Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan

“Tercapainya Lingkungan Bersih dan Sehat Melalui Pembangunan Sanitasi yang Partisipatif di Kabupaten Pesisir Selatan 2015”

Isu strategis berfungsi untuk mengontrol lingkungan baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Disamping itu isu strategis memiliki positioning sebagai tantangan ke depan yang bersifat eksternal dan internal. Isu strategis dan tantangan layanan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan ini mencakup isu strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek; kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, serta aspek monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari; sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan, sektor air bersih dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 3.I. ASPEK NON TEKNIS 3.1.1 Aspek Kebijakan Daerah Dan Kelembagaan A. Kebijakan Daerah Kebijakan daerah yang diimplementasikan dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun aturan lainnya tentang sanitasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya adalah sebagai berikut :  Keterlibatan dalam Program PPSP 2011 adalah wujutnyata komitmen pemerintah Kab. Pesisr Selatan dalam dalam pembangunan sanitasi, hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan sanitasi adalah hal yang mutlak sangat diperlukan dalam mensejahterahakan masyarakat Kab. Pesisir Selatan.  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Persampahan/ Kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 1

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Obyek retribusi meliputi : Pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS dan transfer Dipo ke TPA, Penyediaan TPA, Pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPA. Perda tentang Retribusi ini sudah kurang sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu melakukan kajian ulang penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Rincian Biaya Penyedotan Kakus Retribusi Adalah retribusi yang dikenakan terhadap ijin pembuangan limbah baik limbah padat, limbah gas maupun limbah cair yang telah diolah berdasarkan jenis/skala kegiatan dan retribusi yang dikenakan terhadap pembuangan limbah cair ke badan air dan pembuangan limbah padat ke tempat penimbunan akhir berdasarkan volume/debit limbah yang dibuang telah memenuhi baku mutu.  Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :660/322/Kpts/BPT-PS/2010 tentang Pengendalian limbah dimaksudkan sebagai upaya penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun kepada PT.INCASI RAYA unit pengolahan kelapa sawit Muaro Sakai Inderapura. Guna untuk pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran dan atau pemulihan kualitas lingkungan hidup. Pengendalian limbah bertujuan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau makhluk hidup. Perda tentang pengendalian limbah ini belum termasuk pengelolaan limbah cair domestik.  Ijin adalah ijin pembuangan limbah yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Bupati Pesisir Selatan yang meliputi Ijin pembuangan Limbah cair atau ijin pembuangan limbah padat dan atau Ijin pembuangan limbah gas. RPJPD dan RPJMN Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015. Di dalam RPJPD dan RPJMD tahun 2010 – 2015 belum memasukkan SPM sanitasi sementara kondisi SPM sektor sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan masih jauh dari SPM pelayanan sanitasi (PP No. 16 tahun 2006) seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 1.1 Target RPJMN Dan Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan RPJMN Stop buang air besar sembarang tempat melalui peningkatan system pengelolaan limbah terpusat 10% untuk penduduk, dan peningkatan system pengelolaan air limbah setempat bagi 90% penduduk.

Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

Kondisi SPM Kab.Pessel Prosentase jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 47,51 %, dan sisanya tidak mempunyai jamban (masyarakat masih buang tinjanya di kebun, sungai atau di kali). III - 2


Peningkatan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dengan cakupan layanan hingga 80%.;

Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di 100 kawasan strategis per Kabupaten.

Prosentase jumlah keluarga yang memiliki saluran pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 44,78%. Sebagian besar masyarakat belum mempunyai saluran pembuangan air limbah dan membuang air limbah dari dapur ke belakang pekarangan BAB di halaman belakang. Dari data 18 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh informasi 60,83 % yang baru mempunyai tempat sampah dan sisanya dibuang ke sungai, kebun dan dibakar didepan rumah. Frekuensi genangan mencapai lebih dari satu kali setahun dialami oleh 20 % rumah tangga sementara satu bulan sekali terjadi genangan dialami oleh 8%.

Penegakan Hukum/Operasi Yuridis Bidang Sanitasi Penegakan hukum terhadap Perda Sanitasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan belum optimalnya fungsi PPNS untuk melakukan penyidikan pelanggaran terhadap perda sanitasi. Untuk menangani pencemaran lingkungan terutama yang diakibatkan oleh limbah cair dilakukan kegiatan intensif penanganan industry yang diarahkan pada pengendalian pembuangan limbah cair. Penanganan industri dan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya: 1. PT. Incasi Raya 2. PT. Sapta 3. PT. Sukses Jaya Wood 4. PT. Sumatera Jaya Agro Lestari 5. RSUD Muhammad Zein 6. RS Bersalin Permata Hati Hasil dari kegiatan tersebut yaitu meningkatkan kualitas limbah cair yang dibuang ke media lingkungan (sungai) harus sesuai dengan baku mutu dan lingkungan yang disyaratkan (Kep Men LH No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Lingkungan Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri).


III - 3


B. Kelembagaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Terkait Tabel 3.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Sanitasi a. Pokok dan Fungsi SKPD Terkait NO SKPD PERAN 

1

Bappeda





a. Dinas Pekerjaan  Umum (drainase)  

2



b. Dinas Pekerjaan Umum (kebersihan)



 


FUNGSI

Koordinator Perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan

Regulator

Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan bidang drainase lingkungan. Penyediaan dan pendistribusian layanan sanitasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi

Regulator Operator

Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan bidang kebersihan (limbah padat) dan limbah cair. Penyediaan dan pendistribusian layanan sanitasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi

Regulator Operator

III - 4

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 

3

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air



 

4

5

6

7

Dinas Kesehatan

Perencanaan teknis dan pembangunan pengendalian drainase sumber daya air dan banjir Penyediaan dan distribusi layanan Drainase dan pengendalian banjir Supervisi Monitoring dan Evaluasi

 Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat  Pembinaan dan Pengendalian bidang kesehatan termasuk kesehatan lingkungan  Promosi/ kampanye Kesehatan (PHBS)  Supervisi  Monev

Regulator

Regulator Operator

 Peningkatan Peran aktif masyarakat melalui Badan Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan Masyarakat Nagari Regulator pemerintah dan Keluarga Berencana  Supervisi  Monev  Peningkatan Penyebarluasan Dinas Perhubungan Informasi tentang sanitasi Informasi dan Regulator pada masyarakat Komunikasi  Supervisi  Monev  Mendidik dan mengajar Warga Belajar khususnya siswa didik untuk dapat berprilaku hidup bersih dan sehat dengan sarana Dinas Pendidikan Regulator dan prasarana kesehatan yang ada disekolah  Supervisi  Monev


III - 5

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 

8

Kantor LH





9

Perusahaan Air Minum Daerah



 

Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembinaan teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Regulator lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan Teknis Pembangunan dan peningkatan layanan air bersih, Penyediaan dan Regulator pendistribusian layanan air minum kepada masyarakat Supervisi Monitoring dan Evaluasi

Selain SKPD terkait juga ada POKJA SANITASI dengan tantangan ke depan mengkoordinir pembangunan sanitasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Di kabupaten Pesisir Selatan juga terdapat LSM pemerhati masalah lingkungan seperti Bumi Lestari Lingkungan, Walhi, Sigi, Amanah, serta PKK, Perguruan Tinggi, Karang Taruna, dll.


III - 6

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan b.

Identifikasi Masalah Kelembagaan Tabel 3.3 Identifikasi Masalah Kelembagaan

No

1

Sektor

Organisasi

Sudah ada Dinas khusus yang melaksanakan fungsi sebagai operator pengelolaan limbah cair domestik (tinja) Limbah Cair SKPD yang menangani limbah cair domestik (tinja) adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan

SDA/SDM

Prasarana

Belum memiliki sistim IPAL, dan Sistem SDM yang ada Pengolahan Air belum mencukupi Limbah Terpusat Sistem dan baik dari Kualitas (off-site system) prosedur belum maupun belum ada. maksimal dan kuantitas Sudah terdapat 1 perlu disesuaikan untuk unit IPLT dan 1 dengan bidang mengelola unit armada kerja limbah cair pengangkut tinja domestik dan wilayah layanan belum seluruh kecamatan

Sudah ada Dinas khusus yang melaksanakan fungsi SDM Jumlah sebagai operator tenaga persampahan. pengangkut Pengelolaan sampah masih persampahan hanya kurang 2 Persampahan di tangani oleh Seksi Pengelolaan Jumlah tenaga Persampahan yang memahami Bidang pemberdayan teknis masyarakat untuk pengelolaan pengelolaan 3R /bina persampahan lingkungan ditangani masih terbatas oleh KLH dan DPU Sudah ada SKPD secara khusus yang SDM yang ada bertanggungjawab terhadap drainase belum mencukupi baik dari Kualitas lingkungan. Drainase Permasalahan drainase maupun Kuantitas Ditangani oleh Dinas untuk mengelola drainase PU belum optimal lingkungan pada seluruh kecamatan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

Sistem dan Prosedur

Prasarana yang ada masih sangat kurang antara lain TPS, Armada Pengangkut Sistem dan Sampah, Alat prosedur belum Berat maksimal dan Pengelolaan perlu disesuaikan Sampah, dan dengan bidang wilayah layanan kerja Belum terjangkaunya pengangkutan pada seluruh kecamatan Prasarana saluran Drainase lingkungan Sistem dan prosedur belum SDM yang ada Belum mencukupi jelas dan perlu baik dari kualitas disesuaikan dengan bidang maupun kuantitas untuk kerja pengelola limbah cair masih sangat kurang III - 7

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Kepemilikan SPAL di Kabupaten Pesisir Selatan hanya sebahagian kecil saja yang dimiliki oleh masyarakat seperti dibeberapa perumahan yang bersifat homogen. Sedangkan pada umumnya perumahan (individual) dengan luasnya lahan yang ada saluran pembuangan air limbah SPAL bersifat individu untuk rumah yang bersangkutan. C. Tantangan Tantangan sehubungan dengan Kebijakan dan Kelembagaan antara lain :  Perlu dikembangankannya program Kabupaten Sehat.  Adanya peraturan pusat, bahwa untuk masa yang akan datang permasalahan sanitasi menjadi kewenanngan Pemerintah Daerah,  Target MDG's tentang pemenuhan kebutuhan dasar, diantaranya menyangkut sanitasi, menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan sanitasi.  Meningkatkan Penegakan Perda sanitasi.  Menyusun perda tentang pengaturan Limbah Berbahaya dan Beracun.  Melakukan Evaluasi dan kajian terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun.  Memperkuat kapasitas organisasi regulator dan operator layanan sanitasi untuk dapat menyelenggarakan pelayanan sanitasi secara efektif dan efisien : Penyempurnaan tupoksi SKPD pengelola sanitasi sehingga ada pembagian yang jelas antara fungsi regulator dan operator.  Meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan yang ada di masyarakat.  Melaksanakan monev RPJPD, RPJMD, RKPD dan renstra SKPD terkait peningkatan pembangunan sanitasi, yang dihubungkan dengan hasil capaian program (indikator dan targetnya).  Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola sanitasi.  Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program antar sektor dalam pembangunan sanitasi 3.1.2. Ekonomi dan Keuangan A. Sumber Pendanaan Kondisi kesejahteraan dan perekonomian daerah dapat dilihat dari salah satu indikator makro yaitu pendapatan regional. Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel PDRB dibawah ini:


III - 8


Tabel 3.4 PDRB Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2009 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Atas Dasar Harga 2.274,86 2.654,32 3.082,92 3.580,15 4.080,69

PDRB (Milyar Rp.) Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 1.625,74 1.710,57 1.801,34 1.898,90 2.002,25

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,10 5,22 5,31 5,42 5,44

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2005 -2009 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2007 PDRB Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 3.082,92 Milyar rupiah kemudian meningkat menjadi 3.581,15 Milyar tahun 2008. Selanjutnya di tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 5,4 persen menjadi 4.080,69 Milyar Rupiah. Hal ini menunjukan bahwa secara makro telah terjadi peningkatan perekonomian daerah. TABEL 3.5 Perkembangan Struktur Perekonomian Kab. Pesisir Selatan Terhadap PDRB Berdasarkan Tahun Berlaku ( 2005 -2009 ) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2005 (Rp) % Pertanian 781.424,60 34,35 Pertambangan dan penggalian 36.564,94 1,61 Industri Pengolahan 288.737,67 12,69 Listrik,gas dan air bersih 16.512,19 0,73 Bangunan/konstruksi 100.803,99 4,43 Perdagangan, hotel dan restoran 473,288.52 20,81 Pengangkutan dan komunikasi 71.171,78 3,13 Keu. Persewaan dan jasa perusahaan 88.884,49 3,91 Jasa-jasa 417.469,02 18,35 Jumlah 2.274.857,20 100,00 Sektor

2006 2007 2008 (Rp) % (Rp) % (Rp) % 936.914,02 35,30 1.087.676,75 35,28 1.253.188,76 34,98 42.553,14 1,60 51.376,83 1,67 '61.825,23 1,73 337.753,43 12,72 396.563,29 12,86 464.371,16 12,97 19.242,01 0,72 22.372,75 0,73 25.881,88 0,72 118.745,23 4,47 141.494,37 4,59 172.644,31 4,82 537,017,52 20,23 629.860,04 20,43 745.979,88 20,84 89.752,77 3,38 104.341,69 3,38 120.791,09 3,37 101.426,50 3,82 117.256,82 3,80 135.925,91 3,80 470.942,64 17,74 531.976,90 17,26 600.545,16 16,77 2.654.320,26 100,00 3.082.919,44 100,00 3.581.153,38 100,00

2009 (Rp) % 1.409.756,29 34,68 71.041,91 1,79 532.876,51 13,08 29.006,29 0,71 201.134,64 5,05 864.417,96 21,25 139.815,53 3,36 155.821,44 3,80 677.819,13 16,28 4.080.689,70 100,00

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2005 - 2009 Dalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 4 sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar bagi daerah. Sektor pertanian berada diurutan teratas, perdagangan,hotel dan restoran, sektor jasa dan selanjutnya sektor industri pengolahan. Masing – masing sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 34,98 persen, 20,84%, 16,77% dan 12,97% dapat dilihat pada tabel di atas. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 9

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan nilai tambah PDRB yaitu sebesar 34,68 persen.Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya walaupun tidak terlalu siknifikan tapi cukup menggambarkan adanya sedikit peningkatan dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 20,84 persen menjadi 21,25 persen. Tetapi secara umum pertanian masih menjadi kontributor utama dalam PDRB. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita PDRB Per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 terus menunjukan peningkatan. Hal ini dapat terwujud akibat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku jauh lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk itu sendiri. Dari tabel dibawah ini dapat terlihat nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009 adalah sebesar 9,10 juta rupiah per tahun. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun 2005 yaitu 5,52 juta rupiah, sedangkan tahun 2006 adalah sebesar 6,24 juta rupiah dan tahun 2007 adalah 7,07 juta rupiah. Selanjutnya 8,10 juta rupiah pada tahun 2008. Untuk lebih lengkapnya PDRB Perkapita Tahun 2005 – 2009 Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.6 PDRB Perkapita Tahun 2005 – 2009 Kabupaten Pesisir Selatan URAIAN

2005

2006

2007

2008

2009

Nilai PDRB (Juta Rp) ADH Berlaku

2.274.857,20 2.654.320,26 3.082.919,44 3.581.153,38 4.080.689,70

Nilai PDRB (Juta Rp) ADH Konstan

1.625.743,40 1.710.569,67 1.801.336,27 1.899.032,79 2.002.248,56

Jumlah Penduduk (jiwa)

423.609

428.128

433.181

442.257

448.488

PDRB perkapita ADH Berlaku

5.519.622,46 6.235.966,09 7.067.900,94 8.099.957,88 9.098.771,20

PDRB perkapita ADH Konstan

3.944.638,71 4.018.751,85 4.129.743,44 4.295.288,13 4.464.441,77

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka 2005 -2009 Sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari beberapa sumber, yaitu: APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, swadaya masyarakat dan lain-lain. Besarnya biaya pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 2011 sebanyak Rp.39.291.774.075,- dimana Total Air Minum Rp. 26.054.404.550,-. Dan Sanitasi Rp.13.237.369.525,-. B. Pembiayaan Sanitasi Besarnya biaya sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 -2011 adalah Rp.39.291.774.075,- yakni untuk dana pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan penunjang serta pendamping. Rencana peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) diprioritaskan melalui intensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah yaitu melalui : Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 10

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 1) Penyederhanaan berbagai jenis dan prosedur administrasi perjinan, penetapan tarif retribusi daerah dan pajak daerah ; 2) Rasionalisasi jenis pungutan, penyempurnaan struktur tarif retribusi serta prosedur perijinan. 3) Pembiayaan program sanitasi dari pendapatan sektor sanitasi selama ini belum maksimal, dengan kata lain pendapatan asli daerah untuk sekto lain justru mendominasi pembiyaan sanitasi. Besaran pembiayaan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2008 – 2011


III - 11

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi Dan Air BersihTahun 2008 Di Kabupaten Pesisir Selatan No

SKPD 1 Dinas Pekerjaan Umum

Program

Kegiatan

Lokasi

Anggaran Air Minum

Program Perencanaan Kec. IV Jurai Pembangunan Saluran Pembangunan Saluran Drainase/gorongDrainase/gorong-gorong gorong Pembangunan Saluran Kec. IV Jurai Drainase/gorong-gorong Rehabilitasi/pemeliharaa Kec Bayang n sarana dan prasarana air bersih

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

APBD Kab. Pesisir Selatan

Pembangunan Sarana Air Tersebar Bersih (DAK)

3,276,900,000


Penunjang Pembangunan Tersebar Sarana Air Bersih (DAK)

194,500,000


Penunjang PAMSIMAS dan Kab. Pesisir Selatan Sanimas

59,955,000


Perencanaan Kab. Pesisir Selatan Pembangunan Sarana Air Bersih DAK

199,300,000


Pembangunan Sarana Air Kec. Lengayang Bersih (DAK) (Luncuran 2007)

117,713,400


Pendamping Pamsimas

247,500,000


Kab. Pesisir Selatan

Kec. IV Jurai

1,019,700,000 APBD Kab. Pesisir Selatan

Pengawasan Pelaksanaan Kab. Pesisir Selatan Kebijakan Lingkungan Hidup

34,800,000 APBD Kab. Pesisir Selatan

Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK Non DR)

Kec. IV Jurai


Pengadaan Kit dan Accecoris Laboratorium Air

Kec. IV Jurai

Pengendalian Dampak Lingkungan (UKL/UPL Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup)

Kec. IV Jurai


Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Kec. IV Jurai


50,000,000

Pembuatan Buku Kab. Pesisir Selatan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) Tahun 2008

Program Peningkatan Pengujian Air Sungai se Pengendalian Kab. Pesisir Selatan Pencemaran Jumlah


496,705,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 50,000,000

Kantor Lingkungan Hidup Program Pemantauan Kualitas Pengendalian Lingkungan (DAK NON Pencemaran dan DR) Perusakan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan (LSLHD) Tahun 2008

Sumber Dana Sanitasi 99,550,000 APBD Kab. Pesisir Selatan





4,195,868,400

1,825,507,000

III - 12

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 3.8 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi Dan Air Bersih Tahun 2009 Di Kabupaten Pesisir Selatan No 1

SKPD

Program

2 3 1 Kantor Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan 4 Pengadaan Kit dan Accessories Laboratorium Air

Lokasi 5 painan

Anggaran Air Minum Sanitasi 6 7 20.000.000

Pengujian Air Sungai se Painan Kabupaten Pesisir Selatan Koordinasi Penilaian Kota Painan Kota Sehat/Adipura

3 Dinas PU

Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Pembuatan Buku Kab. Pesisir Selatan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) Tahun 2009 Penunjang Program Kab. Pesisir Selatan Pembangunan Air Minum Sanitasi Masyarakat (Pamsimas)

PROG. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan


1.439.444.500

Pembangunan Sarana Air Bersih DAK


2.688.400.000

Penunjang Pembangunan Sarana Air Bersih DAK


99.303.500

Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih


24.600.000

Pendamping Pamsimas Replikasi Pamsimas Penunjang Pamsimas Perencanaan Pemb. Infrastruktur Sanitasi DAK Perencanaan Pemb. Saluran Drainase / Gorong-Gorong

Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan

405.000.000 270.000.000 62.616.000

PROG. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG

Pembangunan Saluran Drainase / Goronggorong


8 APBD Kab. Pesisir Selatan

23.570.000 APBD Kab. Pesisir Selatan 52.280.000 APBD Kab. Pesisir Selatan 40.749.500 APBD Kab. Pesisir Selatan 709.000.000 APBD Kab. Pesisir Selatan 30.750.000 APBD Kab. Pesisir Selatan

Pemantauan Kualitas Kab. Pesisir Selatan Lingkungan (Penunjang DAK) Pemantauan Kualitas Kab. Pesisir Selatan Lingkungan

2 Bappeda

Sumber Dana

48.654.300


49.600.000

40.300.000

1.016.736.000

III - 13

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 3.9 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi Dan Air Bersih Tahun 2010 Di Kabupaten Pesisir Selatan No

SKPD

1 Dinas PU

Program

Kegiatan

Lokasi

Sumber Dana

Anggaran Air Minum


Sanitasi

Program Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong

Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Nagari

Pembangunan Sarana dan Kab. Pesisir Selatan Prasarana Air Bersih Perdesaan

906,997,800


Pembangunan Sarana Air Bersih DAK


748,220,000

Penunjang Pembangunan Sarana Air Bersih DAK


49,998,200

APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan

Pendamping PAMSIMAS


330,000,000

Replikasi PAMSIMAS


284,310,200

Penunjang PAMSIMAS


99,992,300

Pembangunan Sanitasi DAK Kab. Pesisir Selatan Penunjang Pembangunan Sanitasi DAK

Pengawasan Pembangunan Kab. Pesisir Selatan Sarana Air Bersih DAK

49,997,400


Pembangunan Sarana dan Kab. Pesisir Selatan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Luncuran 2009)

233,458,000


54,997,400


Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih DAK Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Goronggorong


APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan 702,790,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 49,998,200 APBD Kab. Pesisir Selatan


Perencanaan Pemeliharaan Kab. Pesisir Selatan Rutin Saluran Drainase/Gorong-gorong


Pemeliharaan Rutin Kab. Pesisir Selatan Saluran Drainase/Goronggorong



III - 14

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Program Penguatan Desentralisasi dan Percepatan Pembangunan Daerah

2 Kantor LH


63,573,000



99,999,300



53,735,000


Kab. Pesisir Selatan dan Percepatan Pembangunan Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Penyediaan Prasarana dan Kab. Pesisir Selatan Pengembangan sarana Pengelolaan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persampahan

9,862,274,000


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Hidup Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Penguatan Desentralisasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Bidang Sarana Air Bersih Penunjang Penguatan Desentralisasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Bidang Sarana Air Pengawasan Penguatan Desentralisasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Bidang Sarana Air Bersih Penguatan Desentralisasi

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan



Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan



Koordinasi Penilaian Kota Kab. Pesisir Selatan Sehat/Adipura


Pemantauan Kualitas Lingkungan

553,300,000 APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan 23,389,650 APBD Kab. Pesisir Selatan 22,074,700 APBD Kab. Pesisir Selatan 15,802,200 APBD Kab. Pesisir Selatan


Pengadaan Kit dan Kab. Pesisir Selatan Accessories Laboratorium Air Pengujian Air Sungai se Kab. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan

3 Dinas Kesehatan

4 Bappeda

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan sehat

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya


Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

31,000,000



Pengkajian Pengembangan Painan Lingkungan sehat

22,174,700


Pendamping PAMSIMAS

Painan

11,477,000

Penunjang Program Pembangunan Air Minum Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) Jumlah


41,763,550



12,943,967,850

2,746,948,725

III - 15

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Tabel 3.10 Alokasi Anggaran Untuk Sanitasi Dan Air Bersih Tahun 2011 Di Kabupaten Pesisir Selatan No

SKPD

Program

Kegiatan

Anggaran

Lokasi Air Minum

1 Dinas PU

Sumber Dana Sanitasi

Program Pembangunan Sarana dan Kab. Pesisir Selatan Pembangunan Prasarana Air Bersih Perdesaan Infrastruktur Perdesaan/Nagari

500,000,000


Pembangunan Sarana Air Bersih Kab. Pesisir Selatan DAK

979,000,000


Penunjang Pembangunan Sarana Air Bersih


50,000,000


Pendamping PAMSIMAS


412,500,000

Replikasi PAMSIMAS


573,725,550

Penunjang PAMSIMAS dan Sanimas


100,000,000

APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan

Pembangunan Sanitasi DAK


Penunjang Pembangunan Sanitasi DAK


Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih DAK


Penunjang PPSP


Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman DAK


699,280,000

Program Dukungan Pendamping Dukungan Dana Dana Untuk Untuk Program Bersama Program Bersama


300,000,000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan



Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan Pemeliharaan Rutin Drainase





Perencanaan Tempat Kab. Pesisir Selatan Pembuangan Akhir Sampah Kota Painan (Gunung Bungkuk) Perencanaan Tempat Kab. Pesisir Selatan Pembuangan Akhir Sampah Tapan Pembuatan UKL/UPL TPA Kota Kab. Pesisir Selatan Painan (Gunung Bungkuk)


Pembuatan UKL/UPL TPA Tapan Kab. Pesisir Selatan

40,000,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 470,645,000 APBD Kab. Pesisir Selatan

dan Trotoar Program Peningkatan Sarana dan

Program Pengendalian Produksi Ramah Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengembangan Produksi Ramah Kab. Pesisir Selatan Lingkungan

897,820,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 70,021,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 50,000,000

APBD Kab. Pesisir Selatan 24,000,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 1,392,800,000 APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan


Rehabilitasi saluran TPA



Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan TPA Rehabilitasi TPA





III - 16


Kantor LH

Program Koordinasi Penilaian Kota Pengendalian Sehat/Adipura Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan Kit dan Accessories Laboratorium Air Pengujian Air Sungai se Kabupaten Pesisir Selatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK) Pengujian Kualitas Air Limbah

Dinas Program Pengelolaan Pengendalian Sumber Daya Air Banjir




641,000,000 APBD Kab. Pesisir Selatan APBD Kab. Pesisir Selatan 23,989,550 APBD Kab. Pesisir Selatan 27,809,000 APBD Kab. Pesisir Selatan 14,858,500 APBD Kab. Pesisir Selatan 14,667,200 APBD Kab. Pesisir Selatan 77,504,850 APBD Kab. Pesisir Selatan


50,999,900

Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan

Penyusunan Laporan Periodik Kab. Pesisir Selatan Volume Sampah Peningkatan Pembersihan dan Kec. IV Jurai Pengerukan Sungai/Kali

Dinas Kesehatan Program Promosi Pengembangan Media Promosi Kab. Pesisir Selatan Kesehatan dan dan Informasi Sadar Hidup Pemberdayaan Sehat Masyarakat Program Pengkajian Pengembangan Pengembangan Lingkungan sehat Lingkungan sehat Pendamping PAMSIMAS

Painan

22,174,700


Painan

11,477,000


Penunjang Program Percepatan Kab. Pesisir Selatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Bappeda

Program Penunjang Program Perencanaan Pembangunan Air Minum Pembangunan Sanitasi Masyarakat Sosial dan Budaya Jumlah



58,439,000

34,763,850

3,842,360,000


5,685,828,300

Untuk anggaran air minum dan Kondisi riil sanitasi lapangan di Kabupaten Pesisir Selatan hendaknya menjadi bahan pertimbangan pemda dalam menaikkan anggaran pembangunan sanitasi baik pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik, namun sumber pendanaan untuk program saitasi dan air bersih juga diperoleh adanya bantuan hibah/loan dari pendonor seperti di beberapa desa sasaran Program WSLIC2 dan Program Pansimas, dimana dana pendampin dari Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 17

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan APBD ikut didalamnya. Pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan harus juga diikuti dengan kenyataan di lapangan. Kondisi riil di lapangan tersebut yang dapat menjadi indikator keberhasilan ataupun pencapaian pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan, harus juga disertai peningkatan terhadap akses kepada sarana dan prasarana sanitasi seperti naiknya akses masyarakat terhadap jamban; naiknya rasio pelayanan prasarana dan sarana persampahan per area penduduk, dan berkurangnya area genangan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah indikator-indikator kesehatan seperti berkurangnya masyarakat yang menderita penyakit-penyakit yang berasosiasi dengan aspek sanitasi, seperti misalnya naik atau turunnya angka kematian bayi akibat diare, DBD dan lain-lain. Atau secara umum naik atau turunnya masyarakat yang menderita penyakit yang berasosiasi dengan faktor sanitasi. Apabila alokasi anggaran pembangunan sanitasi baik fisik maupun non fisik mengalami peningkatan dimana disertai dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan parasarana sanitasi serta menurunnya angka penderita penyakit berasosiasi dengan sanitasi buruk, berarti pembangunan sanitasi benar-benar efektif. Namun apabila yang terjadi adalah kondisi sebaliknya, maka ada hal yang salah dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi. C. Tantangan  

Melaksanakan monev kesesuaian anggaran antara DPA SKPD terkait dengan dokumen RPJMD, RKPD dan renstra SKPD. Meningkatkan penetapan anggaran yang ideal (terbatas) untuk mencapai indikator program pengelolaan / pelayanan sanitasi, sehingga hasil pencapaian program dari target yang telah ditentukan dapat lebih optimal.

3.1.3. Komunikasi A. Isu dan pesan-pesan kunci pembangunan terkait sanitasi Isu dan pesan kunci pembangunan terkait sanitasi antara lain :  Kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS)  Stop Buang air Besar Sembarangan  Buang sampah pada tempatnya  Pengolahan air minum skla RT  Pengelolaan air limbah yang aman bagi lingkungan  Siklus penularan penyakit sehubungan dengan sanitasi B. Saluran komunikasi untuk Advokasi, kampanye, mobilisasi sosial dan sosialisasi program Berbagai saluran komunikasi yang dapai dimanfaatkan untuk advokasi, kampanye, mobilisasi sosial dan sosialisasi program/kebijakan yang terkait dengan sanitasi antara lain :  Radio Siaran Daerah seperti Langkisau FM (milik pemerintah daerah), Painan FM, dan Garis Pantai FM (milik swasta).  Majalah yang berisi mengenai berbagai informasi pembangunan Kabupaten Pesisir Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 18


  

Selatan seperti Majalah Langkisau Polres. Iklan layanan masyarakat melalui radio. Iklam layanan Pemda kepada masyakarat melalui radio. Bekerjasama dengan media cetak/koran daerah untuk membuat rubrikasi tentang sanitasi secara bersama menggunakan komunikasi persuasif dan komunikasi provokatif.

B. Asumsi sumber daya, peluang pendanaan komunikasi dan promosi pembangunan Sumber daya, peluang pendanaan komunikasi dan promosi pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:  Bekerja sama dengan media massa baik media cetak, media elektronik (Audio, audio visual)  Bekerjasama dengan majelis ta’lim/pengajian dan kelompok swadaya masyarakat  Bekerjasama dengan perkumpulan kesenian rakyat seperti randai, talempong dan lain-lain. D. Sarana dan saluran komunikasi yang sesuai dengan kalayak Masih minimnya informasi sanitasi yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga perlu mengembangkan sarana dan saluran komunikasi yang sesuai dengan budaya masyarakat antara lain :  Melibatkan tokoh agama melalui majelis ta’lim untuk menyampaikan informasi sanitasi  Adanya kelompok seni budaya masyarakat yang bisa dimanfaatkan menjadi media informasi pembangunan sanitasi  Berdasarkan hasil study media komunikasi, informasi sanitasi yang sering diterima masyarakat rata-rata berasal dari pemangku kepentingan yang dekat dengan masyarakat, yaitu Wali Nagari (29,73%), Kader Posyandu (24,32%), Petugas Sanitarian (18,92%), Kepala Dusun (12,7%), Tokoh masyarakat (7,43%), lainnya (3,44%) dan Tidak Tahu (3,38%) D. Jadwal dan momentum untuk Komunikasi Momentum untuk melakukan komunikasi antara lain :  Pada saat Pengajian-pengajian  Peringatan Ulang tahun daerah  Acara pertemuan ibu-ibu PKK F. Tantangan  Perluasan jaringan dari berbagai kelompok sasaran untuk peningkatan pembangunan sanitasi, (media radio milik pemerintah baru menjangkau di 5 wilayah kecamatan).  Penetapan indikator dan monitoring dan evaluasi keberhasilan komunikasi. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 19

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan  

Meningkatkan sarana/prasarana dan media komunikasi yang ada di masyarakat. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses informasi sanitasi melalui sarana midia komunikasi berbasis internet.

3.1.4. Keterlibatan Pelaku Bisnis A. Isu Strategis  Masih terbatasnya pelaku bisnis yang berminat pada pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan dimana hanya pengusaha pengumpul barang bekas yang ada, sedang keterlibatan pihak swasta dalam penyedotan kakus belum ada, pengelolaan kompos maupun barang kerajinan dari barang bekas belum ada.  Belum optimalnya penggalangan mitra dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi.  Belum optimalnya sosialisasi kepada pelaku bisnis tentang prospek untuk masa depan bagi pengusaha yang berkecimpung dalam pembangunan sanitasi.  Pemanfaatan dana CSR dapat digunakan untuk pembangunan sanitasi dari perusahaan besar di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya: 1. PT. Incasi Raya 2. PT. Sapta 3. PT. Sukses Jaya Wood 4. PT. Sumatera Jaya Agro Lestari 5. RSUD Muhammad Zein 6. RS Bersalin Permata Hati B. Tantangan  Perhatian Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan perlu ditingkatkan terhadap pelaku usaha bidang sanitasi, hal ini mengingat sebagian besar mamsyarakat termasuk dunia perbankkan kurang memberikan penghargaan tentang keberadaan kelompok masyarakat yang berusaha dibidang sanitasi, seperti pengulung, agen pengepul barangbarang bekas.  Perlunya dukungan penerintah daerah tehadap pelaku usaha bidang sanitasi, mengingat kondisi yang tidak stabil dapat terjadi pada usaha bidang sanitasi  Meningkatkan kualitas dan kuantitas perizinan sehingga pelaku bisnis bisa lebih antusias untuk menginvestasikan modalnya dalam pembangunan sanitasi. 3.1.5. Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) A. Isu Strategis  Perlunya dukungan lembaga formal dan SKPD terkait pemberdayaan masyarakat, informal dan non formal dalam pembangunan sanitasi.  Isu gender dan kemiskinan mendapat perhatian dari pemerintah pusat  Pembangunan sanitasi yang dapat meningkatkan akses, pengaruh dan manfaat yang diperoleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).  Keterlibatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam perencanaan dan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 20


 

 



pengelolaan sarana sanitasi yang akan direncanakan dan yang telah ada. Pembangunan sanitasi yang dapat meningkatkan akses, pengaruh dan manfaat yang diperoleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Peningkatan pelaksanaan 3R yaitu Mencegah (Reduce),memanfaatkan kembali (Reuse) dan mendaur ulang (Recycle) pada rumah tangga dalam ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah memalui pelaksanaan program 3R. keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berpotensi untuk dilibatkan dalam pembangunan sanitasi. Peningkatan kapasitas dan keberlanjutan kader pemberdayaan masyarakat nagari, seperti majelis ta’lim dan sejenisnya berperan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat masih adanya budaya pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan serta gotong royong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sarana sanitasi

B. Tantangan  SDM Kab. Pesisir selatan khususnya perempuan masih rendah  Meningkatkan serta menghidupkan kembali budaya gotong royong dan bentuk swadaya masyarakat lain dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana sanitasi, termasuk program STMB dengan metode CLTS.  Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan serta pemeliharaan pembangunan sanitasi.  Meningkatkan komposisi laki – laki dan perempuan secara setara dalam perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan sanitasi, pengelolaan serta monitoring terhadap sarana air bersih dan sanitasi . 3.1.6 Aspek monitoring dan Evaluasi A. Isu Strategis  Adanya aturan kinerja anggaran yang mengharuskan tiap SKPD terkait memperjelas arah monevnya   Regulasi sitem pelaporan yang transparan yang mengharuskan perlunya monev secara berkala  Pelaksanaan monev belum terintegrasi antar SKPD terkait  Adanya instrument monev sanitasi berbasis Website yag dapat akses dan dipahami berbagai pihak termasuk SKPD terkait pembanguan sanitasi  Adanya keterlibatan masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan monev B. Tantangan  Belum adanya keterpaduan monev dalam setiap tahapan pembangunan (perencanaan dan pelaksanaan)  Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana monev  kebijakan pusat terkait sanitasi yang selalu berubah


III - 21

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 3.2 ASPEK TEKNIS DAN PHBS Isu strategis aspek non teknis yang dimaksudkan dalam bagian ini merupakan isu strategis pada tataran sektor sanitasi, sedangkan isu strategis aspek non teknis yang terkait langsung dengan setiap sub sektor sanitasi akan dipaparkan dalam sub bab isu strategis aspek teknis. 3.2.1. Sub sektor air limbah domestik A. Kondisi Eksisting yang bermasalah  









Prosentase jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 47,51%. Sementara sebagian masyarakat masih buang tinjanya di sungai atau di kali. Prosentase jumlah keluarga yang memiliki saluran pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 44,78%, Sebagian besar masyarakat belum mempunyai saluran pembuangan air limbah dan membuang air limbah langsung ke halaman belakang rumah. Tidak tersedianya fasilitas pengolahan air limbah domestik (grey water) menyebabkan masyarakat membuang limbah cairnya kepekarangan, saluran drainase, kolam, sungai dan lain-lain tanpa mengalami pengolahan. Keluarga yang telah menggunakan jamban sehat belum tentu aman, secara umum kondisi keluarga yang menggunakan jamban berdasarkan hasil Study EHRA jumlah keluarga yang memilliki jamban septik di Kabupaten Pesisir Selatan hanya 31,5 %. Keterbatasan SDM (kualitas dab kwantitas) serta mekanisme penelolaan secara terpadu (kurang melibatkan SKPD lain) dalam mengelola air limbah serta skala kabupaten. Ketersediaan IPLT hanya ada di ibu kota kabupaten yang melayani bebrapa kecamatan (skala kecamatan). Tempat Buang Air Besar (BAB) di Kabupaten Pesisir Selatan dan Tempat BAB per Kecamatan berdasarkan hasil survey EHRA dapat dilihat pada grafik 3.1 dan grafik 3.2 berikut : Grafik 3.1 : Tempat BAB per Kecamatan di Lokasi Survey EHRA Tahun 2011


III - 22


Grafik 3.2 Tempat BAB Per Kecamatan di Lokasi EHRA Tahun 2011

Berdasarkan data survey dari Dinas Kesehatan tahun 2010 untuk jumlah rumah tangga yang memiliki jamban sehat, dimana jumlah rumah tangga sebanyak 103.328 rumah tangga, rumah tangga yang diperiksa sebanyak 10.771 RT, yang memiliki jamban sebanyak 5.555 RT, sehingga persentase rumah tangga yang memiliki jamban sebesar 51,57%. Penanganan grey water (air cucian, air mandi) di Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya langsung memanfaatkan saluran pembuangan air drainase sekunder ke tersier yang menampung limpasan air hujan. Untuk Pengelolaan Sistim Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) belum ada penanganan sistim pengelolaan di lakukan hanya masih bersifat individual. Hal ini akan berdampak pada kesehatan lingkungan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan jumlah keluarga yang memiliki pengelolaan jamban sehat sebanyak 52,87%. Kondisi pengolahan limbah yang ada berdasarkan survey EHRA dapat dilihat pada grafik berikut ini : Grafik 3.3 Presentase Keluarga yang mempunyai SPAL di Kabupaten Pesisir Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 23

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Selatan Berdasarkan survey EHRA Tahun 2011

Jumlah keluarga sebanyak 56,0 % memiliki pengolahan limbah tetapi sebagian kondisinya tidak terpelihara dengan baik, berdasarkan pengamatan ada 25,64% yang airnya tidak mengalir artinya ada penyumbatan, biasanya oleh sampah. Sedangkan keluarga yang tidak mempunyai SPAL sebanyak 43,6 % dan sebanyak 0,4 % tidak ada data mengenai kepemilikan SPAL. Secara umum kondisi keluarga yang menggunakan jamban berdasarkan Survey EHRA dengan suspect aman sekitar 29,25 %, dan masih ada sekitar 61,22 % dengan suspeck tidak aman. Artinya walaupun telah menggunakan jamban septik tetapi secara kualitas belum menjamin kondisinya aman atau tidak mencemari lingkungan. Ada sekitar 9,53 % tidak dapat diketahui apakah menggunakan tangki septik atau tidak.

Grafik 3.4 Prosentase Keluarga Yang Menggunakan Tangki Septic Suspeck aman Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 24

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan dan tidak aman di Kabupaten Pesisir Selatan pada lokasi Survey EHRA Tahun 2011



Kriteria suspek aman adalah sbb., 1. Dibangun kurang dari lima tahun lalu 2. Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan pernah dikuras/ dikosongkan kurang dari lima tahun lalu Kriteria suspek tidak aman adalah sbb., 1. Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan tidak pernah dikuras 2. Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan pernah dikuras lebih dari lima tahun lalu Berdasarkan data survey dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 Jumlah Kepala Keluarga yang ada dilakukan survey di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 103.328 Kepala keluarga, dimana Kepala keluarga yang diperiksa pengolahan air limbah sebanyak 10.524, sedangkan jumlah Kepala keluarga yang memiliki pengolahan limbah 60,83 Kepala keluarga atau 44,78%, dan mengenai data dan sistim SPAL di Kabupaten Pesisir Selatan belum tersedia data, pada umumnya limbah greywater yang berasal dari (air cucian, air mandi) belum ada pengolahan pada umumnya pembuangan di salurkan ke drainase limpasan air hujan.



Kepemilikan Saluran Pembuang Air Limbah (SPAL) di Kabupaten Pesisir Selatan hanya sebahagian kecil saja yang dimiliki oleh masyarakat seperti dibeberapa perumahan yang bersifat homogen. Sedangkan pada umumnya perumahan (individual) dengan luasnya lahan yang ada saluran pembuangan air limbah Saluran Pembuang Air Limbah (SPAL) bersifat individu untuk rumah yang bersangkutan.



Masih belum terlayaninya seluruh kecamatan terhadap layanan Instalasi Pengolahan Lumbur Tinja (IPLT) dan armada pengangkut tinja.



Masih minimum peralatan pengelola air limbah yang disediakan pemerintah seperti mobil sedot tinja, sehingga memungkinkan sektor swasta dapat terlibat dalan jasa


III - 25

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan layanan sektor air limbah 

Masih ada sekolah yang belum memiliki jamban.

B. Ketersediaan Masterplan dan SOP (Standar Operasional Prosedur)  

Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki master plan limbah cair domestik. SOP limbah cair sudah ada

C. Program-program yang sudah, sedang dan hasilnya Program pengelolaan limbah cair yang sudah dan sedang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 antara lain program Sanitasi DAK dan MCK sebagai berikut :  Program PAMSIMAS pada tahun 2008 dilaksanakan di 9 (sembilan) Kampung di 4 (empat) kecamatan, pada tahun 2009 dilaksanakan di 14 (empat belas) kampung di 6 (enam) kecamatan, pada tahun 2010 dilaksanakan di 13 (tiga belas) kampung di 7 (tujuh) kecamatan, dan tahun 2011 dilaksanakan di 9 (sembilan) kampung di 5 (lima) kecamatan  Program kegiatan WSLIC tahun 2002 - 2007 di 81 (delapan puluh satu) kampung.  Pelayanan Air Bersih Pedesaan pada tahun 2007 dilaksanakan di 4 (empat) nagari di 3 (tiga) kecamatan, pada tahun 2008 dilaksanakan di 5 (lima) nagari di 3 (tiga) kecamatan, dan tahun 2009 dilaksanakan di 2 (dua) nagari di 2 (dua) kecamatan.  Kegiatan SANIMAS tahun 2008 di Kabupaten Pesisir Selatan, dilaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Tangga, yang berada di satu lokasi yaitu di Kecamatan Bayang dan Kecamatan Lengayang. Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan SANIMAS ini, limbah rumah tangga tidak lagi mencemari lingkungan permukiman bahkan bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Program Pembagunan Infrastruktur Sanitasi (DAK) dan MCK yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel Tabel 3.11 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Dak Dan Mck Di Kabupaten Pesisir Selatan Pada Tahun 2009 Kegiatan Lokasi Unit Pemb. MCK Darwis dan Sekitarnya IV Jurai 1 Pembangunan Jamban Painan Selatan IV Jurai 1 Kawasan Pasar Batang Kapas Batang Kapas 1 Kawasan Pasar Sago IV Jurai 1 Kawasan Muaro Painan IV Jurai 1 Kawasan Pantai Sago IV Jurai 1 Kawasan Evakuasi Rawang IV Jurai 1 Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

Tahun 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2009 III - 26

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Kawasan Bukit Langkisau Kawasan Carocok Tarusan Kawasan Nelayan Sago 2010 MCK Kampung Pandan MCK Kampung Akad MCK Mesjid Nur Tauhid Sapan MCK Mesjid Darul Amal Sie. Bungin MCK Nagari Sago Salido MCK Kampung Luhung Nagari Pasar baru MCK Kampung Sako Nagari Batu Hampar MCK Kampung Taratak Nagari Sei. Lundang

IV Jurai IV Jurai IV Jurai

1 1 1

2009 2009 2009

Inderapura Lengayang

1 1 1 1 1 1 1 1

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Batang Kapas IV Jurai Bayang Tarusan Tarusan

Program CLTS yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.12 Program CLTS yang sudah dan sedang Dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2008 – 2011 No

Kampung

Kecamatan

TAHUN 2008 1.

Talawi

Koto XI Tarusan

2.

Simaung Cumateh

Koto XI Tarusan

3.

Taratak

Koto XI Tarusan

4.

Limau Gadang

IV Jurai

5.

Air Beralih

IV Jurai

6.

Koto Rawang

IV Jurai

7.

Kampung Akad

Lengayang

8.

Pasie Laweh

Lengayang

9.

Air Batu

Ranah Pesisir

TAHUN 2009 1.

Siguntur Tua

Koto XI Tarusan

2.

Duku

Koto XI Tarusan

3.

Bayang Janiah

Bayang Utara

4.

Tanjung Gadang

Sutera

5.

Bukit Kaciak

Sutera

6.

Pauh

Lengayang

7.

Lagan Gadang Hilir

Linggo Sari Baganti

8.

Bukit Putus Luar

Linggo Sari Baganti


III - 27

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 9.

Koto Marapak

Linggo Sari Baganti

10.

Sungai Tanuak

Koto XI tarusan

11.

Sungai Salak

IV Jurai

12.

Kabun Bungo Pasang II

IV Jurai

13.

Pasar Sungai Tunu

Ranah Pesisir

14.

Lubuk Sarik

Lengayang

TAHUN 2010 1.

Sawah Karambia

Koto XI Tarusan

2.

Sungai Sangkir

Koto XI Tarusan

3.

Calau

Bayang Utara

4.

Lubuk Silau

Bayang Utara

5.

Tangkujua

IV Jurai

6.

Koto Taratak

Sutera

7.

Ampalu

Sutera

8.

Koto Kandis

Lengayang

9.

Kampung Bendang

Ranah Pesisir

10.

Kelok Koto Langang

Ranah Pesisir

11.

Kampung Akad

Linggo Sari Baganti

12.

Koto Kabun

Ranah Pesisir

13.

Kampung Akad (HID)

Lengayang

TAHUN 2011 1.

Koto Baru

Koto XI Tarusan

2.

Taratak Teleng Talawi

Koto XI Tarusan

3.

Tanjung Saba

Bayang

4.

Lereng Bukik

Bayang

5.

Limau-Limau

Bayang Utara

6.

Asam Kumbang

Bayang Utara

7.

Koto Lamo

Lengayang

8.

Gantiang Kubang

Lengayang

9. Baliak Gunung Linggo Sari Baganti Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan Pamsimas terdapat pembengunan 45 unit pada tahun 2008-2011. D.   

Program-Program untuk Antisipasi Sudah memiliki AMDAL (Gunung Bungkuk) Sudah memiliki IPAL (Rumah Sakit) Sudah memiliki Feasibility Study (FS)


III - 28

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan E. Tantangan  Perlu dibangunnya sarana IPAL pada perumahan dan permukiman dan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) pada zona wilayah tengah (Kecamatan Lengayang) dan selatan (Kecamatan Basa Ampek Balai)  Perlu menciptakan iklim yang kondusif agar ada perusahaan pengelola limbah cair tinja.  Meningkatkan cakupan sekolah jamban di sekolah 3.2.2. Sub sektor persampahan A. Kondisi eksisting yang bermasalah Permasalahan sektor persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: 1. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang 2. Perilaku masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan membuang sampah di sungai atau badan saluran, dan jalan. 3. Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan seperti di kecamatan – kecamatan. 4. Masih minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan 5. Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah pada areal TPA dimana timbulan sampah mencapai 25,699,65 m3/tahun 6. TPS (bak konteiner) hanya ada di Kecamatan baru melayani Kenagarian Pasar Baru, Kenagarian Sago – Salido – Painan dan Batang Kapas dan belum menjangkau keseluruh kecamatan. 7. SDM Pengelola persampahan masih kurang 8. Penegakan sanksi hukum masih lemah 9. Timbulan sampah terkelola pada wilayah operasional kebersihan tahun 2010 dari jenis sampah pasar 11.315 m3 terkelola 10.220 m3 atau 90,3%, sampah permukiman/ perumahan/perkantoran 4.562,6 m3 dan terkelola 3.650 m3 atau 79,9%, pertokoan, restoran, hotel/penginapan 1,825 m3 terkelola 1.460 m3 atau 80%, sampah fasilitas umum 2.522 m3 dan terkelola 2.190 m3 atau 86%, sapuan jalan 5.005 m3 terkelola 4.004 m3 atau 80% dan sampah saluran 470 m3 dan sampah terkelola 376 m3 atau 80%. Dengan total timbulan sampah 25,699,65 m3/tahun dan sampah terkelola 21.900 m3/tahun atau 82,2%. 10. Sedikit masyarakat maupun sektor swasta yang sudah melakukan upaya 3 R (Reduce-Reuse-Recycle) untuk pengelolaan sampah 11. Sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah masih terbatas jumlahnya 12. SDM pengelola sampah di 2 UPTD masih kurang. 13. Bak Konteiner yang tersedia baru sebanyak 12 unit terdapat di 3 kecamatan. 14. Sudah memiliki TPA, dengan sistem Reuseable sanitary landfill tetapi belum bisa melayani seluruh wilayah kecamatan di kabupaten pesisir selatan. Perlu pembangunan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 29

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan TPA baru untuk menjangkau wilayah tengah dan selatan. B. Ketersediaan master plan/OLPS dan SOP Master plan  Master plan dan OLPS. DED dalam proses untuk Pengembangan Pembangunan TPA Gunung Bungkuk.  DED untuk Pembangunan TPA Basa Ampek Balai Tapan  Master plan baru pada sklala kecamtan (ibukota kabupaten) SOP persampahan sudah tersedia C. Program-program yang sudah, sedang dilaksanakan Program pengelolaan sampah yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 sampai tahun 2011 antara lain :  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan  Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan  Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  Sosialisasi tentang budaya hidup sehat dan bersih kepada siswa melalui Kepala SMP, SMA, SMK dan UPTD Pendidikan Kecamatan  Mengadakan Lomba/Penilaian UKS antar SD/MI, SMP/MTs tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan pemenangnya sebagai utusan kabupaten untuk mengikuti Lomba UKS tingkat Provinsi.  Setiap sekolah disarankan memiliki Program Sekolah Adiwiyata  Setiap sekolah disarankan memiliki Program Green School  Melakukan Supervisi tentang Program Green School dan Program Sekolah Adiwiyata.  Melakukan Monev terhadap pelaksanaan Program Green School dan Program Sekolah Adiwiyata.  Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura  Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK).  Pengadaan alat Laboratorium, becak sampah, motor sampah dan tong sampah.  Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Pengawasan terhadap perkebunan, pertambangan dan infrastruktur.  Pengadaan Kit dan Accessoris Laboratorium Air, Pengadaan Kit untuk pengujian air sungai dilaboratorium.  Pengujian Air Sungai ke- Kab. Pessel, Buku pengujian kualitas air sungai di 12 Kec. Setiap tahun.  Koordinasi Penilaian Menuju Indonesia Hijau  Pengujian Kualitas Air Llimbah, Pengujian Air limbah RSUD M. Zein Painan, Pabrik Tahu, Pabrik Letto dan PT. Dempo.  Penyusunan Laporan Periodik Volume Sampah.  Pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkungan hidup.  Tersusunnya RP SPM Bidang lingkungan, Laporan SPM Tahun 2010 Penunjang Operasional Laboratorium. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 30

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan D. Program-program untuk Antispasi  Studi AMDAL sudah ada, pada tahun ini dalam kajian baru untuk perluasan dan pembangunan TPA Gunung Bungkuk menjadi 5 ha, dari 1 ha.  Feasibility Study ( FS )dan Study AMDAL Pembangunan TPA Basa Ampek Balai  Sudah memiliki Feasibility Study (FS) untuk TPA Gunung Bungkuk E. Tantangan  Penanganan 3R secara terintegrasi dari mulai rumah tangga, pengangkutan, TPS sampai TPA.  Meningkatkan cakupan layanan pengangkutan sampah sampai ke seluruh kecamatan  Mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan TPS Lengayang Sanitary Landfill  Mempercepat pembangunan dan melengkapi prasrana TPA Gunung Bungkuk dan Basa Ampek Balai Tapan  Menambah Jumlah tenaga kebersihan.  Meningkatkan kualitas SDM dengan teknis pengelolaan persampahan  Menambah Sarana dan prasarana persampahan masih kurang. 3.2.3. Sub Sektor Drainase Lingkungan A. Kondisi eksisting yang bermasalah  Jaringan drainase Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari jaringan buatan dan alami dengan kondisi kurang terpelihara baik dan kurang optimal  Secara keseluruhan Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki desain dan konstruksi jaringan drainase yang diperkeras serta jaringan drainase sederhana dan bersifat konvensional.  Hampir seluruh pemukiman perkampungan jaringan drainasenya dibentuk dari galian tanpa pengerasan di sisi kanan dinding yang fungsinya masih tergabung antara pembuangan limpahan air hujan dan limbah domestik.  Dimensi ukuran yang ada untuk masing-masing saluran drainase bervariasi. Pada ruas jalan yang memiliki lebar 3 meter, lebar saluran drainase yang terdapat pada bagian kiri dan kanan jalan sekitar 40 – 50 cm dengan kedalaman 20-30 cm. Pada ruas jalan yang sempit, yang memiliki konstruksi jalan perkerasan tanah, dimensi saluran irigasi lebih kecil lagi bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali.  Luas area yang sering tergenang dan banjir di Kabupaten Pesisir Selatan yang berpotensi rendah adalah 403,639 Ha dan yang berpotensi rendah 171,350 Ha.  Pada kecamatan –kecamatan di pesisir selatan belum seluruh terdapat jaringan drainase yang diperkeras terutama pada pemukiman dan perumahan penduduk B. Ketersediaan master plan dan SOP  Baru memiliki master plan Drainase Kota untuk ibukota Kabupaten sedang masterplan untuk seluruh kabupaten yang komprehensif belum ada. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 31

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 

SOP drainase lingkungan kota sudah ada

C. Program-program yang sudah, sedang dilaksanakan  Program Infrastruktur Drainase Perkotaan  Program Infrastruktur Drainase Ibukota Kecamatan dan Lingkungan  Program Peningkatan Jalan Raya Berupa Normalisasi Saluran, Pemeliharaan jaringan yang sudah ada  Kegiatan persiapan dan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait  Mengadakan survey pengumpulan data  Program pengelolaan drainase  Program pengembangan perumahan  Program pengendalian banjir  Program pengembangan dan pengelolaan dan Konservasi sungai  Koordinasi perencanaan penanganan perumahan D. Program-program untuk Antisipasi  Belum tersedia AMDAL  Belum tersedia FS E. Tantangan  Jaringan drainase yang terpadu/terintegrasi belum optimal yang menimbulkan permasalahan bagi lingkungan.  Masih banyak rumah yang tidak memiliki drainase, limpahan air hujan dan limbah rumah tangga yang menimbulkan genangan.  Kondisi topografi Kabupaten Pesisir Selatan relative rendah. Pada dataran rendah tersebut terjadi penyempitan dan pendangkalan sungai di beberapa DAS di daerah hilir, kemudian belum ada maksimalnya sistim penangkap air hujan, sehingga ketika terjadi hujan menjadi terendam dan tergenang beberapa saat.  Drainase lingkungan yang digunakan sebagai TPS dan sebagai jamban untuk BAB.  Kapasitas saluran drainase yang tidak memadai.  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan jaringan drainase  Memperioritaskan pembangunan drainase sebagai salah satu program sanitasi kabupaten 3.2.4. Sub Sektor Air Bersih/Minum A. Kondisi eksisting yang bermasalah  Optimalisasi sistem prasarana dan sarana air bersih, yang meliputi optimalisasi jaringan pipa transmisi, produksi dan distribusi serta bangunan-bangunan penunjang seperti reservoir dan lain-lain.  Tingginya tingkat kehilangan air maka segera melaksanakan program penurunan kehilangan air sampai dengan 5 % dalam 5 tahun (1 % pertahun) sehingga pada tahun 2015 tingkat kehilangan air tidak melebihi 30 %. Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 32

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 





     

  

Untuk kondisi eksisting, dimana kapasitas produksi sebesar 117 L/dtk cukup untuk melayani SR eksisting dengan syarat kehilangan air sebagaimana program pada butir 1 harus dilaksanakan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka pada tahun 2010, disarankan untuk segera mamanfaatkan kapasitas yang belum termanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan tambahan 4,797 SR. Dalam rangka pencapaian target MDGs, PDAM Kab. Pesisir Selatan merencanakan meningkatkan pelayanan sampai dengan 13,633 SR atau tambahan sebesar 7.000 SR dari kondisi eksisting. Memperhatikan masih tersedianya kapasitas yang belum termanfaatkan dan program penurunan kehilangan air maka untuk mencapai terget MDGs tersebut PDAM Kab. Pesisir Selatan hanya perlu meningkatkan kapasitas terpasang sebesar 25 L/dtk sebelum Tahun 2015. kapasitas/ supply air baku dengan melakukan studi tentang air bawah tanah maupun air permukaan. Pelestarian daerah tangkapan dan perlindungan SDA di wilayah Pesisir Selatan Selatan Mengembangkan sambungan langganan kepada daerah yang belum terlayani sampai 98,83% Peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan pelayanan sampai sebesar 20 % Penanganan pengaduan dari pelanggan sampai sebesar 80% Progam Penyehatan PDAM untuk mencari beberapa alternatif pemecahan masalah yang terjadi di dalam PDAM baik aspek Teknis, Keuangan, administrasi dan Manajemen. Pemberdayaan Masyarakat melalui program Pamsimas Pemberdayaan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan air minum seperti program Multipihak Letak pemukiman penduduk yang relatif tersebar menyebabkan biaya untuk investasi jaringan perpipaan menjadi mahal.

B. Ketersediaan master plan dan SOP  Belum memiliki master plan air bersih  SOP air bersih sudah ada C. Program-program yang sudah, sedang dilaksanakan Program-program pembangunan Penyediaan Air Minum/Air Bersih di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :  Program Pamsimas dan Replikasi Pamsimas  Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah  Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan  Program Pemeliharaan Air Minum/Air Bersih  Pendampingan Kemitraan Multipihak Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 33

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan   

Investasi PDAM Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

D. Program-program untuk Antisipasi  Belum tersedia AMDAL  Belum tersedia FS E. Tantangan  program penurunan kehilangan air sampai dengan 5 % dalam 5 tahun (1 % pertahun) sehingga pada tahun 2015 tingkat kehilangan air tidak melebihi 30 %. 3.2.5. Sub sektor PHBS A. Kondisi Pola Hidup Masyarakat Hasil Survey EHRA memperlihatkan bahwa kebiasaan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya belum melakukan praktek cuci tangan pakai sabun pada 5 waktu penting pada keluarga. Pada Grafik berikut terlihat hanya 16,83 % saja yang melakukan praktek cuci tangan pakai sabun di lima waktu penting, bahkan ada 6,73 % yang melakukan praktek cuci tangan pakai sabun selain waktu utama antara lain setelah makan dan setelah melakukan pekerjaan rumah. Grafik 3. Praktek CTPS Pada keluarga Berdasarkan Survey EHRA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011

Pada keluarga yang memiliki balita hendaknya melakukan praktek cuci tangan pakai sabun setidaknya di tiga waktu utama antara lain : 1. Setelah BAB 2. Sebelum menyiapkan makanan 3. Sebelum Makan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 34

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Berdasarkan Survey EHRA kebiasaan mencuci tangan pakai sabun pada keluarga yang mempunyai balita belum membudaya, umumnya Hanya 16,8 % saja yang melakukan cuci tangan pakai sabun di tiga waktu utama, sedang cuci tangan pakai sabun di dua waktu utama sebanyak 19,75 % dan sebanyak 24,5 % yang melakukan cuci tangan pakai sabun pada satu waktu utama. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 3. Praktek CTPS Pada keluarga yang mempunyai Balita Berdasarkan Survey EHRA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011

Lokasi Praktek cuci tangan pakai sabun berdasarkan survey EHRA di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 paling banyak berada di Sumur yaitu 39,8 %, Kemudian di Kamar Mandi sebanyak 25,99 %, sedangkan yang melakukan praktek cuci tangan pakai sabun di dapur sebanyak 23,97 % dan untuk lokasi tempat jamban sebanyak 6,63 %. Selanjutnya untuk lebih lengkapnya lokasi praktek cuci tangan pakai sabun dapat dilihat pada grafik 3.. Grafik 3. Lokasi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) berdasarkan Survey EHRA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011


III - 35

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Hasil Survey PHBS yang dilakukan oleh Dinkes pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 3.5. Berdasarkan survey PHBS tersebut dapat dilihat indikator masyarakat yang menggunakan air sumur sebanyak 79%, diikutin dengan air ledeng 9,39%, penampungan air hujan 2,94% dan menikmati air bersih dari sumber lainnya sebanyak 8,48%. Masyarakat yang sudah memiliki jamban sehat sebanyak 52,87%, pemanfaatan sampah sebanyak 60,83% dan memiliki pengolahan air limbah sebanyak 44,78% dan akses air bersih 100%. Sementara rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 64,70%. Survey PHBS tersebut dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu indikator promosi kesehatan adalah Rumah tangga sehat yaitu rumah tangga yang memenuhi indikator PHBS. Adapun indikator PHBS yang diberlakukan di Pesisir Selatan adalah menggunakan 10 indikator minimal dari Depkes diantaranya : 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Pemberian ASI Ekslusif 3. Melakukan Penimbangan terhadap bayi dan balita 4. Melakukan Aktifitas Fisik 5. Biasa makan sayur dan buah-buahan 6. Tidak Merokok di dalam rumah 7. Melakukan Cuci tangan 8. Rumah Bebas jentik 9. Tersedia Air Bersih 10. Tersedia Jamban Tabel 3. Hasil Survey PHBS Tatanan Rumah Tangga Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 No

Indikator

Keterangan

1

Sarana Air Bersih

Persentase tertinggi adalah sumur gali 79,18%, ledeng 9,39%, penampung air hujan 2,94%, dan lainya 8,48

2

Sanitasi Dasar

Seperti jamban sehat 52,87%, pemanfaatan sampah 60,83%, yang memiliki pengolahan limbah 44,78% dan akses air bersih 100%

3

Tempat Umum Cakupan TUPM tahun 2010 dari 397 yang diperiksa sebesar Pengolahan Makanan 71,54% dan mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebanyak 69,53%

4

Rumah sehat yang memenihi persyaratan kesehatan sebanyak 64,70% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Rumah Sehat

Selain kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun, kebiasaan membuang sampah masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan juga masih menimbulkan pencemaran tanah dan air. Rata-rata masyarakat membuang sampah di halaman, kali/sungai kecil, di lubang sampah tetapi tidak melakukan pengolahan selanjutnya. Kebiasaan masyarakat membuang sampah dapat dilihat selengkapnya pada grafik berikut: Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 36

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Grafik 3. Kebiasaan Masyarakat Membuang Sampah Berdasarkan Survey EHRA di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011

Dari hasil survey EHRA diatas sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan membuang sampah dengan cara di bakar yaitu sebanyak 66%, kemudian yang dibuang ke sungai sebanyak 13,2 % dan yang dibuang ke lahan kosong sebanyak 9,5%. Pembuangan sampah yang diangkut oleh tukang sampah hanya sebanyak 5,8%, ini menunjukkan pelayanan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat minim. Selanjutnya yang dibuang dan dikubur dilobang sebanyak 4,3%, sedangkan yang dibiarkan saja sebanyak 1,1%. B. Program-program yang sudah, sedang dilaksanakan Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melaksanakan berbagai program kerjasama, baik dengan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun lembaga swasta lokal seperti :  Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).  Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).  Peningkatan Kualitas Perumahan dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan.  Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesos (Bantuan Bahan Bangunan).  Program Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana (40 unit rumah).  Program Kemitraan Multi Pihak bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Sedangkan Program Sanitasi yang didanai oleh APBD antara lain adalah : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Penyuluhan Masyarakat PHBS) dengan cakupan program antara lain :  Pengembangan Lingkungan Sehat.  Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.  Pemeliharaan rutin / berkala instalasi pengolahan air limbah rumah sakit.  Pemeliharaan Air Minum/Air Bersih.  Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 37


                 

Lainnya. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, dan Sumber Daya Air. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Pengembangan Perumahan. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan. Penyusunan Renstra AMPL-BM. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pengujian Kualitas Limbah Cair dan Udara. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. Investasi PDAM. Bantuan Pembangunan MCK di Pondok Pesantren. Pembangunan Air Bersih untuk Kelompok Masyarakat.

C. Tantangan  Kesinambungan kapasitas kader.  Meningkatkan kebiasaan CTPS (Cuci tangan pakai sabun) pada 3 (pada keluarga tanpa balita) dan 5 waktu utama (Pada keluarga dengan balita).  Optimalisasi Kampanye PHBS di masyarakat melalui saluran media yang mendukung dan disenangi oleh masyarakat.  Meningkatkan kondisi TTU (Tempat-tempat Umum) seperti restoran, hotel, pasar sehat ( % TTU yang dinyatakan sehat pada tahun 2009 : hotel 34,9 %, restoran/rumah makan 36 %, pasar 42,9 % ).  Meningkatkan pengetahuan PHBS sejak pendidikan usia dini sampai pendidikan tingkat menengah.  Budaya dan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) akan mencemari lingkungan yang berpengaruh terhadap hygiene sanitasi.


III - 38

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Analisa SWOT Kesimpulan SANITASI TEKNIS “Kekuatan” (Strength) 1 Adanya SKPD yang menangani Sanitasi 2 Sudah ada master plan dan SOP drainase skala Kecamatan 3 Sudah ada Prasarana dan Sarana yang terkait dengan Sanitasi 4 Terdapat SDA yang dapat dimanfaatkan untuk cakupan layanan air bersih 5 Adanya program usaha kesehatan berbasis masyarakat (Nagari siaga, posyandu) 6 Sudah ada kerjasama PDAM dengan Dinkes untuk pengujian kualiatas air bersih 7 Sudah ada O & M (operasional and maintenance) untuk Sanitasi tingkat Kecamatan Konsep 3R yang telah dipahami masyarakat dapat mengurangi permasalahan Persampahan Kesimpulan SANITASI NON TEKNIS “Kekuatan” (Strength) 1 komitmen pimpinan daerah terhadap program sanitasi 2 Adanya Peraturan Daerah yang menangani Sektor sanitasi (Sampah dan Air Limbah) 3 Adanya sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten untuk pembangunan sanitasi Terdapatnya Beberapa Media Lokal yang Ada di Kab. Pesisir Selatan (Cetak, Radio, TV) 5 Adanya Isu dan pesan-pesan kunci terkait pembangunan Sanitasi adanya keterlibatan sektor swasta dalam memilih usaha bidang sanitasi (pengusaha 6 pengepul barang bekas) 7 Kemudahan pengurusan perizinan usaha bidang sanitasi Adanya Kebijakan dan program pembangunan sanitasi memihak kepada pemberdayaan 8 masyarakat terkait khusunya isu gender dan kemiskian Regulasi sitem pelaporan yang transparan yang mengharuskan perlunya monev secara 9 berkala Kesimpulan SANITASI TEKNIS “Kelemahan” (weakness) 1 Lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan pembinaan sektor Sanitasi 2 Belum ada master plan Sanitasi skala Kabupaten 3 Belum tertanganinya masalah Sanitasi secara terpadu 4 Penegakan hukum bidang Sanitasi masih lemah 5 Masih terbatasnya dan belum optimalnya SDM pengelola sektor Sanitasi 6 Masih minim dan belum meratanya sarana dan prasarana Sektor Sanitasi 7 Minimnya perencanaan dan data base tentang Sanitasi Kesimpulan SANITASI NON TEKNIS “Kelemahan” (weakness) 1 Belum lengkapnya database tentang sanitasi 2 Belum adanya perencanaan dan monitoring program sanitasi yang komprehensif 3 Sistem dan prosedur yag belum maksimal dan belum disesuaikan dengan bidang kerja belum adanya perhatian secara khusus untuk kelompok swasta dalam bidang usaha sanitasi Pokja Sanitasi Pesisir Selatan

III - 39

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan 4 5 6 7 8

Belum optimalnya sosialisasi pelaku bisnis tentang prospek untuk waktu yang akan datang bagi pengusaha dalam bidang pembangunan sanitasi Jumlah Anggaran untuk pembangunan sanitasi sangat terbatas Belum terintegrasinya monitoring dan evaluasi antar SKPd terkait Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengertian gender dan kesetaraan sosial Belum adanya regulasi tingkat daerah/kabupaten yang mengatur tentang keterlibatan kaum perempuan dan ibu rumah tangga

Kesimpulan SANITASI TEKNIS “Peluang” (opportunity) 1 Terbuka peluang kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sektor Sanitasi 2 Adanya akses dan kepemilikan jamban masyarakat yang meningkat 3 Adanya peran aktif masyarakat untuk mendukung program Sektor Sanitasi 4 Kondisi topografi Kab. Pessel memungkinkan pembangunan jaringan perpipaan dengan sistem gravitasi dengan berbagiai bentuk layanan Kesimpulan SANITASI NON TEKNIS “Peluang” (opportunity) 1 Adanya Dana DAK Sektor Sanitasi 2 Adanya moment untuk menyebarluaskan informasi program sanitasi seperti pengajian, arisan, pertemuan ibu PPK. 3 Kemauan masyarakat untuk mau mengakses media komunikasi yang terkait sanitasi 4 Peran sektor swasta dan tokoh masyarakat sangat mungkin untuk dapat membantu dalam mengkomunikasikan masalah sanitasi kepada masyarakat luar 5 Adanya instrument monev sanitasi berbasis Website yang dapat akses dan dipahami berbagai pihak termasuk SKPD terkait pembanguan sanitasi 6 Peningkatan pelaksanaan 3R pada rumah tangga dalam ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah memalui pelaksanaan program 3R 7 Pembangunan sanitasi yang dapat meningkatkan akses, pengaruh dan manfaat yang diperoleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 8 Kebijakan pusat dan Pemerintah Provinsi untuk penanganan sanitasi sudah ada ditunjang keberadaan kelembagaan 9 Terdapat sumber Dana dari Hibah/loan untuk program air bersih dan sanitasi 10 masih adanya budaya pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan serta gotong royong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan sarana sanitasi Kesimpulan SANITASI TEKNIS “Ancaman” (Threat) 1 Adanya hambatan pembebasan lahan untuk pembangunan saluran drainase lingkungan 2 Masih rendahnya akses masyarakat dalam kempemilikan SPAL dan jamban 3 Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeliharaan sarana Sanitasi Rendahnya kesadaran masyarakat berPHBS (BABS, CTPS, membuang sampah sembarangan)


III - 40

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan Kesimpulan SANITASI NON TEKNIS “Ancaman” (Threat) 1 2 3 4 5

Belum adanya regulasi kebijakan Sanitasi tingkat Implementasi Alokasi Penganggaran APBD/APBN Masih Belum Berpihak Pada Sektor Sanitasi Terbatasnya jangkauan penyebaran informasi melalui media lokal terhadap program sanitasi (cetak maupun elektronik) Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses media yang ada seperti internet 6 Kondisi pasar yang tidak stabil dalam usaha bidang sanitasi 7 Masih kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam program pembangunan sanitasi


III - 41

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pesisir Selatan

Recommend Documents