Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan
“Tercapainya Lingkungan Bersih dan Sehat Melalui Pembangunan Sanitasi yang Partisipatif di Kabupaten Pesisir Selatan 2015”
Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun kedepan, Kebijakan umum sanitasi kabupaten saat ini dan arah ke depan serta tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi. 2.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.1.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN ASPEK TATA RUANG KONDISI GEOGRAFIS Kab. Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun luas daerah ± 5.794,95 Km² atau 13,70 % dari luas total wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang terletak antara 0°-59’- 2°28,6’ Lintang Selatan dan 100°19’ - 101°18’ Bujur Timur yang memanjang dari Utara ke Selatan dengan panjang garis pantai 234 Km, termasuk di dalamnya sekitar 25 pulau (kecil), dan luas perairan (laut) ± 84,312 km² serta memiliki 47 pulaupulau kecil dengan luas ± 1.212,67 km². Kondisi topografi atau ketinggian tanah berkisar antara 0 – 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini merupakan dataran rendah dan berbukit, yang merupakan perpanjangan dari Bukit Barisan. Sedangkan secara administrasi terdiri dari 12 Kecamatan dan 76 Nagari yaitu : Lebih jelasnya mengenai letak dan luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.1 Posisi geografis daerah ini, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu), sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kerinci (Provinsi Jambi) dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Dengan letak tersebut menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gerbang masuk wilayah Selatan Provinsi Sumatera Barat yang perlu didukung oleh prasarana, baik transportasi darat dan laut yang memadai, seperti jalan nasional Padang Bengkulu dan pelabuhan Panasahan Carocok Painan.
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 1
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan
Tabel 2.1 Luas Berdasarkan Kecamatan Luas Wilayah No Kecamatan Nagari Kampung (km2) 1. Koto XI Tarusan 12 34 428,83 2. Bayang 4 32 78,82 3. IV Nagari Bayang Utara 4 15 253,08 4. IV Jurai 6 30 376,67 5. Batang Kapas 5 23 361,60 6. Sutera 4 27 449,11 7. Lengayang 9 45 595,14 8. Ranah Pesisir 4 27 569,06 9. Linggo Sari Baganti 7 40 318,14 10. Pacung Soal 8 32 745,81 11. Basa IV Balai Tapan 8 22 682,65 12. Lunang Silaut 5 36 937,04 Jumlah 76 363 5.794,95 Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
Persentase (%) 7,40 1,36 4,35 6,50 6,24 7,75 10,27 9,82 5,49 12,87 11,78 16,17 100,00
II - 2
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan GAMBAR 2.1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 3
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan A.
Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030
Berdasarkan hasil kajian dan analisa dengan memperhatikan karakteristik potensi dan permasalahan yang dihadapi pada setiap wilayah, serta mengacu pada arah kebijakan pengembangan wilayah dan kawasan serta pola pengembangan kawasan, telah terpilih beberapa cluster atau kelompok wilayah yang dapat diidentifikasikan sebagai kawasan strategis terpilih pusat pertumbuhan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kawasan andalan yang ditetapkan oleh Kabupaten. Kawasan andalan tersebut terdiri dari : 1. Kawasan Mandeh (minapolitan); 2. Kawasan Lunang Silaut; 3. Kawasan Pelabuhan Panasahan – Wisata Carocok Bukik Langkisau; 4. Kawasan Agropolitan Perternakan; 5. Kawasan Pelabuhan Perikanan Kambang; 6. Kawasan Istana Indrapura;dan 7. Kawasan Jembatan Akar Bayang Sani. A.1.
Kebijakan Pola Struktur Kabupaten Pesisir Selatan Kebijakan pola struktur ruang dimaksudkan sebagai upaya untuk membentuk kerangka dasar pola ruang agar tujuan pengembangan wilayah secara keseluruhan dapat dicapai melalui : 1. Opimalisasi pengembangan kegiatan 2. Optimalisasi pola ruang 3. Optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat Rencana pola struktur ruang dituangkan dalam bentuk 3 (tiga) aspek perencanaan, yaitu : 1. Rencana Kawasan Lindung 2. Rencana Kwasan Budidaya 3. Rencana Kawasan Budidaya yang Bernilai Strategis A.1.1. Rencana Pembentukan Wilayah Pengembangan Rencana pembentukan wilayah pengembangan dimaksudkan untuk dapat mendistribusikan pengembangan kegiatan-kegiatan berdasarkan potensi-potensi yang ada dengan memperhitungkan pola jangkauan pengaruhnya pada kawasan sekitarnya. Melalui pembentukan Wilayah Pengembangan ini diharapkan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sangat dipengaruhi oleh pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang ada. Wilayah yang relatif luas dengan potensi serta karakteristik kawasan yang berbeda-beda mendorong diperlukannya pembagian wilayah perencanaan dalam satuan kawasan yang lebih kecil, sehingga arah pengembangan kawasan dapat dioptimalkan sesuai potensinya masing-masing, dan dengan pengembangan sistem keterkaitan antar pusat kegiatan tersebut dapat dicapai tujuan dan sasaran pengembangan kabupaten secara keseluruhan. Rencana Strategis pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah disusun Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan dalam RTRW dengan pengembangan kawasan strategi meliputi : 1. Kecamatan Lunang Silaut : • Penyusunan RDTR Kota Silaut • Pembangunan Gerbang Perbatasan • Pengembangan Kota Terpadu Mandiri • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) • Pembangunan TPU • Pengembangan Pasar Silaut • Pengembangan Pusat Perbelanjaan • Pengembangan Hotel dan Restoran • Pembangunan Perbankan • Pembangunan Pengelolaan Padi (Rice Milling ) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Pembangunan sentra perternakan sapi • Pengembangan Istana Mande Rubiah 2.
Basa Ampek Balai (Tapan) • Penyusunan RDTR Kota Tapan • Pembangunan Terminal (Tipe A) • Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Penyediaan TPA yang ramah lingkungan • Alokasi lahan untuk Kasiba dan Lisiba • Pembangunan Jalan Lingkar Kota • Pembangunan Gerbang Batas Provinsi • Pembangunan Rest Area • Alokasi lahan untuk Kasiba dan Lisiba • Pembangunan Kantor Pemerintahan • Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pembangunan Drainase Perkotaan • Pembangunan Jalan dan Jembatan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi) • Pembangunan RSUD (Tipe B) • Pembangunan Out lite-Out Lite Cendra Mata • Pengembangan Gedung Olah Raga dan Kesenian
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 5
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan • Pembangunan Kantor Perbankan • Pembangunan Perhotelan/Restoran • Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan • Pengembangan Pasar Induk Tapan • Pembangunan Litbang Perkebunan • Pembukaan Lahan Baru Perkebunan dan Pertanian 3.
Kecamatan Pancung Soal : • Penyusunan RDTR Kota Indrapura • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Pengembangan Pasar Indrapura • Pembangunan Pengelolaan Padi (Rice Milling ) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan • Pembangunan sentra perternakan sapi • Pembangunan Istana Indrapura (Konservasi Cagar Budaya)
4.
Linggo Sari Baganti : • Pembangunan Pelabuhan regional • Pembangunan Terminal Type C • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Perbaikan Daerah Irigasi • Peningkatan TPI • Peningkatan Dermaga
5.
Ranah Pesisir : • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan Pasar Balai Salasa • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan jalan produksi perkebunan
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 6.
Kecamatan Lengayang : • Peningkatan Pasar Kamis • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan Pasar Kamis • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan Pasar Kamis • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan jalan produksi perkebunan
7.
Kecamatan Surantih : • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan TPI • Peningkatan Dermaga • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan Dermaga • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Perbaikan Daerah Irigasi
8.
Kecamatan Batang Kapas : • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Pengembangan Pasar Kouk • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Pembangunan jalan produksi perkebunan
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 7
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 9.
Kecamatan IV Jurai : • Penyusunan RDTR Kota Painan • Pengembangan Perkantoran Pemerintahan • Peningkatan terminal (tipe B) Sago • Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan • Alokasi lahan untuk Kasiba dan Lisiba • Pembangunan Sistim Drainase Perkotaan • Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Pembangunan Jalan dan Jembatan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Peyusunan Sistim Transportasi Lokal • Pembangunan Kantor LKAM • Pengembangan Master Plant /DED • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK) • Pembangunan jalan lingkar zona utara kota • Pembangunan Pasar Moderen Painan • Pembangunan Perhotelan/Restoran • Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pengembangan RSUD Painan • Kawasan PACAR BULAN (Panasahan, Carocok, Bukit Langkisau) • Pembinaan Guide Wisata • Pembangunan Kereta Gantung • Pembangunan Out lite-Out Lite Cendra Mata • Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi) • Pengembangan Sarana dan Prasarana Ibadah • Pengembangan Gedung Olah Raga dan kesenian (Stadion) • Pembangunan Taman Budaya • Peningkatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) • Peningkatan Pelabuhan (Regional) Panasahan
10.
Kecamatan Bayang Utara • Pembangunan terminal (Tipe C) • Peningkatan Jalan dan Jembatan
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan • Pengembangan Telekomunikasi dan Listrik • Pembangunan PLTA • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan pasar Tradisional • Pengembangan Sentra Holtikultura • Peningkatan wisata jembatan Akar • Pengembangan Pabrik Pengolahan Kemiri 11.
Kecamatan Bayang • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Pengembangan Kawasan Kasiba Lisiba • Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami • Pengembangan Kawasan Bayang Sani • Pengembangan Pasar Modern • Peningkatan Pasar Tradisional • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci)
12.
Kecamatan Koto XI Tarusan • Penyusunan RDTR Kota Tarusan • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Pembangunan Jalan dan Jembatan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Pembangunan Terminal (Tipe C) • Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami • Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) • Pengembangan Pasar Tarusan • Pembangunan Out lite-Out Lite Cendra Mata • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Kawasan Sentra Produksi Gambir, Durian, Mangga. • Pembangunan Kawasan MinaPolitan • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan Pabrik Pengelolaan Hasil Laut ikan dan Non Ikan • Pembangunan Litbang Kelautan • Peningkatan Dermaga • Pengembangan Kawasan Khusus Manufaktur Perkapalan • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 9
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan • Pembangunan REST AREA • Peningkatan Pasar Tradisional • Pembangunan Pengelolaan Padi (Rice Milling ) • Pembangunan Pabrik Gambir • Pengembangan Kakao • Perluasan Perkebunan Gambir • Pengembangan Perindustrian
A.1.2. Rencana Struktur Ruang Sistem hirarki perwilayah dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten diperlukan untuk dapat menyusun pengembangan kegiatan kawasan yang efisien. Sistem hirarki yang dimaksud lebih ditekankan pada kedudukan kota atau pusat kegiatan dalam memberikan pelayanan pada sistem perekonomian kawasan baik di dalam kawasan maupun diluar kawasan. (1) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp adalah Tapan. (2) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL adalah Kota Painan. (3) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK adalah : a. Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan; b. Pasar Baru Kecamatan Bayang; c. Kambang Kecamatan Lengayang; d. Inderapura Kecamatan Pancung Soal; dan e. Lunang Kecamatan Lunang Silaut. (4) Pusat Kegiatan sebagai PPL adalah sebagai berikut, yaitu : a. Barung – Barung Belantai (Kecamatan Koto XI Tarusan); b. Asam Kumbang (Kecamatan IV Nagari Bayang Utara); c. Lumpo (Kecamatan IV Jurai); d. Pasar Kuok (Kecamatan Batang Kapas); e. Surantih (Kecamatan Sutera); f. Amping Parak (Kecamatan Sutera); g. Koto Baru (Kecamatan Lengayang); h. Lubuk Sariak (Kecamatan Lengayang); i. Lakitan (Kecamatan Lengayang); j. Balai Salasa (Kecamatan Ranah Pesisir); k. Air Haji (Kecamatan Linggo Sari Baganti); l. Muaro Sakai (Kecamatan Pancung Soal); m. Sindang (Kecamatan Lunang Silaut); n. Silaut (Kecamatan Lunang Silaut); o. Kumbung (Kecamatan Lunang Silaut).
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Gambar : 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 11
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan A.1.3. Rencana Jaringan Jalan Sistem jaringan infrastruktur utama atau dalam hal ini transportasi wilayah adalah penghubung bagi ruang-ruang kegiatan yang potensial, dengan transportasi pula maka pembangunan dan pengembangan daerah terpencil dapat dilakukan. Berdasarkan arahan baik yang telah dirumuskan dalam sistranas maupun perangkat legalitas lainnya maka sistem transportasi darat diklasifikasikan menurut karakteristik fungsi pelayanannya: Transportasi antar kota antar propinsi Transportasi regional (antar kota dalam propinsi) Transportasi kota Transportasi pedesaan (1) Selanjutnya pada masing-masing hubungan fungsional tersebut dalam hal ini berkaitan dengan sistem transportasi maka penataan peran dan fungsi jaringan yang terstruktur harus dilakukan, yaitu melalui pendekatan sistem jaringan jalan meliputi jalan nasional (K1), jalan provinsi (K3) dan jalan kabupaten (K4). (2) Peningkatan jaringan jalan nasional (K1) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut : a. Kota Padang – Painan – Bengkulu; b. Painan - Tapan – Sungai Penuh;dan c. Inderapura – Muaro Sakai- Lunang- Bengkulu. (3) Pengembangan jaringan jalan provinsi (K3) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut : a. Koto XI Tarusan - Mandeh Tarusan - Sungai Pinang - Sungai Pisang. b. Pasar Baru – Alahan Panjang Kabupaten Solok; dan (4) Pengembangan jaringan Jalan Kabupaten (K4) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut : a. Barung-Barung Balantai (Tarusan) – Asam Kumbang (IV Nagari Bayang Utara) – Lumpo – Painan (IV jurai); b. Koto Gunung (Batang Kapas) – Langgai (Sutera) – Koto Baru (Lengayang) – Sungai Liku (Balai Salasa);dan c. Lagan (Air Haji) – Batung Transat (Inderapura) – Sarko Tapan (Tapan) – Sindang (Lunang Silaut). A.2. Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Sedangkan rencana pola ruang meliputi : a. Pola ruang kawasan lindung; dan b. Pola ruang kawasan budidaya Tujuan kebijakan pola ruang, tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan, ketersediaan sumber daya alam. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Pola Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang berhubungan dengan sanitasi diarahkan pada pola ruang kawasan budidaya : (1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
Rencana Pengembangan Kawasan hutan produksi meliputi; a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang tersebar di Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut dengan luas total lebih kurang 40.004 Ha. b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi yang tersebar di Kecamatan Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut dengan luas total lebih kurang 25.378 Ha. c. Kawasan Hutan Produksi berada di Kecamatan Lunang Silaut dengan luas total lebih kurang 5.299 Ha. Rencana pengembangan hutan tanaman rakyat meliputi seluruh kecamatan yang ada hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Rencana pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c, dilakukan di seluruh kawasan kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perkebunan, meliputi kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut. Rencana pengembangan kawasan pertanian pada seluruh wilayah kacamatan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertanian pangan, meliputi : a. Kawasan pertanian lahan sawah irigasi teknis dikembangkan di seluruh kecamatan; b. Kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura dikembangkan di wilayah kabupaten yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura terutama di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; dan c. Kawasan agropolitan peternakan dikembangkan di wilayah Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti dengan pusat kegiatan di Kecamatan Lengayang (Lakitan). Rencana pengembangan kawasan perikanan pada seluruh wilayah dalam kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi : a. Kawasan perikanan tangkap, pengembangan perikanan tangkap dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, dan Lunang Silaut; b. Kawasan perikanan budidaya, pengembangan perikanan budidaya dilakukan di seluruh kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki potensi budidaya perikanan dan di pusatkan di kawasan minapolitan mandeh; Rencana pengembangan kawasan peternakan pada seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perternakan, meliputi : a. Peternakan dikembangkan di wilayah Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan Pusat Pengembangan di Surantih; b. Pengembangan Perternakan untuk sapi lokal di wilayah 12 kecamatan.
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 13
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan (7)
Rencana pengembangan potensi pertambangan dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang berada di kecamatan IV Jurai (Lumpo dengan luas lebih kurang 922,70, IV Jurai lebih kurang 1.138 Ha dan Nagari Tambang dengan luas lebih kurang 292 Ha), Kecamatan Batang Kapas dengan luas lebih kurang 2.365 Ha, Kecamatan Sutera dengan luas lebih kurang 7.582,55 Ha, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan luas lebih kurang 2.451,6 Ha dan Kecamatan Lunang Silaut lebih kurang 199 Ha. (8) Rencana pengembangan kawasan industri pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri besar, sedang, dan industri kecil, baik yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lingkungan industri, maupun industri rumah tangga yang berbasis agroindustri di Kecamatan Koto XI Tarusan (industri perikanan dan galangan kapal, gambir), Kecamatan Lengayang (peternakan dan Industri Kelapa Sawit), Kecamatan Pancung Soal (industri kelapa sawit), Kecamatan lunang silaut (industri kelapa sawit). (9) Rencana pengembangan kawasan pariwisata memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan di Kabupaten terdiri dari: a. Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Pancung Soal (Istana Indrapura) dan Lunang Silaut (Rumah Mande Rubiah); b. Kawasan Wisata Bahari berupa Wisata Pantai Teluk Kasai, Wisata Pantai Carocok Painan, Kawasan Mandeh, Sumedang, Pasir Putih, Sambungo ;dan c. Kawasan Wisata Alam (Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar, Air Terjun Timbulun, Air Terjun Pelangai Gadang, Ganting Ampalu, Air terjum Sungai Suam Lakitan dan Ekowisata Suaka Taman Nasional Kerinci Seblat Sako) ; d. Kawasan Wisata Konservasi (pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan). (10) Rencana pengembangan kawasan permukiman meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai permukiman yang terdiri dari : a. Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi : - Kawasan Kota besar terdapat di Kota Painan; - Kawasan Kota menengah di Tapan dan Kota Terpadu Mandiri (Lunang); - Kawasan Kota kecil di ibu kota kecamatan; - Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi : 1. Pemukiman pusat pertumbuhan nagari; 2. Pemukiman kampung; dan 3. Pemukiman dusun; (11) Rencana pengembangan kawasan budidaya peruntukan lainnya diatur dalam standar dan kriteria teknis pemanfaatan ruang dan merupakan persyaratan minimal untuk seluruh kabupaten yang meliputi : a. Kawasan kantor pemerintahan; b. Kawasan pendidikan; c. Kawasan pertahanan keamanan daerah dan lingkungan;dan d. Kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Kebijakan pola ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi : 1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan. (Konservasi) 2. Pengguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi TNKS, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lainnya. (Konservasi) 3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Konsevasi) 4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan. (Ekonomi) 5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangnan wilayah pusatpusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, perternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah. (Ekonomi Pangan) 6. Pendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. (Ekonomi dan Pangan) 7. Pendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan. (Ekonomi dan Konservasi) 8. Peningkatan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam. (Sumber daya manusia) 9. Pengembangan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan. (Parawisata) 10. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana. (Mitigasi Bencana) 2.1.2 . DEMOGRAFI A. Kependudukan a. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2009, jumlah penduduk sekitar 448.488 jiwa. Dengan rasio, jumlah penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan, yaitu sebanyak 221.938 jiwa dan 226.550 jiwa. Jumlah ini mengalami penambahan (peningkatan) sebesar 6.231 jiwa atau 97,96%, dimana jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Lengayang yaitu 53.991 jiwa, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 7.590 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Bayang yaitu 4,74 jiwa/Ha dan terendah terdapat di Kecamatan IV Bayang Utara yaitu 0,29 jiwa/Ha. Secara lengkap persebaran dan kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 15
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 2.2 Luas Wilayah, jumlah penduduk, Kepadatan dan Klasifikasi Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2009
Sumber: Data Sekunder BPS Kab. Pesisir Selatan
b. Proyeksi pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2011 – 2015 Berdasarkan angka pertumbuhan penduduk sebesar 1,3 %, maka didapat proyeksi pertumbuhan penduduk sampai tahun 2015 seperti pada tabel berikut ini.
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan
Tabel 2.3 Proyeksi pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2011 sampai 2015 NO.
KECAMATAN
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
1
Koto XI Tarusan
55,099
55,724
56,355
56,995
57,641
2
Bayang
45,843
46,363
46,888
47,420
47,958
3
Bayang Utara
8,565
8,662
8,760
8,860
8,960
4
IV Jurai
45,401
45,916
46,437
46,963
47,496
5
Batang Kapas
33,292
33,670
34,052
34,438
34,828
6
Sutera
46,048
46,570
47,098
47,632
48,172
7
Lengayang
56,283
56,921
57,567
58,220
58,880
8
Ranah Pesisir
33,551
33,931
34,316
34,705
35,099
9
Linggo Sari Baganti
43,459
43,951
44,450
44,954
45,464
10
Pancung Soal
35,467
35,869
36,276
36,687
37,103
11
Basa Ampek Balai
25,494
25,783
26,075
26,371
26,670
12
Lunang Silaut
28,973
29,301
29,634
29,970
30,309
JUMLAH
457,474
462,662
467,908
473,214
478,581
Sumber : RTRW Kab.Pesisir Selatan 2010 - 2030
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 17
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Gambar. 2.3 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009
Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010 - 2030
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 18
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 2.1.3. GAMBARAN UMUM SITUASI SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN Paparan tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan merupakan ringkasan dari Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan tentang kondisi sanitasi kabupaten saat ini. Terdiri dari gambaran umum sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih. A. Sub Sektor Air Limbah Cair Gambaran Umum: Lembaga utama yang menangani sub sektor Air Limbah Rumah Tangga dan persampahan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Pesisir Selatan untuk limbah cair dari Industri. Pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan air limbah domestik belum ada. Pengelolaan grey water (air buangan rumah tangga seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan lain-lain) dilakukan oleh masyarakat hanya secara perorangan dan belum dilakukan pada satu tempat, dan kondisinya belum optimal. Sarana IPAL komunal sudah ada didirikan di beberapa lokasi percontohan melalui program Sanimas sejak tahun 2008 (ibu kota kabupaten) . Pengelolaan IPAL komunal dilakukan oleh masyarakat dengan bimbinga n Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Pengelolaan black water (limbah tinja) dilakukan oleh masyarakat mandiri, dan jasa penyedotan kakus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran Fungsi Pengelolan Air Limbah Domestik : Fungsi pengelolaan air limbah domestic baik untuk jenis grey water maupun black water yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: Penyediaan sarana daur ulang air limbah domestik Pengelolaan daur ulang air limbah domestik. Monitoring dan evaluasi kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah domestik. Gambaran Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik: Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diarahkan untuk mewajibkan masyarakat di lingkungan pemukiman rumah tangga/individu untuk melakukan pengelolaan air limbah domestic (baik untuk grey water maupun black water) yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan yang ada baru sebatas pengelolaan limbah industri melalui : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Kakus. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Rincian Biaya Penyedotan Kakus. Gambaran Kapasitas Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Layanan Pengelolaan Air Limbah domestik saat ini baru dilayani oleh pihak pemerintah penyedia jasa sedot tinja yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dan layanannya belum menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahannya saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 19
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan baru memiliki 1 unit prasarana IPLT maupun layanan sedot tinja. Gambaran Koordinasi dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Koordinasi dalam tahap perencanaan, implementasi maupun monev belum optimal dan masih menemui beberapa kendala. Masalah utama: Dalam perencanan pembangunan sektor air limbah domestik, Kab. Pesisir Selatan Belum memiliki master plan air limbah skala kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai panjang dari utara – selatan sepanjang ± 240 km sedangkan untuk pengelolaan air limbah domestik belum dapat melayani semua kecamatan dan biaya operasional yang ditimbulkan menjadi besar untuk menjangkau seluruh kecamatan. Hanya memiliki 1 unit IPLT yang berada di Kecamatan IV Jurai di Bukit Penyambungan. Permasalahan air limbah domestik di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : Belum tersedianya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, sehingga banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar. Sarana program sanitasi untuk sektor lair limbah domestik saat ini masih terbatas terdapat MCK 9 Unit di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Lengayang, dan Inderapura. Pembangunan Jamban 9 unit di Kec.IV Jurai dan Batang Kapas. Melalui Kegiatan WSLIC 2 (2002 -2007) dialkukan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di 81 wiliyah se Kab. Pesisir Selatan, serta Pamsimas terdapat pembangunan 45 unit pada tahun 20082011. Permasalahan air limbah domestik di tingkat masyarakat: Masih banyaknya praktek buang air besar sembarang baik di kebun, sungai, kali atau sawah. Belum semua warga masyarakat mempunyai akses terhadap jamban baik jamban keluarga maupun MCK. Sementara kepemilikan jamban Jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 52,87%. Jumlah keluarga yang memiliki saluran pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 44,78%, Sebagian besar masyarakat belum mempunyai saluran pembuangan air limbah dan membuang air limbah dari dapur ke halaman belakang rumah.
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan B. Sub Sektor Persampahan Gambaran Umum: Lembaga utama yang menangani sub-sektor persampahan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Persampahan dan Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri belum optimal Pelibatan swasta dalam pengelolaan sampah yang masih perlu ditingkakan. Gambaran Fungsi Pengelolan Sub-sektor Persampahan : Fungsi pengelolaan persampahan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: 1. Penyediaan sarana daur ulang sampah 2. Pengelolaan daur ulang sampah 3. Monitoring dan evaluasi terhadap dampak praktik pengelolaan sampah yang berjalan di Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran Kebijakan Pengelolaan Sampah: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diarahkan untuk pengelolaan sampah sudah tertuang secara jelas di dalam perda. Perda yang ada sehubungan dengan pelayanan persampahan/kebersihan adalah Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2005. Besarnya tarif retribusi pelayanan sampah/kebersihan Gambaran Kapasitas Layanan Pengelolaan Persampahan 1. Permasalahan persampahan di Kab. Pesisir Selatan adalah hanya 3 kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Bayang dan Kecamatan Batang Kapas oleh bidang kebersihan dan pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesisir Selatan, sedangkan 9 Kecamatan lainnya dikarenakan timbulan sampahnya masih kecil dan dikelola langsung oleh masing-masing Kecamatan. Sampai saat ini timbulan sampah pada wilayah operasional Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesisir Selatan sebesar 25.699,65 m3/tahun dan yang tertanganni sebesar 84,2% atau sampah terkelola sebesar 21,900 m3/Tahun 2. Layanan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat terbatas, Hal ini dipengaruhi karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang seperti : Sarana dan prasarana pengolahan sampah yang sudah dalam kondisi tidak memadai seperti jumlah armada truk sampah, gerobak dan kontainer serta TPA eksisting yang dimanfaatkan masih dengan sistem open dumping dan lokasinya berada di sago. Belum efektifnya pola pemungutan retribusi sampah yang berjalan selama ini. Gambaran Koordinasi dalam Pengelolaan Sampah Koordinasi antar SKPD, dan juga antara SKPD dengan masyarakat dan swasta dalam tahap perencanaan, implementasi maupun monev pengelolaan sampah belum optimal dan masih menemui Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 21
beberapa kendala. Masalah Utama: Belum terbentuknya pemahaman yang baik tentang potensi masalah lingkungan yang besar bagi Kabupaten Pesisir Selatan karena baru tersedianya 1 TPA dan belum menjangkau seluruh kecamatan. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap praktik pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan terkait hal pengelolaan sampah yang sudah dijalankan selama ini. Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal untuk turut serta mengusulkan rencana program pengelolaan sampah dalam daftar usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan. Permasalahan persampahan di tingkat masyarakat Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang Perilaku masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan membuang sampah di sungai atau badan saluran, dan jalan. Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan seperti di kecamatan – kecamatan. Permasalahan persampahan di tingkat pemerintah Masih minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah TPS (bak konteiner) hanya ada di Kecamatan baru melayani Kenagarian Pasar Baru, Kenagarian Sago – Salido – Painan dan Batang Kapas dan belum mencapai keseluruh kecamatan. SDM Pengelola persampahan masih kurang Penegakan sanksi hukum masih lemah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan baru memiliki 1 TPA untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. C. Sub Sektor Drainase Lingkungan Gambaran Umum: Lembaga utama yang menangani sub-sektor drainase lingkungan adalah Bidang Binamarga untuk pembangunan saluran drainase dan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk pengendalian banjir dan genangan (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan). Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan belum ada. Belum adanya Perda yang mengatur pengelolaan drainase lingkungan Belum adanya master plan/outline plan drainase skala kecamatan Gambaran Fungsi Pengelolan Sub-sektor Drainase Lingkungan : Fungsi pengelolaan drainase lingkungan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: Monitoring dan evaluasi integrasi system drainase lingkungan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan
Monitoring dan evaluasi terhadap dampak dari praktik pengelolaan drainase lingkungan yang berjalan di Kabupaten Pesisir Selatan
Gambaran Kebijakan Pengelolaan Drainase Lingkungan: Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diarahkan untuk menegaskan kewajiban masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan. Permasalahan drainase lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : Belum terintegrasinya sistem drainase antar satu wilayah dengan wilayah di sekitarnya Meningkatnya intensitas curah hujan. Karakteristik di Kabupaten Pesisir Selatan dengan angka curah hujan setiap tahunnya cukup besar rata-rata 299,6 mm/tahun, dimana selama periode meningkatnya angka curah hujan seringkali terjadi peningkatan debit limpasan air permukaan. Akumulasi debit limpasan permukaan akibat meningkatnya intensitas curah hujan yang berasal dari bagian hulu dan tengah yang langsung terkonsentrasi masuk ke dalam areal cekungan atau wadah buangan alami seringkali menimbulkan terjadinya luapan dan genangan banjir pada areal cekungan dan lahan yang elevasinya relatif rendah di bagian hilir. Pendangkalan dan penyempitan jaringan drainase makro terjadi akibat laju erosi permukaan dan sedimentasi pada alur sungai yang relatif landai sehingga menimbulkan masalah pendangkalan dan penyempitan berlangsung relatif cepat menyebabkan penyusutan penampang air saluran. Mix Drain : Terjadi akibat penyimpangan perilaku pengelolaan sampah dan limbah serta penggunaan lahan yang keliru di perkotaan/areal permukiman yang padat penduduk dan pusat kegiatan perdagangan/pasar tradisionil, sehingga membebani kapasitas normal saluran drainase sehingga harus berfungsi sebagai wadah buangan limpasan air hujan maupun limbah domestik dan sampah padat. Belum terintegrasinya infrastruktur perumahan di dalam kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase dan air limbah) sehingga sering terjadinya banjir dan permasalahan lingkungan lainnya. Terbatasnya biaya operasional untuk pemeliharaan jaringan drainase jalan raya, sehingga seringkali menimbulkan genangan pada musim hujan Hampir semua kondisi drainase mikro di Kabupaten Pesisir Selatan masih bergabung dengan hasil buangan rumah tangga. Sungai digunakan sebagai limpasan buangan rumah limbah rumah tangga dan tinja, satu sisi sungai ini juga digunakan sebagai tempat mandi. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara jaringan drainase yang berada disekitarnya serta kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kapasitas Saluran drainase yang tidak memadai. Genangan juga sering terjadi pada saat curah hujan cukup tinggi pada beberapa wilayah bisa mencapai ketinggian 1 meter, dan lamanya bisa mencapai 2 hari. Hal ini terjadi Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 23
karena pendangkalan sungai sehingga wilayah hilir berpotensi terjadinya genangan dan banjir. Luas wilayah genangan di Kabupaten Pesisir Selatan bisa mencapai 118,85 Ha. Tabel 2. Lokasi Potensi Genangan Resiko Bahaya Banjir Kabupaten Pesisir Selatan Area Korban No Kecamatan Terendam Mengungsi (Ha) 1 Koto XI Tarusan 350 200 2 Bayang 200 300 3 IV Nagari Bayu 50 150 4 IV Jurai 2 12 5 Batang Kapas 5 23 6 Sutera 5 45 8 Ranah Pesisir 3 50 Total 90 132 Bahaya banjir yang terjadi pada daerah ini memiliki sebaran spasial umumnya di daerah dataran aluvial. Daerah ini pada umunya memiliki potensi rawan banjir sedang yaitu lunang silaut dengan luas 640,62 Km² dimana tinggi genangan mencapai lebih dari 1 meter dan lama genangan 2 hari. rawan banjir rendah yaitu Kecamatan Lengayang dengan luasan 505,96 Km² genangan terjadi akibat pendangkalan sungai. Genangan-genangan tersebut umumnya terjadi secara rutin setiap tahun. Rencana pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri pada tahap pertama akan melakukan upaya normalisasi sungai-sungai, serta kecamatan lain yang memiliki potensi sedang dan rendah yang tersebar secara merata. Adapun sebaran spasial secara administrasi yang memiliki bahaya banjir dapat dilihat pada Tabel 2. Sebaran Spasial Secara Administrasi Tingkat Bahaya Banjir Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel 2. Sebaran Spasial Secara Administrasi Tingkat Bahaya Banjir Tingkat Bahaya Banjir No
Kecamatan
Rendah
Total
Sedang
(Km²)
Luas
%
Luas
%
1
Koto XI Tarusan
373,46
87,74
52,17
12,26
425,63
2
Bayang
67,96
87,69
9,54
12,31
77,50
3
IV Nagari Bayu
219,88
87,69
30,86
12,31
250,74
4
IV Jurai
338,46
90,55
35,34
9,45
373,80
5
Batang Kapas
324,04
90,24
35,03
9,76
359,07
6
Sutera
343,42
77,06
102,23
22,94
445,65
7
Lengayang
505,96
85,67
84,64
14,33
590,60
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 8
Ranah Pesisir
493,96
87,52
70,43
12,48
564,39
9
Linggo Sari Baganti
256,15
81,21
59,26
18,79
315,41
10
Pancung Soal
413,47
55,87
326,63
44,13
740,10
11
BAB Tapan
410,76
60,63
266,74
39,37
677,50
12
Lunang Silaut
288,88
31,08
640,62
68,92
929,50
Total 4036,39 70,20 1713,50 29,80 Sumber: Analisis Data Laporan mitigasi bencana Kab.Pessel, 2007
5749,89
D. Sub Sektor Air Bersih. Gambaran Umum: Lembaga Utama yang menangani sektor air bersih adalah PDAM Kabupaten Pesisir Selatan, dan Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung Jawab untuk memfasilitasi penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin dan daerah rawan air. Permasalahan Air Bersih di Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat masyarakat antara lain: 1. Belum semua daerah yang terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM baru 10 Kecamatan yang sudah terlayani antara lain : Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, BT.Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Air Haji, PC.Soal, Basa IV Balai untuk Koto XI Tarusan baru melayani Barung Balantai dan Lunang belum aktif. Tetapi belum seluruh desa di kecamatan tersebut terlayani jaringan perpipaan PDAM, baru sekitar 16,2 % yang terlayani. 2. Faktor ekonomi masyarakat yang terbatas menjadi alasan masyarakat tidak melakukan pemasangan jaringan Pipa dari PDAM Permasalahan khusus di PDAM antara lain : 1. Kawasan permukiman belum terlayani jaringan perpipaan PDAM; 2. PDAM belum bisa melayani permintaan yang cukup besar dari masyarakat 3. Letak pemukiman penduduk yang relatif tersebar menyebabkan biaya untuk investasi jaringan perpipaan menjadi mahal. 4. Minat masyarakat untuk berlangganan PDAM masih kurang; 5. Sumber mata air yang ada belum dikelola secara optimal; 6. Sebagian daerah tidak tersedia sumber mata air (daerah kekeringan). 7. Di Kecamatan Lunang Silaut langkanya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena banyaknya sungai yang tercemar dan air merupakan air payau. 8. Latar belakang pendidikan pegawai bidang teknik sebanyak 45 orang dan non teknik adalah 44 orang. 9. Status pegawai tetap 76 orang, pegawai kontrak 11 orang, dan pegawai honor 2 orang. 10. Belum semua unit pelayanan mempunyai back up daya listrik PLN (Genset). 11. Tingkat kebocoran mencapai 31% Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 25
12. Umur Pipa sudah mencapai ± 20 tahun 13. Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan air minum Usulan dan prioritas program adalah sebagai berikut: a. Optimalisasi sistem prasarana dan sarana air bersih, yang meliputi optimalisasi jaringan pipa transmisi, produksi dan distribusi serta bangunan-bangunan penunjang seperti reservoir dan lain-lain. b. Tingginya tingkat kehilangan air maka segera melaksanakan program penurunan kehilangan air sampai dengan 5 % dalam 5 tahun (1 % pertahun) sehingga pada tahun 2015 tingkat kehilangan air tidak melebihi 30 %. c. Untuk kondisi eksisting, dimana kapasitas produksi sebesar 117 L/dtk cukup untuk melayani SR eksisting dengan syarat kehilangan air sebagaimana program pada butir 1 harus dilaksanakan. d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka pada tahun 2010, disarankan untuk segera mamanfaatkan kapasitas yang belum termanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan tambahan 4,797 SR. e. Dalam rangka pencapaian target MDGs, PDAM Kab. Pesisir Selatan merencanakan meningkatkan pelayanan sampai dengan 13,633 SR atau tambahan sebesar 7.000 SR dari kondisi eksisting. Memperhatikan masih tersedianya kapasitas yang belum termanfaatkan dan program penurunan kehilangan air maka untuk mencapai terget MDGs tersebut PDAM Kab. Pesisir Selatan hanya perlu meningkatkan kapasitas terpasang sebesar 25 L/dtk sebelum Tahun 2015. f. kapasitas/ supply air baku dengan melakukan studi tentang air bawah tanah maupun air permukaan. g. Pelestarian daerah tangkapan dan perlindungan SDA di wilayah Pesisir Selatan Selatan h. Mengembangkan sambungan langganan kepada daerah yang belum terlayani sampai 98,83% i. Peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan pelayanan sampai sebesar 20 % j. Penanganan pengaduan dari pelanggan sampai sebesar 80% k. Progam Penyehatan PDAM untuk mencari beberapa alternatif pemecahan masalah yang terjadi di dalam PDAM baik aspek Teknis, Keuangan, administrasi dan Manajemen. l. Pemberdayaan Masyarakat melalui program Pamsimas m. Pemberdayaan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan air minum seperti program Multipihak
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 2.1.4. GAMBARAN KONDISI AREA BERESIKO PELAYANAN SANITASI PER KECAMATAN A. Akses tiap Sektor Sanitasi per Kecamatan Berdasarkan kesepakatan SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan setelah melakukan analisa baik berdasarkan data sekunder, data primer, persepsi SKPD, pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan dan setelah dikaji ulang akhirnya diputuskan bahwa tidak ada kecamatan yang luput dari resiko. Kecamatan-kecamatan yang mempunyai resiko sangat tinggi antara lain: Kec. BAB Tapan, Ranah Pesisir dan kec. Lengayang, sedangakan Kec. Yang memilikiki resiko lingkungan tinggi antara lain : Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang Utara, Bayang, Lengayang, Batang Kapas, Sutera, Ranah Pesisir, dan Kec. Lunang Silaut. Kecamatan yang mempunyai resiko rendah yaitu : Kecamatan IV Jurai. Permasalahan utama di area beresiko lingkunga baik sangat tinggi, tinggi dan area beresiko rendah antara lain: masih banyak masyarakat yang melakukan praktek membuang sampah di sembarang tempat (Sungai, Kebun, halaman, saluran irigasi, pinggir jalan dll), akses terhadap jamban yang rendah, kepemilikan jamban sedikit dan sebagian besar masyarakatnya membuang tinja di sembarang tempat (kebun, sungai, saluran irigasi), ketidak berfungsian saluran drainase dan sering terjadi banjir pada saat musim hujan, cakupan layanan air bersih yang aman masih kecil (38,25%), banyak terjadi kasus diare. Permasalahan ini juga terjadi hampir di setiap nagari Cakupan layanan air bersih, jamban, SPAL, penanganan sampah rendah serta perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih sangat kurang termasuk perilaku Cuci Tangan pada waktu penting. Secara lebih lengkap kondisi Sanitasi pada kecamatan beresiko dan beresiko tinggi dapat dilihat pada tabel berikut :
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 27
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 2.6. Kondisi Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Beresiko Tinggi dan Kecamatan Beresiko pada tahun 2011 No
1
Jml Kk Dprksa
Jamban Jml Kk Memiliki
% Memiliki
5675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205
205
100
5563
268
268
100
358
358
100
358
100
3
396
396
100
Pasar Baru Koto Merapak As. Kumbang
3308
270
150
56
109
109
78
180
78
61
575
575
100
4136
54
40
74
0
0
0
42
0
74
161
161
100
2278
285
134
47
260
115
44
138
44
41
430
430
100
Lumpo
2662
219
219
100
314
314
100
506
100
63
467
467
100
Salido
7074
1137
834
73
1269
585
46
1106
46
46
543
543
100
IV KT.Muddik
2622
35
35
100
112
108
96
55
96
40
267
267
100
Pasar Kuok
4987
5
5
100
10
10
100
0
100
0
50
50
100
Surantih
10545
63
63
56
42
21
50
42
50
79
219
219
100
Kambang
9415
6529
6596
40
6529
3540
54
6529
54
40
6584
6584
100
Koto Baru
4629
83
71
86
108
95
88
97
88
80
133
133
100
8012
240
240
100
48
48
100
98
100
0
266
266
100
Air Haji
10237
580
465
80
506
506
100
520
100
101
808
808
100
Kecamatan
Puskesmas
Koto XI Tarusan
Barung Balantai Tarusan
Jumlah Kk
Tempat Sampah Jml Kk Jml Kk % Dprksa Memiliki Memiliki
Pengolahan Limbah Jml Kk Jml Kk % Dprksa Memiliki Memiliki
Persediaan Air Bersih Jml Kk Jml Kk % Dprksa Memiliki Memiliki
2
Bayang
3
Bayang Utara
4
IV Jurai
5
Batang Kapas
6
Sutera
7
Lengayang
8
Balai Salasa
10
Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal
Indera
8076
62
32
52
105
21
20
39
20
21
58
58
100
11
Basa IV Balai
Tapan
6725
71
65
92
109
87
80
110
80
52
184
184
100
12
Lunang Silaut
Tj.Beringin
4152
504
316
63
504
381
76
495
76
44
763
763
100
Tj.Makmur
3232
9
103,328
189
96
51
209
164
78
209
78
46
314
314
100
10594
5601
68.8
10623
6462
60,83
10524
6083
44,78
12423
12423
100
Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2010, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 28
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan B. Penerapan PBHS pada Area Beresiko Tinggi Tabel 2. Hasil Survey PHBS Tatanan Rumah Tangga Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 No
Keterangan
1
Sarana Air Bersih
2
Sanitasi Dasar
3
Tempat Umum Pengolahan Makanan
4
No
Indikator
Persentase tertinggi adalah sumur gali 79,18%, ledeng 9,39%, penampung air hujan 2,94%, dan lainya 8,48 Seperti jamban sehat 52,87%, pemanfaatan sampah 60,83%, yang memiliki pengolahan limbah 44,78% dan akses air bersih 100% Cakupan TUPM tahun 2010 dari 397 yang diperiksa sebesar 71,54% dan mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebanyak 69,53%
Rumah sehat yang memenihi persyaratan kesehatan sebanyak 64,70% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Rumah Sehat
Tabel 2. Prosentase Rumah Sehat Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Rumah Kecamatan Puskesmas Jumlah Jumlah % Jumlah Seluruhn Diperiks Diperiksa Sehat ya a
% Sehat
1
Koto XI Tarusan
Barung BalantaiTarusan
0 4,889
0 358
0 7.32
0 358
0 100.00
2
Bayang
Pasar Baru Koto Merapak
2,977 2,931
260 133
8.73 4.54
133 83
51.15 61.65
3
Bayang Utara
4
IV Jurai
5
Batang Kapas
6
Sutera
7
Lengayang
8
Ranah Pesisir
As. Kumbang Lumpo Salido IV KT.Muddik Pasar Kuok Surantih Kambang Koto Baru Balai Salasa
1.384 2,120 6,700 2,479 4,310 7,422 8,541 4,185 7,517
390 509 1,706 99 0 69 6,529 103 425
28.18 23.8 72 3.99 5. 0 46 0.93 3. 76.44 99 2.46 5.65
170 217 915 57 0 23 4,099 67 425
43.59 42.89 53.63 57.58 0 33.33 62.78 65.05 100.00
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 29
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan
10
Linggo Sari Baganti Pancung Soal
11
Basa IV Balai
12
Lunang Silaut
9
Air Haji
6,575
675
10.27
671
99.41
Indera
6,995
0
0
19
0
Tapan Tj.Beringin Tj.Makmur
5,701 3,725 0 78,411
134 504 0 11,981
2.35 13.5 3 0 15,16
84 374 0 7,694
62.69 74.21 0 64,70
Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2010, Dinas Iesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 2.2. VISI DAN MISI SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.2.1. Visi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan Visi sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan sebagai berikut : “Tercapainya Lingkungan Bersih dan Sehat Melalui Pembangunan Sanitasi yang Partisipatif di Kab. Pesisir Selatan 2015” 2.2.2. Misi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan Misi Pembangunan Sanitasi dirumuskan untuk mendukung Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 antara lain : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemerataan pembangunan sarana air bersih, air limbah, drainase dan persampahan yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan, kesetaraan gender dan kebersamaan dalam pembangunan sarana air bersih, air limbah, drainase dan persampahan. 3. Meningkatkan peran aktif pemerintah dalam pengelolaan sarana sanitasi. 4. Menumbuhkembangkan peran sektor swasta dalam pengelolaan air limbah dan persampahan. 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sektor sanitasi dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 2.3. KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI SEKTOR SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 – 2015 Sesuai dengan misi diatas, maka strategi yang perlu dilakukan untuk penanganan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas akses air bersih di Kabupaten pesisir Selatan; 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengolahan air limbah skala komunitas; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan melalui rencana induk sistem persampahan; 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase pemukiman di Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Meningkatkan kapasitas sistem organisasi dan masyarakat dalam Prilaku Hidup Bersih dan Sehat; 6. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan sanitasi dengan perencanaan penataan ruang. Arah Kebijakan Pembangunan Arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut : 1) Urusan Kesehatan a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesehatan.
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 31
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan b. c.
d. e. f. g. h. i.
Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. Meningkatkan kinerja dari sistem surveilance, respon cepat dan penanggulangan terhadap penyakit menular antara lain flu burung, DBD,TBC, HIV/AIDS, hepatitis, dan diare. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di kawasan pemukiman, utamanya pada pemukiman kumuh. Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan posyandu. Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) serta meningkatkan mutu dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Kesehatan.
2)
Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum termasuk dalam kaitannya dengan tata air antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan air limbah. b. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan persampahan. c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta (dunia usaha) dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). d. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pekerjaan Umum.
3)
Urusan Perumahan Penyelenggaraan urusan Perumahan antara lain diarahkan untuk: a. Menciptakan kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah daerah. b. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat. c. Memperbaiki kondisi lingkungan permukiman di kawasan padat/kumuh. d. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pembangunan Kampung Terpadu. e. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perumahan.
4)
Urusan Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain diarahkan untuk: a. Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah daerah. b. Menterjemahkan arahan tata ruang ke dalam Rencana Jangka Panjang, Menengah, Tahunan dan Perencanaan Sektor.
5)
Urusan Perhubungan Informasi dan Komunikasi Penyelengggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain diarahkan untuk: a. Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet. b. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 32
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan c. d.
6)
Menerapkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah daerah Mengembangkan kapasitas dan kinerja jaringan sistem informasi sampai ke tingkat Kecamatan
Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk: a. Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah daerah. b. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan c. Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah dan lingkungan hidup. d. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. e. Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, Green School, dan Adiwiyata. f. Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna). g. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup. h. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Lingkungan Hidup. i. Mengembangkan taman-taman kota.
2.3.1 Kebijakan Umum Terkait Pembangunan Sektor Sanitasi (Aspek Teknis) A.
Arah Pembangunan sektor Air Limbah Sampai Tahun 2015 Kebijakan dalam urusan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup diarahkan pada : (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui penyusunan rencana induk sistem Air Limbah Kabupaten Pesisir Selatan (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui peningkatan cakupan dan kualitas pengelolaan Limbah Cair (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui konservasi lingkungan akibat pencemaran limbah cair (4) meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan Kebijakan dalam urusan lingkungan hidup diarahkan pada mengendalikan pencemaran dan pengrusakan sumber daya air dan lingkungan hidup Kebijakan dalam urusan penataan ruang diarahkan pada meningkatkan keterlibatan para pelaksana pembangunan dalam rencana pemanfaatan tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan limbah cair.
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 33
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan B.
Arah Pembangunan sektor Persampahan Sampai tahun 2015 Kebijakan dalam urusan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan diarahkan pada : (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui penyusunan rencana induk sistem persampahan Kabupaten Pesisir Selatan (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui peningkatan cakupan dan kualitas pengelolaan persampahan Kabupaten Pesisir Selatan (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui konservasi lingkungan akibat pencemaran limbah padat (4) meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan Kebijakan dalam urusan penataan ruang diarahkan pada meningkatkan keterlibatan para pelaksana pembangunan dalam rencana pemanfaatan tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan sanitasi Mengoptimalkan potensi hubungan kerjasama antar daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk peningkatan pelayanan publik. Meningkatkan Peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan
C. Arah Pembangunan Sektor Drainase Sampai Tahun 2015 Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase lingkungan dengan perencanaan penataan ruang kota Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada meningkatkan daya dukung dan kualitas jaringan drainase Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan saluran drainase/ gorong-gorong kabupaten dengan mengoptimalkan fungsi saluran drainase Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran drainase lingkungan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan D. Arah Pembangunan Sektor Air Bersih Sampai Tahun 2015 Kebijakan dalam urusan Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Kantor PDAM diarahkan pada : (1) meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (2) mewujudkan sistem jaringan dan manajemen pengolahan air baku secara terpadu 2.3.2 Arah Strategi terkait pembangunan sektor sanitasi (Aspek Non Teknis) A.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi dan Pajak Daerah melalui strategi : (1) Penyederhanaan berbagai jenis dan prosedur administrasi perjinan, penetapan tarif retribusi daerah dan pajak daerah ; (2) Rasionalisasi jenis pungutan, penyempurnaan struktur tarif retribusi serta prosedur
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 34
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan (3)
(4)
perijinan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparatur untuk mendorong kinerja pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah, sehingga target pendapatan dan penerimaan asli daerah dapat dicapai tepat waktu.
B.
Penyusunan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur terkait Sanitasi Kebijakan belanja Daerah dalam penyelengaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur terkait sanitasi agar sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat memberikan manfaat yang maksimal.
C.
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan SKPD, Kecamatan dan Nagari terkait Sanitasi Kebijakan dalam urusan pemberdayaan masyarakat nagari diarahkan pada memfasilitasipengembangan masyarakat dan lembaga di nagari dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasrana sanitasi. Kemampuan SKPD pengelola sanitasi diarahkan pada pelaksanaan bintek, sosialisasi terhadap pejabat pengelola sanitasi sampai kepada penataan pelaksana pengelola sanitasi secara terus menerus
D.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap PHBS Kebijakan urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat masyarakat Kebijakan urusan pendidikan diarahkan pada meningkatkan pengetahuan PHBS sejak pendidikan Usia Dini sampai pendidikan menengah serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sanitasi. Kebijakan dalam komunikasi dan informatika diarahkan pada meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mass media dengan penyebarluasan informasi pembangunan sanitasi khususnya tentang PHBS
E.
Penyusunan Kebijakan daerah/Peraturan Bupati terhadap sistem operasional dan prosedur infrastruktur terkait sanitasi Penyusunan/penyempurnaan produk hukum terkait dengan sanitasi seperti peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah, persampahan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi ijin pembuangan limbah dan Drainase Lingkungan.
F.
Peningkatan Cakupan Pelayanan Sanitasi
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 35
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan
2.4
Memanfaatkan peluang pendanaan anggaran sanitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun dari banyak pihak yang peduli Memfasilitasi investasi swasta disektor sanitasi Kebijakan dalam urusan penanaman modal diarahkan pada meningkatkan dukungan dari sisi SDM maupun infrastruktur dan promosi potensi dan peluang investasi di sektor sanitasi Pengelolaan sanitasi diarahkan pada memperluas cakupan dan kualitas pelayanan sanitasi bagi masyarakat miskin Meningkatkan mutu pelayanan sanitasi dan pemberdayaan masyarakat
TUJUAN, SASARAN SANITASI DAN ARAHAN TAHAPAN PENCAPAIAN
Tujuan umum pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011–2015 adalah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan RPJMD dan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan. 2.4.1. Tujuan Sektor Sanitasi 1. Meningkatkan pelaksanaan aturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 2. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengelolaan sanitasi yang berwawasan lingkungan 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat pada tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan 4. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih/air minum di Kabupaten Pesisir Selatan 5. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sarana sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2015 6. Meningkatkan peran lembaga swasta dalam pembangunan sarana sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 2.4.2. Sasaran Sektor Sanitasi 1. Tersedianya perencanaan pengelolaan sektor sanitasi skala Kabupaten yang terintergrasi dan berkelanjutan 2. Peningkatan sanksi penegakan hukum sehubungan dengan penyehatan lingkungan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Meningkatnya pengelolaan dan layanan yang merata pada sektor sanitasi melalui peningkatan sarana dan prasarana yang memadai 4. Meningkatnya Akses terhadap air bersih/air minum melalui peningkatan suplai air baku dan kualitas pelayanan air bersih/air minum 5. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 36
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 6. 7. 8. 9.
Meningkatnya masyarakat yang sadar untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Pesisir Selatan Meningkatnya pengetahuan PBHS Sejak Pendidikan usia dini sampai pendidikan tingkat menengah Terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat mulai jenjang PAUD, pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah Terciptanya situasi yang kondusif untuk koordinasi dan integrasi kegiatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan
2.4.3. Arahan Pentahapan pencapaian sektor sanitasi Arahan pentahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun berdasarkan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi dengan mempertimbangkan: 1. Arah pengembangan Kabupaten yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka panjang 2. Kepadatan dan Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan 3. Kawasan beresiko sanitasi 4. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah) A. Sub Sektor Air Limbah Domestik Seiring berkembangnya Kabupaten Pesisir Selatan dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menyebabkan bertambahnya volume pencemaran dari air buangan domestik baik dari air limbah cucian, kamar mandi (grey water) dan limbah dari WC (Black Water). Sehingga diperlukan pengelolaan air limbah yang terpadu dalam mendukung pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Di dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini telah ditentukan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah secara umum apakah sistem on site maupun sistem off site. Kriteria yang dipergunakan antara lain dalam penentuan prioritas pengembangan tersebut antara lain : Kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (urban, peri urban, rural), karakteristik tata guna lahan/ Central of Business Development (CBD) serta Resiko Kesehatan Lingkungan. Berdasarkan kriteria tersebut dihasillkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut kelompokan ke dalam beberapa zonasi, zona tersebut sekaligus sebagai dasar bagi Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengembangan rencana jangka panjang pengelolaan air limbah. Rencana pengembangan dapat digambarkan sebagai berikut: Zona 1, : Merupakan area dengan tingkat resiko kesehatan menengah dan tinggi yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan pilihan system setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup ........... nagari yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatab. Dalam Peta diberi warna biru muda. Zona 2, : merupakan area dengan tingkat resiko kesehatan menengah dan tinggi yang dapat Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 37
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan diatasi dalam jangka menengah dengan pilihan system setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup ........nagari yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam Peta diberi warna hijau Zona 3, : merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku dan oleh karena merupakan daerah dengan penduduk padat maka pemilihan systemnya adalah system setempat dengan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga). Zona ini mencakup .......nagari. Dalam Peta diberi warna merah hati Zona 4, : merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District/CBD) yang harus diatasi dengan pilihan system terpusat (off site) dalam jangka menengah. Zona ini meliputi ..........nagari yang dalam Peta diberi warna kuning. Zona 5, : merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang dengan pilihan system setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup ........nagari yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam Peta diberi warna biru tua. Apabila memperhatikan hasil pemetaan zonasi air limbah domestik tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah untuk melaksanakannya maka pada tahun 2011 akan dimulai dengan adanya pilot project setingkat nagari yaitu di nagari................. Kecamatan ............... dengan layanan on site dengan pendekatan komunal melalui program sanitasi berbasis masyarakat bagi masyarakat yang kurang mampu dipadukan dengan pemicuan untuk layanan on site berbasis rumah tangga bagi masyarakat yang lebih mampu. Nagari .................. merupakan salah satu desa di Kecamatan ................ yang berdasarkan penetapan Area Beresiko adalah kecamatan dengan kriteria bersiko tinggi dan memerlukan penanganan segera. Berdasarkan zonasi sanitasi air limbah dengan memperhatikan RT/RW Kabupaten Pesisir Selatan dan kemampuan daerah maka lokasi di dalam RPIJM Bidang PU/Ciptakarya untuk limbah cair adalah sebagai berikut:
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 38
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 2.8. Rencana Program Investasi Jangka Menengah sektor Limbah Cair Domestik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 - 2015 No Kegiatan Pokok
2011
2012
2013
2014
2015
I Kegiatan Fisik 1
Sanitasi Berbasis Masyarakat
Pembangunan 2 sewerage terpusat Pembebasan Lahan 3 IPLT Pembangunan IPLT baru Pengadaan Armada penyedot tinja II Keg iatan Non Fisik 1 2 3 4
Penyusunan master Plan Bidang Air Limbah Penyusunan FS Air Limbah Penyusunan DED Air Limbah Penguatan Kelembagaan Air Limbah
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 39
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Peta : Zonasi Limbah Cair Kabupaten Pesisir Selatan
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 40
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan B. Sub Sektor Persampahan Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasikan. Ada 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu; 1). Tata guna lahan/klasifikasi wilayah : komersial/ Central of Business Development (CBD), pemukiman, fasilitas umum, terminal, dsb; 2). Kepadatan penduduk. Berdasarkan kriteria penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Pesisir Selatan tedapat 4 zona yang dapat diiustrasikan sebagai berikut: Zona 1, merupakan area yang cukup padat, ada kawasan bisnis dan tempat umum yang harus terlayani secara penuh 100 % (Full coverage) dalam jangka waktu pendek dengan system layanan langsung dari sumber ke TPA. Terdapat .......nagari dalam zona ini. Di dalam peta diberi warna kuning. Zona 2, merupakan area yang harus terlayani dengan system tidak langsung yaitu dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70 % cakupan layanan harus diatasi dalam jangka menengah ( 5 tahun) ke depan. Terdapat .........nagari daam zona ini . Dalam peta diberi warna merah. Zona 3, merupakan area yang harus terlayani dengan system tidak langsung yaitu dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70 % cakupan layanan harus diatasi dalam jangka panjang. Terdapat .............nagari dalam zona ini . Dalam peta diberi warna biru tua. Zona 4, merupakan area yang tidak terlalu padat penduduknya serta tidak terdapat tempat-tempat umum, CBD, pasar, tujuan wisata maupun tempat umum lainnya, area ini dilayani secara lokal baik individual maupun komunal, dalam jangka pendek sampai panjang. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan baik sesuai dengan syarat kesehatan serta konsep 3 R. Terdapat ........nagari dalam zona ini . Dalam peta diberi warna biru muda. Apabila memperhatikan hasil pemetaan zonasi persampahan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah untuk melaksanakannya maka pada tahun 2011 akan dimulai dengan adanya pilot project setingkat nagari yaitu pembuatan TPS Terpadu 3 R berbasis masyarakat di ...... lokasi yaitu : di nagari .............. Kecamatan ............................................ Berdasarkan zonasi persampahan dengan memperhatikan RT/RW Kabupaten Pesisir Selatan dan kemampuan daerah maka lokasi di dalam RPIJM Bidang PU/ Ciptakarya untuk persampahan adalah sebagai berikut:
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 41
Tabel 2.9. Rencana Program Investasi Jangka Menengah Sektor Persampahan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 - 2015 No I
Kegiatan Pokok
2011
2012
2013
2014
2015
Kegiatan Fisik
Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah 1 Terpadu 3R Berbasis Masyarakat Pembangunan TPA 2 baru Gunung Bungkuk Kecamatan IV Jurai Pembangunan TPA 3 baru Kecamatan Basa IV Balai Tapan Perencanaan 4 Pembangunan TPA Kecamatan Lengayang 5 Pengadaan Alat Berat 6
Pembangunan TPS di 12 Kecamatan
II Keg iatan Non Fisik 1
Sosialisasi Sanitasi Berbasis Masyarakat
2
Monitoring dan Evaluasi Sanitasi
3
Pelatihan Tenaga Fasilitator Sanitasi
4
Penguatan Kelembagaan Sanitasi
5
Penyusunan Master Plan Persampahan
6 Penyusunan FS 7 Penyusunan DED
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 42
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Peta Zonasi Persampahan Kabupaten Pesisir Selatan
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 43
C. Sub Sektor Drainase Lingkungan Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat desa, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu : Kepadatan penduduk, tata guna lahan (Perdagangan, jasa maupun permukiman), daerah genangan air hujan serta tingkat resiko kesehatan. Berdasarkan kriteria tersebut maka perencanaan penanganan drainase ke depan dapat digambarkan sebagai berikut: Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan kawasan padat, pusat perdagangan dan jasa (CBD) serta kondisi topografi kurang menguntungkan yang harus diatasi dalam jangka pendek meliputi .......nagari. Dalam peta diberi warna merah Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat dan kawasan bisnis (Central Business District) yang harus diatasi dalam jangka menengah mencakup .....nagari. Dalam Peta diberi warna kuning Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan panjang mencakup .........nagari. Dalam peta diberi warna hijau Zona 4, merupakan area dengan tingkat resiko yang relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang mencakup .......nagari. Dalam Peta diberi warna biru Prioritas pertama untuk sektor drainase dengan mempertimbangkan RT/RW bahwa Kecamatan IV Jurai sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan maka pada tahun 2012 akan melengkapi pembangunan sistem drainasenya. Juga akan dibangun sistem drainase permukiman untuk ..... kecamatan prioritas lainnya mulai tahun 2012 sampai tahun 2014. Sementara kegiatan non fisik antara lain : penyusunan master plan drainase (2012), FS dan DED drainase lingkungan (2012)
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 44
Peta Zonasi Drainase Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 45
D. Sub Sektor Air bersih Pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dituntut untuk meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat. Wilayah cakupan layanan PDAM di Kabupaten Pesisir Selatan hingga saat ini baru mencapai 72.45 %. Dalam jangka tahun 2015 untuk dapat mengembangkan layanan sehingga mampu melayani 96.83 % masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber air untuk PDAM di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 11 unit Pelayanan PDAM. Rencana pengembangan disusun berdasarkan kriteria tata guna lahan, kepadatan penduduk, kualitas air dan kemampuan membayar masyarakat. Hasil penyusunan prioritas ini dapat diilustrasikan sebagai berikut : Zona 1, merupakan area yang perlu penanganan jangka pendek dan segera oleh PDAM mencakup .......... nagari. Dalam Peta diberi warna Biru Muda Zona 2, merupakan area yang perlu penanganan jangka pendek sampai menengah oleh PDAM mencakup ......nagari. Dalam Peta diberi warna Biru Tua Zona 3, merupakan area yang memerlukan penanganan jangka pendek melalui Program Pembangunan Sarana dan Prasarana air Bersih untuk Perdesaan meliputi .......nagari. Dalam peta diberi warna kuning muda Zona 4, merupakan area yang memerlukan penanganan jangka menengah melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana air Bersih untuk Perdesaan meliputi ......nagari. Dalam peta diberi warna kuning tua Zona 5, merupakan area yang memerlukan penanganan jangka pendek melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah meliputi .......nagari. Dalam peta diberi warna merah Zona 6, merupakan area yang memerlukan penanganan jangka menengah melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah meliputi ........nagari. Dalam peta diberi warna merah Tua Zona 7, merupakan area yang memerlukan penanganan jangka pendek melalui PDAM dan Pembangunan Sarana dan Prasarana air Bersih untuk Perdesaan meliputi ..........nagari. Dalam Peta diberi warna hijau muda. Zona 8, merupakan area yang memerlukan penanganan jangka panjang meliputi .........nagari. Dalam Peta diberi warna Hijau Tua
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 46
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Peta Zonasi Air Bersih Kabupaten Pesisir Selatan
Pokja Sanitasi Pesisir Selatan
II - 47