Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan

“Tercapainya Lingkungan Bersih dan Sehat Melalui Pembangunan Sanitasi yang Partisipatif di Kabupaten Pesisir Selatan 2015”

1.1.

LATAR BELAKANG

Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan dan permasalahan lain. Hal ini masih menjadi persoalan pembangunan Nasional dan Daerah, tidak terkecuali di Pesisir Selatan. Sanitasi yang tidak memadai atau kurang baik di Kabupaten Pesisir Selatan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan hidup, seperti masih banyaknya kasus diare yang berakibat pada kematian bayi. Kondisi di Indonesia baru 49% penduduk Indonesia yang mampu mengakses sarana dan prasarana sanitasi yang aman. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia; kurang dari 10 Kabupaten di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Sementara itu, tercatat juga bahwa ternyata Indonesia harus mengalami kerugian kerugian ekonomi sebesar 56 miliar setiap tahunnya karena kondisi sanitasi dan hygiene yang masih buruk. Fakta-fakta yang kita hadapi bersama inilah, yang telah mendorong Wakil Presiden sejak 8 Desember 2009 lalu mencanangkan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Permukiman (PPSP) di Indonesia yaitu suatu program yang diprakarsai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. untuk ikut serta dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka melaksanakan program tersebut telah membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman pada tanggal 9 Maret 2011 melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 050/215/Kpts/BPT-PS/2011, penyusun buku putih sanitasi, membuat rencana strategis sanitasi, membuat rencana aksi sanitasi, informasi mengenai kegiatan-kegiatan sanitasi Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I- 1

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan (project digest), penetapan prioritas dan zonasi (priority setting and sanitation zoning), dan tugas-tugas lain dalam rangka peningkatan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2011 POKJA telah menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan, buku laporan studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA), dan hasil penetapan prioritas dan zonasi sanitasi yang berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi. Dokumen-dokumen tersebut, disamping sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya, seperti rencana strategi pembangunan Kabupaten, rencana strategi SKPD, hasil musyawarah pembangunan (musrenbang), merupakan sumber informasi yang diperlukan untuk penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Pengembangan layanan sanitasi kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (3 sampai 5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis. Strategi sanitasi kabupaten merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kabupaten. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat kota/kabupaten Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupatennya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Dalam konteks yang lebih luas, SSK adalah sebuah langkah penting menuju pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang dihasilkan pada Johanesburg Summit pada tahun 2002, dengan salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk pada tahun 2015 yang tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar yang merupakan target ke 10 MDGs. Disamping itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Bidang Sanitasi telah menetapkan 3 (tiga) target, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut yang sekaligus menggambarkan kondisi umum sanitasi Kabupaten Pesisir Selatanyang masih cukup jauh dari target RPJMN Bidang Sanitasi tersebut.

Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I- 2

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 1.1 Target RPJMN Dan Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan Target RPJMN Dalam Bidang Kondisi Umum Sanitasi No Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

Stop buang air besar sembarang tempat melalui peningkatan system pengelolaan limbah terpusat 10% untuk penduduk, dan peningkatan system pengelolaan air limbah setempat bagi 90% penduduk.

 Prosentase jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 52,87 %, dan sisanya tidak mempunyai jamban (masyarakat masih buang tinjanya di kebun, sungai atau di kali).  Prosentase jumlah keluarga yang memiliki saluran pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 44,78%. Sebagian besar masyarakat belum mempunyai saluran pembuangan air limbah dan membuang air limbah dari dapur ke belakang pekarangan  BAB di halaman belakang.

2.

Peningkatan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dengan cakupan layanan hingga 80%.;

Dari data 18 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh informasi 60,83 % yang baru mempunyai tempat sampah dan sisanya dibuang ke sungai, kebun dan dibakar didepan rumah.

3

Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di 100 kawasan strategis per Kabupaten.

1.

Frekuensi genangan mencapai lebih dari satu kali setahun dialami oleh 20 % rumah tangga sementara satu bulan sekali terjadi genangan dialami oleh 8%.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) juga diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam hal meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM pada tahun 2009 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 70,61, Propinsi Sumatera Barat 73,44 dan IPM Nasional sebesar 71,76. Perbandingan IPM kabupaten, Provinsi dan Nasional lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I- 3

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 1.2. Perbandingan IPM Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan IPM Nasional pada tahun 2009 Sumatera IPM Kab. Pesisir Selatan Nasional Barat IPM 70,61 73,44 71,76 Dilihat dari kondisi sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2009 – 2014 dan SPM, berdasarkan PP no. 16 tahun 2006 masih sangat jauh, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait untuk dapat mewujudkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Selengkapnya perbandingan kondisi sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan target RPJMN dan Standar Pelayanan Minimun Nasional dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini Tabel 1.3 Perbandingan RPJMN, SPM dan Kondisi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan PP 16 Tahun 2006 Sub RPJMN 2009Kondisi SPM Kabupaten (Standar Pelayanan Bidang 2014 Pesisir Selatan Minimal)  Prosentase jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 47,51%. dan sisanya tidak memiliki jamban (masyarakat masih buang tinjanya di kebun, Pelayanan minimal sungai atau di kali). system pengelolaan air limbah Permukiman  Sementara sebagian Open dilakukan dengan besar masyarakat masih defecati on free Menggunakan system buang tinjanya di Air Limbah untuk semua setempat atau kebun, sungai atau di kab/Kabupaten terpusat agar tidak kali sehingga masih mencemari badan air mencemari badan air atau sumber air baku maupun sumber air baku.  Prosentasi jumlah keluarga yang memiliki pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 44,78 % dan masyarakat yang belum mempunyai saluran Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I- 4

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan pembuangan air limbah sebesar 55,22% ,dan pembuangan limbah dilakukan dari dapur ke halaman belakang rumah. Prosentase jumlah keluarga Pelayanan minimal yang mempunyai prasarana dan sarana lubang /tempat sampah persampahan dilakukan sebesar 60,83 %. Meningkatnya melalui Sebagian besar sampah yang Persampahan pengumpulan, masyarakat masih terangkut hingga pengangkutan, membuang sampah di kali, 75% pengolahan dan saluran irigasi atau di pemrosesan akhir kebun dan dibakar. sampah di TPA Sampah yang terkelola sebesar 21,900 M3/Tahun Frekuensi genangan mencapai lebih dari satu Berkurangny kali setahun dialami oleh a wilayah 16,1 % rumah tangga Pelayanan minimal genangan sementara satu tahun prasarana dan sarana permanent dan sekali terjadi genangan Drainase drainase untuk temporer dialami oleh 8 %, sebulan menghilangkan hingga 75% sekali dialami oleh 0 % genangan dari kondisi rumah tangga, genangan ini saat ini sangat dipengaruhi oleh musim hujan dan pasang naik. Sumber: RPMN 2009-2014, PP 16 Tahun 2006 (Standar Pelayanan Minimal) dan Profil Kesehatan 2010, data diolah Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melaksanakan berbagai program kerjasama, baik dengan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun lembaga swasta lokal seperti :  Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)  Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)  Peningkatan Kualitas Perumahan dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan  Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesos (Bantuan Bahan Bangunan) Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I- 5

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan  

Program Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana (40 unit rumah) Program Kemitraan Multi Pihak bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Sedangkan Program Sanitasi yang didanai oleh APBD antara lain adalah : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Penyuluhan Masyarakat PHBS) dengan cakupan program antara lain :  Pengembangan Lingkungan Sehat  Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  Pemeliharaan rutin / berkala instalasi pengolahan air limbah rumah sakit  Pemeliharaan Air Minum/Air Bersih  Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya  Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku  Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air  Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  Pengembangan Perumahan  Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan  Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan  Penyusunan Renstra AMPL-BM  Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup  Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  Pengujian Kualitas Limbah Cair dan Udara  Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan  Investasi PDAM  Bantuan Pembangunan MCK di Pondok Pesantren  Pembangunan Air Bersih untuk Kelompok Masyarakat 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi Kabupaten yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka menengah (5 tahunan) Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja SSK ini adalah: a. Tujuan Umum Kerangka kerja SSK ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2011 hingga tahun 2015. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I- 6

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan b. Tujuan Khusus 1. Kerangka kerja SSK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi. 3. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan. 1.3. LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan SSK Kabupaten Pesisir Selatan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat maupun daerah. yang meliputi : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Sumatra Barat 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (LN 69) 14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (TLN 5059) 16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I- 7

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1995 Tentang Perlindungan Tanaman 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 198 9Tentang Kawasan Industri. 30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Penggunaan Tanah bagi kawasan industri . 32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 34. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air 36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum 38. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 39. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I- 8

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum 40. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum 41. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum 42. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1 999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan 43. Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman 44. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL 45. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 46. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 47. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil 48. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan 49. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 50. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 51. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah 52. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 Tentang Garis Sempadan 53. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah 54. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2004 tentang Retribusi Pemberan Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air 55. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025 56. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup 57. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan 58. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 11 tahun 2008 Tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 59. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Air Minum 60. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 05 tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I- 9

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 61. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 1.4. METODE PENYUSUNAN Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun oleh Tim Penyusun SSK yang dibentuk oleh Pokja AMPL–BM secara partisipatif dan terintegrasi melalui berbagai diskusi secara rutin, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi CF/PF, KMW dan TTPS. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan-tahapan berikut ini: 1) Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. 2) Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. 1. Sumber Data a. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Tim Penyusun SSK mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. b. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. c. Data yang dibutuhkan antara lain: Data sanitasi kabupaten Pesisir Selatan, Data demografi, data sosial ekonomi, data institusi/kelembagaan dan data tata ruang. 2. Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : Desk Study (kajian Literature, data sekunder) Field Research (Observasi, wawancara responden) FGD dan indepth interview Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I - 10

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 3.Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan(5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi. 1.4.

SISTEMATIKA DOKUMEN

Penulisan dokumentasi SSK terdiri dari 7 Bab antara lain : 1. Bab pertama merupakan Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan SSK, landasan hukum, medote dan sistematika penulisan Dokumen SSK. 2. Bab kedua berisi Kerangka Kerja Pembangunan Sanitasi, di dalam bagian ini dibahas antara lain: a. Gambaran umum kondisi sanitasi b. Visi dan misi sanitasi c. Kebijakan Umum dan Strategi Sektor Sanitasi Kabupaten d. Sasaran Umum dan Arahan Tahapan Pencapaian 3. Bab ketiga membahas Isue Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi antara lain: a. Enabling and Sustainability Aspect terdiri dari Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, Keterlibatan pelaku bisnis, partisipasi masyarakat dan jender serta monitoring dan evaluasi b. Sub-Sektor dan Aspek Utama dari masing-masing sektor Air Limbah, persampahan, drainase lingkungan dan higiene 4. Bab keempat mengenai Strategi Sekor Sanitasi Kota yang terdiri dari : a. Sasaran dan Arahan Pentahapan Pencapaian b. Strategi Sektor & Aspek Utama : Air Limbah, persampahan, drainase lingkungan dan Higiene c. Enabling and Sustainability Aspect, meliputi Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, keterllibatan Pelaku Bisnis, Partisipasi Masyarakat dan Jender 5. Bab ke lima memuat program dan kegiatan masing-masing sektor antara lain berisi : a. Program dan Kegiatan Sektor & Aspek Utama : Air Limbah, Persampahan, Drainase Lingkungan dan Higiene b. Program dan Kegiatan Enabling and Sustainability Aspect : meliputi Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, keterllibatan Pelaku Bisnis, Partisipasi Masyarakat dan Jender 6. Bab keenam membahas strategi monev antara lain berisi : a. Gambaran Umum Struktur Monev Sanitasi meliputi: Monitoring terkait pengambilan keputusan, Monitoring pelaksanaan dan Monitoring stratejik b. Pengembangan/penyusunan indikator input, output dan outcome c. Pengumpulan dan penyajian/pelaporan data 7. Bab ketujuh berisi penutup Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

I - 11