Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan

“Tercapainya Lingkungan Bersih dan Sehat Melalui Pembangunan Sanitasi yang Partisipatif di Kabupaten Pesisir Selatan 2015”

1.1

LATAR BELAKANG

Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan dan permasalahan lain. Hal ini masih menjadi persoalan pembangunan Nasional dan Daerah, tidak terkecuali di Pesisir Selatan. Sanitasi yang tidak memadai atau kurang baik di Kabupaten Pesisir Selatan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan hidup, seperti masih banyaknya kasus diare yang berakibat pada kematian bayi. Kondisi di Indonesia baru 49% penduduk Indonesia yang mampu mengakses sarana dan prasarana sanitasi yang aman. Indonesia termasuk salah satu Negara yang memiliki sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia; kurang dari 10 Kabupaten di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Sementara itu, tercatat juga bahwa ternyata Indonesia harus mengalami kerugian kerugian ekonomi sebesar 56 miliar setiap tahunnya karena kondisi sanitasi dan hygiene yang masih buruk. Fakta-fakta yang kita hadapi bersama inilah, yang telah mendorong Wakil Presiden sejak 8 Desember 2009 lalu mencanangkan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Permukiman (PPSP) di Indonesia yaitu suatu program yang diprakarsai oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan Pembangunan Sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. untuk ikut serta dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka melaksanakan program tersebut telah membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman pada tanggal 9 Maret 2011 melalui Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/215/Kpts/BPT-PS/2011, penyusun buku putih sanitasi, membuat rencana strategis sanitasi, membuat rencana aksi sanitasi, informasi mengenai kegiatan-kegiatan sanitasi (project

Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 1

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan digest), penetapan prioritas dan zonasi (priority setting and sanitation zoning), dan tugas-tugas lain dalam rangka peningkatan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2011 POKJA telah menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan, buku laporan studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA), dan hasil penetapan prioritas dan zonasi sanitasi yang berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi. Dokumendokumen tersebut, disamping sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya, seperti rencana strategi pembangunan Kabupaten, rencana strategi SKPD, hasil musyawarah pembangunan (musrenbang), merupakan sumber informasi yang diperlukan untuk penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Pengembangan layanan sanitasi Kabupaten harus didasari oleh suatu rencana Pembangunan Sanitasi Jangka Menengah (3 sampai 5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis. Strategi sanitasi Kabupaten merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kabupaten. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat Kota/Kabupaten Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupatennya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi Kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Dalam konteks yang lebih luas, SSK adalah sebuah langkah penting menuju pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang dihasilkan pada Johanesburg Summit pada tahun 2002, dengan salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk pada tahun 2015 yang tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar yang merupakan target ke 10 MDGs. Disamping itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Bidang Sanitasi telah menetapkan 3 (tiga) target, sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 berikut yang sekaligus menggambarkan kondisi umum sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang masih cukup jauh dari target RPJMN Bidang Sanitasi tersebut.


II - 2


No

Tabel 1.1 Target RPJMN Dan Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan Target RPJMN Dalam Bidang Kondisi Umum Sanitasi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan  Prosentase jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 52,87%, dan sisanya tidak mempunyai jamban (masyarakat masih buang tinjanya di kebun, sungai atau di kali).  Prosentase jumlah keluarga yang memiliki saluran pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 44,78%. Sebagian besar masyarakat belum mempunyai saluran pembuangan air limbah dan membuang air limbah dari dapur ke belakang pekarangan.  BAB di halaman belakang.

1.

Stop buang air besar sembarang tempat melalui peningkatan sistem pengelolaan limbah terpusat 10% untuk penduduk, dan peningkatan sistem pengelolaan air limbah setempat bagi 90% penduduk.

2.

Dari data 18 Puskesmas yang ada di Peningkatan pengelolaan Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh persampahan yang berwawasan informasi 60,83% yang baru mempunyai lingkungan dengan cakupan layanan tempat sampah dan sisanya dibuang ke hingga 80%. sungai, kebun dan dibakar didepan rumah.

3

Frekuensi genangan mencapai lebih dari Pengurangan genangan seluas 22.500 satu kali setahun dialami oleh 20 % Ha di 100 kawasan strategis per rumah tangga sementara satu bulan Kabupaten. sekali terjadi genangan dialami oleh 8%.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) juga diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam hal meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM pada tahun 2009 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 70,61, Propinsi Sumatera Barat 73,44 dan IPM Nasional sebesar 71,76. Perbandingan IPM Kabupaten, Provinsi dan Nasional lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :


II - 3

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 1.2. Perbandingan IPM Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan IPM Nasional pada tahun 2009 Sumatera IPM Kab. Pesisir Selatan Nasional Barat IPM 70,61 73,44 71,76 Dilihat dari kondisi sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2009 – 2014 dan SPM, sedangkan aturan perundangan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pelayanan Publik yaitu:  Undang-Undang Nomor 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik.  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.  Peraturan Menteri Dalam NegeriI Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan dalam NegeriI di Kabupaten/Kota. Perbandingan kondisi sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan target RPJMN dan Standar Pelayanan Minimun Nasional dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini : Tabel 1.3 Perbandingan RPJMN, SPM dan Kondisi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan PP 16 Tahun 2006 Kondisi SPM Sub RPJMN 2009- 2014 (Standar Pelayanan Kabupaten Pesisir Bidang Minimal) Selatan  Prosentase jumlah keluarga yang memiliki jamban Pelayanan minimal sehat sebanyak sistem pengelolaan air 47,51%. dan sisanya limbah Permukiman tidak memiliki dilakukan dengan jamban (masyarakat Open defecation menggunakan sistem masih buang tinjanya Air Limbah free untuk semua setempat atau di kebun, sungai atau Kecamatan terpusat agar tidak di kali). mencemari badan air  Sementara sebagian atau sumber air baku. besar masyarakat masih buang tinjanya di kebun, sungai atau di kali sehingga masih Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 4


Persampahan

Meningkatnya sampah yang terangkut hingga 75%

Pelayanan minimal prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA.

Drainase

Berkurangnya wilayah genangan permanent dan temporer hingga 75% dari kondisi saat ini

Pelayanan minimal prasarana dan sarana drainase untuk menghilangkan genangan.


mencemari badan air maupun sumber air baku.  Prosentasi jumlah keluarga yang memiliki pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 44,78% dan masyarakat yang belum mempunyai saluran pembuangan air limbah sebesar 55,22% ,dan pembuangan limbah dilakukan dari dapur ke halaman belakang rumah. Prosentase jumlah keluarga yang mempunyai lubang/tempat sampah sebesar 60,83 %. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah di kali, saluran irigasi atau di kebun dan dibakar. Sampah yang terkelola sebesar 3 21,900 M /Tahun. Frekuensi genangan mencapai lebih dari satu kali setahun dialami oleh 16,1% rumah tangga sementara satu tahun sekali terjadi genangan dialami oleh 8%, sebulan sekali dialami oleh 0% rumah tangga, genangan ini sangat II - 5

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan dipengaruhi oleh musim hujan dan pasang naik. Sumber : RPMN 2009-2014, PP 16 Tahun 2006 (Standar Pelayanan Minimal) dan Profil Kesehatan 2010, data diolah. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melaksanakan berbagai program kerjasama, baik dengan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun lembaga swasta lokal seperti :  Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).  Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).  Peningkatan Kualitas Perumahan dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan.  Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesos (Bantuan Bahan Bangunan).  Program Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana (40 unit rumah).  Program Kemitraan Multi Pihak bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Sedangkan Program Sanitasi yang didanai oleh APBD antara lain adalah : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Penyuluhan Masyarakat PHBS) dengan cakupan program antara lain :  Pengembangan Lingkungan Sehat.  Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.  Pemeliharaan rutin / berkala instalasi pengolahan air limbah rumah sakit.  Pemeliharaan Air Minum / Air Bersih.  Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.  Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.  Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air.  Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.  Pengembangan Perumahan.  Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan.  Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan.  Penyusunan Renstra AMPL-BM.  Koordinasi Penyusunan Master plan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup.  Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.  Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.  Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.  Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.  Pengujian Kualitas Limbah Cair dan Udara.  Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.  Investasi PDAM.  Bantuan Pembangunan MCK di Pondok Pesantren.  Pembangunan Air Bersih untuk Kelompok Masyarakat. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 6

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi Kabupaten yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka menengah (5 tahunan). Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja SSK ini adalah : a. Tujuan Umum Kerangka kerja SSK ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2011 hingga tahun 2015. b. Tujuan Khusus 1. Kerangka kerja SSK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah -langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi. 3. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan. 1.3. LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan SSK Kabupaten Pesisir Selatan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat maupun daerah, yang meliputi : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya. 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat. 4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 9. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 7

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 14. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 16. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi. 17. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (LN 69). 19. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 20. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 21. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (TLN 5059). 23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 24. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 25. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1995 Tentang Perlindungan Tanaman. 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 28. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389 2). 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 32. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah. 33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490). 34. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502). 35. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 36. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005 Tentang Jalan. 37. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah. 38. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. 39. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 40. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah.


II - 8

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 41. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 42. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. 43. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 44. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. 45. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 46. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab./ Kota. 47. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah. 48. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 49. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. 50. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 51. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 52. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 53. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional. 54. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 55. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 56. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Modal Di Daerah. 57. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan. 58. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 59. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 60. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. 61. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 62. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 63. Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 64. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 65. Peraturan Pemerintah No. 28 Thn 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 9

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 66. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah 67. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. 68. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014. 69. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 70. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri. 71. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 72. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri. 73. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 74. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 75. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 76. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air. 77. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 78. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494 Tahun 2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan. 80. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. 81. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 82. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM). 83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/Tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP). 84. Peraturan Menteri Keuangan No. Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. 85. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. 86. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 87. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 Tahunn 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 10

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 88. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 07 Tahun 2006 Tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. 89. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 90. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 91. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 92. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 93. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNPSPALP). 94. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. 95. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 97. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 98. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 99. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 100. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 101. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/ 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. 102. Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman. 103. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. 104. Kepmen Kimpraswil No. 534 / 2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemetaan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. 105. Kepmen Kimraswil No. 217 Tahun 2002 Tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP). 106. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.


II - 11

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 107. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. 108. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 109. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil. 110. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 111. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 112. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 113. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah. 114. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 Tentang Garis Sempadan. 115. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah. 116. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2004 tentang Retribusi Pemberian Izin Pengelolaan Sumber Daya Air. 117. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025. 118. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 119. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan. 120. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 11 tahun 2008 Tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 121. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. 122. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 05 tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan. 123. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 1.4. METODE PENYUSUNAN Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun oleh Tim Penyusun SSK yang dibentuk oleh Pokja AMPL–BM secara partisipatif dan terintegrasi melalui berbagai diskusi secara rutin, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi CF/PF, KMW dan TTPS. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu secara bertahap untuk menghasilkan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 12

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan dokumen perencanaan yang lengkap. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan-tahapan berikut ini : 1) Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. 2) Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan isu strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. 1. Sumber Data a. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Tim Penyusun SSK mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri : sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. b. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas / badan / kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. c. Data yang dibutuhkan antara lain : Data sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan, Data demografi, data sosial ekonomi, data institusi / kelembagaan dan data tata ruang. 2. Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : Desk Study (kajian Literature, data sekunder) Field Research (Observasi, wawancara responden) FGD dan interview. 3. Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Merumuskan Strategi Sanitasi Kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahunan. Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman serta Diagram Sistem Sanitasi. 1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN Penulisan dokumentasi SSK terdiri dari 7 Bab antara lain : 1. Bab pertama merupakan Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan SSK, landasan hukum, medote dan sistematika penulisan Dokumen SSK. 2. Bab kedua berisi Kerangka Kerja Pembangunan Sanitasi, di dalam bagian ini dibahas antara Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 13


3.

4.

5.

6.

7.

lain : a. Gambaran umum kondisi sanitasi b. Visi dan misi sanitasi c. Kebijakan Umum dan Strategi Sektor Sanitasi Kabupaten d. Sasaran Umum dan Arahan Tahapan Pencapaian Bab ketiga membahas Isu Strategis dan Tantangan Sektor Sanitasi antara lain : a. Enabling and Sustainability Aspect terdiri dari Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, Keterlibatan pelaku bisnis, partisipasi masyarakat dan jender serta monitoring dan evaluasi. b. Sub-Sektor dan Aspek Utama dari masing-masing sektor Air Limbah, persampahan, drainase lingkungan dan higiene. Bab keempat mengenai Strategi Sekor Sanitasi Kota yang terdiri dari : a. Sasaran dan Arahan Pentahapan Pencapaian. b. Strategi Sektor & Aspek Utama : Air Limbah, persampahan, drainase lingkungan dan Higiene c. Enabling and Sustainability Aspect, meliputi Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, keterllibatan Pelaku Bisnis, Partisipasi Masyarakat dan Jender. Bab ke lima memuat program dan kegiatan masing-masing sektor antara lain berisi : a. Program dan Kegiatan Sektor & Aspek Utama : Air Limbah, Persampahan, Drainase Lingkungan dan Higiene. b. Program dan Kegiatan Enabling and Sustainability Aspect : meliputi Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, keterllibatan Pelaku Bisnis, Partisipasi Masyarakat dan Jender. Bab keenam membahas strategi monev antara lain berisi : a. Gambaran Umum Struktur Monev Sanitasi meliputi : Monitoring terkait pengambilan keputusan, Monitoring pelaksanaan dan Monitoring strategi. b. Pengembangan / penyusunan indikator input, output dan outcome. c. Pengumpulan dan penyajian / pelaporan data. Bab ketujuh berisi penutup


II - 14


“Tercapainya Lingkungan Bersih dan Sehat Melalui Pembangunan Sanitasi yang Partisipatif di Kabupaten Pesisir Selatan 2015” Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun kedepan, Kebijakan umum sanitasi kabupaten saat ini dan arah ke depan serta tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi. 2.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.1.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN ASPEK TATA RUANG KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun luas daerah ± 5.794,95 Km² atau 13,70 % dari luas total wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang terletak antara 0°-59’- 2°28,6’ Lintang Selatan dan 100°19’ - 101°18’ Bujur Timur yang memanjang dari Utara ke Selatan dengan panjang garis pantai 234 Km, termasuk di dalamnya sekitar 25 pulau (kecil), dan luas perairan (laut) ± 84,312 km² serta memiliki 47 pulaupulau kecil dengan luas ± 1.212,67 km². Kondisi topografi atau ketinggian tanah berkisar antara 0 – 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini merupakan dataran rendah dan berbukit, yang merupakan perpanjangan dari Bukit Barisan. Sedangkan secara administrasi terdiri dari 12 Kecamatan dan 76 Nagari yaitu : Lebih jelasnya mengenai letak dan luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.1 Posisi geografis daerah ini, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu), sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kerinci (Provinsi Jambi) dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Dengan letak tersebut menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gerbang masuk wilayah Selatan Provinsi Sumatera Barat yang perlu didukung oleh prasarana, baik transportasi darat dan laut yang memadai, seperti jalan nasional Padang Bengkulu dan pelabuhan Panasahan Carocok Painan. Secara administrasi Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 12 Kecamatan dan 76 Nagari dan 363 kampung . Lebih jelasnya mengenai letak dan luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.1 Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 15

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 2.1 Luas Berdasarkan Kecamatan Luas Wilayah No Kecamatan Nagari Kampung (km2) 1. Koto XI Tarusan 12 34 428,83 2. Bayang 4 32 78,82 3. IV Nagari Bayang Utara 4 15 253,08 4. IV Jurai 6 30 376,67 5. Batang Kapas 5 23 361,60 6. Sutera 4 27 449,11 7. Lengayang 9 45 595,14 8. Ranah Pesisir 4 27 569,06 9. Linggo Sari Baganti 7 40 318,14 10. Pacung Soal 8 32 745,81 11. Basa IV Balai Tapan 8 22 682,65 12. Lunang Silaut 5 36 937,04 Jumlah 76 363 5.794,95 Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030

Persentase (%) 7,40 1,36 4,35 6,50 6,24 7,75 10,27 9,82 5,49 12,87 11,78 16,17 100,00

Dari tabel diatas tersebut, diketahui bahwa Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lunang Silaut (929,50 Km2) dan Kecamatan Pancung Soal (740,10 Km2) serta Kecamatan Basa IV Balai Tapan (677,50 Km2), Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Bayang dengan luas (78,00 Km2) dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan luas (250,24 Km2). Dari jumlah nagari dan kampung, Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan nagari yang terbanyak yaitu, mempunyai 12 nagari (dua belas) dan 34 kampung. Kecamatan Lengayang merupakan kecamatan yang mempunyai nagari terbanyak kedua dengan 9 nagari (sembilan) dan 45(empat puluh lima) kampung, sedangkan Kecamatan Bayang merupakan kecamatan yang memiliki nagari paling sedikit yaitu 4 (empat) Nagari dan 32 kampung. Untuk studi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dilaksanakan diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana studi SSK ini juga mengacu pada studi yang dilaksanakan pada penyusunan BPS seperti studi EHRA, data sekunder, serta data lainnya yang mendukung penyusunan SSK ini.


II - 16

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan GAMBAR 2.1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sumber : RTRW Kab. Pesisir Selatan Periode 2010 - 2030


II - 17

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan A.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

Berdasarkan hasil kajian dan analisa dengan memperhatikan karakteristik potensi dan permasalahan yang dihadapi pada setiap wilayah, serta mengacu pada arah kebijakan pengembangan wilayah dan kawasan serta pola pengembangan kawasan, telah terpilih beberapa cluster atau kelompok wilayah yang dapat diidentifikasikan sebagai kawasan strategis terpilih pusat pertumbuhan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kawasan andalan yang ditetapkan oleh Kabupaten. Kawasan andalan tersebut terdiri dari : 1. Kawasan Mandeh (minapolitan); 2. Kawasan Lunang Silaut; 3. Kawasan Pelabuhan Panasahan – Wisata Carocok Bukik Langkisau; 4. Kawasan Agropolitan Perternakan; 5. Kawasan Pelabuhan Perikanan Kambang; 6. Kawasan Istana Indrapura;dan 7. Kawasan Jembatan Akar Bayang Sani. A.1.

Kebijakan Pola Struktur Kabupaten Pesisir Selatan Kebijakan pola struktur ruang dimaksudkan sebagai upaya untuk membentuk kerangka dasar pola ruang agar tujuan pengembangan wilayah secara keseluruhan dapat dicapai melalui : 1. Opimalisasi pengembangan kegiatan 2. Optimalisasi pola ruang 3. Optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat Rencana pola struktur ruang dituangkan dalam bentuk 3 (tiga) aspek perencanaan, yaitu : 1. Rencana Kawasan Lindung 2. Rencana Kwasan Budidaya 3. Rencana Kawasan Budidaya yang Bernilai Strategis A.1.1. Rencana Pembentukan Wilayah Pengembangan Rencana pembentukan wilayah pengembangan dimaksudkan untuk dapat mendistribusikan pengembangan kegiatan-kegiatan berdasarkan potensi-potensi yang ada dengan memperhitungkan pola jangkauan pengaruhnya pada kawasan sekitarnya. Melalui pembentukan Wilayah Pengembangan ini diharapkan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sangat dipengaruhi oleh pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang ada. Wilayah yang relatif luas dengan potensi serta karakteristik kawasan yang berbeda-beda mendorong diperlukannya pembagian wilayah perencanaan dalam satuan kawasan yang lebih kecil, sehingga arah pengembangan kawasan dapat dioptimalkan sesuai potensinya masing-masing, dan dengan pengembangan sistem keterkaitan antar pusat kegiatan tersebut dapat dicapai tujuan dan sasaran pengembangan kabupaten secara keseluruhan. Rencana Strategis pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah disusun dalam RTRW dengan pengembangan kawasan strategi meliputi : Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 18

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 1.

Kecamatan Lunang Silaut : • Penyusunan RDTR Kota Silaut • Pembangunan Gerbang Perbatasan • Pengembangan Kota Terpadu Mandiri • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) • Pembangunan TPU • Pengembangan Pasar Silaut • Pengembangan Pusat Perbelanjaan • Pengembangan Hotel dan Restoran • Pembangunan Perbankan • Pembangunan Pengelolaan Padi (Rice Milling ) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Pembangunan sentra perternakan sapi • Pengembangan Istana Mande Rubiah

2.

Basa Ampek Balai (Tapan) • Penyusunan RDTR Kota Tapan • Pembangunan Terminal (Tipe A) • Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Penyediaan TPA yang ramah lingkungan • Alokasi lahan untuk Kasiba dan Lisiba • Pembangunan Jalan Lingkar Kota • Pembangunan Gerbang Batas Provinsi • Pembangunan Rest Area • Alokasi lahan untuk Kasiba dan Lisiba • Pembangunan Kantor Pemerintahan • Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pembangunan Drainase Perkotaan • Pembangunan Jalan dan Jembatan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi) • Pembangunan RSUD (Tipe B) • Pembangunan Out lite-Out Lite Cendra Mata • Pengembangan Gedung Olah Raga dan Kesenian


II - 19

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan • Pembangunan Kantor Perbankan • Pembangunan Perhotelan/Restoran • Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan • Pengembangan Pasar Induk Tapan • Pembangunan Litbang Perkebunan • Pembukaan Lahan Baru Perkebunan dan Pertanian 3.

Kecamatan Pancung Soal : • Penyusunan RDTR Kota Indrapura • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Pengembangan Pasar Indrapura • Pembangunan Pengelolaan Padi (Rice Milling ) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan • Pembangunan sentra perternakan sapi • Pembangunan Istana Indrapura (Konservasi Cagar Budaya)

4.

Linggo Sari Baganti : • Pembangunan Pelabuhan regional • Pembangunan Terminal Type C • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Perbaikan Daerah Irigasi • Peningkatan TPI • Peningkatan Dermaga

5.

Ranah Pesisir : • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan Pasar Balai Salasa • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan jalan produksi perkebunan


II - 20


Kecamatan Lengayang : • Peningkatan Pasar Kamis • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan Pasar Kamis • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan Pasar Kamis • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan jalan produksi perkebunan

7.

Kecamatan Surantih : • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan TPI • Peningkatan Dermaga • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan Dermaga • Pembangunan jalan produksi perkebunan • Perbaikan Daerah Irigasi

8.

Kecamatan Batang Kapas : • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Pengembangan Pasar Kouk • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Pembangunan jalan produksi perkebunan


II - 21


9.

Kecamatan IV Jurai : • Penyusunan RDTR Kota Painan • Pengembangan Perkantoran Pemerintahan • Peningkatan terminal (tipe B) Sago • Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah Lingkungan • Alokasi lahan untuk Kasiba dan Lisiba • Pembangunan Sistim Drainase Perkotaan • Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Pembangunan Jalan dan Jembatan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Peyusunan Sistim Transportasi Lokal • Pembangunan Kantor LKAM • Pengembangan Master Plant /DED • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan bahaya gempa dan tsunami • Rencana Induk Sistim Proteksi Kebakaran (RISPK) • Pembangunan jalan lingkar zona utara kota • Pembangunan Pasar Moderen Painan • Pembangunan Perhotelan/Restoran • Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pengembangan RSUD Painan • Kawasan PACAR BULAN (Panasahan, Carocok, Bukit Langkisau) • Pembinaan Guide Wisata • Pembangunan Kereta Gantung • Pembangunan Out lite-Out Lite Cendra Mata • Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi) • Pengembangan Sarana dan Prasarana Ibadah • Pengembangan Gedung Olah Raga dan kesenian (Stadion) • Pembangunan Taman Budaya • Peningkatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) • Peningkatan Pelabuhan (Regional) Panasahan

10.

Kecamatan Bayang Utara • Pembangunan terminal (Tipe C) • Peningkatan Jalan dan Jembatan • Pengembangan Telekomunikasi dan Listrik


II - 22

peringatan dini

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan • Pembangunan PLTA • Pembangunan Drainase/Pembuangan Air Limbah • Peningkatan pasar Tradisional • Pengembangan Sentra Holtikultura • Peningkatan wisata jembatan Akar • Pengembangan Pabrik Pengolahan Kemiri 11.

Kecamatan Bayang • Pembangunan gedung penyelamat dan penyedian peralatan peringatan dini bahaya gempa dan tsunami • Pengembangan Kawasan Kasiba Lisiba • Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami • Pengembangan Kawasan Bayang Sani • Pengembangan Pasar Modern • Peningkatan Pasar Tradisional • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci)

12.

Kecamatan Koto XI Tarusan • Penyusunan RDTR Kota Tarusan • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Pembangunan Jalan dan Jembatan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Pembangunan Terminal (Tipe C) • Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami • Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) • Pengembangan Pasar Tarusan • Pembangunan Out lite-Out Lite Cendra Mata • Pembangunan Pengelolaan Padi (Milling Reci) • Kawasan Sentra Produksi Gambir, Durian, Mangga. • Pembangunan Kawasan MinaPolitan • Perbaikan Daerah Irigasi • Pembangunan Pabrik Pengelolaan Hasil Laut ikan dan Non Ikan • Pembangunan Litbang Kelautan • Peningkatan Dermaga • Pengembangan Kawasan Khusus Manufaktur Perkapalan • Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan • Peningkatan Sarana Listrik dan Telekomonikasi • Pembangunan REST AREA


II - 23

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan • Peningkatan Pasar Tradisional • Pembangunan Pengelolaan Padi (Rice Milling ) • Pembangunan Pabrik Gambir • Pengembangan Kakao • Perluasan Perkebunan Gambir • Pengembangan Perindustrian A.1.2. Rencana Struktur Ruang Sistem hirarki perwilayah dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten diperlukan untuk dapat menyusun pengembangan kegiatan kawasan yang efisien. Sistem hirarki yang dimaksud lebih ditekankan pada kedudukan kota atau pusat kegiatan dalam memberikan pelayanan pada sistem perekonomian kawasan baik di dalam kawasan maupun diluar kawasan. (1) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp adalah Tapan. (2) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL adalah Kota Painan. (3) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK adalah : a. Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan; b. Pasar Baru Kecamatan Bayang; c. Kambang Kecamatan Lengayang; d. Inderapura Kecamatan Pancung Soal; dan e. Lunang Kecamatan Lunang Silaut. (4) Pusat Kegiatan sebagai PPL adalah sebagai berikut, yaitu : a. Barung – Barung Belantai (Kecamatan Koto XI Tarusan); b. Asam Kumbang (Kecamatan IV Nagari Bayang Utara); c. Lumpo (Kecamatan IV Jurai); d. Pasar Kuok (Kecamatan Batang Kapas); e. Surantih (Kecamatan Sutera); f. Amping Parak (Kecamatan Sutera); g. Koto Baru (Kecamatan Lengayang); h. Lubuk Sariak (Kecamatan Lengayang); i. Lakitan (Kecamatan Lengayang); j. Balai Salasa (Kecamatan Ranah Pesisir); k. Air Haji (Kecamatan Linggo Sari Baganti); l. Muaro Sakai (Kecamatan Pancung Soal); m. Sindang (Kecamatan Lunang Silaut); n. Silaut (Kecamatan Lunang Silaut); o. Kumbung (Kecamatan Lunang Silaut).


II - 24

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Gambar : 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber : RTRW Kab. Pesisir Selatan Periode 2010 - 2030


II - 25

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan A.1.3. Rencana Jaringan Jalan Sistem jaringan infrastruktur utama atau dalam hal ini transportasi wilayah adalah penghubung bagi ruang-ruang kegiatan yang potensial, dengan transportasi pula maka pembangunan dan pengembangan daerah terpencil dapat dilakukan. Berdasarkan arahan baik yang telah dirumuskan dalam sistranas maupun perangkat legalitas lainnya maka sistem transportasi darat diklasifikasikan menurut karakteristik fungsi pelayanannya:  Transportasi antar kota antar propinsi  Transportasi regional (antar kota dalam propinsi)  Transportasi kota  Transportasi pedesaan (1) Selanjutnya pada masing-masing hubungan fungsional tersebut dalam hal ini berkaitan dengan sistem transportasi maka penataan peran dan fungsi jaringan yang terstruktur harus dilakukan, yaitu melalui pendekatan sistem jaringan jalan meliputi jalan nasional (K1), jalan provinsi (K3) dan jalan kabupaten (K4). (2) Peningkatan jaringan jalan nasional (K1) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut : a. Kota Padang – Painan – Bengkulu; b. Painan - Tapan – Sungai Penuh;dan c. Inderapura – Muaro Sakai- Lunang- Bengkulu. (3) Pengembangan jaringan jalan provinsi (K3) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut : a. Koto XI Tarusan - Mandeh Tarusan - Sungai Pinang - Sungai Pisang. b. Pasar Baru – Alahan Panjang Kabupaten Solok; dan (4) Pengembangan jaringan Jalan Kabupaten (K4) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut : a. Barung-Barung Balantai (Tarusan) – Asam Kumbang (IV Nagari Bayang Utara) – Lumpo – Painan (IV jurai); b. Koto Gunung (Batang Kapas) – Langgai (Sutera) – Koto Baru (Lengayang) – Sungai Liku (Balai Salasa);dan c. Lagan (Air Haji) – Batung Transat (Inderapura) – Sarko Tapan (Tapan) – Sindang (Lunang Silaut). A.2. Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Sedangkan rencana pola ruang meliputi : a. Pola ruang kawasan lindung; dan b. Pola ruang kawasan budidaya Tujuan kebijakan pola ruang, tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan, ketersediaan sumber daya alam. Pola Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang berhubungan dengan sanitasi diarahkan pada pola ruang kawasan budidaya : Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 26

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan (1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Rencana Pengembangan Kawasan hutan produksi meliputi; a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang tersebar di Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut dengan luas total lebih kurang 40.004 Ha. b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi yang tersebar di Kecamatan Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut dengan luas total lebih kurang 25.378 Ha. c. Kawasan Hutan Produksi berada di Kecamatan Lunang Silaut dengan luas total lebih kurang 5.299 Ha. Rencana pengembangan hutan tanaman rakyat meliputi seluruh kecamatan yang ada hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Rencana pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c, dilakukan di seluruh kawasan kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perkebunan, meliputi kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut. Rencana pengembangan kawasan pertanian pada seluruh wilayah kacamatan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertanian pangan, meliputi : a. Kawasan pertanian lahan sawah irigasi teknis dikembangkan di seluruh kecamatan; b. Kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura dikembangkan di wilayah kabupaten yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura terutama di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; dan c. Kawasan agropolitan peternakan dikembangkan di wilayah Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti dengan pusat kegiatan di Kecamatan Lengayang (Lakitan). Rencana pengembangan kawasan perikanan pada seluruh wilayah dalam kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi : a. Kawasan perikanan tangkap, pengembangan perikanan tangkap dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, dan Lunang Silaut; b. Kawasan perikanan budidaya, pengembangan perikanan budidaya dilakukan di seluruh kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki potensi budidaya perikanan dan di pusatkan di kawasan minapolitan mandeh; Rencana pengembangan kawasan peternakan pada seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perternakan, meliputi : a. Peternakan dikembangkan di wilayah Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan Pusat Pengembangan di Surantih; b. Pengembangan Perternakan untuk sapi lokal di wilayah 12 kecamatan. Rencana pengembangan potensi pertambangan dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang berada di kecamatan IV Jurai (Lumpo dengan luas lebih kurang 922,70, IV Jurai lebih kurang 1.138 Ha dan Nagari Tambang dengan luas lebih kurang 292 Ha), Kecamatan Batang Kapas dengan luas lebih kurang 2.365 Ha, Kecamatan Sutera dengan luas lebih


II - 27

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan kurang 7.582,55 Ha, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan luas lebih kurang 2.451,6 Ha dan Kecamatan Lunang Silaut lebih kurang 199 Ha. (8) Rencana pengembangan kawasan industri pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri besar, sedang, dan industri kecil, baik yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lingkungan industri, maupun industri rumah tangga yang berbasis agroindustri di Kecamatan Koto XI Tarusan (industri perikanan dan galangan kapal, gambir), Kecamatan Lengayang (peternakan dan Industri Kelapa Sawit), Kecamatan Pancung Soal (industri kelapa sawit), Kecamatan lunang silaut (industri kelapa sawit). (9) Rencana pengembangan kawasan pariwisata memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan di Kabupaten terdiri dari: a. Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Pancung Soal (Istana Indrapura) dan Lunang Silaut (Rumah Mande Rubiah); b. Kawasan Wisata Bahari berupa Wisata Pantai Teluk Kasai, Wisata Pantai Carocok Painan, Kawasan Mandeh, Sumedang, Pasir Putih, Sambungo ;dan c. Kawasan Wisata Alam (Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar, Air Terjun Timbulun, Air Terjun Pelangai Gadang, Ganting Ampalu, Air terjum Sungai Suam Lakitan dan Ekowisata Suaka Taman Nasional Kerinci Seblat Sako) ; d. Kawasan Wisata Konservasi (pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan). (10) Rencana pengembangan kawasan permukiman meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai permukiman yang terdiri dari : a. Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi : - Kawasan Kota besar terdapat di Kota Painan; - Kawasan Kota menengah di Tapan dan Kota Terpadu Mandiri (Lunang); - Kawasan Kota kecil di ibu kota kecamatan; - Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi : 1. Pemukiman pusat pertumbuhan nagari; 2. Pemukiman kampung; dan 3. Pemukiman dusun; (11) Rencana pengembangan kawasan budidaya peruntukan lainnya diatur dalam standar dan kriteria teknis pemanfaatan ruang dan merupakan persyaratan minimal untuk seluruh kabupaten yang meliputi : a. Kawasan kantor pemerintahan; b. Kawasan pendidikan; c. Kawasan pertahanan keamanan daerah dan lingkungan;dan d. Kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan pola ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi : 1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan. (Konservasi) 2. Pengguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi TNKS, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lainnya. (Konservasi) 3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Konsevasi) Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 28

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10.

Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan. (Ekonomi) Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangnan wilayah pusatpusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, perternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah. (Ekonomi Pangan) Pendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. (Ekonomi dan Pangan) Pendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan. (Ekonomi dan Konservasi) Peningkatan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam. (Sumber daya manusia) Pengembangan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan. (Parawisata) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana. (Mitigasi Bencana)


II - 29

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang kabupaten Pesisir Selatan

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010 – 2030


II - 30



II - 31

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 2.1.2 . DEMOGRAFI A. Kependudukan a. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2009, jumlah penduduk sekitar 448.488 jiwa. Dengan rasio, jumlah penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan, yaitu sebanyak 221.938 jiwa dan 226.550 jiwa. Jumlah ini mengalami penambahan (peningkatan) sebesar 6.231 jiwa atau 97,96%, dimana jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Lengayang yaitu 53.991 jiwa, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 7.590 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Bayang yaitu 4,74 jiwa/Ha dan terendah terdapat di Kecamatan IV Bayang Utara yaitu 0,29 jiwa/Ha. Secara lengkap persebaran dan kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Luas Wilayah, jumlah penduduk, Kepadatan dan Klasifikasi Kecamatan Di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2009

Sumber: Data Sekunder BPS Kab. Pesisir Selatan


II - 32

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Gambar 2.4 Peta Kepadatan Penduduk kabupaten Pesisir Selatan


II - 33

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan b. Proyeksi pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2011 – 2015 Berdasarkan angka pertumbuhan penduduk sebesar 1,3 %, maka didapat proyeksi pertumbuhan penduduk sampai tahun 2015 seperti pada tabel berikut ini. Tabel 2.3 Proyeksi pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2011 sampai 2015 TAHUN NO. KECAMATAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Koto XI Tarusan 55,099 55,724 56,355 56,995 57,641 2

Bayang

45,843

46,363

46,888

47,420

47,958

3

Bayang Utara

8,565

8,662

8,760

8,860

8,960

4 5

IV Jurai Batang Kapas

45,401 33,292

45,916 33,670

46,437 34,052

46,963 34,438

47,496 34,828

6

Sutera

46,048

46,570

47,098

47,632

48,172

7 8

56,283 33,551

56,921 33,931

57,567 34,316

58,220 34,705

58,880 35,099

43,459

43,951

44,450

44,954

45,464

10 11

Lengayang Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal Basa Ampek Balai

35,467 25,494

35,869 25,783

36,276 26,075

36,687 26,371

37,103 26,670

12

Lunang Silaut

28,973 29,301 457,47 462,66 JUMLAH 4 2 Sumber : RTRW Kab.Pesisir Selatan 2010 - 2030

29,634 467,90 8

29,970 473,21 4

30,309 478,58 1

9


II - 34

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 2.1.3. GAMBARAN UMUM SITUASI SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN Paparan tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan merupakan ringkasan dari Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan tentang kondisi sanitasi kabupaten saat ini. Terdiri dari gambaran umum sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih. A. Sub Sektor Air Limbah Cair I. Sektor Teknis Gambaran Umum:  Lembaga utama yang menangani sub sektor Air Limbah Rumah Tangga dan persampahan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Pesisir Selatan untuk limbah cair dari Industri.  Pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan air limbah domestik belum ada.  Pengelolaan grey water (air buangan rumah tangga seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan lain-lain) dilakukan oleh masyarakat hanya secara perorangan dan belum dilakukan pada satu tempat, dan kondisinya belum optimal. Sarana IPAL komunal sudah ada didirikan di beberapa lokasi percontohan melalui program Sanimas sejak tahun 2008 (ibu kota kabupaten) .  Pengelolaan IPAL komunal dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.  Pengelolaan black water (limbah tinja) dilakukan oleh masyarakat mandiri, dan jasa penyedotan kakus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran Fungsi Pengelolan Air Limbah Domestik : Fungsi pengelolaan air limbah domestic baik untuk jenis grey water maupun black water yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah:  Penyediaan sarana daur ulang air limbah domestik  Pengelolaan daur ulang air limbah domestik.  Monitoring dan evaluasi kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah domestik. Gambaran Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik: Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diarahkan untuk mewajibkan masyarakat di lingkungan pemukiman rumah tangga/individu untuk melakukan pengelolaan air limbah domestic (baik untuk grey water maupun black water) yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan yang ada baru sebatas pengelolaan limbah industri melalui :  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.  Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Rincian Biaya Penyedotan Kakus. Gambaran Kapasitas Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 35

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Layanan Pengelolaan Air Limbah domestik saat ini baru dilayani oleh pihak pemerintah penyedia jasa sedot tinja yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dan layanannya belum menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahannya saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan baru memiliki 1 unit prasarana IPLT maupun layanan sedot tinja. Gambaran Koordinasi dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Koordinasi dalam tahap perencanaan, implementasi maupun monev belum optimal dan masih menemui beberapa kendala. Masalah utama:  Dalam perencanan pembangunan sektor air limbah domestik, Kab. Pesisir Selatan Belum memiliki master plan air limbah skala kabupaten  Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai panjang dari utara – selatan sepanjang ± 240 km sedangkan untuk pengelolaan air limbah domestik belum dapat melayani semua kecamatan dan biaya operasional yang ditimbulkan menjadi besar untuk menjangkau seluruh kecamatan.  Hanya memiliki 1 unit IPLT yang berada di Kecamatan IV Jurai di Bukit Penyambungan. Permasalahan air limbah domestik di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :  Belum tersedianya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, sehingga banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar.  Sarana program sanitasi untuk sektor lair limbah domestik saat ini masih terbatas terdapat MCK 9 Unit di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Lengayang, dan Inderapura. Pembangunan Jamban 9 unit di Kec.IV Jurai dan Batang Kapas. Melalui Kegiatan WSLIC 2 (2002 -2007) dialkukan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di 81 wiliyah se Kab. Pesisir Selatan, serta Pamsimas terdapat pembangunan 45 unit pada tahun 20082011. Permasalahan air limbah domestik di tingkat masyarakat:  Masih banyaknya praktek buang air besar sembarang baik di kebun, sungai, kali atau sawah.  Belum semua warga masyarakat mempunyai akses terhadap jamban baik jamban keluarga maupun MCK.  Sementara kepemilikan jamban Jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 52,87%.  Jumlah keluarga yang memiliki saluran pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 44,78%, Sebagian besar masyarakat belum mempunyai saluran pembuangan air limbah dan membuang air limbah dari dapur ke halaman belakang rumah. II. Sektor Non Teknis 1. Peran Serta Masyarakat Dan Gender Dalam Penanganan Limbah Cair - Gambaran Umum


II - 36

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengolahan air limbah dapat di kategorikan sebagai berikut: o Secara keseluruhan peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengolahan air limbah belum ada, masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, baik penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya. Permasalahan Permasalahan air limbah rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan secara rinci adalah sebagai berikut: 1. Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, dibeberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar. 2. Kurangnya ketersediaan air bersih untuk Jamban dan MCK cenderung mendorong masyarakat berperilaku kurang sehat 3. Masyarakat dari kalangan kurang mampu sering beralasan tidak memiliki biaya untuk membuat jamban 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penanganan air limbah yang betul seperti pembuangan air limbah digabung dengan saluran drainase, hal ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat. 5. Belum adanya peran sektor swasta dalam mengolah air limbah di Kabupaten Pesisir Selatan. B. Sub Sektor Persampahan I. Sektor Teknis Gambaran Umum:  Lembaga utama yang menangani sub-sektor persampahan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Persampahan dan Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan  Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri belum optimal  Pelibatan swasta dalam pengelolaan sampah yang masih perlu ditingkakan. Gambaran Fungsi Pengelolan Sub-sektor Persampahan : Fungsi pengelolaan persampahan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: 1. Penyediaan sarana daur ulang sampah 2. Pengelolaan daur ulang sampah 3. Monitoring dan evaluasi terhadap dampak praktik pengelolaan sampah yang berjalan di Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran Kebijakan Pengelolaan Sampah: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diarahkan untuk pengelolaan sampah sudah tertuang secara jelas di dalam perda. Perda yang ada sehubungan dengan pelayanan persampahan/kebersihan adalah Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 37

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2005. Besarnya tarif retribusi pelayanan sampah/kebersihan Gambaran Kapasitas Layanan Pengelolaan Persampahan 1. Permasalahan persampahan di Kab. Pesisir Selatan adalah hanya 3 kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Bayang dan Kecamatan Batang Kapas oleh bidang kebersihan dan pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesisir Selatan, sedangkan 9 Kecamatan lainnya dikarenakan timbulan sampahnya masih kecil dan dikelola langsung oleh masing-masing Kecamatan. Sampai saat ini timbulan sampah pada wilayah operasional Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesisir Selatan sebesar 25.699,65 m3/tahun dan yang tertanganni sebesar 84,2% atau sampah terkelola sebesar 21,900 m3/Tahun 2. Layanan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat terbatas, Hal ini dipengaruhi karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang seperti :  Sarana dan prasarana pengolahan sampah yang sudah dalam kondisi tidak memadai seperti jumlah armada truk sampah, gerobak dan kontainer serta TPA eksisting yang dimanfaatkan masih dengan sistem open dumping dan lokasinya berada di sago.  Belum efektifnya pola pemungutan retribusi sampah yang berjalan selama ini. Gambaran Koordinasi dalam Pengelolaan Sampah Koordinasi antar SKPD, dan juga antara SKPD dengan masyarakat dan swasta dalam tahap perencanaan, implementasi maupun monev pengelolaan sampah belum optimal dan masih menemui beberapa kendala. Masalah Utama:  Belum terbentuknya pemahaman yang baik tentang potensi masalah lingkungan yang besar bagi Kabupaten Pesisir Selatan karena baru tersedianya 1 TPA dan belum menjangkau seluruh kecamatan.  Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap praktik pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan terkait hal pengelolaan sampah yang sudah dijalankan selama ini.  Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal untuk turut serta mengusulkan rencana program pengelolaan sampah dalam daftar usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan. Permasalahan persampahan di tingkat masyarakat  Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang  Perilaku masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan membuang sampah di sungai atau badan saluran, dan jalan.  Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan seperti di kecamatan – kecamatan. Permasalahan persampahan di tingkat pemerintah  Masih minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 38

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan  

  

Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah TPS (bak konteiner) hanya ada di Kecamatan baru melayani Kenagarian Pasar Baru, Kenagarian Sago – Salido – Painan dan Batang Kapas dan belum mencapai keseluruh kecamatan. SDM Pengelola persampahan masih kurang Penegakan sanksi hukum masih lemah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan baru memiliki 1 TPA untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sektor Non Teknis Peran Serta Masyarakat Dan Gender Dalam Pengelolaan Sampah Adapun peran serta masyarakat yang nyata saat ini meliputi: a. Sebagian sudah memilah sampah ditingkat rumah tangga, sampah yang bernilai ekonomis sudah dimanfaatkan dengan dijual ke pengumpul. b. Masyarakat sudah memanfaatkan fasilitas TPS yang telah disediakan. c. Pada lokasi pelayanan yang langsung ke rumah penduduk, masyarakat telah menyediakan karung sampah sendiri. d. Pembayaran retribusi persampahan. e. Sebagian besar masyarakat melakukan pemusnahan sendiri dengan cara ditimbun atau dibakar terutama pada permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. f. Pengelolaan sampah melibatkan perempuan terutama di tingkat rumah tangga, sementara di tingkat nagari dan kecamatan umumnya dikelola oleh laki-laki. g. Belum ada kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan sampah yaitu melakukan pemilahan sampah bahan plastik, logam, kertas, gelas dan sampah organik hanya bersifat individual. h. Peran swasta masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat dijual kembali bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut. i. Peran pemerintah melakukan daur ulang sampah menjadi pupuk kompos tetapi belum dilakukan secara maksimal dan belum di produksi secara besar hanya dimamfaatkaan untu kebutuhan sendiri. j. Kegiatan pemberdayaan kelompok composting di kampung sago dan salido pada tahun 2009 dan painan pada Tahun 2010. k. Pengelolaan sampah diwujudkan dalam adanya usaha jual beli barang bekas. Sampah yang memiliki nilai jual dikumpulkan dan dipilah berdasarkan jenisnya kemudian dijual. Permasalahan Dalam Pengelolaan Sampah Permasalahan persampahan ditingkat masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: 1. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang 2. Perilaku masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan membuang sampah di sungai atau badan saluran, dan jalan. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 39

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 3. Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan seperti di kecamatan – kecamatan. C. Sub Sektor Drainase Lingkungan Gambaran Umum:  Lembaga utama yang menangani sub-sektor drainase lingkungan adalah Bidang Binamarga untuk pembangunan saluran drainase dan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air untuk pengendalian banjir dan genangan (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan).  Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan belum ada.  Belum adanya Perda yang mengatur pengelolaan drainase lingkungan  Belum adanya master plan/outline plan drainase skala kecamatan Gambaran Fungsi Pengelolan Sub-sektor Drainase Lingkungan : Fungsi pengelolaan drainase lingkungan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah:  Monitoring dan evaluasi integrasi system drainase lingkungan  Monitoring dan evaluasi terhadap dampak dari praktik pengelolaan drainase lingkungan yang berjalan di Kabupaten Pesisir Selatan Gambaran Kebijakan Pengelolaan Drainase Lingkungan:  Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diarahkan untuk menegaskan kewajiban masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan. Permasalahan drainase lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :  Belum terintegrasinya sistem drainase antar satu wilayah dengan wilayah di sekitarnya  Meningkatnya intensitas curah hujan. Karakteristik di Kabupaten Pesisir Selatan dengan angka curah hujan setiap tahunnya cukup besar rata-rata 299,6 mm/tahun, dimana selama periode meningkatnya angka curah hujan seringkali terjadi peningkatan debit limpasan air permukaan. Akumulasi debit limpasan permukaan akibat meningkatnya intensitas curah hujan yang berasal dari bagian hulu dan tengah yang langsung terkonsentrasi masuk ke dalam areal cekungan atau wadah buangan alami seringkali menimbulkan terjadinya luapan dan genangan banjir pada areal cekungan dan lahan yang elevasinya relatif rendah di bagian hilir.  Pendangkalan dan penyempitan jaringan drainase makro terjadi akibat laju erosi permukaan dan sedimentasi pada alur sungai yang relatif landai sehingga menimbulkan masalah pendangkalan dan penyempitan berlangsung relatif cepat menyebabkan penyusutan penampang air saluran.  Mix Drain : Terjadi akibat penyimpangan perilaku pengelolaan sampah dan limbah serta penggunaan lahan yang keliru di perkotaan/areal permukiman yang padat penduduk dan pusat kegiatan perdagangan/pasar tradisionil, sehingga membebani kapasitas normal saluran drainase sehingga harus berfungsi sebagai wadah buangan limpasan air hujan maupun limbah domestik dan sampah padat.  Belum terintegrasinya infrastruktur perumahan di dalam kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase dan air limbah) sehingga sering terjadinya banjir dan permasalahan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 40

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan    

 

lingkungan lainnya. Terbatasnya biaya operasional untuk pemeliharaan jaringan drainase jalan raya, sehingga seringkali menimbulkan genangan pada musim hujan Hampir semua kondisi drainase mikro di Kabupaten Pesisir Selatan masih bergabung dengan hasil buangan rumah tangga. Sungai digunakan sebagai limpasan buangan rumah limbah rumah tangga dan tinja, satu sisi sungai ini juga digunakan sebagai tempat mandi. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara jaringan drainase yang berada disekitarnya serta kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kapasitas Saluran drainase yang tidak memadai. Genangan juga sering terjadi pada saat curah hujan cukup tinggi pada beberapa wilayah bisa mencapai ketinggian 1 meter, dan lamanya bisa mencapai 2 hari. Hal ini terjadi karena pendangkalan sungai sehingga wilayah hilir berpotensi terjadinya genangan dan banjir. Luas wilayah genangan di Kabupaten Pesisir Selatan bisa mencapai 118,85 Ha. Tabel 2.5 Lokasi Potensi Genangan Resiko Bahaya Banjir Kabupaten Pesisir Selatan Area Korban No Kecamatan Terendam Mengungsi (Ha) 1 Koto XI Tarusan 350 200 2 Bayang 200 300 3 IV Nagari Bayu 50 150 4 IV Jurai 2 12 5 Batang Kapas 5 23 6 7 Sutera 5 45 8 Ranah Pesisir 3 50 Total 90 132 Sumber: Buku status Lingkungan Hidup (LH) tahun 2011

Bahaya banjir yang terjadi pada daerah ini memiliki sebaran spasial umumnya di daerah dataran aluvial. Daerah ini pada umunya memiliki potensi rawan banjir sedang yaitu lunang silaut dengan luas 640,62 Km² dimana tinggi genangan mencapai lebih dari 1 meter dan lama genangan 2 hari. rawan banjir rendah yaitu Kecamatan Lengayang dengan luasan 505,96 Km² genangan terjadi akibat pendangkalan sungai. Genangan-genangan tersebut umumnya terjadi secara rutin setiap tahun. Rencana pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri pada tahap pertama akan melakukan upaya normalisasi sungai-sungai, serta kecamatan lain yang memiliki potensi sedang dan rendah yang tersebar secara merata. Adapun sebaran spasial secara administrasi yang


II - 41

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan memiliki bahaya banjir dapat dilihat pada Tabel 2. Sebaran Spasial Secara Administrasi Tingkat Bahaya Banjir Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel 2.6 Sebaran Spasial Secara Administrasi Tingkat Bahaya Banjir Tingkat Bahaya Banjir No

Kecamatan

Rendah

Total

Sedang

(Km²)

Luas

%

Luas

%

1

Koto XI Tarusan

373,46

87,74

52,17

12,26

425,63

2

Bayang

67,96

87,69

9,54

12,31

77,50

3

IV Nagari Bayu

219,88

87,69

30,86

12,31

250,74

4

IV Jurai

338,46

90,55

35,34

9,45

373,80

5

Batang Kapas

324,04

90,24

35,03

9,76

359,07

6

Sutera

343,42

77,06

102,23

22,94

445,65

7

Lengayang

505,96

85,67

84,64

14,33

590,60

8

Ranah Pesisir

493,96

87,52

70,43

12,48

564,39

9

Linggo Sari Baganti

256,15

81,21

59,26

18,79

315,41

10

Pancung Soal

413,47

55,87

326,63

44,13

740,10

11

BAB Tapan

410,76

60,63

266,74

39,37

677,50

12

Lunang Silaut

288,88

31,08

640,62

68,92

929,50

Total 4036,39 70,20 1713,50 29,80 Sumber: Analisis Data Laporan mitigasi bencana Kab.Pessel, 2007

5749,89

2. Sektor Non Teknis Peran Serta Masyarakat Dan Gender Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan Beberapa hal perilaku masyarakat terhadap sarana drainase: 1. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jaringan pembuangan limbah rumah tangga tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. 2. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai TPS (tempat pembuangan sampah) yang praktis. D. Sub Sektor Air Bersih. Gambaran Umum: Lembaga Utama yang menangani sektor air bersih adalah PDAM Kabupaten Pesisir Selatan, dan Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung Jawab untuk memfasilitasi penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin dan daerah rawan air.


II - 42

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Permasalahan Air Bersih di Kabupaten Pesisir Selatan di tingkat masyarakat antara lain: 1. Belum semua daerah yang terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM baru 10 Kecamatan yang sudah terlayani antara lain : Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, BT.Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Air Haji, PC.Soal, Basa IV Balai untuk Koto XI Tarusan baru melayani Barung Balantai dan Lunang belum aktif. Tetapi belum seluruh desa di kecamatan tersebut terlayani jaringan perpipaan PDAM, baru sekitar 16,2 % yang terlayani. 2. Faktor ekonomi masyarakat yang terbatas menjadi alasan masyarakat tidak melakukan pemasangan jaringan Pipa dari PDAM Permasalahan khusus di PDAM antara lain : 1. Kawasan permukiman belum terlayani jaringan perpipaan PDAM; 2. PDAM belum bisa melayani permintaan yang cukup besar dari masyarakat 3. Letak pemukiman penduduk yang relatif tersebar menyebabkan biaya untuk investasi jaringan perpipaan menjadi mahal. 4. Minat masyarakat untuk berlangganan PDAM masih kurang; 5. Sumber mata air yang ada belum dikelola secara optimal; 6. Sebagian daerah tidak tersedia sumber mata air (daerah kekeringan). 7. Di Kecamatan Lunang Silaut langkanya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena banyaknya sungai yang tercemar dan air merupakan air payau. 8. Latar belakang pendidikan pegawai bidang teknik sebanyak 45 orang dan non teknik adalah 44 orang. 9. Status pegawai tetap 76 orang, pegawai kontrak 11 orang, dan pegawai honor 2 orang. 10. Belum semua unit pelayanan mempunyai back up daya listrik PLN (Genset). 11. Tingkat kebocoran mencapai 31% 12. Umur Pipa sudah mencapai ± 20 tahun 13. Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan air minum Usulan dan prioritas program adalah sebagai berikut: a. Optimalisasi sistem prasarana dan sarana air bersih, yang meliputi optimalisasi jaringan pipa transmisi, produksi dan distribusi serta bangunan-bangunan penunjang seperti reservoir dan lain-lain. b. Tingginya tingkat kehilangan air maka segera melaksanakan program penurunan kehilangan air sampai dengan 5 % dalam 5 tahun (1 % pertahun) sehingga pada tahun 2015 tingkat kehilangan air tidak melebihi 30 %. c. Untuk kondisi eksisting, dimana kapasitas produksi sebesar 117 L/dtk cukup untuk melayani SR eksisting dengan syarat kehilangan air sebagaimana program pada butir 1 harus dilaksanakan. d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka pada tahun 2010, disarankan untuk segera mamanfaatkan kapasitas yang belum termanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan tambahan 4,797 SR. e. Dalam rangka pencapaian target MDGs, PDAM Kab. Pesisir Selatan merencanakan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 43


f. g. h. i. j. k. l. m.

meningkatkan pelayanan sampai dengan 13,633 SR atau tambahan sebesar 7.000 SR dari kondisi eksisting. Memperhatikan masih tersedianya kapasitas yang belum termanfaatkan dan program penurunan kehilangan air maka untuk mencapai terget MDGs tersebut PDAM Kab. Pesisir Selatan hanya perlu meningkatkan kapasitas terpasang sebesar 25 L/dtk sebelum Tahun 2015. kapasitas/ supply air baku dengan melakukan studi tentang air bawah tanah maupun air permukaan. Pelestarian daerah tangkapan dan perlindungan SDA di wilayah Pesisir Selatan Selatan Mengembangkan sambungan langganan kepada daerah yang belum terlayani sampai 98,83% Peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan pelayanan sampai sebesar 20 % Penanganan pengaduan dari pelanggan sampai sebesar 80% Progam Penyehatan PDAM untuk mencari beberapa alternatif pemecahan masalah yang terjadi di dalam PDAM baik aspek Teknis, Keuangan, administrasi dan Manajemen. Pemberdayaan Masyarakat melalui program Pamsimas Pemberdayaan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan air minum seperti program Multipihak.

I1.

Gambaran Umum Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan Secara Non Teknis

-

Pembiayaan Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan

Pembiayaan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan masih dibiayai oleh beberapa SKPD antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. Survey keuangan yang dilakukan pada SKPD terkait aspek-aspek yang akan dibahas antara lain: Aspek kelembagaan, Aspek prioritas pendanaan, Perkembangan pendapatan dan belanja daerah, Besaran pendanaan sanitasi pertahun, Besaran pendapatan dari layanan sanitasi, Aspek pinjaman daerah, Aspek permasalahan pendanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi, Besaran pendanan sanitasi per kapita. -

Kelembagaan Pengelolaan Sanitasi

A. Bappeda Sebagai leading sector dalam pembentukan Pokja AMPL-BM, dan memiliki anggaran untuk operasional pokja. Sejak awal Bappeda mempersiapkan sosialisasi adanya survey keuangan baik kepada masing-masing anggota pokja maupun kepada aparat SKPD lainnya, serta mengundang anggota Pokja dalam suatu pertemuan dalam mengawali survey. B. Dinas Pekerjaan Umum Ruang lingkup Tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam penanganan kebersihan antara lain: Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) dan penanganan limbah domestik baik limbah padat maupun limbah cair (perumahan, jalan dan pasar) penanganan drainase di pemukiman. Dalam pelaksanaan penanganan kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan baru hanya menangani kebersihan di Pasar Baru, Sago-Salido-Painan dan Pasar Batang Kapas, namun Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 44

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan dengan adanya komitmen Pokja Kabupaten Pesisir Selatan sendiri harus melakukan pemetaan ulang dalam pelayanan kebersihannya yang meliputi : 1. Kegiatan persiapan dan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait 2. Mengadakan survey pengumpulan data 3. Mengidentifikasi laju perkembangan timbulan sampah 4. Menyusun rencana biaya pananganan sampah 5. Sosialisasi penanganan kebersihan pada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan pada 12 Kecamatan. C. Kantor Lingkungan Hidup Ruang lingkup tugas Lingkungan Hidup meliputi penanganan limbah antara lain limbah cair, limbah padat, udara emisi, udara ambien dan limbah B3 yang berasal dari industri, hotel, pertambangan, peternakan, pelabuhan. Sampai saat ini Kantor Lingkungan Hidup sudah memprakarsai surat ijin untuk penyimpanan sementara limbah berbahaya dan beracun kepada PT.Incasi Raya unit pengelolaan sawit muaro sakai inderapura. D. Dinas Kesehatan Program sehubungan dengan penanganan sanitasi di Dinas Kesehatan berada di Bidang Promkes dan P2KL Seksi Kesehatan Lingkungan. Berbagai progam yang sudah dilaksanakan antara lain : Survey PHBS pada tahun 2010 dilaksanakan di 12 Kecamatan, dan 18 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan bersama-sama dengan survey mawas diri. Survey dilaksanakan Revitalisasi Posyandu, Pelatihan penyuluhan bagi kader, Penyuluhan kesehatan remaja Narasumber dilaksanakan oleh Puskesmas/ Dinas Kesehatan. E. Dinas Pendidikan Saat ini sedang mencanangkan Program Sekolah Adiwiyata yang salah satu komponennya berkaitan dengan Pengembangan Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan.  Dinas Pendidikan juga mencanangkan Program Green School yang salah satu komponennya adalah Perawatan Fisik Bangunan Dan Lingkungan dengan kegiatannya sebagai berikut: a. Kebersihan semua ruang kantor, kelas, bengkel/lab dan lingkungan. b. Kebersihan WC Guru dan Siswa c. Kebersihan gudang alat dan bahan praktek d. Kebersihan drainase lingkungan sekolah e. Kebersihan pekarangan lingkungan sekolah f. Ketersediaan air bersih g. Bangunan, atap, dinding, lantai baik dan bersih  Komponen Program Green School yang lain adalah Pengelolaan dan Pemberdayaan Sampah / Limbah dengan kegiatannya sebagai berikut: a. Pemilahan sampah organik dan sampah anorganik b. Program kebersihan lingkungan sekolah


II - 45

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 

Dalam Program Green School ada juga komponen Kemitraan Antar Sekolah Dan Lingkungan Sekitarnya dengan kegiatan sebagai berikut: a. Keterlibatan masyarakat sekitar sekolah sehingga terjadinya kebersamaan antar sekolah dan masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan lingkungan b. Keterlibatan siswa, Guru dan TU dalam kegiatan PLH lingkungan.

Komponen Program Sekolah Adiwiyata 1. Pengembangan Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 2. Pengembangan Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup 3. Pengembangan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 4. Pengelolaan dan atau Pengembangan Sarana Pendukung Sekolah. Komponen Program Green School 1. Penataan Lingkungan Sekolah 2. Penghijauan 3. Perawatan Fisik Bangunan Dan Lingkungan 4. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 5. Pengintegrasian Aspek Lingkungan Hidup Ke Dalam Pembelajaran 6. Pengelolaan Dan Pemberdayaan Sampah / Limbah 7. Kemitraan Antar Sekolah Dan Lingkungan Sekitarnya PDAM Saat ini PDAM Kabupaten Pesisir Selatan masih melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat. Sedangkan layanan PDAM mencakup hampir semua Kecamatan, hanya Kecamatan Lunang Silaut yang belum mendapat layanan dari PDAM. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: 1. Peningkatan Kapasitas Unit Air Baku 2. Peningkatan kapasitas produksi dan kapasitas terpasang 3. Penambahan Saluran rumah (SR) 4. Bantuan manajemen berupa bantuan program dan teknis -

Monitoring Dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi program sanitasi sudah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup, Dinkes, Bappeda berdasarkan program yang ada pada masing-masing SKPD tersebut. Bappeda melakukan monitoring untuk seluruh program yang berada di bawah wewenangya dengan melibatkan SKPD terkait. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggunakan alat monev yang telah disediakan oleh program bersangkutan, hasilnya digunakan untuk perbaikan program yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki alat monev secara khusus dan terintegrasi antar SKPD terkait sanitasi. Permasalahan monitoring dan evaluasi yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain belum semua jadwal monitoring dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan misalnya secara berkala setiap tiga bulan sekali dikarenakan hambatan koordinasi dan waktu. Di masa mendatang, sepertinya mendesak prioritas penanganan limbah rumah tangga, melalui perencanaan strategis pembangunan sanitasi yang terintegrasi. Perencanaan disini Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 46

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan maksudnya adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus memiliki perencanaan pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan riil yaitu kebutuhan masyarakat harus terintegrasi dengan hitung-hitungan kebutuhan ideal sarana dan prasarana sanitasi. Misalnya berapa kekurangan jumlah TPS di seluruh kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan, berapa tahun lagi TPA yang ada saat ini direncanakan dapat direalisasikan pembangunannya, berapa kebutuhan pembangunan sarana IPLT dan penyediaan armada truk Tinja. -

Kampanye PHBS

Kampanye PHBS dilakukan melalui kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyadarkan masyarakat supaya memiliki perilaku hidup yang bersih dan sehat serta untuk menumbuhkan pemberdayaan di masyarakat. Rumah tanga yang berprilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan survey PHBS Tahun 2010 yaitu 16,37%. Selain itu peningkatan peran serta masyarakat dapat di ketahui dengan peningkatan status posyandu. Semakin banyak posyandu mandiri maka semakin tinggi partisipasi masyarakat. Di Kabupaten pesisir Selatan telah terbentuk posyandu sebanyak 644 posyandu 2010. Posyandu ini digerakkan oleh kader kesehatan, dimana kader ini ditunjuk dari masyarakat setempat. Untuk meningkatkan kinerja dari kader ini, maka kader diberi pelatihan-pelatihan serta diberi honor setiap kali ada pelaksanaan kegiatan. Posyandu salah satu bentuk peran masyarakat di bidang kesehatan dengan 5 prioritas program yaitu : keluarga berencana, ibu dan anak, perbaikan gizi, imunisasi, penanggulangan diare yang dilakukan satu kali sebulan. Posyandu berjumlah 644 buah, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan: o Revitalisasi Posyandu o Pelatihan penyuluhan bagi kader o Penyuluhan kesehatan remaja Permasalahan kampanye PHBS antara lain : o Kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang o Media penyampaian pesan masih terbatas pada media leaflet dan poster yang jumlahnya juga terbatas o Belum memanfaatkan media elektronik baik radio dan televisi serta dan kesenian daerah sebagai media kampanye PHBS o Belum memberdayakan kelompok masyarakat sebagai media penyampai pesan 2.1.4. GAMBARAN KONDISI AREA BERESIKO PELAYANAN SANITASI PER KECAMATAN A. Akses tiap Sektor Sanitasi per Kecamatan Berdasarkan kesepakatan SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan setelah melakukan analisa baik berdasarkan data sekunder, data primer, persepsi SKPD, pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan dan setelah dikaji ulang akhirnya diputuskan bahwa tidak ada kecamatan yang luput dari resiko. Kecamatan-kecamatan yang mempunyai resiko sangat tinggi antara lain: Kec. BAB Tapan, Ranah Pesisir dan kec. Lengayang, sedangakan Kec. Yang Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 47

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan memilikiki resiko lingkungan tinggi antara lain : Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang Utara, Bayang, Lengayang, Batang Kapas, Sutera, Ranah Pesisir, dan Kec. Lunang Silaut. Kecamatan yang mempunyai resiko rendah yaitu : Kecamatan IV Jurai. Permasalahan utama di area beresiko lingkungan baik sangat tinggi, tinggi dan area beresiko rendah antara lain: masih banyak masyarakat yang melakukan praktek membuang sampah di sembarang tempat (Sungai, Kebun, halaman, saluran irigasi, pinggir jalan dll), akses terhadap jamban yang rendah, kepemilikan jamban sedikit dan sebagian besar masyarakatnya membuang tinja di sembarang tempat (kebun, sungai, saluran irigasi), ketidak berfungsian saluran drainase dan sering terjadi banjir pada saat musim hujan, cakupan layanan air bersih yang aman masih kecil (38,25%), banyak terjadi kasus diare. Permasalahan ini juga terjadi hampir di setiap nagari Cakupan layanan air bersih, jamban, SPAL, penanganan sampah rendah serta perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih sangat kurang termasuk perilaku Cuci Tangan pada waktu penting. Secara lebih lengkap kondisi Sanitasi pada kecamatan beresiko dan beresiko tinggi dapat dilihat pada tabel berikut :


II - 48

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 2.7 Kondisi Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Beresiko Tinggi dan Kecamatan Beresiko pada tahun 2011 No

1

Kecamatan

Puskesmas

Koto XI Tarusan

Barung Balantai Tarusan

2

Bayang

3

Bayang Utara

4

IV Jurai

5

Batang Kapas

6

Sutera

7

Lengayang

10

Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Pancung Soal

11

Basa IV Balai

12

Lunang Silaut

8 9

Jumlah Kk

Jamban

Tempat Sampah

Pengolahan Limbah Jml Kk Jml Kk Dprksa Memiliki

Jml Kk Dprksa

Jml Kk Memiliki

% Memiliki

Jml Kk Dprksa

Jml Kk Memiliki

% Memiliki

5675

0

0

0

0

0

0

0

0

Persediaan Air Bersih % Memiliki

Jml Kk Dprksa

Jml Kk Memiliki

% Memiliki

0

205

205

100

5563

268

268

100

358

358

100

358

100

3

396

396

100

Pasar Baru Koto Merapak As. Kumbang Lumpo

3308

270

150

56

109

109

78

180

78

61

575

575

100

4136

54

40

74

0

0

0

42

0

74

161

161

100

2278

285

134

47

260

115

44

138

44

41

430

430

100

2662

219

219

100

314

314

100

506

100

63

467

467

100

Salido IV KT.Muddik Pasar Kuok

7074

1137

834

73

1269

585

46

1106

46

46

543

543

100

2622

35

35

100

112

108

96

55

96

40

267

267

100

4987

5

5

100

10

10

100

0

100

0

50

50

100

Surantih

10545

63

63

56

42

21

50

42

50

79

219

219

100

Kambang

9415

6529

6596

40

6529

3540

54

6529

54

40

6584

6584

100

Koto Baru

4629

83

71

86

108

95

88

97

88

80

133

133

100

Balai Salasa

8012

240

240

100

48

48

100

98

100

0

266

266

100

Air Haji

10237

580

465

80

506

506

100

520

100

101

808

808

100

Indera

8076

62

32

52

105

21

20

39

20

21

58

58

100

Tapan

6725

71

65

92

109

87

80

110

80

52

184

184

100

Tj.Beringin

4152

504

316

63

504

381

76

495

76

44

763

763

100

Tj.Makmur

3232 103,328

189

96

51

209

164

78

209

78

46

314

314

100

10594

5601

68.8

10623

6462

60,83

10524

6083

44,78

12423

12423

100

Sumber : Proﬁl Kesehatan Tahun 2010, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 49

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Lokasi area berisiko berdasarkan Penetapan area berisiko yang didapat dari gabungan Study EHRA, Data sekunder dan persepsi SKPD serta hasil kunjungan ke lapangan yang dilaksanakan oleh Pokja didapat berdasarkan Peta dibawah ini. Gambar 2-5 Peta Area Berisiko Kabupaten Berdasarkan Kompilasi Data dan Kunjungan Pokja


II - 50

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan B. Penerapan PBHS pada Area Beresiko Tinggi Tabel 2.8 Hasil Survey PHBS Tatanan Rumah Tangga Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 No

Keterangan

1

Sarana Air Bersih

2

Sanitasi Dasar

3

Tempat Umum Pengolahan Makanan

4

No

Indikator

Persentase tertinggi adalah sumur gali 79,18%, ledeng 9,39%, penampung air hujan 2,94%, dan lainya 8,48 Seperti jamban sehat 52,87%, pemanfaatan sampah 60,83%, yang memiliki pengolahan limbah 44,78% dan akses air bersih 100% Cakupan TUPM tahun 2010 dari 397 yang diperiksa sebesar 71,54% dan mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebanyak 69,53%

Rumah sehat yang memenihi persyaratan kesehatan sebanyak 64,70% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Rumah Sehat

Tabel 2.9 Prosentase Rumah Sehat Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Rumah Kecamatan Puskesmas Jumlah Jumlah % Jumlah Seluruhn Diperiks Diperiksa Sehat ya a

% Sehat

1

Koto XI Tarusan

Barung BalantaiTarusan

0 4,889

0 358

0 7.32

0 358

0 100.00

2

Bayang

Pasar Baru Koto Merapak

2,977 2,931

260 133

8.73 4.54

133 83

51.15 61.65

3

Bayang Utara

4

IV Jurai

5

Batang Kapas

6

Sutera

7

Lengayang

8

Ranah Pesisir

As. Kumbang Lumpo Salido IV KT.Muddik Pasar Kuok Surantih Kambang Koto Baru Balai Salasa

1.384 2,120 6,700 2,479 4,310 7,422 8,541 4,185 7,517

390 509 1,706 99 0 69 6,529 103 425

28.18 23.8 72 3.99 5. 0 46 0.93 3. 76.44 99 2.46 5.65

170 217 915 57 0 23 4,099 67 425

43.59 42.89 53.63 57.58 0 33.33 62.78 65.05 100.00


II - 51


10

Linggo Sari Baganti Pancung Soal

11

Basa IV Balai

12

Lunang Silaut

9

Air Haji

6,575

675

10.27

671

99.41

Indera

6,995

0

0

19

0

Tapan Tj.Beringin Tj.Makmur

5,701 3,725 0 78,411

134 504 0 11,981

2.35 13.5 3 0 15,16

84 374 0 7,694

62.69 74.21 0 64,70

Sumber : Proﬁl Kesehatan Tahun 2010, Dinas Iesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2.2. VISI DAN MISI SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN 2.2.1. Visi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan Visi sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan sebagai berikut : “Tercapainya Lingkungan Bersih dan Sehat Melalui Pembangunan Sanitasi yang Partisipatif di Kab. Pesisir Selatan 2015” 2.2.2. Misi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan Misi Pembangunan Sanitasi dirumuskan untuk mendukung Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 antara lain : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemerataan pembangunan sarana air bersih, air limbah, drainase dan persampahan yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan, kesetaraan gender dan kebersamaan dalam pembangunan sarana air bersih, air limbah, drainase dan persampahan. 3. Meningkatkan peran aktif pemerintah dalam pengelolaan sarana sanitasi. 4. Menumbuhkembangkan peran sektor swasta dalam pengelolaan air limbah dan persampahan. 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sektor sanitasi dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 2.3. KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI SEKTOR SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 – 2015 Sesuai dengan misi diatas, maka strategi yang perlu dilakukan untuk penanganan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas akses air bersih di Kabupaten pesisir Selatan; 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengolahan air limbah skala komunitas; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan melalui rencana induk sistem persampahan; 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase pemukiman di Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Meningkatkan kapasitas sistem organisasi dan masyarakat dalam Prilaku Hidup Bersih dan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 52


Sehat; Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan sanitasi dengan perencanaan penataan ruang.

Arah Kebijakan Pembangunan Arah kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut : 1) Urusan Kesehatan a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesehatan. b. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota. c. Meningkatkan kinerja dari sistem surveilance, respon cepat dan penanggulangan terhadap penyakit menular antara lain flu burung, DBD,TBC, HIV/AIDS, hepatitis, dan diare. d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat. e. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di kawasan pemukiman, utamanya pada pemukiman kumuh. f. Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan posyandu. g. Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. h. Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) serta meningkatkan mutu dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan. i. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Kesehatan. 2)

Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum termasuk dalam kaitannya dengan tata air antara lain diarahkan untuk: a. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan air limbah. b. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan persampahan. c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta (dunia usaha) dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). d. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pekerjaan Umum.

3)

Urusan Perumahan Penyelenggaraan urusan Perumahan antara lain diarahkan untuk: a. Menciptakan kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah daerah. b. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat. c. Memperbaiki kondisi lingkungan permukiman di kawasan padat/kumuh. d. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pembangunan Kampung Terpadu. e. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perumahan.

4)

Urusan Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain diarahkan untuk:


II - 53

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan a. b.

Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah daerah. Menterjemahkan arahan tata ruang ke dalam Rencana Jangka Panjang, Menengah, Tahunan dan Perencanaan Sektor.

5)

Urusan Perhubungan Informasi dan Komunikasi Penyelengggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain diarahkan untuk: a. Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet. b. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika c. Menerapkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah daerah d. Mengembangkan kapasitas dan kinerja jaringan sistem informasi sampai ke tingkat Kecamatan

6)

Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk: a. Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah daerah. b. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan c. Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah dan lingkungan hidup. d. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. e. Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, Green School, dan Adiwiyata. f. Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna). g. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup. h. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Lingkungan Hidup. i. Mengembangkan taman-taman kota.

2.3.1 Kebijakan Umum Terkait Pembangunan Sektor Sanitasi (Aspek Teknis) A.

Arah Pembangunan sektor Air Limbah Sampai Tahun 2015  Kebijakan dalam urusan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup diarahkan pada : (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui penyusunan rencana induk sistem Air Limbah Kabupaten Pesisir Selatan (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui peningkatan cakupan dan kualitas pengelolaan Limbah Cair (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui konservasi lingkungan akibat pencemaran limbah cair


II - 54


 

B.

(4) meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan Kebijakan dalam urusan lingkungan hidup diarahkan pada mengendalikan pencemaran dan pengrusakan sumber daya air dan lingkungan hidup Kebijakan dalam urusan penataan ruang diarahkan pada meningkatkan keterlibatan para pelaksana pembangunan dalam rencana pemanfaatan tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan limbah cair.

Arah Pembangunan sektor Persampahan Sampai tahun 2015  Kebijakan dalam urusan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan diarahkan pada : (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui penyusunan rencana induk sistem persampahan Kabupaten Pesisir Selatan (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui peningkatan cakupan dan kualitas pengelolaan persampahan Kabupaten Pesisir Selatan (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi kabupaten melalui konservasi lingkungan akibat pencemaran limbah padat (4) meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan  Kebijakan dalam urusan penataan ruang diarahkan pada meningkatkan keterlibatan para pelaksana pembangunan dalam rencana pemanfaatan tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan sanitasi  Mengoptimalkan potensi hubungan kerjasama antar daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk peningkatan pelayanan publik.  Meningkatkan Peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan

C. Arah Pembangunan Sektor Drainase Sampai Tahun 2015  Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase lingkungan dengan perencanaan penataan ruang kota  Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada meningkatkan daya dukung dan kualitas jaringan drainase  Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan saluran drainase/ gorong-gorong kabupaten dengan mengoptimalkan fungsi saluran drainase  Kebijakan dalam urusan pekerjaan umum diarahkan pada meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran drainase lingkungan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan D. Arah Pembangunan Sektor Air Bersih Sampai Tahun 2015  Kebijakan dalam urusan Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Kantor PDAM diarahkan pada : (1) meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 55

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan (2) mewujudkan sistem jaringan dan manajemen pengolahan air baku secara terpadu 2.3.2 Arah Strategi terkait pembangunan sektor sanitasi (Aspek Non Teknis) A.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi dan Pajak Daerah melalui strategi : (1) Penyederhanaan berbagai jenis dan prosedur administrasi perjinan, penetapan tarif retribusi daerah dan pajak daerah ; (2) Rasionalisasi jenis pungutan, penyempurnaan struktur tarif retribusi serta prosedur perijinan. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparatur untuk mendorong kinerja pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak dan retribusi daerah. (4) Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah, sehingga target pendapatan dan penerimaan asli daerah dapat dicapai tepat waktu.

B.

Penyusunan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur terkait Sanitasi  Kebijakan belanja Daerah dalam penyelengaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur terkait sanitasi agar sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat memberikan manfaat yang maksimal.

C.

Peningkatan Kemampuan Kelembagaan SKPD, Kecamatan dan Nagari terkait Sanitasi  Kebijakan dalam urusan pemberdayaan masyarakat nagari diarahkan pada memfasilitasipengembangan masyarakat dan lembaga di nagari dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasrana sanitasi.  Kemampuan SKPD pengelola sanitasi diarahkan pada pelaksanaan bintek, sosialisasi terhadap pejabat pengelola sanitasi sampai kepada penataan pelaksana pengelola sanitasi secara terus menerus

D.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap PHBS  Kebijakan urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat masyarakat  Kebijakan urusan pendidikan diarahkan pada meningkatkan pengetahuan PHBS sejak pendidikan Usia Dini sampai pendidikan menengah serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sanitasi.  Kebijakan dalam komunikasi dan informatika diarahkan pada meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan mass media dengan penyebarluasan informasi pembangunan sanitasi khususnya tentang PHBS


II - 56

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan E.

Penyusunan Kebijakan daerah/Peraturan Bupati terhadap sistem operasional dan prosedur infrastruktur terkait sanitasi  Penyusunan/penyempurnaan produk hukum terkait dengan sanitasi seperti peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah, persampahan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi ijin pembuangan limbah dan Drainase Lingkungan.

F.

Peningkatan Cakupan Pelayanan Sanitasi  Memanfaatkan peluang pendanaan anggaran sanitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun dari banyak pihak yang peduli  Memfasilitasi investasi swasta disektor sanitasi  Kebijakan dalam urusan penanaman modal diarahkan pada meningkatkan dukungan dari sisi SDM maupun infrastruktur dan promosi potensi dan peluang investasi di sektor sanitasi  Pengelolaan sanitasi diarahkan pada memperluas cakupan dan kualitas pelayanan sanitasi bagi masyarakat miskin  Meningkatkan mutu pelayanan sanitasi dan pemberdayaan masyarakat

2.4

TUJUAN, SASARAN SANITASI DAN ARAHAN TAHAPAN PENCAPAIAN

Tujuan umum pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011–2015 adalah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan RPJMD dan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan. 2.4.1. Tujuan Sektor Sanitasi 1. Meningkatkan pelaksanaan aturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 2. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengelolaan sanitasi yang berwawasan lingkungan 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat pada tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan 4. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih/air minum di Kabupaten Pesisir Selatan 5. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sarana sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2015 6. Meningkatkan peran lembaga swasta dalam pembangunan sarana sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 2.4.2. Sasaran Sektor Sanitasi 1. Tersedianya perencanaan pengelolaan sektor sanitasi skala Kabupaten yang terintergrasi dan berkelanjutan 2. Peningkatan sanksi penegakan hukum sehubungan dengan penyehatan lingkungan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 57

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Meningkatnya pengelolaan dan layanan yang merata pada sektor sanitasi melalui peningkatan sarana dan prasarana yang memadai Meningkatnya Akses terhadap air bersih/air minum melalui peningkatan suplai air baku dan kualitas pelayanan air bersih/air minum Meningkatnya peran aktif masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan Meningkatnya masyarakat yang sadar untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Pesisir Selatan Meningkatnya pengetahuan PBHS Sejak Pendidikan usia dini sampai pendidikan tingkat menengah Terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat mulai jenjang PAUD, pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah Terciptanya situasi yang kondusif untuk koordinasi dan integrasi kegiatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan

2.4.3. Arahan Pentahapan pencapaian sektor sanitasi Arahan pentahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun berdasarkan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi dengan mempertimbangkan: 1. Arah pengembangan Kabupaten yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka panjang 2. Kepadatan dan Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan 3. Kawasan beresiko sanitasi 4. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah) A. Sub Sektor Air Limbah Domestik Seiring berkembangnya Kabupaten Pesisir Selatan dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menyebabkan bertambahnya volume pencemaran dari air buangan domestik baik dari air limbah cucian, kamar mandi (grey water) dan limbah dari WC (Black Water). Sehingga diperlukan pengelolaan air limbah yang terpadu dalam mendukung pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Di dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini telah ditentukan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah secara umum apakah sistem on site maupun sistem off site. Kriteria yang dipergunakan antara lain dalam penentuan prioritas pengembangan tersebut antara lain : Kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (rural), Resiko kesehatan lingkungan serta memperhatikan kajian data sekunder dan studi EHRA tahun 2011. Berdasarkan kriteria tersebut dihasillkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut kelompokan ke dalam beberapa zonasi, zona tersebut sekaligus sebagai dasar bagi Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengembangan rencana jangka pendek sampai dengan jangka panjang. Untuk memulai pembangunan fisik khususnya upaya yang di lakukan adalah penyusunan DED UPL/UKL diseluruh kecamatan. Adapun rencana pengembangan dapat digambarkan sebagai berikut: Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

II - 58

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Zona 1, : Dalam Peta diberi warna biru muda. Merupakan area dengan tingkat resiko kesehatan menengah dan tinggi yang dapat diatasi dalam jangka pendek (5 tahun dari 2011 - 2015), dengan pilihan system setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup :  Kecamatan Lengayang  Kecamatan Tarusan  Kecamatan Bayang  Kecamatan Ranah Pesisir Zona 2, : Dalam Peta diberi warna hijau Merupakan area dengan tingkat resiko kesehatan menengah dan tinggi yang dapat diatasi dalam jangka menengah (dari 2016-2021) dengan pilihan system setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based). Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemicuan. Zona ini mencakup :  Kecamatan IV Jurai  Kecamatan Sutera  Kecamatan Batang Kapas  Kecamatan Lunang Silaut Zona 3, : Dalam Peta diberi warna merah hati Merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka panjang (2021-2030) dengan pemilihan systemnya adalah system setempat dengan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga). Zona ini mencakup :  Kecamatan Linggosari Baganti  Kecamatan Basa Ampek Balai  Kecamatan Bayang Utara  Kecamatan Pancung Soal Apabila memperhatikan hasil pemetaan zonasi air limbah domestik tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah untuk melaksanakannya maka pada tahun 2013 pada 4 Kecamatan dengan layanan on site dengan pendekatan komunal melalui program sanitasi berbasis masyarakat bagi masyarakat yang kurang mampu dipadukan dengan pemicuan untuk layanan on site berbasis rumah tangga bagi masyarakat yang lebih mampu. Berdasarkan zonasi sanitasi air limbah dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan dan kemampuan daerah maka lokasi di dalam RPIJM Bidang PU/Ciptakarya untuk limbah cair adalah sebagai berikut:


II - 59

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Gambar 2.6 Peta Zonasi Limbah Cair Kabupaten Pesisir Selatan


II - 60

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan B. Sub Sektor Persampahan Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasikan. Ada 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu; 1). Klasifikasi wilayah : Pasar, pemukiman, fasilitas umum, terminal, dsb; 2). Kepadatan penduduk serta memperhatikan kajian data sekunder dan studi EHRA tahun 2011. Berdasarkan kriteria penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Pesisir Selatan tedapat 3 zona yang dapat diiustrasikan sebagai berikut: Zona 1 : Di dalam peta diberi warna kuning. Merupakan area yang cukup padat, ada kawasan bisnis dan tempat umum yang harus terlayani secara penuh 100 % (Full coverage) dalam jangka waktu pendek dengan system layanan langsung dari sumber ke TPA. Meliputi pelayanan pengelolaan sampah pada kecamatan.  Kecamatan Koto XI Tarusan  Kecamatan Bayang  Kecamatan Bayang Utara  Kecamatan IV Jurai Zona 2 : Dalam peta diberi warna merah. Merupakan area yang harus terlayani dengan system tidak langsung yaitu dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70 % cakupan layanan harus diatasi dalam jangka menengah ( 5 tahun) ke depan juga individual dan komunal, Meliputi pelayanan pengelolaan sampah pada kecamatan:  Kecamatan Linggo Sari Baganti  Kecamatan Pancung Soal  Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan  Kecamatan Lunang Silaut Zona 3 : Dalam peta diberi warna biru tua. Merupakan area yang harus terlayani dengan system tidak langsung yaitu dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Minimal 70 % cakupan layanan harus diatasi dalam jangka panjang juga individual dan komunal. Meliputi pelayanan pengelolaan sampah pada kecamatan.:  Kecamatan Batang Kapas  Kecamatan Sutera  Kecamatan Lengayang  Kecamatan Ranah Pesisir Apabila memperhatikan hasil pemetaan zonasi persampahan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah untuk melaksanakannya maka pada tahun 2011 akan dimulai peningkatan kapasitas layanan persampahan di ibukota kabupaten.


II - 61

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Peta 2.7 Zonasi Persampahan Kabupaten Pesisir Selatan


II - 62

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan C. Sub Sektor Drainase Lingkungan Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kecamatan, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu : Kepadatan penduduk, Hirarki dan fungsi utama (RTRW) untu kawasan perdagangan, jasa maupun permukiman, daerah genangan air hujan serta tingkat resiko kesehatan serta memperhatikan kajian data sekunder dan studi EHRA tahun 2011. Berdasarkan kriteria tersebut maka perencanaan penanganan drainase ke depan dapat digambarkan sebagai berikut: Zona 1 : Dalam peta diberi warna merah Merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan kawasan padat, pusat perdagangan dan jasa (CBD) serta kondisi topografi kurang menguntungkan yang harus diatasi dalam jangka pendek meliputi :  Kecamatan IV Jurai  Kecamatan Basa Ampek Balai  Kecamatan Ranah Pesisir  Kecamatan Lengayang Zona 2 : Dalam Peta diberi warna kuning Merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan padat yang harus diatasi dalam jangka menengah mencakup :  Kecamatan Bayang  Kecamatan Koto XI Tarusan  Kecamatan Sutera.  Kecamatan Lunang Silaut Zona 3 : Dalam peta diberi warna hijau Merupakan area dengan tingkat resiko menengah dan resiko yang relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan panjang mencakup :  Kecamatan Pancung Soal  Kecamatan Linggosari Baganti  Kecamatan Batang Kapas  Kecamatan Bayang Utara Prioritas pertama untuk sektor drainase dengan mempertimbangkan RTRW bahwa Kecamatan IV Jurai sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan maka pada tahun 2012 akan melengkapi pembangunan sistem drainasenya. Juga akan dibangun sistem drainase permukiman untuk setiap kecamatan prioritas lainnya mulai tahun 2012 sampai tahun 2015. Sementara kegiatan non fisik antara lain : penyusunan master plan drainase (2012), FS dan DED drainase lingkungan (2012)


II - 63

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Peta 2.8 Zonasi Drainase Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan


II - 64

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan D. Sub Sektor Air bersih Pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dituntut untuk meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat. Wilayah cakupan layanan PDAM di Kabupaten Pesisir Selatan hingga saat ini baru mencapai 72.45 % melayani wilayah perkotaan. Dalam jangka tahun 2015 untuk dapat mengembangkan layanan sehingga mampu melayani 96.83 % masyarakat perkotaan Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber air untuk PDAM di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 11 unit Pelayanan PDAM dengan sistem sambungan rumah (SR). Sedangkan berdasarkan data dari PU Cipta Karya untuk pembangunan sarana air bersih di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan adalah 38,25 %. Rencana pengembangan disusun berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, kualitas air dan kemampuan membayar masyarakat sedangkan untuk wilayah yang sulit di jangkau PDAM dilakukan dengan kegiatan Program PAMSIMAS dan WSLIC 2, (pemberdayaan masyarakat) bebrapa sistem akses layanan bervariasi seperti layanan komunal (sumur gali/semi perpipaan), SRserta memperhatikan kajian data sekunder dan studi EHRA tahun 2011, penyusunan pembangunan sarana air bersih direncanakan sebagai berikut : Zona 1 : Dalam peta diberi warna biru muda Merupakan area yang perlu penanganan jangka pendek dan segera ditangani mencakup baik oleh PU CK dan DPAM:  Kecamatan Lunang Silaut  Kecamatan Bayang Utara  Kecamatan Basa Ampek Balai  Kecamatan Sutera Zona 2 : Dalam peta diberi warna biru tua Merupakan area yang perlu penanganan jangka menengah mencakup :  Kecamatan Bayang  Kecamatan Batang Kapas  Kecamatan Ranah Pesisir  Kecamatan Koto XI Tarusan Zona 3 : Dalam peta diberi warna kuning muda M erupakan area yang memerlukan penanganan jangka panjang melalui program pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk nagari meliputi :  Kecamatan IV Jurai  Kecamatan Linggo Sari Baganti  Kecamatan Pancung Soal  Kecamatan Lengayang


II - 1

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Gambar 2.9 Peta Zonasi Air Bersih Kabupaten Pesisir Selatan


II - 2

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan

Recommend Documents