BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN 3.1. KONDISI UMUM SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN Terwujudnya pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku baik dari level Kabupaten sampai tingkat Pusat, semua keberhasilan pembangunan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah, instansi terkait, masyarakat dan stakeholder. Berbagai upaya pembangunan di bidang sanitasi telah dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup pada semua kalangan dimasyarakat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kondisi umum sanitasi Kabupaten Pesesir Selatan pada Tahun 2010 berdasarkan Profil Kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut : o Prosentase jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 52,87%. Sementara sebagian masyarakat masih buang tinjanya di sungai atau di kali. o Prosentase jumlah keluarga yang memiliki saluran pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 44,78%, Sebagian besar masyarakat belum mempunyai saluran pembuangan air limbah dan membuang air limbah dari dapur ke halaman belakang rumah. o Prosentase jumlah keluarga yang mempunyai tempat sampah sebesar 60,83%. Prosentase jumlah keluarga yang memiliki Rumah sehat sebesar 64,70%. o Kondisi tempat umum seperti Hotel, Restoran/tempat makan, Pasar dan tempat umum lainnya yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan dan dinyatakan sehat sebanyak 71,54% o Dengan cakupan sarana jamban keluarga yang masih rendah maka kasus diare di Kabupaten masih cukup banyak terjadi sebanyak 12.695 kasus yang berobat ke puskesmas atau 16,37% o Berdasarkan survey PHBS tersebut dapat dilihat indikator masyarakat yang menggunakan air sumur sebanyak 79%, diikutin dengan air ledeng 9,39%, penampungan air hujan 2,94% dan menikmati air bersih dari sumber lainnya sebanyak 8,48%. Masyarakat yang sudah memiliki jamban sehat sebanyak 52,87%, pemanfaatan sampah sebanyak 60,83% dan memiliki pengolahan air limbah sebanyak 44,78% dan akses air bersih 100%. Sementara rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 64,70%. Survey PHBS tersebut dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan o Kualitas air bersih di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya sudah bagus karena banyak memiliki sumber air baku yang bisa di manfaatkan untuk PDAM dan air bersih lainnya . o Pembuangan limbah industri untuk limbah padat non B3 dibuang di TPS yang dimiliki oleh pelaku usaha dan diangkut ke TPA yang ada di Gunung Bungkuk. Sementara limbah cair yang dihasilkan oleh pelaku usaha di olah di sarana IPAL sebelum dialirkan ke sungai. Limbah padat B3 dari pelaku usaha ditampung di TPSL kemudian di daur ulang kembali. o Limbah medis infeksius diolah di incinerator, sementara limbah non infeksius di tampung di TPS kemudian diangkut ke TPA yang ada di Gunung Bungkuk. o Potensi pencemaran udara di Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari kendaraan bermotor. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 1

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.1.1. KESEHATAN LINGKUNGAN Kondisi kesehatan lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa data berkaitan dengan kesehatan lingkungan seperti jumlah dan kondisi jamban keluarga, pengelolaan air limbah, kondisi pencemaran, akses pada sumber air tanah, serta data rumah sehat, dan tempat-tempat umum dan sekolah sehat. Lingkungan mempunyai peranan yang sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan oleh karena itu upaya pemberantasan penyakit harus dimulai dari lingkungan yang sehat. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Salah satu faktor yang menunjukan tinggi rendahnya angka kesakitan suatu daerah yang disebabkan oleh sanitasi dasar terutama air bersih, pengelolaan makanan yang tidak sehat serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Masalah yang sangat mendasar tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih, jamban, limbah rumah tangga, tercemarnya udara serta kondisi fisik yang memungkinkan berkembangnya faktor pembawa penyakit. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah: 1. Memperlancar aliran sungai agar tidak ada genangan air 2. Kegiatan WSLIC–2 yang dimulai tahun 2001 s.d 2007 dengan pembangunan sarana air bersih (sumur gali dan perpipaan) sebanyak 81 kampung dan dilanjutkan dengan PAMSIMAS dari Tahun 2008 dan sampai sekarang telah terbangun sarana air bersih sebanyak 35 kampung. 3. Program CLTS (Community Lead Total Sanitation) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membangun sarana sanitasi dasar dengan menggambarkan akibat dari ketidakadaan sarana tersebut serta memicu malu buang air besar disembarang tempat. 4. Program Sanimas (Sanitasi Berbasis masyarakat). JUMLAH DAN KONDISI JAMBAN KELUARGA Berdasarkan data survey dari Dinas Kesehatan dalam Profil Kesehatan tahun 2010 terlihat bahwa sampai akhir tahun 2010 Jumlah Kepala keluarga yang ada sebanyak 103,328 Kepala keluarga, Kepala keluarga yang diperiksa jamban sebanyak 10,594, dari Kepala keluarga diperiksa yang memiliki jamban keluarga sebanyak 5.601 Kepala keluarga, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sebesar 52,87 %. Secara lengkap data tentang keluarga dengan kepemilikan saranan sanitasi dasar menurut kecamatan tahun 2010 Tabel 3.1 keluarga dengan kepemilikan saranan sanitasi dasar menurut kecamatan tahun 2010.

Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 2

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.1 Keluarga Dengan Kepemilikan Saranan Sanitasi Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2010 No

1

Jml Kk Dprksa

Jamban Jml Kk Memiliki

% Memiliki

5675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

205

100

5563

268

268

100

358

358

100

358

100

3

396

396

100

Pasar Baru Koto Merapak As. Kumbang

3308

270

150

56

109

109

78

180

78

61

575

575

100

4136

54

40

74

0

0

0

42

0

74

161

161

100

2278

285

134

47

260

115

44

138

44

41

430

430

100

Lumpo

2662

219

219

100

314

314

100

506

100

63

467

467

100

Salido

7074

1137

834

73

1269

585

46

1106

46

46

543

543

100

IV KT.Muddik

2622

35

35

100

112

108

96

55

96

40

267

267

100

Pasar Kuok

4987

5

5

100

10

10

100

0

100

0

50

50

100

Surantih

10545

63

63

56

42

21

50

42

50

79

219

219

100

Kambang

9415

6529

6596

40

6529

3540

54

6529

54

40

6584

6584

100

Koto Baru

4629

83

71

86

108

95

88

97

88

80

133

133

100

8012

240

240

100

48

48

100

98

100

0

266

266

100

Air Haji

10237

580

465

80

506

506

100

520

100

101

808

808

100

Kecamatan

Puskesmas

Koto XI Tarusan

Barung Balantai Tarusan

2

Bayang

3

Bayang Utara

4

IV Jurai

Jumlah Kk

Tempat Sampah Jml Kk Jml Kk % Dprksa Memiliki Memiliki

Pengolahan Limbah Jml Kk Jml Kk % Dprksa Memiliki Memiliki

Persediaan Air Bersih Jml Kk Jml Kk % Dprksa Memiliki Memiliki

5

Batang Kapas

6

Sutera

7

Lengayang

8

Balai Salasa

10

Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal

Indera

8076

62

32

52

105

21

20

39

20

21

58

58

100

11

Basa IV Balai

Tapan

6725

71

65

92

109

87

80

110

80

52

184

184

100

12

Lunang Silaut

Tj.Beringin

4152

504

316

63

504

381

76

495

76

44

763

763

100

Tj.Makmur

3232

189

96

51

209

164

78

209

78

46

314

314

100

10594

5601

68.8

10623

6462

6083

10524

6083

4478

12423

12423

100

9

103,328

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2010, Dinas Iesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.


III - 3

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan PENGELOLAAN AIR LIMBAH Berdasarkan data survey dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 Jumlah Kepala Keluarga yang ada dilakukan survey di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 103.328 Kepala keluarga, dimana Kepala keluarga yang diperiksa pengolahan air limbah sebanyak 10.524, sedangkan jumlah Kepala keluarga yang memiliki pengolahan limbah 60,83 Kepala keluarga atau 44,78%, dan mengenai data dan sistim SPAL di Kabupaten Pesisir Selatan belum tersedia data, pada umumnya limbah greywater yang berasal dari (air cucian, air mandi) belum ada pengolahan pada umumnya pembuangan di salurkan ke drainase limpasan air hujan. Sementara itu berdasarkan hasil survey EHRA menyebutkan bahwa sebanyak 56 % masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SPAL dan 43,6 % tidak memiliki SPAL serta 0,4 % tidak ada data tentang keluarga yang memiliki SPAL. Grafik 3.3. Porsentase Keluarga yang memiliki SPAL di Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Survey EHRA Tahun 2011

Berdasarkan dari data survey pukesmas di Kabupaten Pesisir Selatan jumlah Kepala keluarga yang diperiksa terbanyak adalah pada puskesmas kambang 6.259 Kepala keluarga dan dari pemeriksaan tersebut memiliki pengolahan limbah sebanyak 54 Kepala keluarga atau 40%, sedangkan jumlah Kepala keluarga yang kedua di periksa terbanyak adalah pada puskesmas salido 1.106 Kepala keluarga dan hanya memiliki 46 Kepala keluarga atau 46% memiliki pengolahan limbah. Kepemilikan SPAL di Kabupaten Pesisir Selatan hanya sebahagian kecil saja yang dimiliki oleh masyarakat seperti dibeberapa perumahan yang bersifat homogen. Sedangkan pada umumnya perumahan (individual) dengan luasnya lahan yang ada saluran pembuangan air limbah SPAL bersifat individu untuk rumah yang bersangkutan. Pokja sanitasi Pesisir Selatan

III - 4

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan KONDISI PENCEMARAN Berdasarkan hasil pemantauan udara ambient sebagian besar hasilnya menunjukkan di bawah baku mutu. Pencemaran udara di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya disebabkan dari lalu lintas kendaraan bermotor pada jalan koridor. Sementara kondisi sumber air tanah maupun air permukaan apabila tidak segera ditangani bisa membahayakan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang membuang limbah cair di tanah dan kali tanpa melalui pengolahan dan mencemari sumber air baku yang ada. Kurangnya pengetahuan masyarakat menyebabkan masih banyaknya praktek pembuangan limbah cair/BAB di sembarang tempat. Selain limbah cair, limbah padat (sampah) juga turut mencemari sungai yang ada. AKSES TERHADAP AIR BERSIH Berdasarkan data survey dari Profil Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Penyehatan Lingkungan tahun 2010 dapat diketahui bahwa presentase tertinggi jenis sarana air bersih yang digunakan adalah sumur gali 79,18% diikuti ledeng 9,39% penampungan air hujan 2,94% dan dari sumberdaya lainnya 8,48% rincian persentase keluarga menurut jenis sarana air bersih yang digunakan dilihat dalam tabel 3.2 Sumber Air Bersih Rumah Tangga Non Pelanggan PDAM Tahun 2010. Terkait dengan keamanan, hasil analisis data EHRA menunjukkan bahwa mayoritas atau sekitar 74,53 % rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber air minum yang relatif aman. Sekitar 26,47 % yang diidentifikasi memiliki sumber yang relatif tidak aman antara lain sumur yang tidak terlindungi, mata air yang tidak terlindungi, sungai dan waduk/danau. Selengkapnya informasi dapat dilihat pada Grafik berikut ini. Grafik 3.6 Akses Terhadap Air Bersih pada Lokasi EHRA di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011

Pokja sanitasi Pesisir Selatan

III - 5

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.2 Sumber Air Bersih Rumah Tangga Non Pelanggan Pdam Tahun 2010 No

Kecamatan

Puskesmas Juml Kel

Juml Kel Dprksa

% Kel Dprksa

Akses Air Bersih

% Akses Air Bersih

Led

Sgl

Pah

Lain

Juml

Led

Sgl

Pah

Lain

Juml

Barung Balantai Tarusan Pasar Baru Koto Merapak

5675 5563 3308 4136

210 425 650 180

3.70 7.64 19.65 4.35

60 0 150 28

60 396 130 133

0 0 105 0

110 0 190 0

205 396 575 161

17.073 0 26.087 17.391

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 18,261 0

53.66 0.00 33.04 0.00

100 100 100 100

As. Kumbang

2278

530

23.27

120

130

0

180

430

27.907

0,00

0

41.86

100

Lumpo Salido Pasar Kuok IV KT.Muddik

2662 7074 2622 4987

567 1447 367 80

21.30 20,46 14.00 1.60

292 168 34 0

175 375 109 50

0 0 0 0

0 0 124 0

467 543 267 50

62.527 30.939 30.939 12.734

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0.00 0.00 46.44 0.00

100 100 100 100

Sutera

Surantih

10545

395

3.75

0

76

0

143

219

0

0,00

0

65.30

100

7

Lengayang

Kambang Koto Baru

9415 4629

6684 153

70.99 3.31

0 0

6.584 133

0 0

0 0

6,584 133

0 0

0,00 0,00

8

Ranah Pesisir

Balai Salasa

8012

283

3.53

0

140

126

0

266

0

0,00

0 0 47.368 9.901

0.00 0.00 0.00 18.19

100 100 100 100

9

Linggo Sari Baganti

Air Haji

10237

903

8.82

282

299

80

147

808

34.901

0,00

0

0.00

100

10

Pacung Soal

Inderapura

8076

66

0.82

58

0

0

0

58

100

0,00

0

0.00

100

11

Basa IV Balai Tapan

Tapan

6725

201

2.99

0

184

0

0

184

0

0,00

0

20.97

100

12

Lunang Silaut

Tj.Beringin Tj.Makmur

4152 3232

896 542

21.58 16.77

0 0

603 259

0 55

160 0

763 314

0 0

0,00 0,00

17.516

0.00

100

14,579

14,11

1,167

9,836

366

1,054

0

2,9461

8.48

100

1

Koto XI Tarusan

2

Bayang

3

IV Nagari Bayang Utara*)

4

IV Jurai

5

Batang Kapas

6

103,328

12,423 93.939

Sumber : Profil Kesehatan, 2010 Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan


III - 6

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan RUMAH SEHAT DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilisasi rumah yang baik, kepadatan hunian yang sesuai dengan lantai rumah tidak terbuat dari tanah. Dari data survey yang diperoleh tahun 2010 rumah memenuhi syarat kesehatan sebanyak 64,70%. Selengkapnya data Prosentase rumah sehat berdasarkan kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 3.3 Prosentase Rumah Sehat Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010. Pemeriksaan Dinas Kesehatan terhadap tempat - tempat umum Pengolahan makanan merupakan suatu sarana yang dikunjungi banyak orang, dan berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit seperti restoran pasar dan lainya. TUPM sehat adalah tempat umum dan tempat pengolahan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan limbah, ventilasi yang sesuai luas lantai/ruang, dan pencahayaan yang memadai. Cakupan TUPM Tahun 2010 dari 397 yang diperiksa, jumlah yang sehat sebesar 71,54% dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 yaitu TPUM yang sehat sebesar 69,53%. Sarana pendidikan yang di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 533 unit dan dibina kesehatan lingkungannya oleh Dinas Kesehatan sebanyak 171 tempat atau 32.08% dari sarana pendidikan yang ada. Sedangakan jumlah sarana kesehatan sebanyak 18 unit dan di bina 18 tempat atau 100%. Sedangkan sarana ibadah yang ada sebanyak 792 unit dan yang dibina sebanyak 169 tempat atau 21.34%. Cakupan TUPM tahun 2010 dari 397 yang diperiksa jumlah rumah sehat sebesar 71,54% dan mengalami peningkatan dari tahun 2009 yaitu TUPM sehat sebesar 69,53%.


III - 7


Tabel 3.3 Prosentase Rumah Sehat Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Rumah No

Kecamatan

Puskesmas

1

Koto XI Tarusan


2

Bayang

3

Bayang Utara

4

IV Jurai

5

Batang Kapas

6

Jumlah Jumlah % Seluruhnya Diperiksa Diperiksa 0 358

Pasar Baru Koto Merapak

0 4,889 2,977 2,931

As. Kumbang

Jumlah Sehat

% Sehat

0 358

0 100.00

260 133

0 7.32 8.73 4.54

133 83

51.15 61.65

1.384

390

28.18

170

43.59

Lumpo Salido IV KT.Muddik Pasar Kuok

2,120 6,700 2,479 4,310

509 1,706 99 0

217 915 57 0

42.89 53.63 57.58 0

Sutera

Surantih

7,422

69

23.87 25. 46 3.99 3.9 0 9 0.93

23

33.33

7

Lengayang

Kambang Koto Baru

8,541 4,185

6,529 103

76.44 2.46

4,099 67

62.78 65.05

8

Ranah Pesisir

Balai Salasa

7,517

425

5.65

425

100.00

9

Linggo Sari Baganti

Air Haji

6,575

675

10.27

671

99.41

10

Pancung Soal

Indera

6,995

0

0

19

0

11

Basa IV Balai

Tapan

5,701

134

2.35

84

62.69

12

Lunang Silaut


3,725 0

504 0

13.53 0

374 0

74.21 0

78,411

11,981

7,694

64,70

15,16

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2010, Dinas Iesehatan Kabupaten Pesisir Selatan


III - 8

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.4 Prosentase Tempat Umum Dan Pengelolaan Makanan (Tupm) Sehat Menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Jml Dprksa

Jml Sehat

% Sehat

Jml Yg Ada

Jml Dprksa

Jml Sehat

% Sehat

Jml Yg Ada

Jml Dprksa

Jml Sehat

% Sehat

Jml Yg Ada

Jml Dprksa

Jml Sehat

Barung Balantai

0

0

0

0

10

6

4

66.7

4

2

1

50

15

10

5

50

29

18

10

55.60

Tarusan

0

0

0

0

8

8

8

100

1

0

0

0

15

0

0

0

24

8

8

100.00

Pasar Baru

0

0

0

0

7

7

6

85.7

0

0

0

0

46

30

27

90

53

37

33

89.20

Koto Merapak

0

0

0

0

2

1

0

0

5

0

0

0

20

10

8

80

27

11

8

72.70

As. Kumbang

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

1

50

15

10

6

60

18

12

7

58.70

Lumpo Salido

0 9

0 9

0 7

0 77.8

1 27

1 15

1 10

100 66

1 2

0 0

0 0

0 0

9 35

8 0

5 0

62 0

11 73

9 24

6 17

66.70 70.80

IV KT.Muddik

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

23

10

7

70

25

10

7

70.00

Pasar Kuok

0

0

0

0

12

5

0

0

2

0

0

0

55

0

0

0

69

5

0

0.00

Surantih

0

0

0

0

18

15

9

60

3

3

3

100

275

9

4

44

296

27

16

59.30

Kambang

2

2

2

100

13

13

10

77

3

3

2

66

63

50

46

92

81

68

60

88.20

Koto Baru

0

0

0

0

3

3

2

66.7

5

4

3

75

57

20

10

50

65

27

15

55.60

Ranah Pesisir

Balai Salasa

3

3

1

33.3

11

8

5

63

4

0

0

0

69

50

40

80

87

61

46

75.40

9

Linggo Sari Baganti

Air Haji

0

0

0

0

13

4

1

25

4

2

1

50

62

5

2

40

79

11

4

36.40

10

Pancung Soal

Indera

0

0

0

0

8

5

4

80

4

0

0

0

126

20

14

70

138

25

18

72.00

11

Basa IV Balai

Tapan

2

2

1

0

13

2

0

0

2

0

0

0

56

0

0

0

73

4

1

25.00

12

Lunang Silaut

Tj.Beringin

0

0

0

50

10

5

4

80

4

2

1

50

23

11

6

55

37

18

11

61.10

Tj.Makmur

0

0

0

0

10

2

0

0

3

0

0

0

24

20

17

85

37

22

17

77.30

16

16

11

68.8

166

100

64

64

52

18

12

66.67

988

263

197

75

1,222

397

284

71.54

No

Kecamatan

1

Koto XI Tarusan

2

Bayang

3

Bayang Utara

4

IV Jurai

5

Batang Kapas

6

Sutera

7

Lengayang

8

Puskesmas

% Sehat

Jml Yg Ada

Jumlah Tupm

% Sehat

Tupm Lainnya

Jml Sehat

Pasar

Jml Dprksa

Restoran

Jml Yg Ada

Rumah

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2010, Dinas Iesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 9

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.1.2. KESEHATAN DAN POLA HIDUP MASYARAKAT Kondisi kesehatan dan Pola di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat berdasarkan timbulan penyakit akibat kondisi sanitasi yang buruk antara lain penyakit diare dan ISPA. Kasus diare tahun 2010 cukup banyak terjadi mencapai 12.695 kasus, Bila dilihat dari jumlah Kepala keluarga yang memiliki sarana jamban yang masih kecil yaitu baru mencapai 52.87% maka sangat wajar kalau kasus diare masih sering terjadi. Kondisi pencemaran udara di Kabupaten Pesisir Selatan menyebabkan masih banyak terjadi kasus ISPA pada Balita. Hampir semua Puskesmas melaporkan kasus ISPA Puskesmas TJ.Makmur Kecamatan Lunang Silaut merupakan penderita ISPA terkecil 1 Kasus. Kasus ISPA paling banyak terjadi di Kecamatan Linggosari Baganti Puskesmas Air Haji sebanyak 461 kasus. pencemaran udara akibat kendaraan yang menimbulkan emisi dan mempengaruhi kualitas udara. Mencuci tangan pakai sabun di waktu yang tepat dapat memblok transmisi patogen penyebab diare. Pencemaran tinja/ kotoran manusia (feces) adalah sumber utama dari virus, bakteri, dan patogen lain penyebab diare. Jalur pencemaran yang diketahui sehingga cemaran dapat sampai ke mulut manusia, termasuk balita, adalah melalui 4F (Wagner & Lanoix, 1958) yakni fluids (air), fields (tanah), flies (lalat), dan fingers (jari/tangan). Cuci tangan pakai sabun adalah prevensi cemaran yang sangat efektif dan efisien khususnya untuk memblok transmisi melalui jalur fingers. Waktu-waktu cuci tangan pakai sabun yang perlu dilakukan seorang ibu/ pengasuh untuk mengurangi risiko balita terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare mencakup 5 (lima) waktu penting yakni, 1. Sesudah buang air besar (BAB), 2. Sebelum menyantap makanan, 3. Sebelum menyuapi/memberi makan, pada bayi/balita 4. Sebelum menyiapkan makanan bagi keluarga. 5. Sesudah memegang unggas/hewan. Pada keluarga yang memiliki balita hendaknya melakukan praktek cuci tangan pakai sabun setidaknya di tiga waktu utama antara lain : 1. Setelah BAB 2. Sebelum menyiapkan makanan 3. Sebelum Makan Hasil Survey PHBS yang dilakukan oleh Dinkes pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 3.5. Berdasarkan survey PHBS tersebut dapat dilihat indikator masyarakat yang menggunakan air sumur sebanyak 79%, diikutin dengan air ledeng 9,39%, penampungan air hujan 2,94% dan menikmati air bersih dari sumber lainnya sebanyak 8,48%. Masyarakat yang sudah memiliki jamban sehat sebanyak 52,87%, pemanfaatan sampah sebanyak 60,83% dan memiliki pengolahan air limbah sebanyak 44,78% dan akses air bersih 100%. Sementara rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 64,70%. Survey PHBS tersebut dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu indikator promosi kesehatan adalah Rumah tangga sehat yaitu rumah tangga yang memenuhi indikator PHBS. Adapun indikator PHBS yang diberlakukan di Pesisir Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 10

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Selatan adalah menggunakan 10 indikator minimal dari Depkes diantaranya : 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Pemberian ASI Ekslusif 3. Melakukan Penimbangan terhadap bayi dan balita 4. Melakukan Aktifitas Fisik 5. Biasa makan sayur dan buah-buahan 6. Tidak Merokok di dalam rumah 7. Melakukan Cuci tangan 8. Rumah Bebas jentik 9. Tersedia Air Bersih 10. Tersedia Jamban Tabel 3.5 Hasil Survey PHBS Tatanan Rumah Tangga Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 No

Indikator

Keterangan

1

Sarana Air Bersih

Persentase tertinggi adalah sumur gali 79,18%, ledeng 9,39%, penampung air hujan 2,94%, dan lainya 8,48

2

Sanitasi Dasar

Seperti jamban sehat 52,87%, pemanfaatan sampah 60,83%, yang memiliki pengolahan limbah 44,78% dan akses air bersih 100%

3

Tempat Umum Pengolahan Makanan

Cakupan TUPM tahun 2010 dari 397 yang diperiksa sebesar 71,54% dan mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebanyak 69,53%

4

Rumah Sehat

Rumah sehat yang memenihi persyaratan kesehatan sebanyak 64,70%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Selain kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun, kebiasaan membuang sampah masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan juga masih menimbulkan pencemaran tanah dan air. Rata-rata masyarakat membuang sampah di halaman, kali/sungai kecil, di lubang sampah tetapi tidak melakukan pengolahan selanjutnya. Kebiasaan masyarakat membuang sampah dapat dilihat selengkapnya pada grafik berikut:


III - 11

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Grafik 3.10 Kebiasaan Masyarakat Membuang Sampah Berdasarkan Survey EHRA di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011

Dari hasil survey EHRA diatas sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan membuang sampah dengan cara di bakar yaitu sebanyak 66 %, kemudian yang dibuang ke sungai sebanyak 13,2 % dan yang dibuang ke lahan kosong sebanyak 9,5 %. Pembuangan sampah yang diangkut oleh tukang sampah hanya sebanyak 5,8 %, ini menunjukkan pelayanan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat minim. Selanjutnya yang dibuang dan dikubur dilobang sebanyak 4,3 %, sedangkan yang dibiarkan saja sebanyak 1,1 %. Tabel 3.6 Banyaknya Penderita Penyakit Diare Berdasarkan Kecamatan Tahun 2010 Di Kabupaten Pesisir Selatan No

Kecamatan

1

Koto XI Tarusan

2

Bayang

3

IV Nagari Bayang Utara*)

4

IV Jurai

5

Batang Kapas

6

Sutera

7

Lengayang

8 9

Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti


Puskesmas Barung Balantai Tarusan Pasar Baru Koto Merapak As. Kumbang Lumpo Salido IV KT.Muddik Pasar Kuok Surantih Kambang Koto Baru Balai Salasa Air Haji

Jumlah Kasus 1,084 448 1,141 568 437 915 587 432 426 791 1,009 921 547 1,753

Jumlah Ditangani 1,084 448 1,141 568 437 915 587 432 426 791 1,009 921 547 1,753

% Diare 99,72 100.00 100.00 100.00 95.19 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

III - 12

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 10 Pacung Soal 11 Basa IV Balai Tapan 12 Lunang Silaut

Indera Tapan Tj.Beringin Tj.Makmur

856 463 268 339 3770

856 463 268 339 3770

100.00 100.00 100.00 100.00 1637,00

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2010, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Sampai saat ini penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dimana lingkungan kurang sehat dan perilaku tidak PHBS sebagai penyebabnya, sebagai faktor penyebab resiko timbulnya penyakit diare disebabkan oleh kuman melalui kontaminasi makanan/minuman yang tercemar tinja atau kontak langsung dengan penderita, sedangkan faktor-faktor lainnya meliputi faktor penjamu dan faktor lingkungan. Secara proporsional diare lebih banyak terjadi pada golongan balita (55%). Adapun kebijakan pemberantasan penyakit diare dilaksanakan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, dan penaggulangan kejadian luar biasa (KLB). Angka kesakitan diare (insiden) di indonesia pada tahun 2000 (survey P2 Diare) adalah 301/1000 penduduk (Depkes RI, 2003). Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014, ditargetkan jumlah kasus diare tahun 2010 adalah 350/1000 penduduk dan diharapkan pada tahun 2014 tahun menjadi 285/1000 penduduk. Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisisi data diare Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2006-2010, terlihat jumlah kunjungan penderita diare yang berobat kepuskesmas cendrung turun dari tahun 1997 s/d 2006. Namun tahun 2007-2010 terjadi peningkatan kasus dari 11.374 menjadi 12.695. Tabel 3.7 Jumlah Penderita Pneumonia Per Kecamatan Tahun 2010 Di Kabupaten Pesisir Selatan No

Tahun

Jumlah Penderita

Pneumonia Jumlah Kasus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

391.119 391.167 391.197 391.219 393.118 394.706 396.809 415.124 418.521 419.523 420.532 423.606

650 710 1.066 1.985 1.681 1.267 1.436 2.464 2.809 2.221 2.197 3.335


Ir (Per 1000/Pdd 1,7 1,8 2,7 5,1 4,3 3,2 3,6 5,9 6,7 5,3 5,2 7,9

III - 13

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 13 14 15

2008 2009 2010

433.181 433.181 433.181

2.879 2.548 2.013

6,6 5,9 4,6

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2010, Dinas Iesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Hingga saat ini infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Sebahagian masyarakat mengalami 4-6 episode ISPA tiap tahunnya. Pneumonia adalah penyakit infeksi penyerang paru-paru yang di tandai dengan batuk disertai nafas cepat dan atau nafas sesak pada anak usia balita. Penyakit phnomia berbahaya karean dapat mengakibatkan kematian dalam waktu 3-10 jam apabila tidak segera mendapat pertolongan yang cepat dan tepat. Jumlah kasus phnomia ISPA yang berobat di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2006 s/d 2010, seperti pada tabel berikut. Penderita kasus phnomia paling banyak berumur 1-5 tahun yaitu sebesar 73% sedangkan umur 0-11 bulan hanya 27%. Tabel 3.8 Pnominia Balita Ditangani Perkecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Rumah No

Kecamatan

Puskesmas

Jumlah Seluruhnya

Jumlah Penderita

Jumlah Pend.Balita

Balita Ditangani

% Balita Ditangani

200 110

174 94

174 94

100.00 100.00

71 57

54 57

54 57

100.00 100.00

1

Koto XI Tarusan


2

Bayang

Pasar Baru Koto Merapak

0 0 0 0

3

Bayang Utara

As. Kumbang

0

71

71

71

100.00

4

IV Jurai

Lumpo Salido

0 0

456 22

319 21

319 21

100.00 100.00

5

Batang Kapas

IV KT.Muddik Pasar Kuok

1 0

96 46

96 24

96 24

100.00 100.00

6

Sutera

Surantih

0

144

144

144

100.00

7

Lengayang

Kambang Koto Baru

0 0

76 138

67 138

67 138

100.00 100.00

8

Ranah Pesisir

Balai Salasa

0

160

132

132

100.00

9

Linggo Sari Baganti

Air Haji

0

461

404

404

100.00

10

Pancung Soal

Indera

0

73

63

63

100.00

11

Basa IV Balai

Tapan

0

246

141

141

100.00

12

Lunang Silaut


0 0

103 1

47 1

47 1

100.00 100.00

1

2531

2047

2047

100.00

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2010, Dinas Iesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.


III - 14

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.1.3. KUANTITAS DAN KUALITAS AIR Air tanah yang digunakan oleh masyarakat adalah sumur gali, daerah kabupaten pesisir selatan mempunyai topografi berbukit, gelombang, berpasir, belum mempunyai industri yang besar, masyarakat terutama masih mengunakan air sumur gali, masyarakat pada daerah perbukitan menggunakan air bukit yang berasal dari mata air dan air terjun menggunakan sistim (PDAM) sebagai kebutuhan air bersih. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan air tanah, yakni keterpihakan kepada masyarakat atau kepentingan yang lebih luas yang tercermin pada prioritas peruntukannya. Mengingat, tuntutan kebutuhan pendapatan daerah perlu diimbangi dengan peningkatan upaya konservasi atau pelestarian airtanah dan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Sampai saat ini upaya pengelolaan air tanah untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan pelestarian air tanah terus menerus diterapkan di lapangan, baik yang mencakup aspek teknis maupun aspek hukum. Tetapi pada kenyataannya, meskipun upaya pengelolaan air tanah telah dilakukan oleh semua unsur terkait, di lapangan masih menunjukkan adanya degradasi sumberdaya air tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya, di samping terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan pengelolaan air tanah dalam rangka konservasi air tanah belum berhasil secara optimal. Di samping itu, dalam rangka perbantuan tugas pemerintah pusat dalam kegiatan pengelolaan air tanah, di daerah-daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air tanah. Berdasarkan pada daur hidrologi, sumber utama airtanah adalah berasal dari air hujan. Kondisi dan curah hujan relatif tinggi sangat menguntungkan dalam imbuhan airtanah secara alami, di mana pada saat musim hujan terjadi pengisian dan penggantian dari defisit airtanah yang terjadi pada musim kemarau. Dengan demikian akuifer akan mendapat penambahan cadangan airtanah. Banyaknya permasalahan dan kendala yang masih ada, baik yang bersifat teknis maupun non teknis apakah sangat berpengaruh pada hasil pelaksanaan pengelolaan air tanah dan konservasinya Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan konservasi, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. Perkembangan pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan membutuhkan konsep pengelolaan air tanah yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Pada dasarnya pengelolaan air tanah bertujuan untuk menselaraskan keseimbangan pemanfaatan dalam kerangka kuantitas dan kualitas dengan pertumbuhan kebutuhan akan air yang meningkat dengan tajam. Penerapan pengelolaan air tanah sebaiknya dilakukan sebelum terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas air tanah akibat pengambilan air tanah dan pencemaran air tanah oleh manusia. Oleh sebab itu, pengelolaan air tanah tidak hanya upaya mengelola sumber daya air tanah (managing aquifer resources) tetapi juga upaya mengelola manusia yang memanfaatkannya (managing people). Kabupaten pesisir selatan memiliki embung sebanyak 6 buah, ketersediaan embung didaerah diperuntukan sebagai penampung sementara dari curah hujan dan perairan pegunungan sebagai pencegah banjir apabila curah hujan tinggi. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 15

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Embung yang tersedia di kabupaten pesisir selatan memiliki volume air terbesar yaitu embung taratak timbulun dengan volume air 166,764 m3 dengan luas 5,04 ha. Selanjutnya embung amping parak di kecamatan sutera dengan luas 24 ha dengan volume air 120 m3, lalu embung gunung malelo dengan volume 110 m3, luas 2,20 sedangkan yang paling sedikit volume air embung tanjung durian dengan volume 21,8 m3 dan luas 4.03 ha Tabel 3.9 Embung Kabupaten Pesisir Selatan No 1 2 3 4 5 6

Nama Embung Lubuk Agung Salido Teratak Timbulun Lubuk Mato Kucing Gunung Malelo Amping Parak Tanjung Durian

Kecamatan IV Jurai Sutera Sutera Sutera Sutera Ranah Pesisir

Luas (Ha) 5,00 5,04 0,85 2,20 24,00 4,03

Vol (M3) 100.00 166.764 91.000 110.000 120.000 21.800

Sumber : Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan Kualitas dan kuantitas air baku di Kabupaten Pesisir Selatan sangat baik jika di lihat dari sumber mata air yang di salurkan untuk di konsumsi masyarakat Kapasitas terpasang hampir setiap tahun dari data-data yang ada angka kenaikan langganan setiap tahun. Secara kualitas pelayanan sistem penyediaan air bersih PDAM Kabuapten Pesisir Selatan belum optimal karena kehilangan atau kebocoran air cukup tinggi sekitar 31%, serta setiap unit pelayanan sering terganggu dan tidak aktif ini disebabkan sekitar 20 % memakai sistem pompanisasi. Sistem ini berpengaruh sekali dengan daya listrik apa lagi listrik yang sering mati. Jumlah air yang diproduksi saat ini sekitar 209664 m3, yang distribusikan dan terjual hanya 144705 m3, air yang hilang sebanyak 64961 m3 angka kebocoran sekitar 31%. Untuk lebih jelasnya kondisi bangunan pengolahan air bersih dapat dilihat pada tabel 3.10 Kondisi Bangunan Air Bersih PDAM Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk bangunan reservoir distribusi PDAM kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.11 Kondisi Bangunan Reservoir Distribusi PDAM Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel 3.10 Kondisi Bangunan Pengolahan Air Bersih Pdam Kab. Pesisir Selatan Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6

Lokasi Barung-Barung Balantai Tarusan Pasar Baru Painan Tuik Pasar Kuok


Jenis Pengolahan Sederhana IPA Lengkap Pengolahan Sederhana Pengolahan Sederhana Pengolahan Sederhana Pengolahan Sederhana

Kapasitas (l/detik) Terpasan Produksi g 5 2 0 0 20 20 45 45 5 3,6 10 7,1

Kondisi Baik Rusak Baik Baik Baik Baik

III - 16

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 7 Surantih 8 Kambang 9 Balai Salasa 10 Air Haji 11 Indrapura 12 Tapan 13 Lunang Jumlah

IPA Lengkap Pengolahan Sederhana Pengolahan Sederhana Pengolahan Sederhana IPA Lengkap IPA Lengkap IPA Lengkap

20 5 10 20 20 15 0 175

10,1 4,8 10 9,1 20 1,8 0 130,5

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak

Sumber : Kantor PDAM Kabupaten Pesisir Selatan, 2011 Tabel 3.11 Kondisi Bangunan Reservoir Distribusi Pdam Kab. Pesisir Selatan No

Lokasi Sumber

Sistim Pengaliran

Unit

Air Yg Produksi (M3)

Air Yg Distribusi (M3)

Air Untuk Instalasi (M3)

Air Terjual

Air Yang Hilang

Gravitasi

1

2650

2592

58

1746

846

2 3

Barung-Barung Balantai Tarusan Pasar Baru

Gravitasi Gravitasi

0 1

0 30240

0 1080

0 21040

0 9200

4

Painan

Gravitasi

3

104328

2117

71135

33193

Gravitasi Gravitasi Gravitasi Gravitasi Gravitasi Gravitasi Pompa Gravitasi Pompa

1 1 1 1 2 1 1 2 0 15

0 31320 10644 5 4769 9406 13380 6359 13248 12056 12960 2385 0 214978

4666 9202 13090 6221 12960 11794 12240 2333 0 209664

104 204 291 138 288 262 720 52 0 5314

3158 6266 8997 4193 8761 7855 9997 1557 0 144705

1508 2936 4093 2028 4199 3939 2243 776 0 64959

1

5 Tuik 6 Pasar Kuok 7 Surantih 8 Kambang 9 Balai Salasa 10 Air Haji 11 Indrapura 12 Tapan 13 Lunang Jumlah

Sumber : Kantor PDAM Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2011 Kapasitas produksi efektif pada tahun 2011 adalah 130,5 Lt/dt, persoalan sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelayanan PDAM sebagai perusahan jasa pipanisasi dan penyediaan air minum kepada masyarakat serta perbaikan kapasitas kemampuan perusahaan baik dalam segi manajemen maupun secara teknis. Jumlah penduduk yang terlayani pada tahun 2011 sebesar 47070 jiwa, air yang diproduksi dari sistim pengaliran adalah 214978 m3, sedangkan air yang didistribusikan ke pelanggan sebanyak 209664 m3, dan air jumlah air yang terdapat dalam instalasi sebesar 5314 m3 sedangkan air yang terjual pada pelanggan sebanyak 144705 m3 dan air yang hilang mencapai 649593 sedangkan kemampuan layanan PDAM masih terjadi peningkatan layanan pada pelanggan serta angka kebocoran yang cukup tinggi sampai 31%. Kapasitas terpasang 175 Lt/td dan kapasitas produksi efektif 130,5 Lt/dt. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 17

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Permasalahan yang sering dihadapi dalam penyediaan sarana air minum di Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain : o Kawasan permukiman belum terlayani jaringan perpipaan PDAM; o Minat masyarakat untuk berlangganan PDAM masih kurang; o Sumber mata air yang ada belum dikelola secara optimal; o Sebagian daerah tidak tersedia sumber mata air (daerah kekeringan). Gambar 1 Sistem skema Gravitasi pada Penyaluran Air Minum

HIDRAN UMUM

Kendala yang sering dijumpai bahwa sumber mata air cukup jauh dari permukiman warga sehingga membutuhkan jaringan perpipaan yang panjang untuk sampai ke permukiman masyarakat tersebut.


III - 18

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.12 Kawasan Rawan Kekeringan Dan Air Minum Di Kabupaten Pesisir Selatan No Kecamatan Desa - Sunga Pinang,Ampang Pulai,kapuh,Batu Hampa, Duku, 1. Koto XI Tarusan Barung2 Balantai, Nanggalo, Siguntur, Taratak, Sei.Lundang 2. Bayang - Pasa Baru, Talaok, Koto Barapak, Gurun Panjang 3. IV Jurai - Salido, Painan, Lumpo, Tambang 4. Batang Kapas - IV Koto Hilia, IV Koto Mudiak, Taluak 5. Sutera - Surantih, Taratak, Ampiang Parak 6. Lengayang - Kambang, Lakitan 7. Ranah Pesisir - Palangai, Sei Tunu 8. Lingo Sari Baganti - Punggasan, Air Haji 9. Pancung Soal - Indera Pura 10. Basa IV Balai - Tapan 11. Lunang Silaut - Lunang, Silaut Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan


III - 19

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan PETA AIR BAKU PDAM


III - 20


Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk meningkatkan pelayanan air minum baik yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan antar lain: a. Menambah jaringan perpipaan dalam layanan jaringan PDAM ke permukiman warga yang belum terjangkau/terlayani; b. Memanfaatkan sumber mata air yang ada untuk peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan rawan kekeringan dan air minum; c. Memakai mesin pompa air pada kawasan rawan air minum yang tidak memiliki sumber mata air atau jauh dari sumber mata air sehingga lebih efektif dan efisien. Selain pengelolaan air bersih oleh PDAM air bersih juga di lakukan dengan kegiatan berupa pembangunan sarana air minum perdesaan seperti Program WSLIC, Pamsimas, dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Sumber air yang digunakan adalah mata air atau sumur dalam yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Pembangunan sarana air minum ini yaitu dengan membangun daerah tangkapan mata air (broncaptering) yang kemudian dialirkan ke bak pembagi terus disalurkan ke hidran umum (HU) dan selanjutnya warga masyarakat mengambil air dari hidran umum tersebut. Kelestarian lingkungan dan kesinambungan pelayanan air minum tidak lepas dari aspek peran serta masyarakat dan swasta. Peran masyarakat sebagai pemakai jasa yang berperan sekaligus, baik dalam melestarikan lingkungan dan menjaga kelestarian dan aksesibilitas kepada pelayanan air minum yang berkesinambungan, juga terkait dengan aspek sosial budaya atau kebiasaan atau budaya yang dianut masyarakat tersebut. Disiplin dalam membayar tagihan, berhemat dalam pemakaian air minum serta proaktif dalam mencegah kebocoran air merupakan beberapa kontribusi yang dapat dilakukan masyarakat guna menjamin kesinambungan akses terhadap pelayanan air minum yang sehat. Peran serta swasta juga diharapkan ikut membantu dalam penyediaan dana untuk investasi guna mempercepat pertumbuhan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum, khususnya di daerah dimana masyarakat mampu menanggung biaya investasi swasta yang didasari atas perhitungan komersial. Tabel 3.13 Kegiatan Dan Lokasi Pamsimas 2008 - 2011 Di Kabupaten Pesisir Selatan No

Kampung

Kecamatan

Jenis Sambungan

TAHUN 2008 1.

Talawi

Koto XI Tarusan

Perpipaan

2.

Simaung Cumateh

Koto XI Tarusan

Perpipaan

3.

Taratak

Koto XI Tarusan

Perpipaan

4.

Limau Gadang

IV Jurai

Perpipaan

5.

Air Beralih

IV Jurai

Perpipaan

6.

Koto Rawang

IV Jurai

Perpipaan

7.

Kampung Akad

Lengayang

Perpipaan


III - 21

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 8.

Pasie Laweh

Lengayang

Perpipaan

9.

Air Batu

Ranah Pesisir

Perpipaan

TAHUN 2009 1.

Siguntur Tua

Koto XI Tarusan

Perpipaan

2.

Duku

Koto XI Tarusan

Perpipaan

3.

Bayang Janiah

Bayang Utara

Perpipaan

4.

Tanjung Gadang

Sutera

Perpipaan

5.

Bukit Kaciak

Sutera

Perpipaan

6.

Pauh

Lengayang

Perpipaan

7.

Lagan Gadang Hilir

Linggo Sari Baganti

Perpipaan

8.

Bukit Putus Luar

Linggo Sari Baganti

Perpipaan

9.

Koto Marapak

Linggo Sari Baganti

Perpipaan

10.

Sungai Tanuak

Koto XI tarusan

Perpipaan

11.

Sungai Salak

IV Jurai

Perpipaan

12.

Kabun Bungo Pasang II

IV Jurai

Perpipaan

13.

Pasar Sungai Tunu

Ranah Pesisir

Perpipaan

14.

Lubuk Sarik

Lengayang

Perpipaan

TAHUN 2010 1.

Sawah Karambia

Koto XI Tarusan

Perpipaan

2.

Sungai Sangkir

Koto XI Tarusan

Perpipaan

3.

Calau

Bayang Utara

Perpipaan

4.

Lubuk Silau

Bayang Utara

Perpipaan

5.

Tangkujua

IV Jurai

Perpipaan

6.

Koto Taratak

Sutera

Perpipaan

7.

Ampalu

Sutera

Perpipaan

8.

Koto Kandis

Lengayang

Perpipaan

9.

Kampung Bendang

Ranah Pesisir

Perpipaan

10.

Kelok Koto Langang

Ranah Pesisir

Perpipaan

11.

Kampung Akad

Linggo Sari Baganti

Perpipaan

12.

Koto Kabun

Ranah Pesisir

Perpipaan

13.

Kampung Akad (HID)

Lengayang

Perpipaan

1.

Koto Baru

Koto XI Tarusan

Perpipaan

2.

Taratak Teleng Talawi

Koto XI Tarusan

Perpipaan

3.

Tanjung Saba

Bayang

Perpipaan

4.

Lereng Bukik

Bayang

Perpipaan

5.

Limau-Limau

Bayang Utara

Perpipaan

2011


III - 22


Asam Kumbang

Bayang Utara

Perpipaan

7.

Koto Lamo

Lengayang

Perpipaan

8.

Gantiang Kubang

Lengayang

Perpipaan

9.

Baliak Gunung

Linggo Sari Baganti

Perpipaan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan Pamsimas terdapat pembengunan 45 unit pada tahun 2008-2011. Tabel 3.14 Kondisi Existing Pelayanan Kegiatan Dan Lokasi Wslic 2009 Di Kabupaten Pesisir Selatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Desa

13

Silaut Sungai Tabun Bakir Binjai Malepang Pasar Malintang Pengantingan Berok Palokan Hilir Sungai Gemuruh Sungai Kuyung Tanjung Batang Kapas Tanjung Medan

14

Bukit Putus Dalam

15

Koto Langang

16

Koto Panjang

17

Koto Gadang Dan Bukit Silapu

18

Lagan Gadang Mudik

19

Lagan Kecil Mudik

20

Luar Parit

21

Tandikat Air Jambu

22 23 24 25 26

Koto VIII Hilir Palangai Timur Air Kalam Daratan Merantiah Gurun Panjang

12

Kecamatan Lusi Lusi Basa IV Balai Basa IV Balai Basa IV Balai Basa IV Balai Basa IV Balai Pancung Soal Pancung Soal Pancung Soal Pancung Soal

Sistim Sab Non Perpipaan Perpipaan V V V V V V V V V V V

Cakupan Pelayanan ( Rt) Rt Jlh.Rt % Terlayani 630.00 450.00 71.43 200.00 171.00 85.50 183.00 183.00 100.00 225.00 200.00 88.89 195.00 98.00 50.26 315.00 107.00 33.97 182.00 135.00 74.18 402.00 324.00 80.60 268.00 160.00 59.70 490.00 180.00 36.73 298.00 179.00 60.07

Pancung Soal

-

V

182.00

102.00

56.04

Pancung Soal Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti Ranah Pesisir Ranah Pesisir Lengayang Lengayang Lengayang

-

V

150.00

87.00

58.00

V

-

411.00

305.00

74.21

V

-

211.00

128.00

60.66

V

-

238.00

118.00

49.58

-

V

366.00

229

62.57

V

-

298.00

278.00

93.29

V

-

150.00

105.00

70.00

-

V

198.00

96.00

48.48

-

V

595.00

355.00

59.66

V -

V V V V

602.00 306.00 319.00 222.00 396.00

425.00 236.00 203.00 195.00 215.00

70.60 77.12 63.64 87.84 54.29


III - 23

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Koto Baririk Koto Nan VII Koto Pulai Koto Rawang Lubuk Begalung Medan Baik Padang Cupak Padang Limau Manih Padang Mandiangin Pulai Sikabu Sumbaru Talang Tarok Tebing Tinggi Alai Gunung Malelo Gunung Pauh Kayu Aro Kayu Gadang Koto Marapak Rawang Bukit Tambun Tulang Koto Panjang & Koto Kaduduk Limau Sundai Limpaso Sapan Sungai Bungin Sungai Nyalo Taluak Kasai Tanjung Kandis Tuik Koto Gunung Kamp.Baru Ujung Batu Batu Kunik Empang Teras Gunung Bungkuak Tambang Taratak Tangah Kampung Tangah Limau Puruak Muaro Aie Ngalau Gadang Taratak Baru Air Songsang Koto Pulai Batu Hampar Duku Benteng Dusun pasar Minggu Koto Luar Simaung

Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Lengayang Sutera Sutera Sutera Sutera Sutera Sutera Sutera Batang Kapas

V V V -

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

597.00 232.00 630.00 378.00 305.00 287.00 309.00 137.00 350.00 374.00 120.00 116.00 350.00 205.00 450.00 327.00 387.00 117.00 214.00 215.00 392.00 967.00 737.00

413.00 146.00 378.00 292.00 204.00 258.00 232.00 82.00 211.00 265.00 110.00 114.00 272.00 192.00 450.00 127.00 220.00 62.00 154.00 144.00 251.00 316.00 480.00

69.18 62.93 60.00 77.25 66.89 89.90 75.08 59.85 60.29 70.86 91.67 98.28 77.71 93.66 100.00 38.84 56.85 52.99 71.96 66.98 64.03 32.68 65.13

Batang Kapas

V

-

249.00

174.00

69.88

Batang Kapas Batang Kapas Batang Kapas Batang Kapas Batang Kapas Batang Kapas Batang Kapas

V V

V V V V V -

315.00 215.00 348.00 84.00 614.00 251.00 192.00

117.00 105.00 256.00 18.00 165.00 189.00 140.00

37.14 48.84 73.56 21.43 26.87 75.30 72.92

Batang Kapas

V

-

800.00

113.00

14.13

Batang Kapas IV Jurai IV Jurai IV Jurai IV Jurai IV Jurai Bayang Bayang Bayang Bayang Bayang

V V V V V V V V V V

V -

276.00 205.00 303.00 178.00 426.00 273.00 291.00 46.00 122.00 160.00 225.00

186.00 165.00 194.00 178.00 320.00 137.00 160.00 46.00 122.00 128.00 192.00

67.39 80.49 64.03 100.00 75.12 50.18 54.98 100.00 100.00 80.00 85.33

Koto XI Tarusan

V

-

250.00

75.00

30.00

Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan

V V V V

-

287.00 448.00 210.00 229.00

150.00 210.00 110.00 124.00

52.26 46.88 52.38 54.15


III - 24

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 75 76 77 78 79 80 81

Koto Panjang Tanah Galak Koto Pulai Pasar Bukit Pasar Sei. Lundang Sungai Lundang Sungai Talang Sungai Tawar JUMLAH

Koto XI Tarusan

V

-

340.00

210.00

61.76

Koto XI Tarusan

V

-

32.00

32.00

100.00

Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan

V V V V V

-

95.00 271.00 192.00 550.00 343.00 25,048.00

76.00 150.00 155.00 451.00 110.00 15,595.00

80.00 55.35 80.73 82.00 32.07

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat 81 unit pembangunan WSLIC dari tahun 2002 - 2007 Tabel 3.15 Kondisi Existing Pelayanan Kegiatan Sarana Air Bersih Pedesaan 2009 Di Kabupaten Pesisir Selatan No

Desa

DAK TAHUN 2007 Pemb. Sarana Air Bersih 1 Kp. Pungasan Pemb. Sarana Air Bersih 2 Kp. Koto Nan Tigo Pemb. Sarana Air Bersih 3 Teluk Betung Pemb. Sarana Air Bersih 4 Lunang III DAK TAHUN 2008 Pemb. Sistim Penyediaan Air Minum Kamp. Silaut I Desa Tj. 1 Makmur Kamp. Silaut II Desa 2 Taman Makmur Kamp. Silaut I Desa 3 Mekar Sari 4

Kamp. Sei. Liku Palangai

5 Kamp. Kubang DAK TAHUN 2009 Pemb. Sarana Air Minum 1

TSM Sei. Sarik

2

Kamp. Sei. Kuyung

Kecamatan

Linggo Sari Baganti Batang Kapas Batang Kapas

Sistim Sab Non Perpipaan Perpipaan

Cakupan Pelayanan ( Jiwa) % Jlh.Penduduk Terlayani Terlayani

Fisik (%)

V

-

1,046.00

900.00

86.04

100.00

V

-

1,046.00

850.00

81.26

100.00

V

-

425.00

425.00

100.00

100.00

Lusi

V

-

1,764.00

750.00

42.52

100.00

Lusi

V

-

1,650.00

528.00

32.00

100.00

Lusi

V

-

1,520.00

349.60

23.00

100.00

Lusi

V

-

1,870.00

187.00

10.00

100.00

V

-

2,445.00

244.50

10.00

100.00

V

-

1,400.00

1,400.00

100.00

100.00

V

-

740.00

460.00

62.16

100.00

V

-

1,260.00

640.00

50.79

100.00

15,166.00

6,734.10

Ranah Pesisir Bayang

Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti

JUMLAH

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat pembangunan sebesar 11 unit sarana air bersih pedesaan pada tahun 2007-2009.


III - 25

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.1.4 LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA Pengelolaan air limbah rumah tangga Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki master plan pengelolaan air limbah. Pengelolaan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan belum dilakukan dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) baru sistem setempat (on-site system) skala rumah tangga. Sistem pengolahan air limbah setempat (on-site system) adalah sistem penanganan air limbah domestik yang dilakukan secara individual/komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan, yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber, seperti : cubluk, tangki septik (septic tank) dan paket pengolahan skala kecil. Sistem pengolahan limbah setempat ini lebih sesuai untuk Kabupaten Pesisir Selatan karena umumnya topografinya wilayah pantai yang landai serta tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah. Secara individu masyarakat melakukan pengelolan air limbah seperti tersebut diatas, akan tetapi beberapa rumah tangga di sago-salido-painan yang memiliki keterbatasan lahan menyebabkan kegiatan pengelolaan air limbah khususnya ”Black water dilayani oleh pihak pemerintah seperti jasa sedot lumpur tinja. Keterbatsan jangkauan layanan menyebabkan belum seluruh kecamatan dapat terlayani dengan optimal. sedangkan dari pihak swasta belum menyediakan layanan ini. Dari penyedia layanan sedot lumpur tinja dibuang di lahan yang telah disediakan sendiri dan sudah dilengkapi dengan sarana IPLT berlokasi di Bukit Penyambungan Lumpo Kecamatan IV Jurai sehingga masih memungkinkan terjadinya pencemaran air tanah. Sedangkan tarif pengolahan Lumpur tinja sebesar Rp.130.000,-/1 kali kapasitas penyedotan 3 m3. pada lokasi yang dekat dan cepat dijangkau sedangkan untuk lokasi yang jauh biaya sebesar Rp.200.000,- seperti Kecamatan Lunang Silaut. biaya target retribusi tinja pada tahun 2010 sebesar Rp.6.000.000,- dan terealisasi 4.700.000,- dan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan operasioanal angkutan sebesar Rp.345.294.000,-/tahun. Sementara itu septik tank yang ada sebagian besar tidak ditata dengan dasar yang kedap air. Kondisi ini dikhawatirkan akan mencemari/merembes ke tanah sekitar. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dibangun pada tahun 2007, IPLT ini berada di Gunung Bungkuk Kenagarian Lumpo dengan kapasitas 30.000 m3, IPLT ini masih berfungsi dalam kondisi terawat. Armada truk tinja hanya ada 1 buah, pengadaan tahun 2006. Pengelolaan IPLT dan truk tinja ini berada di Dinas PU Kab. Pesisir Selatan. Pelayanan air limbah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum mencakup Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdir dari 12 Kecamatan, namun pelayanan ini tergantung dari permintaan yang membutuhkan jasa penyedotan Kakus. Sampai TA 2009 ini dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dari data yang diperoleh baru 8 Kecamatan yang pernah dilakukan penyedotan tinja, hal ini disebabkan 4 Kecamatan lokasinya jauh dari sarana IPLT dan masyarakat masih sanggup membokar tinja septic tanknya sendiri. sedangkan kapasitas pelayanan limbah tinja adalah 8,4m³/hari tidak rutin dilakukan tergantung pada permintaan pembongkaran kakus oleh masyarakat.


III - 26

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Untuk industri kecil (Perusahaan Tapioka maupun Tahu/Tempe) belum dilakukan pengolahan melalui ”instalasi pengolah limbah”. Padahal dari hasil pemantauan diketahui bahwa hampir semua limbah yang dibuang dari berbagai usaha rumah tangga yang ada kualitas nya diatas ambang batas baku mutu yang ditetapkan. Tabel 3.17 Jumlah Rumah Tangga Dan Tempat Buangan Akhir Tinja Tidak Ada Tangki Septik No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kecamatan Koto XI Tarusan Bayang Bayang Utara IV Jurai Batang Kapas Sutera Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal Basa IV Balai Tapan Lunang Silaut Jumlah

Jumlah Rt 1.905 765 107 560 50 35 1.403 621 2.356 1.816 652 375 10.645

Sumber : Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010, dari 100,549 Rumah Tangga, terdapat 10.645 rumah tangga yang belum ada tangki septik. Berdasarkan data survey dari Profil Dinas Kesehatan tahun 2010 jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 99.702 Kepala keluarga, Kepala keluarga yang diperiksa sebanyak 10.771, dimana yang memiliki jamban keluarga sebanyak 5.555, Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sebesar 51,57%. Adapun yang menjadi program prasarana dan sarana pengelolaan air Limbah adalah sebagai berikut: a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan limbah b. Pembangunan Saluran Drainase c. Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat d. Program Percepatan Sanitasi Permukiman e. Pengelolaan Air Limbah f. Pembangunan Infrastruktur Sanitasi g. Pengembangan Sarana Pengelolaan Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat. Penanganan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya faktor higienis yang harus diperhatikan tetapi juga masalah pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh air limbah domestik itu sendiri. Tingkat pencemaran menunjukan angka yang signifikan pada Pokja sanitasi Pesisir Selatan

III - 27

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan badan air yang melalui ibu kota kecamatan kabupaten dimana terdapat kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Di kawasan ibu kota kecamatan, seperti : Ibu kota kecamatan Lengayang, Ibu kota kecamatan Koto XI Tarusan dan Kota Painan yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi diperlukan penataan dan pengelolaan air limbah yang baik sehingga tidak mencemari lingkungan permukimannya. Sistem pembuangan air limbah harus dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, namun sering dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang ke dalam sistem pembuangan air hujan yang dapat mengakibatkan polusi/ pencemaran lingkungan hidup. Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah pada setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Pengelolaan sanitasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu: a. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site system); b. Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (off-site system). Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Pesisir Selatan masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (on-site system) baik itu secara individu dan di beberapa tempat secara komunal. Pada beberapa tempat, di bangunan-bangunan tertentu diwajibkan menyediakan fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL), seperti : rumah sakit, industri, penginapan dll. Fasilitas pengolahan ini sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak pencemaran lingkungan hidup. Kegiatan SANIMAS tahun 2008 di Kabupaten Pesisir Selatan, dilaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Tangga, yang berada di satu lokasi yaitu di Kecamatan Bayang dan Kecamatan Lengayang. Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan SANIMAS ini, limbah rumah tangga tidak lagi mencemari lingkungan permukiman bahkan bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya.


III - 28

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Alur Sanitasi Limbah Kabupaten Pesisir Selatan

Produk input

Black water Tinja

A User interface

Wc

Wc

Rp.1000

Rp.1000

B Pengumpulan & Penampungan/ Pengolahan awal

C Pengangkutan/ Pengaliran

Mobil Lumpur Tinja

Lumpur

D Semi pengolahan Terpusat

Lumpur

E Daur Ulang dan Pembuangan Akhir

Penampun gan 1

Urine Lumpur Air Pembersih Air Pengelontor

ember

ember

dayun g

dayun g

Tank septic individual on site

Semi Pengolahan

Penampun gan 2

Kertas Pembersih effluent Grey water piring

gelas

Air Cucian Dapur Air Bekas Mandi T4 cucian

Drainase

Air Cucian Pakaian

Pembuangan Air Cucian


III - 29

effluent

Penampun gan 2

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.1.5 LIMBAH PADAT (SAMPAH) Pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan (untuk limbah padat dari rumah tangga, pasar, jalan) serta Kantor Lingkungan Hidup untuk limbah padat dari Industri, perhotelan, peternakan, pertambangan, pelabuhan dan lain-lain. Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini sedang menyusun Perencanaan DED dan UKL/UPL Tempat Pembuangan Akhir Gunung Bungkuk dan Tapan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Pengelolaan sampah skala kabupaten dilaksanakan melalui operasi sistem pengelolaan sampah domestik di Kabupaten Pesisir Selatan dimulai dengan kegiatan pengumpulan dari sumbernya langsung dilaksanakan oleh masyarakat untuk dikumpulkan di halaman rumah atau langsung ke Tempat Penampungan Sementara yang telah disediakan oleh Pemerintah, demikian juga sampah yang berasal dari pasar tradisional dikumpulkan di Tempat Penampungan Sementara untuk kemudian diangkut ke TPA Gunung Bungkuk. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyumbang peranannya di bidang operasi pengangkutan sampah domestik yang telah terkumpul di depan rumah tangga dan Tempat Penampungan Sementara akan di angkut oleh dumptruck menuju TPA di Gunung Bungkuk pada Daerah jangkauan layanan persampahan saat ini yaitu (pasar baru, sago-salidopainan). Sedangkan untuk kecamatan - kecamatan yang belum terlayani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan di tangani sendiri oleh masyarakat seperti menimbun dan membakar di belakang rumah. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 rata-rata sebagian besar pengelolaan sampah rumah tangga dilakukan dengan cara komunal oleh masyarakat yaitu dengan cara ditimbun (64,6%), dibakar (19,1%) pada lahan di belakang rumah / dipekarangannya sendiri. Sebagian kecil masyarakat membuang sampah dengan cara diangkut (11,4%) dan lainnya (4,9%). Peran swasta masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat dijual kembali dan bernilai ekonomis bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut. Untuk pengelolaan seperti daur ulang belum ada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan daur ulang sampah menjadi pupuk kompos dan kerajinan tangan tetapi masih belum terpantau. Selain itu terdapat kegiatan pemberdayaan kelompok composting di Nagari Sago-Salido pada tahun 2009 oleh Kantor Lingkungan Hidup dan di Nagai Painan pada Tahun 2010 di lakukan bimbingan dan penyuluhan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tetapi kegiatan tersebut tidak berjalan hanya di lakukan pada waktu pelatihan saja dan belum terealisasi secara keseluruhan oleh masyarakat, adapun masyarakat yang melakukan composting belum terpantau kalau ada kegiatan komposting dilakukan secara individual dan dipakai untuk keperluan sendiri. Kebutuhan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ini merupakan suatu wadah sebagai penampung sampah sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Dimana tempat penampungan sementara ini terdiri dari :


III - 30

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan o Tempat Penampungan Sementara (TPS) permanen ini terbuat dari pasangan batu bata, cor beton dan ditutup dengan besi plat, penempatannya tersebar dalam kota Painan Salido – Sago khususnya dan Pesisir Selatan pada umumnya. o Tempat Penampungan Sementara (tong sampah) terbuat dari drom bekas yang dipotong dua diberi kaki dan pegangan, penempatannya tersebar dilokasi-lokasi fasilitas umum. o Tempat penampungan sementara (tong sampah) terbuat dari Kayu dan penempatannya yaitu pada lokasi-lokasi pertokoan dan fasilitas umum lainnya. o Tempat Pemilah sampah basah dan sampah kering dalam drum bekas yang ditempatkan tersebar pada pemukiman penduduk Kebutuhan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan TPSS terpadu harus didasari oleh kesepakatan dan kerjasama antar wilayah, dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan. Untuk rencana TPA yang ramah lingkungan direncanakan berada di Koto XI Tarusan, IV Jurai, IV Jurai, Lengayang, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut dan Kebutuhan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah representatif harus ada 3 unit pada zona utara – tengah – dan selatan mengingat kondisi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang sepanjan 240 km. Dokumentasi Existing Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pesisir Selatan Foto 1 : Sarana Pengangkutan Sampah

Foto 2 : Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kota Painan -Sago


III - 31

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Foto 3 : Tempat Penampungan Sampah Sementara Sago

Foto 4 : Tempat Penampungan Sampah Akhir Gunung Bungkuk

Foto 5 : Tempat Penampungan Sampah Sementara di Batang Kapas

Foto 6 : Tempat Penampungan Sampah Areal Terbuka di Teluk Kasai

Foto 7 : Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sago


III - 32

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Foto 8 : Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Gunung Bungkuk

Foto 9 : Tempat Pengumpulan Sampah Swadaya


III - 33

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Alur Sanitasi Limbah Kabupaten Pesisir Selatan

Produk input

A User interface

Kompos Skala Rumah Tangga

Sampah Organik

Kompos

B Pengumpulan Setempat

C Penampungan Sementara


Residu

Bak Sampah

D Pengangkutan

E Pengolahan Akhir Terpusat

D Daur Ulang dan Pembuangan Akhir

Residu

Residu

Kompos

Mobil

Kompos

Mobil

Pengolahan Akhir Terpusat

Daur Ulang Kompos

Sampah Non Organik

Kompos

Mobil

Kompos

Pengolahan Akhir Terpusat Daur Ulang



Bak Sampah


Residu

Daur Ulang

Residu

III - 34 III - 34

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.1.6 DRAINASE LINGKUNGAN Pengelolaan drainase di Kabupaten Pesisir Selatan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Jaringan drainase tersier yang digunakan terbagi menjadi drainase kota dan drainase kecamatan dimana wilayah cakupan skala kota yang terdapat di Kota Painan – Salido – Sago sepanjang 11.845 m2, dan drainase tersier skala kecamatan sepanjang 483 m2 baru terdapat di kecamatan Bayang dan Kambang. Drainase Skala kecamatan yaitu drainase yang terdapat pada permukiman masyarakat pada umumnya kondisi drainase yang ada kurang berfungsi dan sistim pengaliran terputus – putus menyebabkan air air limpasan hujan tidak teralirkan sesungai dan kelaut fungsi drainase tersebut hanya untuk mengalirkan air limpasan air hujan. Sedangkan permasalahan pada saluran drainase yaitu pendangkalan sedimen tanah dan sampah sehingga air tidak mengalir sampai ke sungai. drainase tersier yang digunakan drainase sistim terbuka pada permukiman masyarakat di kecamatan sedangkan pada drainase tersier perkotaan ada yang menggunakan drainase terbuka dan tertutup dimana pada drainase perkotaan sering di tutup dengan beton untuk mengurangi bau yang ditimbulkan dari genangan air pada umumnya air yang menggunakan drainase tertutup sering macet karena tidak terpantau. Untuk bangunan pelengkap drainase skala kota dan skala kecamatan masih belum ada karena masih menggunakan sistim drainase yang sederhana yang sifatnya hanya untuk mengalirkan air yang tergenang pada permukiman/ perumahan yang berasal dari limpasan air hujan dan air limbah rumah tangga saat ini masih berupa sistim drainase konvensional dimana air yang berasal dari genangan air hujan dialirkan langsung ke sungai dan laut agar tidak terjadi genagan. Jaringan drainase sekunder yang digunakan mengunakan sistim saluran terbuka dan tertutup dimana panjang drainase sekunder sepanjang 3.626,95 m2 dimana Wilayah cakupan skala kota Painan – Salido – Sago sepanjang 2.586,95 m2 (Sago – Salido 410 m) dan (Painan 2.176,95 m2) dan skala kecamatan sepanjang 1.040 m2 (pasar baru, koto merapak, kapuh) spesifikasi teknis dan hambatan di saluran yang ada kondisi kurang terawat baik drainase kota maupun drainase kecamatan banyak yang telah ditanami rumput dan sedimen tanah dan sampah, dan kebanyakan drainase yang ada banyak yang terputus-putus dan tidak mengair. Sedangkan frekuensi pemeliharaan drainase sekunder yang dilakukan pada tahun 2006 merupakan pemeliharaan drainase kota sepanjang ± 1985 m2 dan drainase tersier sepanjang 500 m2, dan pemeliharaan drainase kota pada Tahun 2010 tersebar. jenis pemeliharaan yaitu memperbaiki saluran drainase yang rusak (pecah) dan tertutup sedimen pasir dan sampah. Dan peningkatan drainase kota berupa rehab jaringan yang lokasi tersebar di kota painan. Jaringan drainase primer yang digunakan menggunakan drainase terbuka wilayah cakupan skala kota yang terdapat di Painan (belakang UHA sepanjang 20 m2, dan di Sago yaitu drainase air beralih. Permasalahan pada saluran yang ada yaitu berupa penumpukan sampah dan tumbuhan enceng gondok dan rumput yang terdapat di drainase air beralih sago airnya sangat tercemar dan berwarna kuning dan tidak teraliri. Sedangkan di painan (belakang UHA) kendala berupa pendangkalan dan banyak saluran tertutup tanah dan ditumbuhi rumput dan


III - 35

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan air yang mengalir sangat tidak lancar. Panjang drainase primer yaitu 335 m2- yang terdapat di kota painan sepanjang 315 m dan sago di air beralih sepanjang 20 m. Secara keseluruhan belum memiliki desain dan konstruksi jaringan drainase yang diperkeras serta jaringan drainase sederhana dan bersifat konvensional, kecuali pada jalur jalan arteri sudah menggunakan perkerasan dan tertutup dan dimanfaatkan untuk pejalan kaki. Sedangkan untuk drainase jalan lokal sudah terdapat jaringan yang diperkeras, tetapi masih terbuka dengan kedalaman kurang lebih 50 cm. Untuk sistem drainase yang lain masih secara alami dan ditumbuhi semak belukar dan merupakan sodetan tanah berbentuk kurva setengah lingkaran dan terputus. Hal ini belum menunjukkan jaringan drainase secara terpadu, dimana dimensinya pun hanya merupakan pendekatan perkiraan, tidak diperhitungkan dan didesain sesuai dengan standar baku. Pada kondisi tertentu masih banyak rumah yang tidak memiliki drainase, limpahan air hujan dan limbah rumah tangga di alirkan ditanah-tanah kosong yang berada di belakang rumah membentuk kubakan-kubakan berupa genangan air. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum luas genangan air seluas 135 ha dengan ketinggian 0,25 - 1 m dengan lama genangan 1 - 1,5 jam dengan frekuensi 3 kali / tahun. Pengamatan sanitarian terhadap lingkungan rumah menemukan bahwa sekitar 28,6 % rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki lingkungan yang terdapat genangan air kurang dari satu jam,antara satu jam sampai tiga jam mencapai 26,0 %, dan hanya sebanyak 3,5 % yang mempunyai genangan air lebih dari satu hari. Di sini, secara umum kondisi lokasi genangan air di sekitar lingkungan rumah berdasarkan survey EHRA di Kabupaten Pesisir tahun 2011 dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 3.12 Lamanya Genangan di Sekitar Lingkungan Rumah Berdasarkan Survey EHRA di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011


III - 36

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Dokumentasi Existing Saluran Drainase Perkotaan di Kabupaten Pesisir Selatan Foto 1 : Saluran Sekunder Drainase Kota Samping Kodim

Foto 2 : Saluran Drainase Sekunder Samping PSDA

Foto 3 : Saluran Sekunder Drainase Kota Painan Bukit Putus

Foto 4 : Saluran Drainase Sekunder Kota Painan


III - 37

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Foto 5 : Saluran Sekunder Drainase Kota Sago

Foto 6 : Saluran Primer Drainase Kota Sago Air Beralih dan UHA Painan

Topografi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kemiringan lereng datar 0 – 2 % dengan luas 181.654 Ha (31,59) terdapat diseluruh kecamatan, Kemiringan 2 – 15% dengan luas 5.102 Ha (0,89%) terdapat di Kecamatan Lunang Silaut, Basa IV Balai Tapan, Pancung Soal, Linggo Sari Baganti, Sutera, Batang Kapas dan Koto XI Tarusan disamping itu terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai, sehingga pada saat curah hujan tinggi daerah yang berada di hilir sungai menjadi terendam dan tergenang untuk beberapa saat. Genangan umumnya terjadi karena terjadi penyempitan dan pendangkalan sungai. Bahaya banjir di daerah ini terkait dengan kondisi fisik daerah tersebut. Kondisi fisik daerah ini pada beberapa tempat berupa daerah dataran yang berasal dari sedimen hasil proses sungai. Daerah ini banyak dilalui oleh sungai-sungai yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun dalam artian sungai yang ada di daerah ini pada saat musim kemarau masih mengalirkan air yang akan mempengaruhi karakteristik banjir. Kejadian banjir yang terjadi sering terjadi pada saat musim hujan. Banjir merupakan peristiwa alam yang terjadi akibat tranformasi hujan menjadi aliran permukaan dengan besaran tertentu. Banjir kemudian berkembang menjadi suatu masalah apabila sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia bahkan mengancam keselamatan manusia. Banjir terjadi apabila debit aliran melebihi debit aliran rata-rata. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.18 Bencana Alam Banjir Kabupaten Pesisir Selatan.


III - 38

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.18 Resiko Bahaya Banjir Kabupaten Pesisir Selatan No

Total Area Terendam (Ha) 350

Kecamatan

Korban Mengungsi

1

Koto XI Tarusan

2

Bayang

200

300

3

IV Nagari Bayu

50

150

4

IV Jurai

2

12

5

Batang Kapas

5

23

6

Sutera

5

45

8

Ranah Pesisir

3

50

90

132

Total

200

Bahaya banjir yang terjadi pada daerah ini memiliki sebaran spasial umumnya di daerah dataran aluvial. Daerah ini pada umunya memiliki potensi rawan banjir sedang yaitu lunang silaut dengan luas 640,62 Km² dimana tinggi genangan mencapai lebih dari 1 meter dan lama genangan 2 hari. rawan banjir rendah yaitu Kecamatan Lengayang dengan luasan 505,96 Km² genangan terjadi akibat pendangkalan sungai. Genangan-genangan tersebut umumnya terjadi secara rutin setiap tahun. Rencana pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri pada tahap pertama akan melakukan upaya normalisasi sungai-sungai, serta kecamatan lain yang memiliki potensi sedang dan rendah yang tersebar secara merata. Adapun sebaran spasial secara administrasi yang memiliki bahaya banjir dapat dilihat pada Tabel 3.19 Sebaran Spasial Secara Administrasi Tingkat Bahaya Banjir Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel 3.19 Sebaran Spasial Secara Administrasi Tingkat Bahaya Banjir Tingkat Bahaya Banjir No

Kecamatan

Rendah

Total

Sedang

Tinggi

(Km²)

Luas

%

Luas

%

Luas

%

1

Koto XI Tarusan

373,46

87,74

52,17

12,26

-

-

425,63

2

Bayang

67,96

87,69

9,54

12,31

-

-

77,50

3

IV Nagari Bayu

219,88

87,69

30,86

12,31

-

-

250,74

4

IV Jurai

338,46

90,55

35,34

9,45

-

-

373,80

5

Batang Kapas

324,04

90,24

35,03

9,76

-

-

359,07

6

Sutera

343,42

77,06

102,23

22,94

-

-

445,65

7

Lengayang

505,96

85,67

84,64

14,33

-

-

590,60

8

Ranah Pesisir

493,96

87,52

70,43

12,48

-

-

564,39

9

Linggo Sari Baganti

256,15

81,21

59,26

18,79

-

-

315,41

10

Pancung Soal

413,47

55,87

326,63

44,13

-

-

740,10

11

BAB Tapan

410,76

60,63

266,74

39,37

-

-

677,50


III - 39

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 12

Lunang Silaut Total

288,88

31,08

640,62

68,92

-

-

929,50

4036,39

70,20

1713,50

29,80

-

-

5749,89

Sumber: Analisis Data Laporan mitigasi bencana Kab.Pessel, 2007 Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki Master Plan Drainase Lingkungan, sedangkan untuk daerah perkotaan seperti Kota Painan sudah ada Master Plan Drainase Perkotaan. Dinas PU Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan kajian terhadap lokasi genangan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.1.7 PENCEMARAN UDARA Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan terhadap 5 lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Pencemaran udara paling tinggi di lingkungan jalan raya terjadi pada kawasan dengan aktivitas lalu lintas kendaraan relatif tinggi. Di Kabupaten Pesisir Selatan, jalan raya dengan indikasi pencemaran udara relatif terjadi dikoridor jalan utama yang melintasi Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel 3.20 Kualitas Udara PT. Incasi Raya Dan Depan Pdam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Lokasi Boiler Pabrik Loading RAM Perumahan Karyawan Depan Kantor Depan PDAM

SO2

CO

NO2

TSP

DUSF ALL

Hidrogen Chlorida

Gas Khlorin

Ammonia

Hidrogen Florida

Noise

Opasitas

98.74

Ttd

341.75

235.7

0

0

Ttd

Ttd

0,98

0

26.85

Ttd

Ttd

13.1

150.3

0

0.14

0

0

0

71.6

0

Ttd

Ttd

10

89.9

0

0

0

0

0

65.8

0

Ttd

Ttd

14

203.7

0

0

0

0

0

69.9

3.33

0

6.675

16.67

76.11

0

0

0

0

0

0

37.55

Sumber: Buku Status Lingkungan Hidup 2010 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan PT. Incasi Raya dan depan kantor PDAM menunjukkan bahwa perusahaan telah menyadari pentingnya menjaga kerusakan lingkungan dari asap industri sehingga perlu dilakukan pengujian kualitas udara sekali 6 bulan. Parameter yang diuji melakukan lama pengujian bervariasi, tergantung parameter yang diukur, SO2, parameter TSP melebihi baku mutu hasil uji 235.7 µg/Nm3, dalam baku mutu 230 µg/Nm3, sementara untuk parameter yang lain masih berada dibawah baku mutu. Sedangkan pengukuran kualitas udara ambient dilakukan pada satu titik yang dianggap representative dijadikan pengambilan sample yaitu depan Kantor PDAM kota Painan pada koordinat 0021’002,6”LS dan 100034’34,7 BT dengan ketinggian 15 meter dari permukaan laut. Dasar pengambilan titik sample adalah lokasi padat jalur lalu lintas, dekat pemukiman penduduk, dekat pasar, pertokoan dan perkantoran serta sekolah. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 40

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Dari hasil analisa laboratorium yang dilaksanakan Bapedalda Provinsi kerjasama dengan BLK Padang diperoleh hasil dari 3 parameter yang diperiksa CO, NO2 dan TSP hasil analisa (6.675 µg/Nm3, 16.67 µg/Nm3 dan 76.11 µg/Nm3) berada di bawah Baku Mutu yang telah ditetapkan (PP 41 Tahun 1999) tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 3.1.8 LIMBAH INDUSTRI Industri yang berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 491 unit usaha dengan kategori kelompok industri antara lain pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, dan kerajinan. Tabel 3.21 Industri Kecil Menurut Kelompok Industri No 1 2 3 4 5

Kelompok Industri Pangan Sandang dan Kulit Kimia& Bahan Bangunan Logam dan Elektronika Kerajinan Jumlah

Jumlah Unit Usaha Non Formal Jumlah Formal 15 267 282

Jumlah Tenaga Kerja Non Formal Jumlah Formal 38 746 784

-

25

25

-

85

85

46

39

85

247

17

404

4

53

67

50

280

330

75

32 416

32 491

335

293 156

293 1896

Sumber : Laporan Data dan Analisa RTRW Kab. Pesisir Selatan 2010-2030 Beban pencemaran limbah cair industri besar PT.Incasi Raya diketahui bahwa pengelolaan IPAL PT.Incasi Raya belum optimal, perlu dilakukan perbaikan sistem pengolahan IPAL agar hasil yang dicapai berada dibawah baku mutu yang disyaratkan. Beberapa parameter melebihi baku utuh seperti BOD baku mutu 99,83 mg/I hasil analisa bulan Januari 115,66 mg/I, bulan mei 126,93 mg/I dan Bulan Juni 147,43 mg/I. Parameter COD baku mutu 518 mg/I, analisa melebihi baku mutu bulan Maret 643 mg/I, bulan Mei dan Juni masing-masing 577 mg/I dan 759 mg/I. Nitrogen juga berada diatas baku mutu yakni bulan Januari, Maret, dan Mei. TSS hampir semua bulan berada di atas baku mutu, sedangkan untuk parameter minyak dan lemak hanya 4 bulan yang berada di atas baku mutu. Secara garis besar industri besar yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan belum banyak dan oleh sebab itu pencemaran industri yang mencemari udara belum ada.


III - 41

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.1.9 LIMBAH MEDIS Limbah medis di Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari dua rumah sakit yaitu RSUD M.Zein dan RS Bersalin Permata Hati. Selain itu juga terdapat 18 Puskesmas, 18 Puskesmas Keliling, 86 Puskesmas Pembantu, 642 Posyandu, 282 Polindes/ Poskesri. Dari sejumlah sarana kesehatan tersebut dipastikan menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan kimia maupun limbah infeksius yang berbahaya bagi lingkungan. Untuk menangani limbah medis, baru RSUD M. Zein telah memiliki IPAL di lingkungan rumah sakit sebagai sarana pengolahan limbah cair. Ada 2 parameter pencemar yang melebihi baku mutu yaitu TSS dan NH3 bebas, yang paling menonjol melebihi baku mutu adalah NH3 yang berada pada titik Inlet dan IPAL. Hal ini perlu dilakukan penanganan yang lebih intensif dalam pengolahan IPAL melalui penambahan intensitas serasi dan penambahan bakteri pengurai lebih banyak. Limbah Medis ini terbagi atas limbah infeksius dan limbah non infeksius. Limbah infeksius berasal dari pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik seperti : laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi, rehabilitasi medik, radiologi, instalasi pencuci hama, instalasi pemeliharaan sarana, instalasi pemulasaraan jenazah dan pelayanan terpadu, sedangkan limbah non medis bersumber dari pelayanan administrasi dan dapur. Penanganan limbah medis yang ada di RSUD Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui incinerator dan landfill. Pada beberapa kasus penanganan limbah medis dari beberapa kegiatan pelayanan kesehatan seperti puskesmas melakukan pembakaran sampah di tempat sampah. Sementara Limbah Jarum suntik di tampung di safety box kemudian dihancurkan dengan needle crusher setelah itu ditimbun atau di bakar di Incinerator di RSUD. Tabel 3.22 Perkiraan Volume Limbah Padat Dan Limbah Cair Dari Rumah Sakit Tahun 2010 No 1 2

Nama Rumah Sakit Rsud M.Zein Painan Rs Bersalin Permata Hati

Tipe/ Kelas C

Volume Limbah (M3/Hari) Padat Cair 1,059 60

Volume Limbah B3(M3/Hari) Padat Cair 0,24 12

158

13

0

0

1,217

73

0,25

12

Sumber : Dinas Kesehatan Pada saat pemantauan telah dilakukan pengambilan sample limbah cair pada ruangan unit gizi, dan ruang perawatan.


III - 42


Tabel 3.23 Hasil Ipal RSUD Muhammad Zein Painan Tgi 13 Maret 2008 Volume Limbah (M3/Hari) No Parameter Satuan Bmlc* Inlet Ipal Outlet 1 Suhu °C 30 27 27.2 26.80 2 pH 6-9 6.01 5.97 6.54 3 BOD 5 mg/I 30 13.8 2.7 3.20 4 COD mg/I 80 45.62 8.40 10.80 5 TSS mg/I 30 56 138 30.00 6 NH3 bebas N mg/I 0.1 2,170 2,690 0.92 7 PO4 mg/I 2 1,758 1,418 0.23 Sumber : RSUD M.ZEIN Painan Tabel 3.24 Hasil Analisa Limbah Cair Rsud Muhammad Zein Painan Tgi 31 Maret 2008 No

Parameter

1 2 3 4 5 6 7

Suhu pH BOD COD TSS NH3 bebas N PO4

8

Coliform

Satuan

Bmlc*

Hasil Analisa

mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I

30 6-9 30 80 30 0.1 2

I 26.1 6.14 320 784 80 20.5 4.6

Ii 26.7 6.32 62.5 134.6 50 8.5 3.2

jm1/100 MI

10.000

1600

1600

°C

Sumber : Bapedalda Provinsi Sumbar beke)ja sam dengan Salaai Laboratorium Kesehatan Padang Pengambilan limbah cair dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2008 BMLC Baku Mutu Limbah Cair. Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit di Provinsi Sumbar. I Drainase belakang II Drainase depan


III - 43

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.25 Hasil Analisa Limbah Cair Rsud M. Zein Painan Tgi 20 Mei 2009 No

Parameter

1 TSS 2 BOD 3 COD 4 Ammoniak sbg NH35 N pH 6 Pospat sbg PO4

Satuan

Bmlc*

Hasil

mg/I mg/I mg/I mg/I

30 30 80 0.1 6-9 2

2.360 74.22 168.8 24.00 8 5.67

mg/I

7 Suhu °C 30 26.7 Sumber : Rsud Dr. M. Zein Painan bekerja sama dengan Balai Laboratorium Kesehatan Padang Ket : BMLC Baku Mutu Limbah Cair Keputusan Menlh No. 58/MenLH/12/1995. Hasil Air limbah Tabel 3.26 Hasil Analisa Limbah Cair Rs Bersalin Permata Hati

6-9

Hasil Sampel Air Limbah 7,26

Mg/I

30

Tdu

COD

Mg/I

80

14

4

BOD

Mg/I

30

<14

5

Amoniak

Mg/I

0,1

Tdu

6

Pospat

Mg/I

2

Tdu

7

Detergen- MBAS

Mg/I

-

Tdu

No

Parameter

1

Ph

2

TSS

3

Satuan

Bmlc*

Sumber : Rumah Sakit Sersalln Permata Hati Painan


III - 44

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Dokumentasi Existing Pengelolaan Limbah Kabupaten Pesisir Selatan Foto 1 : Sarana pengelolaan limbah di RSUD Kabupaten Pesisir Selatan

SARANA KESEHATAN Sarana Kesehan yang di sajikan meliputi puskesmas, rumah sakit, sarana kesehatan bersumberdaya masyarakat dalam insistusi tenaga kesehatan. 1. PUSKESMAS Pusat kesehatan lingkungan atau yang disebut puskesmas merupakan salah satu unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten. Puskesmas sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam sistim pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai: 1. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan 2. Pusat pemberdayaan masyarakat 3. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat 4. Pusat pelayanan perorangan primer Pada tahun 2010 jumlah puskesmas puskesmas di Pesisir Selatan sebanyak 18 unit dengan rincian Puskesmas rawatan 8 unit dan Puskesmas Non rawat 10 unit, poskesri 282 dan 642 posyandu. 2. RUMAH SAKIT Pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan yang bersifat kuratif rehabilitatif. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Di Kabupaten Pesisir Selatan hanya ada 1 unit rumah sakit umum daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan telah dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembenahan manejerial rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 45

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Selain Sarana rumah sakit juga ditunjang dengan tenaga kesehatan yang memadai da berkualitas. Sebagaimana diketahui bahwa penyelengggaraan upaya kesehatan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga diselenggarakan oleh swasta. Oleh karena itu gambaran situasi ketersediaan tenaga kesehatan baik yang bekerja disektor pemerintah maupu swasta. Dari data ketenagaan sumber daya kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh jumlah Tenaga Medis 50 orang, tenaga perawat /bidan 433 orang, tenaga farmasi 17, tenaga gizi 28, tenaga sanitasi 33, tenaga kesmas 33 orang dan ini tersebar diseluruh puskesmas yang ada dan juga termasuk yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 3.2. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 3.2.1 LANDASAN HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 TentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1 995 Tentang Program Kali Bersih. 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum 10. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum 12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih 14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 15. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I Judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan 16. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I Judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah-pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 46

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 17. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I Judul Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan 18. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D Judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus 19. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P Judul Manual Teknis MCK 20. Petunjuk Tenis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Tenis Pembuatan Sumur Resapan 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Kakus 22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Rincian Biaya Penyedotan Kakus. 3.2.2 ASPEK INSTITUSIONAL a. Struktur Unit Layanan Limbah Cair Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani dan terkait dalam pengelolaan limbah cair antara lain : Dinas Pekerjaan Umum Bidang kebersihan dan pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup dalam aspek kajian lingkungan Dinas Kesehatan Bidang Pengendalian Penyakit dan Bencana. struktur organisasinya dapat dilihat pada halaman selanjutnya. b. Tugas dan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bidang kebersihan dan pertamanan Sub Limbah Tugas dan kewenangan dalam hal ini adalah: o Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan bidang limbah cair o Penyediaan dan pendistribusian layanan limbah cair o Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan limbah cair o Mengembangkan kelembagaan dan peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan Limbah cair o Memberdayakan masyarakat dalam penanganan limbah cair dan mendorong pengelolaan limbah cair berbasis masyarakat o Supervisi o Monitoring dan Evaluasi c. Tugas dan kewenangan Kantor Lingkungan Hidup dalam hal ini adalah o Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan o Pembinaan teknis perencanaan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan o Mengeluarkan Ijin pembuangan Limbah cair. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 47

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Eselon IV.a

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Eselon II.b Sekretaris Eselon III.a

Kepala Bid.Bina Tekik Eselon III.b

Kepala Bid.Bina Marga Eselon III.b

Kepala Bid.Cipta Karya Eselon III.b

Kepala Bid.Kebersihan dan Pertamanan Eselon III.b

Kepala Seksi Perencanaan Tenis Bid.Bina Marga Eselon IV.a

Kepala Seksi Pembangunandan Peningkatan Jalan Eselon IV.a

Kepala Seksi Tata Ruang Eselon IV.a

Kepala Seksi Kebersihan Eselon IV.a

Kepala Seksi Perencanaan Tenis Bid.Bina Marga Eselon IV.a

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Eselon IV.a

Kepala Penataan Banngunan dan Lingkungan Eselon IV.a

Kepala Seksi Pertamanan Eselon IV.a

Kepala Seksi Pengujian Mutu dan Laboraturium Eselon IV.a

Kepala Seksi Pembangunandan Pemeliharaan Jalan Eselon IV.a

Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Eselon IV.a

Kepala Seksi Pengolahan Limbah Eselon IV.a


Kepala Sub Bagian Perencanaan& Pelaporan Eselon IV.a Kepala Sub Bagian Keuangan Eselon IV.a

III - 48

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPALA KANTOR LH DRS. KHAIRUL EFENDI. NIP : 19601105 198203 1 007

SUB BAGIAN TATA USAHA ZULKARNAINI, S.SOS, MM

STAF BAGIAN TATA USAHA 1. RIWENDRA PERMANA 2. MARIES 3. TUTI SUSANTI 4. RONI EFENDI 5. PURWADITA UTAMI 6. ZULPADRI

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI KASI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN

RIDWAN, ST, MT

AMRIAL

STAF AMDAL 1. NOFENDRI, S.SI 2. VINO ARYANDANI

STAF PENGENDALIAN PENCEMARAN 1. MERI ZELNI, ST 2. MONARIZA, ST 3. RINA GUSMA DEVITA, ST 4. FITRIA ASLI, AMD

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAMAN, S.HUT

STAF PENGAWASAN 1. DEWI SARTIKA, S.SI 2. YULIHARCE, ST 3. RIDHATUL AULIA, S.SI

d. Tugas dan Kewenangan pihak swasta dan masyarakat Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 49

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan o Mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan limbah cair dan mengurangi resiko pencemaran air tanah o Pihak swasta wajib mempunyai sarana pengelolaan limbah cair e. Harga/tarif layanan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mempunyai peraturan daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan limbah cair domestik, sehingga sudah ada tarif khusus untuk pengelolaan llimbah cair domestik kapasaitas untuk 1 kali penyedotan bisa 2,5 m3 – 3 M3 : Tabel 3.27 Standar Rincian Penyedotan Kakus/Tinja/Limbah Cair Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Jumlah Pungutan No

Kecamatan

Jasa Sarana

I

Kecamatan Koto XI Tarusan Kecamatan Bayang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kecamatan Batang Kapas

50.000

II

Kecamatan Sutera Kecamatan Lengayang Kecamatan Ranah Pesisir

50.000

III

Kecamatan Linggosari Baganti

50.000

IV

Kecamatan Pancung Soal Kecamatan Basa IV Balai Tapan

50.000

V

Kecamatan Lunang Silaut

50.000


Jumlah

Jasa Pelayanan 110.000,Perincian : BBM Solar 10 Lt : Rp45000,Jasa Sopir 1 org : Rp20000,Jasa Pekerja 1 org : Rp17500,Cuci Mobil+oli : Rp22500,Administrasi : Rp5000,130.000,Perincian : BBM Solar 10 Lt : Rp45000,Jasa Sopir 1 org : Rp20000,Jasa Pekerja 1 org: Rp17500,Cuci Mobil+oli : Rp22500,Administrasi : Rp5000,Konsumsi Petugas : Rp40000,2 [email protected],160.000,Perincian : BBM Solar 10 Lt : Rp45000,Jasa Sopir 1 org : Rp25000,Jasa Pekerja 1 org: Rp22500,Cuci Mobil+oli : Rp22500,Administrasi : Rp5000,Konsumsi Petugas : Rp40000,2 [email protected] kali 180.000,Perincian : BBM Solar 10 Lt : Rp45000,Jasa Sopir 1 org : Rp35000,Jasa Pekerja 1 org: Rp32500,Cuci Mobil+oli : Rp22500,Administrasi : Rp5000,Konsumsi Petugas : Rp40000,2 [email protected] kali 200.000,-

160000

180000

210000

230000

250000

III - 50

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Perincian : BBM Solar 10 Lt : Rp45000,Jasa Sopir 1 org : Rp45000,Jasa Pekerja 1 org: Rp42500,Cuci Mobil+oli : Rp22500,Administrasi : Rp5000,Konsumsi Petugas : Rp40000,2 [email protected] kali

3.2.3. CAKUPAN LAYANAN Cakupan pengelolaan limbah cair di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang kebersihan dan pertamanan dapat digambarkan sebagai berikut : Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Pesisir Selatan masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (on-site system) baik itu secara individu dan di beberapa tempat secara komunal. Di sisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki pengelolaan air limbah dan membuang limbahnya ke saluran atau sungai. Melalui Dana DAK Pembangunan Infrastruktur Sanitasi, melalui Pemerintah Daerah juga membangun MCK di 9 lokasi dimana 1 unit pembangunan pada tahun 2006 dan 8 unit pembangunan pada tahun 2010, selain itu melalui dana DAK Pembangunan Infrastruktur Sanitasi dengan membangun 8 unit sarana sanitasi, dan 1 unit pembangunan jamban pada tahun 2009. Seperti yang terlihat pada Tabel 3.28 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi DAK MCK di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2009. Tabel 3.28 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dak Dan Mck Di Kabupaten Pesisir Selatan Pada Tahun 2009 Kegiatan

Lokasi

Unit

Tahun

2006 IV Jurai

1

2006

Pembangunan Jamban Painan Selatan

IV Jurai

1

2009

Kawasan Pasar Batang Kapas

Batang Kapas

1

2009

Kawasan Pasar Sago

IV Jurai

1

2009

Kawasan Muaro Painan

IV Jurai

1

2009

Kawasan Pantai Sago

IV Jurai

1

2009

Kawasan Evakuasi Rawang

IV Jurai

1

2009

Kawasan Bukit Langkisau

IV Jurai

1

2009

Kawasan Carocok Tarusan

IV Jurai

1

2009

Kawasan Nelayan Sago

IV Jurai

1

2009

Pemb. MCK Darwis dan Sekitarnya 2009


III - 51

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 2010 MCK Kampung Pandan

Inderapura

1

2010

MCK Kampung Akad

Lengayang

1

2010

1

2010

MCK Mesjid Nur Tauhid Sapan MCK Mesjid Darul Amal Sie. Bungin

Batang Kapas

1

2010

MCK Nagari Sago Salido

IV Jurai

1

2010

MCK Kampung Luhung Nagari Pasar baru

Bayang

1

2010

MCK Kampung Sako Nagari Batu Hampar

Tarusan

1

2010

MCK Kampung Taratak Nagari Sei. Lundang

Tarusan

1

2010

Layanan Pengelolaan Air Limbah domestik saat ini baru dilayani oleh pihak pemerintah penyedia jasa sedot tinja yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan layanannya sendiri meliputi area kecamatan yang terjangkau. Berdasarkan hasil wawancara ada sekitar 1 jasa penyedot tinja di Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahannya kurang prasana angkutan untuk menjangkau seluruh kecamatan dan biaya yang mahal untuk menjangkau seluruh kecamatan. prasarana IPLT pengelolaan Limbah hanya baru terdapat di kecamatan IV Jurai di Bukit Penyabungan Kecamatan IV Jurai. Cakupan layanan air limbah dari penghasil limbah terpusat seperti Rumah Sakit dilakukan oleh pihak Rumah Sakit itu sendiri dengan membangun sarana IPAL sementara untuk lumpur tinja menggunakan jasa layanan sedot tinja. Sementara air limbah dari pasar dan industri rumah tangga belum dilakukan pengelolaannya.


III - 52

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan FOTO IPLT KABUPATEN PESISIR SELATAN PETA WILAYAH OPERASIONAL IPLT KAB.PESISIR SELATAN

SAGO

BK.PENYAMBUNGAN PASAR BARU SALIDO

PAINAN

3.2.4. ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI Pengelolaan limbah cair domestik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan lebih pada pemanfaatan sistem setempat (on site system) antara lain black water dan grey water yang yang dihasilkan langsung di buang ke sungai, lahan terbuka serta ada yang dibuang ke septik tank kemudian dibuang ke drainase lingkungan. Sistem pembuangan air limbah seharusnya dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, tapi di Kabupaten Pesisir Selatan masih sering dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang kedalam sistem pembuangan air hujan yang dapat mengakibatkan polusi/pencemaran lingkungan. Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah pada setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Pengelolaan sanitasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu: a. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site system); b. Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (off-site system). Di beberapa tempat, pada bangunan-bangunan tertentu diwajibkan menyediakan fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL), seperti: rumah sakit, industri, penginapan dll. Fasilitas Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 53

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan pengolahan ini sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak pencemaran lingkungan hidup. Prasarana pembuangan air limbah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: JAMBAN KELUARGA Pengadaan prasarana jamban keluarga diupayakan oleh masyarakat itu sendiri, dan sebagian merupakan sumbangan dari Pemda Kabupaten Pesisir Selatan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui dana DAK progam Infrastruktur Sanitasi pada tahun 2006 – 2010 sudah berhasil memicu 18 pembuatan jamban keluarga. Pengelolaan jamban keluarga menjadi tanggung jawab penduduk yang memakainya. Sistem pengolahan air limbah umumnya pengolahan setempat (on-site system) baik secara individual (jamban keluarga) maupun komunal (MCK) dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan, yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber, seperti : cubluk, tangki septik (septic tank) dan paket pengolahan skala kecil. Kondisi air tanah yang dangkal di Kabupaten Pesisir Selatan menyebabkan peresapan tidak berfungsi tertalu baik dan menyebabkan tangki septik cepat penuh sebelum waktunya. Sampai saat ini Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki sistem pengolahan air limbah terpusat berupa IPAL namun sudah memiliki IPLT. Walaupun demikian, dibeberapa lokasi sudah dibangun sistem komunal untuk melayani satu kawasan pemukiman melalui program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) dan IPAL komunal. SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (SPAL) Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) merupakan suatu sistem untuk menampung dan menyalurkan air limbah dari dapur, kamar mandi, jamban dan atau septictank yang berfungsi sebagai wadah pengumpul dengan sebuah pipa pembuangan atau sebagai tabung pengolahan yang berhubungan langsung dengan tanah. Kondisi SPAL yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya masih menyatu dengan pembuangan air drainase Kriteria suspek aman adalah sebagai berikut: 1. Dibangun kurang dari lima tahun lalu 2. Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan pernah dikuras/ dikosongkan kurang dari lima tahun lalu Kriteria suspek tidak aman adalah sebagai berikut: 1. Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan tidak pernah dikuras 2. Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan pernah dikuras lebih dari lima tahun lalu


III - 54


Kondisi aman dan tidak aman dilihat dari praktik pembuangan kotoran balita antara lain: 1) praktik pembuangan yang aman yang mencakup a. anak yang diantar untuk BAB di jamban b. anak yang BAB di penampung (popok sekali pakai/ pampers, popok yang dapat dicuci, gurita, ataupun celana), kotoran di buang ke jamban, dan penampung dibersihkan di Watter Closed 2) praktik pembuangan yang relatif tidak aman a. anak BAB di ruang terbuka (lahan di rumah atau diluar rumah) b. anak yang BAB di penampung (popok sekali pakai/ pampers, popok yang dapat dicuci, gurita, ataupun celana), kotoran di buang ke ruang terbuka/ tidak di jamban dan dibersihkan bukan di jamban 3.2.5. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN GENDER DALAM PENANGANAN LIMBAH CAIR Peran serta masyarakat dalam penanganan air limbah diwujudkan dalam program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Kegiatan SANIMAS tahun 2008 di Kabupaten Pesisir Selatan, dilaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Tangga, yang berada di satu lokasi yaitu di Kecamatan Bayang dan Kecamatan Lengayang. Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan SANIMAS ini, limbah rumah tangga tidak lagi mencemari lingkungan permukiman bahkan bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengolahan air limbah dapat di kategorikan sebagai berikut: o Secara keseluruhan peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengolahan air limbah belum ada, masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, baik penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya. o Berdasarkan data yang diperoleh jumlah layanan sedot tinja yang terlayani di Kabupaten Pesisir Selatan. 3.2.6. PERMASALAHAN Permasalahan yang dihadapi adalah persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan lebih mudah membuang limbahnya ke saluran/sungai, halaman atau karena keterbatasan ekonominya belum mampu menyediakan sarana sanitasi sendiri. Permasalahan air limbah rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan secara rinci adalah Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 55

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut: 1. Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, dibeberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar. 2. Kurangnya ketersediaan air bersih untuk Jamban dan MCK cenderung mendorong masyarakat berperilaku kurang sehat 3. Masyarakat dari kalangan kurang mampu sering beralasan tidak memiliki biaya untuk membuat jamban 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan hidup sehat. Pemahaman masyarakat mengenai keterkaitan antar kependudukan dan lingkungan hidup belum memadai, sementara berbagai kearifan tradisional yang berorientasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem sudah lama ditinggalkan karena faktor ekonomi, teknologi dan lain-lain. 5. Belum adanya peran sektor swasta dalam mengolah air limbah di Kabupaten Pesisir Selatan. 3.3. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (LIMBAH PADAT) 3.3.1. LANDASAN HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Persampahan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum 6. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Obyek retribusi meliputi : Pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS dan transfer Dipo ke TPA, Penyediaan TPA, Pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPA 10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Penetapan Tarif Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 56


11.

12.

Retribusi Persampahan/Kebersihan. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.

3.3.2. ASPEK INSTITUSIONAL STRUKTUR UNIT LAYANAN PERSAMPAHAN Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani dan terkait dalam pengelolaan sampah (limbah padat) antara lain : Institut Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Perda Pesisir Selatan No. 11 Tahun 2010 realisasi Dinas PU Kab. Pesisir Selatan (bidang kebersihan dan pertamanan). a. Struktur Unit Layanan Persampahan Jumlah personil yang bertugas melaksanakan pengelolaan kebersihan dan pertamanan adalah : - Staf bidang kebersihan dan pertamanan : 9 orang - Pengawas kebersihan : 7 orang - Sopir Dump Truck : 5 orang - Sopir Arm Roll : 2 orang - Operator Exavator : 1 orang - Pembantu operator exavator : 2 orang - Petugas pembersihan jalan : 41 orang - Petugas perawatan taman : 4 orang - Petugas kebersihan pasar : 11 orang - Petugas muat sampah : 12 orang - Sopir Becak Motor : 5 orang - Operator mesin potong rumput : 8 orang - Petugas IPLT : 6 orang - Petugas TPA : 6 orang - Petugas Pengomposan : 6 orang


III - 57

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.3.3. CAKUPAN LAYANAN Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum penduduk Kabupaten Pesisir Selatan jumlah penduduk sebanyak 429.246 jiwa dengan perkiraan timbulan sampah pada Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 859,408 m3/ (214,85 ton) perhari. Perkiraan Timbulan sampah Tahun 2010 berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.29. Cakupan Pelayanan persampahan saat ini adalah seperti tabel berikut : Tabel 3.29 Perkiraan Timbulan Sampah Perhari Pada Wilayah Kecamatan

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nama Kecamatan Koto XI Tarusan Bayang IV Nagari Bayang Utara IV Jurai Batang Kapas Sutera Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal Basa IV Balai Lunang Silaut

Perkiraan Timbulan Sampah/Hari (M3/Hari) 96,03 73,39 14,54 86,708 61,61 92 103,30 60,18 84,59 74,88 51,42 60,73 859,408

Jumlah Penduduk (Jiwa) 47.898 36.697 7.276 43.302 30.829 46.019 51.623 30.089 42.319 37.002 25.742 30.450 429.246

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Selatan tahun 2010 Tabel 3.30 Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Dan Perkiraan Timbulan Sampah M3/Hari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Kecamatan Koto XI Tarusan Bayang IV Nagari Bayang Utara IV Jurai Batang Kapas Sutera Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal Basa IV Balai


Jumlah KK 11,238 7,444 2,278 9,736 7,609 10,545 14,044 8,012 10,237 8,076 6,725

Timbulan Sampah (M3/Hari) 96 73 15 87 62 92 103 60 85 74 51 III - 58


Lunang Silaut

7,384 103,328 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Selatan tahun 2010

61 859

Tabel 3.31 Daftar Timbulan Dan Sampah Terkelola Pada Wilayah Operasional Kebersihan Tahun 2010 Timbulan Sampah No Sumber Sampah Sampah Terkelola (M3/Tahun) (M3/Tahun) 1. Sampah Pasar 11.315 10.22 Sampah Permukiman / 2. 4.562,6 3.650 Perumahan / Perkantoran 3. Pertokoan, Restoran, Hotel / 1.825 1.460 Penginapan. 4. Fasilitas Umum 2.522,05 2.190 5. Sapuan Jalan 5,005 4.004 6. Saluran 470 376 Total 25.699 21.900 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Selatan tahun 2010

Persentase Pelayanan 90,3 79,9 80 86 80 80 84,2

Tabel 3.32 Jumlah Rumah Tangga Dan Cara Pembuangan /Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nama Kecamatan

Cara Pembuangan

Jumlah Rt

Koto XI Tarusan Bayang IV Nagari Bayang Utara IV Jurai Batang Kapas Sutera Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal Basa IV Balai Lunang Silaut

Angkut 0 36 0 66 12 0 0 0 0 0 0 0 114

Timbun 65 50 83 24 69 74 80 75 81 80 82 80 843

11,238 7,444 2,278 9,736 7,609 10,545 14,044 8,012 10,237 8,076 6,725 7,384 103,328 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Selatan tahun 2010

Bakar 30 12 15 5 15 20 16 20 15 15 13 15 191

Kekali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lainya 5 2 2 2 4 6 4 5 4 5 5 5 49

Tabel 3.33 Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 59

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Daftar Sistem Pewadahan Sampah Pada Daerah Pelayanan Kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Daerah Pelayanan (Unit) Sistem Pertokoan/ No Tempat Jalan Perwadahan Permukiman Pasar Kantor/ Umum Protokol Sekolah 1. Kantong 890 60 Plastik/Karung 2. Tong logam (drum 20 50 200 isi 50 lt) 3. Tong logam (drum 30 15 20 20 isi 100 lt) 4. Bak pasangan bata 24 2 10 6 5. Bak kontiner 2 5 1 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Selatan tahun 2010 Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang kebersihan dan pertamanan Kabupaten Pesisir Selatan. Sampai saat ini timbulan dan sampah terkelola pada wilayah operasional sebesar 25,699,65 m3/Tahun dan baru terkelola 21.900 m3 /Tahun atau sebesar 84,2%. Sedangkan timbulan sampah yang masuk ke TPA sebanyak 22,265 M3/Tahun dan terkelola di TPA baru 21,900 m3/Tahun. Sedangkan pengumpulan sampah yang baru dilayani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang kebersihan dan pertamanan yaitu (Pasar Baru, Sago-Salido-Painan, Batang Kapas) dengan volume angkutan sekitar 62 m3/hari sedangkan masa aktif TPA Gunung Bungkuk sampai 2013 berdasarkan kajian TPA Tahun 1994 dan beroperasi pada tahun 1998. Sejalan dengan meningkatnya pertambahan peduduk dan semakin berkembangnya sektor industri, muncul pula masalah kompleks yang harus di selesaikan. Salah satunya adalah masalah persampahan, dimana di perlukan suatu usaha penanganan yang baik dan terpadu. Rencana sistim pengelolaan persampahan di arahkan pada pencapaian agar setiap kota kecamatan mampu mengelola sampah perkotaan di bawah satu organisasi pengelolaan yang teratur. Sumber-sumber sampah di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain berasal dari : 1. Sampah Permukiman, Sampah ini berasal dari rumah tangga perkampungan maupun permukiman jalan kabupaten. Sampah ini berasal dari aktivitas dapur, sampah pohon di halaman maupun kegiatan rumah tangga lain. 2. Sampah Pasar Tradisional, Merupakan sampah dari kegiatan pasar, baik sisa bahan pembungkus maupun sisa bahan-bahan yang diperjualbelikan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kebanyakan merupakan sisa sayur-mayur dan buah-buahan. 3. Sampah Hotel dan Penginapan, Sumber sampah ini berasal dari semua kegiatan hotel atau penginapan. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah kertas, makanan, sampah dapur dan lain-lain. 4. Sampah Rumah Sakit, Merupakan sampah yang berasal dari aktifitas rumah sakit baik ternasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium. Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah jenis non B3. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 60

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 5. Sampah Industri, Sampah jenis ini berasal dari sisa - sisa aktifitas pemrosesan di industri. Pengelolaan limbah padat di buang ke TPS, pembakaran di incinerator, landfill. 6. Sampah Jalan, Merupakan sampah yang berasal dari pejalan kaki, pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain. Sampah jalan ditangani oleh penyapu jalan baik dalam pengumpulan maupun pengangkutan. 7. Sampah Perkantoran, merupakan sampah yang berasal dari kantor-kantor di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. Dikelola oleh dinas Pekerjaan Umum Bidang kebersihan dan pertamanan Kabupaten Pesisir Selatan. Grafik 3.16 Penanganan sampah oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Survey EHRA di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011

Penanganan sampah yang aman adalah apabila sampah dari rumah tangga mendapat layanan pengangkutan yang memadai. Untuk kepentingan identifikasi tingkat risiko kesehatan lingkungan, rincian cara pembuangan di atas kemudian disederhanakan utamanya berdasarkan dua kategori besar, yakni 1) penerima layanan sampah dan 2) non penerima layanan sampah. Berdasarkan Survey EHRA dapat digambarkan bahwa sebagian besar yaitu 78,3 % total rumah tangga belum mendapatkan layanan pengangkutan. Hanya 21,7 % yang mendapatkan layanan pengangkutan.


III - 61

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan PETA LAYANAN PERSAMPAHAN/ DEARAH YANG TERLAYANI


III - 62


Tabel 3.35 Usulan Kegiatan Sarana Dan Prasarana Kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan 2010 S/D 2015 Kegiatan/Komponen Skala Rumah Tangga (RT) Skala Lingkungan Skala Lingkungan Pasar Penambahan Dump Truk, 4 unit Penambahan Arm Roll, 2 unit Penambahan Becak Motor, 8 unit Penambahan Bak Kontainer, 4 unit Pemb. TPA Gunung Bungkuk, 5 Ha Pemb. Sarpras Pengolahan Sampah Rehab TPA Bukit Penyambungan Pengadaan Excavator, 1 unit Pengadaan Dozer, 1 unit Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

Dana

Outcome

Terjadi Pengurangan S.3 R Lingkup 10,000,000 RT Terjadi Pengurangan S.3 R Lingkup 20,000,000 RT Terjadi Pengurangan Sampah .3 R 125,000,000 Pasar 1,200,000,000 400,000,000

Tahun Pelaksanaan

Kantor LH

2011-2015

Dinas PU

Kantor LH

2011-2015

Dinas PU

Kantor LH

2011-2015

Terangkutnya sampah ke TPST

Dinas PU

Kantor LH

2012-2015


Dinas PU

Kantor LH

2012-2015

Dinas PU

Kantor LH

2011-2015

Dinas PU

Kantor LH

2013-2015

Dinas PU

Kantor LH

2013-2015

Dinas PU

Kantor LH

2011-2013

Dinas PU

Kantor LH

2011-2013

Tersedianya Alat pengolahan sampah Dinas PU

Kantor LH

2012-2013

Tersedianya Alat pengolahan sampah Dinas PU

Kantor LH

2012-2013


Tersedianya Tempat Pembuangan 25,000,000,000 Akhir Tersedianya Sarpras pengolahan 200,000,000 sampah Tersedianya Sarpras pengolahan 300,000,000 sampah 1,200,000,000

Instansi Pendukung

Dinas PU

Terangkutnya sampah ke Bak 200,000,000 Kontainer 100,000,000

Instansi Penanggungjawab

III - 63

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 1,200,000,000 Pembentukan Pokja Peduli Lingkungan Penyusunan UKL UPL /Amdal TPA Baru (TPA Gunung Bungkuk)

Terbentuknya Pokja Peduli 75,000,000 Lingkungan Tersedianya UKL UPL /Amdal TPA Baru (TPA Gunung Bungkuk)

Pembuatan DED TPA Baru (TPA Gunung Bungkuk)

Tersedianya DED TPA Baru (TPA Gunung Bungkuk) Tersedianya Kajian Teknis Kajian Teknis Penutupan TPA Lama Penutupan TPA Lama (TPA Bukit (TPA Bukit Penyambungan) Penyambungan) Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010


III - 64

Dinas PU

Kantor LH

2012-2015

Dinas PU

Kantor LH

2011

Dinas PU

Kantor LH

2011

Dinas PU

Kantor LH

2013

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Persampahan : o Penyediaan dan pendistribusian layanan persampahan o Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan persampahan o Mengembangkan kelembagaan dan peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan persampahan o Memberdayakan masyarakat dalam penanganan limbah cair dan mendorong pengelolaan persampahan berbasis masyarakat o Supervisi o Monitoring dan Evaluasi Tugas dan kewenangan Kantor Lingkungan Hidup dalam hal ini adalah o Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan o Pembinaan teknis perencanaan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan o Mengeluarkan Ijin pembuangan Limbah padat Tugas dan Kewenangan swasta dan masyarakat Tugas dan kewenangan pihak swasta dan masyarakat : o Mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah melalu kegiatan 3R dan mengurangi resiko pencemaran air tanah Harga/Tarif Layanan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mempunyai peraturan perundangan yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah antara lain penentuan retribusi pelayanan sampah/ kebersihan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada tabel 3.36. Dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2005. Besarnya tarif retribusi pelayanan sampah/kebersihan dapat dilihat pada tabel 3.37 Kesesuaian Jenis Tarif Dan Layanan Tarif retribusi pelayanan sampah/kebersihan yang ditentukan berdasarkan kemampuan pihak Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan. Namun karena wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang luas sehingga antara tarif dan jenis layanan belum seimbang untuk menunjang operasional dan sarana dan prasarana yang tersedia.


III - 65

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.36 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Perda No.5 Tahun 2005 Kabupaten Pesisir Selatan Jenis Tarif Retribusi

Harga/Tarif

a. Petak Toko Kedai dan sejenisnya pada lokasi pasar ..........

Rp.6000,- s/d 11.000,-

KET

b. Petak toko/Kedai bengkel dan sejenisnya diluar pasar …..

Rp.5000,- s/d 10.000,-

/bln

Rp.10.000,- s/d 20.000,-

/bln

Rp.3.000,- s/d 5000,-

/bln

Rp.20.000,- s/d 60.000,-

/bln

f. Instalasi/BUMN/BUMN/SWASTA……………………………………. Rp.10.000,- s/d 30.000,-

/bln

c. Hotel/Restoran/Rumah makan ………………………………….. d. Rumah Penduduk ... ……………………………………………...... e. Instalansi Pemerintah ..............………………………………….. g. Sekolah dan Perguruan Tinggi ……..…………………………....

Rp.10.000,- s/d 25.000,-

/bln

h. Pedagang Harian ………………………………………..................

Rp.500,- s/d 1000,-

/bln

i. Industri yang menghasilkan sampah banyak .....................

Rp. Perhitungan harian

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Persampahan 2010 Tabel 3.37 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2005 Kabupaten Pesisir Selatan Jenis Tarif Retribusi

Harga/Tarif

a. Kebersihan Petak Toko Dalam Pasar Kelas BM - Kelas BM ……………………………………………………… - Kelas A ………………………………………………………… - Kelas B ………………………………………………………… - Kelas C ………………………………………………………… - Kelas D …………………………………………………………

Rp.6000,Rp.6000,Rp.6000,Rp.6000,Rp.6000,-

b. Kebersihan Petak Diluar Pasar …………………………………..

Rp.5000,-

c. Kebersihan Rumah Penduduk …………………………………….

Rp.3000,-

d. Instalasi Pemerintah ……………………………………………......

Rp.25.000,-

e. Instalansi BUMN/BUMD/Swasta …………………………………..

Rp.15.000,-

f. Sekolah dan Perguruan Tinggi…………………………………….

Rp.10.000,-

g. Kebersihan Pasar Harian Pasar ……..…………………………..

Rp.500,-

h. Kebersihan Rumah Makan ………………………………………....

Rp.10.000,-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Persampahan 2010


III - 66

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.3.4. ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI Pola penanganan sampah yang dilaksanakan saat ini adalah : 1. Pengangkutan langsung Pelayanaan pengambilan sampah diambil langsung dengan dump truck dari sumbernya yang terdiri dari a. Sampah dari jalan umum dan sarana umum b. Sampah dari rumah tangga c. Sampah pasar 2. Pengangkutan tidak langsung Pelayanan pengambilan sampah diangkut dengan dump truck dan arm roll truck dari sumbernya yaitu : a. Dari TPS b. Dari Bak Kontiner sampah yang disediakan a. Kegiatan Pengurangan Timbulan sampah pada Sumbernya Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan jumlah KK yang sudah memiliki tempat/ lobang sampah di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 60,83%. Kondisi 3R Kondisi 3 R (Reduce-Reuse-Recycle) di Kabupaten Pesisir Selatan semestinya dapat dilakukan mulai dari sumbernya tetapi kenyataannya belum berjalan dengan baik. Hal ini karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai cara pemanfaatan kembali dan pengurangan sampah menyebabkan masyarakat kurang pengetahuan sekitar pemanfaatan sampah sehingga hampir 100 % limbah padat rumah tangga akan terbuang ke TPS. Selain itu di beberapa tempat karena laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan perubahan infrastruktur yang terkadang menjadi hambatan dalam kegiatan 3 R (Reduce-Reuse-Recycle), terutama untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai tempat pemusnahan sampah organik. Pengurangan sampah dilakukan dengan cara antara lain : o Pemilahan sampah organik dan sampah an-organik o Pembuatan kompos dari sampah organik oleh kelompok masyarakat o Pembuatan kerajinan tangan dari bahan an-organik b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Skala Kabupaten Sampai saat ini Dinas Pekerjaan Umum timbulan sampah pada wilayah operasional timbulan sampah sebesar 25.699,65 m3/tahun atau 100% dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 21,900 m3/Tahun dengan presentase 84,2%. Wilayah cakupan antara lain : Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesisir Selatan - Pengelolaan sampah Kota Painan (Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan) - Pengolahan sampah Pasar Baru (Ibu Kecamatan Bayang) - Pengolahan Sampah Pasar Kuok (Ibu Kecamatan Batang Kapas) Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 67

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Perumahan : a. Pasar Baru dan sekitarnya b. Perumahan Sianik Sago c. Perumahan Bumi Sago Damai Sago d. Kawasan Perumahan Painan e. Kawasan Perumahan Karang Pauh f. Kawasan Perumahan Sianik g. Kawasan Perumahan Berlian Indah Permai h. Kawasan Perumahan TNI AD i. Sepanjang Jalan Sago-Painan 2. Pasar a. Pasar Baru b. Pasar Sago c. Pasar Painan d. Pasar Batang Kapas Pasar yang terletak di ruas jalan di Kecamatan Bayang, Sago, Painan, dan Batang Kapas. Dari sumber-sumber persampahan tersebut oleh petugas kebersihan diambil dari TPSS untuk kemudian diangkut oleh petugas kebersihan ke TPA Gunung Bungkuk. Sementara sampah dari Rumah Sakit oleh petugas kebersihan rumah sakit di angkut ke Bak Konteiner di Rumah Sakit untuk kemudian diangkut oleh Dinas Kebersihan Pesisir Selatan ke TPA Gunung Bungkuk sedangkan Sampah jenis infecsius di kelola oleh Rumah Sakit. Pola operasional pengelolaan sampah akan meliputi pewadahan, pengelolaan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Sementara itu wilayah dengan konsentrasi perkembangan produksi tinggi (kawasan perkotaan) meliputi Kecamatan Ranah Pesisir, Basa IV Balai Tapan dan Lengayang yang merupakan wilayah potensial produksi sampah sehingga wilayah ini merupakan prioritas pelayanan prasarana pengelolaan lingkungan. Aspek Teknis Operasional : Dalam pengolahan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan sistem pelayanan pengolahan sampah dilaksanakan sebagai berikut: a. Pelayanan langsung Dump truck sampah dengan petugasnya mengambil sampah langsung dari rumah penduduk, perkantoran sesuai dengan rute operasional setiaphari dari jam 06.00 s/d 11.00 wib dan diangkat ke TPA. b. Pelayanan tidak langsung - Pada lokasi perumahan telah disediakan bak kontainer dan apabila telah penuh diangkat dengan arm roll truck ke TPA. - Becak motor dengan petugasnya mengambil sampah dari TPS dan tong sampah yang telah disediakan kemudian memindahkannya ke kontainer yang telah disediakan pada lokasi tertentu kemudian diangkat dengan armroll truck ke TPA. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 68

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan c. Seluruh timbunan sampah diangkat ke TPA Gunung Bungkuk dengan sistem pengolahan Control Land Field Adapun pengelolaan sampah dari 12 Kecamatan tersebut saat ini yang baru terkelola langsung oleh bidang kebersihan dan pertamanan adalah sampah Kota Painan (Ibu Kabupaten Pesisir Selatan) dan 3 Kecamatan (Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Bayang dan Kecamatan Batang Kapas), keran ini merupakan prioritas untuk ditangani, sedangkan 9 Kecamatan lainnya dikarenakan timbulan sampahnya masih kecil dan dikelola langsung oleh masing-masing Kecamatan. Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam pengelolaan persampahan adalah : Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Penampungan Sementara (TPS) ini merupakan suatu wadah sebagai penampung sampah sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Dimana tempat penampungan sementara ini terdiri dari : o Tempat Penampungan Sementara (TPS) permanen ini terbuat dari pasangan batu bata, cor beton dan ditutup dengan besi plat, penempatannya tersebar dalam kota Painan Salido – Sago khususnya dan Pesisir Selatan pada umumnya. o Tempat Penampungan Sementara (tong sampah) terbuat dari drom bekas yang dipotong dua diberi kaki dan pegangan, penempatannya tersebar dilokasi-lokasi fasilitas umum. o Tempat Pemilah sampah basah dan sampah kering dalam drum bekas yang ditempatkan tersebar pada pemukiman penduduk Tabel 3.39 Data Tempat Pembuangan Sampah Permanen Nama/Jenis Sarana Tempat penampungan sementara (TPS) permanen

Pasangan Bata dan Cor Beton

2

Tempat penampungan sementara (TPS) permanen

3

Tempat penampungan sementara (TPS) permanen

No 1

Bahan

Asal

Thn Pengadaan

Jumlah

Kondisi

APBD TK II

2006

10 unit

-


APBD TK II

2007

12 unit

Baik


APBD TK II

2008

20 unit

Baik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010


III - 69

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Bak Kontiner Bak kontiner ini berfungsi tempat pengumpulan sampah, baik yang ditempatkan masyarakat maupun petugas kebersihan sendiri dan penempatan bak kontiner adalah padaa titik tertentu seperti pemukiman masyarakat, pasar serta tempat fasilitas umum lainnya. Dengan keadaan/kondisi terinci dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.40 Data Bak Kontiner. N o

Nama/Jenis Sarana

1 2 3

Bahan

Asal

Thn Pengadaan

Jumlah

Kondisi

Bak Kontiner Tertutup

Besi

APBD

2007

2 Unit

Rusak ringan

Bak Kontiner Terbuka Bak Kontiner Terbuka

Besi

APBD

2007

1 Unit

APBD

2008

2 Unit

Rusak Berat Rusak Sedang

Besi

APBD

2009

Besi

APBD

2010

2 Unit

Baik

-

Besi

APBD

2011

4 Unit

Baik

Belum disebar

Bak Kontiner Terbuka Bak Kontiner Tertutup

4 5 6

Bak Kontiener

Besi

2 Unit

Baik

Ket 1 Unit di Bengkel/perb aikan Di pasar Sago -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010 Dump Truk Dalam pelaksanaan Rutinitas kebersihan, Bidang Kebersihan memiliki Armada Angkutan Sampah berupa Dump Truk untuk mengambil sampah dari area timbulan sampah yaitu lokasi-lokasi perumahan, perkantoran, pasar dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya baik diambil dari tempat penampungan sementara (TPS) maupun dengan dor to dor untuk dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan jumlah 5 (lima) Unit dan kondisi sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.41 Data Dump Truk No 1. 2. 3. 4.

Nama/Jenis Alat Dump Truk BA.9634.JA Dump Truk BA.9636.JA Dump Truk BA.9600.GD Dump Truk BA.9601.GD

Merk/Type Isuzu J-93082 Isuzu J-93082 B Isuzu ELF W-990341 Isuzu ELF W-990334


Asal Alat PLP TK I PLP TK I ADB ADB

Thn Pengadaan 1994

Sering Rusak

1994

Sering Rusak

2000

Sedang

2000

Sedang

Kondisi

III - 70


Dump Truk BA.9602.GF

Mitsubishi 4D34T D79173

APBD TK II

2008

Baik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010 Dump truk di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 5 unit dimana dumptruk yang beroperasi hanya 4 unit tersebar di pasar baru 2 unit dan di sago-painan 2 unit dan standbay 1 unit. Dump Truk BA.9634.JA dan Dump Truk BA.9636.JA kapasitas 8 m3 sering mengalami rusak waktu beroperasi dan kalau rusak sering di gantikan oleh Dump Truk BA.9602.GF kapasitas 8 m3 dan Dumptruk yang bisa pakai Dump Truk BA.9600.GD dan Dump Truk BA.9601.GD dengan kapasitas 7,5 m3 Amrol Truk Untuk pengangkutan sampah yang ditempatkan pada bak-bak kontiner di titik-titik tertentu dibawa dengan Amrol Truk ke Lokasi/Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Jumlah armada ini sebanyak 3 (tuga) Unit dan 2 unit yang bisa beroperasi dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.42 Data Amrol Truk No 1. 2. 3.

Nama/Jenis Alat Amrol Truk BA.9637 Amrol Truk BA.9602.GD Amrol Truk BA.9603.GD

Merk/Type Isuzu Bison P-951811 Isuzu W-990339 Isuzu ELF W-990340

Asal Alat

Thn Pengadaan

Kondisi

PLP TK I

1995

Rusak Berat tidak operasi

ADB

2000

ADB

2000

Baik/ Pakai Rutin

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010 Becak Motor Disamping armada Dump Truk Sampah, bidang Kebersihan juga memiliki armada pengangkutan sampah berupa Becak Motor sampah. Armada ini digunakan pada lokasi-lokasi yang tidak dilalui oleh Dump Truk atau pada saat-saat tertentu. Jumlah Armada Becak Motor Sampah ini sebanyak : 5 (unit) dan kondisi sekarang 2 Unit sering mengalami kerusakan sehingga kurang optimal dalam beroperasi dengan perincian sebagaimana dalam tabel dibawah ini :


III - 71

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.43 Data Becak Motor Sampah Nama/Jenis Alat

No 1.

Merk/Type

Asal Alat

Thn Pengadaan

KAISAR

HIBAH PLN

2006

APBD TK II

2007

Baik

Becak Motor BA. Becak Motor BA.7894.GD

2.

BEIJING

Kondisi Sedang

Keterangan Butuh Pemeliharaan/ Perbaikan Sering Rusak Butuh Pemeliharaan

3.

Becak Motor BA.7790.GD

BEIJING

DAK – LH

2007

Baik

4.

Becak Motor BA.7789.GD Becak Motor BA.7654.JS

BEIJING

DAK – LH

2007

Baik

Sering Rusak Butuh Pemeliharaan

BEIJING

PKP PLP TK I

2007

Baik

Butuh Pemeliharaan

5.

Butuh Pemeliharaan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010 Gerobak Sampah Gerobak sampah ini ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu seperti pasar-pasar dan terminal, digunakan oleh petugas pasar untuk sarana pengumpulan sampah dan kemudian dipindahkan ke Dump Truk atau Bak Konteiner dengan perincian seperti tabel dibawah ini : Tabel 3.44 Data Gerobak Sampah No 1.

Nama/Jenis Alat Gerobak Sampah (Tarik)

Jumlah

Asal Alat

Thn Pengadaan

Kondisi

6 Unit

APBD TK II

2005

Sedang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010 Becak Sampah (Becak Dayung) Becak sampah adalah sebagai alat pengumpul sampah dan penempatannya pada lokasilokasi tertentu seperti pasar dan lokasi lainnya di gunakan oleh petugas pasar, dengan perincian seperti tabel di bawah ini : Tabel 3.45 Data Becak Sampah (Becak Dayung) No

Nama/Jenis Alat

Jumlah

Asal Alat

Thn Pengadaan

Kondisi

1.

Becak Sampah (Becak Dayung) Becak Sampah (Becak Dayung)

3 Unit

PLP TK I

2000

Rusak

1 Unit

APBD TK II

2005

Baik

2.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010 Rumah Pencacah Sampah / Rumah Kompos Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 72

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Rumah Tempat Pencacah Sampah dan Rumah Kompos ada dua lokasi seperti dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.46 Data Rumah Kompos No 1

2

Nama/Fasilitas Sarana Rumah Kompos Sago - Mesin Pencacah Plastic 1 unit - Mesin Pencacah Sampah (untuk kompos) - Bak Kompos

Luas

Asal

Sago

160 m²

PLP TK I

Thn Pemb 2007

Sago

-

PLP TK I

2007

BAIK

Sago

-

PLP TK I

2007

BAIK

7,5 m² APBD TK II

2008

BAIK

160 m²

2008

BAIK

Lokasi

Rumah Pengolahan Kompos Gunung Bungkuk - Mesin pencacah sampah - Mesin pencacah plastik - Mesin pengaduk kompos - Mesin pengayak Kompos

Sago

Gunung Bungkuk Lumpo

DAK LH

Kondisi BAIK

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pesisir Selatan memiliki tempat pemrosesan akhir sampah yang cukup representatif yaitu TPA Gunung Bungkuk dengan sitem Control Land Field untuk melayani timbunan sampah dari Kota Painan dan ibukota kecamatan Bayang. Luas TPA ini ± 1 Ha. Kondisi TPA Gunung Bungkuk saat ini sudah hampir penuh dengan sisa areal yang tertinggal untuk dimanfaatkan ± 10 % dari luas yang ada. Dikarenakan luas TPA yang sangat kecil dan hampir penuh dan belum sesuai standar semua fasilitas pendukung TPA yang ada sangat minim maka perlu dilakukan pemindahan lokasi TPA, atau pelebaran wilayah TPA untuk mengantisipasi timbunan sampah yang semakin tinggi seluas ±5 Ha. Dan pada tahun 2011 sudah merencanakan DED dan Kajian UKL/UPL untuk pembangunan TPA di Gunung Bungkuk dan Basa Ampek. Sistem pengelolaan persampahan di Gunung Bungkuk mengunakan sistim Reuseable sanitary landfill. Sudah ada prasarana dan fasilitas TPA seperti kolam pengelolaan lindi, pipa penyaluran gas metan, pipa penyaluran air limbah dll. Setiap harinya ada sekitar 3-4 truk yang masuk mengangkut sampah dari kecamatan antara lain dari kecamatan Bayang, IV Jurai dan Batang Kapas. TPA setiap hari buka kecuali hari minggu libur. Sudah ada pengolahan kompos tetapi sering tidak beroperasi karena masalah manajemen pengelola. Setiap hari rata-rata ada 10-15 orang pemulung di lokasi TPA. Total timbulan sampah yang diangkut ke TPA Tahun Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 73

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 2010 pada wilayah operasional sebesar 25,699,65 m3/tahun dan sampah terkelola di TPA 21,900 m3/tahun. Kondisi TPA Gunung Bungkuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.47 Data dan Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) No 1

Nama/Fasilitas Sarana TPA Gunung Bungkuk Fasilitas : - Tanggul Loading - Kolam Lindi - Rumah Jaga - Pagar Keliling/ Tembok Penahan - Bachu Loader

Lokasi Bukit Penyabungan Lumpo

Luas 1 Ha

Asal ADB

Thn Pemb 1996

200 m² 100 m² 80 m 1 Unit

Kondisi Hampir penuh

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010 TPSA (Tempat Penampungan Sampah Akhir) Selain pada TPA Gunung Bungkuk pembuangan sampah yang berasal dari sampah pasar dan lingkungan sekitar di buang pada areal terbuka TPSA yang berlokasi di Teluk Kasai Kecamatan Batang Kapas seluas 3.740 m3, diantaranya sudah terpakai untuk tempat pembuangan sampah dan saat ini masih menunggu regulasi/kebijakan dari pemerintah daerah. TPSS (Tempat Penampungan Sampah Sementara) Transfer Depo dan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) Domestik adalah tempat pemindahan dan tempat penampungan sementara sampah domestik yang telah terkumpul dari berbagai daerah sumber yang terletak di fasilitas umum, dan pada tahapan proses selanjutnya sampah diangkut menuju TPA menggunakan kendaraan pengangkut berupa truk atau dump truk. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 13 unit Depo/ Bak Kontiner yang terletak di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bayang, IV Jurai dan Batang Kapas. Sarana Pengolahan Sudah ada instalasi pengomposan dan mesin pencacah, instalasi pembakaran sampah dan belum ada instalasi daur ulang.


III - 74

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.48 Daftar Sarana Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2010 Jenis Sarana/Alat

No 1.

TPA Gunung Bungkuk

2.

Kolom Pengolah Leachite

3.

Garace Alat Berat Semi Permanen

4.

Jumlah

Kondisi

Keterangan

Luas : 1 Ha

85 % telah terpakai

15 % sisa lokasi TPA yang dapat dimanfaatkan

1 unit

Sedang Sedang

Rumah Pengolah Sampah (Kompos)

1 unit luas 160 m2

Baik Baik

5.

Mesin Pencacah Sampah Plastik

2 unit

6.

Exavator Pc.200-5 Th.1990

1 unit

7.

Baqhue Loader JCB.5 Th.2000

1 unit

Sedang/Sering rusak Rusak Berat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010 Alat Berat Untuk mengelola sampah di TPA sampah Gunung Bungkuk, alat berat yang di manfaatkan seperti dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.49 Data Alat Berat No

Nama/Jenis Alat

1.

Baque Loader

2.

Exavator

JCB 3X

Asal Alat APBD PESSEL

Komatsu Pc.200 - 5

APBD PESSEL

Merk/Type

Thn Pengadaan

Kondisi

2000

Rusak Berat

1996

Rusak sedang

Ket Tidak bisa dimanfaatkan lagi Masih dimanfaatkan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bid.Persampahan dan Pertamanan 2010


III - 75

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.3.5. PERAN SERTA MASYARAKAT PENGELOLAAN SAMPAH

DAN

GENDER

DALAM

Pada saat ini pengolahan sampah di Kabupaten Pesisir selatan tidak terlepas dari peran serta dan sukungan dari masyarakat, walaupun peran itu belum maksimal karena masih dibutuhkan sosialisasi yang rutin. Adapun peran serta masyarakat yang nyata saat ini meliputi: a. Sebagian sudah memilah sampah ditingkat rumah tangga, sampah yang bernilai ekonomis sudah dimanfaatkan dengan dijual ke pengumpul. b. Masyarakat sudah memanfaatkan fasilitas TPS yang telah disediakan. c. Pada lokasi pelayanan yang langsung ke rumah penduduk, masyarakat telah menyediakan karung sampah sendiri. d. Pembayaran retribusi persampahan. e. Sebagian besar masyarakat melakukan pemusnahan sendiri dengan cara ditimbun atau dibakar terutama pada permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. f. Pengelolaan sampah melibatkan perempuan terutama di tingkat rumah tangga, sementara di tingkat nagari dan kecamatan umumnya dikelola oleh laki-laki. g. Belum ada kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan sampah yaitu melakukan pemilahan sampah bahan plastik, logam, kertas, gelas dan sampah organik hanya bersifat individual. h. Peran swasta masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat dijual kembali bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut. i. Peran pemerintah melakukan daur ulang sampah menjadi pupuk kompos tetapi belum dilakukan secara maksimal dan belum di produksi secara besar hanya dimamfaatkaan untu kebutuhan sendiri. j. Kegiatan pemberdayaan kelompok composting di kampung sago dan salido pada tahun 2009 dan painan pada Tahun 2010. k. Pengelolaan sampah diwujudkan dalam adanya usaha jual beli barang bekas. Sampah yang memiliki nilai jual dikumpulkan dan dipilah berdasarkan jenisnya kemudian dijual. 3.3.6. PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Permasalahan persampahan ditingkat masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: 1. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang 2. Perilaku masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan membuang sampah di sungai atau badan saluran, dan jalan. 3. Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan seperti di kecamatan – kecamatan. Permasalahan persampahan ditingkat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 76

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 1. Masih minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan 2. Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah pada areal TPA dimana timbulan sampah mencapai 25,699,65 m3/tahun dan sampah terkelola di TPA 21,900 m3/tahun saja dari timbulan sampah yang sudah terlayani di TPA di Gunung Bungkuk UPL dan UKL sudah ada tahun 1994 dan beroperasi 1998 dengan luas ±1 Ha dan beroperasi sampai tahun 2013 dan kondisi lahan yang ada ±1 Ha belum sesuai dengan luas standar TPA dan sarana dan prasarana pengelolaan sistem sanitary landfil kondisi TPA saat ini sudah hampir penuh dan tersisa hanya 10%. Untuk menagulangi persampahan maka pihak pemerintah telah melakukan perencanaan DED dan kajian UKL/UPL untuk pembangunan TPA di Kecamatan Basa Ampek Balai dimana ketersediaan lahan sudah tersedia seluas 51.675 m2. Sedangkan kondisi Tempat Pembuangan Sampah yang berfungsi sebagai TPSA adalah daerah Teluk Kasai luas 3.740 m 2 merupakan areal pembuangan sampah pada arel terbuka (open dumping) dan belum ada regulasi/kebijakan. Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah skala kabupaten di Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai, Lengayang, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut; dan Pembangunan TPST di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun lokal (PPK dan PPL). 3. TPS (bak konteiner) hanya ada di Kecamatan baru melayani Kenagarian Pasar Baru, Kenagarian Sago – Salido – Painan dan Batang Kapas dan belum mencapai keseluruh kecamatan. 4. SDM Pengelola persampahan masih kurang 5. Penegakan sanksi hukum untuk persampahan belum ada. 6. Peran swasta sudah ada seperti para pengepul sampah, tetapi masih kurang maksimal serta belum ada advokasi untuk menaungi para pengepul sampah tersebut atau masih berjalan sendiri-sendiri. Permasalahan penanganan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk maka produksi sampah terus meningkat berdasarkan perkiraan timbulan sampah perhari pada wilayah kecamatan sebanyak 859,408 m3/hari sementara kemampuan daerah untuk penanganan kebersihan baru mencapai 429.246 jiwa. Untuk timbulan sampah terkelola pada wilayah operasional kebersihan tahun 2010 dari jenis sampah pasar 11.315 m3 terkelola 10.220 m3 atau 90,3%, sampah permukiman/ perumahan/perkantoran 4.562,6 m3 dan terkelola 3.650 m3 atau 79,9%, pertokoan, restoran, hotel/penginapan 1,825 m3 terkelola 1.460 m3 atau 80%, sampah fasilitas umum 2.522 m3 dan terkelola 2.190 m3 atau 86%, sapuan jalan 5.005 m3 terkelola 4.004 m3 atau 80% dan sampah saluran 470 m3 dan sampah terkelola 376 m3 atau 80%. Dengan total timbulan sampah 25,699,65 m3/tahun dan sampah terkelola 21.900 m3/tahun atau 82,2%. Analisis permasalahan dan penanganan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.50


III - 77

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.50 Analisis Permasalahan Dan Penanganan Sampah Di Kabupaten Pesisir Selatan No 1 A

1

2

Aspek Pengelolaan Persampahan

Permasalahan Yang Dihadapi

2 Kelembagaan

Bentuk Institusi

Dasar Hukum

3

-

-

Tindakan Yang Dilakukan Sudah 4

3

SDM

1

Teknis Operasional Perencanaan

B


6

Alternatif Teknis 7

Dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang kebersihan dan pertamanan

Pemda Kabupaten Pesisir Selatan

Penetapan Perda Pengelola persampahan

-


Perda SOTK

-


Perda Penanganan Sampah


Workshop penanganan dan pengelolaan sampah

Perda ketentuan penanganan sampah

Keahlian Teknis persampahan masih kurang

Direncanakan 5

Penanggung Jawab

Perlu pelatihan -Pelatihan teknis persampahan (kurang persampahan, dan maksimal) peningkatan kualitas SDM

Manfaat 8

Biaya 9

Lebih jelas dan fokus dalam pelaksanaan pengelolaan sampah

APBD II

Meningkatkan APBD II kinerja pengelolaan Memperjelas upaya penanganan APBD II sampah Meningkatkan keahlian penanganan dan APBD II p en ge lo l a an sampah

III - 78

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Amdal UPL /UKL Gunung Bungkuk di buat tahun 1994 dan beroperasi tahun 1998 dan berakhir 2013 dengan luas lahan 1 Ha, dan Perlu Penambahan pada Tahun 2011 Belum ada kejelasan tentang Pembangunan TPA sedang disusun Ketersediaan Dokumen lahan di Teluk Kasai karena Perencanaan DED dan Persampahan untuk (master plan, FS dan DED) masih menunggu regulasi Kajian UPL dan UKL Zona Selatan di pemerintah TPA Gunung Bungkuk Kec.Lunang Silaut untuk penanganan persampahan untuk zona utara dan Basa IV Tapan untuk penangan sampah zona tengah. 2 a


Kajian DED dan UKL/UPL TPA

Pengelolaan dan penanganan APBDK sampah Kabupaten

-

Terkelolanya sampah RT, dan Domestik

Sarana dan Prasarana Pewadahan

TPS (Bak sampah, kontainer)


Banyak yang rusak dan belum mencukupi untuk setiap Penganggaran /tahun kecamatan

Jumlah yang tersedia belum mencukupi dan belum tersebar pada semua kecamatan

Bak sampah komunal tidak Tersedia 13 unit direkomendasikan, kondisi baik dan 1 unit lebih kondisi rusak direkomendasi penempatan lokasi pengadaan masih terbatas pada container sago-salido-painan.

Dinas PU


Pengadaan bak kontener pada setiap kecamatan

Menampung sampah lokal baik dari rumah maupun pasar, dan areal publik

APBDK

APBDK

III - 79

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tong sampah

b

Tersedia baru 42 unit dan kondisi 10 unit rusak baru tersebar di Kec.IVJurai


Pengadaan Tong Menampung Sampah pada setiap sampah lokal kecamatan

APBDK

Pengumpulan

Gerobak sampah

Becak Sampah

Street Sweaper c

Jumlah yang tersedia belum mencukupi dan belum tersebar pada semua kecamatan

Jumlah yang tersedia belum mencukupi

Jumlah yang tersedia belum mencukupi

Belum tersedia

Tersedia 6 unit gerobak

Perlu pengadaan gerobak/th


Tersedia 4 unit gerobak

Perlu pengadaan gerobak/th


-

Perlu pengadaan


Pengadaan gerobak

Mempercepat proses pengumpulan sampah dari tong sampah

APBDK

Pengadaan gerobak

Mempercepat proses pengumpulan sampah dari tong sampah

APBDK

-

-

APBDK

Pemindahan Transfer Depo

Container


Belum tersedia

Jumlah yang ada tidak mencukupi

Perlu pengadaan transdepo

-

Sudah Tersedia 13 buah container (1 unit rusak berat)


Per lu p en g ad a an container Pemda setidaknya ada 5 Kabupaten unit setiap Pesisir Selatan kecamatan

Pengadaan Transferdepo

Pengadaan Container

Memudahkan loading sampah A P B D K

Memu d ah k an pengangkutan sampah

APBDK

III - 80


Transfer station d

-


-

-

-

APBDK

Pengangkutan Dump Truck

Amroll

e

Belum diperlukan

Jumlah Dump Truck yang tersedia kurang kondisi 2 unit sering rusak

Tersedia dump truck 5 unit (2 unir sering rusak)

Perlu Penambahan dump truck 1 unit/th

Pemerintah Pusat

Pengadaan Dump Truck

Mempercepat proses APBN pengangkutan sampah ke TPA

Jumlah Amroll yang tersedia kurang

Tersedia amroll sebanyak 3 unit (1 unit rusak tidak operasi)

Perlu penambahan amroll 1unit/th

Pemerintah Pusat

Pengadaan Amroll

Memudahkan bongkar muat

-

Perlu pengadaan compactor truck

Pemerintah Pusat

Pengadaan Compactor Truck

Tersedia becak motor sebanyak 5 unit (2 unit rusak tidak operasi)

Perlu penambahan Becak Motor 2 unit/th

Pemerintah Pusat

Compactor truck

Belum tersedia

Becak Motor

Jumlah Becak Motor yang tersedia kurang

Pengadaan becak motor

APBN

APBN

Memudahkan bongkar muat

APBN

Sistem Pengelolaan 3 R


III - 81


Pengomposan

f

Sudah ada pengomposan yang dikelola Pemda

Perlu pengadaan Tersedia 2 unit tetapi sistem belum dilakukan pengomposan 22 pengelolaan yang unit optimal

Daur Ulang

Belum ada daur ulang di Kab. Pesisir Selatan

-

Perlu pengadaan sistem daur ulang dalam rangka menarik investasi

Incenerator

Belum tersedia

-

Perlu pengadaan

Tempat Pemrosesan Akhir

Un t u k Pe mb an gu n an TP A Gu n u n g Bu n g ku k d an B a s a I V T ap an ma sih d al a m p en yu su n an DE D d an T ah ap K aj i an U KL /U PL


Pembangunan TPA di Basa IV Balai dan TPA di Kecamatan Lunang Silaut

Pemerintah Propinsi

Pemerintah Propinsi

Pengadaan alat komposting

Memproses sampah or gan ik men j a d i kompos

Perlu pengadaan alat daur ulang

Memproses sampah anorganik menjadi b ar an g d au r APBDP u l an g seperti alat-alat rumah tangga dari plastik, biji besi dll.

APBDP

Pemerintah Propinsi

Pembakaran jenis APBDP limbah infecsius

Pemda Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Pusat

Tempat Pemprosesan Sampah Kabupaten

-

APBD dan APBDK

III - 82


Dokumen DED

Dalam tahap penyusunan DED

Proses

Dokumen Amdal

Dalam tahap penyusunan DED

Proses

Lahan

Fasilitas Umum

Fasilitas Perlindungan Lingkungan Fasilitas Operasional

Fasilitas Penunjang


Pembebasan lahan sudah dilakukan 1 ha di gunung bungkuk perlu penambahan 4 ha lagi, dan di basa iv balai tapan sudah di bebaskan

Belum Tersedia

Belum

Belum Lengkap

Belum Tersedia

Pemda Kabupaten Pesisir Selatan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan

-

Perencanaan Kelayakan

APBDK

-

Kelayakan Kajian Lingkungan

APBDK


Di kantor tapem

Tertangani persampahan

APBDK

Perlu Pembangunan Fasilitas Umum

Pemerintah Pusat

-

-

APBN

-

Perlu pembangunan Fasilitas Perlindungan Lingkungan

Pemerintah Pusat

-

APBN

-

Perlu Pengadaan fasilitas operasional

Pemerintah Pusat

-

-

APBN

-

Perlu Pembangunan fasilitas penunjang

Pemerintah Pusat

-

-

APBN

-

-

Pembebasan lahan dilanjutkan dengan Penyusunan DED dan UKL/UPL

-

III - 83

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan C

Sistem Pembiayaan Mekanisme Pembiayaan

Sumber Dana

APBDK


Retribusi dan mekanisme penarikan

Perda tentang Retribusi Pelayanan Peninjauan Persampahan/kebersi pelaksanaan Perda han


Realisasi penerimaan retribusi D

E

Sudah diterima dari retribusi tapi belum sesuai target


Peraturan Perundangan

Kelengkapan dan kekayaan materi

Perda Penanganan Belum ada

Penerapan sanksi dan reward

Perda Penanganan Belum ada

Peran Serta Masyarakat/swsta


III - 84


Kampanye/penyuluhan

Kemampuan membayar Retribusi

Partisipasi Aktif masyarakat

Partisipasi Swasta


Belum ada kegiatan penyuluhan oleh masyarakat khusus masalah sampah Masih kurang


-

APBK

Perlu ditingkatkan


-

APBDK

Perlu meningkatkan peran serta masyarakat


-

APBDK

-

APBDK

Belum ada peran serta masyarakat dalam pengomposan dan daur ulang

Masih Kurang

Peran swasta masih sangat sedikit

Perlu penyelenggaraan p en yu lu h an oleh masyarakat

-

-

Masyarakat dan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan

-

III - 85

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Permasalahan Cakupan Pelayanan Pengelolaan Persampahan Dengan kondisi Geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari utara ke selatan sepanjang 240 Km merupakan masalah yang cukup berat untuk memberikan pelayanan kebersihan merata keseluruh wilayah kecamatan. Dengan 1 (satu) lokasi TPA yang berada di Kecamatan IV Jurai tidak mungkin bisa mencapai seluruh timbulan sampah dari 12 Kecamatan Perlu penambahan jumlah TPA untuk zona tengah dan selatan. Permasalahan Kondisi Prasarana dan Sarana a. Kendaraan Operasional pengangkutan sampah juga dapat dilihat bahwa kondisi Dump Truck dan Arm Roll Truck juga sudah berumur tua dan tidak efektif. b. Dari prasarana dan sarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang berlokasi di Gunung Bungkuk dengan luas ± 1 Ha, saat ini sudah terisi / termanfaatkan ± 85 % dari luas lahan yang tersedia, sehingga tersisa lahan yang dapat dimanfaatkan 15 % (1500 m2) yang diperkirakan hanya mampu menampung ± 1 th timbulan sampah, dan kondisi alat berat Exavator yang sudah berumur tua dan sering rusak sehingga sudah tidak evektif untuk dioperasionalkan dan butuh biaya perawatan yang cukup besar. Rumusan Masalah Dilihat dari kondisi geografis dan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang ada dapat disimpulkan : a. Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 12 Kecamatan yang memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang 240 Km tidak memungkinkan untuk pelayanan pengelolaan persampahan yang terpusat pada 1 TPA b. Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan sampah sudah berumur tua dan tidak efektif dan efisien. c. Kondisi TPA Gunung Bungkuk yang ada saat ini sudah hampir penuh ± 15 % (1500 m2) dari lahan yang tersedia 1 Ha dengan masa pakai efektif maksimal 1 tahun dan harus dilakukan penutupan lokasi TPA yang ada dan melakukan perluasan lokasi/lokasi baru untuk TPA. Analisis Permasalahan Dan Rekomendasi a. Untuk mengatasi timbulan sampah diseluruh wilayah kecamatan agar tidak memunculkan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kwalitas kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan di bagi menjadi beberapa wilayah pengelompokan dengan membangun Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di masing-masing wilayah. b. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan efisien perlu kiranya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan alat berat di TPA yang ada saat ini untuk dilakukan peremajaan agar biaya/cost operasionalnya tidak tinggi.


III - 86

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Menyikapi kondisi Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari utara ke selatan untuk pelayanan pengelolaan persampahannya dapat dibagi 3 (tiga) wilayah agar dicapai pelayanan pengelolaan yang efektif dan efisien dengan pengelolaan sebagai berikut : 1. Wilayah I. Meliputi pelayanan pengelolaan sampah pada kecamatan. a. Kecamatan Koto XI Tarusan b. Kecamatan Bayang c. Kecamatan Bayang Utara d. Kecamatan IV Jurai Lokasi TPA di Gunung Bungkuk Kecamatan IV Jurai, perluasan lahan TPA sudah dicadangkan untuk tahun 2011 seluas ± 4-5 Ha. 2. Wilayah II. Meliputi : a. Kecamatan Batang Kapas b. Kecamatan Sutera c. Kecamatan Lengayang d. Kecamatan Ranah Pesisir Lokasi TPA di Kecamatan Lengayang (Lokasi TPA belum tersedia) 3. Wilayah III. Meliputi : a. Kecamatan Linggo Sari Baganti b. Kecamatan Pancung Soal c. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan d. Kecamatan Lunang Silaut Lokasi TPA di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (Lokasi sudah tersedia ± 5 Ha) Untuk mengatasi timbulan sampah dalam rangka meningkatkan kwalitas kesehatan lingkungan menuju Indonesia sehat 2015 untuk Kabupaten Pesisir Selatan perlu di penuhi prasarana dan sarana berupa TPA : 1. Pembanguna TPA Gunung Bungkuk 2. Pembangunan TPA Basa IV Balai Tapan 3. Pengadaan/peremajaan kendaraan operasional pengangkutan sampah 4. Pengadaan Alat Berat di TPA Untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan Sarana yang di usulkan adalah : 1. Pembangunan/perluasan TPA Gunung Bungkuk dengan sistem Land Field beserta sarana dan prasarana kelengkapan TPA 2. Pengadaan Alat berat Exavator 1 unit untuk TPA Gunung Bungkuk. 3. Pengadaan kendaraan operasional pengangkutan sampah berupa Dump Truck dan Arm Roll Truck. 4. Pembanguna TPA Tapan dengan sistem Land Field beserta sarana dan prasarana kelengkapan TPA 5. Pengadaan alat berat Exavator 1 unit untuk TPA Tapan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 87


Dalam upaya mewujudkan peningkatan kwalitas kesehatan lingkungan sesuai dengan kondisi yang mendesak saat ini adalah : 1. Pembanguna/perluasan TPA Gunung Bungkuk beserta prasarana dan sarana kelengkapannya 2. Pengadaan alat berat Exavator untuk TPA Gunung Bungkuk 3. Pengadaan Dump Truck dan Arm Roll Truck pengangkut sampah Pembangunan Prasarana dan Sarana pengelolaan sampah, pendanaannya diharapkan bantuan dari pemerintah pusat karena membutuhkan pendanaan yang cukup besar sedangkan pewadahannya yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : 1. Dana Pembebasan Lahan TPA 2. Dana DED TPA 3. Dana UKL/UPL TPA

3.4. PENGELOLAAN DRAINASE 3.4.1. LANDASAN HUKUM 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih. 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum 6. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL – UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/ MENKES/1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan 9. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan. 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 88

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 12. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi. 3.4.2. ASPEK INSTITUSIONAL a. Struktur Unit Layanan Drainase Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani dan terkait dalam pengelolaan drainase antara lain : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. b. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Tugas dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini adalah: o Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan drainase lingkungan o Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan drainase lingkungan o Supervisi o Monitoring dan Evaluasi Tugas dan kewenangan Dinas PU dalam hal ini adalah o Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan bidang drainase dan pengendalian sumber daya air dan banjir o Penyediaan dan distribusi layanan drainase dan pengendalian banjir o Supervisi o Monev c. Tugas dan Kewenangan pihak swasta dan masyarakat o Berperan serta dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan d. Harga/Tarif Pengelolaan drainase lingkungan belum dilakukan secara terencana dengan baik dan belum diatur secara khusus di dalam peraturan perundangan yang ada sehingga Pemda belum menetapkan harga tarif layanan.

3.4.3. CAKUPAN LAYANAN Jaringan drainase Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari jaringan buatan dan alami dengan kondisi kurang terpelihara baik dan kurang optimal. Sasaran pelayanan sistem drainase Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan pada : a) Peningkatan sistem drainase dalam rangka mengurangi wilayah genangan. b) Pengembangan jaringan drainase, sistem polder/kolam, penampung/retensi serfa sarana prasarana pendukung/pelengkapnya meningkatkan pelayanan sarana drainase dan melindungi kawasan permukiman dan strategis perkotaan dari risiko genangan. c) Menjaga dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase yang ada.


III - 89

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.4.4. ASPEK TEKNIS DAN OPERASIONAL Secara keseluruhan Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki desain dan konstruksi jaringan drainase yang diperkeras serta jaringan drainase sederhana dan bersifat konvensional. Belum seluruh pemukiman perkampungan jaringan drainasenya dibentuk dari galian tanpa pengerasan di sisi kanan dinding yang fungsinya masih tergabung antara pembuangan limpahan air hujan dan limbah domestik. Dimensi ukuran yang ada untuk masing-masing saluran drainase bervariasi. Pada ruas jalan yang memiliki lebar 3 meter, lebar saluran drainase yang terdapat pada bagian kiri dan kanan jalan sekitar 40 – 50 cm dengan kedalaman 20 - 30 cm. Pada ruas jalan yang sempit, yang memiliki konstruksi jalan perkerasan tanah, dimensi saluran irigasi lebih kecil lagi bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. 3.4.5. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN GENDER DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN Peran serta masyarakat dan gender dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan masih kurang, hal ini terlihat dari perilaku masyarakat terhadap pemeliharaan sarana drainase lingkungan. Akan tetapi sudah ada keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembersihan saluran drainase lingkungan yang sudah dikelola oleh masyarakat peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase dalam bentuk pembersihan saluran drainase disekitar pemukiman mereka melalui kegiatan gotong royong. Beberapa hal masih terlihat perlaku masyarakat terhadap sarana drainase adalah sebagai berikut: 1. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jaringan pembuangan limbah home industri tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. 2. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai TPS (tempat pembuangan sampah) yang praktis. 2.4.6. PERMASALAHAN Permasalahan yang sering di hadapi adalah terjadinya genangan pada saat musim penghujan. Berdasarkan pengamatan lapangan dan referensi laporan, kajian artikel dan informasi sumber lainnya, diidentifikasi beberapa wilayah yang termasuk daerah rawan banjir. Penyebab utama permasalahan yang terkait dengan kondisi sistem drainase di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: a) Belum terintegrasinya sistem drainase antar satu wilayah dengan wilayah di sekitarnya b) Meningkatnya intensitas curah hujan. Karakteristik di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan


c) d)

e)

f) g) h)

i) j)

k)

angka curah hujan tahunan rata-rata 299,6 mm/tahun, dimana selama periode meningkatnya angka curah hujan seringkali terjadi peningkatan debit limpasan air permukaan. Akumulasi debit limpasan permukaan akibat meningkatnya intensitas curah hujan yang berasal dari bagian hulu yang langsung terkonsentrasi masuk ke dalam areal rawa buangan alami seringkali menimbulkan terjadinya luapan dan genangan banjir pada areal yang elevasinya relatif rendah di bagian hilir. Berubah atau bertambah fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase seperti di Kecamatan bayang, batang kapas, dan kecamatan lain. Mix Drain : terjadi akibat penyimpangan perilaku pengelolaan sampah dan serta penggunaan lahan yang keliru di areal permukiman penduduk dan pusat kegiatan perdagangan/pasar tradisionil, sehingga membebani kapasitas normal saluran drainase sehingga harus berfungsi sebagai wadah buangan limpasan air hujan maupun limbah domestik dan sampah padat. Belum terintegrasinya infrastruktur perumahan di dalam kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase dan air limbah) sehingga sering terjadinya banjir dan permasalahan lingkungan lainnya. Terbatasnya biaya operasional untuk pemeliharaan jaringan drainase jalan raya, sehingga seringkali menimbulkan genangan pada musim hujan Hampir semua kondisi drainase sekunder di Kabupaten Pesisir Selatan masih bergabung dengan hasil buangan rumah tangga. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara jaringan drainase yang berada disekitarnya serta kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kapasitas Saluran drainase yang tidak memadai. Penanganan prasarana drainase di kabupaten Pesisir Selatan saat ini masih bersifat parsial dan cenderung masih situasional, bila terjadi suatu kasus genangan/banjir maka baru penanganan untuk antisipasi dilakukan. Belum ada Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana Drainase.

Program/ kegiatan penyelenggaraan drainase perkotaan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:  Kegiatan Perencanaan a. Kegiatan Penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknik; b. Perencanaan dilakukan secara menyeluruh sesuai tahapan kegiatan; c. Perencanaan prasarana drainase harus berdasarkan kepada: RDTRK kota, kebutuhan masyarakat, petunjuk teknis dan sistim pengendalian banjir; d. Mempertimbangkan faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan; e. Rencana Induk disusun dengan memperhatikan kepada rencana pengembangan kota; f. Sebagai parameter penentuan prioritas penanganan adalah pada hasil survei kebutuhan nyata, parameter genengan, parameter ekonomi dan parameter sosial; g. Rencana Induk Prasarana Drainase Perkotaan (RIPDP) harus disahkan instansi atau lembaga yang berwenang ; Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan h. Penyusunan studi kelayakan harus berdasarkan RIPDP; i. Spesifikasi teknis studi kelayakan memuat antara lain :  Uraian aspek teknis, ekonomi, finansial, sosial, kelembagaan dan pengelolaan  Memuat alternatif penyediaan prsarana drainase perkotaan termasuk identifikasi dan evaluasi alternatif penanganan. j. Tata cara penyusunan studi kelayakan disesuaikan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku. k. Penyusunan studi kelayakan harus memenuhi kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan. l. Perencanaan teknik berdasarkan studi kelayakan. m. Perencanaan teknik prasarana drainase harus mengikuti standar dan petunjuk teknis yang berlaku. n. Satuan pengukuran dinyatakan dalam sistim pengukuran metrik. o. Perencanaan mencakup komponen saluran drainase dan bangunan pelengkap drainase. 

Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan a. Pelaksanaan prasarana drainase perkotaan dilakukan berdasarkan perencanaan teknik yang disahkan instansi berwenang; b. Pelaksanaan harus mengikuti tertib administrasi dan tertib pembangunan yang ditetapkan instansi yang berwenang dibidangnya masing-masing meliputi :  Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang kota  Persyaratan teknis teknologis  Persyaratan ekologis untuk pembangunan yang berdampak lingkungan c. Setiap kegiatan pelaksanaan di bidang perumahan dan permukiman harus membangun jaringan drainase sebagai prasarana lingkungan; d. Pembangunan jaringan darinase dilakukan sebelum kegiatan membangun rumah; e. Setiap Pembangunan rumah atau perumahan harus mebangun resapan buatan yang merupakan bagian dari drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan; f. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan oleh : Pemerintah daerah, Badan usaha, masayarakat orang perseorangan atau kelompok; g. Pelaksanaan pengawasan meliputi kegiatan :  Penyiapan  Pengerjaan dan  Pengakhiran h. Kegiatan penyiapan dalam pelaksanaan prasarana drainase perkotaan meliputi :  Pengurusan per-ijinan yang diperlukan  Ijin lokasi dan penggunan lahan;  Ijin mendirikan bangunan;  Ijin galian;  Ijin penggunaan tenaga kerja asing;  Mobilisasi peralatan  Pemilihan/pengadaan barang dan jasa; dan


Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Penyusunan jadwal pelaksanaan pembangunan, penyediaan gambar teknik, spesifikasi teknik dan dokumen pendukung lainnya.\ i. Kegiatan pengerjaan, merupakan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan parasarana fisik drainase dilapangan. j. Penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan prasarana drainase kepada pengelola setelah akhir kegiatan adalah berfungsinya sistim dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. k. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pedoman, petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan dan pengawasan. 



Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan 1. Pengelolaan prasarana drainase perkotaan meliputi kegiatan :  Pengoperasian  Pemeliharaan, dan  Pemanfaatan 2. Pengelolaan memperhatikan petunjuk teknis dan tata cara operasi dan pemeliharaan yang berlaku 3. Pelaksanaan pengelolaan prasarana drainase perkotaan dapat dilakukan Pemerintah daerah, Badan usaha dan masyarakat baik orang perorangan atau kelompok orang. 4. Pengelolaan dapat dilakukan sebagian atau keseluruhan dari unit prasarana drainase perkotaan 5. Tugas dan kewajiban pengelolaan prasarana drainase perkotaan, yaitu :  Mengumpulkan dan mengarsipkan data dan dokumen penyelenggaraan parasarana drainase perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku.  Mengadakan, memasang, mengoperasikan dan memelihara prasarana drainase perkotaan terkait dengan keamanan dan kehandalan penyelenggaraan drainase perkotaan  Melaporkan hasil pengelolaan kepada Instansi yang terkait.



Kegiatan Pembiayaan Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan Prasarana drainase perkotaan dapat dibiayai oleh :  Pemerintah, baik pusat maupun daerah  Badan usaha  Masyarakat, orang perseorangan atau kelompok 2. Tata cara pembiayaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan bantuan penyelenggaraan prasarana drainase perkotaan baik dalam bentuk dana maupun asset sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 4. Prasarana drainase perkotaan yang dibangun oleh dan dibiayai sumber dana perorangan atau badan usaha menjadi milik perorangan atau badan usaha yang bersangkutan.



6.

7. 8.

Prasarana drainase perkotaan yang dibangun dan dibiayai dari sumber dana kelompok masayarakat serta pemanfaatannya untuk kepentingan anggota kelompok, dapat menjadi milik kelompok yang bersangkutan dengan ketentuan kelompok telah berstatus badan hukum. Mengenai drainase perkotaan yang dibangun oleh kelompok diatas tanah perorangan atau masyarakat atau tanah ulayat, kepemilikannya berikut tanah yang dipakai dapat :  Ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian  Ditempuh pelepasan hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  Dilakukan dengan hibah Kepemilikan prasarana drainase perkotaan yang bersifat kepentingan umum harus memperhatikan peraturan perundang-unadnagn ynag berlaku. Kepemilikan prasarana drainase perkotaan haus memperhatikan hak atas tanah dimana bangunan didirikan.



Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan 1. Sosialisasi kegiatan operasi & pemeliharaan perlu dilakukan terhadap stakeholder. 2. Drainase kota merupakan tugas Pemda dalam memenuhi public service function, walau demikian Pemberdayaan masyarakat dirasa perlu agar masyarakat merasa memiliki dan ikut memeliharanya.



Permasalahan Penyelenggaraan Prasarana Drainase 1. Penanganan prasarana drainase di kabupaten Pesisir Selatan saat ini masih bersifat parsial dan cenderung masih situasional, bila terjadi suatu kasus genangan/banjir maka baru penanganan untuk antisipasi dilakukan. 2. Belum ada Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana Drainase. 3. Belum adanya Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Prasarana Drainase.

Kebijakan jaringan drainase, yaitu: 1. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memelihara drainase di lingkungan Permukiman; 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam penataan drainase pada lingkungan dan permukiman; 3. Meningkatkan kualitas kebersihan drainase; 4. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan drainase; Di Kabupaten Pesisir Selatan saluran drainase pada umumnya menyatu dengan sistim pembuangan air limbah rumah tangga dan industri dengan keadaannya berupa saluran terbuka dan ada yang saluran tertutup. Di Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya drainase masih bersifat alami dengan kondisi yang sangat buruk. Permasalahan yang timbul untuk sistim drainase alami ini bisa jadi genangan akibat penyumbatan saluran drainase oleh sampahsampah yang bertumpukan di dalam saluran drainase tersebut. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Permasalahan yang dihadapi antara lain belum tersusunnya dokumen perencanaan yang lebih detail/ rinci karena dokumen RTRW Kabupaten Pesisir Selatan baru selesai disusun yang merupakan acuan/ pedoman perencanaan di bawahnya. Dukungan bantuan teknis dalam penataan drainase masih terbatas sehingga masih terbatas dokumen perencanaannya yang merupakan acuan/ implementasi di lapangan. Maksud perencanaan drainase perkotaan adalah mencari alternatif kiat-kiat pengendalian akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan dan penyaluran air limbah. Tujuan pembangunan sarana drainase perkotaan seperti halnya tujuan penataan lingkungan, diantaranya sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesehatan masyarakat. 2. Meningkat kesejahteraan masyarakat. 3. Mencegah terjadinya erosi dan menjaga kualitas air sungai dan saluran drainase. 4. Menghindari kerusakan/kerugian material, gangguan dan bahaya lain yang disebabkan oleh kelebihan limpasan air hujan yang tidak tersalur. 5. Konservasi sumber daya air. 6. Perbaikan kualitas lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan drainase yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan di lakukan hal sebagi berikut : 1. Membangun sistem drainase yang baik dengan mengunakan saluran drainase permanen pada daerah yang belum memiliki saluran drainase 2. Peningkatan saluran drainase yang telah mengalami kerusakan dan sedimentasi yang menyebaka idak lancarnya aliran air. 3. Mengurangi daerah yag becek dan genangan air 4. Mengendalikan erosi tanah, keusakan jalan dan saluran lainnya 5. Pengaliran air hujan seepat mungkin 6. Dalam proses pengalrannya tidak boleh terputus-putus Saluran drainase ini terdiri dari saluran primer dan sekunder, dimana saluran akhir pembuangan akhir di Kabupaten Pesisir Selatan akan di salurkan kesungai. Saluran drainase penunjang atau atau saluran drainase primer dan sekunder dan tersier merupakan saluran drainase yang terdapat di pinggir atau mengikuti pola jaringan jalan. Perencanaan sistim drainase tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi besar debitnya air hujan. Faktor tesebut antara lain angka pengaliran, luas daerah pengaliran dan intensitas air hujan. Perencanaan juga di pengaruhi kondisi fisik daerah. Untuk pengembangan lebih lanjut mengenai penataan drainase di kabupaten pesisir selatan dapat dilakukan dengan pembangunan : a. Pembagunan saluran primer yang ada di sepanjang kota direncanakan dengan sistim tertutup hal ini untuk menghindari orang membuang sampah dalam saluran; b. Pembangunan saluran sekunder berada pada jaringan jalan primer dan lokasi dengan sitim terbuka; c. Pembangunan saluran tersier pada kawasan permukiman yang berada pada jalan lokal/lingkungan dengan menggunakan sistim jaringan terbuka. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk meningkatkan kualitas drainase yang baik yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan antar lain: a. Menambah jaringan darainase dalam layanan ke permukiman warga; b. Meningkatan kondisi drainase agar berfungsi baik pada rumah masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan perkotaan; c. Mengembangkan saluran berupa penataan dan perluasan jaringan yang telah ada terutama pada kawasan rawan banjir; d. Konstruksi teknis saluran sesuai dengan kapasitas yang mampu mengalirkan air hujan berdasarkan frekuensi dan insensitas rata-rata curah hujan; e. Pemeliharaan kebersihan saluran. Dalam upaya mewujudkan peningkatan jaringan darainase pada lingkungan sesuai dengan kondisi yang mendesak program yang diusulkan saat ini adalah : a. Pembangunan baru jaringan drainase pada lingkup perumahan dan permukiman; b. Pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada; c. Peningkatan aliran jaringan drainase.

3.5

PENYEDIAAN AIR BERSIH

3.5.1. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/1992 Tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/ Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Retribusi Penyambungan Air Minum dala Kabupaten Dati II Pesisir Selatan 9. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan 10. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum 11. Peraturan Daerah Nomor 128/STO/PDAM-PS/XII-2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.539/204/BPT-PS/2005 Tentang Tarif Dasar Air Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Minum di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan 13. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih. 14. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. 3.5.2. ASPEK INSTITUSIONAL a. Struktur Organisasi Layanan Air Bersih Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menangani dan terkait dalam penyediaan air bersih lain adalah PDAM Kabupaten Pesisir Selatan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. b. Tugas dan Kewenangan Kantor Perusahaan Air Minum Daerah Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah adalah : o Perencanaan Teknis Pembangunan dan peningkatan layanan air bersih o Penyediaan dan distribusi layanan air bersih berbasis masyarakat o Supervisi o Monev c. Tugas dan Kewenangan pihak swasta dan masyarakat o Berperan serta dalam pengelolaan dan pemeliharaan penyediaan air bersih d. Kualitas dan Kuantitas SDM o Pegawai PDAM Pesisir Selatan sebanyak 89 orang dimana pegawai tetap sebanyak 76 orang, pegawai kontrak sebanyak 11 orang, pegawai honor sebanyak 2 orang. o Latar belakang pendidikan pegawai bidang teknik 45 orang dan non teknik 44 orang. o Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan air minum. e. Harga/Tarif layanan Tarif PDAM Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 404/Peng/PDAM-PS/IX-2005 tahun 2005 tanggal 16 September 2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51 Tarif Pdam Kabupaten Pesisir Selatan Pemakaian Jenis Pelanggan Air (M3) Non Niaga


Biaya/Tarif Rp


-

Rumah Tangga RA o Rumah Sangat Sederhana (RSS) o Rumah Tipe 36 s/d 54 M2 o Rumah Papan/Darurat o Rumah Seni Permanen (Kayu-Beton) o Rumah Adat Tradisional Rumah Tangga RB o Rumah Permanen o Rumah dengan Luas 54 s/d 100 m2

0-10 11-20 21-30 31 Keatas

800 1200 1600 2000

0-10 11-20 21-30 31 Keatas

1200 1600 2000 2800

0-10 11-20 21-30 31 Keatas

1600 2000 2800 3600

0-10 Instansi Pemerintah IP 11-20 o Instansi TNI,POLRI,Sekolah Milik Pemerintah, dll 21-30 31 Keatas Sosial

900 1350 1800 2250

Sosial Umum SU o Hidran Umum, Kamar Mandi Umum, WC Hidran, Terminal, Tempat Ibadah

640 640 640 640 640 640 960 1280

Rumah Tangga RC o Rumah Permanen Lantai 2 o Rumah Mewah, Komplek Real Estate Luas 100 M2 keatas

0-10 11-20 21-30 31 Keatas 0-10 Sosial Khusus SK 11-20 o Yayasan Sosial, Panti Asushan, Rumah Yatim 21-30 Piatu, Terminal, Tempat Ibadah 31 Keatas Niaga Niaga Kecil NK 0-10 o Warung, Kios, Bopet, Pedagang Eceran, Pangkas 11-20 Rambut, Kantin, Kegiatan Usaha yang Bersatu 21-30 denagan Tempat Tinggal 31 Keatas Niaga Kecil NB 0-10 o Toko, Ruko, Rm.Makan, Restoran, Hotel, Losmen, Wisma, Penginapan, Salon Kecantikan, 11-20 21-30 Bank, PLN, Telkom, Pos dan Giro, Travel, 31 Keatas Percetakan, SPBU, Pabrik ES, Kola Renang, Stasiun, Terminal, Bengkel/Service, Notaris /ppat, 0-10 Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta Industri 11-20 o Industri Kecil, Industri Rumah Tangga, Pengrajin 21-30 Kayu Lapis, Industri Lainnya 31 Keatas Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

2000 2000 5000 5000 2400 2400 8400 8400 3600 3600 12000 12000

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Khusus o Pelabuhan Laut, Sungai, Udara Terminal Air o Pelayanan Air dengan Mobil Tangki Biaya Terkait dengan Rekening Biaya Administrasi Dana Meter ½ Dana Meter ¾ Dana Meter 1 Dana Meter 2

Tak Terbatas

6000

0-4 m3

15000 1750 2750 3500 5000 5500

Denda Keterlambatan Rekening Untuk bulan pertama tanggal 21 > Untuk bulan kedua berikutnya Untukm bulan ketiga berikutnya

2000 4000 6000

Biaya Sambungan Baru

588000

3.5.3. CAKUPAN LAYANAN Pelayanan air minum di Kabupaten Pesisir Selatan dilayani oleh perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesisir Selatan yang menyediakan kebutuhan air minum bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan (1) memproduksi dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat (rumah tangga, sosial, niaga, industri dll)) yang memenuhi syarat kesehatan; (2) melaksanakan fungsi sebagai perusahaan yang efisien, sehingga mampu memperoleh keuntungan untuk perkembangan pelayanan tanpa melupakan fungsi sosial kemasyarakatan; (3) mampu menjadi salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi keuntungan yang diperoleh tanpa mengabaikan upaya pengembangan perusahaan dan tidak memberatkan masyarakat. Dimana Penduduk Daerah Pelayanan 290031 jiwa, dengan Jumlah Penduduk terlayani 242961 Jiwa dan Jumlah Penduduk yang belum terlayani 242961 jiwa. Tabel 3.52 Jumlah Sambungan Air Minum Berdasarkan Kategori Pelanggan Pdam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 – Sampai Juni 2011 Jenis Pelanggan No. Tahun

Rumah Tangga

Perkantoran Pemerintah

Niaga Dan Industri

Sosial Umum Dan Khusus

LainLain

Jumlah

1.

2011

7.277

179

195

104

0

7.755

2.

2010

6.953

173

188

100

0

7.414



2009

7.209

149

206

98

0

7.662

4.

2008

5.943

139

144

85

0

6.311

5.

2007

6.194

149

128

93

0

6.564

6.

2006

6.062

148

134

84

0

6.432

Sumber: PDAM Kabupaten Pesisir Selatan sampai Juni 2011 Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Pesisir Selatan dilihat berdasarkan UPAM (Unit Pengelola Air Minum) dapat dilihat pada tabel 3.54 Pada tabel tersebut di bawah merupakan jumlah pelanggan yang tercatat sampai bulan Juli 2011. Tabel 3.53 Jumlah Pelanggan Pdam Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan UPAM Sampai Bulan Juni 2011 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

No

Lokasi

Daerah Dilalui

Daerah Pelayanan

1

Barung Balantai

1

8154

11,8

960

7194

2

Tarusan

0

0

0

0

0

3

Pasar Baru

3

8070

21,8

8070

29024

4

Painan

2

18714

58,8

18714

13100

5

Tuik

1

1140

9,8

1140

10471

6

Pasar Kuok

1

3030

16,9

3030

14884

7

Surantih

1

2844

7,1

2844

37178

8

Kambang

1

1776

5,3

1716

31717

9

Balai Salasa

1

3684

14,6

3684

21483

10

Air Haji

2

3440

13,9

3240

20107

11

Inderapura

1

2982

8,3

2982

32763

12

Tapan

4

630

2,5

630

25040

13

Lunang

0

0

0

0

0

18

290031

16,2

47070

242961

Jumlah

% Pelayanan Terlayani

Belum Terlayani

Sumber : Kantor PDAM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011. Berdasarkan data dari Kantor PDAM Tahun 2011 dimana jumlah penduduk pada daerah pelayanan yang dilayani PDAM sebanyak 290031 jiwa, atau 16,2% sedangkan jumlah penduduk yang terlayani pada tahun 2011 bulan juni sebesar 47070 jiwa dan penduduk yang Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan belum terlayani sebesar 242961 jiwa.

3.5.4. ASPEK TEKNIS DAN OPERASIONAL Sistem penyediaan air bersih oleh PDAM mulai dari Sumber air sampai ke sambungan rumah antara lain :  Aspek Teknis di Sumber air : Jenis bangunan yang dipergunakan antara lain Broncaptering, Taping, Beton, Baja, Artesis dan Beton-baja.  Sistem distribusi menggunakan gravitasi untuk 11 lokasi yaitu Barung Balantai, Pasar Baru, Painan, Tuik, Ps.Kuok, Surantih, Kambang, Balai Salasa, Air Haji, Tapan dan tarusan sistim grafitasi tidak aktif. Sedangan sistim distribusi mengunakan pompanisasi terdapat 2 lokasi yaitu inderapura, dan lunang tetapi lunang sistim pompanisasi tidak aktif.  Pipa transmisi air baku yang ada di tiap-tiap unit pelayanan PDAM Kabupaten Pesisir Selatan memiliki jenis yang berbeda, tergantung pada jenis air baku yang digunakan, lokasi sumber dan kondisi geografis wilayah. Sesuai dengan sumber air baku yang digunakan, maka ada 2 (dua) jenis transmisi air baku yang digunakan yaitu : Untuk sumber dari mata air, umumnya membutuhkan pipa transmisi yang cukup panjang dan melewati jalur yang bervariasi. Untuk jalur yang dianggap rawan umumnya menggunakan pipa GI dan PVC untuk jalur yang dianggap aman menggunakan pipa transmisi. Sistem Distribusi menggunakan Gravitasi dan Pompanisasi dengan panjang jalur distribusi sepanjang 243,7 km terdiri dari pipa mulai Ǿ 200 mm pipa GI 5056 m, dan VPC 23120 m Ǿ 150 mm pipa GI 4384 m dan pipa VPC 32685 m, Ǿ 100 mm pipa GI 6222 dan pipa VPC 88256 m, Ǿ 75 mm pipa GI 2712 m dan pipa PVC 98624 m, Ǿ 50 mm pipa GI 1560 m dan pipa PVC 137437, Ǿ 40 pipa GI 0 dan pipa VPC 240 m dan Ǿ 25 mm pipa GI sepanjang 250 m dan pipa VPC 8187 m dengan jumlah GI 20184 m dan pipa VPC 388548 m. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel  Sistem layanan ada 2 macam : untuk masyarakat yang mampu menyediakan kontribusi maka disediakan layanan sambungan rumah, PDAM juga menyediakan layanan Kran Umum untuk masyarakat yang kurang mampu.  untuk mendapatkan pH yang sesuai dengan standar.


Tabel 3.54 Pipa Transmisi Air Baku PDAM Kabupaten Pesisir Selatan No PDAM/Kecamatan

1

Barung Balantai

2

Tarusan

3

Pasar Baru

4

Painan

5

Tuik

6

Pasar Kuok

7 8

Surantih Kambang

9

Balai Salasa

10

Air Haji

11

Inderapura

12

Tapan

13

Lunang Jumlah

Sumber Air Baku S.Sabut Batu Hampar Koto Baru Timbulun 1 Timbulun 2 B.Pasang Lurah Sarabi Lubuk Nyiur Taratak Tempatih Sangku Kp.Baru Pelangai Gad Pelangan Kec R.Simalekang Kapalo Banda Panadah Air Nyuruk Lunang

Kapasitas lt/dt

Diameter Pipa 200 mm GI PVC 0 0

150 mm GI PVC 18 0

0

0

0

0

0

0

31320

300

9139

0

5333

0

106445

4030

3066

4789

0

0

120

60

0

4100

9406

84

150

0

132

850

13380 6359

120 222

8190 1200

102 0

5445 8570

13248

0

0

80

12056

300

800

12960

0

2385

0

2650

0 214978

Sumber: Sistem Informasi Data PDAM Tahun 2011.

100 mm GI PVC 1195 760

75 mm GI PVC 0 2796

GI 0

0

0

0

0

1150

1015

5638

3797 10667 1005 16154

578

50 mm PVC 925

40 mm GI PVC 0 0

25 mm GI PVC 0 0

0

0

0

0

0

0

0

210

13287

0

0

250

297

1810

34844

20996 1350

48487

0

0

0

0

1812

0

1364

0

0

0

0

120

7336

16200

0

9392

0

12258

0

0

0

0

934

38132

2048 0

7250 9652

0 0

4790 11448

0 0

1500 11448

0 0

240 0

0 0

3860 1422

2270 222

31275 43740

0

210

8840

1024 22152

0

13480

0

0

0

0

1314

44472

0

1000

0

6300

0

5040

0

11040

0

0

0

0

300

24180

575

17

408

280

8272

0

7136

0

16644

0

0

0

0

297

33035

0

250

1070

634

9578

60

7424

0

7004

0

0

0

0

944

25076

0 0

0 240

0 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5056 23120 4384 32685 6222 88256 2712 98624 1560 137437

Jumlah GI PVC 1213 4481

2608 10760 101978

0 0 0 8187 20184 388549

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan 3.5.5. PERMASALAHAN Permasalahan Air Bersih di Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat masyarakat antara lain: 1. Masih Banyaknya masyarakat yang menggunakan sumber air yang tidak terlindungi seperti sumur tidak terlindungi, sungai, air hujan dan lain-lain untuk keperluan mencuci, masak serta keperluan sehari-hari lainnya. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara atau menjaga sarana bangunan air yang sudah ada baik yang dibangun melalui program pemberdayaan maupun dari program lainnya. 3. Belum semua daerah dapat mengakses sarana air bersih baik yang dibangun melalui PDAM maupun melalui program pemerintah lainnya. Permasalahan khusus di PDAM antara lain : 1. Belum semua daerah yang terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM baru 10 Kecamatan yang sudah terlayani antara lain : Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, BT.Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Air Haji, PC.Soal, Basa IV Balai untuk Koto XI Tarusan baru melayani Barung Balantai dan Lunang belum aktif. Tetapi belum seluruh desa di kecamatan tersebut terlayani jaringan perpipaan PDAM, baru sekitar 16,2 % yang terlayani. 2. Faktor ekonomi masyarakat yang terbatas menjadi alasan masyarakat tidak melakukan pemasangan jaringan Pipa dari PDAM 3. Kawasan permukiman belum terlayani jaringan perpipaan PDAM; 4. PDAM belum bisa melayani permintaan yang cukup besar dari masyarakat 5. Letak pemukiman penduduk yang relatif tersebar menyebabkan biaya untuk investasi jaringan perpipaan menjadi mahal. 6. Sumber mata air yang ada belum dikelola secara optimal; 7. Sebagian daerah tidak tersedia sumber mata air (daerah kekeringan). 8. Di Kecamatan Lunang Silaut langkanya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena banyaknya sungai yang tercemar dan air merupakan air payau. 9. Latar belakang pendidikan pegawai bidang teknik sebanyak 45 orang dan non teknik adalah 44 orang. 10. Status pegawai tetap 76 orang, pegawai kontrak 11 orang, dan pegawai honor 2 orang. 11. Belum semua unit pelayanan mempunyai back up daya listrik PLN (Genset). 12. Tingkat kebocoran mencapai 31% 13. Umur Pipa sudah mencapai ± 20 tahun 14. Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan air minum


III - 103

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.55 Kebocoran Air Di PDAM Sampai Bulan Juni 2011 No

Pdam Ikk

Air Yang Distribusi (M3)

Air Yang Terjual (M3)

Air Yang Hilang (M3)

1

Barung Balantai

2592

1746

846

2

Tarusan

0

0

0

3

Pasar Baru

30240

21040

9200

4

Painan

104328

71135

33193

5

Tuik

4666

3158

1508

6

Pasar Kuok

9202

6266

2936

7

Surantih

13090

8997

4093

8

Kambang

6221

4193

2028

9

Balai Salasa

12960

8761

4199

10 Air Haji

11794

7855

3939

11 Inderapura

12240

9997

2243

12 Tapan

2333

1557

776

13 Lunang

0

0

0

209664

144705

64961

Persentase (%)

Sumber: Sistem Informasi Data PDAM bulan Juni Tahun 2011

3.6.

KOMPONEN SANITASI LAINNYA

3.6.1. PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI Penanganan limbah industri baik berupa limbah gas, cair dan padat dilakukan oleh setiap pelaku industri dan pengawasannya dilakukan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berwenang seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, limbah industri yang dihasilkan berupa : Limbah cair B3 (oli, pelumas bekas, dsb) berasal dari PT.INCASI RAYA perusahaan diperkirakan sebesar 42,490 Ton/tahun maksimal lamanya penyimpanan limbah B3 adalah 1 bulan selama bulan april 2010 sisa oli bekas sudah mencapai 366 liter. Sisa limbah B3 di TPS adalah sebanyak 366 liter. Pada bulan maret oli bekas sebanyak 369 liter. Industri Pangan kapasitas produksi 240 ton/tahun, industri sandang 4 ton/tahun, industri kimia 303 ton/tahun, industri logam 13 ton/tahun, industri kerajinan 75 ton/tahun. 3.6.2. PENANGANAN LIMBAH MEDIS Lokasi RSUD berada di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pengelolaan sampah di layani oleh Petugas Kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan untuk jenis sampah biasa, sedangkan untuk sampah medis di kelola langsung oleh RSUD. Tipe RSUD Kabupaten Pesisir Selatan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 104

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan adalah tipe B. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kabupaten Pesisir Selatan diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2010. Limbah Medis di Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari Rumah Sakit RSUD M. ZEIN Painan untuk limbah padat 1,059 m3/hari, limbah cair 60 m3/hari dan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati dimana volume limbah padat yang dihasilkan 158 m3hari dan limbah cair 13 m3/hari. Dengan total limbah padat 1,217 m3/hari dan limbah cair 73 m3/hari, sedangkan Limbah B3 Medis dari Rumah Sakit RSUD M. ZEIN Painan untuk limbah padat 0,24 m3/hari, limbah cair 12 m3/hari dan RUMAH Sakit Bersalin Permata Hati dimana volume limbah padat yang dihasilkan 0 m3 /hari dan limbah cair 0 m3/hari. Dengan total limbah padat 0,25 m3/hari dan limbah cair 12 m3/hari, Limbah Medis ini terbagi atas limbah infeksius dan limbah non infeksius. Limbah infeksius berasal dari pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik seperti : laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi, rehabilitasi medik, radiologi, instalasi pencuci hama, instalasi pemeliharaan sarana, instalasi pemulasaraan jenazah dan pelayanan terpadu, sedangkan limbah non medis bersumber dari pelayanan administrasi dan dapur. Dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menghasilkan limbah berupa limbah cair, limbah padat dan gas. Pengelolaan Limbah dilakukan dengan cara : pembuatan IPAL (untuk limbah cair), pembuatan TPS, pembakaran di incinerator, landfill (limbah padat), dan dikerjasamakan dengan pemanfaat, pengolah, pengumpul (limbah B3). 1. Limbah Cair Limbah cair yang berasal toilet di tampung di Depo kemudian lumpurnya diangkut oleh truk tinja. Sementara limbah yang berasal dari kamar mandi dan dapur di salurkan ke Depo yang selanjutnya diolah di sarana IPAL kemudian dibuang ke sungai. 2. Limbah padat Limbah Padat yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupa : Sampah infeksius Seperti jarum suntik, botol infus, kapas, verban, jaringan tubuh pasien dan lain-lain sebanyak 0,25 m3 /hari yang penanganannya dibakar menggunakan incinerator yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Pesisir Selatan. Incinerator yang dimiliki hanya digunakan untuk mengolah limbah infeksius yang berasal dari RSUD saja (tidak menerima limbah dari rumah sakit lain). Sampah non infeksius, Sampah/limbah non infeksius yang terdiri dari sisa makanan, kertas, sampah dapur, plastik, daun, sampah pengunjung dan lain-lain. Penanganan limbah ini dikumpulkan di TPS yang dimiliki oleh RSUD M.Zein dan RS.Bersalin Permata Hati dan diambil setiap hari oleh DPU Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan setiap hari sebanyak 1,217 m3 /hari. Operasional incinerator, Incinerator yang digunakan adalah sistem Hoval Incinerator Plant dengan 2 burner dan 2 blower, dilengkapi dengan spray tower sebagai alat pengontrol polusi udara. Beroperasi pada suhu 800 0C selama 1 jam. 3. Limbah Gas Limbah gas dihasilkan dari kegiatan RSUD Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari kegiatan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 105

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan generator set (genset) jika dioperasikan, dapur dan gas yang dihasilkan incinerator. 4. Limbah Radioaktif Pada saat ini RSUD tidak menghasilkan limbah radioaktif karena tidak mengoperasikan unit radioterapi. Limbah cair hasil cucian pross hidrologi (rontgen) diolah dalam IPAL rumah sakit dan peraknya (Ag) diambil oleh pihak lain (pengepul). Permasalahan pengelolaan limbah di RSUD antara lain limbah lemak yang belum bisa tertangani secara sempurna. Limbah medis selain dari Rumah Sakit Umum Daerah juga berasal dari puskesmas dan pustu. Penanganan limbah medis dari beberapa kegiatan pelayanan kesehatan seperti puskesmas melakukan pembakaran sampah di tempat sampah. Sementara Limbah Jarum suntik di tampung di safety box kemudian dihancurkan dengan needle crusher setelah itu ditimbun atau di bakar di incinerator yang ada di RSUD. 3.6.3. KAMPANYE PHBS Kampanye PHBS dilakukan melalui kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyadarkan masyarakat supaya memiliki perilaku hidup yang bersih dan sehat serta untuk menumbuhkan pemberdayaan di masyarakat. Kampanye PHBS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2010 untuk menggambarkan prilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap kesehatan akan disajikan beberapa indikator yaitu perilaku hidup dan sehat (PHBS). Rumah tanga yang berprilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan survey PHBS Tahun 2010 yaitu 16,37%. Selain itu peningkatan peran serta masyarakat dapat di ketahui dengan peningkatan status posyandu. Semakin banyak posyandu mandiri maka semakin tinggi partisipasi masyarakat. Dikabupaten pesisir Selatan telah terbentuk posyandu sebanyak 642 posyandu 2010. Posyandu salah satu bentuk peran masyarakat di bidang kesehatan dengan 5 prioritas program yaitu : keluarga berencana, ibu dan anak, perbaikan gizi, imunisasi, penanggulangan diare yang dilakukan satu kali sebulan. Posyandu berjumlah 633 buah, namun dari segi kaulitas masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan: o Revitalisasi Posyandu o Pelatihan penyuluhan bagi kader o Penyuluhan kesehatan remaja Permasalahan kampanye PHBS antara lain : o Kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang o Media penyampaian pesan masih terbatas pada media leaflet dan poster yang jumlahnya juga terbatas o Belum memanfaatkan media elektronik baik radio dan televisi serta dan kesenian daerah sebagai media kampanye PHBS o Belum memberdayakan kelompok masyarakat sebagai media penyampai pesan Secara rinci dapat dilihat pada Tabel Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 106

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.56 Perilaku Hidup Bersih Kabupaten Pesisir Selatan No

Kecamatan

1

Koto XI Tarusan

2

Bayang

3

Bayang Utara

4

IV Jurai

5

Batang Kapas

6

Sutera

7

Lengayang

8

Puskesmas Barung Balantai Tarusan Pasar Baru Koto Merapak

Pemantauan Dilapangan Jumlah Ber % Dipantau Phbs 26.80 250 67 16.29 350 57 210 1.90 4 250 6.80 17

As. Kumbang

210

23

10.95 24.76 10.00

Lumpo Salido IV KT.Muddik Pasar Kuok

210 250 210 0

52 25 52 0

Ranah Pesisir

Surantih Kambang Koto Baru Balai Salasa

210 200 250 210

2 186 32 14

0.95 93.00 12.80 6.67

9

Linggo Sari Baganti

Air Haji

350

69

19.71

10

Pancung Soal

Indera

0

0

0

11

Basa IV Balai

12

Lunang Silaut

Tapan Tj.Beringin Tj.Makmur

400 210 0 3,770

17 0 0 617

4.25 0 0 16.37

24.76 0

Sumber :Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan 2010

3.7 PEMBIAYAAN SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN Pembiayaan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan masih dibiayai oleh beberapa SKPD antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. Survey keuangan yang dilakukan pada SKPD terkait aspek-aspek yang akan dibahas antara lain: Aspek kelembagaan, Aspek prioritas pendanaan, Perkembangan pendapatan dan belanja daerah, Besaran pendanaan sanitasi pertahun, Besaran pendapatan dari layanan sanitasi, Aspek pinjaman daerah, Aspek permasalahan pendanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi, Besaran pendanan sanitasi per kapita. 3.7.1 KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SANITASI BAPPEDA Sebagai leading sector dalam pembentukan Pokja AMPL-BM, dan memiliki anggaran untuk operasional pokja. Sejak awal Bappeda mempersiapkan sosialisasi adanya survey keuangan baik kepada masing-masing anggota pokja maupun kepada aparat SKPD lainnya, Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 107

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan serta mengundang anggota Pokja dalam suatu pertemuan dalam mengawali survey. Pertemuan Pokja pada saat merencanakan survey keuangan pembuatan buku putih dihadiri oleh sekitar 10 anggota Pokja, dimana agendanya ádalah membicarakan mengenai survey keuangan dalam pembuatan buku putih dan teknis pelaksanaannya. Pembahasan survey juga membicarakan tujuan survey serta manfaat survey dan aplikasinya bagi penyusunan buku putih. Bappeda sendiri mempunyai anggaran khusus untuk kegiatan sanitasi antara lain : Penyusunan Rentra AMPL dan koordinasi kegiatan. DINAS PEKERJAAN UMUM Ruang lingkup Tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam penanganan kebersihan antara lain: Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) dan penanganan limbah domestik baik limbah padat maupun limbah cair (perumahan, jalan dan pasar) penanganan drainase di pemukiman. Dalam pelaksanaan penanganan kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan baru hanya menangani kebersihan di Pasar Baru, Sago-Salido-Painan dan Pasar Batang Kapas, namun dengan adanya komitmen Pokja Kabupaten Pesisir Selatan sendiri harus melakukan pemetaan ulang dalam pelayanan kebersihannya yang meliputi : 1. Kegiatan persiapan dan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait 2. Mengadakan survey pengumpulan data 3. Mengidentifikasi laju perkembangan timbulan sampah 4. Menyusun rencana biaya pananganan sampah 5. Sosialisasi penanganan kebersihan pada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan pada 12 Kecamatan. Setelah terbentuknya SOTK Baru Dinas Pekerjaan Umum Bidang kebersihan dan pertamanan Kabupaten Pesisir Selatan penanganan kebersihan dibagi dalam tiga kawasan antara lain : penaganan sampah pasar baru dan sekitarnya, penanganan sampah sago-salido-painan di bawa ke TPA Gunung Bungkuk seluas 1 Ha, dan penanganan pasar batang kapas dan sekitarnya di bawa ke Tempat Pembuangan Sampah pada lahan terbuka di Teluk Kasai seluas 3.740 m yang masih menunggu kebijakan/regulasi pemerintah daerah dan Rencana Lokasi Pembangunan TPA Basa IV Balai Tapan baru tersedia lahan seluas 51.675 m dan belum mempunyai sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai TPA dan masih terdapat 9 kecamatan yang belum terlayani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan persampahan. Permasalahan kebersihan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah terbatasnya sarana dan Prasarana penunjang, hanya memiliki 42 TPS permanen terbuat dari pasangan bata dan cor beton (10 unit kondisinya rusak) di 3 Kecamatan, 13 unit Bak Kontiner (2 unit rusak) 5 unit dumptruk pengangkut sampah (2 unit dump truk rusak) 3 unit Amrol Truk (1 unit rusak) 5 unit Becak Motor (1 unit rusak ringan) 6 unit Gerobak Sampah dan 2 unit Becak Dayung. Sehingga langkah yang ditempuh adalah : menambah armada pengangkutan, menambah lokasi TPS dan TPA masing-masing setiap kecamatan, menambah frekuensi pengangkutan sampah, meningkatkan peran serta masyarakat dan siswa peduli lingkungan bekerja sama dengan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta swastanisasi.


III - 108

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Sampai saat ini Kabupaten Pesisir Selatan baru memiliki TPA Gunung Bungkuk luas 1 Ha di Kecamatan IV Jurai dengan menggunakan teknologi Sanitary Landfill, pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tempat Pembuangan Sampah di area terbuka di Teluk Kasai luas 3.740 m masih mengunakan sistim Open Dumping, Sementara untuk memenuhi kebutuhan layanan kebersihan di Kabupaten Pesisir Selatan, telah direncanakan pembuatan TPA di Basa Ampek Balai Tapan, yang prosesnya sudah mencapai pembebasan lahan seluas 51.675 m. Pembangunan baru TPA Gunung Bungkuk seluas 5 ha yang akan direncanakan pada tahun 2013 - 2015, penambahan dumptruck 4 unit, penambahan amrol 2 unit, penambahan unta 8 unit, penambahan bak kontainer 4 unit direncanakan pada tahun 2013 - 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum. Dalam penyususnan teknis manajemen persampahan akan dilakukan penyusunan UKL/UPL/Amdal, pembuatan DED TPA Gunung Bungkuk pada tahun 2011 dan membuat kajian teknis penutupan TPA lama bukit penyambungan. Sedangkan upaya peningkatan kinerja TPA lama Bukit Penyambungan akan dilakukan pembangunan sarana pembuangan sampah, rehab bukit penyambungan, pengadaan ekcavator 1 unit, dan pengadaan dozer 1 unit pada tahun 2012 - 2013. Pengelolaan Drainase berada di Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Binamarga. Program yang sudah dilaksanakan oleh Bidang Binamarga adalah pembangunan jaringan drainase penunjang jalan raya, proyek peningkatan jalan raya berupa normalisasi saluran, pemeliharaan jaringan. Permasalahannya dana yang tersedia untuk pemeliharaan terbatas sehingga tidak dapat melakukan perawatan terhadap semua jaringan drainase yang ada. Masyarakat sendiri belum dilibatkan dalam pengelolaan jaringan, belum ada kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jaringan drainase, hal ini menambah parah kondisi jaringan drainase yang ada. Jaringan drainase sendiri masih bersatu fungsinya dengan jaringan irigasi. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Ruang lingkup tugas Lingkungan Hidup meliputi penanganan limbah antara lain limbah cair, limbah padat, emisi dan limbah B3 yang berasal dari industri, hotel, pertambangan, peternakan, pelabuhan. Sampai saat ini Kantor Lingkungan Hidup sudah memprakarsai surat ijin untuk penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracun kepada PT.Incasi Raya unit pengelolaan sawit muaro sakai inderapura. Program kerja dan kegiatan dilakukan pada tahun 2010 antara lain : Program Kerja Seksi Amdal ; 1) Pembentukan komisi amdal kabupaten pesisir selatan. 2) Pelatihan dan persetujuan tim terpadu penilai lisensi amdal 3) Pelaporan kepada bapedalda provinsi sumatera barat 4) Penyusunan buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Program Kerja Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; 1) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis kegiatan atau usaha, Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 109


2) 3) 4) 5)

wajib dilengkapai dengan dokumen lingkungan hidup. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pencemaran lingkungan hidup pada perusahaan perkebunan dan kelapa sawit, rumah sakit, infrastruktur, penginapan, dan rumah makan. Kegiatan rutin penilaian ADIPURA oleh PPLH Regional Sumatera Penetapan kawasan pengawasan dengan kondisi beragam sehingga perlu melakukan pengawasan. Melatih dan mendidik generasi muda yang mempunyai keinginan untuk melestarikan lingkungan untuk masa yang akan datang.

Program Kerja Seksi Pengolahan dan Pencemaran Lingkungan 1) Melaksanakan kegiatan rutin DAK (Pengadaan alat labor, gedung labor, IPAL Laboraturium, Alat laboraturium, becak sampah, motor sampah, dan kit acsesoris laboraturium. 2) Untuk mengetahui kondisi kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan pengujian kualitas air sungai di 11 sungai besar setiap tahun. 3) Pengujian kualitas limbah pabrik perkebunan kelapa sawit, TPA Gunung Bungkuk, IPAL Rumah Sakit, IPAL Penginapan dan limbah cair lainnya. DINAS KESEHATAN Program sehubungan dengan penanganan sanitasi di Dinas Kesehatan berada di Bidang Promkes dan P2KL Seksi Kesehatan Lingkungan. Berbagai progam yang sudah dilaksanakan antara lain : Survey PHBS pada tahun 2010 dilaksanakan di 12 Kecamatan, dan 18 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan bersama-sama dengan survey mawas diri. Survey dilaksanakan Revitalisasi Posyandu, Pelatihan penyuluhan bagi kader, Penyuluhan kesehatan remaja Narasumber dilaksanakan oleh Puskesmas/ Dinas Kesehatan. Sementara total anggaran kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 tersedia sebesar Rp.10,677,668,925. Sementara program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Kesehatan Lingkungan antara lain: pemeriksaan kualitas air pada badan air, pembinaan dan pengawasan sanitasi sarana tempat umum, pembinaan jasa boga, pembinaan industri rumah tangga pangan, pembinaan dan pengawasan tempat pengelolaan pestisida, pengambilan sampel makanan, air, udara dan limbah, perijinan-perijinan KTU dan jasa Boga, program pengadaan jamban keluarga. Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk membina masyarakat pada program Pamsimas terutama pada promosi kesehatannya. DINAS PENDIDIKAN Saat ini sedang mencanangkan Program Sekolah Adiwiyata yang salah satu komponennya berkaitan dengan Pengembangan Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan.  Dinas Pendidikan juga mencanangkan Program Green School yang salah satu komponennya adalah Perawatan Fisik Bangunan Dan Lingkungan dengan kegiatannya sebagai berikut: a. Kebersihan semua ruang kantor, kelas, bengkel/lab dan lingkungan. b. Kebersihan WC Guru dan Siswa Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 110






c. Kebersihan gudang alat dan bahan praktek d. Kebersihan drainase lingkungan sekolah e. Kebersihan pekarangan lingkungan sekolah f. Ketersediaan air bersih g. Bangunan, atap, dinding, lantai baik dan bersih Komponen Program Green School yang lain adalah Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah / Limbah dengan kegiatannya sebagai berikut: a. Pemilahan sampah organik dan sampah anorganik b. Program kebersihan lingkungan sekolah Dalam Program Green School ada juga komponen Kemitraan Antar Sekolah Dan Lingkungan Sekitarnya dengan kegiatan sebagai berikut: a. Keterlibatan masyarakat sekitar sekolah sehingga terjadinya kebersamaan antar sekolah dan masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan lingkungan b. Keterlibatan siswa, Guru dan TU dalam kegiatan PLH lingkungan.

Komponen Program Sekolah Adiwiyata 1. Pengembangan Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup 3. Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 4. Pengelolaan dan atau Pengembangan Sarana Pendukung Sekolah. Komponen Program Green School 1. Penataan Lingkungan Sekolah 2. Penghijauan 3. Perawatan Fisik Bangunan Dan Lingkungan 4. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 5. Pengintegrasian Aspek Lingkungan Hidup Ke Dalam Pembelajaran 6. Pengelolaan Dan Pemberdayaan Sampah / Limbah 7. Kemitraan Antar Sekolah Dan Lingkungan Sekitarnya PDAM Saat ini PDAM Kabupaten Pesisir Selatan masih melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat. Sedangkan layanan PDAM mencakup hampir semua Kecamatan, hanya Kecamatan Lunang Silaut yang belum mendapat layanan dari PDAM. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: 1. Peningkatan Kapasitas Unit Air Baku 2. Peningkatan kapasitas produksi dan kapasitas terpasang 3. Penambahan Saluran rumah (SR) 4. Bantuan manajemen berupa bantuan program dan teknis


III - 111

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan MONITORING DAN EVALUASI Pemantauan dan evaluasi program sanitasi sudah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup, Dinkes, Bappeda berdasarkan program yang ada pada masing-masing SKPD tersebut. Bappeda melakukan monitoring untuk seluruh program yang berada di bawah wewenangya dengan melibatkan SKPD terkait. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggunakan alat monev yang telah disediakan oleh program bersangkutan, hasilnya digunakan untuk perbaikan program yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki alat monev secara khusus dan terintegrasi antar SKPD terkait sanitasi. Permasalahan monitoring dan evaluasi yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain belum semua jadwal monitoring dapat dlaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan misalnya secara berkala setiap tiga bulan sekali dikarenakan hambatan koordinasi dan waktu. Di masa mendatang, sepertinya mendesak prioritas penanganan limbah rumah tangga, melalui perencanaan strategis pembangunan sanitasi yang terintegrasi. Perencanaan disini maksudnya adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus memiliki perencanaan pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan riil yaitu kebutuhan masyarakat harus terintegrasi dengan hitung-hitungan kebutuhan ideal sarana dan prasarana sanitasi. Misalnya berapa kekurangan jumlah TPS di seluruh kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan, berapa tahun lagi TPA yang ada saat ini direncanakan dapat direalisasikan pembangunannya, berapa kebutuhan pembangunan sarana IPLT dan penyediaan armada truk Tinja. 3.7.2 BESARAN PENDANAAN SANITASI PER-TAHUN Realisasi pembangunan sanitasi ditelusuri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan urusan wajib Pemda Kabupaten Pesisir Selatan per SKPD sehubungan dengan sanitasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.57. Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi dan Air Bersih Tahun 2008 Berdasarkan tabel 3.58 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi dan Air Bersih Tahun 2009, tabel 3.59 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi dan Air Bersih Tahun 2010, tabel 3.60 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi dan Air Bersih Tahun 2011, tersebut dapat dilihat bahwa pendanaan sanitasi mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar Rp.1.825,507,000,- dan naik pada tahun 2011 Rp.5,685,828,300. Sedangkan pendanaan untuk air bersih pada tahun 2008 sebesar Rp.4,195,868,400,- menjadi menjadi hanya Rp.3,842,360,000 pada tahun 2011. Total anggaran sanitasi dari tahun 2008 - 2011 sebesar Rp.11.114,633,525,- dan Total anggaran air minum Rp.55.632,090,550,Untuk anggaran air minum dan Kondisi riil sanitasi lapangan di Kabupaten Pesisir Selatan hendaknya menjadi bahan pertimbangan pemda dalam menaikkan anggaran pembangunan sanitasi baik pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik. Pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan harus juga diikuti dengan kenyataan di lapangan. Kondisi riil di lapangan tersebut yang dapat menjadi indikator keberhasilan ataupun pencapaian pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan, harus juga disertai peningkatan terhadap akses kepada sarana dan prasarana sanitasi seperti naiknya akses masyarakat Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 112

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan terhadap jamban; naiknya rasio pelayanan prasarana dan sarana persampahan per area penduduk, dan berkurangnya area genangan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah indikator-indikator kesehatan seperti berkurangnya masyarakat yang menderita penyakitpenyakit yang berasosiasi dengan aspek sanitasi, seperti misalnya naik atau turunnya angka kematian bayi akibat diare, DBD dan lain-lain. Atau secara umum naik atau turunnya masyarakat yang menderita penyakit yang berasosiasi dengan faktor sanitasi. Apabila alokasi anggaran pembangunan sanitasi baik fisik maupun non fisik mengalami peningkatan dimana disertai dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan parasarana sanitasi serta menurunnya angka penderita penyakit berasosiasi dengan sanitasi buruk, berarti pembangunan sanitasi benar-benar efektif. Namun apabila yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, maka ada hal yang salah dalam pembangunan sarana dan parsarana sanitasi.


III - 113

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.57 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi Dan Air BersihTahun 2008 Di Kabupaten Pesisir Selatan No

SKPD 1 Dinas Pekerjaan Umum

Program

Kegiatan

Lokasi

Anggaran Air Minum

Program Perencanaan Kec. IV Jurai Pembangunan Saluran Pembangunan Saluran Drainase/gorongDrainase/gorong-gorong gorong Pembangunan Saluran Kec. IV Jurai Drainase/gorong-gorong Rehabilitasi/pemeliharaa Kec Bayang n sarana dan prasarana air bersih

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Kantor Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

APBD Kab. Pesisir Selatan

Pembangunan Sarana Air Tersebar Bersih (DAK)

3,276,900,000


Penunjang Pembangunan Tersebar Sarana Air Bersih (DAK)

194,500,000


Penunjang PAMSIMAS dan Kab. Pesisir Selatan Sanimas

59,955,000


Perencanaan Kab. Pesisir Selatan Pembangunan Sarana Air Bersih DAK Pembangunan Sarana Air Kec. Lengayang Bersih (DAK) (Luncuran 2007) Pendamping Pamsimas Kab. Pesisir Selatan

199,300,000


117,713,400


247,500,000


Kec. IV Jurai

1,019,700,000 APBD Kab. Pesisir Selatan

Pengawasan Pelaksanaan Kab. Pesisir Selatan Kebijakan Lingkungan Hidup

34,800,000 APBD Kab. Pesisir Selatan

Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK Non DR)

Kec. IV Jurai


Pengadaan Kit dan Accecoris Laboratorium Air Pengendalian Dampak Lingkungan (UKL/UPL Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Kec. IV Jurai

Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) Tahun 2008

Program Peningkatan Pengujian Air Sungai se Pengendalian Kab. Pesisir Selatan Pencemaran Jumlah


496,705,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 50,000,000

Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK NON DR)

Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan (LSLHD) Tahun 2008

Sumber Dana Sanitasi 99,550,000 APBD Kab. Pesisir Selatan

50,000,000


Kec. IV Jurai


Kec. IV Jurai


Kab. Pesisir Selatan




4,195,868,400

1,825,507,000

III - 114


No

SKPD 1 Dinas Pekerjaan Umum

Program

Kegiatan

Lokasi

Anggaran Air Minum

Program Perencanaan Kec. IV Jurai Pembangunan Saluran Pembangunan Saluran Drainase/gorongDrainase/gorong-gorong gorong Pembangunan Saluran Kec. IV Jurai Drainase/gorong-gorong Rehabilitasi/pemeliharaa Kec Bayang n sarana dan prasarana air bersih

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan



Pembangunan Sarana Air Tersebar Bersih (DAK)

3,276,900,000


Penunjang Pembangunan Tersebar Sarana Air Bersih (DAK)

194,500,000


Penunjang PAMSIMAS dan Kab. Pesisir Selatan Sanimas

59,955,000


Perencanaan Kab. Pesisir Selatan Pembangunan Sarana Air Bersih DAK Pembangunan Sarana Air Kec. Lengayang Bersih (DAK) (Luncuran 2007) Pendamping Pamsimas Kab. Pesisir Selatan

199,300,000


117,713,400


247,500,000


Kec. IV Jurai

1,019,700,000 APBD Kab. Pesisir Selatan

Pengawasan Pelaksanaan Kab. Pesisir Selatan Kebijakan Lingkungan Hidup


Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK Non DR)

Kec. IV Jurai


Pengadaan Kit dan Accecoris Laboratorium Air Pengendalian Dampak Lingkungan (UKL/UPL Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Kec. IV Jurai

Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) Tahun 2008

Program Peningkatan Pengujian Air Sungai se Pengendalian Kab. Pesisir Selatan Pencemaran Jumlah


496,705,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 50,000,000

Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK NON DR)

Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan (LSLHD) Tahun 2008

Sumber Dana Sanitasi 99,550,000 APBD Kab. Pesisir Selatan

50,000,000


Kec. IV Jurai


Kec. IV Jurai






4,195,868,400

1,825,507,000

III - 115

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.58 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi Dan Air Bersih Tahun 2009 Di Kabupaten Pesisir Selatan No

SKPD

Program

Kegiatan


Lokasi

Anggaran Air Minum Sanitasi 20,000,000

Pengadaan Kit dan Accessories Laboratorium Air

painan

Pengujian Air Sungai se Kabupaten Pesisir Selatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Painan


Kota Painan


Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK) Pemantauan Kualitas Lingkungan





Pembuatan Buku Kab. Pesisir Selatan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) Tahun 2009 Program Perencanaan Penunjang Program Kab. Pesisir Selatan Pembangunan Sosial Pembangunan Air Minum dan Budaya Sanitasi Masyarakat (Pamsimas)


Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Bappeda

Sumber Dana

Jumlah


48,654,300

68,654,300



856,349,500

III - 116

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.59 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi Dan Air Bersih Tahun 2010 Di Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran No

SKPD

Program

Kegiatan

Air Minum 1 Dinas PU

Program Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Nagari

Sumber Dana

Lokasi

Pembangunan Saluran Kab. Pesisir Selatan Drainase/gorong-gorong

Sanitasi 285,990,000 APBD Kab. Pesisir Selatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan


906,997,800


Pembangunan Sarana Air Bersih DAK


748,220,000

Penunjang Pembangunan Sarana Air Bersih DAK


49,998,200

APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan

Pendamping PAMSIMAS


330,000,000

Replikasi PAMSIMAS


284,310,200

Penunjang PAMSIMAS


99,992,300

Pembangunan Sanitasi DAK


Penunjang Pembangunan Sanitasi DAK


Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih DAK


49,997,400


Pembangunan Sarana Kab. Pesisir Selatan dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Luncuran 2009) Perencanaan Kab. Pesisir Selatan Pembangunan Sarana Air Bersih DAK Program Perencanaan Kab. Pesisir Selatan Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin Saluran Saluran Drainase/Gorong- Drainase/Gorong-gorong gorong Pemeliharaan Rutin Kab. Pesisir Selatan Saluran Drainase/Gorong-gorong

233,458,000


54,997,400

APBD Kab. Pesisir Selatan 8,000,000 APBD Kab. Pesisir Selatan


APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan 702,790,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 49,998,200 APBD Kab. Pesisir Selatan


III - 117

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Program Program Penguatan Penguatan Desentralisasi dan Desentralisasi dan Percepatan Penunjang Penguatan Desentralisasi dan Percepatan Pengawasan Penguatan Desentralisasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Penguatan Desentralisasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Bidang Sarana dan Program Penyediaan Prasarana

2 Kantor LH

3 Dinas Kesehatan

4 Bappeda


63,573,000


99,999,300


53,735,000


9,862,274,000

APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan



Peningkatan Operasi dan Kab. Pesisir Selatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan


Pengembangan Produksi Kab. Pesisir Selatan Ramah Lingkungan


Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

dan sarana Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura


Pemantauan Kualitas Lingkungan


Pengadaan Kit dan Accessories Laboratorium Air Pengujian Air Sungai se Kabupaten Pesisir Selatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK) Program Promosi Pengembangan Media Kesehatan dan Promosi dan Informasi Pemberdayaan Sadar Hidup Sehat Masyarakat


Program Pengembangan Lingkungan sehat

Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat

Painan

22,174,700


Pendamping PAMSIMAS

Painan

11,477,000


41,763,550


Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya




Penunjang Program Kab. Pesisir Selatan Pembangunan Air Minum Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) J umla h


31,000,000

38,660,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 553,300,000 APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan 23,389,650 APBD Kab. Pesisir Selatan 22,074,700 APBD Kab. Pesisir Selatan 15,802,200 APBD Kab. Pesisir Selatan

1 2 ,9 4 3 ,9 6 7 ,8 5 0

2 ,7 4 6 ,9 4 8 ,7 2 5

III - 118

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 3.60 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi Dan Air Bersih Tahun 2011 Di Kabupaten Pesisir Selatan

No

SKPD

Program

Kegiatan

Lokasi

Anggaran Air Minum

1 Dinas PU

Program Pembangunan Infrastruktur

Program Dukungan Dana Untuk Program Program Pengembangan Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan

Sumber Dana Sanitasi

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pembangunan Sarana Air Bersih DAK


500,000,000


979,000,000

APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab.

Penunjang Pembangunan Sarana Air Bersih


50,000,000

Pesisir Selatan APBD Kab.

Pendamping PAMSIMAS


412,500,000


Replikasi PAMSIMAS


573,725,550


Penunjang PAMSIMAS dan Sanimas


100,000,000


Pembangunan Sanitasi DAK


Penunjang Pembangunan Sanitasi DAK


Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih DAK


Penunjang PPSP


Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman DAK

Pesisir Selatan 897,820,000 APBD Kab. Pesisir 70,021,000 Selatan APBD Kab. 50,000,000



699,280,000

Pesisir 24,000,000 Selatan APBD Kab. Pesisir 1,392,800,000 Selatan APBD Kab.

Pendamping Dukungan Dana Kab. Pesisir Selatan Untuk Program Bersama

300,000,000


Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan


Kab. Pesisir Selatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan Pemeliharaan Rutin Drainase Kab. Pesisir Selatan dan Trotoar Perencanaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Painan (Gunung Perencanaan Tempat

Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan

Pembuangan Akhir Sampah Tapan Pembuatan UKL/UPL TPA


Kota Painan (Gunung Bungkuk) Pembuatan UKL/UPL TPA


Tapan Program Pengembangan Produksi Pengendalian Ramah Lingkungan Program Produksi Ramah Rehabilitasi saluran TPA Pengendalian Pencemaran


Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan TPA


Rehabilitasi TPA



Pesisir 199,179,000 Selatan APBD Kab. Pesisir 750,000,000 Selatan APBD Kab. Pesisir 420,000,000 Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan 100,000,000 APBD Kab. Pesisir 100,000,000 Selatan APBD Kab. Pesisir 40,000,000 Selatan APBD Kab. Pesisir 40,000,000 Selatan APBD Kab. Pesisir 470,645,000 Selatan APBD Kab. Pesisir 150,000,000 Selatan APBD Kab. Pesisir 20,000,000 Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan 150,000,000 APBD Kab. Pesisir Selatan

III - 119

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Kantor LH

Program Koordinasi Penilaian Kota Pengendalian Sehat/Adipura Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan


Pengadaan Kit dan Kab. Pesisir Selatan Accessories Laboratorium Air Pengujian Air Sungai se Kabupaten Pesisir Selatan

45,732,000 APBD Kab. Pesisir 641,000,000 Selatan APBD Kab. 50,999,900

Pesisir 23,989,550 Selatan APBD Kab. Pesisir 27,809,000 Selatan APBD Kab.


Pemantauan Kualitas Kab. Pesisir Selatan Lingkungan (Penunjang DAK)

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Dinas Kesehatan

Program Pengendalian Banjir Program Promosi Kesehatan Program dan Pengembangan Lingkungan

Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan

Pengujian Kualitas Air Limbah


Penyusunan Laporan Periodik Volume Sampah


Pesisir 14,858,500 Selatan APBD Kab. Pesisir 14,667,200 Selatan APBD Kab. Pesisir 77,504,850 Selatan APBD Kab. Pesisir 15,802,200 Selatan APBD Kab.

Peningkatan Pembersihan Kec. IV Jurai dan Pengerukan Sungai/Kali Pengembangan Media Kab. Pesisir Selatan Promosi dan Informasi Sadar Hidup SehatPengembangan Painan Pengkajian Lingkungan sehat Pendamping PAMSIMAS

Painan

Penunjang Program Kab. Pesisir Selatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Penunjang Program (PPSP) Kab. Pesisir Selatan Pembangunan Air Minum Sanitasi Masyarakat Jumlah


22,174,700


11,477,000


58,439,000


34,763,850


3,842,360,000

Pesisir 5,685,828,300 Selatan

Tabel 3.61 Rekapitulasi Kegiatan Air Minum Dan Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 - 2011 No

Tahun 2008

Anggaran

1

Air Minum

4,195,868,400

2

Sanitasi

1,825,507,000 6,021,375,400

Tahun 2009

Anggaran

1

Air Minum

68,654,300

2

Sanitasi

856,349,500 925,003,800

Tahun 2010

Anggaran

1

Air Minum

12,943,967,850

2

Sanitasi

2,746,948,725 15,690,916,575

Tahun 2011

Anggaran

1

Air Minum

38,423,600,000

2

Sanitasi

5,685,828,300 44,109,428,300


III - 120

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan Total Air Minum

55,632,090,550

Total Sanitasi

11,114,633,525 66,746,724,075

Total Anggaran

3.7.3 BESARAN REALISASI DAN POTENSI PENDAPATAN LAYANAN SANITASI Dari retribusi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 yang di targetkan Rp.1.685.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.266.647.000,- pendapatan yang berasal dari sektor sanitasi yang ditargetkan dari sanitasi sekitar 141.600.000,-, dan teralisasi sebesar Rp.69.998.000,- hal ini masih relatif sedikit. Dimana retribusi tersebut diperoleh dari Sanitas: o Retribusi Pengelolaan persampahan sebesar Rp. 65.298.000/Tahun,o Retribusi Pengelolaan limbah cair sebesar Rp. 4.700.000/Tahun,Retribusi Daerah Lebih rincinya kinerja penerimaan retribusi daerah yang tergolong SANGAT BERHASIL karena realisasinya berkisar anatara 85 % s/d 100 % dari target penerimaan adalah :  Ret.Pelayanan Kesehatan, realisasi Rp.1.331.213.850,- atau 104,16% dari target sebesar Rp. 1.278.000.000, Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terealisasi sebesar Rp. 8.650.000,- atau 144,17 % dari target sebesar Rp. 6.000.000,Komponen Retribusi daerah yang kinerjanya CUKUP BERHASIL, karena realisasi berkisar antara 55 % S/D 70 % dari target penerimaan adalah sebagai berikut :  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, realisasinya sebesar Rp.305.613.000,- atau 56,81 % dari target sebesar Rp.538.000.000,Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana alokasi khusus (DAK) juga merupakan salah satu dana perimbangan yang ditarima dari pemerintah pusat. Adapun realisasi DAK tahun 2010 terdiri dari :  DAK bidang kesehatan Rp. 5.431.400.000  DAK bidang Air Minum & Penyehatan Lingkungan Rp. 680.200.000  DAK bidang Lingkungan Hidup Rp. 503.300.000  DAK bidang Sarana & Prasarana Pedesaan Rp. 1.081.100.000  DAK bidang sanitasi Rp. 638.900.000


III - 121


3.7.4. PERMASALAHAN PENDANAAN DAN PENGELOLAAN SANITASI Belum optimalnya pendanaan pengelolaan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan beberapa kendala utama, yaitu masalah kelembagaan, penganggaran dan terbatasnya informasi mengenai aspek sanitasi secara menyeluruh. ASPEK KELEMBAGAAN Pendanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar berasal dari SKPD antara lain : Kantor Lingkungan Hidup ; Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengolahan Limbah, Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum; dan Dinas Kesehatan Seksi Penyehatan Lingkungan, Bidang Pengendalian Penyakit dan Bencana, Dinas Kesehatan Permasalahan timbul karena masing-masing SKPD belum memiliki perencanan program kegiatan sanitasi dan belum terintegrasi dalam pembangunan sanitasi skala Kabupaten. Hal ini menyulitkan masing-masing SKPD dalam membuat anggaran sanitasi. Perubahan fungsi dan tugas masingmasing SKPD yang baru saja terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan juga sedikit banyak mempengaruhi penyusunan program kegiatan pembangunan sanitasi. Program kegiatan pengelolaan persampahan, penanganan air limbah dan drainase, tidak fokus ditangani oleh satu SKPD saja tetapi ditangani oleh beberapa SKPD yaitu Dinas PU dan Kantor LH, misalnya pengelolaan limbah padat (sampah) yang ditangani oleh Dinas PU mulai Tahun 2010. Sedangkan beberapa SKPD berikut ini, walaupun telah melakukan alokasi anggaran sanitasi namun jumlahnya belum signifikan, seperti : Bappeda, Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. Apabila SKPD tersebut diatas, berpandangan bahwa tidak dapat optimal mengalokasikan karena tidak ada dalam Tupoksi atau memang tidak ada program dan kegiatan dalam RKA SKPD nya, maka bentuk dukungan kepada pembangunan sanitasi berupa program dan kegiatan yang bukan kegiatan fisik, atau dikenal dengan program software, dapat dioptimalkan. Dimana hal ini sudah dilakukan oleh beberapa SKPD (Dinkes). Program-program tersebut telah mendukung pembangunan sanitasi dalam hal membuat perencanaan pembangunan sanitasi, memberikan informasi kepada masyarakat serta merubah pola pikir masyarakat mengenai aspek sanitasi. SKPD yang belum memiliki anggaran khusus untuk menunjang pembangunan sanitasi antara lain Bagian Humas dan BPMN. Kedua SKPD tersebut bisa mengalokasikan anggaran untuk menunjang program sanitasi antara lain dalam hal mendukung upaya perubahan perilaku melalui promosi kesehatan masyarakat. ASPEK PENGANGGARAN Mekanisme penganggaran di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tidak ada masalah karena selama ini sudah mengikuti prosedur yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Kecilnya anggaran pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan secara keseluruhan APBD Kabupaten Pesisir Selatan relatif kecil demikian juga terjadinya penurunan APBD dari tahun 2008 ke tahun 2010 menyebabkan turunnya anggaran pembangunan sanitasi. Aspek Informasi Mengenai Sanitasi.


III - 122


Pembangunan sanitasi walaupun sudah menjadi urusan wajib daerah, selama ini masih kalah populer dan urgensinya masih relatif dibawah sektor-sektor lainnya. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan fisik sanitasi. Aparat pemda yang tidak memahami rencana pembangunan sarana sanitasi secara menyeluruh akan berpengaruh kepada masyarakat pengguna, terutama yang belum memahami penggunaan sarana sanitasi yang baru dibangun tersebut. Misalnya pembangunan saluran drainase pemukiman atau sarana MCK yang seharusnya pengelolaan dan pemeliharaannya melibatkan masyarakat menjadi tidak terpelihara karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menganggap apapun yang dibangun oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jika hal ini terjadi maka tujuan dari pembangunan sanitasi menjadi tidak optimal. Oleh karena itu maka transfer informasi dari pemerintah daerah sangat penting sebagai kegiatan non fisik yang akan menunjang pembangunan fisik sanitasi. Artinya perlu koordinasi antara SKPD yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fisik dan SKPD yang bertanggung jawab terhadap pembangunan non fisik untuk menyampaikan pesan “sanitasi” kepada masyarakat pengguna. Informasi mengenai sanitasi tidak saja berguna bagi perangkat SKPD dan masyarakat calon pengguna, namun yang tak kalah penting adalah advokasi kepada legislatif dan juga kepala daerah.


III - 123

BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Recommend Documents