LEMBAR PENGESAHAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KABUPATEN BINTAN. Bintan, Desember Disusun oleh : Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KABUPATEN BINTAN

Bintan,

Desember 2014

Disusun oleh : Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan

dto, Ir. L A M I D I, MM NIP.19620626 199003 1 008

Mengetahui / Menyetujui, Pemerintah Kabupaten Bintan

dto, ANSAR AHMAD, SE, MM BUPATI BINTAN

Strategi sanitasi kabupaten bintan Tahun anggaran 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bintan. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Bintan terkait dengan masalah sanitasi masih sangat besar. Permasalahan sanitasi yang dihadapi antara lain masih banyaknya masalah yang buang air besar sembarangan, belum adanya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah, IPAL skala kawasan (pemukiman) dan skala Kota, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan pada tangki septik yang sudah penuh, masih terdapatnya genangan sebagai akibat belum memilikinya system pengelolaan drainase skala kabupaten, masih bercampurnya grey water dan saluran drainase, serta masih rendahnya masyarakat yang mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, diperlukan upaya penanganan sanitasi yang lebih terencana, terukur, terintegrasi dan sistematis. Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bintan ini difasilitasi oleh fasilitator Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bersama Kelompok Kerja Sanitasi dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Bintan. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bintan merupakan dokumen strategi dalam percepatan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Bintan berjangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2016-2020). Dokumen ini oleh Pemerintah Kabupaten Bintan akan dijadikan sebagai pedoman penetapan kebijakan dalam pembangunan sanitasi. Kami menyadari bahwa penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Bintan barangkali belum mencapai titik kesempurnaan mengingat waktu dalam penyusunannya yang masih terbatas. Semoga Allah Swt. memberikan bimbingan dan kekuatan agar kita dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan keseluruhan.

Bintan, Desember 2014 Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan dto,

Ir. L A M I D I, MM NIP.19620626 199003 1 008

Kelompok kerja sanitasi pemerintah kabupaten bintan

i


RINGKASAN EKSEKUTIF

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam membangun dan mengelola sanitasi secara komprehensif,

berkelanjutan

dan

partisipatif

untuk

memperbaiki

perencanaan

dan

pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi Kabupaten dalam tiga kerangka waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, SSK adalah sebuah langkah penting menuju pencapaian pada tahap Universal Access. Strategi Sanitasi Kabupaten disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi sebagai payung hukum perencanaan pembangunan sektor sanitasi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Penyusunan SSK pada dasarnya bertujuan memberikan instrumen bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholeder lainnya untuk terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi. Instrumen tersebut kemudian digambarkan melalui penyiapan kerangka pengembangan sanitasi, penetapan strategi percepatan pembangunan sanitasi, penyusunan program dan kegiatan, serta penyepakatan strategi sanitasi yang seluruhnya dirangkum sebagai proses penyusunan SSK.


ii


Tabel 2.1 Visi Misi Sanitasi Kabupaten Bintan Visi Kabupaten Menuju yang sejahtera berbudaya

Visi Sanitasi

Misi Kabupaten

Kabupaten

bintan

1. Melanjutkan

upaya

maju,

peningkatan

dan

Misi Sanitasi Kabupaten

Mewujudkan

Misi air limbah domestik

kualitas

Bintan

bersih,

Meningkatkan kualitas dan

sumber daya manusia

sehat,

melalui

kuantitas

yang

sehat,

pembangunan

prasarana pengelolaan air

saing,

sanitasi

limbah baik limbah rumah

cerdas,

berdaya

yang

berbudaya serta beriman

partisipatif

dan

berkelanjutan

bertaqwa

kepada

Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan

tangga

maupun

limbah

industri

yang

ramah

lingkungan

dan

daerah

berbasis

pada

pengembangan

bersama pemerintah untuk menunjang serta

kelautan

dan perikanan.

pendanaan,

terciptanya

kelembagaan dalam

3. Melanjutkan

sistem

yang

kuat

pengolahan

air

limbah.

pengembangan

potensi

pariwisata dan agribisnis. 4. Melanjutkan

upaya

Misi Persampahan Meningkatkan kualitas dan

penyelenggaraan

tata

kuantitas

kepemerintahan

yang

prasarana

sarana

secara

demokratis

menerapkan

dan

bertanggung didukung

jawab dengan

hukum

dan

penegakan HAM.

terpadu,

(reduce,

prinsip

recycle,

3R reuse

) pada pengolahan sampah secara menyeluruh, serta meningkatkan

5. Melanjutkan

dan

persampahan

baik (good governance),

kepastian

serta

meningkatkan peran swasta

perekonomian

sumberdaya

dan

berkelanjutan

pembangunan

yang

dan

sarana

kesadaran

kepada

masyarakat

pembangunan yang adil

mengenai

pengolahan

dan

sampah

merata

melalui

yang

baik

dan

peningkatan kualitas dan

benar, serta menciptakan

kuantitas prasarana dan

sistem kelembagaan yang

sarana yang menunjang

kuat

perkembangan

sampah secara terpadu.

seluruh

di

pengembangan

Misi Drainase upaya dan

pemberdayaan masyarakat


pengolahan

wilayah

Kabupaten Bintan. 6. Melanjutkan

dalam

Meningkatkan jaringan

penyediaan

drainase

yang

berkualitas dan tepat guna dengan

serta

mengembangkan

iii


Visi Kabupaten

Visi Sanitasi

Misi Kabupaten

Kabupaten

mengedepankan kearifan

lokal

Misi Sanitasi Kabupaten sarana

dan

dan

penyehatan

pengarusutamaan

Permukiman

gender.

Misi

7. Mewujudkan

prasarana Lingkungan

PHBS

terhadap

sanitasi

pembangunan

yang

berkelanjutan

dan

Meningkatan

kesadaran

masyarakt

mengenai

berwawasan lingkungan

pentingnya PHBS melalui

(Sustainable

kampanye kesehatan dan

Development).

peningkatan prasarana

sarana sanitasi

memadai

yang dan

berkelanjutan.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015& Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan 2014

.


iv


Tabel 4.1: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

Indikasi Biaya (juta rupiah) NOMOR

KOMPONEN SANITASI

1

2

A.

AIR LIMBAH DOMESTIK

B.

PERSAMPAHAN

C.

DRAINASE

D.

PHBS TERKAIT SANITASI JUMLAH TOTAL


2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

3

4

5

6

7

8

KOTA

PROV.

APBN

SWASTA/CSR

MASYARAKAT

9

10

11

12

13

9,822

17,890

11,448

21,516

15,388

76,062

26,464

6,250

32,935

19,775

44,988

33,773

29,173

39,298

167,007

124,932

11,925

31,850

26,000

27,450

33,950

33,050

27,200

147,650

98,650

49,000

-

2,783

2,843

3,003

2,813

2,823

14,264

12,250

-

1,250

58,379

93,170

82,173

86,552

84,709

404,982

262,296

67,175

66,035

1,500 750 2,250

8,763 14 8,777

v


DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

ii

Daftar Isi

vi

Daftar Tabel

vii

Daftar Peta

viii

BAB 1 : PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Maksud dan Tujuan

2

1.3

Metodologi

3

1.4

Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

5

BAB 2 : KERANGKA PENGEMBAGAN SANITASI 2.1

Visi dan Misi Sanitasi

7

2.2

Tahap Pengembangan Sanitasi

8

2.3

Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi

26

BAB 3 : STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI 3.1

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Ari Limbah Domestik

31

3.2

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan

32

3.3

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase

34

3.4

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan PHBS terkait Sanitasi

35

BAB 4 : PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI 4.1

Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi

37

4.2

Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

40

4.3

Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

61

4.4

Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan

76

4.5

Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS terkait Sanitasi

80

BAB 5 : STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI

84

LAMPIRAN Analisa SWOT

12

Kerangka Kerja Logis (KKL)

13

Program dan Kegiatan Rinci

14


vi


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

:

Visi Misi Sanitasi Kabupaten Bintan ........................................................................... 7

Tabel 2.2

:

Tahap Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Bintan ............................... 14

Tabel 2.3

:

Tahap Pengembangan Persampahan Kabupaten Bintan .......................................... 20

Tabel 2.4

:

Tahap Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Bintan ................................ 25

Tabel 2.5

:

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Bintan untuk Sanitasi ....................................................................................................................... 26

Tabel 2.6

:

Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Ke Depan ...................................................... 27

Tabel 2.7

:

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Bintan untuk Opersional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi ....................................................... 28

Tabel 2.8

:

Perhitungan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Bintan Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2018 ................ 29

Tabel 2.9

:

Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Bintan dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK ............................................................................................... 30

Tabel 3.1

:

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik ............................ 31

Tabel 3.2

:

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Persampahan ....................................... 32

Tabel 3.3

:

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Drainase Perkotaan .............................. 34

Tabel 3.4

:

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS terkait Sanitasi (Tatanan Rumah Tangga) .......................................................................................................... 35

Tabel 3.5

:

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS terkait Sanitasi (Tatanan Sekolah) ...................................................................................................................... 36

Tabel 4.1

:

Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun ............................................... 39

Tabel 4.2

:

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik ......................... 42

Tabel 4.3

:

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan ................................... 62

Tabel 4.4

:

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan .......................... 77

Tabel 4.5

:

Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS terkait Sanitasi ............................. 81

Tabel 5.1.1 :

Matriks Monev Implementasi (Komponen Air Limbah Domestik) ............................... 84

Tabel 5.1.2 :

Matriks Monev Implementasi (Komponen Persampahan) ......................................... 87

Tabel 5.1.3 :

Matriks Monev Implementasi (Komponen Drainase) ................................................. 89

Tabel 5.1.4 :

Matriks Monev Implementasi (Komponen PHBS Terkait Sanitasi) ............................ 90

Tabel 5.2.1 :

Mekanisme Monev Implementasi SSK (Komponen Air Limbah Domestik) ............... 91

Tabel 5.2.2 :

Mekanisme Monev Implementasi SSK (Komponen Persampahan) .......................... 93

Tabel 5.2.3 :

Mekanisme Monev Implementasi SSK (Komponen Drainase) .................................. 95

Tabel 5.2.4 :

Mekanisme Monev Implementasi SSK (Komponen PHBS Terkait Sanitasi) ............. 96


vii


DAFTAR PETA

Peta 2.1.a

:

Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik ................................................ 12

Peta 2.1.b

:

Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik ................................................ 13

Peta 2.2.a

:

Peta Tahapan Pengembangan Persampahan ........................................................... 18

Peta 2.2.b

:

Peta Tahapan Pengembangan Persampahan ........................................................... 19

Peta 2.3.a

:

Peta Tahapan Pengembangan Drainase ................................................................... 23

Peta 2.3.b

:

Peta Tahapan Pengembangan Drainase ................................................................... 24


viii


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pembangunan harus dilaksanakan dengan perencanaan program pembangunan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, terarah, menyeluruh dan berkesinambungan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, maupun oleh sektor swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan kesehatan nasional tersebut, salah satu upaya yang dikembangkan adalah pembangunan sanitasi. Saat ini pembangunan sanitasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan lingkungan, dimana lebih ditekankan pada aspek pencegahan. Dengan adanya upaya pencegahan yang baik, diharapkan risiko timbulnya penyakit dapat dicegah. Kabupaten Bintan merupakan wilayah kepulauan yang memiliki beragam karakteristik masyarakat yang menjadi salah satu permasalahan terpenting yang harus menjadi perhatian bersama semua komponen masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal ini permasalahan sanitasi sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial kemasyarakatan terutama dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Sanitasi sebagai salah satu target pembangunan MDGs yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) didasarkan pada acuan dan pedoman yang tegas dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Acuan diberikan dalam upaya memberikan nuansa dan target yang sama bagi setiap tingkatan pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Sesuai dengan pedoman tersebut penyusunan tujuan dan sasaran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota harus memperhatikan permasalahan yang menjadi masalah sanitasi dengan persentase terbesar serta isu-isu strategis yang berkembang dalam proses pelaksanaan pembangunan Percepatan Pembangunan Sanitasi

dan

Permukiman

di

daerah

khususnya.

Aspek

hubungan

tersebut

memperhatikan kewenangan yang diberikan baik yang terkait dengan sumber daya, pelayanan umum maupun pembiayaan pembangunan Sanitasi dan Pemukiman. Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “grand design” yang sifatnya integratif


1


dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan.Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi, budaya masyarakat dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan, pertumbuhan dan mobilisasi pendudukserta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi.Sehingga di dalam program PPSP ini diterapkan 4 karakteristik dalam penyusunan SSK yang memiliki prinsip : 1.

Berdasarkan data aktual

2.

Berskala kabupaten

3.

Disusun sendiri oleh kabupaten : dari, oleh, dan untuk kabupaten

4.

Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down Program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan, meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat taerget capaian Milenium Development Goals (MDGs) yang dihasilkan pada Johanesburg Summit pada tahun 2002, Kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari semangat kegiatan nasional mengurangi separuh penduduk pada tahun 2015 yang tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar

1.2

Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Bintan dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mempunyai kerangka berpikir dan kerangka tindak secara strategis dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi secara komprehensif dan berkelanjutan.Strategi Sanitasi Kabupaten Bintan merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi karena Strategi Sanitasi merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi.Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi di tingkat kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kota yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan


2


sanitasi di Kabupaten Bintan. Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaannya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi di lapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, LSM dan CSR level kabupaten maupun nasional sangat diperlukan dalam fase ini.

1.2.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota ini adalah : a. Tujuan Umum Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi jangka menengah yang dapat dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi. b. Tujuan Khusus 1) Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Bintan untuk jangka menengah. 2) Sebagai dasar penyusunan rencana operasional tahapan pembangunan serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi. 3) Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instasi, masyarakat dan pihak swasata) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Bintan. Buku Strategi Sanitasi Kabupaten Batang Hari yang disusun oleh berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi dalam wadah pokja sanitasi sebagai rencana strategis tindak lanjut kegiatan pembenahan sanitasi perkotaan dengan acuan Buku Putih Sanitasi kabupaten Batang Hari.

1.3

Metodologi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Bintan ini disusun oleh Pokja Sanitasi secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Tim Konsultan. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama pokja, baik pelatihan, survey, diskusi dan pembekalan.


3


Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut : 1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna memetakan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kabupaten untuk memastikan kondisi yang ada saat ini, khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. 2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi Sanitasi Kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan Sanitasi Kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten Bintan. 3. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Menganalisis kesenjangan yang digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihapadapi dalam mencapai tujuan. 4. Merumuskan strategi sanitasi kota yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan Sanitasi Kabupaten jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi. Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dilakukan dengan metode SWOT melalui tahapan : -

Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota (Penyusunan Buku Putih Sanitasi),

melalui

studi-studi

pendukung

dan

observasi

lapangan

guna

pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui interview dan observasi lapangan melalui studi Environmental Health Risk Assessment

(EHRA),

studi

Sanitation

Supply

Assessment

(SSA)

studi

Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan (PMJK), dan studi Media Assessment. Pengumpulan data sekunder meliputi studi keuangan, studi kelembagaan. -

Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kota, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi sanitasi kota. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten.


4


-

Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan melalui identifikasi parameter kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan sanitasi kota yang digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dalam mencapai tujuan.

-

Merumuskan strategi sanitasi kota dengan melakukan analisis terhadap parameter SWOT. Rumusan strategi akan menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (3-5 tahun).

1.4

Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

Strategi Sanitasi Kabupaten merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan khusus untuk bidang Sanitasi yang nantinya akan saling mendukung dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, RPIJM, Renstra SKPD yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dalam RKPD. a.

Strategi Sanitasi Kabupaten dengan RPJPD Kabupaten Bintan Dokumen RPJP Kabupaten Bintan digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan.

b.

Strategi Sanitasi Kabupaten dengan RPJMD Strategi Sanitasi Kabupaten menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015 sebagai referensi untuk memperoleh data isu–isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi ke depan.

c.

Strategi Sanitasi Kabupaten dan RTRW Kabupaten Bintan Dalam pelaksanaan penyusunan Startegi Sanitasi Kabupaten memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bintan, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bintan menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten.

d.

Strategi Sanitasi Sanitasi dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Strategi Sanitasi Kabupaten menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah Strategi Sanitasi Kabupaten Final akan menjadi pedoman bagi setiap


5


satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang.

e.

Strategi Sanitasi Kabupaten dan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bintan tahun 2014 SSK merupakan dokumen lanjutan dari BPS dimana semua data yang ditampilkan pada BPS akan menjadi bahan acuan untuk menentukan Strategi Sanitasi Kabupaten.


6


BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

2.1

Visi dan Misi Sanitasi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Rumusan visi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, rumusan misi juga dapat berperan sebagai alat motivasi (motivator atau sebagi sumber inspirasi kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal perencanaan SSK sangat diperlukan penyamaan Visi dan Misi Sanitasi dengan Visi dan Misi daerah, sehingga akan diperoleh sinergitas program yang sesuai dengan Visi dan Misi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi dan Misi dibuat untuk masing-masing sektor yaitu sektor air limbah domestik, sektor persampahan, sektor drainase, sektor perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terkait sanitasi.Hal ini bertujuan agar visi dan misi dapat tersampaikan dengan jelas dan terarah sesuai dengan sektor dan dinas terkait di dalamnya. Berikut Visi dan Misi Kabupaten Bintan terkait dengan sanitasi: Tabel 2.1 Visi Misi Sanitasi Kabupaten Bintan Visi Kabupaten

Misi Kabupaten

Menuju bintan yang maju, sejahtera dan berbudaya

1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan. 3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis. 4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM. 5. Melanjutkan pembangunan


Visi Sanitasi Kabupaten Mewujudkan Bintan bersih, sehat, melalui pembangunan sanitasi yang partisipatif dan berkelanjutan

Misi Sanitasi Kabupaten Misi air limbah domestik Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta meningkatkan peran swasta bersama pemerintah untuk menunjang pendanaan, serta terciptanya sistem kelembagaan yang kuat dalam pengolahan air limbah. Misi Persampahan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan secara terpadu, menerapkan prinsip 3R (reduce, recycle, reuse ) pada pengolahan sampah secara menyeluruh, serta

7


Visi Kabupaten

Misi Kabupaten

Visi Sanitasi Kabupaten

yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang perkembangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan. 6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender. 7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Sustainable Development).

Misi Sanitasi Kabupaten meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pengolahan sampah yang baik dan benar, serta menciptakan sistem kelembagaan yang kuat dalam pengolahan sampah secara terpadu. Misi Drainase Meningkatkan penyediaan jaringan drainase yang berkualitas dan tepat guna serta mengembangkan sarana dan prasarana penyehatan Lingkungan Permukiman Misi PHBS terhadap sanitasi Meningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya PHBS melalui kampanye kesehatan dan peningkatan sarana prasarana sanitasi yang memadai dan berkelanjutan.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bintan 2010-2015& Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan 2014

2.2

Tahap Pengembangan Sanitasi Tahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan kota secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan RPIJMD serta dokumen RTRW Kabupaten Bintan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi antara lain adalah : a. Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Bintan dalam Jangka Pendek sampai dengan jangka panjang b. Proyeksi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan berdasarkan luas terbangun c. Kawasan beresiko sanitasi d. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah) Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas tersebut adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan (Center of Business Development/ komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Analisis yang dilakukan menghasilkan suatu peta yang


8


menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah yang akan menjadi bahan untuk perencanaan pengembangan sistem. Penetapan Sistem dan Zona Sanitasi dilakukan untuk mengidentifikasi sistem sanitasi yang paling sesuai untuk suatu wilayah dan membantu perumusan program dan kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan sistem yang diusulkan. Sistem sanitasi adalah suatu proses multi-langkah, di mana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Setiap tahap ini disebut kelompok fungsional karena memiliki teknologi sendiri-sendiri dengan pengelolaan spesifik. Sistem sanitasi berdasarkan pentahapan implementasi jangka pendek (1-2 tahun), jangka Menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun). Zona sanitasi menunjukkan dimana “sistem” tersebut akan diterapkan. Dalam menetapkan sistem sanitasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah : (i)

faktor pengelolaan (peraturan, pengelolaan kelembagaan, pengaturan operasional dan pemeliharaan, kepemilikan aset)

(ii) faktor fisik wilayah (kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, dan topografi) (iii) faktor keuangan dan pendanaan (kapasitas fiskal, dukungan, dan mekanisme pendanaan) Pilihan Sistem yang dapat digunakan umumnya adalah : a) Sub sektor air limbah domestik : Sistem setempat (Sistem on-site), dimana air limbah langsung diolah di tempat; dan sistem terpusat (sistem off-site) dengan mengalirkan air limbah domestik melaui perpipaaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). b) Sub sektor persampahan: sistem pengolahan tidak langsung (melaui tempat penampungan

sementara/TPS;

sistem

pengangkutan

langsung;

dan

sistem

penanganan sampah di sumbernya. c) Sub sektor drainase: sistem gravitasi dan sistem pemompaan.

2.2.1 Tahap Pengembangan Air Limbah Domestik Dalam menentukan wilayah pengembangan air limbah domestik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat desa/kelurahan, maka disusun prioritas pengembangan sistem air limbah domestik. Penentuan zona wilayah dan sistem sanitasi air limbah berdasarkan 5 (lima) kriteria, yaitu : Kepadatan penduduk, tata guna lahan (Perdagangan, jasa maupun permukiman) saat ini dan yang akan datang berdasarkan RTRW, kondisi ekstrim yg didefinisikan sebagai genangan yg diakibatkan oleh pengaruh pasang surut air laut, tingkat resiko kesehatan dan kondisi tanah Berdasarkan analisis penentuan zona dan sistem sanitasi air limbah di Kabupaten Bintan, diperoleh gambaran bahwa, pada lingkup kecamatan sistem


9


pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bintan dikategorikan dalam 2 (dua) klasifikasi wilayah, yaitu klasifikasi urban (perkotaan) sebanyak 19.6% dan rural (pedesaan) sebanyak 80.4%, Untuk lebih jelasnya mengenai penentuan zona dan sistem sanitasi sub-sektor air limbah domestik dapat dilihat pada peta 2.1 di bawah ini. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kota dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah Kabupaten Bintan, yang ujungnya adalah pengelolaan air limbah terpusat (off site system). Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut: Zona I, merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan sistem setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based) dengan penyediaan tangki septik individual yang sesuai dengan SNI. Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup di seluruh kecamatan di Kabupaten Bintan dengan 42 desa / kelurahan, dalam peta zona ini ditandai dengan warna kuning dengan rincian sebagai berikut : - Kec. Gunung Kijang

:

Desa Gunung Kijang, Desa Malang Rapat, Desa Teluk Bakau

- Kec. Bintan Timur

:

Kelurahan Gn. Lengkuas, Kelurahan Sei. Enam

- Kec. Bintan Utara

:

Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kelurahan Tanjung Uban Timur, Desa Lancang Kuning

- Kec. Teluk Bintan

:

Kelurahan Tembeling Tanjung, Desa Pangkil, Desa Penaga, Desa Pengujan, Desa Tembeling

- Kec. Tambelan

:

Kelurahan Teluk Sekuni, Desa Batu Lepuk, Desa Kampung Hilir, Desa Kampung Melayu, Desa Pulau Mentebung, Desa Pulau Pinang, Desa Air Kukup, Desa Pengikik

- Kec. Teluk Sebong

:

Kelurahan Kota Baru, Desa Berakit, Desa Ekang Anculai, Desa Pengudang, Desa Sebong Lagoi, Desa Sri Bintan

- Kec. Toapaya

:

Kelurahan Toapaya Asri, Desa Toapaya, Desa Toapaya Utara, Desa Toapaya Selatan

- Kec. Mantang

:

Desa Mantang Baru, Desa Mantang Besar, Desa Mantang Lama

- Kec. Bintan Pesisir

:

Desa Kelong, Desa Mapur, Desa Numbing, Desa Air Gelubi

- Kec. Seri Kuala Lobam :

Kelurahan Teluk Lobam, Desa Busung, Desa Teluk Sasah, Desa Kuala Sempang


10


Zona II, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dengan perubahan perilaku dan oleh karena merupakan daerah padat penduduk maka pemilihan sistemnya adalah sistem setempat dengan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga). Zona ini mencakup di 6 kecamatan di Kabupaten Bintan dengan 6 desa / kelurahan, dalam peta zona ini ditandai dengan warna biru dengan rincian sebagai berikut : - Kec. Gunung Kijang

:

Kelurahan Kawal

- Kec. Bintan Timur

:

Kelurahan Sei. Lekop

- Kec. Bintan Utara

:

Kelurahan Tanjung Uban Selatan

- Kec. Teluk Sebong

:

Desa Sebong Pereh

- Kec. Mantang

:

Desa Dendun

- Kec. Seri Kuala Lonam :

Kelurahan Tanjung Permai

Zona III, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan kawasan padat, Central Businees District (CBD), serta kondisi topografi kurang menguntungkan. Dalam jangka panjang harus diatasi dengan pilihan sistem terpusat (off site) skala kawasan. Zona ini mencakup di 3 kecamatan di Kabupaten Bintan dengan 3 desa / kelurahan, dalam peta zona ini ditandai dengan warna hijau dengan rincian sebagai berikut : - Kec. Bintan Timur

:

Kelurahan Kijang Kota

- Kec. Bintan Utara

:

Kelurahan Tanjung Uban Kota

- Kec. Teluk Bintan

:

Desa Bintan Buyu


11

Strategii sanitasii kabupat ten bintan n Tahun an nggaran 2014 Peta 2..1.a : Peta T Tahapan Pengemban P ngan Air Lim mbah Dom mestik

CBD Saat ini

Kelompo ok kerja sanitasi s pemerint tah kabup paten bintan

12

Strategii sanitasii kabupat ten bintan n Tahun an nggaran 2014

Peta 2..1.b : Peta T Tahapan Pengemban P ngan Air Limbah Dom mestik


13


Tabel 2.2 Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Bintan Target Cakupan Layanan (%)

NO

Sistem

Cakupan Layanan Eksisting (%)

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

43.05%

38.79%

26.44%

0.00%

A

Buang air besar sembarangan (BABS)

B

Sistem On-Site (setempat)

1

Cubluk dan sejenisnya

1.45%

1.26%

0.97%

0.00%

2

Individual (tangki septik)

55.43%

58.82%

65.23%

79.39%

C

Sistem Komunal

1

MCK/MCK++

0.00%

0.33%

0.83%

2.50%

2

IPAL Komunal

0.07%

0.60%

1.40%

4.06%

3

Tangki septik komunal

0.00%

0.20%

0.50%

1.50%

D

Sistem Off-Site (terpusat)

0.00%

0.00%

4.63%

12.55%

100 %

100 %

100 %

100 %

TOTAL

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan Tahun 2014

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa kondisi sanitasi saat ini, 43,05% masyarakat Kabupaten Bintan masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABs) dan 1,45% masyarakat Kabupaten Bintan masih terdapat sistem pembuangan limbah rumah tangga dengan model cubluk dan sejenisnya, maka perlu perhatian khusus dalam penanganan kondisi saat ini. Dengan demikian, ditetapkan target cakupan layanan sanitasi dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dengan sistem yang berbasis lingkungan sehingga tidak mencemari air dan tanah serta tidak menimbulkan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Adapun target pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Bintan perlu menggunakan berbagai sistem yaitu menggunakan sistem setempat (on-site), sistem komunal seperti MCK++, IPAL Komunal dan tangki septik komunal serta menggunakan sistem terpusat (off-site). Dilihat dari kondisi dan komitmen penganggaran dalam bidang sanitasi di Kabupaten Bintan maka persentase tahap pengembangan dilakukan dalam berbagai tahap. Tahap pertama yaitu tahap jangka pendek yaitu sampai tahun 2016, 58,82% rumah tangga yang ada di Kabupaten Bintan sudah terlayani dengan sistem setempat atau tangki septik individual, 1,13% terlayani menggunakan sistem komunal yaitu 0,33% menggunakan MCK/MCK++, 0,60% menggunakan IPAL Komunal dan 0,20% menggunakan tangki septik komunal, sementara yang menggunakan sistem terpusat skala kawasan masih 0%. Tahap kedua yaitu tahap jangka menengah yaitu sampai tahun 2020, 65,23% rumah tangga di Kabupaten Bintan sudah terlayani dengan sistem on-site yaitu dengan tangki septik


14


individual, 2,73% rumah tangga terlayani dengan sistem komunal dengan rincian 0,83% rumah tangga terlayani menggunakan MCK/MCK++, 1,40% rumah tangga terlayani dengan IPAL Komunal, dan 0.50% terlayani dengan sistem tangki septik komunal, semetara sebesar 4,63% sudah terlayani dengan sistem terpusat (off-site) yaitu dengan menggunakan IPAL skala kawasan. Tahap ketiga yaitu tahap pengembangan air limbah domestik jangka panjang atau sampai pada tahun 2030, 79,39% rumah tangga di Kabupaten Bintan sudah terlayani dengan sistem on-site yaitu dengan tangki septik individual, 8,06% rumah tangga terlayani dengan sistem komunal dengan rincian 2,50% rumah tangga terlayani menggunakan MCK/MCK++, 4,06% rumah tangga terlayani dengan IPAL Komunal, dan 1.50% terlayani dengan sistem tangki septik komunal, semetara sebesar 12,55% sudah terlayani dengan sistem terpusat (offsite) yaitu dengan menggunakan IPAL skala kawasan

2.2.2 Tahap Pengembangan Persampahan Sistem persampahan yang ada di Kabupaten Bintan saat ini belum terkelola secara terpadu, pemerintah daerah menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang nantinya akan diangkut menggunakan kendaraan pengangkut sampah ke Tempat

Pembuangan

Akhir

(TPA),

tetapi

secara

keseluruhan

belum

semua

desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan mendapatkan pelayanaan persampahan, dikarenakan ada beberapa kondisi geografis desa/kelurahan yang merupakan daerah pulau yang dibatasi oleh lautan. Oleh karena itu melalui Strategi Sanitasi Kabupaten Bintan merencanakan tahapan pengembangan persampahan mulai dari jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang yang terintergrasi dengan hasil studi EHRA Kabupaten Bintan tahun 2014 yang merupakan gambaran kondisi real sanitasi kabupaten. Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimun (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Terdapat 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial, permukiman, fasilitas umum, terminal dsb) dan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Bintan tergambar dalam peta tahapan pengembangan persampahan. Rencana pengembangan tersebut adalah sebagai berikut : Zona I, Merupakan area yang harus terlayani penuh 100% (full coverage) dalam jangka pendek ke menengah dengan sistem layanan langsung (direct) dari rumah tangga (RT) ke tempat penampungan sementara (TPS) dan dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan ditambah penyapuan jalan. Zona ini mencakup di 3 kecamatan di Kabupaten Bintan dengan 3


15


desa / kelurahan, dalam peta zona ini ditandai dengan warna kuning dengan rincian sebagai berikut : - Kec. Bintan Timur

:


- Kec. Bintan Utara

:


- Kec. Teluk Bintan

:

Desa Bintan Buyu

Zona II, Merupakan area yang harus terlayani penuh 100% (full coverage) dalam jangka menengah dengan sistem layanan tidak langsung (indirect) dari rumah tangga (RT) ke tempat penampungan sementara (TPS) dan dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan ditambah dengan pemilahan dan pengolahan sampah berbasis masyarakat. Zona ini mencakup di 6 kecamatan di Kabupaten Bintan dengan 15 desa / kelurahan, dalam peta zona ini ditandai dengan warna biru dengan rincian sebagai berikut : - Kec. Gunung Kijang

:

Kelurahan Kawal

- Kec. Bintan Timur

:

Kelurahan Sei. Lekop, Kelurahan Gn. Lengkuas, Kelurahan Sei. Enam

- .Kec. Bintan Utara

:

Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kelurahan Tanjung Uban Timur, Desa Lancang Kuning

- Kec. Teluk Sebong

:

Desa Sebong Pereh

- Kec. Toapaya

:

Kelurahan Toapaya Asri


Kelurahan Teluk Lobam, Kelurahan Tanjung Permai, Desa Busung, Desa Teluk Sasah, Desa Kuala Sempang

Zona III, Merupakan area yang harus terlayani hingga min. 70% dalam jangka menengah ke panjang dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan ditambah pemilahan sampah berbasis rumah tangga (RT) dengan pembekalan dalam hal pengolahan setempat (Pelatihan 3R). Zona ini mencakup di 7 kecamatan di Kabupaten Bintan dengan 33 desa / kelurahan, dalam peta zona ini ditandai dengan warna hijau dengan rincian sebagai berikut : - Kec. Gunung Kijang

:

Desa Gunung Kijang, Desa Malang Rapat, Desa Teluk Bakau

- Kec. Teluk Bintan

:

Kelurahan Tembeling Tanjung, Desa Pangkil, Desa Penaga, Desa Pengujan, Desa Tembeling

- Kec. Tambelan

:

Kelurahan Teluk Sekuni, Desa Batu Lepuk, Desa Kampung Hilir, Desa Kampung Melayu, Desa Pulau


16


Mentebung, Desa Pulau Pinang, Desa Air Kukup, Desa Pengikik - Kec. Teluk Sebong

:

Kelurahan Kota Baru, Desa Berakit, Desa Ekang Anculai, Desa Pengudang, Desa Sebong Lagoi, Desa Sri Bintan

- Kec. Toapaya

:

Desa Toapaya, Desa Toapaya Utara, Desa Toapaya Selatan

- Kec. Mantang

:

Desa Mantang Baru, Desa Mantang Besar, Desa Mantang Lama, Desa Dendun


:

Desa Kelong, Desa Mapur, Desa Numbing, Desa Air Gelubi


17

Strategii sanitasii kabupat ten bintan n Tahun an nggaran 2014 Peta 2..2.a : Peta T Tahapan Pengemban P ngan Persa ampahan

CBD Saat inni


18


Peta 2..2.b : Peta T Tahapan Pengemban P ngan Persa ampahan


19


Tabel 2.3 Tahapan pengembangan persampahan Kabupaten Bintan

NO

Sistem

Cakupan Layanan Eksisting (%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

28.01%

37.61%

52.01%

100.00%

11.85%

13.68%

16.42%

25.56%

16.16%

23.93%

35.59%

74.44%

71.99%

62.39%

47.99%

0.00%

100 %

100%

100%

100 %

A 1 2 B

Prosentase sampah yang terangkut Penanganan langsung (direct) Penanganan tidak langsung (indirect) Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani JUMLAH

Target Cakupan Layanan (%) Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan Tahun 2014 Tabel 2.3 menjelaskan bahwa sistem dan cakupan layanan persampahan pada saat ini (eksisting) di Kabupaten Bintan terdiri dari 28,01% sampah terangkut oleh petugas kebersihan yang terdiri dari 11,85% dilakukan dengan penanganan secara langsung (direct) dan 16,16% dilakukan dengan penanganan tidak langsung (indirect), sementara yang dikelola mandiri oleh masyarakat (dibuang, dibakar, dikubur,dll) atau yang belum terlayani oleh petugas kebersihan adalah sebanyak 71,99%. Berawal dari hal tersebut maka perlu penangan yang konkrit dan khusus terhadap permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Bintan. Dengan demikian pemerintah kabupaten melakukan target pencapaian dalam tahap pengembangan pengelolaan persampahan yang ada dikabupaten Bintan yang terdiri dari target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam target jangka pendek yaitu sampai tahun 2017, Kabupaten Bintan menargetkan sebesar 37,61% sampah terangkut oleh petugas kebersihan pada tahun 2017 dan hanya 62,39% sampah yang masih dikelola mandiri oleh masyarakat atau yang belum terlayani oleh petugas kebersihan Dalam target jangka menengah yaitu sampai tahun 2020, Kabupaten Bintan menargetkan 52,01% sampah terangkut oleh petugas kebersihan pada tahun 20120 dan hanya 47,99% sampah yang masih dikelola mandiri oleh masyarakat atau yang belum terlayani oleh petugas kebersihan Dalam target jangka panjang atau sampai dengan tahun 2030 masyarakat Kabupaten Bintan keseluruhan sudah terlayani pengelolaan persamapahan oleh petugas kebersihan dan tidak ada lagi yang dikelola mandiri oleh masyarakat (dibuang, dibakar, dikubur, dll)


20


2.2.3 Tahap Pengembangan Drainase Perkotaan Untuk tahap pengembangan drainase perkotaan di Kabupaten Bintan akan difokuskan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan yaitu Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisisr, Kecamatan Seri Kuala Lobam. Yang keseluruhan daerah tersebut merupakan daerah kawasan pengembangan perkotaan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bintan. Selain itu di 10 kecamatan tersebut banyak desa yang masuk kepada area beresiko sanitasi akibat sebagai dari kawasan ini sebagian besar berada di daerah pinggiran/pesisir pantai. Kondisi topografi sangat memengaruhi pilihan sistem yang ada. Jika daerah aliran drainase ini bahkan menjadi bagian dari kabupaten di dekatnya, maka sistem drainase yang dibuat harus terintegrasi –dan bisa saja langsung dikelola pusat dan menjadi bagian dari satu daerah aliran sungai (DAS). Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat desa/kelurahan, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah genangan air hujan, serta tingkat resiko kesehatan. Hasil dari penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan drainase di Kabupaten Bintan tergambar dalam peta tahapan pengembangan persampahan. Rencana pengembangan tersebut adalah sebagai berikut : Zona I, Merupakan area dengan penanganan jangka pendek terhadap genangan khusus pada wilayah area beresiko sanitasi untuk sektor drainase dan pada daerah Central Business District (CBD). Zona ini mencakup di 4 kecamatan di Kabupaten Bintan dengan 7 desa / kelurahan, dalam peta zona ini ditandai dengan warna kuning dengan rincian sebagai berikut : - Kec. Gunung Kijang

:

Kelurahan Kawal

- Kec. Bintan Timur

:


- Kec. Bintan Utara

:

Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kelurahan Tanjung Uban Selatan

- Kec. Tambelan

:

Desa Pulau Mentebung, Desa Pulau Pinang, Desa Pengikik

Zona II, Merupakan area dengan penanganan jangka menengah terhadap genangan. Zona ini mencakup di 7 kecamatan di Kabupaten Bintan dengan 12 desa


21


/ kelurahan, dalam peta zona ini ditandai dengan warna biru dengan rincian sebagai berikut : - Kec. Gunung Kijang

:

Desa Gunung Kijang, Desa Malang Rapat

- Kec. Bintan Timur

:

Kelurahan Sei. Lekop

- Kec. Teluk Bintan

:

Desa Bintan Buyu, Desa Pengujan

- Kec. Teluk Sebong

:

Desa Sebong Lagoi, Desa Sebong Pereh

- Kec. Toapaya

:

Desa Toapaya Selatan

- Kec. Mantang

:

Desa Dendun


Kelurahan Teluk Lobam, Kelurahan Tanjung Permai, Desa Kuala Sempang

Zona III, Merupakan area dengan penanganan jangka panjang terhadap genangan. Zona ini mencakup di 10 kecamatan di Kabupaten Bintan dengan 32 desa / kelurahan, dalam peta zona ini ditandai dengan warna hijau dengan rincian sebagai berikut : - Kec. Gunung Kijang

:

Desa Teluk Bakau

- Kec. Bintan Timur

:

Kelurahan Gn. Lengkuas, Kelurahan Sei. Enam

- Kec. Bintan Utara

:

Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kelurahan Tanjung Uban Timur, Desa Lancang Kuning

- Kec. Teluk Bintan

:

Kelurahan Tembeling Tanjung, Desa Pangkil, Desa Penaga, Desa Tembeling

- Kec. Tambelan

:

Kelurahan Teluk Sekuni, Desa Batu Lepuk, Desa Kampung Hilir, Desa Kampung Melayu, Desa Air Kukup

- Kec. Teluk Sebong

:

Kelurahan Kota Baru, Desa Berakit, Desa Ekang Anculai, Desa Pengudang, Desa Sri Bintan

- Kec. Toapaya

:

Kelurahan Toapaya Asri, Desa Toapaya, Desa Toapaya Utara

- Kec. Mantang

:

Desa Mantang Baru, Desa Mantang Besar, Desa Mantang Lama


:

Desa Kelong, Desa Mapur, Desa Numbing, Desa Air Gelubi, dan



Desa Busung, Desa Teluk Sasah

22

Strategii sanitasii kabupat ten bintan n Tahun an nggaran 2014 Peta 2..3.a : Peta T Tahapan Pengemban P ng Drainase e

CBD Saat inni


23


Peta 2..3.b : Peta T Tahapan Pengemban P ng Drainase e


24


Tabel 2.4 Tahapan pengembangan drainase perkotaan Kabupaten Bintan NO

Kecamatan

Luas genangan eksisting (ha)

(a)

(b)

Luas genangan (ha) Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

(c)

(d)

(e)

(f)

1

Gunung Kijang

11.04

5.62

3.62

0.00

2

Bintan Timur

29.37

6.10

0.10

0.00

3

Bintan Utara

26.71

2.87

1.37

0.00

4

Teluk Bintan

4.98`

4.31

3.32

0.00

5

Tambelan

5.79

2.87

0.57

0.00

6

Telok Sebong

9.75

8.45

6.50

0.00

7

Toapaya

6.68

5.79

4.45

0.00

8

Mantang

2.32

2.01

1.55

0.00

9

Bintan Pesisir

4.88

4.23

3.25

0.00

10

Seri Kuala Lobam

8.22

7.12

5.48

0.00

109.73

49.38

30.21

0.00

TOTAL

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan Tahun 2014

Tabel 2.4 menjelaskan bahwa luas genangan yang terjadi saat ini (eksisting) tahun 2014 di Kabupaten Bintan yaitu 109,73 ha maka dalam tahap pengembangannya perlu penanganan secara berkelanjutan. Pada tahapan penanganan jangka pendek yaitu sampai tahun 2017, luas genangan yang akan ditangani akan menjadi 49,38 ha. Pada tahapan p penanganan jangka menengah yaitu sampai dengan tahun 2020 luas genangan yang akan ditangani akan menjadi 30,21 ha. Sedangkan pada tahapan penanganan jangka panjang atau sampai dengan tahun 2030 luas genangan sudah teratasi semua, dengan kata lainsudah tidak ada lagi genangan di wilayah di Kabupaten Bintan.


25


2.3

Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Sebagai penunjang terlaksananya tahapan pengembangan sub sektor sanitasi di atas maka diperlukan juga perencanaan keuangan oleh kabupaten sesuai dengan kemampuan Kabupaten Bintan. Oleh sebab itu berikut perkiraan dana sanitasi yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan periode 2009-2013 : Tabel 2.5 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Bintan untuk sanitasi NO

Belanja Sanitasi (Rp)

Uraian 2009

2010

2011

2012

2013

Rata-rata Pertumbuhan

1

Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4)

-

1,398,257,980.00

1,883,298,467.00

11,769,624,000.00

25,431,471,700.00

1.1

Air Limbah Domestik

-

-

-

202,980,000

500,000,000

39.85%

1.2

Sampah Rumah Tangga

-

-

585,080,000

3,898,295,000

6,845,223,500

57.02%

1.3

Drainase Lingkungan

-

1,013,257,980

414,720,000

7,228,324,000

16,900,248,200

26.79%

1.4

PHBS

-

385,000,000

883,498,467

440,025,000

1,186,000,000

29.63%

2

Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)

935,000,000

-

-

-

1,503,120,000

2.1

DAK Sanitasi

-

-

-

-

-

-

2.2

DAK Lingkungan Hidup

935,000,000

-

-

-

1,503,120,000

25.00%

2.3

DAK Perumahan dan Permukiman

-

-

-

-

-

3

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

-

-

400,000,000

25%

Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1-2-3)

-

-

(935,000,000.00)

1,398,257,980

1,883,298,467

11,769,624,000

23,528,351,700

Total Belanja Langsung

-

424,136,332,725

271,076,928,645

414,577,648,980

581,030,812,082

% APBD Murni Terhadap Belanja Langsung

-

0.33%

0.69%

2.84%

4.05%

Komitmen Pendanaan APBD untuk Pendanaan Sanitasi ke Depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)

3.00%

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan 2014, diolah


26


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase APBD murni terhadap belanja langsung dibidang sanitasi untuk Kabupaten Bintan masih lebih besar dari 2%, minimal standart nasional yang diharapkan pemerintah daerah untuk pembangunan bidang sanitasi didaerah Kabupaten/Kota. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bintan siap dalam pembangunan di bidang sanitasi didaerahnya.

Tabel 2.6 Perkiraan besaran pendanaan sanitasi kedepan Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp) NO

Uraian 2014

2015

2016

2017

2018

Total Pendanaan (Rp)

1

Perkiraan Belanja Langsung

683,915,226,612

799,165,520,654

914,415,814,696

1,029,666,108,738

1,144,916,402,780

4,572,079,073,480

2

Perkiraan APBD Murni Untuk Sanitasi

25,318,327,255

31,248,134,197

37,177,941,139

43,107,748,081

49,037,555,023

185,889,705,697

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

20,517,456,798

23,974,965,620

27,432,474,441

30,889,983,262

34,347,492,083

137,162,372,204



27


Tabel 2.7 Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Bintan untuk operasional/pemeliharaan sanitasi Belanja Sanitasi (Rp.) No

Realisasi Anggaran 2009

1

Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik

1.1.1

Biaya Operasional / Pemeliharaan (justified)

2.1

Sampah Rumah Tangga

2.1.1


3.1

Drainase Lingkungan

3.1.1


2010

2011

2012

2013

Rata-Rata Pertumbuhan

-

154,468,280.00

241,539,700.00

854,191,300.00

1,776,818,250.00

64.92

-

-

40,000,000.00

100,000,000.00

1,000,000,000.00

62.50

-

154,468,280.00

201,539,700.00

250,790,300.00

505,846,950.00

48.35

-

-

-

503,401,000.00

270,971,300.00

3.56



28


Tabel 2.8 Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Bintan untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2020 Belanja Sanitasi (Rp.) No

Realisasi Anggaran 2014

1.1

Air Limbah Domestik

1.1.1


2.1

Sampah Rumah Tangga

2.1.1


3.1

Drainase Lingkungan

3.1.1


2015

2016

2017

2018

Rata-Rata Pertumbuhan

858,000,000.00

1,068,000,000.00

1,278,000,000.00

1,488,000,000.00

1,698,000,000.00

15.64

554,933,822.00

665,735,414.00

776,537,006.00

887,338,598.00

998,140,190.00

13.62

468,477,540.00

573,011,900.00

677,546,260.00

782,080,620.00

886,614,980.00

14.71



29


Tabel 2.9 Perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Bintan dalam mendanai Program/Kegiatan SSK Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp) NO

Uraian 2014

1

Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan

2

Perkiraan APBD Murni Untuk Sanitasi


2016

2017

2018

1,881,411,362

2,306,747,314

2,732,083,266

3,157,419,218

3,582,755,170

13,660,416,330

25,318,327,255

31,248,134,197

37,177,941,139

43,107,748,081

49,037,555,023

185,889,705,697

23,974,965,620

27,432,474,441

30,889,983,262

34,347,492,083

137,162,372,204

28,941,386,883

34,445,857,873

39,950,328,863

45,454,799,853

172,229,289,367

21,668,218,306

24,700,391,175

27,732,564,044

30,764,736,913

123,501,955,874

Perkiraan Komitmen Pendanaan 20,517,456,798 Sanitasi Kemampuan Mendanai SSK (APBD 4 23,436,915,893 Murni) (2-1) Kemampuan Mendanai SSK Komitmen) 5 18,636,045,436 (3-1) Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan 2014, diolah 3

2015

Total Pendanaan (Rp)

30


BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Sanitasi kota. Kabupaten

Bintan

merumuskan

strategi

layanan

sanitasi

didasarkan

pada

isu-isu

utama/strategis yang dihadapi pada saat ini. Paparan isu strategis dan tantangan layanan sanitasi kota ini mencakup isu strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek; kelembagaan, keuangan, teknis operasional, sumber daya manusia, komunikasi, Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender, kemiskinan, serta. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari; Komponen air limbah domestik, Komponen persampahan, Komponen drainase lingkungan, sektor air bersih dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 3.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik Sasaran Tujuan

Strategi Pernyataan Sasaran

Membentuk karakter

- Berkurangnya

- Tahun

1. Menyusun perangkat peraturan

yang

perundangan yang mendukung

prilaku

angka

masyarakat

dalam

sebanyak

16.61%

BABS

menjaga kelestarian

atau

6.657,8

menjadi

lingkungan

Rumah

Tangga

Rumah Tangga dan

pengelolaan

air

limbah permukiman

penduduk

2020

atau

dalam

BABS

Indikator sasaran

berkurang 6.657,8

penyelenggaraan

pengelolaan

air limbah permukiman. 2. Memfasilitasi pembentukan dan

dan Berkurangnya

Berkurangnya

perkuatan

angka Cubluk dan

angka Cubluk dan

pengelola air limbah permukiman

Sejenisnya

Sejenisnya

ditingkat masyarakat.

sebanyak

0.48%

sebanyak

0.48%

kelembagaan

3. Mengoptimalkan yang

penggunaan

atau 230,79 Rumah

atau 230,79 Rumah

anggran

tersedia untuk

Tangga pada tahun

Tangga pada tahun

lebih efektif dalam melakukan

2020

2020

kampanye

dan

penyuluhan

pengolahan air Limbah domestik. 4. Memaksimalkan

peran

media

untuk kampanye dan penyuluhan guna

merubah

paradigma

masyarakat pengolahan

mengenai limbah

domestik

yang benar 5. Mengoptimalkan penyuluh

yang terlatih untuk

meningkatakan perempuan

tenaga

peran

dalam

serta

mengelola

limbah domestik.


31


Sasaran Tujuan


Meningkatnya akses

- Peningkatan

Indikator sasaran - Sampai tahun 2020

masyarakat terhadap

layanan air limbah

sebanyak

pelayanan

sistem

26534,95

pengelolaan limbah

air

permukiman

dengan setempat

sistem (on-site)

on-site

menjadi

65.23%

atau Rumah

Tangga

site

dan sistem terpadu

serta

yang

atau

sistem

pengelolaan

dan

yang

dan

Rumah

sistem

Rumah

terlayani sistem on

pada tahun 2020 penyediaan komunal

561,16

limbah

bagi

masyarakat

berpenghasilan rendah 2. Meningkatkan

akses

masyarakat terhadap prasarana

terlayani

dan sarana air limbah sistem

sistem

bertambah dengan

komunal, sebanyak

reklamasi air terpusat

cakupan

layanan

332,68

pada suatu kawasan

eksisting

menjadi

terlayani

yang

saling

1.40%

terhubung

dalam

561,162

Rumah

membuat program pengelolaan

Tangga

sistem

atau

penggunaan

anggaran yang tersedia untuk

Tangga

26.146,14

1. Meningkatkan

RT

yang siatm

setempat

(on

site)

sistem individual dan komunal 3. Mendorong

partisipasi

usaha/swasta

dunia dalam

MCK/MCK++,

penyelenggaraan,

serta

pengembangan

1.855,84

melalui

dan

untuk jangka panjang

Tangga pada tahun

Rumah

pengelolaan

air

limbah

tahun 2019

2020

Tanggayang

permukiman

sebagai

suatu

terlayani

peluang dalam usaha/bisnis.

dan

penyediaan MCK++

menjadi

dengan

sistem off-site.

0.83% atau 332,68 Rumah dan

Tangga penyediaan

sistem

off-site

dengan

cakupan

layanan

4.63%

atau

1.855,84

Rumah

Tangga

pada tahun 2020 Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan 2014

3.2

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Persampahan Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan Persampahan Sasaran Tujuan


Tercapainya Standar Pelayanan

Minimal

- Berkurangnya volume

untuk

yang

persampahan

pada

tertangani 71.99%

tahun 2019

- Tahun

sampah

(SPM)

Indikator sasaran

belum

sampah

masterplan

persampahan yang telah disusun dalam

dari

47.99%

pelayanan kebersihan Nasional

atau

190.55 M³

tangga

rumah

190.55 M³

pada

yang

- Meningkatnya masyarakat

rangka

meningkatkan

2. Mengefektikan masterplan yang 2020

atau

tahun 2020

atau

- Tahun

47.99%


yang

1. Memaksimalkan

belum tertangani

259.70 M³ menjadi

akses

2020

belum

terlayani sistem pengelolaan

oleh

telah disusun untuk mendapatkan tambahan

pendanaan

bagi

pengelolaan sampah baik melalui Pemerintah

pusat,

swasta

maupun dana hibah 3. Meningkatkan anggaran belanja

32


Sasaran Tujuan


Indikator sasaran

terhadap pelayanan

sampah

pengangkutan

memadai

persampahan

dari

19.235,83

11.85%

atau

(47.99%)

4.749,84 RT pada tahun 2014 menjadi 16.42

%

atau

yang

sub

sektor

persampahan

dari

sumber pendanaan APBD untuk RT

memaksimalkan

peluang

pendanaan dari APBN, APBD Propinsi

serta

lembaga

multilateral 4. mengoptimalkan

sarana

6.581,62 RT pada

prasarana serta alat operasional

tahun 2020

persampahan yang telah tersedia

- peningkatan

untuk pelayanan kebersihan yang

pengelolaan

meliputi seluruh masyarakat

sampah

dari

sumbernya

dari

5. Memaksimalkan

pemberian

informasi dan pengetahuan yang

16.16% pada tahun

diberikan

2014

menjadi

tentang pengurangan sampah dari

layanan

35.59%

sumbernya

pada tahun 2020

kepada

untuk

masyarakat

mendorong

keterlibatan masyarakat maupun swasta

dalam

pengelolaan

persampahan 6. Meningkatkan

kegiatan

komunikasi

mengenai

pengelolaan Persampahan oleh Pemda dengan melibatkan media komunikasi yang ada 7. memaksimalkan

sarana

prasarana serta alat operasional persampahan yang telah tersedia untuk pengelolaan persampahan ditingkat

kelurahan/kecamatan

yang melibatkan perempuan dan laki-laki 8. Meningkatkan

Program/Proyek

Layanan

Persampahan

yang

berbasis

masyarakat

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan 2014


33


3.3

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan Drainase Perkotaan Sasaran Tujuan

Pernyataan

Indikator

Sasaran

sasaran

Tercapainya SPM untuk

Pada tahun 2020,

luas

drainase

kabupaten

berkurang

Nasional yang telah ada untuk

72.47%

mengatasi persoalan drainase yang

pada

2019,

tahun dengan

terbangunnya

sistem

bebas

Bintan

genangan

air

jaringan drainase skala

genangan

Strategi

1. Memaksimalkan

Program-program

ada dilingkungan masyarakat 2. Meningkatkan

anggaran

kawasan dan skala Kota

sub

maupun

sumber pendanaan APBD untuk

pengurangan

genangan

sektor

belanja

persampahan

memaksimalkan pendanaan

dari

peluang

dari

APBN,

APBD

Propinsi serta lembaga multilateral 3. memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk pemeliharaan drainase yang berkelanjutan 4. memaksimalkan kondisi topografi dan hidrologi di kabupaten Bintan untuk

membuat

suatu

sistem

drainase yang terarah 5. memaksimalkan

Program

yang

membidik khususnya masyarakat miskin

dan

umumnya

masyarakat dalam

luas

pengelolaan

drainase lingkungan 6. memaksimalkan masyarakat

peran

dalam

serta

pengelolaan

drainase Terwujudnya

PERDA

mengenai

Pengelolaan

Drainase

Lingkungan

Perkotaan

1. mengefektifkan

keterlibatan

masyarakat

pengelolaan

drainase

dalam untuk

terwujudnya

mendorong

PERDA

mengenai

pengelolaan drainase 2. Meningkatkan kegiatan komunikasi mengenai

pengelolaan

drainase

oleh Pemda dengan melibatkan media komunikasi yang ada 3. Memaksimalkan

pemberian

informasi dan pengetahuan yang diberikan tentang

kepada pemeliharaan

masyarakat drainase

lingkungan yang baik dan benar untuk

mendorong

keterlibatan

masyarakat maupun swasta dalam


34


Sasaran Tujuan

Pernyataan

Indikator

Sasaran

sasaran

Strategi

pengelolaan

drainase

yang

berkelanjutan Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan 2014

3.4

Tujuan, Sasaran dan Strategi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait sanitasi Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan PHBS terkait sanitasi (tatanan rumah tangga) Sasaran Tujuan

Pernyataan

Indikator

Sasaran

sasaran

Tercapainya peningkatan

Tahun

rumah

tangga

berperilaku sehat

bersih

yang dan

176.475

rumah

Rumah Tangga di

tangga

sudah

kabupaten

ber-PHBS

yang

2020

Bintan

Strategi

1. Memaksimalkan peran SKPD yang menangani

PHBS

(Dinas

Kesehatan) dalam mengembangkan

berperilaku

regulasi yang berhubungan dengan

hidup bersih dan

PHBS seperti DAK, BOK dan PPSP

sehat

mencapai

100%.

2. Mengoptimalkan Sanitasi

kerja

yang

POKJA

terbentuk

menjalin

kemitraan

Pemerintah

Kabupaten

dalam antara dengan

pihak-pihak luar dalam kegiatan sanitasi 3. Meningkatkan Pembiayaan terkait PHBS

dari

Pemerintah

Pusat,

Propinsi dan Kabupaten 4. memaksimalkan

sarana

dan

prasarana kesehatan yang telah dibangun

dengan

masyarakat

secara

melibatkan aktif

dalam

melakukan PHBS 5. memaksimalkan

peran

media

komunikasi seperti radio dan koran dalam

program/kegiatan

penyuluhan dan sosialisasi promosi kegiatan PHBS di Kabupaten Bintan 6. mengoptimalkan

program-program

kesehatan

yang

masyarakat

dengan

berbasis melibatkan

perempuan dan

dan masyarakat

berpengahsilan

rendah

dalam

menunjang PHBS 7. mengoptimalkan


program-program

35


Sasaran Tujuan

Pernyataan

Indikator

Sasaran

sasaran

Strategi

kesehatan

yang

berbasis

masyarakat

dengan

melibatkan

masyarakat

dan

kader-kader

kesehatan yang ada di masyarakat dalam menunjang PHBS

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan 2014

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan PHBS terkait sanitasi (tatanan sekolah) Sasaran Tujuan

Pernyataan

Indikator

Sasaran

sasaran

Tercapainya peningkatan

Tahun

berperilaku

Sekolah Dasar di

Dasar

kabupaten

ber-PHBS

bersih

dan

sehat di Tatanan Sekolah.

yang

2020

Bintan

berperilaku

78

Strategi

Sekolah

1. Memaksimalkan sarana pendukung

sudah

PHBS terkait Sanitasi di Tatanan Sekolah 2. Menetapkan

Peraturan

Daerah

hidup bersih dan

Kabupaten Bintan terkait PHBS di

sehat

Tatanan Sekolah

mencapai

80%.

3. Memaksimalkan

pendidikan

ber-

PHBS di Tatanan Sekolah 4. Meningkatkan Pembiayaan terkait PHBS

dari

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Bintan untuk menarik pembiayaan

Sanitasi

Dasar

di

Tatanan Sekolah dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pihak Swasta. 5. Memaksimalkan promosi PHBS di Tatanan

Sekolah

dan

dikemas

secara menarik 6. Petugas

atau

Guru

sepenuhnya beberapa

harus

melaksanakan indikator

memberikan

contoh

PHBS

dan

dalam

ber-

PHBS di Tatanan Sekolah Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan 2014


36


BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI

4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi Indikasi program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi merupakan bagian dari strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi dan misi pembangunan sanitasi di kabupaten Bintan yang merupakan bagian yang melekat dari tujuan pembangunan daerah. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi dan analisa atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahaannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus di kelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh sebab itu, perencanaan anggaran pembangunan komponen sanitasi sebagaimana komponen lainnya akan sangat tergantung dari perkembangan struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sumber penerimaan daerah secara garis besar terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Transfer) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan dari dana perimbangan diluar kendali pemerintah daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan formula yang sudah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat tergantung dari penerimaan negara dan formula dana alokasi umum. Oleh karena itu, perhitungan/proyeksi APBD kabupaten Bintan, terutama untuk alokasi belanja langsung disesuaikan dengan proyeksi peningkatan PAD, sementara penerimaan lainnya dianggap

tetap,

karena

walaupun

dana

perimbangan

mengalami

kenaikan

tetapi

penggunaannya lebih diarahkan pada belanja tidak langsung seperti penyesuaian gaji pegawai dan belanja rutin lainnya.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi kabupaten Bintan tahun 2016 s.d. 2020 ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing sub sector sanitasi. Selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan dan proyeksi belanja langsung serta proporsi belanja sektor sanitasi di dalam alokasi belanja


37


langsung tersebut, disusun perkiraan alokasi anggaran untuk pengembangan sanitasi di kabupaten Bintan untuk 5 (lima ) tahun ke depan yang digambarkan pada tabel 4.1.dibawah ini.


38


Tabel 4.1 : Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun

Kabupaten

: Bintan

Provinsi

: Kepulauan Riau

Tahun

: 2014 Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

Indikasi Biaya (juta rupiah) NOMOR

1

KOMPONEN SANITASI

2

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA /CSR

MASYAR AKAT

8

9

10

11

12

13

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

3

4

5

6

7

A

KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK

12,541

29,390

49,848

24,572

19,623

107,144

47,300

19,982

22,530

7,612

9,721

B

KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK

4,546

9,741

38,541

107,483

11,926

172,238

46,962

8,450

111,110

4,861

854

C

KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN

3,550

15,250

14,850

14,900

14,050

62,600

31,000

16,600

15,000

-

-

D

PHBS TERKAIT SANITASI

3,335

3,685

3,485

3,335

3,335

17,175

14,173

-

1,750

1,235

18

23,972

58,066

106,724

150,290

48,934

359,157

139,435

45,032

150,390

13,707

10,593

JUMLAH TOTAL


39


4.2

Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah saat ini kabupaten Bintan masih sangat tebatas. Terlihat belum tersedianya fasilitas pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan sarana sanitasi dasar lainnya di kabupaten Bintan yang masih terbatas, seperti keberadaan instalasi pengolah air limbah (IPAL) hanya terdapat pada bangunan-bangunan tertentu (Puskesmas, hotel, industri, dan pemukiman masyarakat). Sistem sanitasi komunal menjadi salah satu alternatif pada lokasi-lokasi yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi atau pada kawasan kumuh. Di dalam penangangan air limbah domestik, kabupaten Bintan menekankan pada pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari rumah tangga terdiri dari Black Water dan Grey Water. Black Water yaitu urine, Tinja, air pembersih anus, materi pembersih dan materi lainnya, dan Air guyur dan Grey Water yaitu air limbah yang dihasilkan dari air bekas mandi, mencuci pakaian, dan buangan cair dari dapur. Namun pemerintah kabupaten Bintan tetap memperhatikan limbah yang mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang berasal dari fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Hotel, Indusri, dan Puskesmas. Tidak hanya bentuk penangan secara fisik namu kabupaten Bintan akan terus melakukan kegiatan yang bersifat kepada perubahan tingkah laku masyarakat yang masih menganggap sanitasi bukan merupakan kebutuhan yang mendesak. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebaiknya dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, namun sering dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang ke dalam sistem pembuangan air hujan. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka idealnya pada setiap hunian rumah tangga atau kawasan permukiman harus memiliki sistem penanganan air limbahnya berupa sumur resapan sebelum masuk ke dalam saluran drainase lingkungan. Dengan demikian air limbah yang masuk ke saluran/ drainase sudah relatif bersih. Indikasi Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Kabupaten Bintan selama 5 tahun ke depan secara komprehensif terlihat pada tabel 4.2 yang menjelaskan bahwa kebutuhan pengembangan air limbah untuk tahun 2016 sebesar Rp.12,541.000,000.00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp.29,390,000,000.00, tahun 2018 sebesar Rp.49,848,000,000.00, tahun 2019 membutuhan pendanaan sebesar Rp.24,572,000,000.00, tahun 2020 kebutuhan pengembangan

air

limbah

sebesar

Rp.19,623,000,000.00

dan

total

pembiayaan

pengembangan air limbah domestik di kabupaten Bintan sebesar Rp. 107,144,000,000.00. Adapun kemampuan APBD kabupaten Bintan menangani kebutuhan pengembangan air imbah domsetik sebesar Rp. 47,300,000,000.00. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan di kabupaten Bintan memerlukan asupan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.19,982,000,000.00 dan pembiayaan dari APBN sebesar Rp.22,530,000,000.00, pendanaan dari swasta/CSR sebesar 7,612,000,000.00 serta dari swadaya masyarakat sebesar Rp.9,721,000,000.00.


40


Adapun rincian pembiayaan kebutuhan pengembangan di sektor persampahan terlihat pada tabel 4.2 dibawah ini.


41


Tabel 4.2 : Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

Kabupaten

: Bintan

Provinsi

: Kepulauan Riau

Tahun


NOMOR

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

1 A. I

2

Indikasi Biaya (juta rupiah)

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Ke l./Kws)

3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK Program Pengembangan Air Limbah Domestik 1

Penyusunan Outline Plan Sistem Air Limbah

1.1

Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah Skala Kabupaten

Kab. Bintan

1.2

Penyusunan Outline Plan Sistem Air Limbah

Kab. Bintan

2

Tangki Septik Individual (Program STBM) (Sosialisasi, Pembentukan KSM, Perencanaan, Pembangunan dan Pelatihan dalam satu paket kegiatan)


-

400

-

-

-

400

400

-

500

-

-

-

500

500

Desa Gunung Kijang

-

-

2,212

-

-

2,212

885

553

553

Desa Malang Rapat

-

-

1,554

-

-

1,554

622

389

389

Desa Teluk Bakau

-

-

1,358

-

-

1,358

543

340

340

Kecamatan Gunung Kijang : 221 155 136

42


Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) NOMOR

1


2



3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

Kecamatan Bintan Utara : Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Timur Desa Lancang Kuning

-

-

-

3,507

-

3,507

1,403

877

877

-

-

-

161

-

161

64

40

40

-

-

-

980

-

980

392

245

245

-

-

-

-

1,764

1,764

706

441

441

-

-

-

-

1,001

1,001

400

250

250

-

-

-

-

1,253

1,253

501

313

313

-

-

-

-

980

980

392

245

245

-

-

-

-

868

868

347

217

217

1,596

-

-

-

-

1,596

638

399

399

1,344

-

-

-

-

1,344

538

336

336

351

16

98

Kecamatan Teluk Bintan : Kelurahan Tembeling Tanjung Desa Pangkil Desa Penaga Desa Pengujan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Sebong : Kelurahan Kota Baru Desa Berakit


176

100 125 98 87

160 134

43




1

2



3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

Desa Ekang Anculai

1,498

-

-

-

-

1,498

599

375

375

Desa Pengudang

-

840

-

-

-

840

336

210

210

Desa Sebong Lagoi

-

2,758

-

-

-

2,758

1,103

690

690

Desa Sri Bintan

-

1,484

-

-

-

1,484

594

371

371

Desa Mantang Baru

-

-

-

784

-

784

314

196

196

Desa Mantang Besar

-

-

-

1,136

-

1,136

454

284

284

Desa Mantang Lama

-

-

-

768

-

768

307

192

192

Desa Gunung Kijang

-

-

213

-

-

213

Desa Malang Rapat

-

-

150

-

-

150

Desa Teluk Bakau

-

-

131

-

-

131

150 84 276 148

Kecamatan Mantang :

2.1

Pembebasan Lahan

78 114 77


Kecamatan Bintan Utara :


44



1


2



3 Kelurahan Tanjung Uban Utara

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

-

-

-

338

-

338

-

-

-

16

-

16

-

-

-

95

-

95

-

-

-

-

170

170

-

-

-

-

97

97

-

-

-

-

121

121

-

-

-

-

95

95

-

-

-

-

84

84

154

-

-

-

-

154

130

-

-

-

-

130

Desa Ekang Anculai

144

-

-

-

-

144

Desa Pengudang

-

81

-

-

-

81

Kelurahan Tanjung Uban Timur Desa Lancang Kuning

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

338

16

95



170

97 121 95 84

154 130 144 81

45




1

2



3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

Desa Sebong Lagoi

-

266

-

-

-

266

Desa Sri Bintan

-

143

-

-

-

143

Desa Mantang Baru

-

-

-

66

-

66

Desa Mantang Besar

-

-

-

96

-

96

Desa Mantang Lama

-

-

-

65

-

65

Desa Gunung Kijang

-

-

95

-

-

95

Desa Malang Rapat

-

-

67

-

-

67

Desa Teluk Bakau

-

-

58

-

-

58

-

-

-

150

-

150

-

-

-

7

-

7

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23 266 143

Kecamatan Mantang :

2.2

Operasi dan Pemeliharaan

66 96 65


Kecamatan Bintan Utara : Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Timur


150

7

46



1


2



3 Desa Lancang Kuning

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

-

-

-

42

-

42

-

-

-

-

76

76

-

-

-

-

43

43

-

-

-

-

54

54

-

-

-

-

42

42

-

-

-

-

37

37

68

-

-

-

-

68

58

-

-

-

-

58

Desa Ekang Anculai

64

-

-

-

-

64

Desa Pengudang

-

36

-

-

-

36

Desa Sebong Lagoi

-

118

-

-

-

118

Desa Sri Bintan

-

64

-

-

-

64

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23 42


76

43 54 42 37

68 58 64 36 118 64

Kecamatan Mantang :


47




1

2

3

Pembangunan IPLT

3.1

Studi AMDAL IPLT

3.2

3.3

3.4

Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPLT

Pembebasan Lahan/Tanah

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT




3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

Desa Mantang Baru

-

-

-

29

-

29

Desa Mantang Besar

-

-

-

43

-

43

Desa Mantang Lama

-

-

-

29

-

29

Kecamatan Gunung Kijang

500

-

-

-

-

500

500

Kecamatan Bintan Utara

500

-

-

-

-

500

500

Kecamatan Teluk Bintan

500

-

-

-

-

500

500


150

-

-

-

-

150

150


150

-

-

-

-

150

150


150

-

-

-

-

150

150


-

500

-

-

-

500

500


500

-

-

-

-

500

500


-

-

500

-

-

500

500


-

400

-

-

-

400

400

29 43 29

48




1

2

3.5

3.6

3.7

3.8

Pelatihan Bagi Pengelola IPLT

Pembangunan IPLT

Supervisi Pembangunan IPLT

Pengadaan Truk Tinja




3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23


400

-

-

-

-

400

400


-

-

400

-

-

400

400


-

-

100

-

-

100

100


-

100

-

-

-

100

100


-

-

-

100

-

100

100


-

-

4,000

-

-

4,000

800

3,200


-

4,000

-

-

-

4,000

800

3,200


-

-

-

4,000

-

4,000

800

3,200


-

-

300

-

-

300

90

210


-

300

-

-

-

300

90

210


-

-

-

300

-

300

90

210


-

-

500

-

-

500

350

150


-

500

-

-

-

500

350

150


-

-

-

500

-

500

350

150

49




1 3.9

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

3

Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya


-

-

-

130

140

270

162

68


-

-

120

130

140

390

234

98


-

-

-

-

140

140

84

35


-

500

-

-

-

500

500

-

500

-

-

-

500

500

Desa Bintan Buyu

-

500

-

-

-

500

500


-

-

500

-

-

500

500

-

-

500

-

-

500

500

Desa Bintan Buyu

-

-

500

-

-

500

500


-

-

350

-

-

350

350

-

-

350

-

-

350

350

Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat (Off-Site) Skala Kawasan

4.1

Studi Pra Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat


Studi Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat


4.3

2016 2

4

4.2



Preliminary Design Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat


41 59 21

Desa Bintan


50




1

2

4.4

Studi Lingkungan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat

3

Sosialisasi "Rencana" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah


4.7

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

350

-

-

350

350


-

-

-

500

-

500

500

-

-

-

500

-

500

500

Desa Bintan Buyu

-

-

-

500

-

500

500


-

-

-

150

-

150

150

-

-

-

150

-

150

150

Desa Bintan Buyu

-

-

-

150

-

150

150


-

-

-

-

2,500

2,500

2,500

-

-

-

-

2,500

2,500

2,500

Desa Bintan Buyu

-

-

-

-

2,500

2,500

2,500


-

-

-

-

400

400

400

-

-

-

-

400

400

400

-

-

-

-

400

400

400

Kelurahan Tanjung Uban Kota Desa Bintan Buyu


2018

-


Perencanaan Detail (DED) Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat

2017

-


4.6

2016

Buyu


4.5



51




1

2 5

IPAL Komunal

5.1

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik

Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal kepada masyarakat oleh Dinas Terkait

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat


2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

-

-

-

-

150

150

Kelurahan Sei Lekop

-

150

-

-

-

150

150

-

-

150

-

-

150

150

Kelurahan Kawal

150

-

-

-

-

150

150

Kelurahan Sei Lekop

-

150

-

-

-

150

150

-

-

150

-

-

150

150

Kelurahan Kawal

200

-

-

-

-

200

200

Kelurahan Sei Lekop

-

200

-

-

-

200

200

-

-

200

-

-

200

200

Kelurahan Kawal

5

-

-

-

-

5.0

5.0

Kelurahan Sei Lekop

-

5

-

-

-

5.0

5.0

-

-

5

-

-

5.0

5.0



2018

150

Kelurahan Tanjung Uban Selatan 5.4

2017

Kelurahan Kawal


2016 3




52




1

2 5.5

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPAL Komunal dan Perencanaan Jaringan perpipaan

3

Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.

Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM

Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringannya

Pembangunan Sambungan Rumah


2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

-

-

-

100

100

Kelurahan Sei Lekop

-

100

-

-

-

100

100

-

-

100

-

-

100

100

Kelurahan Kawal

-

100

-

-

-

100

100

Kelurahan Sei Lekop

-

-

100

-

-

100

100

-

-

-

100

-

100

100

Kelurahan Kawal

-

150

-

-

-

150

Kelurahan Sei Lekop

-

-

150

-

-

150

-

-

-

150

-

150

Kelurahan Kawal

-

1,500

-

-

-

1,500

1,500

Kelurahan Sei Lekop

-

-

1,500

-

-

1,500

1,500

-

-

-

1,500

-

1,500

1,500

-

500

-

-

-

500


2018

-


2017

100


2016

Kelurahan Kawal




Kelurahan Kawal

150 150

150

350

150

53




1

2

3 Kelurahan Sei Lekop

Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal

MCK++ (Komunal)

6.1

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++)


2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

-

-

500

350

-

-

-

500

-

500

350

Kelurahan Kawal

-

-

100

-

-

100

70

Kelurahan Sei Lekop

-

-

-

100

-

100

70

-

-

-

-

100

100

70

Kelurahan Kawal

-

150

-

-

-

150

150

Kelurahan Sei Lekop

-

150

-

-

-

150

150

-

-

150

-

-

150

150

Desa Dendun 6.2

2018

500


Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait

2017

-


6

2016

-




-

-

150

-

-

150

150

Kelurahan Kawal

-

150

-

-

-

150

150

Kelurahan Sei Lekop

-

150

-

-

-

150

150

150

150

30 30

30

54




1

2

3 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Desa Dendun

6.3


2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

-

-

150

-

-

150

150

-

-

150

150

-

200

-

-

-

200

200

Kelurahan Sei Lekop

-

200

-

-

-

200

200

-

-

200

-

-

200

200

-

-

200

-

-

200

200

Kelurahan Kawal

-

5.0

-

-

-

5.0

5.0

Kelurahan Sei Lekop

-

5.0

-

-

-

5.0

5.0

-

-

5.0

-

-

5.0

5.0

-

-

5.0

-

-

5.0

5.0

Kelurahan Kawal

-

50

-

-

-

50

50

Kelurahan Sei Lekop

-

50

-

-

-

50

50

-

-

50

-

-

50

50

-

-

50

-

-

50

50

Kelurahan Tanjung Uban Selatan Desa Dendun


2019

150

Desa Dendun Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++

2018

-


6.5

2017

-

Desa Dendun Pembebasan Lahan/Tanah

2016

Kelurahan Kawal


6.4



55




1

2 6.6


3


Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

-

150

150

Kelurahan Sei Lekop

-

150

-

-

-

150

150

-

-

150

-

-

150

150

150

-

-

150

-

-

150

Kelurahan Kawal

-

150

-

-

-

150

Kelurahan Sei Lekop

-

150

-

-

-

150

-

-

150

-

-

150

-

-

150

-

-

150

Kelurahan Kawal

-

1,000

-

-

-

1,000

1,000

Kelurahan Sei Lekop

-

1,000

-

-

-

1,000

1,000

-

-

1,000

-

-

1,000

1,000

1,000

Desa Dendun Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++

2020

-


6.9

2019

-

Desa Dendun Pembangunan MCK++

2018

150


6.8

2017

-

Desa Dendun 6.7

2016

Kelurahan Kawal





150 150

150

150

-

-

1,000

-

-

1,000

Kelurahan Kawal

-

-

100

-

-

100

70

Kelurahan Sei Lekop

-

-

100

-

-

100

70

30 30

56




1

2

3 Kelurahan Tanjung Uban Selatan

Tangki Septic Komunal

7.1


Sosialisasi Rencana Pembangunan Tangki Septic Komunal kepada masyarakat oleh Dinas Terkait


2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

100

-

100

70

-

-

-

100

-

100

70

Kelurahan Kawal

-

150

-

-

-

150

150

Kelurahan Sei Lekop

-

-

150

-

-

150

150

-

-

-

150

-

150

150

Kelurahan Kawal

-

150

-

-

-

150

150

Kelurahan Sei Lekop

-

-

150

-

-

150

150

-

-

-

150

-

150

150

Kelurahan Kawal

-

200

-

-

-

200

200

Kelurahan Sei Lekop

-

-

200

-

-

200

200

-

-

-

200

-

200

200



2018

-


2017

-


2016

-

Desa Dendun

7



30

30

57




1

2 7.4


3

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan Tangki Septic Komunal dan Perencanaan Jaringan perpipaan



2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

11

-

-

-

10.5

10.5

-

-

11

-

-

10.5

10.5

-

-

-

11

-

10.5

10.5

Kelurahan Kawal

-

100

-

-

-

100

100

Kelurahan Sei Lekop

-

-

100

-

-

100

100

-

-

-

100

-

100

100

Kelurahan Kawal

-

150

-

-

-

150

150

Kelurahan Sei Lekop

-

-

150

-

-

150

150

-

-

-

150

-

150

150

Kelurahan Kawal

-

150

-

-

-

150

Kelurahan Sei Lekop

-

-

150

-

-

150

-

-

-

150

-

150



2018

-


2017

Kelurahan Sei Lekop


2016

Kelurahan Kawal




150 150

150

58




1

2 7.8

Pembangunan Tangki Septic Komunal dan Jaringannya

3


Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tangki Septic Komunal

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

1,750

-

-

-

1,750

1,750

Kelurahan Sei Lekop

-

-

1,750

-

-

1,750

1,750

-

-

-

2,000

-

2,000

2,000

Kelurahan Kawal

-

175

-

-

-

175

123

Kelurahan Sei Lekop

-

-

175

-

-

175

123

-

-

-

200

-

200

140

Kelurahan Kawal

-

-

700

-

-

700

490

Kelurahan Sei Lekop

-

-

-

700

-

700

490

-

-

-

-

800

800

560

500

750

750

750

750

3,500

150

150

150

150

150

750


II

2017

-


2016

Kelurahan Kawal




53 53

60

210 210

240

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1

Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah di Puskesmas

Kab. Bintan

2

Operasional dan Pemeliharaan

Kab. Bintan


3,500 750

59




1 III

2

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

Penyuluhan Masyarakat Prilaku Hidup Sehat (Pengelolaan Air Limbah Domestik)

Kab. Bintan

Kab. Bintan Kab. Bintan

22,530

7,612

9,721

200

-

-

-

-

200

200

150

150

150

150

150

750

750

150

150

150

150

150

750

750

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Kab. Bintan

150

150

150

150

150

750

750

950

950

950

950

1,050

100

100

100

100

100

12,541

29,390

49,848

24,572

19,623

Program Pembangunan Sanitasi Sekolah 1

VII

2017

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1

VI

Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan tentang Pengelolaan Air Limbah

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi 1 Sadar Hidup Sehat (Pengelolaan Air Limbah domestik) 2

V

3

2016

Pengaturan dan Kelembagaan Daerah 1

IV



Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi di Sekolah Dasar

Kab. Bintan

4,850

4,850

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah Domestik


Kab. Bintan

500

107,144

500

47,300

19,982

60


4.3

Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

Dengan mengemban amanat UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 1 dan memperluas cakupan pelayanan persampahan, kabupaten Bintan akan Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Dengan fasiltas yang dimiliki dan timbulan sampah yang cukup besar maka perlu dilakukan berbagai pola pengembangan persampahan secara proposional di kabupaten Bintan terutama dalam pengembangan fasilitas persampahan yang belum sepenuhnya memenuhi cakupan pelayanan. Tidak hanya dilakukan pengembangan fasilitas namun kabupaten Bintan tetap melakukan kampanye hidup bersih dan pengelolaan sampah rumah tangga dengan konsep 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Dengan daerah kabupaten Bintan yang terhubung dengan berbagai pulau-pulau perlu dilakukan penanganan secara bertahap. Untuk pemenuhan cakupan layanan, kabupaten Bintan akan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah baik dalam skala rumah tangga maupun skala lingkungan. Dengan demikian penanganan persampahan di kabupaten Bintan dapat terlayani dengan baik. Indikasi program dan kegiatan yang dibutuhkan kabupaten Bintan dari tahun 2016 s.d 2020 dalam mewujudkan permasalahan yang terjadi terlihat pada tabel 4.3 dengan total kebutuhan pembiayaan pengembangan di sektor persampahan yang dibutuhkan sebesar Rp.172,238,000,000.00. Kemampuan APBD dalam

pembiayaan

kebutuhan di sektor

persampahan yaitu sebesar Rp.46,962,000,000.00 maka dengan ini kebutuhan pembiayaan di sektor

untuk mencukupi

persampahan pemerintah kabupaten Bintan sangat

membutuhkan bantuan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.8,450,000,000.00 dan Pemerintah Pusat atau dari APBN sebesar Rp.111,110,000,000.00 serta dari Swasta atau CSR (Corporret Sosial Responsicility) sebesar Rp.4,861,000,000.00. dan dari swadaya masyarakat sebesar Rp.854,000,000.00. Adapun rincian pembiayaan kebutuhan pengembangan di sektor persampahan untuk 5 tahun kedepan (2016 – 2020) terlihat pada tabel 4.3 dibawah ini.


61


Tabel 4.3 : Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

Kabupaten

: Bintan

Provinsi

: Kepulauan Riau

Tahun


NOMOR


1 B. I

II

2



3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK Program Perencanaan Umum 1

Penyusunan Masterplan Persampahan Skala Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Bintan

Kab. Bintan

2

Review Masterplan Persampahan Skala Pulau Bintan di Kabupaten Bintan

Kab. Bintan

3

Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kab./Kota

Kab. Bintan

4

Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan

Kab. Bintan

5

Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan

Kab. Bintan

250

-

-

-

-

250

250

-

-

300

-

-

300

300

-

200

-

200

-

400

400

-

-

-

200

-

200

200

-

-

-

-

200

200

200

150

150

150

150

-

600

420

180

-

-

150

-

-

150

105

45

Program Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya 1

Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat

Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota


62




1

2

3

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

-

-

-

-

150

150

105

45

150

150

-

-

-

300

210

90

Kelurahan Gn. Lengkuas

-

150

-

-

-

150

105

45

Kelurahan Sei Enam

-

150

-

-

-

150

105

45

-

-

150

-

-

150

105

45

-

-

-

150

-

150

105

45

-

-

-

150

-

150

105

45

150

150

150

150

-

600

420

180

-

-

150

-

-

150

105

45

Desa Bintan Buyu

-

-

-

-

150

150

105

45

Kelurahan Sei Lekop

150

150

-

-

-

300

210

90


-

150

-

-

-

150

105

45

Kelurahan Tanjung Uban Timur Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota


2017

Kelurahan Sei Lekop


Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya

2016

Desa Bintan Buyu

Kelurahan Tanjung Uban Utara

2



63




1

2

3 Kelurahan Sei Enam

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

-

-

-

150

105

45

-

-

150

-

-

150

105

45

-

-

-

150

-

150

105

45

-

-

-

150

-

150

105

45

150

150

150

150

-

600

420

180

-

-

150

-

-

150

105

45

Desa Bintan Buyu

-

-

-

-

150

150

105

45

Kelurahan Sei Lekop

150

150

-

-

-

300

210

90


-

150

-

-

-

150

105

45

Kelurahan Sei Enam

-

150

-

-

-

150

105

45

-

-

150

-

-

150

105

45

Kelurahan Tanjung Uban Timur Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota



2017

150


Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya

2016

-


3



64




1

2

3 Kelurahan Tanjung Uban Selatan

Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga.

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

-

-

150

-

150

105

45

-

-

-

150

-

150

105

45

400

400

400

400

118

1,718

859

515

258

-

-

-

-

258

129

78

Desa Bintan Buyu

-

-

-

-

222

222

111

67

Kelurahan Sei Lekop

-

400

215

-

-

615

308

185


-

-

-

345

-

345

173

104

Kelurahan Sei Enam

-

-

211

-

-

211

105

63

-

-

-

-

436

436

218

131

-

-

-

383

-

383

192

115

82

-

-

-

-

82

41

25


Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Tanjung Uban Timur


2016

-

Kelurahan Tanjung Uban Timur 4



344

52

44 123 69 42

87

77

16

65




1

2 5

Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan

3 Kelurahan Kijang Kota

6

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

60

-

-

-

115

115

-

-

35

-

-

35

35

Desa Bintan Buyu

-

-

-

15

-

15

15


-

-

150

-

-

150

150

-

-

150

-

-

150

150

Desa Bintan Buyu

-

-

150

-

-

150

150

Kelurahan Sei Lekop

-

-

-

150

-

150

150


-

-

-

150

-

150

150

Kelurahan Sei Enam

-

-

-

150

-

150

150

-

-

-

-

150

150

150

-

-

-

-

150

150

150

-

-

-

-

150

150

150


Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Tanjung Uban Timur


2016

55


Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah



66




1

2

3

Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan

Kab. Bintan

8

Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan

Kec. Bintan Timur, Kec. Bintan Utara & Desa Bintan Buyu

9

Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW

Kec. Bintan Timur, Kec. Bintan Utara & Desa Bintan Buyu

10

Pengadaan keranjang sampah komposter


7

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

-

200

-

-

200

400

-

200

-

200

-

400

-

150

-

150

-

300

-

50

-

-

-

50

50

-

20

-

-

-

20

20

Desa Bintan Buyu

-

10

-

-

-

10

10

Kelurahan Sei Lekop

-

-

-

20

-

20

20


-

-

-

20

-

20

20

Kelurahan Sei Enam

-

-

-

10

-

10

10

-

-

20

-

-

20

20

-

-

20

-

-

20

20


Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan




400

400

300

67




1

2

3 Kelurahan Tanjung Uban Timur

11

Pengadaan Gerobag Sampah

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

10

-

-

10

-

-

120

-

-

120

84

36

-

-

45

-

-

45

32

14

Desa Bintan Buyu

-

-

30

-

-

30

21

9

Kelurahan Sei Lekop

-

30

-

-

-

30

21

9


-

20

-

-

-

20

14

6

Kelurahan Sei Enam

-

20

-

-

-

20

14

6

-

25

-

-

-

25

18

8

-

10

-

-

-

10

7

3

-

5

-

-

-

5

4

2

Kecamatan Bintan Timur

-

-

210

-

-

210

147

63


-

-

120

-

-

120

84

36


Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Tanjung Uban Timur


2017

-


Pengadaan Gerobag Sampah bermotor

2016

-


12



10

68




1

2

13

III

Pengadaan Mobil Pick Up Sampah



3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

Desa Bintan Buyu

-

-

30

-

-

30

21

9


-

-

250

-

-

250

175

75


-

-

250

-

-

250

175

75

Desa Bintan Buyu

-

-

250

-

-

250

175

75


300

-

-

-

-

300

60

60

180


300

-

-

-

-

300

60

60

180


-

400

-

-

-

400

400


-

500

-

-

-

500

500


-

-

50

-

-

50

50


-

-

50

-

-

50

50


-

9

-

-

-

9

9

Program Pengelolaan Sampah Dari Stasiun Antara Sampai TPA 1

TPS Biasa

1.1

Pembangunan TPS

1.2

1.3

Peningkatan TPS biasa menjadi TPS terpilah

Pemeliharaan TPS

2

Landasan Kontainer

2.1

Pembebasan Lahan


69




1

2

2.2

2.3

2.4

Penyusunan DED Landasan Kontainer

Supervisi dan Pembangunan Unit Landasan Kontainer

Pemeliharaan Unit Landasan Kontainer

3

TPST 3R

3.1

Pembebasan Lahan




3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23


-

9

-

-

-

9

9

Desa Bintan Buyu

-

3

-

-

-

3

3


-

30

-

-

-

30

30


-

30

-

-

-

30

30

Desa Bintan Buyu

-

10

-

-

-

10

10


-

-

600

-

-

600

600


-

-

600

-

-

600

600

Desa Bintan Buyu

-

-

200

-

-

200

200


-

-

-

60

-

60

60


-

-

-

60

-

60

60

Desa Bintan Buyu

-

-

-

20

-

20

20


-

-

350

-

-

350

350


-

-

200

-

-

200

200

Desa Bintan Buyu

-

-

25

-

-

25

25

70




1

2 3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Penyusunan DED TPS 3R

Pembentukan lembaga pengelola TPS 3R

Pelatihan bagi pengelola TPS 3R

Supervisi dan Pembangunan TPS 3R

Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R




3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23


-

-

200

-

-

200

200


-

-

200

-

-

200

200

Desa Bintan Buyu

-

-

200

-

-

200

200


-

-

150

-

-

150

150


-

-

150

-

-

150

150

Desa Bintan Buyu

-

-

150

-

-

150

150


-

-

150

-

-

150

150


-

-

150

-

-

150

150

Desa Bintan Buyu

-

-

150

-

-

150

150


-

-

-

56,000

-

56,000

56,000


-

-

-

32,000

-

32,000

32,000

Desa Bintan Buyu

-

-

-

500

-

500


-

-

-

-

150

150

150


-

-

-

-

150

150

150

Desa Bintan Buyu

-

-

-

-

150

150

150

500

71




1

2 3.7

Rehabilitasi TPST - 3R

4

Alat Angkut Stasiun Antara dan TPA

4.1

Pengadaan Truck Biasa



3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23


-

-

-

400

-

400

400


-

-

-

400

-

400

400


-

-

400

-

-

400

400


-

-

400

-

-

400

400 700

4.2

Pengadaan Dump Truck (DT-10)


-

-

700

-

-

700

4.3

Pengadaan Compactor Truck (CT-2)


-

-

1,100

-

-

1,100

1,100


-

-

1,100

-

-

1,100

1,100


-

-

150

-

-

150

150


-

-

150

-

-

150

150

Desa Bintan Buyu

-

-

50

-

-

50

50


-

-

-

500

-

500

500


-

-

-

500

-

500

500

4.4

4.5

Pengadaan Kontainer

Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut


72




1

2

IV

Program Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)



3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

1

Penyusunan Studi Kelayakan TPA


350

-

-

-

-

350

350

2

Penyusunan Studi Lingkungan


500

-

-

-

-

500

500

3

Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPA/TPA kepada masyarakat sekitarnya


150

-

-

-

-

150

4

Pembebasan Lahan


-

3,000

-

-

-

3,000

5

Penyusunan DED TPA


-

450

-

-

-

450

450

6

Sosialisasi Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya


-

150

-

-

-

150

150

7

Supervisi dan Pembangunan TPA

150 3,000

(1)

Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA


-

-

4,000

-

-

4,000

4,000

(2)

Pembangunan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA


-

-

20,000

-

-

20,000

2,000

(3)

Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA


-

-

-

2,000

-

2,000

2,000

(4)

Pengadaan Fasilitas Operasional TPA


-

-

-

8,000

6,000

14,000

2,800

8

Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA


-

-

400

-

-

400

9

Pelatihan Pengelolaan TPA


-

-

300

-

-

300


4,000

14,000

2,800

7,000

1,400

400 300

73




1

V

VI

2



3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

19

20

21

22

23

10

Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA


-

-

150

-

-

150

150

11

Pemantauan dan Evaluasi TPA pada kondisi/tahap Operasi


-

-

-

250

250

500

500

12

Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya


-

-

-

2,000

2,000

-

300

-

-

-

300

300

-

150

-

-

-

150

150

-

-

300

-

-

300

300

-

-

150

150

150

450

450

-

200

-

200

-

400

400

300

-

300

-

300

900

900

-

-

300

-

-

300

300

300

300

300

300

300

1,500

1,500

400

400

400

400

400

2,000

2,000

-

200

-

-

-

4,000

4,000

Program Pengaturan dan Kelembagaan 1

Penyusunan Data Base Persampahan

Kab.Bintan

2

Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

Kab.Bintan

3

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Kab.Bintan

4

Promosi penggunaan produk daur ulang sampah

Kab.Bintan

5

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan

Kab.Bintan

6

Sosialisasi Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Kab.Bintan

7

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Badan Kebersihan dan Pertamanan

Kab.Bintan

Program Promosi, Kampanye, dan Edukasi Persampahanan 1

Promosi Program 3R

Kab.Bintan

2

Kampanye dan Edukasi Persampahan

Kab.Bintan

3

Pembuatan Website Badan Kebersihan dan Pertamanan

Kab.Bintan


200

200

74



1


2

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Komponen Persampahan Domestik




3

KAB.

PROV.

APBN

SWASTA/ CSR

MASYAR AKAT

18

19

20

21

22

23

172,238

46,962

8,450

111,110

4,861

854

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

4,546

9,741

38,541

107,483

11,926

75


4.4

Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan

Sasaran penanganan drainase perkotaan ditujukan pada kawasan rawan genangan air dengan mengoptimalkan saluran drainase perkotaan yg ada. Pemasalahan drainase kabupaten Bintan berdasarkan keadaan lokasi genangan eksisting. Perencanaan drainase perkotaan di kabupaten Bintan harus memperhatikan Daerah tangkapan air (cacthment area); Tata guna lahan; Faktor tampungan air; Waktu konsentrasi, diharapkan air limpasan dapat tertahan lahan sebelum masuk ke badan saluran; Intensitas hujan yang terjadi; Debit puncak saluran; dan Dimensi saluran dan gorong-gorong. Sistem drainase perkotaan yang diusulkan yaitu dengan menyusun masterplan drainase dan mengoptimalkan drainase kota yang telah ada dengan melakukan perbaikan-perbaikan saluran yang telah rusak, dimensi saluran disesuaikan dengan kondisi di lapangan, pembuatan bak-bak kontrol dan memperhatikan elevasi saluran. Adapun rincian indikasi

pembiayaan kebutuhan program dan kegiatan dalam

pengelolaan perilaku hidup bersih dan sehat terkait sanitasi terlihat pada tabel 4.4 dibawah ini.


76


Tabel 4.4 : Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan

Kabupaten

: Bintan

Provinsi

: Kepulauan Riau

Tahun


NOMOR


1 C. I

II

2



3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWAST A/CSR

MASY ARAK AT

19

20

21

22

23

KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN Program Perencanaan Umum Drainase 1

Penyusunan Outlineplan Sistem Drainase

Kab.Bintan

2

Penyusunan Data Base Sistem drainase

Kab.Bintan

-

500

-

-

-

500

500

-

-

350

-

-

350

350

250

250

250

250

-

1,000

-

100

100

100

100

-

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

2,000

-

2,000

-

2,000

6,000

Program Pengelolaan Drainase Primer 1

Pembangunan Saluran Drainase Primer

1.1

Detail Desain (DED) Drainase Primer

Kab.Bintan

1.2

Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Drainase Primer

Kab.Bintan

1.3

Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Primer

Kab.Bintan

2

Pemeliharaan Saluran Drainase Primer

2.1


Kab.Bintan

2.2

Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Primer

Kab.Bintan


400

1,000 400 6,000

14,000

6,000

77




1

III

IV

2



3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWAST A/CSR

MASY ARAK AT

19

20

21

22

23

-

2,000

-

2,000

-

4,000

4,000

200

200

200

200

-

800

-

100

100

100

100

400

-

3,500

3,500

3,500

3,500

14,000

4,200

700

-

700

-

700

2,100

2,100

-

1,000

-

1,000

-

2,000

2,000

100

100

100

100

-

400

-

2,000

2,000

2,000

2,000

300

-

300

-

300

Program Pengelolaan Drainase Sekunder 1

Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

1.1

Detail Desain (DED) Pembangunan Drainase Sekunder

Kab.Bintan

1.2

Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

Kab.Bintan

1.3

Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

Kab.Bintan

2

Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder

2.1


Kab.Bintan

2.2

Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Sekunder

Kab.Bintan

800 400 9,800

Program Pengelolaan Drainase Tersier 1

Pembangunan Saluran Drainase Tersier

1.1

DED Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan

Kab.Bintan

1.2

Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan

Kab.Bintan

2

Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier

2.1

Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan


Kab.Bintan

8,000

900

400 8,000

900

78




1

2 2.2

V

Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Lingkungan



3 Kab.Bintan

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWAST A/CSR

MASY ARAK AT

19

20

21

22

23

16,600

15,000

0

0

-

500

-

500

-

1,000

1,000

-

-

250

-

-

250

250

-

-

-

150

150

300

300

-

-

-

-

200

200

200

Program Pengaturan dan Kelembagaan 1

Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase

Kab.Bintan

2

Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase

Kab.Bintan

3

Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri

Kab.Bintan

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Komponen Drainase Lingkungan


3,550

15,250

14,850

14,900

14,050

62,600

31,000

79


4.5

Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS terkait Sanitasi

Dalam meningkatkan prilaku masyarakat sadar hidup bersih dan sehat terkait Sanitasi, kabupaten Bintan melakukan berbagai program dan kegiatan yang meliputi promosi kesehatan, perubahan perilaku, sanitasi di rumah tangga (5 pilar), dan sanitasi sekolah. Pelaksanaan pembangunan sanitasi tidaklah cukup hanya dengan perumusan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya fisik semata, karena semua ketersediaan sarana dan prasarana tidak akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman apabila pemanfaatannya tidak optimal. Oleh karena itu sebenarnya yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan sektor sanitasi adalah kondisi masyarakat itu sendiri, baik wawasan, pengetahuan terlebih lagi tingkat kesadaran akan prilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan hal tersebut maka program dan kegiatan yang berorientasi pada perubahan pola fikir dan peningkatan pengetahuan akan pentingnya peningkatan kualitas hidup yang berbasis masyarakat dan memiliki nilai strategs dalam pembangunan sanitasi. Indikasi program dan kegiatan dalam meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat terkait sanitasi terlihat jelas pada tabel 4.5 dengan total pembiayaan kebutuhan sebesar Rp.17,175,000,000.00 . Dengan demikian, kemampuan APBD kabupaten Bintan dalam menangani program dan kegiatan peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat terkait sanitasi adalah sebesar Rp.14,173,000,000.00 dan APBN sebesar Rp.1,750,000,000.00 serta kebutuhan yang terhadap Swasta/CSR sebesar Rp.1,235,000,000.00 dan swadaya yang dihasilkan dari masyarkat adalah sebesar Rp.18,000,000.00. Adapun rincian indikasi

pembiayaan kebutuhan program dan kegiatan dalam pengelolaan

perilaku hidup bersih dan sehat terkait sanitasi terlihat pada tabel 4.5 dibawah ini.


80


Tabel 4.5 : Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS terkait Sanitasi

Kabupaten

: Bintan

Provinsi

: Kepulauan Riau

Tahun


NOMOR


1 D. I

2

3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWAST A/CSR

MASY ARAK AT

19

20

21

22

23

KOMPONEN PHBS TERKAIT SANITASI Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye

1

2

3

II



Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Permukiman dan ditempat-tempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui Media Cetak, Siaran radio atau TV Lokal. Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)

Kab.Bintan

Kab.Bintan

Kab.Bintan

300

300

300

300

300

1,500

150

150

150

150

150

750

350

350

350

350

350

1,750

1,500

750

1,750

Program Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS


81




1

III

IV

V

2



3

1

Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti Banner, Stiker, Spanduk, Leafleat, Poster, Lembar Timbal Balik, dll.

Kab.Bintan

2

Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Poskesdes

Kab.Bintan

3

Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( Sekolah, Terminal Pelabuhan, Pasar, Kantin, Perkantoran dan Tempat Rekreasi )

Kab.Bintan

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWAST A/CSR

MASY ARAK AT

19

20

21

22

23

200

200

200

200

200

1,000

800

200

35

35

35

35

35

175

123

35

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

4,000

1,000

200

200

200

200

200

1,000

1,000

150

150

150

150

150

750

200

200

200

200

200

1,000

150

150

150

150

150

750

750

150

150

150

150

150

750

750

300

300

300

300

300

1,500

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PHBS 1

Lomba K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban)

Kab.Bintan

2

Duta LS-STBM Tingkat Masyarakat

Kab.Bintan

3

Lomba Desa Siaga

Kab.Bintan

750 1,000

Program Peningkatan Peran Serta Dunia Pendidikan dalam PHBS 1

Lomba Sekolah Sehat

Kab.Bintan

2

Duta LS-STBM Sekolah Tingkat Sekolah

Kab.Bintan

3

Program Adiwiyata

Kab.Bintan

1,500

Program Pengaturan dan Kelembagaan


82

18




1

2 1 2 3

Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang PHBS Survey PHBS di Tatanan Rumah Tangga



3 Kab.Bintan Kab.Bintan Kab.Bintan

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

KAB.

PROV.

APBN

SWAST A/CSR

MASY ARAK AT

19

20

21

22

23

1,750

1,235

-

350

-

-

-

350

350

-

-

150

-

-

150

150

150

150

150

150

150

750

750

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS Terkait Sanitasi


3,335

3,685

3,485

3,335

3,335

17,175

14,173

0

83

18


BAB V STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI Tabel 5.1.1 : Matriks Monev Implementasi (Komponen Air Limbah Domestik) Tujuan : 1 .Membentuk karakter atau prilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan air limbah permukiman 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman dengan sistem setempat (on-site) dan sistem terpadu atau sistem pengelolaan dan reklamasi air terpusat pada suatu kawasan yang saling terhubung dalam untuk jangka panjang tahun 2019pengelolaan dan reklamasi air terpusat pada suatu kawasan yang saling terhubung dalam untuk jangka panjang tahun 2019

Sasaran

Indikator

1. Berkurangnya angka BABS sebanyak 16.61% atau 6.657,8 Rumah Tangga dan Berkurangnya angka Cubluk dan Sejenisnya sebanyak 0.48% atau 230,79 Rumah Tangga pada tahun 2020

1. Tahun 2020 penduduk yang BABS berkurang menjadi 6.657,8 Rumah Tangga dan Berkurangnya angka Cubluk dan Sejenisnya sebanyak 0.48% atau 230,79 Rumah Tangga pada tahun 2020

Data Dasar Sumber Nilai Dan Tahun Jumlah Buku RT Putih Tahun Sanitasi 2014 (BPS) untuk 10 Kapubat kecamat en an yang Bintan menjadi 2014 wilayah kajian yaitu 40.083


Tahun 2016 Target 1. Tahun 2020 jumlah rumah tangga telah terlayani sistem air limbah sebanyak sebanyak 29.485,05 Rumah Tangga

Rencana 24.372 Rumah Tangga Terlayani Sistem Pengelola an Air Limbah

Realisasi

Tahun 2017 Rencana 25.917 Rumah Tangga Terlayani Sistem Pengelola an Air Limbah

Realisasi

Tahun 2018 Rencana 28.069 Rumah Tangga Terlayani Sistem Pengelola an Air Limbah

Realisasi

Tahun 2019 Rencana 30.275 Rumah Tangga Terlayani Sistem Pengelol aan Air Limbah

Realisasi

Tahun 2020 Rencana

Realisasi

32.454 Rumah Tangga Terlayani Sistem Pengelola an Air Limbah

84


Tujuan : 1 .Membentuk karakter atau prilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan air limbah permukiman 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman dengan sistem setempat (on-site) dan sistem terpadu atau sistem pengelolaan dan reklamasi air terpusat pada suatu kawasan yang saling terhubung dalam untuk jangka panjang tahun 2019pengelolaan dan reklamasi air terpusat pada suatu kawasan yang saling terhubung dalam untuk jangka panjang tahun 2019

Sasaran

Indikator

2. Peningkatan layanan air limbah sistem on-site menjadi 65.23% atau 26.146,14 Rumah Tangga pada tahun 2020 serta penyediaan sistem komunal bertambah dengan cakupan layanan eksisting menjadi 1.40% atau 561,162 Rumah Tangga pada tahun 2020 dan penyediaan MCK++ menjadi 0.83% atau 332,68 Rumah Tangga dan penyediaan

2. Sampai tahun 2020 sebanyak 26534,95 Rumah Tangga yang terlayani sistem on site dan 561,16 Rumah Tangga yang terlayani sistem sistem komunal, sebanyak 332,68 RT yang terlayani siatm MCK/MCK++, serta 1.855,84 Rumah Tanggayang terlayani dengan sistem off-site.

Data Dasar Sumber Nilai Dan Tahun


Tahun 2016 Target 2. Tahun 2020 jumlah rumah tangga yang terlayani sistem on site adalah 26.534,95 Rumah Tangga dan yang terlayani sistem sistem komunal adalah 561,162 Rumah Tangga, yang terlayani dengan sistem MCK/MCK++ sebanyak 332,68 Rumah tangga serta yang terlayani dengan sistem off-site sebanyak 1.855,84 Rumah Tangga

Rencana 24.119 RT terlayani Sistem onsite, 253 RT terlayani Sistem Komunal, belum ada RT yang terlayani Sistem Off-Site

Realisasi

Tahun 2017 Rencana 25.439 RT terlayani Sistem onsite, 478 RT terlayani Sistem Komunal, belum ada RT yang terlayani Sistem Off-Site

Realisasi

Tahun 2018 Rencana 26.695 RT terlayani Sistem onsite, 720 RT terlayani Sistem Komunal, 681 RT terlayani Sistem Off-Site

Realisasi

Tahun 2019 Rencana 27.951 RT terlayani Sistem on-site, 962 RT terlayani Sistem Komunal, 1.362 RT terlayani Sistem Off-Site

Realisasi

Tahun 2020 Rencana

Realisasi

29.207 RT terlayani Sistem onsite, 1.204 RT terlayani Sistem Komunal, 2.043 RT terlayani Sistem Off-Site

85


Tujuan : 1 .Membentuk karakter atau prilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan air limbah permukiman 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman dengan sistem setempat (on-site) dan sistem terpadu atau sistem pengelolaan dan reklamasi air terpusat pada suatu kawasan yang saling terhubung dalam untuk jangka panjang tahun 2019pengelolaan dan reklamasi air terpusat pada suatu kawasan yang saling terhubung dalam untuk jangka panjang tahun 2019

Sasaran

Indikator

Data Dasar Sumber Nilai Dan Tahun

Tahun 2016 Target

Rencana

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

Tahun 2020 Rencana

Realisasi

sistem off-site dengan cakupan layanan 4.63% atau 1.855,84 Rumah Tangga pada tahun 2020


86


Tabel 5.1.2 : Matriks Monev Implementasi (Komponen Persampahan) Tujuan : Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk persampahan pada tahun 2020 Data Dasar Tahun 2016 Sumber Sasaran Indikator Target Nilai Dan Rencana Realisasi Tahun Berkurangnya Tahun 2020 Jumlah BPS Volume 32.81% volume sampah sampah RT (Buku sampah yang Volume yang belum yang belum Tahun Putih tertangani sampah tertangani dari tertangani 2014 Sanitasi) sebesar 52.01 yang 71.99% atau 47.99% atau untuk 10 kabupat % atau 187.2 tertangani 259.70 M³ 190.55 M³ kecamat en M³ tahun 2020 menjadi 47.99% an yang Bintan atau 190.55 M³ menjadi 2014, pada tahun wilayah Studi 2020 kajian EHRA yaitu Tahun 40.083 2014 KK serta dinas Meningkatnya Tahun 2020 jumlah Tahun 2020 122.18 Kebersih sebanyak akses rumah sampah m3/hr an, masyarakat tangga yang yang 6.581,62 RT volume Pertama terhadap belum belum telah terlayani sampah nan dan pelayanan terlayani terlayani oleh sistem yang Pemaka pengangkutan oleh sistem 190.55 pengelolaan tertangani man persampahan pengelolaan m3 sampah yang Kab. dari 11.85% sampah memadai Bintan atau 4.749,84 yang RT pada tahun memadai 2014 menjadi 19.235,83 16.42 % atau RT (47.99%) 6.581,62 RT pada tahun 2020


Tahun 2017 Rencana

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

Tahun 2020 Rencana

37.61% Volume sampah yang tertangani


47.21% Volume sampah yang tertanga ni


143.32 m3/hr volume sampah yang tertangani


185.45 m3/hr volume sampah yang tertanga ni


Realisasi

87


Tujuan : Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk persampahan pada tahun 2020 Data Dasar Tahun 2016 Sumber Sasaran Indikator Target Nilai Dan Rencana Realisasi Tahun peningkatan sebanyak pengelolaan 14.265,54 RT sampah dari telah sumbernya dari melakukan 16.16% pada pengolahan tahun 2014 sampah menjadi layanan setempat. 35.59% pada tahun 2020


Tahun 2017 Rencana

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

Realisasi

Tahun 2019 Rencana

Realisasi

Tahun 2020 Rencana

Realisasi

88


Tabel 5.1.3 : Matriks Monev Implementasi (Komponen Drainase) Tujuan : Tercapainya SPM untuk drainase pada tahun 2019, dengan terbangunnya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala Kota maupun pengurangan genangan Terwujudnya PERDA mengenai Pengelolaan Drainase Lingkungan Perkotaan Data Dasar Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Sumber Sasaran Indikator Target Nilai Dan Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Tahun Pada tahun luas luas BPS Tahun 2020 27.5% 55% luas 60.82% 66.64% 2020, kabupaten genangan genanga (Buku luas genangan luas genangan luas luas Bintan bebas berkurang n saat Putih berkurang genangan berkurang genangan genanga genangan air 72.47% inu Sanitasi) hingga berkurang berkurang n adalah Kabupat 72.47% berkuran 109.73 en g ha Bintan 2014 Peningkatan Studi cakupan EHRA layanan saluran Kabupat Drainase en lanjutan dari Bintan 27,9% menjadi Tahun 75% 2014


Tahun 2020 Rencana

Realisasi

72.47% luas genangan berkurang

89


Tabel 5.1.4 : Matriks Monev Implementasi (Komponen PHBS Terkait Sanitasi) Tujuan : Tercapainya peningkatan rumah tangga yang berperilaku bersih dan sehat. Tercapainya peningkatan sekolah yang berperilaku bersih dan sehat. Data Dasar Tahun 2016 Sumber Sasaran Indikator Target Nilai Dan Rencana Realisasi Tahun Tahun 2020 176.475 160.331 BPS 100% dari 10% Rumah Tangga rumah RT di (Buku 176.475 Rumah di kabupaten tangga Kabupat Putih (estimasi Tangga Bintan yang sudah beren Sanitasi) jumlah Rumah sudah berperilaku PHBS Bintan Kabupat Tangga tahun ber-PHBS hidup bersih dan Tahun en 2020) sudah sehat mencapai 2013 Bintan ber-PHBS 100%. Tahun 2014 Tahun 2020 sekolah di kabupaten Bintan yang berperilaku hidup bersih dan sehat mencapai 100%.

97 SD dikabupaten bintan sudah ber-PHBS

97 SD di Kabupat en Bintan Tahun 2014

BPS (Buku Putih Sanitasi) Kabupat en Bintan Tahun 2014


Tahun 2017 Rencana 20% Rumah Tangga sudah ber-PHBS

Realisasi

Tahun 2018 Rencana 40% Rumah Tangga sudah berPHBS

Realisasi

Tahun 2019 Rencana 60% Rumah Tangga sudah berPHBS

Realisasi

Tahun 2020 Rencana

Realisasi

80% Rumah Tangga sudah berPHBS

100% dari 97 Sekolah Dasar (SD) (estimasi jumlah siswa dan guru 19.168) sudah ber-PHBS

90


Tabel 5.2.1 : Mekanisme Monev Implementasi SSK (Komponen Air Limbah Domestik) Penanggung Jawab Obyek Pemantauan

Merumuskan dan Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pengelolaan Sistem Air Limbah Permukiman di Kabupaten Bintan

Penanggung Jawab Utama

Pengumpul Data dan Dokumentasi

Waktu Pelaksanaan Pengolah Data/ Pemantau

Bupati Bintan

Badan Lingkungan Hidup dan BAPPEDA Kabupaten Bintan

Badan Lingkungan Hidup dan BAPPEDA Kabupaten Bintan

Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan penyediaan layanan penyedotan lumpur tinja (Truck Tinja)

Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan



Peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah permukiman melalui sistem setempat (on site), komunal dan sistem terpusat (offsite).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan



Peningkatan anggaran belanja air limbah dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Bintan untuk penanganan pengelolaan air limbah permukiman

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan BAPPEDA Kabupaten Bintan

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan


Peningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah secara berkelanjutan.





Waktu Pelaksanaan

Penerima Laporan

Format

Tahun 2017

Bupati dan Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan

Sesuai Format Pelaporan SKPD dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



91


Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah





Tahun 2016 s.d. 2020



92


Tabel 5.2.2: Mekanisme Monev Implementasi SSK (Komponen Persampahan) Penanggung Jawab Obyek Pemantauan

Waktu Pelaksanaan



Pengelolaan Cakupan layanan persampahan yang jaraknya jauh dari TPA atau di Luar Pulau Bintan

Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bintan



Pengelolaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang belum memadai




Kapasitas SDM yang melaksanakan pengelolaan persampahan




Peningkatan anggaran belanja sub sektor persampahan dari sumber pendanaan APBD

Badan Kebersihan dan Pertamanan dan BAPPEDA Kabupaten Bintan


Badan Kebersihan dan Pertamanan dan BAPPEDA Kabupaten Bintan

Keterlibatan masyarakat maupun swasta dalam pengelolaan persampahan melalui program 3R dan Bank Sampah

Badan Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan




Pengolah Data/ Pemantau

Waktu Pelaksanaan

Penerima Laporan

Format

Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



93


Pelibatan media komunikasi yang ada terkait pengelolaan Persampahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan




Peningkatan Program/Proyek Layanan Persampahan yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan





Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



94


Tabel 5.2.3: Mekanisme Monev Implementasi SSK (Komponen Drainase) Penanggung Jawab Obyek Pemantauan

Pembangunan dan pemeliharaan Drainase







Pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan Drainase




Peningkatan anggaran belanja sub sektor drainase dari sumber pendanaan APBD

Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA Kabupaten Bintan



Pengoptimalan kegiatan komunikasi dalam rangka sosialisasi dan kampanye mengenai pengelolaan sistem drainase dengan memanfaatkan keterlibatan media komunikasi yang ada di daerah




Pengoptimalkan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah Kabupaten Bintan





Waktu Pelaksanaan

Penerima Laporan

Format

Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



Tahun 2016 s.d. 2020



95


Tabel 5.2.4: Mekanisme Monev Implementasi SSK (Komponen PHBS Terkait Sanitasi) Penanggung Jawab Obyek Pemantauan




Waktu Pelaksanaan

Penerima Laporan

Format

Pemaksimalan sarana pendukung PHBS Terkait Sanitasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan



Tahun 2016 s.d. 2020



Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan terkait PHBS




Tahun 2017



Pemaksimalan permberdayaan lembaga/organiasi masyarakat dalam berPHBS




Tahun 2016 s.d. 2020



Peningkatan Pembiayaan terkait PHBS terkait Sanitasi dari Pemerintah Daerah

Dinas Kesehatan dan BAPPEDA Kabupaten Bintan



Tahun 2016 s.d. 2020



Pemaksimalan promosi PHBS dan dikemas secara menarik




Tahun 2016 s.d. 2020



Pelaksanaan beberapa indikator PHBS terkait Sanitasi oleh Petugas dan memberikan contoh dalam ber-PHBS




Tahun 2016 s.d. 2020




96


Lampiran 1 : Hasil Analisa SWOT

Sub Sektor

: Air Limbah Domestik

No.

KEKUATAN (STRENGHTS) 1 1.1 2

2.1

3 3.1 3.2 4

4.1

4.2

5

Skor

Faktor Internal 1.00

2.00

3.00

4.00

Angka

Aspek Kelembagaan Legalitas Aparatur yang bertanggung jawab terhadap sistem pengelolaan air limbah sudah ada

3.00

3

Aspek Keuangan tren pembiayaan/alokasi anggaran bagi pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari APBD relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

4

4.00

Aspek Teknis Operasional Penyediaan IPAL Komunal sudah ada untuk beberapa titik kecamatan di kabupaten bintan Penyediaan Tangki Septik aman sudah tersedia dihampir 50% kecamatan dikabupaten Bintan

2.00

2

3

3.00

3

3.00

Aspek Komunikasi Adanya kegiatan komunikasi berupa sosialisasi dan kampanye mengenai pengelolaan air limbah yang dilakukan Pemda. Komunikasi diinternal lembaga yang menangani pengelolaan Limbah sudah relatif baik dengan adanya rapat bulanan antar SKPD yang menangani Limbah.

2.00

2

SDM

5.1

optimalisasi SDM di dinas terkait yang menangani limbah sudah relatif baik

5.2

Memiliki tenaga terlatih untuk melakukan kampanye penanganan air Limbah (kader Jumantik)

3

3.00

5.3

Ada pengkaderan tenaga penyuluh

3

3.00

JUMLAH NILAI KEKUATAN


4

4.00

27.00

1


No.

KELEMAHAN (WEAKNESS) 1

Skor


2.00

3.00

4.00

Angka

Aspek Kelembagaan

1.1

Legalitas nilai Retribusi Air Limbah di Kab. Bintan Belum berjalan baik

4

4.00

1.2

regulasi/PERDA tentang air limbah belum ada

4

4.00

4

4.00

4

4.00

2 2.1 3 3.1 4

4.1

4.2 5 5.1

Aspek Keuangan Anggaran operasional dalam pengelolaan air limbah yang disediakan oleh APBD terbatas Aspek Teknis Operasional sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik lebih lanjut seperti IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Belum ada Aspek Komunikasi koordinasi antara SKPD yang menangani masalah limbah dengan SKPD lain yang ada dipemerintah daerah belum berjalan dengan baik Kegiatan komunikasi yang dilakukan Pemda saat ini belum maksimal dan belum dilaksanakan secara berkelanjutan

3

3.00

3

3.00

3

3.00

SDM kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman di bidang penanganan limbah

JUMLAH NILAI KELEMAHAN SELISIH NILAI KEKUATAN - KELEMAHAN (S - W)


25.00 2.00

2


No.

Skor

Faktor Eksternal

Angka 1.00

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

3 3.1

3.2

3.00

4.00

Aspek Kelembagaan Adanya UU No 32 tahun 2004 dan PP Nomor 38/2007 yang menyatakan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan air limbah permukiman menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan Limbah merupakan Program Prioritas Nasional dan didukung oleh organisasi dunia adanya program sanitasi berbasis masyarakat yang menyentuh langsung kepada masyarakat pakumis dalam bentuk kelembagaan /kelompok-kelompok dimasyarakat

3

3.00

3

3.00

3

3.00

Aspek Keuangan adanya komitmen pendanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pihak swasta (APBN, DAK, Hibah, CSR)

4

4.00

Aspek Komunikasi Adanya Media Elektronik (TV, Radio) yang bisa membantu sosialisai pengolahan air limbah Media Cetak (Leaflet, Brosur, Poster, Stiker, dll) yang bisa membantu sosialisai pengolahan air limbah

3.3

Kampanye dan penyuluhan

3.4

Hari-hari besar lingkungan

4

2.00

3

3.00

3

3.00

4

4.00 1.00

1

Aspek Teknis Operasional

4.1

pengelolaan limbah yang berkelanjutan yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan

3

3.00

4.2

Ada bantuan operasional dari luar (alat berat, Insfrastruktur)

3

3.00

5

Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender, Kemiskinan

5.1

adanya peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dalam bentuk kelompok masyarakat

3

3.00

5.2

adanya peran serta swasta mengelola air limbah domestik

3

3.00

5.3

adanya program pengelolaan Limbah yang membidik masyarakat berpenghasilan rendah

3

3.00


dalam

3


5.4

adanya peran serta gender terutama perempuan dalam mengelola limbah domestik

3.00

3

42.00

JUMLAH NILAI PELUANG

No.

Skor

Faktor Eksternal

Angka ANCAMAN (THREATS) 1

1.00

2.00

3.00

4.00

Aspek Kelembagaan

1.1

Adanya kebijakan yang berbeda serta umpang tindih peraturan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten

1.2

Lemahnya Koordinasi antar daerah dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat

1.3

adanya pihak pihak yang tidak menyetujui adanya legalitas retribusi air limbah

3

3.00 2.00

2 3

3.00

2.1

adanya komitmen pendanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pihak swasta yang tidak berjalan dengan baik karena tidak sepaham

3

3.00

2.2

Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah.

3

3.00

3

3.00

2

3

3.1

4

4.1

4.2 5 5.1

5.2

Aspek Keuangan

Aspek Komunikasi Peran media masih belum optimal dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah permukiman. Aspek Teknis Operasional adanya pemahaman dimasyarakat bahwa pengelolaan limbah domestik itu merupakan tanggung jawab pemerintah seluruhnya tidak tersedianya lahan yang memadai untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang baik

3

3.00

3

Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender, kemiskinan masih adanya masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya pengelolaan limbah adanya peran serta swasta dalam mengelola air limbah domestik tetapi belum maksimal dikarenakan besarnya dana yang diperlukan dalam masalah pengelolaan limbah


3

3.00

3

3.00

4


5.3

masih ada program pengelolaan Limbah yang membidik masyarakat berpenghasilan rendah tetapi kurang tepat sasaran

3

3.00

5.4

peran serta gender dalam limbah domestik belum optimal

3

3.00

mengelola

JUMLAH NILAI ANCAMAN

32.00

SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN

10.00

Berdasarkan hasil analisa SWOT didapat strategi pertumbuhan stabil pada kuadran IB Strategi

yang

ditempuh

yaitu

dengan memanfaatkan kekuatan yang

ada

untuk

memaksimalkan peluang yang ada. Adapun strategi yang digunakan : Kekuatan - Peluang Komitmen daerah dalam menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman sangat diperlukan dengan cara memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat. Mengoptimalkan penggunaan anggran yang tersedia untuk lebih efektif dalam melakukan kampanye dan penyuluhan pengolahan air Limbah domestik. Memaksimalkan peran media untuk kampanye dan penyuluhan guna merubah paradigma masyarakat mengenai pengolahan limbah domestik yang benar Meningkatkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk membuat program pengelolaan limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on site) melalui sistem individual dan komunal Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman sebagai suatu peluang dalam usaha/bisnis.


5


B. Sub Sektor No.

: Persampahan Skor

Faktor Internal

1.00

2.00

3.00

4.00

Angka

KEKUATAN (STRENGHTS) 1 Aspek Kelembagaan 1.1 1.2 1.3 2

2.1

3

Ada dinas yang menangani ( Dinas Pertamanan dan Kebersihan ) Perencanaan pengelolaan persampahan sudah ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan

3.00

3

3.00

ada masterplan persampahan

4

4.00

Aspek Keuangan Alokasi dana APBD untuk persampahan mengalami peningkatan dengan angka pertumbuhan sebesar 57.02 % dalam lima tahun terakhir.

3.00

3


3.1

Lahan tersedia

3.2

Adanya Sarana TPA dengan Sanitary/controlling Landfill

3.3

Sarana pengangkutan gerobak)

4

3

4

tersedia

sistem (truk,

3

4.00 3.00

2

2.00

2

2.00

Aspek Komunikasi

4.1

himbauan penangan poster, leaflet, banner

4.2

Himbauan melalui Media elektronik dan media massa

2

2.00

4.3

Penyuluhan berkala oleh Pemda

2

2.00

5

sampah

melalui

SDM

5.1

Memiliki tenaga terlatih

2

2.00

5.2

Ada pengkaderan tenaga penyuluh

2

2.00



32.00

6


No.

Skor

Faktor Internal

1.00

2.00

3.00

4.00

Angka


Aspek Kelembagaan

1.1

Regulasi sampah dilaksanakan

1.2

belum ada SKPD khusus sampah

1.3

Penerapan sangsi masih lemah

2 2.1 3

belum

optimal

1.00

1

Aspek Keuangan anggaran khusus persampahan hanya 1.1 % terhadap belanja APBD

3.00

3

Aspek Teknis Operasional Jumlah sarana terbatas

3.2

Jadwal pengangkutan belum teratur

3.3

Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tidak maksimal

4

4.00 3.00

3 4

4.00

Aspek Komunikasi

4.1

Penyebaran informasi belum merata

4.2

Penyuluhan belum optimal

5

3.00

3

3.1

4

2.00

2

3

3.00 2.00

2

SDM

5.1

Tenaga masih kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan

3

3.00

5.2

Operator teratur

3

3.00

pengolahan

sampah

JUMLAH NILAI KELEMAHAN SELISIH NILAI KEKUATAN - KELEMAHAN


kurang

31.00 1.00

7


No.

Skor

Faktor Eksternal 1.00

2.00

Angka

3.00

4.00


Aspek Kelembagaan

1.1

adanya komitmen Pelayanan kebersihan

1.2

Didukung oleh organisasi dunia

1.3

Merupakan Program Prioritas Nasional

2

2.1

3

3

3.00 2.00

2 3

3.00

3

3.00

Aspek Keuangan Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBN, belanja Kementerian, DAK Persampahan, Dana DEKON dan APBD Propinsi, serta sumber dana internasional dari lembaga multilateral (world bank, Asian Development bank, Ausaid), CSR, Swasta dan partisipasi masyarakat. Aspek Komunikasi

3.1

Media Elektronik (TV, Radio)

3

3.00

3.2

Media Cetak (Leaflet, Brosur, Poster, Stiker, dll)

3

3.00

3.3

Kampanye

3.4

Hari-hari besar lingkungan

4 4.1 5 5.1 5.2

2.00

2

1.00

1

Aspek Teknis Operasional Ada bantuan operasional dari luar (alat berat, Insfrastruktur)

3

3.00

Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta, Kesetaraan Gender dan Kemiskinan Pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan/kecamatan telah melibatkan laki dan perempuan adanya Pemilahan sampah rumah tangga berbasis masyarakat

3

3.00

JUMLAH NILAI PELUANG


2

2.00 28.00

8


No.

Skor


2.00

Angka

3.00

4.00

ANCAMAN (THREATS) 1

Aspek Kelembagaan

1.1

Tumpang tindih peraturan (Provinsi dan Kota)

1.2

Kebijakan yang berbeda (Provinsi dan Kota)

2

2.00

1.3

Lemahnya Koordinasi antar daerah dengan provinsi dan pusat

2

2.00

2 2.1 3

Aspek Keuangan Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang pengelolaan persampahan.

Kurangnya dukungan media

3.2

Keterbatasan informasi daerah

4.1 5

5.1

3

3.00

3

3.00

Aspek Komunikasi

3.1

4

3.00

3

2.00

2

Aspek Teknis Operasional Adanya wilayah yang jaraknya jauh dari TPA seperti di pulau-pulau. Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta Kesetaraan Gender dan Kemiskinan Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan masih rendah (ditingkat kelurahan/kecamatan hanya pada kegiatan pengumpulan sampah dari rumah).

JUMLAH NILAI ANCAMAN SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN


4

4.00

4

4.00

23.00 5.00

9


Dari hasil analisa SWOT pengelolaan persampahan diatas terpilih kuadran IB. yaitu: strategi Pertumbuhan stabil yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu konsekwensi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kawasan pemukiman yang secara otomatis merubah pola konsumsi dan perilaku masyarakat yang akan menimbulkan dampak negative pada lingkungan. Salah satu penyebab dampak negative pada lingkungan adalah meningkatnya volume sampah dari hasil aktivitas masyarakat.

Dengan pola pemukiman penduduk yang menyebar diperlukan sarana dan

prasarana yang sesuai dengan jangkauan wilayah pelayanan persampahan. Komitmen nasional untuk menciptakan lingkungan bersih khususnya penanganan sampah di respon tinggi oleh daerah

dengan membentuk SKPD yang khusus guna menangani persampahan.

Kepedulian daerah dalam pegelolaan persampahan ini masih terkendala pada keterbatasan alokasi APBD yang masih dominan mendorong penyediaan infrastruktur guna memperlancar arus barang dan jasa. Pemerintah daerah perlu menambah sarana pengelolaan persampahan seperti TPS yang menjangkau wilayah pertumbuhan pemukiman yang beresiko sanitasi persampahan. Disamping itu angkutan berupa mobil yang menjangkau wilayah perlu ditingkatkan jumlahnya guna menjangkau seluruh kecamatan dalam rentan waktu yang singkat agar tidak terjadi masalah baru pada sampah yang baru dikumpulkan. Pemamfaatan kader posyandu dan PKK agar sampah dipilah mulai dari sumber terus digalakkan agar dapat mengurangi volume sampah sekaligus memamfaatkan nilai ekonomi dari sampah itu sendiri.


10


C. Sub Sektor No.

: Drainase Lingkungan Faktor Internal

Skor 1.00

2.00

3.00

4.00

Angka

KEKUATAN (STRENGHTS) 1

Aspek Kelembagaan

1.1

Adanya tanggungjawab dan wewenang pemkab sebagai penyelenggara pembangunan dan pemeliharaan Drainase.

3

3.00

1.2

Perencanaan pengelolaan Drainase sudah ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan

3

3.00

1.3

ada masterplan drainase

2 2.1 3

Adanya peningkatan anggaran untuk sub sektor drainase pada APBD Kabupaten Kabupaten.

3.00

3

Aspek Teknis Operasional Adanya pembangunan Drainase oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas PU

3.2

Adanya pemeliharaan Drainase yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bintan setiap tahun selama 5 tahun terakhir.

4

4.00

3

3.00

3

3.00

Aspek Komunikasi

4.1

penyuluhan tentang lingkungan sehat oleh SKPD terkait seperti BLHD, BPMPD, PU

4.2

Penyuluhan pemeliharaan drainase

5

4.00

Aspek Keuangan

3.1

4

4

2.00

2

SDM

5.1

SDM pembina sudah ada tetapi masih terbatas

5.2

adanya kesadaran akan pentingnya drainase JUMLAH NILAI KEKUATAN


3

2

3.00 2.00 30.00

11


No.

Skor

Faktor Internal

1.00

2.00

3.00

4.00

Angka


Aspek Kelembagaan

1.1

Belum maksimal pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan Drainase

3

3.00

1.2

Keterbatasan SDM pengelola dan pembina drainase

3

3.00

1.3

Belum ada sub bidang khusus drainase

3

3.00

1.4

Belum ada perda permasalahan drinase

3

3.00

2

Aspek Keuangan

2.1

minimnya biaya OM

2.2

alokasi untuk drainase belum sesuai kebutuhan

3


3.1

Pelayanan menunggu laporan masyarakat

3.2

Regulasi pemeliharaan drainase belum ada

3

3.00

3.3

pelaksanaan monev lemah

3

3.00

3.4

Klasifikasi drainase belum terarah

3

3.00

4

Aspek Komunikasi

4.1

Kegiatan komunikasi yang dilakukan Pemerintah kabupaten Bintan dalam rangka sosialisasi dan kampanye tidak maksimal dan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.

3

3.00

5

SDM

5.1

Masih lemahnya kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten

3

3.00

yang



mengatur

4 3

4.00 3.00

2.00

2

36.00 -6.00

12


No.

Skor


2.00

Angka 3.00

4.00


1.1

1.2

2 2.1 3

Aspek Kelembagaan Produk Pengaturan yang sudah ada yaitu SK SNI tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan dan tata cara perencanaan teknis sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan. ada Program Nasional Lain yang juga membangun Drainase lingkungan seperti PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pedesaan

Adannya kesadaran masyarakat akan dampak LH

5.1

3.00

4

4.00

Aspek Komunikasi

3.2

5

3

Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi, CSR, Swasta dan partisipasi masyarakat.

kampanye tentang Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh LSM lokal dan melalui media radio

4.1

3.00

Aspek Keuangan

3.1

4

3

3

3.00 2.00

2

Aspek Teknis Operasional kondisi topografi dan hidrologi kabupaten bintan bagian darat memungkinkan untuk penggunaan sistem drainase yang relatif murah Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembersihan drainase lingkungan yang dilakukan.

5.2

masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan

5.3

ada program yang membidiik masyarakat miskin JUMLAH NILAI PELUANG


3

3.00

3

3.00 2.00

2 3

3.00 26.00

13


No.

Skor


2.00

Angka 3.00

4.00

ANCAMAN (THREATS) 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4

Aspek Kelembagaan Belum ada lembaga/organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan drainase lingkungan

3

3.00

3

3.00

Aspek Keuangan Rendahnya skala prioritas penganggaran baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah. Aspek Komunikasi Media komunikasi yang terlibat dalam mengkomunikasikan pengelolaan drainase lingkungan masih sangat terbatas.

4

4.00


4.1

Pengawasan oleh pembinaan kurang

4.2

Perencanaan kurang baik

4.3

kondisi lahan dan topografi dan pemukiman pesisir berupa pulau-pulau di kabupaten bintan mengakibatkan perlu perencanaan sistem drainase yang tepat

5

Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender, kemiskinan

3

3.00 2.00

2

3

3.00

5.1

Masyarakat cenderung mengabaikan kebersihan drainase lingkungan

3

3.00

5.2

peran swasta tidak ada

3

3.00



24.00 2.00

14


Dari hasil analisa SWOT pengelolaan drainase diatas didapat pada Kuadran IIB yaitu: strategi Pemeliharaan Selektif dengan meminimalkan kelemahan yang ada dan maksimal memanfaatkan peluang yang terseedia. Komitmen nasional dan daerah dalam mewujudkan pemukiman yang layak dengan penyediaan infrastruktur drainase yang baik dimulai dari penerapan regulasi perizinan perumahan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengembang perumahan adalah dibangunnya drainase dari pembuangan limbah rumah tangga. Sedangkan untuk pemukiman desa yang merupakan salah satu penyebab ditetapkannya sebagai wilayah dengan resiko sanitasi tinggi memerlukan sentuhan intervensi serius dan terpadu dari pemerintah daerah. Intervensi akan pembangunan dan pengelolaan drainase ini dimulai dari peningkatan pemahamanan akan pentingnya drainase lingkungan rumah tangga baik dan lancar. Peningkatan pemahaman dilakukan dengan melibatkan kader posyandu dan PKK serta alim ulama dan aparat desa. Mengingat dengan kondisi jumlah desa menyebar dengan jangkauan luas serta keterbatasan APBD diharapkan pembangunan drainase ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa dan masyarakat. Untuk itu peningkatan pemahaman akan dampak sanitasi dari drainase yang tidak baik terus digalakkan. Disamping itu juga peran media terus digalakkan dalam mengkampanyekan penyediaan drainase dilingkungan pemukiman ini.


15


D. Sub Sektor No.

: PHBS terkait Sanitasi Faktor Internal

Skor 1.00

2.00

3.00

4.00

Angka

KEKUATAN (STRENGHTS) 1

Aspek Kelembagaan

1.1

Adanya kebijakan dalam peningkatan sarana prasarana kesehatan dan penunjangnya.

1.2

Adanya SKPD yang menangani PHBS ( Dinas Kesehatan )

1.3

terbentuknya pokja Sanitasi

2 2.1 3 3.1 4 4.1 5

3.00

3 4 3

4.00 3.00

Aspek Keuangan Adanya alokasi anggaran dari APBD untuk kegiatan PHBS

2.00

2

Aspek Teknis Operasional Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan seperti : Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Posbindu, dan Posyandu.

3

3.00

3

3.00

Aspek Komunikasi Adanya program/kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka promosi PHBS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan SDM

5.1

Adanya program upaya kesehatan berbasis masyarakat. (Kel/Desa Siaga, Posyandu, PKK, dan UKBM)

3

3.00

5.2

Adanya petugas terlatih di sektor PHBS

3

3.00

5.3

Adanya Kader terlatih di sektor PHBS

3

3.00



27.00

16


No.

Skor


2.00

Angka 3.00

4.00


Aspek Kelembagaan

1.1

Belum ada Peratruan Daerah (PERDA) PHBS

1.2

Belum maksimalnya permberdayaan lembaga/organiasi masyarakat dalam berPHBS

2 2.1 3 3.1 4 4.1 5 5.1

4

4.00

3

3.00

3

3.00

3

3.00

3

3.00

3

3.00

Aspek Keuangan Keterbatasan anggaran Kabupaten Bintan

dalam

APBD

Aspek Teknis Operasional Sarana dan prasarana penunjang PHBS yang ada belum memadai Aspek Komunikasi Belum maksimal promosi PHBS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan dan belum dikemas secara menarik. SDM Petugas belum sepenuhnya melaksanakan beberapa indikator PHBS dan kurangnya kesadaran memberikan contoh



19.00 8.00

17


No.

Faktor Eksternal

Skor 1.00

2.00

3.00

4.00

Angka

PELUANG (OPPORTUNITIES) 1 1.1

1.2 2 2.1 3

3.1

4 4.1 5

5.1

Aspek Kelembagaan Adanya peran pemerintah pusat dalam pengembangan Regulasi (DAK, BOK, dan PPSP) Adanya kemitraan antara pemerintah Kabupaten (SKPD) dengan PKK dalam kegiatan PHBS sanitasi

4

4.00

4

4.00

Aspek Keuangan Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi, CSR, Swasta dan partisipasi masyarakat.

2.00

2

Aspek Komunikasi Adanya media komunikasi yang berperan dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi berupa media Radio dan Koran seperti : Batam Pos, Haluan Kepri, Tribun Batam dan Tanjungpinang Pos.

3.00

3

Aspek Teknis Operasional Pembangunan yang berbasis STBM ( sanitasi total berbasis Masyarakat ) Aspek Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Kesetaraan Gender Adanya keterlibatan masyarakat dalam program upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti pos yandu, kelurahan/desa siaga dan Kader jumantik JUMLAH NILAI PELUANG


4

3

4.00

3.00

20.00

18


No.

Faktor Eksternal

Skor 1.00

2.00

3.00

4.00

Angka

ANCAMAN (THREATS) 1 1.1 2 2.1 3

Aspek Kelembagaan Belum ada kelembagaan/ organisasi masyarakat diluar pemerintah daerah yang peduli dengan kegiatan PHBS

3.00

3

Aspek Keuangan Tidak bisa diprediksi alokasi APBN dan APBD I maupun dana dari lembaga donor, Swasta, CSR dan masyarakat.

4

4.00

Aspek Komunikasi

3.1

Biaya promosi di media cetak maupun elektronik tinggi/besar

3

3.00

3.2

Penyediaan media komunikasi yang tidak optimal dan promosi kesehatan yang kurang meluas dan tidak secara berkelanjutan

3

3.00

3

3.00

3

3.00

4 4.1

Aspek Teknis Operasional Minimnya aksi nyata kegiatan PHBS oleh pihak swasta dan masyarakat

5

Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta, Kesetaraan Gender dan Kemiskinan

5.1

Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PHBS dan dampak dari tidak berperilaku bersih dan sehat masih kurang.



19.00 1.00

19


Strategi terpilih pembangunan sanitasi melalui program PHBS adalah Kuandran IB yaitu mendukung Pertumbuhan stabil yaitu: dengan memanfaatkan kekuatan yang untuk memaksimalkan peluang yang tersedia. Respon tinggi dari kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi lingkungan merupakan modal dasar dalam upaya penciptaan lingkungan bersih dan sehat. Timbulnya penyakit yang disebabkan oleh tidak baiknya kondisi lingkungan seperti malaria, cikungunya, DBD, diare dan lainnya yang ternyata sudah menyebar sampai ke perdesaan. Hal ini berarti kondisi lingkungan perdesaan mulai beresiko menimbulkan dampak penyakit bagi masyarakat. Pada daerah perdesaan dan kelurahan telah terbentuk kelompok masyarakat dalam satuan berupa RT, kelompok tani, PKK desa merupakan wadah yang digunakan sebagai media penyampaian penyuluhan kesehatan lingkungan. Keterbatasan pendanaan daerah dalam pembangunan sanitasi harus disiasati dengan peningkatan pemahaman akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat yang dimulai dari rumah tangga. Keluarga merupakan wadah paling efektif dalam penyampaian pemahamanan PHBS. Disamping itu melalui sekolah dasar dan sekolah non formal seperti madrasah dan kelompok pengajian juga merupakan media penyampaian pemahaman hidup bersih dan sehat. Salah satu penyebab utama tingginya resiko sanitasi didesa adalah rendahnya pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat serta tata cara menciptakan lingkungan yang sehat. Sebahagian besar wilayah dengan resiko sanitasi tinggi berada disepanjang pesisir di kabupaten Bintan. Kondisi ini merupakan tantangan peningkatan pemahaman penciptaan lingkungan sehat mengingat drainase makro utama hanya menggunakan drinase buatan yang kemudian disalurkan kelaut


20


Lampiran 1 : Matrik Kerangka Kerja Logis (KKL)

Matrik Kerangka Kerja Logis : Sektor Air Limbah Domestik Isu-Isu Strategis

Subsektor

Permasalahan Mendesak Kelembagaan

1. Belum ada PERDA yang mengatur permasalahan air limbah 2. Manajemen air limbah belum optimal

- Legalitas Aparatur yang bertanggung jawab terhadap sistem pengelolaan air limbah sudah ada - Legalitas nilai Retribusi Air Limbah di Kab. Bintan Belum berjalan baik - regulasi/PERDA tentang air limbah belum ada

AIR LIMBAH DOMESTIK

- Adanya UU No 32 tahun 2004 dan PP Nomor 38/2007 yang menyatakan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan air limbah permukiman menjadi kewenangan pemerintah daerah. - Pengelolaan Limbah merupakan Program Prioritas Nasional dan didukung oleh organisasi dunia - adanya program sanitasi berbasis masyarakat yang menyentuh langsung kepada masyarakat pakumis dalam bentuk kelembagaan /kelompok-kelompok dimasyarakat

Keuangan

- tren pembiayaan/alokas i anggaran bagi pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari APBD relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun - Anggaran operasional dalam pengelolaan air limbah yang disediakan oleh APBD terbatas - adanya komitmen pendanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pihak swasta (APBN, DAK, Hibah, CSR) - adanya komitmen pendanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pihak swasta yang tidak berjalan dengan baik karena tidak sepaham - Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah

- Adanya kebijakan yang berbeda serta


Teknis

- Penyediaan Tangki Septik aman sudah tersedia dihampir 50% kecamatan dikabupaten Bintan - sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik lebih lanjut seperti IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Belum ada - pengelolaan limbah yang berkelanjutan yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan - Ada bantuan operasional dari luar (alat berat, Insfrastruktur) - adanya pemahaman dimasyarakat bahwa pengelolaan limbah domestik itu merupakan tanggung jawab pemerintah seluruhnya - tidak tersedianya lahan yang memadai untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang baik

Komunikasi

- Adanya kegiatan komunikasi berupa sosialisasi dan kampanye mengenai pengelolaan air limbah yang dilakukan Pemda. - koordinasi antara SKPD yang menangani masalah limbah dengan SKPD lain yang ada dipemerintah daerah belum berjalan dengan baik - Kegiatan komunikasi yang dilakukan Pemda saat ini belum maksimal dan belum dilaksanakan secara berkelanjutan - Adanya Media Elektronik (TV, Radio) yang bisa membantu sosialisai pengolahan air limbah - Media Cetak (Leaflet, Brosur, Poster, Stiker, dll) yang bisa

Tujuan & Sasaran Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender, kemiskinan - adanya peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dalam bentuk kelompok masyarakat - adanya peran serta swasta dalam mengelola air limbah domestik - adanya program pengelolaan Limbah yang membidik masyarakat berpenghasilan rendah - masih adanya masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya pengelolaan limbah - adanya peran serta swasta dalam mengelola air limbah domestik tetapi belum maksimal dikarenakan besarnya dana yang diperlukan dalam masalah pengelolaan limbah - masih program

ada

SDM

- optimalisasi SDM di dinas terkait yang menangani limbah sudah relatif baik - Memiliki tenaga terlatih untuk melakukan kampanye penanganan air Limbah (kader Jumantik) - Ada pengkaderan tenaga penyuluh - kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman di bidang penanganan limbah

Tujuan

- Membentuk karakter atau prilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan air limbah permukiman - Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman dengan sistem setempat (onsite) dan sistem terpadu atau sistem pengelolaan dan reklamasi air terpusat pada suatu kawasan yang saling terhubung dalam untuk jangka panjang tahun 2019

Sasaran

- Berkurangnya angka BABS sebanyak 16.61% atau 6.657,8 Rumah Tangga dan Berkurangnya angka Cubluk dan Sejenisnya sebanyak 0.48% atau 230,79 Rumah Tangga pada tahun 2020 - Peningkatan layanan air limbah sistem onsite menjadi 65.23% atau 26.146,14 Rumah Tangga pada tahun 2020 serta penyediaan sistem komunal bertambah dengan cakupan layanan eksisting menjadi 1.40% atau 561,162 Rumah Tangga pada tahun 2020 dan penyediaan MCK++ menjadi 0.83% atau 332,68 Rumah Tangga dan penyediaan sistem off-site dengan cakupan layanan 4.63% atau 1.855,84 Rumah Tangga pada tahun 2020

Target

- Tahun 2020 jumlah rumah tangga telah terlayani sistem air limbah sebanyak sebanyak 29.485,05 Rumah Tangga - Tahun 2020 jumlah rumah tangga yang terlayani sistem on site adalah 26.534,95 Rumah Tangga dan yang terlayani sistem sistem komunal adalah 561,162 Rumah Tangga, yang terlayani dengan sistem MCK/MCK++ sebanyak 332,68 Rumah tangga serta yang terlayani dengan sistem off-site sebanyak 1.855,84 Rumah Tangga

Indikator

- Tahun 2020 penduduk yang BABS berkurang menjadi 6.657,8 Rumah Tangga dan Berkurangnya angka Cubluk dan Sejenisnya sebanyak 0.48% atau 230,79 Rumah Tangga pada tahun 2020

Nilai Data Dasar

- Jumlah RT Tahun 2014 untuk 10 kecamatan yang menjadi wilayah kajian yaitu 40.083

Sumber & Tahun Data Dasar - Buku Putih Sanitasi (BPS) Kapubaten Bintan 2014

- Sampai tahun 2020 sebanyak 26534,95 Rumah Tangga yang terlayani sistem on site dan 561,16 Rumah Tangga yang terlayani sistem sistem komunal, sebanyak 332,68 RT yang terlayani siatm MCK/MCK++, serta 1.855,84 Rumah Tanggayang terlayani dengan sistem off-site.

21


Isu-Isu Strategis

Subsektor

Tujuan & Sasaran


Keuangan

umpang tindih peraturan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten - adanya pihak pihak yang tidak menyetujui adanya legalitas retribusi air limbah


Teknis

Komunikasi

membantu sosialisai pengolahan limbah

air

- Peran media masih belum optimal dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah permukiman.

Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender, kemiskinan pengelolaan Limbah yang membidik masyarakat berpenghasilan rendah tetapi kurang tepat sasaran

SDM

Tujuan

Sasaran

Target

Indikator

Nilai Data Dasar

Sumber & Tahun Data Dasar

22


Matrik Kerangka Kerja Logis : Air Limbah Domestik (Lanjutan…) Strategi Terkait Kelembagaan - Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. - Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat.

Terkait Keuangan - mengoptimalkan penggunaan anggran yang tersedia untuk lebih efektif dalam melakukan kampanye dan penyuluhan pengolahan air Limbah domestik.

Terkait Teknis - Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on site) melalui sistem individual dan komunal

- meningkatkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk membuat program pengelolaan limbah bagi masyarakat berpenghasilan rendah


Program & Kegiatan Terkait Komunikasi - Memaksimalkan peran media untuk kampanye dan penyuluhan guna merubah paradigma masyarakat mengenai pengolahan limbah domestik yang benar

SDM - mengoptimalk an tenaga penyuluh yang terlatih untuk meningkataka n peran serta perempuan dalam mengelola limbah domestik. - Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggar aan, pengembanga n dan pengelolaan air limbah permukiman sebagai suatu peluang dalam usaha/bisnis.

Program A .

Program Pengembangan Air Limbah Domestik

No. 1 1.1 1.2 2

Kegiatan

2.1 2.2

Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah Skala Kabupaten Penyusunan Outline Plan Sistem Air Limbah Tangki Septik Individual (Program STBM) (Sosialisasi, Pembentukan KSM, Perencanaan, Pembangunan dan Pelatihan dalam satu paket kegiatan) Pembebasan Lahan Operasi dan Pemeliharaan

3 3.1

Pembangunan IPLT Studi AMDAL IPLT

3.2


3.3


3.4


3.5


3.6

Pembangunan IPLT

3.7


3.8


3.9


4

Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat (Off-Site) Skala Kawasan

4.1

Studi Pra Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat

4.2


4.3


4.4


4.5


4.6


4.7


4

IPAL Komunal

4.1


4.2


4.3


4.4


4.5


4.6


4.7


4.8


4.9 4.10

Pembangunan Sambungan Rumah Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal

5

MCK++ (Komunal)

5.1

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++)

23


Matrik Kerangka Kerja Logis : Air Limbah Domestik (Lanjutan…)

B. C.

D.

E.

F.

G.


Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengaturan dan Kelembagaan Daerah Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Pembangunan Sanitasi Sekolah Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 1 2 3

Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Pembebasan Lahan/Tanah Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial. Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM Pembangunan MCK++ Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++ Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Pengadaan Incenerator (Pengelolaan Limbah Padat Medis) di Puskesmas Operasional dan Pemeliharaan

1

Penyusunan Peratraun Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun tentang Pengelolaan Air Limbah

1

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Pengelolaan Air Limbah domestik)

2

Penyuluhan Masyarakat Prilaku Hidup Sehat (Pengelolaan Air Limbah Domestik)

1

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1

Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi di Sekolah Dasar

1

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

24


Matrik Kerangka Kerja Logis : Sektor Persampahan Isu-Isu Strategis Subsektor


PERSAMPAHAN

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah di Kec. Toapaya, Gunung Kijang dan Bintan Timur telah dilaksanakan namun belum difungsikan 2. Kurangnya tenaga kerja (pasukan kuning) dan sarana prasarana pengangkutan sampah yang dapat menjangkau seluruh Kecamatan di Kabupaten Bintan

- Ada dinas yang menangani ( Dinas Pertamanan dan Kebersihan ) - Perencanaan pengelolaan persampahan sudah ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan - ada masterplan persampahan - belum ada SKPD khusus sampah - adanya komitmen Pelayanan kebersihan - Merupakan Program Prioritas Nasional - Tumpang peraturan dan Kota)

tindih (Provinsi


Keuangan

Teknis

- Alokasi dana APBD untuk persampahan mengalami peningkatan dengan angka pertumbuhan sebesar 57.02 % dalam lima tahun terakhir.

- Lahan tersedia

- anggaran khusus persampahan hanya 1.1 % terhadap belanja APBD

- Jadwal pengangkutan belum teratur

- Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang pengelolaan persampahan. - Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBN, belanja Kementerian, DAK Persampahan, Dana DEKON dan APBD Propinsi, serta sumber dana internasional dari lembaga multilateral (world bank, Asian Development bank, Ausaid), CSR, Swasta dan partisipasi masyarakat.

- Adanya Sarana TPA dengan sistem Sanitary/controllin g Landfill - Jumlah terbatas

sarana

- Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tidak maksimal - Ada bantuan operasional dari luar (alat berat, Insfrastruktur) - Adanya wilayah yang jaraknya jauh dari TPA seperti di pulaupulau.

Komunikasi

- Penyebaran informasi belum merata - Media Elektronik (TV, Radio) - Media Cetak (Leaflet, Brosur, Poster, Stiker, dll) - Kurangnya dukungan media

Tujuan & Sasaran Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender, kemiskinan - Pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan/kecamatan telah melibatkan laki dan perempuan - Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan masih rendah (ditingkat kelurahan/kecamatan hanya pada kegiatan pengumpulan sampah dari rumah).

SDM

- Tenaga masih kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan - Operator pengolahan sampah kurang teratur

Tujuan

Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk persampaha n pada tahun 2019

Sasaran

- Berkurangnya volume sampah yang belum tertangani dari 71.99% atau 259.70 M³ menjadi 47.99% atau 190.55 M³ pada tahun 2020 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengangkutan persampahan dari 11.85% atau 4.749,84 RT pada tahun 2014 menjadi 16.42 % atau 6.581,62 RT pada tahun 2020

Target

- Volume sampah yang tertangani sebesar 52.01 % atau 187.2 M³ tahun 2020 - Tahun 2020 sebanyak 6.581,62 RT telah terlayani oleh sistem pengelolaan sampah yang memadai - sebanyak 14.265,54 RT telah melakukan pengolahan sampah setempat.

Indikator

- Tahun 2020 sampah yang belum tertangani 47.99% atau 190.55 M³ - Tahun 2020 rumah tangga yang belum terlayani oleh sistem pengelolaa n sampah yang memadai 19.235,83 RT (47.99%)

Nilai Data Dasar Jumlah RT Tahun 2014 untuk 10 kecamatan yang menjadi wilayah kajian yaitu 40.083 KK

Sumber & Tahun Data Dasar BPS (Buku Putih Sanitasi) kabupaten Bintan 2014, Studi EHRA Tahun 2014 serta dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kab. Bintan

- peningkatan pengelolaan sampah dari sumbernya dari 16.16% pada tahun 2014 menjadi layanan 35.59% pada tahun 2020

25


Matrik Kerangka Kerja Logis : Sektor Persampahan (Lanjutan…) Strategi Terkait Kelembagaan - Memaksimalkan masterplan persampahan yang telah disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan Nasional - Mengefektikan masterplan yang telah disusun untuk mendapatkan tambahan pendanaan bagi pengelolaan sampah baik melalui Pemerintah pusat, swasta maupun dana hibah

Terkait Keuangan - Meningkatkan anggaran belanja sub sektor persampahan dari sumber pendanaan APBD untuk memaksimalkan peluang pendanaan dari APBN, APBD Propinsi serta lembaga multilateral

Terkait Teknis - mengoptimalkan sarana prasarana serta alat operasional persampahan yang telah tersedia untuk pelayanan kebersihan yang meliputi seluruh masyarakat

Program & Kegiatan Terkait Komunikasi - Memaksimalkan pemberian informasi dan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat tentang pengurangan sampah dari sumbernya untuk mendorong keterlibatan masyarakat maupun swasta dalam pengelolaan persampahan - Meningkatkan kegiatan komunikasi mengenai pengelolaan Persampahan oleh Pemda dengan melibatkan media komunikasi yang ada

SDM - Meningkatkan Program/Proyek Layanan Persampahan yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan

Program A.

Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan

- memaksimalkan sarana prasarana serta alat operasional persampahan yang telah tersedia untuk pengelolaan persampahan ditingkat kelurahan/kecamat an yang melibatkan perempuan dan laki-laki

No.

Kegiatan

1

Revitalisasi TPA Sanitary Landfil Sememal Pulau Karimun

1.1

Pembangunan Fisik Revitalisasi TPA (1)

Penyusunan studi kelayakan Revitalisasi TPA

(2)

Penyusunan UKL/UPL atau AMDAL Revitalisasi TPA

(3)

Sosialisasi "Rencana" Revitalisasi TPA kepada masyarakat sekitarnya

(4)

Perencanaan Detail (DED) Revitalisasi TPA

(5)

Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi TPA

1.2

Pengadaan Fasilitas Operasional TPA (Alat Berat) (1)

Pengadaan Bulldozer

(2)

Pengadaan Excavator

(3)

Pengadaan Land Compactor

(4)

Pengadaan Loader

1.3

Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya

1.4

Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA

1.5


1.6


1.8


2

Pembangunan Dan Pengelolaan TPA Sanitary Landfil Pulau Kundur

2.1


2.2


2.3


2.4

Pembebasan Lahan

2.5

Penyusunan DED TPA

2.6

Sosialisasi Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya

2.7

B.


Program Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya

Supervisi dan Pembangunan TPA (1)

Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA

(2)

Pembangunan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA

(3)


(4)


2.8


2.9


2.1


2.12


2.13 1 2 3 4 5

Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga. Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan

26


Matrik Kerangka Kerja Logis : Sektor Persampahan (Lanjutan…)

C.

D.


Pengelolaan Sampah Dari Stasiun Antara Sampai TPA

Program Promosi, Kampanye, dan Edukasi Persampahanan

6


7


8


9


10


11


12


13


1

TPS Biasa

1.1

Pembangunan TPS

1.2


1.3

Pemiliharaan TPS

2

Landasan Kontainer

2.1

Pembebasan Lahan

2.2


2.3


2.4


3

TPST 3R

3.1

Pembebasan Lahan

3.2


3.3


3.4


3.5


3.6


4


4.1


4.2


4.3


4.4

Pengadaan Kontainer

4.5

Pengadaan Amroll Truck

4.6


1

Promosi Program 3R

2


3


27


Matrik Kerangka Kerja Logis : Sektor Persampahan (Lanjutan…) E.



1

Penyusunan Data Base Persampahan

2 3 4 5 6 7

Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Promosi penggunaan produk daur ulang sampah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Badan Kebersihan dan Pertamanan

28


Matrik Kerangka Kerja Logis : Sektor Drainase Isu-Isu Strategis Subsektor


1. Timbulnya daerah genangan air 2. Belum ada perda yang mengatur permasalahan drainase 3. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan manfaat drainase lingkungan 4. Terbatas nya anggaran pemerintah untuk pembangunan drainase 5. 'Belum ada Perda yang mengatur Pengelolaan drainase perkotaan DRAINASE

- Adanya tanggungjawab dan wewenang pemkab sebagai penyelenggara pembangunan dan pemeliharaan Drainase. - Perencanaan pengelolaan Drainase sudah ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan - ada masterplan drainase - Belum maksimal pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan Drainase - Keterbatasan SDM pengelola dan pembina drainase - Belum ada sub bidang khusus drainase - Belum ada perda yang mengatur permasalahan drinase - Produk Pengaturan yang sudah ada yaitu SK SNI tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan dan tata cara perencanaan teknis sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan. - ada

Keuangan

- Adanya peningkatan anggaran untuk sub sektor drainase pada APBD Kabupaten Kabupaten - minimnya OM

biaya

- alokasi untuk drainase belum sesuai kebutuhan - Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi, CSR, Swasta dan partisipasi masyarakat. - Rendahnya skala prioritas penganggaran baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Teknis

Komunikasi

Tujuan & Sasaran Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender, kemiskinan

- Adanya pembangunan Drainase oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas PU

- penyuluhan tentang lingkungan sehat oleh SKPD terkait seperti BLHD, BPMPD, PU

- Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembersihan drainase lingkungan yang dilakukan.

- Adanya pemeliharaan Drainase yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bintan setiap tahun selama 5 tahun terakhir.

- Kegiatan komunikasi yang dilakukan Pemerintah kabupaten Bintan dalam rangka sosialisasi dan kampanye tidak maksimal dan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.

- ada program yang membidiik masyarakat miskin

- Regulasi pemeliharaan drainase belum ada - pelaksanaan monev lema - Klasifikasi drainase belum terarah - kondisi topografi dan hidrologi kabupaten bintan bagian darat memungkinkan untuk penggunaan sistem drainase yang reltif murah - Pengawasan oleh pembinaan kurang

- kampanye tentang Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh LSM lokal dan melalui media radio

- Masyarakat cenderung mengabaikan kebersihan drainase lingkungan - peran swasta tidak ada

SDM

- SDM pembina sudah ada tetapi masih terbatas - Masih lemahnya kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten

Tujuan

- Tercapainya SPM untuk drainase pada tahun 2019, dengan terbangunnya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala Kota maupun pengurangan genangan

Sasaran

- Pada tahun 2020, kabupaten Bintan bebas genangan air - Peningkatan cakupan layanan saluran Drainase lanjutan dari 27,9% menjadi 75%

Target

Tahun 2020 luas genangan berkurang hingga 72.47%

Indikator

luas genangan berkurang 72.47%

Nilai Data Dasar


luas genangan saat inu adalah 109.73 ha

BPS (Buku Putih Sanitasi) Kabupaten Bintan 2014 Studi EHRA Kabupaten Bintan Tahun 2014

- Terwujudnya PERDA mengenai Pengelolaan Drainase Lingkungan Perkotaan

- Media komunikasi yang terlibat dalam mengkomunikasi kan pengelolaan drainase lingkungan masih sangat terbatas.

- kondisi lahan dan topografi dan pemukiman pesisir berupa pulau-pulau di kabupaten bintan mengakibatkan perlu perencanaan sistem drainase yang tepat

Program


29


Isu-Isu Strategis Subsektor


Keuangan

Teknis

Komunikasi

Tujuan & Sasaran Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender, kemiskinan

SDM

Tujuan

Sasaran

Target

Indikator

Nilai Data Dasar


Nasional Lain yang juga membangun Drainase lingkungan seperti PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pedesaan - Belum ada lembaga/organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan drainase lingkungan


30


Matrik Kerangka Kerja Logis : Sektor Drainase (Lanjutan…) Strategi Terkait Kelembagaan - Memaksimalkan Programprogram Nasional yang telah ada untuk mengatasi persoalan drainase yang ada dilingkungan masyarakat - mengefektifkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase untuk mendorong terwujudnya PERDA mengenai pengelolaan drainase

Terkait Keuangan - Meningkatkan anggaran belanja sub sektor persampahan dari sumber pendanaan APBD untuk memaksimalkan peluang pendanaan dari APBN, APBD Propinsi serta lembaga multilateral - memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk pemeliharaan drainase yang berkelanjutan

Program & Kegiatan Terkait Komunikasi

Terkait Teknis - memaksimalkan kondisi topografi dan hidrologi di kabupaten Bintan untuk membuat suatu sistem drainase yang terarah - Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan Drainase dengan memanfaatkan kondisi topografi dan hidrologis kabupaten Bintan

- Memaksimalkan pemberian informasi dan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat tentang pemeliharaan drainase lingkungan yang baik dan benar untuk mendorong keterlibatan masyarakat maupun swasta dalam pengelolaan drainase yang berkelanjutan - Meningkatkan kegiatan komunikasi mengenai pengelolaan drainase oleh Pemda dengan melibatkan media komunikasi yang ada


SDM - memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase - memaksimalkan Program yang membidik khususnya masyarakat miskin dan masyarakat luas umumnya dalam pengelolaan drainase lingkungan

Program

A.

B.

C.

D.

E.

Program Perencanaan Umum Drainase

Program Pengelolaan Drainase Primer

Program Pengelolaan Drainase Sekunder

Program Pengelolaan Drainase Tersier

Program Penanganan Drainase Lingkungan

F.


G.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

No.

Kegiatan

1

Penyusunan Masterplan Sistem Drainase

2


1

Pembangunan Saluran Drainase Primer

2


2.1


2.2


1

Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

2


2.1


2.2 1 2

Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Sekunder Pembangunan Saluran Drainase Tersier Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier

2.1


2.2


1

Pembangunan Kolam Retensi

1.1 1.2

Studi Kelayakan Studi Lingkungan

1.3

Sosialisasi Rencana Pembangunan Kolam Retensi

1.4

Pembebasan Lahan

1.5

DED Pembangunan Kolam Retensi

1.6

Supervisi dan Pembangunan Kolam Retensi

1.7

Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi dan Fasilitasnya

2

Pembangunan Pintu Air

2.1

Perencanaan Teknis Pembangunan Pintu Air

2.2

Supervisi dan Pembangunan Pintu Air

2.3

Operasi dan Pemeliharaan Pintu Air

1

Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase

2 3

Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri

1

Penyuluhan Masyarakat Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (Pemeliharaan Sarana Drainase)

31


Matrik Kerangka Kerja Logis : Sektor PHBS Terkait Sanitasi (Tatanan Rumah Tangga) Isu-Isu Strategis

Subsektor


1. 83% masyarakat kabupaten Bintan belum melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting 2. 43.05 % penduduk kabupaten Bintan masih melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABs)

PHBS TERKAIT SANITASI

- Adanya kebijakan dalam peningkatan sarana prasarana kesehatan dan penunjangnya. - Adanya SKPD yang menangani PHBS ( Dinas Kesehatan )

Keuangan

- Keterbatasan anggaran dalam APBD Kabupaten Bintan - Tidak bisa diprediksi alokasi APBN dan APBD I maupun dana dari lembaga donor, Swasta, CSR dan masyarakat.

- terbentuknya pokja Sanitasi - Belum ada Peratruan Daerah (PERDA) PHBS - Belum maksimalnya permberdayaan lembaga/organia si masyarakat dalam ber-PHBS - Adanya peran pemerintah pusat dalam pengembangan Regulasi (DAK, BOK, dan PPSP) - Adanya kemitraan antara pemerintah Kabupaten (SKPD) dengan PKK dalam kegiatan PHBS sanitasi

Teknis

Komunikasi

- Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan seperti : Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Posbindu, dan Posyandu. - Sarana prasarana penunjang yang ada memadai

dan PHBS belum

- Pembangunan yang berbasis STBM ( sanitasi total berbasis Masyarakat ) - Minimnya aksi nyata kegiatan PHBS oleh pihak swasta dan masyarakat

- Adanya program/kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka promosi PHBS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun - Belum maksimal promosi PHBS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan dan belum dikemas secara menarik. - Adanya media komunikasi yang berperan dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi berupa media Radio dan Koran seperti : Batam Pos, Haluan Kepri, Tribun Batam dan Tanjungpinang Pos. - Biaya promosi di media cetak maupun elektronik tinggi/besar

Tujuan & Sasaran Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender, kemiskinan - Adanya keterlibatan masyarakat dalam program upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti pos yandu, kelurahan/desa siaga dan Kader jumantik - Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PHBS dan dampak dari tidak berperilaku bersih dan sehat masih kurang. -

SDM

- Adanya program upaya kesehatan berbasis masyarakat. (Kel/Desa Siaga, Posyandu, PKK, dan UKBM) - Adanya petugas terlatih di sektor PHBS - Adanya Kader terlatih di sektor PHBS Petugas belum sepenuhnya melaksanakan beberapa indikator PHBS dan kurangnya kesadaran memberikan contoh

Tujuan

Tercapainya peningkatan rumah tangga yang berperilaku bersih dan sehat.

Sasaran

- Tahun 2020 Rumah Tangga di kabupaten Bintan yang berperilaku hidup bersih dan sehat mencapai 100%. - Tahun 2020 sekolah di kabupaten Bintan yang berperilaku hidup bersih dan sehat mencapai 100%.

Target

- 100% dari 176.475 (estimasi jumlah Rumah Tangga tahun 2020) sudah ber-PHBS - 100% dari 97 Sekolah Dasar (SD) (estimasi jumlah siswa dan guru 19.168) sudah ber-PHBS

Indikator

- 176.475 rumah tangga sudah berPHBS - 97 SD dikabupaten bintan sudah berPHBS

Nilai Data Dasar

- 160.331 RT di Kabupaten Bintan Tahun 2013 - 97 SD di Kabupaten Bintan Tahun 2014


BPS (Buku Putih Sanitasi) Kabupaten Bintan Tahun 2014

- Penyediaan media komunikasi yang tidak optimal dan promosi kesehatan yang kurang meluas dan tidak secara berkelanjutan

- Belum ada kelembagaan/ organisasi masyarakat diluar pemerintah daerah yang peduli dengan


32


Isu-Isu Strategis

Subsektor

Tujuan & Sasaran


Keuangan

Teknis

Komunikasi

Aspek Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender, kemiskinan

SDM

Tujuan

Sasaran

Target

Indikator

Nilai Data Dasar


kegiatan PHBS

Strategi Terkait Kelembagaan - memaksimalkan peran SKPD yang menangani PHBS (Dinas Kesehatan) dalam mengembangkan regulasi yang berhubungan dengan PHBS seperti DAK, BOK dan PPSP

Terkait Keuangan

Terkait Teknis

Meningkatkan Pembiayaan terkait PHBS dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten

memaksimalkan sarana dan prasarana kesehatan yang telah dibangun dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam melakukan PHBS

- mengoptimalkan kerja POKJA Sanitasi yang terbentuk dalam menjalin kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak-pihak luar dalam kegiatan sanitasi

Program & Kegiatan Terkait Komunikasi memaksimalkan peran media komunikasi seperti radio dan koran dalam program/kegiatan penyuluhan dan sosialisasi promosi kegiatan PHBS di Kabupaten Bintan

SDM - mengoptimalkan program-program kesehatan yang berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan kader-kader kesehatan yang ada di masyarakat dalam menunjang PHBS - mengoptimalkan program-program kesehatan yang berbasis masyarakat dengan melibatkan perempuan dan dan masyarakat berpengahsilan rendah dalam menunjang PHBS

Program

A.

B.

C.

D.

E.


Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye


Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PHBS

Program Peningkatan Peran Serta Dunia Pendidikan dalam PHBS Program Pengaturan dan Kelembagaan

No.

Kegiatan

1

Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Permukiman dan ditempat-tempat umum

2

Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui Media Cetak, Siaran radio atau TV Lokal.

3

Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)

1


2

Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Poskesdes

3

Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( Sekolah, Terminal Pelabuhan, Pasar, Kantin, Perkantoran dan Tempat Rekreasi )

1

Lomba K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban)

2


3

Lomba Desa Siaga

1

Lomba Sekolah Sehat

2


3

Program Adiwiyata

1

Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

2

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang PHBS

3

Survey PHBS di Tatanan Rumah Tangga

33


Matrik Kerangka Kerja Logis : Sektor PHBS Terkait Sanitasi (Tatanan Sekolah) Isu-Isu Strategis Subsektor

Permasalahan Mendesak

1. 90 % atau hampir seluruh SiswaSiswi SD/MI yang ada di kabupaten Bintan belum melakukan praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan baik 2. Kondisi Toilet Guru tingkat SD dan MI 10% termasuk kategori Kurang Baik PHBS TERKAIT SANITASI

3. 97 sekolah yang belum melakukan pengelolaan sampah yang baik 4. 80% Kondisi Drainase berada pada kategori Kurang Baik.

Komunikasi Adanya program/kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka promosi PHBS di tatanan Sekolah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan Belum maksimal promosi PHBS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan belum dikemas secara menarik. Adanya media komunikasi yang berperan dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi berupa media mading sekolah, Koran, majalah Biaya promosi di media cetak maupun elektronik tinggi/besar Penyediaan media komunikasi yang tidak optimal dan promosi kesehatan yang kurang meluas dan tidak secara berkelanjutan


Partisipasi Masyarakat Swasta dan Kesetaraan Gender Adanya keterlibatan masyarakat dalam program upaya kesehatan berbasis sekolah seperti UKS. Kesadaran dan pemahaman SiswaSisiwi tentang PHBS di Tatanan Sekolah dan dampak dari tidak berperilaku bersih dan sehat masih kurang.

Teknis Operasional Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan penunjang PHBS seperti Toilet Guru dan Siswa, Fasilitas Cuci Tangan, dan Tempat Pembuangan Sampah. Sarana dan prasarana penunjang PHBS yang ada belum memadai Minimnya aksi nyata kegiatan PHBS oleh pihak swasta dan sekolah

Tujuan & Sasaran

Keuangan

Kelembagaan

SDM

Tujuan

Adanya alokasi anggaran dari APBD untuk kegiatan PHBS Sekolah

Adanya kebijakan dalam peningkatan sarana prasarana kesehatan dan penunjangnya.

Adanya program upaya kesehatan berbasis sekolah seperti UKS.

Tercapainya peningkatan berperilaku bersih dan sehat di Tatanan Sekolah.

Keterbatasan anggaran dalam APBD Kabupaten Bintan Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi, CSR, dan Swasta. Tidak bisa diprediksi alokasi APBN dan APBD I maupun dana dari lembaga donor, Swasta, dan CSR

Belum ada Peratruan Daerah (PERDA) PHBS Belum maksimalnya Pendidikan dalam berPHBS di tatanan sekolah yang dilakukan.

Petugas atau Guru belum sepenuhnya melaksanakan beberapa indikator PHBS dan kurangnya kesadaran memberikan contoh

Sasaran Tahun 2020 Sekolah Dasar di kabupaten Bintan yang berperilaku hidup bersih dan sehat mencapai 80%.

Target 80% dari 97 Sekolah Dasar sudah menerapkan PHBS di Tatanan Sekolah

Indikator 78 Sekolah Dasar sudah ber-PHBS

Nilai Data Dasar 97 Sekolah Dasar di Kabupaten Bintan Tahun 2014

Sumber & Tahun Data Dasar Dinas Pendidikan Kab. Bintan Tahun 2014 BPS Tahun 2014

Adanya peran pemerintah pusat dalam pengembangan Regulasi Belum ada kelembagaan/or ganisasi diluar pemerintah daerah yang peduli dengan kegiatan PHBS di tatanan sekolah.

34


Matrik Kerangka Kerja Logis : PHBS Terkait Sanitasi (Tatanan Sekolah) / Lanjutan… Strategi

Terkait Teknis Memaksimalkan sarana pendukung PHBS terkait Sanitasi di Tatanan Sekolah

Terkait Kebijakan Daerah & Kelembagaan Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan terkait PHBS di Tatanan Sekolah Memaksimalkan pendidikan ber-PHBS di Tatanan Sekolah

Program & Kegiatan

Terkait Pendanaan

Terkait Komunikasi

Meningkatkan Pembiayaan terkait PHBS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk menarik pembiayaan Sanitasi Dasar di Tatanan Sekolah dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pihak Swasta.

Memaksimalkan promosi PHBS di Tatanan Sekolah dan dikemas secara menarik

SDM Petugas atau Guru harus sepenuhnya melaksanakan beberapa indikator PHBS dan memberikan contoh dalam berPHBS di Tatanan Sekolah

Program

A.

B.

D.

E.


Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye


Program Peningkatan Peran Serta Dunia Pendidikan dalam PHBS Program Pengaturan dan Kelembagaan

No.

Kegiatan

1

Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah dan Pondok Pesantren

2

Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui Media Cetak, Siaran radio atau TV Lokal.

1


3

Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun ( CTPS ) di Sekolah

1

Lomba Sekolah Sehat

2


3

Program Adiwiyata

1

Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

2

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang PHBS

35


Lampiran 3. Tabel Program dan Kegiatan Rinci NO MO R 1 A. I

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK Program Pengembangan Air Limbah Domestik Penyusunan Outline Plan Sistem Air 1 Limbah Penyusunan Masterplan Sistem Air 1.1 Limbah Skala Kabupaten Penyusunan Outline Plan Sistem Air 1.2 Limbah 2

Tangki Septik Individual (Program STBM) (Sosialisasi, Pembentukan KSM, Perencanaan, Pembangunan dan Pelatihan dalam satu paket kegiatan)

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3


Estimasi Outcome Jml. Luas Penduduk Wilayah terlayani terlayani 4 5

160,331 160,331

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Satuan 6

2016 7

2017 8

Volume 2018 9

2019 10


2020 11

Total Volume 12

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) SWA MASY KAB. PROV. APBN STA/ ARAK CSR AT 19 20 21 22 23

2,366

Paket

1

1

-

400

-

-

-

400

400

2,366

Paket

1

1

-

500

-

-

-

500

500

Kecamatan Gunung Kijang : Desa Gunung Kijang Desa Malang Rapat Desa Teluk Bakau Kecamatan Bintan Utara : Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Timur Desa Lancang Kuning Kecamatan Teluk Bintan : Kelurahan Tembeling Tanjung Desa Pangkil Desa Penaga Desa Pengujan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Sebong : Kelurahan Kota Baru Desa Berakit Desa Ekang Anculai Desa Pengudang Desa Sebong Lagoi Desa Sri Bintan


316

9.29

222

7.66

194

4.13

501

6.68

23

0.28

140

1.51

252

4.50

143

1.55

179

2.06

140

1.82

124

2.64

228

3.04

192

2.37

214

5.49

120

2.79

394

6.91

212

8.15

KK

316

316

-

-

2,212

-

-

2,212

885

553

553

221

KK

222

222

-

-

1,554

-

-

1,554

622

389

389

155

KK

194

194

-

-

1,358

-

-

1,358

543

340

340

136

501

-

-

-

3,507

-

3,507

1,403

877

877

351

KK

501

KK

23

23

-

-

-

161

-

161

64

40

40

16

KK

140

140

-

-

-

980

-

980

392

245

245

98

KK

252

252

-

-

-

-

1,764

1,764

706

441

441

176

KK

143

143

-

-

-

-

1,001

1,001

400

250

250

100

KK

179

179

-

-

-

-

1,253

1,253

501

313

313

125

KK

140

140

-

-

-

-

980

980

392

245

245

98

KK

124

124

-

-

-

-

868

868

347

217

217

87

KK

228

228

1,596

-

-

-

-

1,596

638

399

399

160

KK

192

192

1,344

-

-

-

-

1,344

538

336

336

134

KK

214

214

1,498

-

-

-

-

1,498

599

375

375

150

KK

120

120

-

840

-

-

-

840

336

210

210

84

KK

394

394

-

2,758

-

-

-

2,758

1,103

690

690

276

KK

212

212

-

1,484

-

-

-

1,484

594

371

371

148

36


NO MO R


1

2

2.1

Pembebasan Lahan

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Kecamatan Mantang : Desa Mantang Baru Desa Mantang Besar Desa Mantang Lama Kecamatan Gunung Kijang : Desa Gunung Kijang Desa Malang Rapat Desa Teluk Bakau Kecamatan Bintan Utara : Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Timur Desa Lancang Kuning Kecamatan Teluk Bintan : Kelurahan Tembeling Tanjung Desa Pangkil Desa Penaga Desa Pengujan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Sebong : Kelurahan Kota Baru Desa Berakit Desa Ekang Anculai Desa Pengudang Desa Sebong Lagoi Desa Sri Bintan Kecamatan Mantang : Desa Mantang Baru Desa Mantang Besar



98

1.36

142

3.16

96

2.23

316

9.29

222

7.66

194

4.13

501

6.68

23

0.28

140

1.51

252

4.50

143

1.55

179

2.06

140

1.82

124

2.64

228

3.04

192

2.37

214

5.49

120

2.79

394

6.91

212

8.15

98

1.36

142

3.16


2016 7

2017 8

Volume 2018 9

2019 10


2020 11

Total Volume 12

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18


KK

98

98

-

-

-

784

-

784

314

196

196

78

KK

142

142

-

-

-

1,136

-

1,136

454

284

284

114

KK

96

96

-

-

-

768

-

768

307

192

192

77

Ha

0.28

0.28

-

-

213

-

-

213

213

Ha

0.20

0.20

-

-

150

-

-

150

150

Ha

0.17

0.17

-

-

131

-

-

131

131

Ha

0.45

0.45

-

-

-

338

-

338

338

Ha

0.02

0.02

-

-

-

16

-

16

16

Ha

0.13

0.13

-

-

-

95

-

95

95

Ha

0.23

0.23

-

-

-

-

170

170

170

Ha

0.13

0.13

-

-

-

-

97

97

97

Ha

0.16

0.16

-

-

-

-

121

121

121

Ha

0.13

0.13

-

-

-

-

95

95

95

Ha

0.11

0.11

-

-

-

-

84

84

84

Ha

0.21

0

154

-

-

-

-

154

154

Ha

0.17

0

130

-

-

-

-

130

130

Ha

0.19

0

144

-

-

-

-

144

144

Ha

0.11

0

-

81

-

-

-

81

81

Ha

0.35

0

-

266

-

-

-

266

266

Ha

0.19

0

-

143

-

-

-

143

143

Ha

0.09

0

-

-

-

66

-

66

66

Ha

0.13

0

-

-

-

96

-

96

96

37


NO MO R


1

2

2.2

Operasi dan Pemeliharaan

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Desa Mantang Lama Kecamatan Gunung Kijang : Desa Gunung Kijang Desa Malang Rapat Desa Teluk Bakau Kecamatan Bintan Utara : Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Timur Desa Lancang Kuning Kecamatan Teluk Bintan : Kelurahan Tembeling Tanjung Desa Pangkil Desa Penaga Desa Pengujan Desa Tembeling Kecamatan Teluk Sebong : Kelurahan Kota Baru Desa Berakit Desa Ekang Anculai Desa Pengudang Desa Sebong Lagoi Desa Sri Bintan Kecamatan Mantang : Desa Mantang Baru Desa Mantang Besar Desa Mantang Lama

3

Pembangunan IPLT

3.1

Studi AMDAL IPLT

Kecamatan Gunung Kijang &


Estimasi Outcome Jml. Luas Penduduk Wilayah terlayani terlayani 4 5 96

2.23

316

9.29

222

7.66

194

4.13

501

6.68

23

0.28

140

1.51

252

4.50

143

1.55

179

2.06

140

1.82

124

2.64

228

3.04

192

2.37

214

5.49

120

2.79

394

6.91

212

8.15

98

1.36

142

3.16

96

2.23

24,782

478


2016 7

2017 8

Volume 2018 9

Ha

2019 10


2020 11

0.09

Total Volume 12


2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

0

-

-

-

65

-

65

65

KK

316

316

-

-

95

-

-

95

95

KK

222

222

-

-

67

-

-

67

67

KK

194

194

-

-

58

-

-

58

58

KK

501

501

-

-

-

150

-

150

150

KK

23

23

-

-

-

7

-

7

7

KK

140

140

-

-

-

42

-

42

42

KK

252

252

-

-

-

-

76

76

76

KK

143

143

-

-

-

-

43

43

43

KK

179

179

-

-

-

-

54

54

54

KK

140

140

-

-

-

-

42

42

42

KK

124

124

-

-

-

-

37

37

37

KK

228

228

68

-

-

-

-

68

68

KK

192

192

58

-

-

-

-

58

58

KK

214

214

64

-

-

-

-

64

64

KK

120

120

-

36

-

-

-

36

36

KK

394

394

-

118

-

-

-

118

118

KK

212

212

-

64

-

-

-

64

64

KK

98

98

-

-

-

29

-

29

29

KK

142

142

-

-

-

43

-

43

43

KK

96

96

-

-

-

29

-

29

29

1

500

-

-

-

-

500

Paket

1

500

38


NO MO R


1

2

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7





Pembangunan IPLT


DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Toapaya Kecamatan Bintan Utara & Seri Kuala Lobam Kecamatan Teluk Bintan & Teluk Sebong Kecamatan Gunung Kijang & Toapaya Kecamatan Bintan Utara & Seri Kuala Lobam Kecamatan Teluk Bintan & Teluk Sebong Kecamatan Gunung Kijang & Toapaya Kecamatan Bintan Utara & Seri Kuala Lobam Kecamatan Teluk Bintan & Teluk Sebong Kecamatan Gunung Kijang & Toapaya Kecamatan Bintan Utara & Seri Kuala Lobam Kecamatan Teluk Bintan & Teluk Sebong Kecamatan Gunung Kijang & Toapaya Kecamatan Bintan Utara & Seri Kuala Lobam Kecamatan Teluk Bintan & Teluk Sebong Kecamatan Gunung Kijang & Toapaya Kecamatan Bintan Utara & Seri Kuala Lobam Kecamatan Teluk Bintan & Teluk Sebong Kecamatan Gunung Kijang & Toapaya Kecamatan Bintan Utara & Seri Kuala Lobam



42,807

536

28,243

491

24,782

478

42,807

536

28,243

491

24,782

478

42,807

536

28,243

491

24,782

478

42,807

536

28,243

491

24,782

478

42,807

536

28,243

491

24,782

478

42,807

536

28,243

491

24,782

478

42,807

536

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Volume 2018 9

Indikasi Biaya (juta rupiah) Total Volume 12


2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

1

500

-

-

-

-

500

500

1

1

500

-

-

-

-

500

500

Keg

1

1

150

-

-

-

-

150

150

Keg

1

1

150

-

-

-

-

150

150

Keg

1

1

150

-

-

-

-

150

150

1

-

500

-

-

-

500

500

1

500

-

-

-

-

500

500

1

-

-

500

-

-

500

500

1

-

400

-

-

-

400

400

1

400

-

-

-

-

400

400

400

Satuan 6

2016 7

Paket

1

Paket

Ha

Ha

2017 8

1

1

Ha

1

Paket

Paket

2019 10

1

1

2020 11

Paket

1

1

-

-

400

-

-

400

Keg

1

1

-

-

100

-

-

100

100

1

-

100

-

-

-

100

100

1

-

-

-

100

-

100

100

1

-

-

4,000

-

-

4,000

800

3,200

1

-

4,000

-

-

-

4,000

800

3,200

1

-

-

-

4,000

-

4,000

800

3,200

1

-

-

300

-

-

300

90

210

1

-

300

-

-

-

300

90

210

Keg

1

Keg

1

Paket

Paket

1

1

Paket

1

Paket

Paket

1

1

39


NO MO R


1

2

3.8

3.9

4 4.1



Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat (Off-Site) Skala Kawasan Studi Pra Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Kecamatan Teluk Bintan & Teluk Sebong Kecamatan Gunung Kijang & Toapaya Kecamatan Bintan Utara & Seri Kuala Lobam Kecamatan Teluk Bintan & Teluk Sebong Kecamatan Gunung Kijang & Toapaya Kecamatan Bintan Utara & Seri Kuala Lobam Kecamatan Teluk Bintan & Teluk Sebong

Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota Desa Bintan Buyu

4.2



4.3



4.4



4.5



4.6




Estimasi Outcome Jml. Luas Penduduk Wilayah terlayani terlayani 4 5 28,243

491

24,782

478

42,807

536

28,243

491

24,782

478

42,807

536

28,243

491

4,049

41.74

588

6.06

395

6.37

4,049

41.74

588

6.06

395

6.37

4,049

41.74

588

6.06

395

6.37

4,049

41.74

588

6.06

395

6.37

4,049

41.74

588

6.06

395

6.37

4,049

41.74

588

6.06


2016 7

2017 8

Volume 2018 9

Paket

2020 11

1

Unit

Unit

2019 10


2

2

Total Volume 12


2016

2017

2018

2019

2020

13

14

15

16

17

18

1

-

-

-

300

-

300

2

-

-

500

-

-

500

350

150

2

-

500

-

-

-

500

350

150

2

-

-

-

500

-

500

350

150

Jumlah

90

210

Unit

2

Paket

1

1

2

-

-

-

130

140

270

162

68

41

1

1

3

-

-

120

130

140

390

234

98

59

1

1

-

-

-

-

140

140

84

35

21

Paket

1

Paket

Paket

1

1

-

500

-

-

-

500

500

Paket

1

1

-

500

-

-

-

500

500

Paket

1

1

-

500

-

-

-

500

500

Paket

1

1

-

-

500

-

-

500

500

Paket

1

1

-

-

500

-

-

500

500

Paket

1

1

-

-

500

-

-

500

500

Paket

1

1

-

-

350

-

-

350

350

Paket

1

1

-

-

350

-

-

350

350

Paket

1

1

-

-

350

-

-

350

350

Paket

1

1

-

-

-

500

-

500

500

Paket

1

1

-

-

-

500

-

500

500

Paket

1

1

-

-

-

500

-

500

500

Keg

1

1

-

-

-

150

-

150

150

Keg

1

1

-

-

-

150

-

150

150

Keg

1

1

-

-

-

150

-

150

150

Ha

5

5

-

-

-

-

2,500

2,500

2,500

Ha

5

5

-

-

-

-

2,500

2,500

2,500

40


NO MO R


1

2

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Desa Bintan Buyu

4.7



5 5.1

IPAL Komunal Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik

Kelurahan Kawal Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Tanjung Uban Selatan

5.2



5.3



5.4



5.5



5.6



5.7



5.8


Kelurahan Kawal


Estimasi Outcome Jml. Luas Penduduk Wilayah terlayani terlayani 4 5 395

6.37

4,049

41.74

588

6.06

395

200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK

6.37

8.42 8.33 8.08 8.42 8.33 8.08 8.42 8.33 8.08 8.42 8.33 8.08 8.42 8.33 8.08 8.42 8.33 8.08 8.42 8.33 8.08 8.42

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Volume 2018 9


2020 11

Total Volume 12

Ha

5

Paket


2016

2017

2018

2019

2020

13

14

15

16

17

18

5

-

-

-

-

2,500

2,500

2,500

1

1

-

-

-

-

400

400

400

Paket

1

1

-

-

-

-

400

400

400

Paket

1

1

-

-

-

-

400

400

400

1

150

-

-

-

-

150

150

1

-

150

-

-

-

150

150

1

-

-

150

-

-

150

150

1

150

-

-

-

-

150

150

1

-

150

-

-

-

150

150

1

-

-

150

-

-

150

150

1

200

-

-

-

-

200

200

1

-

200

-

-

-

200

200

Satuan 6

Keg

2016 7

2017 8

1

Keg

1

Keg Keg

1 1

Keg

1

Keg Keg

1 1

Keg

1

Keg Ha

1 0.01

Ha

0.01

Ha Paket Paket

0.01 1 1

Paket Keg

1 1

Keg

1

Keg Keg

1 1

Keg

1

Keg Paket

2019 10

1 1

Jumlah

1

-

-

200

-

-

200

200

0.01

5

-

-

-

-

5.0

5.0

0.01

-

5

-

-

-

5.0

5.0

0.01

-

-

5

-

-

5.0

5.0

1

100

-

-

-

-

100

100

1

-

100

-

-

-

100

100

1

-

-

100

-

-

100

100

1

-

100

-

-

-

100

100

1

-

-

100

-

-

100

100

1

-

-

-

100

-

100

100

1

-

150

-

-

-

150

150

1

-

-

150

-

-

150

150

1

-

-

-

150

-

150

150

1

-

1,500

-

-

-

1,500

1,500

41


NO MO R


1

2

5.9


DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Kawal Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Tanjung Uban Selatan

5.1 0

Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal


6

6.1

MCK++ (Komunal) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++)

Kelurahan Kawal

Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Tanjung Uban Selatan

6.2

Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait



6.5

200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK 200 KK

100 KK

100 KK 100 KK

Kelurahan Kawal

100 KK 100 KK 100 KK

Desa Dendun

100 KK

Kelurahan Kawal

100 KK 100 KK 100 KK

Desa Dendun

100 KK

Kelurahan Kawal

100 KK


Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++

200 KK

100 KK


6.4

200 KK

Desa Dendun


6.3


100 KK 100 KK

Desa Dendun

100 KK

Kelurahan Kawal

100 KK

Kelurahan Sei Lekop

100 KK


8.33 8.08 8.42 8.33 8.08 8.42 8.33 8.08

4.21

4.17 4.04 4.08 4.21 4.17 4.04 4.08 4.21 4.17 4.04 4.08 4.21 4.17 4.04 4.08 4.21 4.17


2016 7

2017 8

Paket

Volume 2018 9

2020 11

1

Paket SR

2019 10


1 200

SR

200

SR

200

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Keg

1

Keg

1

Total Volume 12


2016

2017

2018

2019

2020

13

14

15

16

17

18

1

-

-

1,500

-

-

1,500

1,500

1

-

-

-

1,500

-

1,500

1,500

200

-

500

-

-

-

500

350

150

200

-

-

500

-

-

500

350

150

200

-

-

-

500

-

500

350

150

1

-

-

100

-

-

100

70

30

1

-

-

-

100

-

100

70

30

1

-

-

-

-

100

100

70

30

1

-

150

-

-

-

150

150

Jumlah

1

-

150

-

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

1

-

150

-

-

-

150

150

Keg

1

Keg

1

Keg Keg

1

-

150

-

-

-

150

150

1

1

-

-

150

-

-

150

150

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

200

-

-

-

200

200

Keg

1

1

-

200

-

-

-

200

200

Keg

1

1

-

-

200

-

-

200

200

Keg

1

1

-

-

200

-

-

200

200

Ha

0.01

0.01

-

5.0

-

-

-

5.0

5.0

Ha

0.01

0.01

-

5.0

-

-

-

5.0

5.0

Ha

0.01

0.01

-

-

5.0

-

-

5.0

5.0

Ha

0.01

0.01

-

-

5.0

-

-

5.0

5.0

Paket

1

1

-

50

-

-

-

50

50

Paket

1

1

-

50

-

-

-

50

50

42


NO MO R


1

2

6.6


DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Kelurahan Tanjung Uban Selatan

6.7

100 KK

Kelurahan Kawal

100 KK

Pembangunan MCK++

Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++

Kelurahan Kawal

100 KK

Tangki Septic Komunal Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik

Kelurahan Kawal

100 KK

7.2


100 KK 100 KK

Kelurahan Kawal

100 KK

Kelurahan Kawal


7.3

100 KK

Desa Dendun

Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Tanjung Uban Selatan Sosialisasi Rencana Pembangunan Tangki Septic Komunal kepada masyarakat oleh Dinas Terkait

100 KK 100 KK

Desa Dendun

7.1

100 KK

Desa Dendun


7

100 KK 100 KK


6.9

100 KK

Desa Dendun


6.8

100 KK

Desa Dendun




100 KK 100 KK 100 KK

70 KK 70 KK 80 KK 70 KK 70 KK 80 KK

Kelurahan Kawal

70 KK

Kelurahan Sei Lekop

70 KK


4.04 4.08 4.21 4.17 4.04 4.08 4.21 4.17 4.04 4.08 4.21 4.17 4.04 4.08 4.21 4.17 4.04 4.08

2.11 2.11 2.41 2.11 2.11 2.41 2.11 2.11


2016 7

2017 8

Volume 2018 9

2019 10

2020 11


2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18


Paket

1

1

-

-

50

-

-

50

50

Paket

1

1

-

-

50

-

-

50

50

Keg

1

1

-

150

-

-

-

150

150

Keg

1

1

-

150

-

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

-

150

-

-

-

150

150

Keg

1

-

150

-

-

-

150

150

Keg

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

-

-

150

-

-

150

150

1

-

1,000

-

-

-

1,000

1,000

Paket

1

Paket

1

1

-

1,000

-

-

-

1,000

1,000

Paket

1

1

-

-

1,000

-

-

1,000

1,000

Paket

1

1

-

-

1,000

-

-

1,000

Paket

1

-

-

100

-

-

100

70

30

Paket

1

1,000

-

-

100

-

-

100

70

30

Paket

1

-

-

-

100

-

100

70

30

Paket

1

-

-

-

100

-

100

70

30

1

-

150

-

-

-

150

150

1

-

-

150

-

-

150

150

1

-

-

-

150

-

150

150

1

-

150

-

-

-

150

150

1

-

-

150

-

-

150

150

1

-

-

-

150

-

150

150

1

-

200

-

-

-

200

200

1

-

-

200

-

-

200

200

Keg

1

Keg

1

Keg Keg

1 1

Keg

1

Keg Keg Keg

1 1 1

43


NO MO R


1

2

7.4


DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Kawal Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Tanjung Uban Selatan

7.5

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan Tangki Septic Komunal dan Perencanaan Jaringan perpipaan


7.6



7.7



7.8

Pembangunan Tangki Septic Komunal dan Jaringannya


7.9



7.1 0

Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tangki Septic Komunal


II

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air 1 Limbah di Puskesmas 2

III

Operasional dan Pemeliharaan

Pengaturan dan Kelembagaan Daerah Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) 1 Kabupaten Bintan tentang Pengelolaan Air Limbah


Kab. Bintan


Estimasi Outcome Jml. Luas Penduduk Wilayah terlayani terlayani 4 5 80 KK 70 KK 70 KK 80 KK 70 KK 70 KK 80 KK 70 KK 70 KK 80 KK 70 KK 70 KK 80 KK 70 KK 70 KK 80 KK 70 KK 70 KK 80 KK 70 KK 70 KK 80 KK

2.41 2.11 2.11 2.41 2.11 2.11 2.41 2.11 2.11 2.41 2.11 2.11 2.41 2.11 2.11 2.41 2.11 2.11 2.41 2.11 2.11 2.41

160,331

2,366

160,331

2,366

160,331

2,366


2016 7

2017 8

Volume 2018 9

Keg

2019 10


2020 11

1

Ha

0.02

Ha

0.02

Ha

0.02

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Keg

1

Keg

1

Keg

1

Keg

1

Keg

1

Keg

1

Paket

7

Paket

7

Paket

8

SR

70

SR

70

SR

80

Paket

7

Paket

7

Paket

Total Volume 12


2016

2017

2018

2019

2020

13

14

15

16

17

18

1

-

-

-

200

-

200

200

0.02

-

11

-

-

-

10.5

10.5

0.02

-

-

11

-

-

10.5

10.5

0.02

-

-

-

11

-

10.5

10.5

1

-

100

-

-

-

100

100

1

-

-

100

-

-

100

100

1

-

-

-

100

-

100

100

1

-

150

-

-

-

150

150

1

-

-

150

-

-

150

150

1

-

-

-

150

-

150

150

1

-

150

-

-

-

150

150

1

-

-

150

-

-

150

150

1

-

-

-

150

-

150

7

-

1,750

-

-

-

1,750

1,750

7

-

-

1,750

-

-

1,750

1,750

Jumlah

150

8

-

-

-

2,000

-

2,000

70

-

175

-

-

-

175

123

2,000 53

70

-

-

175

-

-

175

123

53

80

-

-

-

200

-

200

140

60

7

-

-

700

-

-

700

490

210

7

-

-

-

700

-

700

490

210

8

8

-

-

-

-

800

800

560

240

Paket

2

3

3

3

3

14

500

750

750

750

750

3,500

Keg

3

3

3

3

3

15

150

150

150

150

150

750

750

1

200

-

-

-

-

200

200

1

3,500

44


NO MO R


1

2

IV

V

VI

VII

B. I

II

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan 1 Informasi Sadar Hidup Sehat (Pengelolaan Air Limbah domestik) Penyuluhan Masyarakat Prilaku Hidup 2 Sehat (Pengelolaan Air Limbah Domestik) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Penyebarluasan informasi yang bersifat 1 penyuluhan bagi masyarakat Program Pembangunan Sanitasi Sekolah Pembangunan Sarana Air Minum dan 1 Sanitasi di Sekolah Dasar Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan 1 Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah Domestik KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK Program Perencanaan Umum Penyusunan Masterplan Persampahan 1 Skala Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Bintan Review Masterplan Persampahan Skala 2 Pulau Bintan di Kabupaten Bintan Studi tentang kualitas dan kuantitas 3 sampah Kab./Kota Studi Manajemen Pengelolaan 4 Persampahan Penyusunan Rencana Usaha (Business 5 Plan) Persampahan Program Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya Penyuluhan tentang persampahan 1 kepada masyarakat dan kelompok masyarakat


Kab. Bintan

Kab. Bintan

Kab. Bintan

Kab. Bintan

Kab. Bintan

Kab. Bintan Kab. Bintan Kab. Bintan Kab. Bintan Kab. Bintan

Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota Desa Bintan Buyu Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Gn. Lengkuas Kelurahan Sei Enam Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan



160,331

2,366

160,331

2,366

160,331

2,366

160,331

2,366

160,331

2,366

4.730 KK 35.353 KK 40.083 KK 40.083 KK 40.083 KK

2,366 2,366 2,366 2,366 2,366

Kebutuhan Penanganan menyeluruh


6

2016 7

2017 8

Volume 2018 9

2019 10

2020 11

Total Volume 12

Keg

1

1

1

1

1

Keg

1

1

1

1

Keg

1

1

1

Paket

19

19

Paket

1

1

Satuan

Keg

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

5

150

150

150

150

150

750

750

1

5

150

150

150

150

150

750

750

1

1

5

150

150

150

150

150

750

750

19

19

21

97

950

950

950

950

1,050

4,850

1

1

1

5

100

100

100

100

100

500

500

12,541

29,390

49,848

24,572

19,623

107,144

47,300

1

250

-

-

-

-

250

1

-

-

300

-

-

300

2

-

200

-

200

-

400

400

1

-

-

-

200

-

200

200

1

-

-

-

-

200

200

200

4

150

150

150

150

-

600

420

180

1

-

-

150

-

-

150

105

45

1

-

-

-

-

150

150

105

45

1

2

150

150

-

-

-

300

210

90

1

Keg

1

Keg


1

1

Keg

1

Keg

1

4,850

19,982

22,530

7,612

250 300

4.294 KK

310

Keg

646 KK

99

Keg

556 KK 1.538 KK

41

Keg

73

Keg

863 KK

85

Keg

1

1

-

150

-

-

-

150

105

45

527 KK

46

Keg

1

1

-

150

-

-

-

150

105

45

1.091 KK

66

Keg

1

-

-

150

-

-

150

105

45

958 KK

68

Keg

1

-

-

-

150

-

150

105

45

1

1

1

1

1 1 1

1 1

45

9,721


NO MO R


1

2

2

3

4

5

Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya

Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya

Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga.

Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Kelurahan Tanjung Uban Timur Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota Desa Bintan Buyu Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Gn. Lengkuas Kelurahan Sei Enam Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Tanjung Uban Timur Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota Desa Bintan Buyu Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Gn. Lengkuas Kelurahan Sei Enam Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Tanjung Uban Timur Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota Desa Bintan Buyu Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Gn. Lengkuas Kelurahan Sei Enam Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Tanjung Uban Timur Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota




2016 7

2017 8

Volume 2018 9

2019 10

206 KK

14

Keg

4.294 KK

310

Keg

646 KK

99

Keg

556 KK 1.538 KK

41

Keg

73

Keg

863 KK

85

527 KK

46

1.091 KK

66

Keg

958 KK

68

Keg

1

206 KK

14

Keg

4.294 KK

310

Keg

646 KK

99

Keg

556 KK 1.538 KK

41

Keg

73

Keg

863 KK

85

527 KK 1.091 KK


2020 11

Total Volume 12

2016

2017

2018

2019

2020

13

14

15

16

17

18

Jumlah


1

1

-

-

-

150

-

150

105

45

1

4

150

150

150

150

-

600

420

180

1

-

-

150

-

-

150

105

45

1

-

-

-

-

150

150

105

45

1

2

150

150

-

-

-

300

210

90

Keg

1

1

-

150

-

-

-

150

105

45

Keg

1

1

-

150

-

-

-

150

105

45

1

-

-

150

-

-

150

105

45

1

-

-

-

150

-

150

105

45

1

1

-

-

-

150

-

150

105

45

1

4

150

150

150

150

-

600

420

180

1

-

-

150

-

-

150

105

45

1

-

-

-

-

150

150

105

45

1

2

150

150

-

-

-

300

210

90

Keg

1

1

-

150

-

-

-

150

105

45

46

Keg

1

1

-

150

-

-

-

150

105

45

66

Keg

1

-

-

150

-

-

150

105

45

958 KK

68

Keg

1

1

-

-

-

150

-

150

105

45

206 KK

14

Keg

1

1

-

-

-

150

-

150

105

45

4.294 KK

310

Unit

1,000

4,294

400

400

400

400

118

1,718

859

515

344

646 KK

99

Unit

646

646

258

-

-

-

-

258

129

78

52

556 KK 1.538 KK

41

Unit

556

-

-

-

-

222

222

111

67

44

73

Unit

1,538

-

400

215

-

-

615

308

185

123

863 KK

85

Unit

863

-

-

-

345

-

345

173

104

69

527 KK

46

Unit

527

-

-

211

-

-

211

105

63

42

1.091 KK

66

Unit

1,091

-

-

-

-

436

436

218

131

87

958 KK

68

Unit

958

-

-

-

383

-

383

192

115

77

206

82

-

-

-

-

82

41

25

16

23

55

60

-

-

-

115

115

7

-

-

35

-

-

35

35

206 KK 7.533 KK 2.392 KK

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1 1

1 1

1

1,000

1,000

1,000

294

556 1,000

538 863 527 1,091 958

14

Unit

206

310

Unit

11

99

Unit

12 7

46


NO MO R


1

2 6


7


8


9


10


11


DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Desa Bintan Buyu Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota Desa Bintan Buyu Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Gn. Lengkuas Kelurahan Sei Enam Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Tanjung Uban Timur Kab. Bintan Kec. Bintan Timur, Kec. Bintan Utara & Desa Bintan Buyu Kec. Bintan Timur, Kec. Bintan Utara & Desa Bintan Buyu Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota Desa Bintan Buyu Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Gn. Lengkuas Kelurahan Sei Enam Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kelurahan Tanjung Uban Timur Kelurahan Kijang Kota Kelurahan Tanjung Uban Kota Desa Bintan Buyu Kelurahan Sei Lekop Kelurahan Gn. Lengkuas Kelurahan Sei Enam Kelurahan Tanjung Uban Utara Kelurahan Tanjung


Estimasi Outcome Jml. Luas Penduduk Wilayah terlayani terlayani 4 5 631 KK 41 7.533 310 KK 2.392 99 KK 631 KK 41 1.748 73 KK 1.515 85 KK 599 KK 1.240 KK 1.681 KK

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Satuan 6 Unit

2016 7

2017 8

Volume 2018 9

2019 10 3


2020 11

Total Volume 12 3

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13 -

14 -

15 -

16 15

17 -

18 15

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) SWA MASY KAB. PROV. APBN STA/ ARAK CSR AT 19 20 21 22 23 15

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

-

150

-

150

150

Keg

1

1

-

-

-

150

-

150

150

46

Keg

1

1

-

-

-

150

-

150

150

66

Keg

1

1

-

-

-

-

150

150

150

68

Keg

1

1

-

-

-

-

150

150

150

295 KK

14

Keg

1

1

-

-

-

-

150

150

150

40.083 KK

2,366

Keg

1

1

2

-

200

-

-

200

400

400

17.979 KK

817

Keg

1

1

2

-

200

-

200

-

400

17.979 KK

817

Keg

1

1

2

-

150

-

150

-

300

310

Unit

50

50

-

50

-

-

-

50

50

99

Unit

20

20

-

20

-

-

-

20

20

41

Unit

10

10

-

10

-

-

-

10

10

73

Unit

20

20

-

-

-

20

-

20

20

85

Unit

20

20

-

-

-

20

-

20

20

46

Unit

10

10

-

-

-

10

-

10

10

66

Unit

20

20

-

-

20

-

-

20

20

68

Unit

20

20

-

-

20

-

-

20

20

7.533 KK 2.392 KK 631 KK 1.748 KK 1.515 KK 599 KK 1.240 KK 1.681 KK 295 KK 7.533 KK 2.392 KK 631 KK 1.748 KK 1.515 KK 599 KK 1.240 KK 1,681

400

300

14

Unit

10

10

-

-

10

-

-

10

310

Unit

24

24

-

-

120

-

-

120

84

10 36

99

Unit

9

9

-

-

45

-

-

45

32

14

41

Unit

6

6

-

-

30

-

-

30

21

9

73

Unit

6

6

-

30

-

-

-

30

21

9

85

Unit

4

4

-

20

-

-

-

20

14

6

46

Unit

4

4

-

20

-

-

-

20

14

6

66

Unit

5

5

-

25

-

-

-

25

18

8

68

Unit

2

2

-

10

-

-

-

10

7

3

47


NO MO R


1

2

12

13

III



DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Uban Selatan Kelurahan Tanjung Uban Timur Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu

Estimasi Outcome Jml. Luas Penduduk Wilayah terlayani terlayani 4 5 KK 295 KK 11,395 KK 5,953 KK 631 KK 11,395 KK 5,953 KK 631 KK


2016 7

2017 8

Volume 2018 9

2019 10

1

2020 11



2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

1

-

5

-

-

-

5

4

2

14

Unit

514

Unit

7

7

-

-

210

-

-

210

147

63

262

Unit

4

4

-

-

120

-

-

120

84

36

41

Unit

1

1

-

-

30

-

-

30

21

9

514

Unit

1

1

-

-

250

-

-

250

175

75

262

Unit

1

1

-

-

250

-

-

250

175

75

41

Unit

1

1

-

-

250

-

-

250

175

75

514

Paket

3

3

300

-

-

-

-

300

60

60

180

262

Paket

3

3

300

-

-

-

-

300

60

60

180

514

Paket

4

4

-

400

-

-

-

400

400

262

Paket

5

5

-

500

-

-

-

500

500

514

Paket

1

1

-

-

50

-

-

50

50

262

Paket

1

1

-

-

50

-

-

50

50

514

Ha

0.02

0.02

-

9

-

-

-

9

9

262

Ha

0.02

0.02

-

9

-

-

-

9

9

41

Ha

0.01

0.01

-

3

-

-

-

3

3

514

Paket

1

1.00

-

30

-

-

-

30

30

262

Paket

1

1.00

-

30

-

-

-

30

30

41

Paket

1

1.00

-

10

-

-

-

10

10

514

Paket

3

3.00

-

-

600

-

-

600

262

Paket

3

3.00

-

-

600

-

-

600

41

Paket

1

1.00

-

-

200

-

-

200

200

514

Paket

1

1.00

-

-

-

60

-

60

60

262

Paket

1

1.00

-

-

-

60

-

60

60

41

Paket

1

1.00

-

-

-

20

-

20

20

514

Ha

0.70

0.70

-

-

350

-

-

350

350

262

Ha

0.40

0.40

-

-

200

-

-

200

200

Program Pengelolaan Sampah Dari Stasiun Antara Sampai TPA 1 TPS Biasa 1.1

Pembangunan TPS

1.2


1.3

Pemeliharaan TPS

2

Landasan Kontainer

2.1

Pembebasan Lahan

2.2

2.3

2.4




3

TPST 3R

3.1

Pembebasan Lahan

Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara

11,395 KK 5,953 KK 11,395 KK 5,953 KK 11,395 KK 5,953 KK

Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu

11,395 KK 5,953 KK 631 KK 11,395 KK 5,953 KK 631 KK 11,395 KK 5,953 KK 631 KK 11,395 KK 5,953 KK 631 KK

Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara

11,395 KK 5,953 KK


600 600

48


NO MO R


1

2 3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7





Rehabilitasi TPST - 3R

4


4.1


4.2


4.3


4.4

Pengadaan Kontainer

4.5

IV



DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara

Estimasi Outcome Jml. Luas Penduduk Wilayah terlayani terlayani 4 5 631 KK 41 11,395 514 KK 5,953 262 KK 631 KK 41 11,395 514 KK 5,953 262 KK 631 KK 41 11,395 514 KK 5,953 262 KK 631 KK 41 11,395 514 KK 5,953 262 KK 631 KK 41 11,395 514 KK 5,953 262 KK 631 KK 41 11,395 514 KK 5,953 262 KK

Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara Desa Bintan Buyu Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Utara

11,395 KK 5,953 KK 5,953 KK 11,395 KK 5,953 KK 11,395 KK 5,953 KK 631 KK 11,395 KK 5,953 KK

Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan

5,953 KK 5,953

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Satuan 6 Ha

2016 7

2017 8

Volume 2018 9 0.05

2019 10


2020 11

Total Volume 12 0.05

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13 -

14 -

15 25

16 -

17 -

18 25


Paket

1

1

-

-

200

-

-

200

200

Paket

1

1

-

-

200

-

-

200

200

Paket

1

1

-

-

200

-

-

200

200

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

150

Paket

14

14

-

-

-

56,000

-

56,000

56,000

Paket

8

8

-

-

-

32,000

-

32,000

32,000

Paket

1

1

-

-

-

500

-

500

500

Paket

1

1

-

-

-

-

150

150

150

Paket

1

1

-

-

-

-

150

150

150

Paket

1

1

-

-

-

-

150

150

150

Paket

1

1

-

-

-

400

-

400

400

Paket

1

1

-

-

-

400

-

400

400

514

Unit

1

1

-

-

400

-

-

400

400

262

Unit

1

1

-

-

400

-

-

400

400

262

Unit

1

1

-

-

700

-

-

700

700

514

Unit

1

1

-

-

1,100

-

-

1,100

1,100

262

Unit

1

1

-

-

1,100

-

-

1,100

1,100

514

Unit

3

3

-

-

150

-

-

150

150

262

Unit

3

3

-

-

150

-

-

150

150

41

Unit

1

1

-

-

50

-

-

50

50

514

Paket

1

1

-

-

-

500

-

500

500

262

Paket

1

1

-

-

-

500

-

500

500

262

Paket

1

1

350

-

-

-

-

350

350

262

Paket

1

1

500

-

-

-

-

500

500

Program Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 1


2



49


NO MO R


1

2 3


4

Pembebasan Lahan

5

Penyusunan DED TPA

6 7 1 2


4


8 9


11 12

Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA Pemantauan dan Evaluasi TPA pada kondisi/tahap Operasi Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya

3 Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara Kecamatan Bintan Utara

Estimasi Outcome Jml. Luas Penduduk Wilayah terlayani terlayani 4 5 KK 5,953 262 KK 5,953 262 KK 5,953 262 KK 5,953 KK 5,953 KK 5,953 KK 5,953 KK 5,953 KK 5,953 KK 5,953 KK 5,953 KK 5,953 KK 5,953 KK


2016 7

Keg

1

2017 8

Volume 2018 9

2019 10


2020 11

Total Volume 12

2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

1

150

-

-

-

-

150


Ha

6

6

-

3,000

-

-

-

3,000

3,000

Paket

1

1

-

450

-

-

-

450

450

262

Keg

1

1

-

150

-

-

-

150

150

262

Paket

1

1

-

-

4,000

-

-

4,000

4,000

262

Paket

1

1

-

-

20,000

-

-

20,000

2,000

262

Paket

1

1

-

-

-

2,000

-

2,000

2,000

262

Paket

4

7

-

-

-

8,000

6,000

14,000

2,800

262

Keg

1

1

-

-

400

-

-

400

400

262

Keg

1

1

-

-

300

-

-

300

262

Keg

1

1

-

-

150

-

-

150

262

Keg

1

1

2

-

-

-

250

250

500

500

262

Keg

1

1

2

-

-

-

2,000

2,000

4,000

4,000

3

4,000

14,000

2,800

7,000

1,400

300 150

Program Pengaturan dan Kelembagaan 1 2 3 4 5 6 7

VI

3


10

V

Sosialisasi Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya Supervisi dan Pembangunan TPA Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA Pembangunan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s)

Penyusunan Data Base Persampahan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Promosi penggunaan produk daur ulang sampah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan Sosialisasi Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Badan Kebersihan dan Pertamanan

Kab.Bintan Kab.Bintan Kab.Bintan Kab.Bintan Kab.Bintan Kab.Bintan Kab.Bintan

160,331 160,331 160,331 160,331 160,331 160,331 160,331

2,366

Paket

1

1

-

300

-

-

-

300

300

2,366

Paket

1

1

-

150

-

-

-

150

150

2,366

Keg

1

1

-

-

300

-

-

300

300

2,366

Keg

1

3

-

-

150

150

150

450

450

2,366

Paket

2

-

200

-

200

-

400

400

2,366

Keg

3

300

-

300

-

300

900

900

2,366

Paket

1

-

-

300

-

-

300

300

2,366

Keg

2

2

2

2

2

10

300

300

300

300

300

1,500

1,500

2,366

Keg

2

2

2

2

2

10

400

400

400

400

400

2,000

2,000

2,366

Keg

1

-

200

-

-

-

200

200

4,546

9,741

38,541

107,483

11,926

172,238

46,962

1 1

1

1

1 1

1

1

Program Promosi, Kampanye, dan Edukasi Persampahanan 1

Promosi Program 3R

Kab.Bintan

2


Kab.Bintan

3


Kab.Bintan

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Komponen Persampahan Domestik


160,331 160,331 160,331

1

8,450

111,110

4,861

50

854


NO MO R 1 C. I

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN Program Perencanaan Umum Drainase Penyusunan Outlineplan Sistem 1 Drainase 2

II

III



Kab.Bintan Kab.Bintan


160,331 160,331


2,366

Paket

2,366

Paket

1,138

Paket

1,138

2016 7

2017 8

Volume 2018 9

2019 10


2020 11

1 1

Total Volume 12


2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

1

-

500

-

-

-

500

500

1

-

-

350

-

-

350

350

4

250

250

250

250

-

1,000

Program Pengelolaan Drainase Primer Pembangunan Saluran Drainase 1 Primer 1.1

Detail Desain (DED) Drainase Primer

1.2

Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Drainase Primer

1.3

Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Primer

2


2.1


2.2


Kec. Gn. Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara & Tambelan Kec. Gn. Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara & Tambelan Kec. Gn. Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara & Tambelan

Kec. Gn. Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara & Tambelan Kec. Gn. Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara & Tambelan

87,761

87,761

87,761

87,761

87,761

1

1

1

1

Paket

1

1

1

1

4

-

100

100

100

100

400

1,138

Paket

1

1

1

1

4

-

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

1,138

Paket

1

3

2,000

-

2,000

-

2,000

6,000

6,000

1,138

Paket

1

2

-

2,000

-

2,000

-

4,000

4,000

1,138

Paket

4

200

200

200

200

-

800

1,138

1

1

1

1,000

400

6,000

14,000

Program Pengelolaan Drainase Sekunder Pembangunan Saluran Drainase 1 Sekunder 1.1

Detail Desain (DED) Pembangunan Drainase Sekunder

1.2

Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

1.3

Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Sekunder

2


2.1


2.2

Pengerukan Sedimen Saluran Drainase

Kec. Gn. Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara & Tambelan Kec. Gn. Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara & Tambelan Kec. Gn. Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara & Tambelan

Kec. Gn. Kijang, Bintan Timur, Bintan Utara & Tambelan Kec. Gn. Kijang,


87,761

87,761

87,761

87,761

1

1

1

1

Paket

1

1

1

1

4

-

100

100

100

100

400

400

1,138

Paket

1

1

1

1

4

-

3,500

3,500

3,500

3,500

14,000

4,200

1,138

Paket

1

3

700

-

700

-

700

2,100

2,100

1,138

Paket

2

-

1,000

-

1,000

-

2,000

2,000

1

1 1

1

800

9,800

51


NO MO R


1

2 Sekunder

IV

V

D. I

II

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 Bintan Timur, Bintan Utara & Tambelan

Estimasi Outcome Jml. Luas Penduduk Wilayah terlayani terlayani 4 5 87,761


6

2016 7

2017 8

Volume 2018 9

2019 10

1,138

Paket

1

1

1

1

1,138

Paket

1

1

1

1,138

Paket

1,138

Paket

2,366

Paket

2,366

Paket

2,366

Paket

Satuan



2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

4

100

100

100

100

-

400

400

1

4

-

2,000

2,000

2,000

2,000

8,000

8,000

1

3

300

-

300

-

300

900

900

2

-

500

-

500

-

1,000

1,000

1

-

-

250

-

-

250

250

1

2

-

-

-

150

150

300

300

1

1

-

-

-

-

200

200

200

3,550

15,250

14,850

14,900

14,050

62,600

31,000

2020 11

Program Pengelolaan Drainase Tersier Pembangunan Saluran Drainase 1 Tersier 1.1

DED Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan

1.2

Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan

2

Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier

2.1


2.2


Program Pengaturan dan Kelembagaan Penyusunan Perda tentang Pengelolaan 1 Sistem Drainase Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem 2 Drainase Pembentukan Kelompok Masyarakat 3 Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Komponen Drainase Lingkungan KOMPONEN PHBS TERKAIT SANITASI Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang 1 sampah pada tempatnya) di sekolahsekolah, Pondok Pesantren, Permukiman dan ditempat-tempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi 2 CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui Media Cetak, Siaran radio atau TV Lokal. Program Sanitasi Terpadu Berbasis 3 Masyarakat (STBM) Program Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS Pembuatan media promosi dan informasi 1 sadar hidup sehat, seperti Banner,



Kab.Bintan Kab.Bintan Kab.Bintan

Kab.Bintan

Kab.Bintan

Kab.Bintan

Kab.Bintan


87,761

87,761

87,761

87,761

160,331 160,331 160,331

160,331

160,331

160,331

160,331

1

1

1

1

1 1

2,366

Keg

1

1

1

1

1

5

300

300

300

300

300

1,500

1,500

2,366

Keg

1

1

1

1

1

5

150

150

150

150

150

750

750

2,366

Keg

1

1

1

1

1

5

350

350

350

350

350

1,750

2,366

Paket

1

1

1

1

1

5

200

200

200

200

200

1,000

16,600

15,000

0

1,750

800

200

52

0


NO MO R


1

2

3

III

IV

V

2 Stiker, Spanduk, Leafleat, Poster, Lembar Timbal Balik, dll. Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Poskesdes Pembangunan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( Sekolah, Terminal Pelabuhan, Pasar, Kantin, Perkantoran dan Tempat Rekreasi )

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PHBS Lomba K3 (Kebersihan, Keindahan dan 1 Ketertiban)


Kab.Bintan

Kab.Bintan

Kab.Bintan

2


Kab.Bintan

3

Lomba Desa Siaga

Kab.Bintan


160,331

160,331

160,331 160,331 160,331



6

2016 7

2017 8

Volume 2018 9

2019 10

2020 11

Total Volume 12

2,366

Unit

7

7

7

7

7

2,366

Unit

100

100

100

100

2,366

Keg

1

1

1

2,366

Keg

1

1

1

2,366

Keg

1

1

2,366

Keg

1

2,366

Keg

2,366

Keg

2,366

Paket

2,366

Keg

2,366

Keg

Satuan


2016

2017

2018

2019

2020

Jumlah

13

14

15

16

17

18

35

35

35

35

35

35

175

123

35

100

500

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

4,000

1,000

1

1

5

200

200

200

200

200

1,000

1,000

1

1

5

150

150

150

150

150

750

750

1

1

1

5

200

200

200

200

200

1,000

1,000

1

1

1

1

5

150

150

150

150

150

750

750

1

1

1

1

1

5

150

150

150

150

150

750

750

1

1

1

1

1

5

300

300

300

300

300

1,500

1,500

1

-

350

-

-

-

350

350

18

Program Peningkatan Peran Serta Dunia Pendidikan dalam PHBS 1

Lomba Sekolah Sehat

Kab.Bintan

2


Kab.Bintan

3

Program Adiwiyata

Kab.Bintan

Program Pengaturan dan Kelembagaan Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) 1 Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) 2 Tentang PHBS Survey PHBS di Tatanan Rumah 3 Tangga

Kab.Bintan Kab.Bintan Kab.Bintan

160,331 160,331 160,331

160,331 160,331 160,331

1 1 1

1

1

1

1

1

-

-

150

-

-

150

150

5

150

150

150

150

150

750

750

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS Terkait Sanitasi JUMLAH TOTAL

3,335 23,972

3,685 58,066

3,485 106,724

3,335 150,290

3,335 48,934

17,175 359,157

14,173 139,435

0 45,032

1,750

1,235

18

150,390

13,70 7

10,593

Bintan,

Desember 2014 Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan Ketua,

dto.

Ir. L A M I D I, MM Nip. 19620626 199003 1 008


53

LEMBAR PENGESAHAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KABUPATEN BINTAN. Bintan, Desember Disusun oleh : Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten Bintan

Recommend Documents