BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN BONE

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN BONE Sektor pengelolaan air limbah domestik juga demikian, sampai saat ini sarana Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) maupun Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) belum tersedia sedangkan untuk sektor pengelolaan drainase lingkungan terkandala dalam belum tersusunnya dokumen masterplan drainase Kabupaten Bone sehingga intervensi program sektor drainase tidak terencana dengan baik. Penilaian Profil Sanitasi merupakan gambaran lengkap dan menyeluruh baik teknis maupun nonteknis dan mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten Bone baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Bone masih belum memadai hal ini dikarenakan beberapa faktor, utamanya masih terbatasnya infrastruktur pengelolaan sanitasi seperti masih belum maksimalnya pengelolaan persampahan disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir belum layak, dari sisi cakupan pelayanan persampahan juga masih terbatas pada kawasan perkotaan hal ini dikarenakan armada pengangkutan sampah masih minim. 3.1. Wilayah Kajian Sanitasi Wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Bone meliputi 12 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone yang oleh Pokja daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang mempunyai permasalahan sanitasi. Diantara kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sibulue, Kecamatan Cina,

PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN `

63

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Kecamatan Barebbo, Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Palakka, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, dan Tanete Riattang Timur (Lihat Peta 3.1. Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kabupaten Bone)


64



58

65

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE 3.2. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Terkait Sanitasi Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kondisi penyehatan lingkungan di suatu wilayah yang mana perlu penyadaran pada diri masing-masing individu untuk berperilaku sehat demi manjamin kondisi kesehatan masyarakat pada lingkungannya. Sesuai dengan lingkup study EHRA, fokus pembahasan Promosi Higiene dan Sanitasi dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bone berada pada tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah. Kedua tatanan ini dipandang sebagai pilar utama yang memiliki kontribusi besar terhadap tatanan Promosi Higiene dan Sanitasi secara keseluruhan. Bila dalam tatanan rumah tangga baik maka perilaku hidup bersih dalam semua tatanan akan baik pula, baik dalam lingkungan sekitar maupun terhadap lingkungan yang lebih luas. Dan untuk menjamin kontinuitas dan peningkatan kualitas Promosi Higiene dan Sanitasi jangka panjang diperlukan dukungan dan atau pembinaan pada lingkungan sekolah. Sebagai sarana pembelajaran, sekolah memiliki peranan strategis untuk memperkenalkan cara hidup bersih dan sehat didik

tentang

bagaimana

menciptakan

suasana

kepada anak kehidupan

bermasyarakat yang bersih dan sehat, yaitu yang dimulai dari individu, rumah tangga, kelompok, dan lingkungan. Kondisi kesehatan di Kabupaten Bone tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang ikut mempengaruhi seperti tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah turut memberi andil terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Perilaku masyarakat yang belum sesuai dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat memberi andil pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pada dasarnya penyakit-penyakit yang terjadi pada masyarakat ini bisa dicegah bila masyarakat secara sadar dan mau menerapkan pola hidup sehat serta menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan sehat.


66

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Selain dari terbatasnya kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi juga karena minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja unit-unit pelayanan tersebut. Sehingga perlu peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bone. 3.2.1. Tatanan Rumah Tangga Melalui berbagai program dan kegiatan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat diharapkan agar masing-masing jajaran organisasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya perilaku hidup sehat bagi kesehatan dirinya, keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Bone perilaku hidup bersih dan sehat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan pola pikir masyarakat dalam melakukan tindakan pengelolaan sektor sanitasi di lingkungannya, maka untuk mendorong itu kegiatan Promosi dan Higiene dan Sanitasi menjadi sangat penting. Hasil kajian studi EHRA yang mengacu pada 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diketahui bahwa Kabupaten Bone sebagai salah satu kabupaten yang rawan terhadap sanitasi.  Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Manfaat mencuci tangan dengan sabun apabila dilakukan sesuai dengan benar akan membunuh kuman penyakit yang ada

ditangan,

mencegah

penularan

penyakit

yang

ditimbulkan oleh bakteri (diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit kulit, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, flu burung atau Severe Acute Respiratory Syndrome/SARS) serta tangan bersih dan bebas dari kuman.


67

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Waktu cuci tangan pakai sabun yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko balita terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare mencakup 5 (lima) waktu penting yakni; 1) sesudah buang air besar (BAB), 2) sesudah menceboki pantat anak, 3) sebelum menyantap makanan, 4) sebelum menyuapi anak, dan terakhir adalah 5) sebelum menyiapkan makanan bagi keluarga. Perilaku mencuci tangan pakai sabun di Kabupaten Bone masih tergolong sangat rendah yaitu sebesar 8,8% dan selebihnya 91,3% tidak melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Dari beberapa indikator yang disurvey, waktu yang paling sering untuk mencuci tangan memakai sabun dari 8,8% yang memiliki persentase yang cukup tinggi adalah mencuci tangan memakai sabun sebelum makan sebesar 70,60% sedangkan mencuci tangan memakai sabun setelah buang air besar 59,60%. (Lihat Gambar 3.1. Grafik CTPS di 5 (lima) Waktu Penting)


68

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Gambar 3.1. Grafik CTPS di 5 (lima) Waktu Penting

Sumber : Kajian Studi EHRA Tahun 2014

 Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABs) Perilaku BAB dinyatakan baik apabila dalam rumah tangga tidak buang air besar sembarangan dengan demikian sudah menjadi syarat mutlak kepemilikan jamban menjadi syarat utama

dalam

menilai

baik

buruknya

perilaku

BAB

dimasyarakat. Jamban umum juga bisa menjadi solusi dalam merubah perilaku BAB sembarangan tapi tidak semudah aksesnya bila dibandingkan dengan jamban pribadi. Praktek buang air besar sembarangan dapat menjadi salah satu faktor resiko tercemarnya lingkungan termasuk sumber air. Khususnya jika BAB dilakukan dengan sarana dan tempat yang tidak memadai. Berdasarkan hasil kajian EHRA di Kabupaten Bone, kepemilikan jamban pribadi bagi rumah tangga sudah cukup tinggi yaitu 74,6%. Meski demikian,


69

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Perilaku BABs relatif masih cukup tinggi yaitu 60,00%. Perilaku BABS lebih banyak ke sungai, kebun, dan saluran air. Perilaku ini tidak terbatas pada masyarakat perdesaan maupun perkotaan terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. (Lihat Gambar 3.2. Grafik Persentase Penduduk yang melakukan BABs)

Gambar 3.2. Grafik Persentase Penduduk Yang Melakukan BABs


 Pengelolaan Air Minum Kabupaten Bone secara geografis merupakan salah satu kabupaten yang memiliki topografi pegunungan dengan penggunaan lahan yang dominan adalah hutan, hal ini menyebabkan potensi air yang dimiliki cukup besar. Khusus untuk kawasan perkotaan sumber air minum diperoleh dari layanan PDAM sedangkan daerah pedesaan diperoleh dari sumber-sumber air dari alam.


70

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Mengenai pengelolaan air minum, yang dikaji dalam studi EHRA terdiri dari dua hal utama, yaitu: Sumber Air dan Pengolahan, penyimpanan dan penanganan air yang baik dan aman. Kedua aspek ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat resiko kesehatan bagi anggota di suatu rumah tangga. Dari sisi jenis sumber diketahui bahwa sumber-sumber air memiliki tingkat keamanannya tersendiri, Ada jenis-jenis sumber air minum yang secara global dinilai sebagai sumber yang relatif aman, seperti air botol kemasan, air ledeng/PDAM, sumur bor, sumur gali terlindungi, mata air terlindungi dan air hujan (yang ditangkap, dialirkan dan disimpan secara bersih dan terlindungi). Di lain pihak, terdapat sumber-sumber yang memiiiki resiko yang lebih tinggi sebagai media transmisi patogen ke dalam tubuh manusia, di antaranya adalah sumur atau mata air yang tidak terlindungi dan air permukaan, seperti air kolam, sungai, waduk ataupun danau. Khusus untuk kawasan perkotaan sumber air minum diperoleh dari layanan PDAM sedangkan daerah pedesaan diperoleh dari sumber-sumber air dari alam seperti dari mata air. Pengelolaan air untuk diminum berdasarkan kajian EHRA yang tercemar menunjukkan angka 24,80 % dan yang aman untuk digunakan sebesar 75,2 %. (Lihat Gambar 3.3. Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air))


71

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Gambar 3.3. Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air)


 Perilaku Pengolahan Sampah Perilaku pengolahan sampah setempat berdasarkan kajian EHRA, masih menggambarkan suatu perilaku yang tidak sesuai

dengan

yang

diharapkan.

60,00%

responden

menyatakan tidak pernah mengolah sampah

menjadi

bernilai. Pengolahan yang biasa dilakukan adalah hanya dengan melakukan pemilahan sampah sebesar 40,00%. Proses pengolahan sampah dengan pengomposan juga belum populer

dimasyarakat,

padahal

pengolahan ini

memerlukan modal yang sedikit dan bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. (Lihat Gambar 3.4. Grafik Pengolahan Sampah Setempat)


72

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Gambar 3.4. Grafik Pengolahan Sampah Setempat


 Perilaku Pengelolaan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Perilaku Pengelolaan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) Potensi pencemaran karena SPAL cukup tinggi, dari hasil kajian study EHRA didapat bahwa angka pencemaran karena SPAL di Kabupaten Bone 39,4%. Penyebab utama hal ini adalah karena SPAL yang berfungsi di Kabupaten Bone hanya sekitar 60,6% selebihnya tidak ada SPAL di lingkungan dan walaupun ada tidak dapat berfungsi dengan baik. (Lihat Gambar 3.5. Grafik Pencemaran Karena SPAL) Saluran yang dimaksud adalah saluran yang digunakan untuk membuang air bekas penggunaan rumah tangga (grey water), seperti air dapur (bekas cuci piring/bahan makanan), air

cuci

pakaian

maupun

air

bekas mandi.

Seperti

kebanyakan terjadi di kota-kota di lndonesia, saluran grey


73

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE water dapat pula berfungsi menjadi saluran bagi pengaliran air hujan. Gambar 3.5. Grafik Pencemaran Karena SPAL


3.2.2. Tatanan Sekolah Tatanan Sekolah Kondisi perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersedian dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL

dan pengetahuan tentang

kesehatan di sekolah. Di Kabupaten Bone sebagian besar sekolah baik di tingkat taman kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA, telah menyediakan fasilitas dan sarana sanitasi sekolah. Namun dari segi kelayakan tidak sesuai dengan sarat kesehatan dan pengelolaan prasarana


74

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE dan sarana sanitasi masih perlu adanya peningkatan, hal ini selain karena keterbatasan anggaran terkait penyediaan sarana sanitasi, kurangnya kesadaran untuk ber PHBS di lingkungan sekolah menjadi penyebab kurangnya perhatian akan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi di sekolah terus digalakkan

salah

satunya

dengan

kegiatan

peyuluhan

disekolah dan perlombaan Unit Kesehatan Sekolah antar sekolah di Kabupaten Bone (Lihat Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Tingkat Sekolah Dasar/MI)


75

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Tingkat Sekolah Dasar/MI

N o

Status Sekolah Dasar

Jumlah Siswa

Jumlah Guru

Sumber Air Bersih

Jumlah Sekolah

Toilet Guru

Fasilitas Cuci Tangan

Toilet Siswa

Fasilitas Pengolah an Sampah

Saluran Drainase

L

P

L

P

PD AM

SP T/P L

SG L

T

L/P

L dan P

T

L/P

L dan P

T

Y

T

Y

T

Y

T

1

Sekolah Dasar Negeri

306

26.747

17.777

2.085

1.366

108

19

75

0

197

126

0

102

117

0

90

3

106

47

120

0

2

Sekolah Dasar Swasta

2

115

132

11

32

2

0

0

0

2

1

0

2

2

0

2

0

1

0

2

0

3

MI

23

2.203

1.469

224

149

14

5

4

0

20

14

0

10

15

0

5

2

12

0

17

0

Total

331

29.065

19.378

2.320

1.547

124

24

79

0

213

141

0

114

134

0

97

5

119

47

139

0

Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Tahun 2014 & Bone Dalam Angka 2013


76

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tatanan Sekolah Kondisi perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersedian dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL dan pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Di Kabupaten Bone sebagian besar sekolah baik di tingkat taman kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA, telah menyediakan fasilitas dan sarana sanitasi sekolah. Namun dari segi kelayakan tidak sesuai dengan sarat kesehatan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi masih perlu adanya peningkatan, hal ini selain karena keterbatasan anggaran terkait penyediaan sarana sanitasi, kurangnya kesadaran untuk ber PHBS di lingkungan sekolah menjadi penyebab kurangnya perhatian akan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi di sekolah terus digalakkan salah satunya dengan kegiatan peyuluhan di sekolah dan perlombaan Unit Kesehatan Sekolah antar sekolah di Kabupaten Bone. (Lihat

Tabel 3.2.

Kondisi

Sarana Sanitasi Sekolah

(tingkat

sekolah/setara: SD/MI) dan Tabel 3.3. PHBS Terkait Sanitasi Pada Sekolah Dasar /MI)

Tabel 3.2. Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI) No

Kondisi Sarana Sanitasi

% Sangat Baik

% Baik

% Kurang Baik

1

Toilet Guru

20,15

62,00

17,00

2

Toilet Siswa

19,00

34,00

47,00

3

Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

50,00

30,00

20,00

4

Sarana Air Bersih

60,20

15,40

24,00


77


5

Pengelolaan Sampah

30,00

50,00

20,00

6

Saluran Drainase

33,50

50,00

16,50

7

Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi

57,70

30,00

12,30

8

Pendidikan Higiene dan Sanitasi

40,00

30,00

30,00

Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Tahun 2014

Tabel 3.3. PHBS Terkait Sanitasi Pada Sekolah Dasar /MI PHBS Terkait Sanitasi Cuci Tangan Pakai sabun

Baik

%

Kurang Baik

%

274

57,15

206

42,85

Penggunaan Toilet

252

52,50

228

47,5

Perilaku Buang Sampah

202

42,00

278

58,00

Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Tahun 2014

3.3. Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.3.1. Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan

Ruang

dilaksanakan

oleh

instansi

yang

bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, menurut indikator kinerja target 2010-2014 Kementerian Pekerjaan Umum,

disebutkan

indikator

layanan

dasar

penyehatan

lingkungan permukiman untuk air limbah permukiman (air


78

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE limbah

domestik)

adalah

penyediaan

sistem air limbah

setempat yang memadai sebesar 60%, dan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%, oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum. Pada Kabupaten Bone pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Permukiman dan Tata Ruang dan Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (KP4). Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Badan Lingkungan

Hidup

Pembangunan

Daerah

Daerah

dan

terutama

Badan dalam

hal

Perencanaan perumusan

kebijakan, pengawasan maupun pembinaan. Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas Permukiman dan Tata Ruang dan KP4 berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis, dan Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga bersifat penting. (Lihat Tabel 3.4. Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.5. Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Bone)


79

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.4. Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kabupaten

Swasta

Masyarakat

√

-

-

√

-

-

√

-

-

 Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

-

-

√

 Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik)

-

-

√

 Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja)

√

-

-

√

-

-

√

√

-

 Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

√

-

-

 Mengelola IPLT dan atau IPAL

√

-

-

 Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Perencanaan  Menyusun Target Pengelolaan Air Limbah domestik skala kabupaten  Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana

 Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)  Membangun sarana IPLT dan atau IPAL Pengelolaan

 Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB


80


Pengaturan dan Pembinaan  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)

√

-

-

 Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik

√

-

-

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Monitoring dan Evaluasi  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik.  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

Sumber : Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Tahun 2014

Tabel 3.5. Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Bone Ketersediaan

Pelaksanaan

Ada (sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksana kan

Belum Efektif Dilaksanak an

Tidak efektif Dilaksanak an

Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bone 2011-2031

-

-

√

-

Substansi

Ket.

Air Limbah Domestik  Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten


81

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian rumah  Kewajiban dan sanksi bagi Industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha  Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum  Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik  Retribusi penyedotan air limbah domestik  Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bone 2011-2031

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

√

-

-

-


3.3.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Kabupaten Bone pada saat ini pengelolaan black water (air limbah yang berasal dari jamban atau WC) masih sebatas pengumpulan dan penampungan, sedangkan unit pengolahan


82

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih belum cukup memadai. Limbah domestik atau sering juga disebut limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian dan kotoran manusia. Seperti pada limbah pada umumnya limbah rumah tangga merupakan buangan yang berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sulit untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera, dan sebagainya. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan peresapan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, tidak mengotori permukaan tanah sehingga bisa mengakibatkan tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah, mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya, tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Sistem pengolahan air limbah domestik masih dikelola secara on-site system (setempat). Sistem ini meliputi tangki septik sebesar 55,80% dan cubluk 7,30% selebihnya dibuang disungai atau drainase. Berkaitan dengan tangki septik, hasil kajian EHRA 62,90% menunjukkan tangki septik masuk dalam kategori suspek aman. (Lihat Gambar 3.6. Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja, Gambar 3.7. Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman)


83

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Gambar 3.6. Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja


Gambar 3.7. Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman



84

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bone belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah dimana hal tersebut didasari oleh ketidaktahuan masyarakat kapan perlu dilakukan penyedotan lumpur tinja. Walaupun prasarana pendukung pengelolaan air limbah seperti IPLT telah tersedia, namun sistem pengelolaan air limbah skala rumah tangga maupun tempat sarana umum masih dikelola dengan on-site system dan masih ada perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABs) . Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor. Umumnya menggunakan jamban leher angsa dengan kontruksi penampungan dan pengumpulan berupa tangki septik dan cubluk. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubang resapan yang disalurkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke sistem drainase atau ke sungai. Sedangkan sistem pengelolaan limbah non tinja untuk konstruksi rumah panggung umumnya dialirkan langsung dikolong rumah dapur yang langsung di permukaan tanah dan tidak ada ada lubang peresapannya. (Lihat Peta 3.2. Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Gambar 3.8. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.6. Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Bone dan Tabel 3.7. Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik)


85



86

86

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Gambar 3.8. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran

(D) (E) (Semi) Pengolahan Daur Ulang dan/atau Akhir Terpusat Pembuangan Akhir

Black Water + Grey Water


87

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.6. Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Bone Sarana Tidak Layak

Sarana Layak

BABs

No

Nama Kecamatan/ Kelurahan

Offsite System

Onsite System Individual

Kawasan / Terpusat

Berbasis Komunal

(KK)

Cubluk, Tangki Septik Tidak Aman (KK)

Jamban Keluarga dengan Tangki Septik Aman (KK)

MCK Umum /Jamban Bersama (KK)

MCK+ + (KK)

Tangki Septik Komunal (KK)

IPAL Komunal (KK)

Sambungan Rumah (KK)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

Kecamatan Sibulue

8.314

1.047

4.352

0

0

0

0

0

1

Balieng Toa

294

0

200

0

0

0

0

0

2

Pasaka

514

84

193

0

0

0

0

0

3

Bulie

215

5

147

0

0

0

0

0

440

72

165

0

0

0

0

0

353

0

256

0

0

0

0

0

(i) I

4 5

(ii)

Tunreng Tellue Messenreng Pulu

6

Mabbiring

319

86

156

0

0

0

0

0

7

Malluse Tasi

519

85

195

0

0

0

0

0

8

Pattiro Sompe

834

136

313

0

0

0

0

0

9

Pakkasalo

485

0

352

0

0

0

0

0

10

Pattiro Bajo

352

0

255

0

0

0

0

0

11

Maroanging

507

83

190

0

0

0

0

0

12

Cinnong

407

66

153

0

0

0

0

0

13

Polewali

313

84

153

0

0

0

0

0

14

Kalibong

322

8

220

0

0

0

0

0

15

Tadang Palie

386

10

263

0

0

0

0

0

16

Ajang Pulu

253

41

95

0

0

0

0

0

PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

88

`

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE 17

Letta Tanah

307

8

209

0

0

0

0

0

18

Mattiro Riolo

671

180

327

0

0

0

0

0

19

Sumpang Minangae

367

99

179

0

0

0

0

0

20

Manajeng

456

0

331

0

0

0

0

0

II

Kecamatan Cina

6.456

858

3.551

0

0

0

0

0

1

Abbumpunge ng

6.456

858

3.551

0

0

0

0

0

2

Arasoe

779

209

380

0

0

0

0

0

3

Cinennung

840

21

572

0

0

0

0

0

4

Tanete Harapan

539

13

367

0

0

0

0

0

5

Tanete

423

0

233

0

0

0

0

0

6

Lompu

723

0

398

0

0

0

0

0

7

Kawerang

643

173

313

0

0

0

0

0

8

Walenreng

443

11

302

0

0

0

0

0

9

Ajang Pulu

615

100

231

0

0

0

0

0

10

Kanco

434

117

211

0

0

0

0

0

11

Padang Loang

245

6

167

0

0

0

0

0

12

Awo

330

89

161

0

0

0

0

0

III

Kecamatan Barebbo

6.708

738

3.638

14

0

0

0

0

1

Cempaniga

6.708

2.332

738

0

0

0

0

0

2

Bacu

109

50

18

0

0

0

0

0

3

Cingkang

247

73

6

0

0

0

0

0

4

Congko

130

32

35

0

0

0

0

0

5

Cinnong

297

88

7

0

0

0

0

0

6

Lampoko

125

31

33

0

0

0

0

0

7

Wollangi

389

114

10

0

0

0

0

0

8

Kajaolaliddon g

174

42

47

0

0

0

0

0

9

Samaelo

388

180

63

0

0

0

0

0


89

`


Parippung

401

186

65

0

0

0

0

0

11

Apala

274

81

7

0

0

0

0

0

12

Sugiale

671

197

17

0

0

0

0

0

13

Attobaja

311

75

84

0

0

0

0

0

14

Corawalie

498

230

81

0

0

0

0

0

15

Talungeng

554

162

14

0

0

0

0

0

16

Barebbo

309

139

0

0

0

0

0

0

17

Watu

415

102

111

0

0

0

0

0

18

Kading

556

153

0

0

0

0

0

0

6.147

848

3.234

0

0

0

0

0

707

190

345

0

0

0

0

0

IV 1

Kecamatan Ulaweng Lilina Ajangale

2

Tadang Palie

339

0

186

0

0

0

0

0

3

Cani Sirenreng

460

124

224

0

0

0

0

0

4

Sappe Walie

473

12

322

0

0

0

0

0

5

Manurunge

519

85

195

0

0

0

0

0

6

Cinnong

355

9

242

0

0

0

0

0

523

85

196

0

0

0

0

0

239

6

163

0

0

0

0

0

7 8

Ulaweng Cinnong Pallawa Rukka

9

Jompie

306

0

168

0

0

0

0

0

10

Lamakkarase ng

268

0

147

0

0

0

0

0

11

Mula Menree

400

0

220

0

0

0

0

0

12

Galung

338

8

230

0

0

0

0

0

13

Tea Malala

259

70

126

0

0

0

0

0

14

Timusu

313

84

153

0

0

0

0

0

15

Tea Musu

650

175

317

0

0

0

0

0

V

Kecamatan Palakka

5.574

407

1.773

0

0

0

0

0

1

Siame

333

1.052

2.933

0

0

0

0

0

2

Cinennung

354

54

125

0

0

0

0

0


90

`


Pasempe

494

95

173

0

0

0

0

0

4

Lemo Ape

509

12

336

0

0

0

0

0

5

Usa

453

137

248

0

0

0

0

0

6

Ureng

288

122

221

0

0

0

0

0

7

Mico

472

7

196

0

0

0

0

0

8

Bainang

209

127

230

0

0

0

0

0

9

Passipo

426

56

102

0

0

0

0

0

10

Tanah Tengnga

384

11

290

0

0

0

0

0

11

Tirong

381

63

144

0

0

0

0

0

12

Panyili

318

102

186

0

0

0

0

0

13

Matanete Bua

314

85

155

0

0

0

0

0

14

Maduri

178

8

214

0

0

0

0

0

15

Melle

464

48

87

0

0

0

0

0

VI

Kecamatan Awangpone

7.223

995

470

0

0

0

0

0

1

Bulumparee

298

927

4.198

0

0

0

0

0

2

Carebbu

519

7

203

0

0

0

0

0

3

Abbanuang

350

13

354

0

0

0

0

0

4

Paccing

581

9

238

0

0

0

0

0

5

Maccope

495

156

283

0

0

0

0

0

6

Mallari

657

12

337

0

0

0

0

0

7

Kading

422

107

246

0

0

0

0

0

8

Cakke Bone

241

11

287

0

0

0

0

0

9

Lappoase

579

6

164

0

0

0

0

0

10

Cumpiga

293

14

395

0

0

0

0

0

11

Awo Lagading

230

79

143

0

0

0

0

0

12

Jaling

600

62

112

0

0

0

0

0

13

Mappalo Ulaweng

210

15

409

0

0

0

0

0

14

Unra

422

56

102

0

0

0

0

0


91

`


Kajuara

373

114

206

0

0

0

0

0

16

Cari Gading

263

9

254

0

0

0

0

0

17

Matuju

321

71

128

0

0

0

0

0

18

Latteko

372

86

156

0

0

0

0

0

VII

Kecamatan Ajangale

6.824

1.293

3.538

0

0

0

0

0

1

Manciri

439

11

299

0

0

0

0

0

2

Lebbae

458

123

223

0

0

0

0

0

3

Ammesange ng

237

0

130

0

0

0

0

0

4

Leppangeng

422

113

206

0

0

0

0

0

5

Allamung Patue

334

8

227

0

0

0

0

0

6

Timurung

651

175

317

0

0

0

0

0

7

Labissa

224

60

109

0

0

0

0

0

8

Opo

437

117

213

0

0

0

0

0

9

Pinceng Pute

316

85

154

0

0

0

0

0

10

Welado

677

0

490

0

0

0

0

0

11

Pompanua

1.003

163

376

0

0

0

0

0

12

Salewangen g

635

171

309

0

0

0

0

0

13

Telle

533

143

260

0

0

0

0

0

14

Pacciro

461

124

225

0

0

0

0

0

VIII

Kecamatan Dua Boccoe

7.511

789

4.358

0

50

0

0

0

1

Praja Maju

352

9

240

0

0

0

0

0

2

Mario

551

148

269

0

0

0

0

0

3

Panyili

470

126

229

0

0

0

0

0

4

Laccori

419

0

231

0

0

0

0

0

5

Pattiro

468

0

258

0

0

0

0

0

6

Tocina

199

32

75

0

0

0

0

0

7

Kampoti

263

7

179

0

0

0

0

0

8

Pakkasalo

586

0

425

0

0

0

0

0


92

`


Cabbeng

395

106

192

0

0

0

0

0

10

Tempe

171

46

83

0

0

0

0

0

11

Melle

387

104

189

0

0

0

0

0

12

Lallatang

297

7

202

0

0

0

0

0

13

Sanrangeng

279

0

154

0

0

0

0

0

14

Sailong

377

9

257

0

0

0

0

0

15

Turu Mame

136

36

66

0

0

0

0

0

16

Ujung

319

8

217

0

50

0

0

0

17

Unyi

262

7

179

0

0

0

0

0

18

Uloe

497

81

186

0

0

0

0

0

19

Tawaroe

521

0

378

0

0

0

0

0

20

Matajang

125

3

85

0

0

0

0

0

21

Padacenga

223

60

109

0

0

0

0

0

22

Solo

214

0

155

0

0

0

0

0

IX

Kecamatan Cenrana

5.916

563

1.272

0

0

0

0

0

1

Watang Ta'

301

565

3.208

0

0

0

0

0

2

Pacubbe

319

8

205

0

0

0

0

0

3

Panyiwi

346

0

231

0

0

0

0

0

4

Pallae

273

93

168

0

0

0

0

0

5

Watu

358

0

198

0

0

0

0

0

6

Nagauleng

266

0

260

0

0

0

0

0

7

Latonro

291

43

100

0

0

0

0

0

8

Laoni

162

47

109

0

0

0

0

0

9

Pasunge

140

26

61

0

0

0

0

0

10

Pallime

354

3

95

0

0

0

0

0

11

Ajallasse

287

58

133

0

0

0

0

0

12

Ujung Tanah

519

47

107

0

0

0

0

0

13

Cenrana

663

0

376

0

0

0

0

0

14

Watang Cenrana

658

108

249

0

0

0

0

0


93

`

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE 15 16 X

Labotto Watang Labotto Kecamatan T.R.Barat

518

107

247

0

0

0

0

0

464

13

353

0

0

0

0

0

11.33 2

1.612

5.975

0

0

0

0

0

1

Majang

686

184

334

0

0

0

0

0

2

Macege

3.079

502

1.154

0

0

0

0

0

3

Jeppee

1.691

42

1.152

0

0

0

0

0

4

Macanang

2.253

56

1.535

0

0

0

0

0

5

Mattiro Walie

865

232

421

0

0

0

0

0

6

Bulu Tempe

1.556

418

758

0

100

0

0

0

7

Watang Palakka

664

178

324

0

0

0

0

0

8

Polewali

540

0

297

0

0

0

0

0

XI

Kecamatan T.Riattang

12.47 2

2.221

6.480

0

250

45

45

0

1

Biru

2.533

413

950

0

100

0

0

0

2

Ta'

1.827

491

890

0

0

0

0

0

3

Watampone

1.758

44

1.197

0

0

0

0

0

4

Bukaka

2.317

623

1.129

0

0

0

0

0

5

Pappolo

1.703

458

830

0

50

45

45

0

6

Masumpu

1.119

28

762

0

100

0

0

0

7

Manurunge

668

17

455

0

0

0

0

0

8

Walanae

548

147

267

0

0

0

0

0

Kecamatan T.R.Timur

10.36 3

1.029

5.833

0

450

75

75

0

1

Tibojong

1.055

172

395

0

0

75

75

0

2

Cellu

1.039

279

506

0

50

0

0

0

3

Bajoe

2.224

56

1.515

0

100

0

0

0

4

Lonrae

1.924

48

1.311

0

50

0

0

0

5

Toro

1.225

200

459

0

50

0

0

0

6

Panyula

1.477

0

1.070

0

100

0

0

0

7

Waetuo

1.020

166

382

0

100

0

0

0

8

Pallette

401

108

195

0

0

0

0

0


94

XII

`


Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Permukiman dan Tata Ruang Tahun 2013

Tabel 3.7. Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik Kondisi

Jumlah/ Kapasitas

Tidak Berfungsi

Keterangan

Berfungsi

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

- IPAL Komunal

unit

2

2

0

-

- MCK ++

unit

18

18

0

-

- Tangki septik komunal

unit

2

2

0

-

2

Truk Tinja

unit

1

1

0

-

3

IPLT : kapasitas

M3/hari

22

2

0

-

M3/hari

0

0

0

-

-

0

0

0

-

No

Jenis

(i)

(ii)

Satuan

Sistem Onsite 1

Berbasis komunal

Sistem Offsite IPAL Kawasan/Terpusat

4

- kapasitas - sistem

Sumber : Dinas Permukiman dan Tata Ruang Tahun 2013

3.3.3. Peran Serta Masyarakat Pengelolaan air limbah masih membutuhkan perhatian serius dan perlu melibatkan berbagai pihak, tidak saja pemerintah tetapi yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri karena selain sebagai obyek, saat ini masyarakat diharapkan lebih banyak memainkan peran dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sektor sanitasi.


95

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja sangat penting dalam pembangunan sektor sanitasi tetapi capaian tujuan secara menyeluruh selalu bermuara pada sejauh mana penyediaan sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Karena

pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan prasarana hanya dapat berdampak positif jika masyarakat dapat memanfaatkan secara baik, yang berarti pengetahuan, wawasan dan tingkat kesadaran masyarakat merupakan bagian yang memiliki intervensi sanitasi

sangat terlebih

signifikan mengenai

dalam pembangunan pengelolaan

air

sektor limbah.

Pembangunan prasarana melalui program dan kegiatan yang lebih melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama menjadi program yang berskala nasional dalam 5 tahun terakhir. Akan tetapi, di sektor sanitasi khususnya pengelolaan air limbah masih sangat kurang dibandingkan prasarana dasar lainnya. (Lihat Tabel 3.8. Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat)

Tabel 3.8. Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat N o

1

2

Nama Program/ Kegiatan

Pelaksana /PJ

Lokasi

Tahun Program/ kegiatan

Penerima manfaat L

P

Kondisi Sarana Saat Ini Jumlah Sarana

Berfungsi

Tidak Berfungsi

Pembangunan MCK

Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan

Kec. Tanete Riattang

2009

600

340

12 Unit

-

-

Pembangunan MCK


Kec. Tanete Riattang Barat

2009

100

100

8 Unit

-

-


96


3

Pembangunan MCK


Kec. Tanete Riattang Timur

2009

Total

1000

500

78 Unit

-

-

1700

940

98 Unit

-

-

Sumber : Kajian Peran Serta Masyarakat Tahun 2014

Kabupaten Bone, dimana masih terdapat angka buta huruf, tingkat pendidikan relatif masih minim, kondisi perekonomian yang masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta aksesibilitas yang relatif masih sulit, tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku hidup yang masih sangat bergantung pada kebijakan. Dalam konteks rumah tangga, kaum perempuan cukup terlibat namun dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, padahal dalam pengelolaan sanitasi posisi perempuan sebenarnya sangat strategis dan memiliki pengaruh sangat besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan jender serta pelibatan

masyarakat

berpenghasilan

rendah

dalam

pengelolaan air limbah maupun sektor sanitasi secara umum, seharusnya dapat menjadi salah satu prioritas dan target capaian pembangunan. (Lihat Tabel 3.9. Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik Oleh Masyarakat)


97

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.9. Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik Oleh Masyarakat

No

Jenis Sarana

Tahun Sarana Dibangun

Pengelola Lokasi Lembaga

Kondisi

Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Pengosongan Tangki Septik/IPAL Layan Waktu an

Sumber :

3.3.4. Komunikasi dan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media

komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat

komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi . Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Bone dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi

selama

ini

masih

dilakukan

secara

insidentil

berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan.


98

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Pemerintah Kabupaten Bone sampai saat ini belum melakukan kerjasama dengan berbagai media informasi. Akan tetapi mengingat

pentingnya

peran

media

dalam

memberikan

informasi kepada masyarakat maka kedepan Pemerintah Kabupaten Bone akan bekerjasama dengan beberapa media yang ada di Kabupaten Bone. (Lihat Gambar 3.9. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Bone)

Gambar 3.9. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Bone

Sumber : Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media Tahun 2014

3.3.5. Peran Swasta Penyedia

layanan

pengelolaan

air

limbah

domestik

di

Kabupaten Bone masih terbatas terutama dari dunia usaha atau pihak swasta. Sampai saat ini di Kabupaten Bone belum ada pihak swasta yang berkontribusi terhadap kegiatan pengelolaan pemberdayaan

air

limbah

masyarakat

domestic seperti

kecuali

Badan

lembaga

Keswadayaan


99

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Masyarakat (BKM). (Lihat Tabel 3.10. Penyedia Layanan Air Limbah Domestik Yang Ada Di Kabupaten Bone)

Tabel 3.10. Penyedia Layanan Air Limbah Domestik Yang Ada Di Kabupaten Bone Nama Provider/Mitra Potensial

No

Tahun Mulai Operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama

Sumber :

3.3.6. Pendanaan dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, baik belanja investasi maupun

operasional

dan

pemeliharaan

yang

dilakukan

Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait yang berwenang dalam operasi pengelolaan air limbah domestik. Anggaran tersebut mayoritas membiayai kegiatan investasi berupa pembangunan

sarana

MCK

sedangkan

untuk

kegiatan

operasional dan pemeliharaan. Adapun retribusi yang bersumber dari kegiatan sub sektor air limbah domestik bersumber dari jasa penyedotan tinja yang mulai berjalan tahun 2012. (Lihat Tabel 3.11. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Air Limbah Domestik dan Tabel 3.12. Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik)


100

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.11. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Air Limbah Domestik

No

Belanja (Rp)

Sub Sektor 2010

1

Air Limbah Domestik Pendanaan Investasi air limbah Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

Rata-rata

Pertum buhan (%)

2011

2012

2013

320.755.000, 00

747.600.00 0,00

471.000.000, 00

57,28

50.000.000,0 0

100.000.00 0,00

110.000.000, 00

0,00

32.076.000,0 0

96.152.000, 00

123.148.000, 00

82,55

Sumber :

Tabel 3.12. Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Pertu m buhan (%)

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) No

SKPD 2010

1

2011

2012

2013

Air Limbah Domestik

Sumber :

3.3.7. Permasalahan Mendesak Ada beberapa isu pokok yang mengemuka terkait sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bone antara lain bahwa sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bone menggunakan on site system dimana limbah buangan langsung dialirkan ke sungai, drainase. Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut


101

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik memenuhi harapan. Untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka dukungan maka perlu dukungan media

komunikasi

untuk

memberi

informasi

mengenai

pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat. Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kabupaten Bone pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat maupun komunal dan Instalasi Pengelolaan

Limbah

Tinja

(IPLT).

(Lihat

Tabel

3.13.

Permasalahan Mendesak)

Tabel 3.13. Permasalahan Mendesak No

Permasalahan Mendesak

Kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya 1

peningkatan

kapasitas

cakupan

layanan

pengelolaan air limbah. Untuk layanan penyedotan lumpur tinja hanya melayani wilayah Kota Watampone dan belum berjalan secara efektif seiring masih rendahnya kepedulian masyarakat perlunya dilakukan penyedotan lumpur tinja Sistem

pengelolaan

air

limbah

domestik

mayoritas

menggunakan on-site system (setempat) dimana limbah 2

buangan langsung dialirkan ke sungai tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga berpotensi mencemari air tanah dan sungai


102


3

Sarana dan prasarana limbah domestik IPAL dan IPLT belum ada sehingga potensi pencemaran cukup tinggi. Pendanaan dan pembiayaan masih belum mencukupi baik dari pemerintah maupun pihak swasta, sehingga berdampak

4

pada terbatasnya penyediaan sarana dan parasarana, sistem maupun cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik

Sumber : Kajian Pokja Sanitasi Tahun 2014

3.4. Pengelolaan Persampahan Kawasan Kota Bone dan sekitarnya merupakan kota sasaran pelayanan/pengelolaan sampah di Kabupaten Bone dimana masih mengacu pada pola lama hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia baik dari petugas pengelolaan sampah maupun masyarakat penghasil sampah serta sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga apa yang diamanatkan oleh UndangUndang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah belum bisa diterapkan. 3.4.1. Kelembagaan Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi SKPD maka pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman sedangkan Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Bappeda lebih berperan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan

secara

makro.

Pengelolaan

sub

sektor

persampahan tidak cukup hanya berorientasi pada upayaupaya penyediaan sarana dan prasarana serta penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh penyehatan

lingkungan

dan

perilaku

hidup

aspek

masyarakat


103

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE sehingga Dinas Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap preventif dan promotif. Kebersihan adalah bidang pada Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman yang memiliki mandat tupoksi langsung dengan pengelolaan sub sektor persampahan. tupoksi yang dimaksud antara lain merencanakan langkah-langkah teknik, menyusun

konsep

yang

sifatnya

teknis,

melaksanakan

pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan Bidang Kebersihan. Pengawasan

Lingkungan,

serta

Pengawasan

dan

Pengendalian adalah bidang pada Badan Lingkungan Hidup Daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta

pemulihan kualitas

lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Badan Lingkungan Hidup Daerah pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan. Merumuskan

kebijaksanaan,

program

dan

kegiatan

pembangunan daerah bidang Perencanaan Wilayah meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemukiman,

merupakan

tupoksi

perumahan dan

Bidang

Perencanaan

Pembangunan Fisik pada Bappeda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Pengelolaan persampahan dilakukan melalui berbagai tahapan yakni

perencanaan,

pengadaan

sarana

dan

prasarana,


104

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks Kabupaten Bone, hal tersebut belum seluruhnya dapat dilakukan. (Lihat Tabel 3.14. Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan)

Pemerintah

kabupaten

kepentingan

dalam

hal

sebagai ini

salah

masih

satu

mengalami

pemangku berbagai

keterbatasan, baik sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penganggaran,

regulasi hingga aspek kelembagaan. Disisi

lain, pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sub sektor persampahan terutama pada posisi pengadaan sarana dan pengelolaannya, juga belum maksimal memberikan partisipasi nyata. Demikian pula dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam tahapan fungsi pengelolaan persampahan, masih sangat minim. Secara keseluruhan masih terbatas pada kegiatan pengumpulan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) itupun hanya pada lokasi-lokasi tertentu dalam lingkup layanan masih sangat kecil.

Sebagian besar

masih mengelola sampah dengan membakar atau bahkan membuang begitu saja ke lingkungan sekitar rumah dan sungai. Hal ini dikarenakan karena belum efektifnya beberapa peraturan mengenai persampahan . (Lihat Tabel 3.15. Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Bone)


105


Tabel 3.14. Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Swasta

Masyarakat

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS) Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Membangun sarana TPA

√

-

-

Perencanaan 

Menyusun Target Pengelolaan Sampah skala kabupaten  Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana  

 



Pengelolaan 

Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

√

-

-



Mengelola sampah di TPS

√

-

-



Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

√

-

-



Mengelola TPA

√

-

-



Melakukan pemilahan sampah

-

√

√


106

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE 

Melakukan penarikan retribusi sampah

√

-

-



Memberikan izin usaha pengelolaan sampah

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Pengaturan dan Pembinaan 





Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

Monitoring dan Evalusi   

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persamapahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan


Tabel 3.15. Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Bone Ketersediaan

Pelaksanaan

Ada (sebutkan)

Tida k Ada

Efektif Dilaksanak an



√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

√

-

Peraturan

Ket

Persampahan  Target Capaian Pelayanan Pengelolaan persampahan Kabupaten  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah


107

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediaan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS  Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dan membuang ke TPS  Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.  Kerjasama pemerintah Kabupaten dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah  Retribusi pengelolaan sampah atau kebersihan

√

-

√

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

√

-

-

-

√

-

√

-

-

-


3.4.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Sumber timbulan sampah terbesar adalah rumah tangga (permukiman), baik yang sifatnya organik maupun anorganik. Di Kabupaten Bone jumlah produksi sampah mecapai sekitar 868 m3 dengan jumlah sampah yang terangkut sekitar 321,87 m3. Sebagaimana

yang

telah

diuraikan

sebelumnya

bahwa

infrastruktur persampahan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat hanya berupa TPS, itupun dalam jumlah terbatas dan terdapat hanya di kawasan perkotaan. Namun demikian,


108

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE masih banyak masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, misalnya di saluran air ataupun di tanah kosong bahkan disungai. Sampah tersebut biasanya langsung dibakar, namun ada pula yang dibiarkan begitu saja, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan (Lihat Gambar 3.10. Grafik Pengelolaan Sampah).

Gambar 3.10. Grafik Pengelolaan Sampah


Ketidaktersediaan ataupun minimnya sarana dan prasarana persampahan menjadi salah satu penyebab penanganan sampah masih terabaikan, disamping kemampuan, wawasan dan kesadaran masyarakat yang juga masih rendah teruatama penerapan konsep 3R belum terinternalisasi dalam pengelolaan sampah. Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan partisipasi, inisiatif

dan

kontribusi

nyata

terhadap

pengelolaan


109

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE persampahan. Hal ini berdampak dengan jadwal pengangkutan sampah hanya beberapa kali dalam seminggu dan 28,30% sampah tidak pernah diangkut. (Lihat Gambar 3.11. Grafik Pengangkutan Sampah)

Gambar 3.11. Grafik Pengangkutan Sampah


Kriteria dan dasar pelayanan persampahan berdasarkan target Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Dalam memaksimalkan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa kegiatan utama, antara lain

adalah

pemilahan,

pengumpulan,

pengangkutan,

pengolahan dan pemerosesan akhir sampah. Disamping itu, tak bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam


110

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE pelayanan

pengelolaan

persampahan

dimana

perlunya

peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan. Pemerintah

Kabupaten

Bone

belum

mampu

melayani

persampahan secara menyeluruh, terutama untuk daerah perdesaan yang jauh dari ibukota kabupaten. Konsentrasi untuk pendistribusian sampah dari TPS ke TPA baru berkisar di kota Watampone dan sekitarnya. Sampai saat ini, tingkat cakupan layanan

persampahan

meliputi

pengelolaan

berbasis

masyarakat sebanyak 26.304 KK (79% dari populasi), layanan penuh (RT-TPS-TPA) dan penyapuan jalan sebesar 3.458 KK (10% dari populasi), dan layanan pengangkutan (RT-TPS-TPA) sebesar 1.968 KK (6% dari populasi). (Lihat Peta 3.3. Peta Cakupan Layanan Persampahan)

Penanganan sampah dengan cara membakar secara terbuka (open burning) masih menjadi pilihan pertama dan utama yang dilakukan masyarakat. Padahal dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa selain kegiatan transportasi dan industri, kegiatan pembakaran terbuka dan kawasan permukiman juga memiliki pengaruh terhadap kualitas udara. Sebagian

masyarakat

menganggap

pembakaran

sampah

bukanlah sesuatu yang dapat menghawatirkan, terlebih karena Bone dengan luasan lahan yang masih sangat memadai, penggunaan bahan dan materi yang dominan masih alami, dianggap tidak memberikan intervensi terhadap kualitas udara.


111

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Padahal jika dihitung volume timbunan sampah yang dihasilkan setiap harinya dan diasumsikan paling tidak 50% dari jumlah tersebut dibakar setiap harinya, maka dapat dibayangkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas udara yang setiap saat dihirup. Kawasan perkotaan yang meliputi Kecamatan Watampone, Watampone, volume timbulan sampah mencapai sekitar 115,00 m3/hari atau 41.860,00 m3/tahun dengan volume sampah yang terangkut sekitar 92,93 m3/hari atau 28.994,50 m3/tahun. Dimana,

sumber timbulan sampah terbesar adalah rumah

tangga (permukiman) baik yang organik maupun anorganik. Pelayanan persampahan di Kota Watampone saat ini didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang kondisinya jumlahnya

masih

minim,

sehingga

dalam

pelaksanaan

operasionalnya memiliki beban yang lebih berat, sehingga memberikan pengaruh pada keadaan dan kondisinya. Jumlah sarana dan prasarana persampahan di Kota Watampone saat ini terdiri atas 7 unit gerobak sampah, 10 unit becak motor sampah, 12 unit motor sampah, 4 unit dump truck, 7 unit arm roll truck. yang kesemuannya beroperasi untuk kawasan perkotaan

dengan ritasi yang berbeda-beda. (Lihat Gambar 3.12. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan, Tabel 3.16. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Ada Di Kabupaten Bone dan Tabel 3.17. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Yang Ada Di Kabupaten Bone)


112



113

113

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Diagram Sistem Sanitasi Persampahan

Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan Setempat

(C) Penampungan Sementara (TPS)

(D) Pengangkutan

(E) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(F) Daur Ulang / Pembuangan Akhir Dibakar

Sampah Organik dan Anorganik Lindi


114

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.16. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Ada Di Kabupaten Bone Volume Terlayani No

Nama Kecamatan/ Kelurahan

Jumlah Penduduk

Timbulan Sampah 3

Institusi Pengelola

3R 3

3

Tidak Terlayani

TPA 3

3

(orang)

(m )

(%)

(m )

(%)

(m )

(%)

(m )

(%)

(m )

I

Kecamatan Sibulue

33.255

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

8,8

1

Balieng Toa

1.177

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

15,4

2

Pasaka

2.056

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

6,5

3

Bulie

861

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,2

4

Tunreng Tellue

1.759

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,6

5

Messenreng Pulu

1.410

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,6

6

Mabbiring

1.276

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

15,6

7

Malluse Tasi

2.077

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

25,0

8

Pattiro Sompe

3.334

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

14,6

9

Pakkasalo

1.941

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,6

10

Pattiro Bajo

1.408

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

15,2

11

Maroanging

2.028

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

12,2

12

Cinnong

1.628

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,4

13

Polewali

1.252

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,7

14

Kalibong

1.289

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

11,6

15

Tadang Palie

1.545

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

7,6

16

Ajang Pulu

1.012

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,2

17

Letta Tanah

1.226

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

20,1

18

Mattiro Riolo

2.682

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

11,0

19

Sumpang Minangae

1.469

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,7

20

Manajeng

1.825

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

25.822

0,0

0

0

0

0

25 4

0,0

0

193,7

3.117

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

23,4

II 1

Kecamatan Cina Abbumpungen g


115


Arasoe

3.359

21,2

0

0

0

0

0

21,2

0

4,0

3

Cinennung

2.157

0,0

0

0

0

0

84

0,0

0

16,2

4

Tanete Harapan

1.691

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

12,7

5

Tanete

2.892

16,9

0

0

0

0

0

16,9

0

4,8

6

Lompu

2.572

0,0

0

0

0

0

78

0,0

0

19,3

7

Kawerang

1.772

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,3

8

Walenreng

2.459

17,0

0

0

0

0

0

17,0

0

1,5

9

Ajang Pulu

1.734

0,0

0

0

0

0

92

0,0

0

13,0

10

Kanco

980

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

7,4

11

Padang Loang

1.318

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,9

12

Awo

1.771

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,3

III

Kecamatan Barebbo

26.832

0,0

0

0

0

0

45

0,0

0

201,2

1

Cempaniga

436

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

3,3

2

Bacu

989

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

7,4

3

Cingkang

519

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

3,9

4

Congko

1.187

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

8,9

5

Cinnong

498

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

3,7

6

Lampoko

1.557

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

11,7

7

Wollangi

697

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

5,2

8

Kajaolaliddong

1.551

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

11,6

9

Samaelo

1.604

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

12,0

10

Parippung

1.095

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

8,2

11

Apala

2.683

9,0

0

0

0

0

0

9,0

0

11,1

12

Sugiale

1.244

0,0

0

0

0

0

45

0,0

0

9,3

13

Attobaja

1.990

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

14,9

14

Corawalie

2.217

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

16,6

15

Talungeng

1.237

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,3

16

Barebbo

1.658

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

12,4

17

Watu

2.223

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

16,7


116


Kading

3.447

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

25,9

IV

Kecamatan Ulaweng

24.588

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

1

Lilina Ajangale

2.829

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

184,4

2

Tadang Palie

1.354

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

21,2

3

Cani Sirenreng

1.841

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,2

4

Sappe Walie

1.891

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,8

5

Manurunge

2.075

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

14,2

6

Cinnong

1.418

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

15,6

7

Ulaweng Cinnong

2.092

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,6

8

Pallawa Rukka

955

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

15,7

9

Jompie

1.224

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

7,2

10

Lamakkarasen g

1.070

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,2

11

Mula Menree

1.598

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

8,0

12

Galung

1.352

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

12,0

13

Tea Malala

1.037

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,1

14

Timusu

1.253

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

7,8

15

Tea Musu

2.599

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,4

V

Kecamatan Palakka

22.296

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

19,5

1

Siame

1.331

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

2

Cinennung

1.417

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

167,2

3

Pasempe

1.975

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,0

4

Lemo Ape

2.037

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,6

5

Usa

1.811

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

14,8

6

Ureng

1.150

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

15,3

7

Mico

1.888

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,6

8

Bainang

835

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

8,6

9

Passipo

1.702

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

14,2

10

Tanah Tengnga

1.536

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

6,3


117


Tirong

1.524

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

12,8

12

Panyili

1.270

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

11,5

13

Matanete Bua

1.255

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

11,4

14

Maduri

710

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,5

15

Melle

1.855

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,4

VI

Kecamatan Awangpone

28.893

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

5,3

1

Bulumparee

1.191

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,9

2

Carebbu

2.076

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

3

Abbanuang

1.398

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

216,7

4

Paccing

2.322

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

8,9

5

Maccope

1.978

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

15,6

6

Mallari

2.628

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,5

7

Kading

1.688

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

17,4

8

Cakke Bone

963

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

14,8

9

Lappoase

2.317

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

19,7

10

Cumpiga

1.171

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

12,7

11

Awo Lagading

919

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

7,2

12

Jaling

2.400

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

17,4

13

Mappalo Ulaweng

839

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

8,8

14

Unra

1.689

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

6,9

15

Kajuara

1.493

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

18,0

16

Cari Gading

1.053

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

6,3

17

Matuju

1.282

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

12,7

18

Latteko

1.486

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

11,2

VII

Kecamatan Ajangale

27.296

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

7,9

1

Manciri

1.755

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,6

2

Lebbae

1.833

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

11,1

3

Ammesangeng

948

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

4

Leppangeng

1.688

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

204,7


118


Allamung Patue

1.334

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,2

6

Timurung

2.604

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,7

7

Labissa

895

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

7,1

8

Opo

1.746

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

12,7

9

Pinceng Pute

1.262

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,0

10

Welado

2.706

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

19,5

11

Pompanua

4.010

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

6,7

12

Salewangeng

2.539

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,1

13

Telle

2.132

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,5

14

Pacciro

1.844

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

20,3

VIII


30.043

0,0

0

0

0

0

17 1

0,0

0

30,1

1

Praja Maju

1.408

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

19,0

2

Mario

2.204

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

16,0

3

Panyili

1.879

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,8

4

Laccori

1.677

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

5

Pattiro

1.873

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

225,3

6

Tocina

795

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,6

7

Kampoti

1.053

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

16,5

8

Pakkasalo

2.344

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

14,1

9

Cabbeng

1.579

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

12,6

10

Tempe

683

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

14,0

11

Melle

1.549

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

6,0

12

Lallatang

1.186

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

7,9

13

Sanrangeng

1.117

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

17,6

14

Sailong

1.507

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

11,8

15

Turu Mame

543

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

5,1

16

Ujung

1.277

0,0

0

0

0

0

68

0,0

0

11,6

17

Unyi

1.049

0,0

0

0

0

0

47

0,0

0

8,9

18

Uloe

1.987

0,0

0

0

0

0

56

0,0

0

8,4


119


Tawaroe

2.085

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

11,3

20

Matajang

501

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

4,1

21

Padacenga

891

6,5

0

0

0

0

0

6,5

0

3,0

22

Solo

856

3,7

0

0

0

0

0

3,7

0

4,2

IX

Kecamatan Cenrana

23.663

8,4

0

0

0

0

8,4

0

6,5

1

Watang Ta'

1.202

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

15,6

2

Pacubbe

1.276

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

3,8

3

Panyiwi

1.382

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

6,7

4

Pallae

1.091

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

6,4

5

Watu

1.432

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

6

Nagauleng

1.065

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

177,5

7

Latonro

1.164

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,0

8

Laoni

649

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

9,6

9

Pasunge

558

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,4

10

Pallime

1.414

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

8,2

11

Ajallasse

1.146

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

10,7

12

Ujung Tanah

2.075

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

8,0

13

Cenrana

2.653

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

8,7

14

Watang Cenrana

2.630

0,0

0

0

0

0

0,0

0

4,9

15

Labotto

2.072

0,0

0

0

0

0

0,0

0

4,2

1.854

0,0

0

0

0

0

0,0

0

10,6

45.329

0,0

0

0

0

0

0,0

0

8,6

16 X

Watang Labotto Kecamatan T.R.Barat

0

0 0 0 23 5

1

Majang

2.744

0,0

0

0

0

0

16

0,0

0

15,6

2

Macege

12.314

0,0

0

0

0

0

45

0,0

0

19,9

3

Jeppee

6.765

0,0

0

0

0

0

34

0,0

0

19,7

4

Macanang

9.010

0,0

0

0

0

0

61

0,0

0

15,5

5

Mattiro Walie

3.458

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

13,9

6

Bulu Tempe

6.222

0,0

0

0

0

0

55

0,0

0

0,0


120


Watang Palakka

2.655

0,0

0

0

0

0

23

0,0

0

340,0

8

Polewali

2.161

3,3

0

0

0

0

0

3,3

0

17,3

XI


49.887

42,0

0

0

0

0

43 1

42,0

0

50,4

1

Biru

10.132

17,4

0

0

0

0

62

17,4

0

33,3

2

Ta'

7.306

41,4

0

0

0

0

61

41,4

0

26,2

3

Watampone

7.030

0,0

0

0

0

0

10 0

0,0

0

25,9

4

Bukaka

9.266

25,7

0

0

0

0

72

25,7

0

21,0

5

Pappolo

6.813

4,5

0

0

0

0

40

4,5

0

15,4

6

Masumpu

4.476

0,0

0

0

0

0

47

0,0

0

16,2

7

Manurunge

2.672

0,0

0

0

0

0

27

0,0

0

0,0

8

Walanae

2.192

0,0

0

0

0

0

22

0,0

0

374,2

Kecamatan T.R.Timur

41.450

47,1

0

0

0

0

16 3

47,1

0

28,9

1

Tibojong

4.218

33,2

0

0

0

0

35

33,2

0

21,6

2

Cellu

4.154

52,7

0

0

0

0

34

52,7

0

0,0

3

Bajoe

8.895

50,2

0

0

0

0

56

50,2

0

19,3

4

Lonrae

7.697

20,6

0

0

0

0

38

20,6

0

30,5

5

Toro

4.898

15,7

0

0

0

0

0

15,7

0

17,9

6

Panyula

5.906

5,4

0

0

0

0

0

5,4

0

14,6

7

Waetuo

4.078

3,7

0

0

0

0

0

3,7

0

12,8

8

Pallette

1.604

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

XII

Sumber : BLHD Tahun 2013

Tabel 3.17.


121

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Yang Ada Di Kabupaten Bone No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

(ii)

(iii)

(i) 1

2

3

4

5

6

7

Pengumpulan Setempat - Gerobak unit - Becak/Becak unit Motor - Motor Sampah unit Penampungan Sementara - Tong Sampah buah - Bak Sampah unit - Container unit buah - TPS unit - Transfer Depo Pengangkutan - Dump Truck unit unit - Arm Roll Truck - Compaction unit Truck (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat unit - TPS 3R - SPA (stasiun unit peralihan antara) TPA/TPA Regional - Sanitary landfill Ha - Controlled landfill Ha - Open dumping Ha Alat Berat - Bulldozer unit - Whell/truck unit loader - Excavator unit /backhoe IPL - Sistem unit Sumber : BLHD Tahun 2013

Jumlah/ Kapasita s

Ritasi /hari

(iv)

Kondisi Keterangan

Berfungsi

Tdk berfungsi

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

12,00

27

0

-

5000 14 28 95 0

7,00 2,38 168,00 142,50 0

140 14 28 81 0

0 0 0 14 0

-

10 4

32,00 49,00

4 7

0 0

-

0

0

0

0

-

1

0

1

0

-

0

0

0

0

-

0 0 1,50

0 0 0

0 0 1,50

0 0 0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-


122

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE 3.4.3. Peran Serta Masyarakat Sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa masih kurangnya partisipasi

dan

persampahan

inisiatif tidak

masyarakat

hanya

dalam

disebabkan

pengelolaan oleh

belum

mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi, pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesadaran masyarakat menjadi indikasi masih rendahnya pengelolaan sanitasi termasuk sub sektor persampahan. Demikian pula dengan masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan terhadap akses, terutama informasi maupun transportasi. Padahal jika konsep pemilahan sampah diterapkan maka masyarakat khusunya masyarakat miskin akan merasakan dampak positif dari penerapan teknologi 3R. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah relatif masih tinggi sehingga dalam proses perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan

serta

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

pengelolaan persampahan diserahkan kepada kebijakan yang ada. Dalam konteks yang lebih mikro, keluarga sebagai unit terkecil yang diharapkan menjadi wahana promosi dan pembinaan

pengelolaan

persampahan

belum

dapat

diberdayakan secara optimal. Kesetaraan peran laki-laki dan perempuan cukup proporsional tetapi pada tahap tertentu misalnya pengambilan keputusan, penentuan lokasi, ukuran dan sistem masih didominasi oleh laki-laki, padahal kedudukan perempuan dalam keluarga sangat strategis terutama dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat. Pembangunan prasarana melalui program dan kegiatan yang lebih melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama menjadi program yang berskala nasional dalam 5 tahun


123

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE terakhir. Akan tetapi, di sektor sanitasi khususnya pengelolaan persampahan masih sangat kurang dibandingkan prasarana dasar lainnya.

(Lihat

Tabel

3.18.

Daftar

Program/Kegiatan

Persampahan Berbasis Masyarakat)

Tabel 3.18. Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat No

Nama Program/ kegiatan

Pelaksana /PJ

Lokasi

Tahun Program/ Kegiatan

Penerima manfaat L

P

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini Berfungsi

Tidak Berfungsi

-

1 Total Sumber :

Kesetaraan peran laki-laki dan perempuan cukup proporsional tetapi pada tahap tertentu misalnya pengambilan keputusan, penentuan lokasi, ukuran dan sistem masih didominasi oleh laki-laki, padahal kedudukan perempuan dalam keluarga sangat strategis terutama dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat. Pembangunan prasarana melalui program dan kegiatan yang lebih melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama menjadi program yang berskala nasional dalam 5 tahun terakhir. Akan tetapi, di sektor sanitasi khususnya pengelolaan persampahan masih sangat kurang dibandingkan prasarana dasar

lainnya..

(Lihat

Tabel

3.19.

Pengelolaan

Sarana

Persampahan oleh Masyarakat)


124

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.19. Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat Pengelola No

Jenis Kegiatan

Kerjasama dengan pihak lain

Lokasi Lembaga

Kondisi

Keterangan

Sumber :

3.4.4. Komunikasi dan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media

komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat

komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi Untuk itu dilakukan

studi

komunikasi

dan

pemetaan

media

yang

merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Bone dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi

selama

ini

masih

dilakukan

secara

insidentil

berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Sebagai bagian dari proses pembangunan dan pelayanan terhadap

masyarakat,

maka

untuk

menunjang

semakin

maksimalnya kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan kerjasama dengan beberapa media informasi yaitu media cetak koran. Kerjasama ini baru


125

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE dilakukan sebatas kebutuhan program/proyek, yaitu sosialisasi dalam bentuk kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh para petugas kebersihan, serta berita-berita terkait lainnya. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi masalah sampah dan kebersihan lingkungan yang pernah diikuti oleh masyarakat di Kabupaten Bone sebesar 17,30%. (Lihat Gambar 3.13. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Bone)

Gambar 3.13. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Bone


3.4.5. Peran Swasta Partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan sanitasi sub sektor persampahan masih sangat minim, baik kuantitas maupun variannya. Keterlibatan terbatas hanya pada pembinaan dan pelatihan dalam pengelolaan sampah bagi masyarakat. Hampir semua kegiatan pengelolaan persampahan ditangani langsung pemerintah dan masih dianggap menjadi tanggung jawab


126

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE pemerintah. Padahal seyogyanya dunia usaha dapat lebih memberikan kontribusi upaya-upaya perbaikan kualitas hidup dan penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, dimana usaha tersebut melakukan kegiatannya. (Lihat Tabel 3.20. Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten Bone)

Tabel 3.20. Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten Bone Nama Tahun Mulai Provider/Mitra Operasi/ Potensial Berkontribusi

No

1

Pusat Pembinaan dan Pelatihan Motivator

2004

2

Pengadaan bank sampah di sekolahsekolah

2013

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi Membina masyarakat di kecamatan dalam pengolahan sampah organik dan non organik

Membina masyarakat di Kec. Tanate Riattang dalam pengolahan sampah organik dan non organik

Volume

Potensi Kerjasama

300 m3/bulan sampah organik dan sampah plastik

1. Kampanye praktek pengolahan sampah 3R. 2. Pelatihan teknik pemilahan dan pengolahan sampah organik dan non organik agar bernilai ekonomis.

1 Unit Bank sampah

1. Sinergi aktivitas 3R (Bank sampah) dengan menampung/mem beli sampah plastik dari masyarakat. 2. Pelatihan teknik pemilahan dan pengolahan sampah organik dan non organik agar bernilai ekonomis.

Sumber : Kajian Peran Serta Swasta dalam Penyediaan Layanan Sanitasi Tahun 2014


127


3.4.6. Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan

dan

pembiayaan

sub

sektor

persampahan

dialokasikan pada SKPD Dinas Permukiman dan Tata Ruang, KP4 dan Badan Lingkungan Hidup Daerah. Pengelolaan persampahan

pada

Tahun

Anggaran

2013

sebesar

Rp.72.000.000.000,00 dan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan Rp.20.790.000.080,00. Data dalam 4 tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sub

sektor

persampahan

dengan

rata-rata

Rp.1.870.000.000,00. Pendapatan yang dihasilkan dari retribusi persampahan masih belum sepunuhnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di

wilayah

cakupan

pelayanan,

karena

pengelolaannya

memang belum dilakukan secara optimal dan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut juga belum tersosialisasi dengan baik. (Lihat Tabel 3.21. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Persampahan dan Tabel 3.22. Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah)

Tabel 3.21. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Persampahan

No 2 2.a

2.b

2.c

Belanja (Rp)

Sub Sektor Persampahan Pendanaan Investasi sampah Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Perkiraan biaya OM

Rata-rata

Pertum buhan (%)

2010

2011

2012

2013

30.000.0 00,00

135.000.00 0,00

60.000.000,0 0

72.000.000,0 0

74.250.000,0 0

33,89

100.000. 000,00

75.000.000, 00

90.000.000,0 0

115.000.000, 00

95.000.000,0 0

4,77

3.000.00 0,00

14.850.000, 00

18.000.000,0 0

20.790.000,0 0

14.160.000,0 0

90,65


128

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE berdasarkan infrastruktur terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 – 2013, Bappeda

Tabel 3.22. Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah

No

Pertum buhan (%)

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)

SKPD 2010

2011

2012

2013

Persampahan

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2013, DPPKAD

3.4.7. Permasalahan Mendesak Kabupaten Bone mempunyai permasalahan persampahan yang cukup berat selain sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih dikelola dengan open dumping ditunjang buruknya perilaku masyarakat dalam mengolah sampah, seperti dengan masih membuang sampah di saluran bahkan disungai besar. Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah, Keterbatasan dan masih kurang optimalnya

sarana

bangunan

3R

menjadi

salah

satu

permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. (Lihat Tabel 3.23. Permasalahan Mendesak)



Jumlah penduduk cenderung meningkat, menyebabkan 1

volume sampah bertambah dan sebagian besar masyarakat masih melakukan penanganan sampah dengan membakar


129

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE dan membuang ke saluran/sungai, informasi wawasan dan tingkat kesadaran pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan benar relatif masih rendah terutama penerapan konsep 3R Sebagian besar masyarakat masih melakukan penanganan sampah dengan membakar, informasi wawasan dan tingkat kesadaran pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan benar, relatif masih rendah, terutama di bagian 2

pedesaan dimana akses media dan komunikasi masih minim. Penanganan sampah masih dilakukan secara ala kadarnya,

seperti

membakar

dan

membuang

ke

saluran/sungai. Pendanaan dan pembiayaan masih belum memadai baik dari pemerintah maupun pihak swasta, sehingga berdampak 3

pada terbatasnya penyediaan sarana dan parasarana, sistem maupun cakupan layanan pengelolaan persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih belum dikelola

4

sesuai standar, masih sistem open dumping


3.5. Pengelolaan Drainase Perkotaan Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kebupaten/kota. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang ke-PU an sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro. Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada


130

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Secara umum kondisi jaringan drainase lingkungan khususnya di ibukota kabupaten belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. Adapun saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan oleh adanya ketidakpedulian masyarakat perkotaan akan fungsi drainase dan belum adanya master plan drainase yang bisa mengontrol perencanaan drainase di kawasan Kota Bone dan sekitarnya pada khususnya dan seluruh kecamatan pada umumnya . 3.5.1. Kelembagaan Kondisi pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Bone saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua daerah

permukiman

pembangunan

dan

di

Kabupaten

pemeliharaan

di

Bone.

Kegiatan

Kabupaten

Bone

merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Bone yang dikelola oleh

Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan

Perumahan Kabupaten Bone. Dilihat

tupoksi,

Dinas

Tata

Ruang,

Permukiman,

dan

Perumahan Kabupaten Bone menangani drainase lingkungan dalam hal pembangunan dan pemeliharaan yaitu berada dalam Bidang Permukiman dan Perumahan. Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan institusi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) terutama Bidang

Pengawasan

Lingkungan,

dimana

pencegahan

pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu


131

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE utilitas suatu daerah / wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik

(Bappeda)

terutama

Bidang

Perencanaan

Pembangunan Fisik, memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya .. (Lihat Tabel 3.24. Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Perkotaan)

Di Kabupaten Bone upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yang serupa. Asumsi yang terbentuk

bahwa

masalah

drainase

adalah

kewajiban

pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase perkotaan karena belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan drainase. (Lihat Tabel 3.25. Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kabupaten Bone)


132

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.24. Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Perkotaan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI


Swasta

Masyarakat

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

 Membersihkan saluran drainase perkotaan

√

-

√

 Memperbaiki saluran drainase perkotaan yg rusak

√

-

-

 Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Perencanaan  Menyususn target pengelolaan drainase perkotaan skala kabupaten  Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana  Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan Pengelolaan

Pengaturan dan Pembinaan  Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase perkotaan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (tersier) dengan sistim drainase sekunder dan primer


133

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE  Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan

√

-

-

 Memberikan Sangksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase perkotaan

√

-

-

Monitoring dan Evaluasi  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target √ pengelolaan drainase perkotaan skala kabupaten  Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas √ infrastruktur sarana pengelolaan drainase perkotaan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta √ mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase perkotaan Sumber : Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Tahun 2014

-

-

-

Tabel 3.25. Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kabupaten Bone Ketersediaan Substansi

Pelaksanaan

Ada (sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksanak an



-

-

-

√

-

-

-

√

-

-

-

-

Ket.

Drainase Perkotaan  Target capaian pelayanan pengelolaan drainase perkotaan di kabupaten  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kabupaten dalam menyediakan drainase perkotaan


134

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan √ masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase √ perkotaan dan menghubungkannya dengan sistim drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase √ perkotaan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber : Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Tahun 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Dalam rangka penanganan drainase lingkungan saat ini belum terdapat kerjasama yang cukup optimal antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa praktik yang ada saat ini seperti pengelolaan drainase lingkungan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat namun ternyata masih sedikit dijalankan oleh masyarakat, selebihnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten selain itu drainase lingkungan juga masih difungsikan sebagai saluran pembuangan air limbah domestik ataupun limbah ternak di beberapa wilayah oleh masyarakat sehingga terjadi beberapa potensi wilayah genangan. Secara struktur drainase di kota Kawasan Bone dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang

kurang

baik

sehingga

pendangkalan

terjadi


dan

135

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE banyaknya sampah yang menumpuk di selokan mengakibatkan kurang lancarnya sistim pengaliran di dalam saluran tersebut. Kajian studi EHRA menunjukkan bahwa 50,5% rumah tangga di Kabupaten Bone pernah mengalami banjir rutin. (Lihat Gambar 3.14. Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin)

Gambar 3.14. Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin


Secara umum kondisi jaringan drainase perkotaan khususnya di ibukota kabupaten cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. Disamping itu, sudah adanya master plan drainase yang bisa mengontrol

perencanaan

drainase

di

kawasan

Kota

Watampone dan sekitarnya. (Lihat Peta 3.4. Peta Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan Kabupaten)

Secara struktur drainase di kota Kawasan Watampone dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun


136

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan

banyaknya

sampah

yang

menumpuk

di

saluran

mengakibatkan kurang lancarnya sistem pengaliran di dalam saluran tersebut sehingga menimbulkan genangan di beberapa titik. (Lihat Gambar 3.15. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan, Tabel 3.26. Luas Wilayah Genangan dan Tabel 3.27. Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kabupaten Bone)


137



138

138

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Gambar 3.15. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan

Diagram Sistem Sanitasi Drainase Perkotaan Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran

(D) (E) (Semi) Pengolahan Daur Ulang dan/atau Akhir Terpusat Pembuangan Akhir

Air Hujan

Tanah (Biopori)


139

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.26. Luas Wilayah Genangan Wilayah Genangan Nama Kecamatan/ Kelurahan

No

Luas

Ketinggian

Lama

Frekuensi

(Ha)

(m)

(jam/hari)

(kali/tahun)

Penyebab

I

Kecamatan Sibulue

1

Balieng Toa

0

0

0

0

-

2

Pasaka

0

0

0

0

-

3

Bulie

5

0,4

4

4

4

Tunreng Tellue

5

0,4

5

3

5

Messenreng Pulu

5

0,4

4

3

6

Mabbiring

0

0

0

0

7

Malluse Tasi

5

0,4

4

4

8

Pattiro Sompe

5

0,4

5

3

9

Pakkasalo

5

0,4

4

3

10

Pattiro Bajo

5

0,4

4

4

11

Maroanging

5

0,4

5

3

12

Cinnong

5

0,4

4

3

13

Polewali

0

0

0

0

-

14

Kalibong

0

0

0

0

-

15

Tadang Palie

0

0

0

0

-

16

Ajang Pulu

5

0,4

4

3

Pasang surut air laut

17

Letta Tanah

0

0

0

0

-

18

Mattiro Riolo

0

0

0

0

-

19

Sumpang Minangae

0

0

0

0

-

20

Manajeng

5

0,4

4

3

Pasang surut air laut

II

Kecamatan Cina

Pasang surut air laut Pasang surut air laut Pasang surut air laut Pasang surut air laut Pasang surut air laut Pasang surut air laut Pasang surut air laut Pasang surut air laut Pasang surut air laut


140


Abbumpungeng

0

0

0

0

-

2

Arasoe

0

0

0

0

-

3

Cinennung

0

0

0

0

-

4

Tanete Harapan

0

0

0

0

-

5

Tanete

0

0

0

0

-

6

Lompu

0

0

0

0

-

7

Kawerang

10

1,5

3

1

Curah hujan tinggi

8

Walenreng

15

1

4

1

Curah hujan tinggi

9

Ajang Pulu

0

0

0

0

-

10

Kanco

0

0

0

0

-

11

Padang Loang

0

0

0

0

-

12

Awo

0

0

0

0

-

III

Kecamatan Barebbo

1

Cempaniga

6

1,5

3

1

Curah hujan tinggi

2

Bacu

4

1

4

1

Curah hujan tinggi

3

Cingkang

0

0

0

0

-

4

Congko

0

0

0

0

-

5

Cinnong

0

0

0

0

-

6

Lampoko

0

0

0

0

-

7

Wollangi

0

0

0

0

-

8

Kajaolaliddong

10

0,4

4

2

Curah hujan tinggi

9

Samaelo

0

0

0

0

-

10

Parippung

12

0,4

3

2

Curah hujan tinggi

11

Apala

0

0

0

0

-

12

Sugiale

0

0

0

0

-

13

Attobaja

9

0,4

2

2

Curah hujan tinggi

14

Corawalie

0

0

0

0

-

15

Talungeng

0

0

0

0

-

16

Barebbo

0

0

0

0

-


141


Watu

7

0,4

2

2

Curah hujan tinggi

18

Kading

7

0,4

2

2

Curah hujan tinggi

IV

Kecamatan Ulaweng

1

Lilina Ajangale

0

0

0

0

-

2

Tadang Palie

0

0

0

0

-

3

Cani Sirenreng

0

0

0

0

-

4

Sappe Walie

0

0

0

0

-

5

Manurunge

1

0,55

4

2

Sedimentasi dan Sampah di saluran

6

Cinnong

0

0

0

0

-

7

Ulaweng Cinnong

0

0

0

0

-

8

Pallawa Rukka

0

0

0

0

-

9

Jompie

0

0

0

0

-

10

Lamakkaraseng

0

0

0

0

-

11

Mula Menree

0

0

0

0

-

12

Galung

0

0

0

0

-

13

Tea Malala

0

0

0

0

-

14

Timusu

0

0

0

0

-

15

Tea Musu

0

0

0

0

-

V

Kecamatan Palakka

1

Siame

0

0

0

0

-

2

Cinennung

0

0

0

0

-

3

Pasempe

0

0

0

0

-

4

Lemo Ape

0

0

0

0

-

5

Usa

0

0

0

0

-

6

Ureng

0

0

0

0

-

7

Mico

0

0

0

0

-

8

Bainang

0

0

0

0

-

9

Passipo

0

0

0

0

-


142


Tanah Tengnga

0

0

0

0

-

11

Tirong

0

0

0

0

-

12

Panyili

0

0

0

0

-

13

Matanete Bua

0

0

0

0

-

14

Maduri

0

0

0

0

-

15

Melle

0

0

0

0

-

VI

Kecamatan Awangpone

1

Bulumparee

0

0

0

0

-

2

Carebbu

0

0

0

0

-

3

Abbanuang

0

0

0

0

-

4

Paccing

0

0

0

0

-

5

Maccope

0

0

0

0

-

6

Mallari

0

0

0

0

-

7

Kading

10

1,5

3

1

Curah hujan tinggi

8

Cakke Bone

15

1

4

1

Curah hujan tinggi

9

Lappoase

0

0

0

0

-

10

Cumpiga

0

0

0

0

-

11

Awo Lagading

0

0

0

0

-

12

Jaling

0

0

0

0

-

13

Mappalo Ulaweng

0

0

0

0

-

14

Unra

0

0

0

0

-

15

Kajuara

0

0

0

0

-

16

Cari Gading

0

0

0

0

-

17

Matuju

0

0

0

0

-

18

Latteko

0

0

0

0

-

VII

Kecamatan Ajangale

1

Manciri

0

0

0

0

-

2

Lebbae

0

0

0

0

-

3

Ammesangeng

0

0

0

0

-


143


Leppangeng

0

0

0

0

-

5

Allamung Patue

0

0

0

0

-

6

Timurung

0

0

0

0

-

7

Labissa

0

0

0

0

-

8

Opo

0

0

0

0

-

9

Pinceng Pute

0

0

0

0

-

10

Welado

100

2,5

7

2

Curah hujan tinggi

11

Pompanua

100

2

8

2

Curah hujan tinggi

12

Salewangeng

0

0

0

0

-

13

Telle

0

0

0

0

-

14

Pacciro

0

0

0

0

-

VIII


1

Praja Maju

0

0

0

0

-

2

Mario

0

0

0

0

-

3

Panyili

0

0

0

0

-

4

Laccori

0

0

0

0

-

5

Pattiro

0

0

0

0

-

6

Tocina

7

0,4

2

2

Curah hujan tinggi

7

Kampoti

7

0,4

2

2

Curah hujan tinggi

8

Pakkasalo

7

0,4

2

2

Curah hujan tinggi

9

Cabbeng

0

0

0

0

-

10

Tempe

0

0

0

0

-

11

Melle

0

0

0

0

-

12

Lallatang

0

0

0

0

-

13

Sanrangeng

0

0

0

0

-

14

Sailong

0

0

0

0

-

15

Turu Mame

0

0

0

0

-

16

Ujung

10

0,5

3

1

Sungai meluap

17

Unyi

15

0,7

4

1

Sungai meluap


144


Uloe

12

0,3

2

2

Sungai meluap

19

Tawaroe

9

0,4

6

1

Sungai meluap

20

Matajang

10

0,4

5

2

Sungai meluap

21

Padacenga

8

0,4

2

1

Sungai meluap

22

Solo

7

0,4

3

2

Sungai meluap

IX

Kecamatan Cenrana

1

Watang Ta'

0

0

0

0

-

2

Pacubbe

7

0,4

3

2

Sungai meluap

3

Panyiwi

0

0

0

0

-

4

Pallae

12

0,3

2

2

Sungai meluap

5

Watu

9

0,4

6

1

Sungai meluap

6

Nagauleng

10

0,4

5

2

Sungai meluap

7

Latonro

8

0,4

2

1

Sungai meluap

8

Laoni

7

0,4

3

2

Sungai meluap

9

Pasunge

12

0,3

2

2

Sungai meluap

10

Pallime

9

0,4

6

1

Sungai meluap

11

Ajallasse

10

0,4

5

2

Sungai meluap

12

Ujung Tanah

8

0,4

2

1

Sungai meluap

13

Cenrana

7

0,4

3

2

Sungai meluap

14

Watang Cenrana

12

0,3

2

2

Sungai meluap

15

Labotto

9

0,4

6

1

Sungai meluap

16

Watang Labotto

0

0

0

0

-

X

Kecamatan T.R.Barat

1

Majang

0

0

0

0

-

2

Macege

4

0,4

4

1


3

Jeppee

0

0

0

0

-

4

Macanang

2

0,4

4

1


5

Mattiro Walie

0

0

0

0

-


145


Bulu Tempe

0

0

0

0

-

7

Watang Palakka

0

0

0

0

-

8

Polewali

0

0

0

0

-

XI


1

Biru

2

0,4

4

1

2

Ta'

2

0,4

4

1

3

Watampone

0

0

0

0

-

4

Bukaka

0

0

0

0

-

5

Pappolo

0

0

0

0

-

6

Masumpu

0

0

0

0

-

7

Manurunge

0

0

0

0

-

8

Walanae

0

0

0

0

-

Sedimentasi dan Sampah di saluran Sedimentasi dan Sampah di saluran

Kecamatan T.R.Timur

XII 1

Tibojong

4

0,4

4

1


2

Cellu

0

0

0

0

-

3

Bajoe

0

0

0

0

-

4

Lonrae

0

0

0

0

-

5

Toro

0

0

0

0

-

6

Panyula

4

0,4

4

1

7

Waetuo

4

0,4

4

1

8

Pallette

0

0

0

0

Sedimentasi dan Sampah di saluran Sedimentasi dan Sampah di saluran -

Sumber : Dinas Permukiman dan Tata Ruang Tahun 2013


146

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.27. Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Yang Ada Di Kabupaten Bone Jenis Prasarana/ Sarana

Satuan

(i)

(ii)

(iii)

1

Saluran Primer

No

Kondisi

Jumlah/ Kapasitas

Berfungsi

(iv)

(v)

Tidak Berfungsi (vi)

Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun) (vii)

Saluran 2 Sekunder Bangunan 3 Pelengkap Sumber : Dinas Permukiman dan Tata Ruang Tahun 2013

3.5.3. Peran Serta Masyarakat Dibeberapa lokasi, keterlibatan masyarakat sudah ada terutama di daerah perdesaan yang belum tersentuh pembangunan seperti masyarakat membuat saluran drainase sederhana yang terdiri dari galian tanah di depan rumah masing-masing, wilayah perkotaan

perkotaan

keterlibatan

masyarakat

sebatas

membantu dalam pembangunan drainase melalui program PNPM Mandiri Perkotaan P2KP tetapi dalam hal pemeliharaan masih sangat kurang. (Lihat Tabel 3.28. Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat)


147

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.28. Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat No

Nama Program/ kegiatan

Pelaksana /PJ

Lokasi

Tahun Program/ Kegiatan

1

pembangunan Drainase Lingkungan

PNPM P2KP

2007

2


PNPM P2KP

2011

3


PNPM P2KP

2012

Penerima manfaat L

P

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini Tidak Berfungsi Berfungsi

Total


Sistem pengelolaan drainase saja tidak cukup dilakukan dengan hanya berorientasi pada upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik semata, tetapi lebih dari itu peran masyarakat sangat menentukan bukan saja dalam penyediaannya tetapi yang terpenting adalah upaya pemeliharaan drainase sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, kepedulian masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tentang pentingnya drainase bagi penyehatan lingkungan permukiman di Kabupaten Bone belum terlalu nampak, hal ini tercermin dari kondisi riil dilapangan yang masih banyak drainase yang dibiarkan tersumbat oleh tumpukan sampah dan dibeberapa titik terdapat timbunan material bangunan yang menutup saluran drainase. (Lihat Tabel 3.29. Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat)


148

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.29. Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat Pengelolaan No

Jenis Sarana

Lokasi Lembaga

Kondisi

Iuran

Keterangan

1

Drainase panjang 150 m

Kelurahan Watampone

TP3

Aktif

Tidak ada

-

2

Drainase panjang 300 m

Kelurahan Manurunge

TP3

Aktif

Tidak Ada

-


3.5.4. Komunikasi dan Media Peran media dalam pengelolaan drainase perkotaan sama halnya dengan pengelolaan sanitasi pada sub sektor air limbah maupun persampahan. Eksistensi media dalam bentuk apapun itu, baik visual maupun audio masing-masing memiliki intrest yang berbeda namun tujuan dan sasarannya sama. Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan dalam pengelolaan drainase terutama pada tahap pemeliharaan. Kebiasaan membuang sampah ke dalam drainase atau membiarkan saluran dalam kondisi tergenang dan ditumbuhi rumput, dapat menyebabkan kualitas lingkungan menurun, yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap

tingkat

kesehatan,

kenyamanan

serta

estetika

lingkungan yang ada. Kabupaten Bone belum secara maksimal memanfaatkan peran Media dalam promosi pengelolaan sektor drainase. Dimana, hasil kajian hanya 6,50% kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti yang berkaitan dengan drainase. (Lihat Gambar 3.16. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Bone)


149

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Gambar 3.16. Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti Di Kabupaten Bone


3.5.5. Peran Swasta Keterlibatan

dunia

usaha

dalam

pengelolaan

drainase

lingkungan di Kabupaten Bone sampai saat ini belum ada. Dukungan kelembagaan yang belum kuat dan tidak ada masterplan perencanaan pengelolaan drainase merupakan penyebab pengelolaan

sehingga

tidak

drainase.

ada

dukungan

Partisipasi

usaha

pengelolaan

dalam

drainase

lingkungan hanya datang dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat

melalui

dana

stimulan

Bantuan

langsung

Masyarakat dan swadaya masyareakat sendiri. (Lihat Tabel 3.30. Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan Yang Ada Di Kabupaten Bone)


150

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.30. Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan Yang Ada Di Kabupaten Bone

Nama Provider/Mitra Potensial

No

Tahun Mulai Operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama

Sumber : Kajian Peran Serta Swasta dalam Penyediaan Layanan Sanitasi Tahun 2014

3.5.6. Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan drainase

lingkungan

dilakukan

oleh

pemerintah

daerah

Kabupaten Bone melalui beberapa SKPD terkait. Lemahnya dukungan dalam pengelolaan drainase lingkungan dapat dilihat dari dukungan pendanaan. Data dalam 4 (empat) tahun

terakhir

memperlihatkan

alokasi

anggaran

untuk

pembangunan sektor drainase pada Tahun 2013 sebesar Rp 3.051.000,00.

Sedangkan

pemeliharaan

pada

tahun

untuk 2013

biaya

operasional

hanya

sebesar

dan Rp.

615.000.000,00 dan pendapatan retribusi dalam pengelolaan drainase lingkungan belum ada. (Lihat Tabel 3.31. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Drainase Perkotaan dan Tabel 3.32. Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan)


151

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Tabel 3.31. Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Drainase Perkotaan Pertu m buha n (%)

Belanja (Rp) No

Sub Sektor

Rata-rata 2010

2011

2012

2013

Drainase Perkotaan Pendanaan 1.035.000.00 Investasi 3.051.000.000 782.600.000 421.000.000 3.a 0 Drainase Perkotaan Pendanaan OM yang 400.000.000 615.000.000 175.000.000 200.000.000 3.b dialokasika n dalam APBD Perkiraan biaya OM berdasarka 475.000.000 600.510.000 375.000.000 425.000.000 3.c n infrastruktur terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 – 2013, Bappeda 3

-

2,33

-

3,1

- 8,3

Tabel 3.32. Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan Pertu m buhan (%)

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) No

SKPD 2010

3

2011

2012

2013

Drainase Perkotaan

3.a Realisasi Retribusi

-

-

-

-

0,00

3.b Potensi Retribusi

-

-

-

-

0,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2013, DPPKAD

3.5.7. Permasalahan mendesak Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin bagi terwujudnya lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat. Peran serta


152

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE seluruh

lapisan

masyarakat

sangat

diharapkan

untuk

mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Dari segi perencanaan, Kabupaten Bone sampai saat ini belum memiliki

perencanaan

drainase

yang

komprehensif

dan

terintegrasi sehingga menjadi kendala dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor sanitasi apalagi Kabupaten Bone juga belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang sanitasi khususnya mengenai pengelolaan drainase. (Lihat Tabel 3.33. Permasalahan Mendesak)



Pendanaan 1

& Pembiayaan

masih

belum

mencukupi,

sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana & parasarana, sistem maupun cakupan layanan; Dokumen perencanaan drainase secara komprehensif dan

2

terintegrasi belum memadai Penyempitan penampang drainase, baik yang disebabkan

3

oleh sedimentasi maupun sampah Regulasi sektor sanitasi khususnya drainase perkotaan

4

belum ada, baik yang mengatur layanan secara teknis, operasional maupun retribusi


3.6. Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.6.1. Pengelolaan Air Bersih Penyediaan air bersih untuk masyarakat pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Kabupaten Bone pada umumnya menggunakan dan mengelola secara swadaya


153

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE sumur dan perpipaan dari sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sedangkan penggunaan layanan PDAM masih belum tersedia akibat masih terbatasnya cakupan layanan PDAM. Sampai saat ini cakupan layanan PDAM baru menjangkau 15 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, itupun dari 15 Kecamatan tersebut tidak semua kelurahan/Desa terlayani. Unit produksi yang dibangun dan dioperasikan oleh PDAM Kabupaten Bone dalam pemenuhan distribusi air minum ke pelanggan masing-masing dicukupi oleh mata air yang tidak berinterkoneksi dalam satu pengolahan, tetapi didistribusikan ke daerah pelayanan dengan jenis campuran yaitu antara Instalasi Pengolahan

Lengkap

dan

Bangunan

Penangkap

(Broncaptering) dengan desinfektan. (Lihat Peta 3.5. Peta Cakupan Layanan Air Bersih)


154



155

155

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Berdasarkan kajian studi EHRA masyarakat yang tidak menggunakan layanan PDAM dimana hanya menggunakan sumber-sumber air dari alam, mempunyai resiko sumber air tersebut tercemar sebanyak 22,90% dan 77,10% masyarakat menggunakan sumber air terlindungi. Untuk akses terhadap air bersih yang digunakan sebagai air minum dan memasak, menggunakan sumber air yang tidak terlindungi masih cukup besar yaitu sumur gali tidak terlindungi sebesar 6,0% dan mata air tidak terlindungi 7,5%. Selebihnya menggunakan sumber air bersih yang terlindungi untuk air minum dan memasak, sebagian besar berasal dari mata air terlindungi 17,3% dan PDAM sebesar 12,3%. (Lihat Gambar 3.17. Grafik Akses terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum dan Memasak )

Gambar 3.17. Grafik Akses terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum dan Memasak



156

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE Air Bersih disediakan oleh PDAM Kabupaten Bone, yang merupakan badan usaha semi otonomi yang artinya bahwa badan ini dimaksudkan untuk dijalankan sebagai badan usaha tetapi masih merupakan tanggung jawab Kepala Daerah. Kapasitas yang terpasang sekitar 230 liter perdetik, tatapi produksi saat ini baru mencapai 150 liter perdetik. Seluruh kapasitas produksi yang ada telah tersalurkan seluruhnya, sehingga dengan kapasitas produksi yang ada sudah pasti tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Walaupun saat ini sudah diupayakan pembagian kapasitas sumber terhadap daerah pelayanan yang diperhitungkan kekurangan suplay air, namun karena secara umum kebutuhan air jauh melebihi kapasitas produksi, maka PDAM Kabupaten Bone tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jumlah penduduk pada wilayah pelayanan PDAM mencapai 728.737 jiwa dan yang mampu terlayani sebesar 72.666 jiwa atau 54% artinya bahwa masih ada sekitar 46% penduduk diwilayah pelayanan PDAM belum mendapatkan akses air bersih. (Lihat Tabel 3.34. Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bone)

Tabel 3.34. Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Bone No

Uraian

Satuan

Sistem Perpipaan

Ket.

PDAM

PDAM

-

1

Pengelola

2

Tingkat Pelayanan

%

59,50

-

3

Kapasitas Produksi

Lt/detik

515

-

4

Kapasitas Terpasang

Lt/detik

230

-


157


Jumlah Sambungan Rumah (Total)

Unit

12.111

-

6

Jumlah Kran Air

Unit

34

-

7

Kehilangan Air (UFW)

%

23,19

-

8

Retribusi/Tarif (Rumah Tangga)

M3

2.500

-

9

Jumlah Pelanggan Perkecamatan Kec. Tanete Riattang

Pelanggan Perpipaan

IKK

Kec. Tanete Riattang Barat

Pelanggan Perpipaan

IKK

Kec. Tanete Riattang Timur

Pelanggan Perpipaan

IKK

Kec. Kajuara

Pelanggan Perpipaan

IKK

Kec. Tonra

Pelanggan Perpipaan

IKK

Kec. Kahu

Pelanggan Perpipaan

IKK

Kec. Mare

Pelanggan Perpipaan

IKK

Kec. Libureng

Pelanggan Perpipaan

IKK

Kec. Lapri

Pelanggan Perpipaan

IKK

Kec. Lamuru

Pelanggan Perpipaan

IKK

Kec. Amali

Perpipaan

IKK

Kec. Ulaweng

Perpipaan

IKK

Kec. Palakka

Perpipaan

IKK

Kec. Ajamgale

Perpipaan

IKK

Kec. Barebbo

Perpipaan

IKK

Sumber : Laporan Cakupan Pelayanan PDAM Tahun 2014


158

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE 3.6.2. Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Sistim Pengelolaan Industri rumah tangga di Kabupaten Bone tidak memiliki sistem pengolahan khusus. Seperti limbah domestik lainnya pengalirannya tidak melalui penampungan atau peresapan terlebih dahulu melainkan langsung ke saluran terbuka. Jenis industri rumah tangga di Kabupaten Bone bervariasi antara lain beberapa industri kue khas Bone yang berlokasi

disepanjang

jalan

poros

Bone,

industri

cinderamata/souvenir berlokasi disekitar objek-objek wisata, industri tahu/tempe dibeberapa lokasi dalam kota. Industri tersebut pada umumnya tidak melakukan pengeloaan air limbah buangan hasil industri, melainkan langsung dibuang ke drainase atau jika lokasi industri dekat sungai langsung dibuang kesungai. (Lihat Tabel 3.35. Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Bone)

Tabel 3.35. Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Bone

Jenis Industri Rumah Tangga

No.

Lokasi

Jumlah Industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

Sumber : BLHD dan Dinas Kesehatan Tahun 2014

3.6.3. Pengelolaan Limbah Medis Pengelolaan

Limbah

medis

di

Kabupaten

Bone

masih

membutuhkan perhatian serius. Pada tahun 2011 dibangun IPAL di Rumah Sakit Lakipadada. Selebihnya, Puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan lainnya ditangani seperti


159

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE biasa pada skala rumah tangga untuk limbah cair langsung dialirkan ke saluran yang ada sedangkan untuk limbah padat dibuang ke TPS atau dibakar. (Lihat Tabel 3.36. Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas-Fasilitas Kesehatan)

Tabel 3.36. Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas-Fasilitas Kesehatan

Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Kapasitas (m3/hari)

Rumah Sakit Tenriawaru

-

On Site System

25

Sumber : BLHD dan Dinas Kesehatan Tahun 2014


160

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN BONE

Recommend Documents