Mamuju belum mempunyai IPLT beserta fasilitas pendukungnya sehingga perlu pengadaan fasiltas dan pendukungnya, untuk TPA lokasinya sudah di relokasi ke tempat yang lebih luas yang berada di kecamatan simboro namun permasalahan yang di hadapai adalah akses jalan menuju TPA yang sudah rusak dan berbahaya karena akses jalan yang sempit dan berkubang di waktu musim hujan yang menyulitkan pembuangan ke TPA sehingga perlu perbaikan untuk akses jalan ke lokasi TPA tersebut. Kondisi Persampahan dikota Mamuju saat ini masih kekurangan sarana dan prasarana, jumlah TPS yang masih sedikit sampah serta armada pengangkutan masih merupakan truk truk lama, retribusi pelayanan persampahan masih sangat kecil dalam kontribusi untuk peningkatan PAD, hal ini di karenakan belum adanya perda yang mengatur pengelolaan persampahan sehingga perlu segera di laksanakan. Untuk kedepannya Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

hendaknya melakukan

pengadaaan dan optimalisasi penanganan IPLT di Kota Mamuju.

Dinas Pekerjaan Umum ( Bidang Pengairan ) Bidang Pengairan tiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pembangunan drainase dan gorong – gorong namun hal ini selalu bermasalah di anggaran dikarenakan selalu di pangkas, yang di alokasikan untuk membiayai program lain ( mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam musrenbang ), banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi sehingga program bidang pengairan

banyak

mengutamakan

yang

tidak

sesuai

dengan

peruntukannya

dan

keinginan masyarakat seperti pembangunan drainase

lingkungan dll.

75

Dinas Pekerjaan Umum ( Bidang Cipta Karya ) Dinas Cipta Karya mempunyai program untuk bidang sanitasi, sejak tahun 2009 telah melakukan program pemberdayaan masyarakat (PNPM PISEW) untuk melaksanakan program pembangunan drainase serta gorong – gorong, dan juga penyediaan air minum / air bersih (PAMSIMAS) yang juga merupakan program

pemberdayaan

masyarakat,

pembangunan

drainase

serta

penyediaan air bersih di dapatkan dari dana DAU dan DAK yang tiap tahun di programkan oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah pusat. Prioritas Dinas Cipta Karya saat ini adalah meminimalkan resiko masalah rawan sanitasi sehingga segala resiko yang terjadi dapat diminimalkan (banjir,timbul penyakit dll).

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan mempunyai Peran sentral terkait sanitasi yang dalam hal ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, kampanye PHBS yang di lakukan oleh dinas kesehatan merupakan salah satu kegiatan

penting untuk

menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup besih dan sehat, penyebaran informasi juga menjadi tanggung jawab dinkes, disisi lain terkait sanitasi dinkes juga berperan penting dalam pengelolaan sampah rumah sakit sehingga limbah rumah sakit tidak mencemari lingkungan sekitar namun pada kenyataaanya menurut pihak rumah sakit akibat dari tidak berfungsinya incerator pengeolahan limbah rumah sakit tidak sesuai standar kesehatan yang bias berdampak pencemaran lingkungan,pengelohan limbah cair di rumah sakit juga harus menjadi perhatian karena belum di pisahkan sehingga untuk kedepannya maslah ini harus di tanggapi serius oleh pihak rumah sakit dan dinkes selaku induknya organisasinya sehingga masalah ini bisa segera di selesaikan.

Hal – hal penting terkait aspek kelembagaan Menurut pokja penyelesaian Buku Putih terkendala pendanaan yang ada di APBD ini di karenakan program tersebut baru berlangsung saat pembahasan anggaran APBD tahun 2012 di DPR sudah selesai sehingga untuk alokasi dana

76

khusus program buku putih ini rencananya di masukkan kedalam anggaran perubahan sehingga pendanaanya tidak lagi menjadi kendala, Selain isu anggaran yang menjadi perhatian pokja, perlunya kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat juga di bahas

dalam menjalankan program dan

kegiatan sanitasi, namun yang paling penting di tekankan untuk semua pihak / stake holder adalah keaktifan dalam menyajikan data/informasi terkait dinas dari masing – masing pokja karena yang menjadi kendala utama di kota Mamuju adalah masalah kelengkapan data.

2. Besaran Pendanaan Sanitasi Per Tahun Setelah diidentifikasi, SKPD yang memiliki anggran pembangunan sanitasi atau yang berasosiasi dengan kegiatan terkait sanitasi ada dalam beberapa SKPD berikut : Bappeda, Bapedalda, Dinas Tata RUang & Kesehatan, DInas Kesehatan, namun beberapa kegiatan yang kami telusuri dari SKPD dari kegiatan – kegiatan yang merupakan urusan wajib Pemda Kota Mamuju.

Dinas Kesehatan Program kegiatan pada bidang kesehatan yang terkait sanitasi adalah sebagai berikut : Tahun 2008 

Program

promosi

kesehatan

&

pemberdayaan

masyarakat

:

Rp. 96.590.000 

Pengembangan

media

promosi

&

informasi

sadar

hidup

sehat

Rp. 30.000.000 

Sosialisasi program PHBS Rp. 9.160.000

Tahun 2009 

Program promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat Rp. 320.500.000



Pengembangan

media

promosi

&

informasi

sadar

hidup

sehat

Rp. 81.500.000 Tahun 2011 

Program promosi kesehatan & pengembangan media promosi & informasi Rp. 92.977.500

77

Bapedalda Tahun 2008 

Penyediaan

sarana

&

prasarana

pengelolaan

persampahan

&

prasarana

pengelolaan

persampahan

Rp. 816.679.600 Tahun 2009 

Penyediaan

sarana

Rp. 447.600.000 

Peningkatan operasi & pemeliharaan sarana & prasarana persampahan Rp. 18.000.000



Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Rp. 19.115.000

Tahun 2011 

Penyediaan sarana & prasarana pengelolaan persampahan (DAK) Rp. 384.000.000

Dinas Tata Ruang & Kebersihan Tahun 2009 

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan Rp. 124.918.000

Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008 

Pembangunan saluran drainase / gorong – gorong Rp. 950.298.500



Pembangunan jaringan air bersih/minum Rp. 2.900.428.000

Tahun 2009 

Pembangunan saluran drainase (DIPDAL) Rp. 254.985.000



Pembangunan jaringan air bersih/air minum Rp. 72.912.500 sedangkan DAK Rp. 1.881.000.000



Penyediaan sarana & prasarana air minum dan sanitasi masyarakat Rp. 797.350.000.



Penyediaan sarana &prasarana air limbah Rp. 627.000.000

Tahun 2010 

Pembangunan saluran drainase Rp. 267.175.000

78



Pembangunan jaringan air bersih / air minum (DPAL/lanjutan) Rp. 929.563.600



Pembangunan jaringan air bersih / air minum DAK Rp. 913.080.000



Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat (PAMSIMAS) Rp. 109.100.000



Pembangunan pengelolaan sarana air limbah (DAK) Rp. 1.024.680.000



Pembangunan MCK Rp. 475.000.000

Tahun 2011 

Pembangunan saluran drainase / gorong – gorong Rp. 2.070.450.000



Pembangunan jaringan air bersih / air minum Rp. 872.478.000



Pembangunan normalisasi saluran pembuangan Rp. 3.868.199.300



Penyediaan sarana & prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Rp. 154.690.000



Penyediaan sarana & prasarana air limbah Rp. 120.657.800

3. Besaran Pendapatan dari layanan Sanitasi yang di jalankan Peningkatan pendapatan daerah yang di dapat dari retribusi kota mamuju setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat di lihat pada angka pendapatan tahun 2008 Rp. 970.615.000, tahun 2010 Rp. 1.309.735.000, tahun 2011 Rp. 2.871.165.000 dimana pendapatan yang berasal dari sektor sanitasi rata – rata sekitar Rp. 100 jutaan, retribusi ini diperoleh dari pengelolaan persampahan.

Diperoleh

data

bahwa

sektor

pengelolaan

sampah

menyumbang ke PAD pada tahun 2010 sebesar Rp. 103.661.000 dan tahun 2011 sebesar Rp. 139.000.000. total retribusi dari pelayanan persampahan masih terbilang cukup kecil terhadap kontribusi PAD pada umumnya hanya sebesar rata – rata 0,50 %. Sedangkan potensi retribusi terkait sanitasi lainnya yang bisa beroperasi di tahun mendatang adalah retribusi dari pengelolaan IPLT.

79

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KOTA MAMUJU

Recommend Documents