Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2014 Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2014

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2014 Strategi KEPULAUAN Sanitasi Kabupaten (SSK) 2014 KABUPATEN ARU – PROPINSI MALUKU KABUPATEN KEPULAUAN ARU – PROPINSI MALUKU

BAB V STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan SSK Kepulauan Aru perlu dilakukan secara rutin oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru. Hal ini sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan capaian pembangunan saintasi, kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka kebijakan dan strategi yang disepakati. Tujuan utama strategi monev merupakan kerangka kerja untuk mengukur

dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, juga memantau

dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kabupaten, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kabupaten, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang sudah dilaksanakan secara efektif. Strategi ini adalah alat pengelolaan multi fungsi – alat pengendali yang dapat meningkatkan

pembelajaran,

transparansi

dan

akhirnya

proses

pengambilan keputusan. Strategi monev akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi sesuai Strategi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Program

Pembangunan

Sanitasi

Permukiman

(PPSP)

Kabupaten

Kepulauan Aru, maka dipandang perlu adanya keselarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Oleh karena itu, perlu disusun strategi pelaksanaan kegiatan monev program dan kegiatan secara intensif dan berkelanjutan. Pengendalian (Monitoring dan Evaluasi) selama pelaksanaan program dengan evalauasi dampak yang dilakukan setelah program telah selesai dilaksanakan sebagai berikut:

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2015 POKJA AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

49


5.1. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Monev dilakukan secara berkesinambungan dan berkala pada saat program sedang berjalan. Evaluasi dampak dilaksanakan pada status akhir program atau pelaksanaan telah selesai. 1. Tingkat hierarkhi harapan dalam Kerangka Kerja Logis (KKL) Monev lebih kearah tingkat keluaran (out put) sedangkan evaluasi dampak kearah tingkat tujuan fungsional atau dampak (purpose and goal). 2. Sifat informasi yang dibutuhkan Monev korektif dan segera dilaporkan, sedangkan evaluasi dampak memandang

kedepan

pada

program

lanjutan

yang

akan

direncanakan selanjutnya. 3. Metode penilaian dan analisis Metode monev yaitu membandingkan antara pencapaian realisasi dengan rencana sedangkan evaluasi dampak perbandingan antara yang diharapkan dengan dampak, pola perubahan sebelum dan sesudah adanya program. 4. Orientasi kegiatan Oriantasi kegiatan monev diarahkan pada pengelola program untuk memperbaiki penyimpangan dalam implementasi program sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi sasarannya. Sementara evaluasi dampak diarahkan kepada kelompok sasaran untuk menilai/menghitung keuntungan yang diperoleh dalam kelompok sasaran. Dalam kaitan dengan monev pelaksanaan dan pencapaian program dari SSK Kabupaten Kepulauan Aru terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan monev tersebut yaitu: (1) objektif dan profesional, (2) partisipatif, (3) tepat waktu, (4) transparan, (5) akuntabel, (6) berkesinambungan, dan (7) berbasis kinerja.


50


5.2 Mekanisme dan Prosedur Monitoring dan Evaluasi Hal terpenting yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan monev adalah pemahaman bahwa sanitasi merupakan suatu upaya bersama, sehingga lebih bersifat sebagai gerakan sosial dan moral yang mengedepankan pendekatan partisipatif dalam setiap elemen kegiatannya. Sebagai konsekuensinya, sistem monev sanitasi harus terbuka bagi keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat), baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kebijakan/program sanitasi. Mekanisme monitoring dan evaluasi kondisi sanitasi ditingkat daerah terdiri atas (empat komponen) yaitu: Pengumpulan data Pengumpulan data merupakan suatu proses awal dalam kegiatan monev. Data yang dikumpulkan adalah program Pokja Sanitasi, kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah yang terlibat, sasaran kegiatan dan hasil kegiatan Analisa data dan Pelaporan Analisa data dan pelaporan dalam monitoring dan evaluasi sanitasi adalah untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Aru keberhasilannya, dampak dan juga permasalahan yang timbul sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi semua stakeholder. Perencanaan dan Pengambillan Keputusan Dari hasil analisis data dan laporan yang dibuat, maka langkah berikutnya adalah rencana dan pengambilan keputusan untuk rencana tindak lanjut tentang perkembangan program dan kegiatan Pokja Sanitasi ke depan. Tindakan Pengimplementasian Langkah akhir dari monev program sanitasi adalah implementasi perencanaan dan keputusan yang telah diambil dari rangkaian tahap tersebut di atas.


51


5.2.1 Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan/program sanitasi Kabupaten Kepulauan Aru Mekanisme Monev ini untuk mengetahui tercapai atau tidaknya sasaran dari kebijakan/program sanitasi di tingkat daerah, yaitu dengan memonitor pelaksanaan kebijakan oleh berbagai pelaku melalui indicator keluaran dan manfaat serta mengevaluasi hasil-hasilnya melalui indicator dampak sebagai masukan perumusan kembali kebijakan dan program. Keterlibatan stakholders yang penting ada pada evaluasi hasil dan perumusan program sangat mendukung konsep transparansi dalam pelaksanaan monev.


52


Tabel 5.1 Mekanisme Monev Implementasi SSK Kepulauan Aru Objek Pantauan 1. Subsektor Air Limbah 2. Subsektor Persampahan

3. Subsektor Drainase

4.

PHBS

Penanggung Jawab Pengolah data Pemantau

Waktu Pelaksanaan

SKPD sesuai program kegiatan subsektor :

6 (enam bulan)

Penanggung Jawab Utama SKPD sesuai program kegiatan subsektor :

Pengumpul Data dan Dokumentasi SKPD sesuai program kegiatan subsektor :

1. Air limbah, penanggungjawab: Dinas PU Bidang Cipta Karya 2. Persampahan, penanggungjawab: BPLH Bidang Kebersihan 3. Drainase, penaggungjawab: Dinas PU Bidang Cipta Karya 4. PHBS, penanggungjawab: Dinas Kesehatan Bidang Penyehatan Lingkungan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1. Air limbah, penanggungjawab: Dinas PU Bidang Cipta Karya 2. Persampahan, penanggungjawab: BPLH Bidang Kebersihan 3. Drainase, penaggungjawab: Dinas PU Bidang Cipta Karya

1. Air limbah, penanggungjawab: Dinas PU Bidang Cipta Karya

4. PHBS, penanggungjawab: Dinas Kesehatan Bidang Penyehatan Lingkungan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

4. PHBS, penanggungjawab: Dinas Kesehatan Bidang Penyehatan Lingkungan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pelaporan Penerima Laporan Ketua Tim Koordinasi seusai SK Bupati

Format Sesuai dengan SOP kegiatan

2. Persampahan, penanggungjawab: BPLH Bidang Kebersihan 3. Drainase, penaggungjawab: Dinas PU Bidang Cipta Karya


53



54

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2014 Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2014

Recommend Documents