BAB II. Profil Sanitasi

Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK

BAB II

BAB II Profil Sanitasi 2.1

1

Gambaran Wilayah Uraian berikut mengenai kondisi administratif, kondisi wilayah kajian,

kependudukan, jumlah penduduk miskin dan kebijakan penataan ruangnya. 2.1.1

Gambaran Geografis Kota Langsa merupakan daerah dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur.

Terletak lebih kurang

400 Km dari Kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya

berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang pembentukan Kota Administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2001 Kota Langsa memiliki luas 262,41 Km2. Dengan

letak

geografis

04o24’35.68’’–

04o33’47.03’’

Lintang

Utara

97o53’14.59’’– 98o04’42.16’’ Bujur Timur. Yang berbatasan sebelah utara dengan Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Timur dan dan Kabupaten Aceh Tamiang dan sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Timur. 2.1.2

Gambaran Administrasi Wilayah Tahun 2002 wilayah Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan

Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 48 Desa. Pada Tahun 2007 berdasrkan Keputusan Walikota Langsa nomor 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan dengan bertambahnya 2 kecamatan baru yaitu Langsa Baro dan Langsa Lama yang mencakupi 51 desa. Dua kecamatan yang baru tersebut merupakan pemekaran dari Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II

kecamatan Langsa Timur dan Langsa Barat. Kemudian sesuai dengan Qanun Nomor

2

4 Tahun 2010, terjadi pemekaran desa menjadi 66 desa. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 desa, Kecamatan Langsa Lama terdiri dari dari 15 desa. Sedangkan kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota.

Pokja Sanitasi Kota Langsa

Kota Langsa 2015 ‐ 2019

SSK

BAB II

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Langsa (Lampiran 2.1 A1)

3

Sumber : Bappeda Kota Langsa



Tabel 2.1

BAB II

Nama Data Luas Per Kecamatan Dalam Wilayah Kota Langsa Luas Wilayah Administrasi

4

Jumlah Kelurahan /Desa/Gampo ng

(Ha)

(%) thd total administrasi

(Ha)

(%) thd luas administrasi

Langsa Timur

16

7.823

32,62

473

6,04

Langsa Lama

15

4.505

18,78

513

11,38

Langsa Barat

13

4.878

20,34

587

12,03

Langsa Baro

12

6.168

25,72

1,029

0,01

Langsa Kota

10

609

2,54

441

72,41

Total

66

23,983

100

3.043

100

Nama Kecamatan

Terbangun

Sumber : Analisis

Tabel 2.2 Data Nama Desa Per Kecamatan Dalam Wilayah Kota Langsa No

1

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

ACEH

LANGSA

LANGSA TIMUR

1173

10

1100

Desa/Gampong

007

Buket Medang Ara

2

009

Matang Setui

3

010

Buket Pulo

4

011

Matang Panyang

5

012

Simpang Wie

6

013

Buket Rata

7

014

Buket Meutuah

8

015

Alue Merbau

9

016

Matang Cengai

10

017

Senebok Antara

11

018

Alur Pineung

12

019

Sukarejo

13

020

Cinta Raja

14

021

Sungai Lueng

15

022

Alur Pineung Timu

16

023

Kapa

001

Pondok Kemuning

002

Seulalah

ACEH 1

1100

LGS

LANGSA LAMA

1173

11

2 Pokja Sanitasi Kota Langsa

Kode Desa


BAB II 5

No

Provinsi

Kab/Kota

Desa/Gampong

3

003

Pondok Pabrik

4

004

Sidodadi

5

005

Sidorejo

6

006

Gp. Baro

7

007

Meurandeh

8

008

Asam Peutek

9

009

Baroh Langsa Lama

10

010

Seulalah Baru

11

011

Suka Jadi Kebun Ireng

12

012

Meurandeh Tengah

13

013

Meurandeh Dayah

14

014

15

015

Meurandeh Aceh Bate Puteh

ACEH 1

1100

LGS

LANGSA BARAT

1173

20

008

Lhok Banie

2

009

PB. Teugoh

3

010

PB. Beuramoe

4

011

Simpang Lhee

5

012

Seuriget

6

019

Matang Seulimeng

7

020

Sungai Pauh

8

021

Kuala Langsa

9

022

Telaga Tujoh

10

023

Serambi Indah

11

024

Sungai Pauh Pusaka

12

025

Sungai Pauh Tanjung

13

026

Sungai Pauh Firdaus

001

Timbang Langsa

2

002

Alue Dua

3

003

Birem Puntong

4

004

PB. Seuleumak

5

005

Pondok Kelapa

6

006

Karang Anyer

7

007

PB. Tunong

8

008

Gedubang Jawa

9

009

Gedubang Aceh

ACEH 1


Kecamatan

Kode Desa

1100

LGS

LANGSA BARO

1173

21


BAB II 6

No

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Kode Desa

Desa/Gampong

10

010

Alue Dua Bakaran Batee

11

011

Lengkong

12

012

Suka Jadi Makmur

ACEH 1

1100

LGS

LANGSA KOTA

1173

30

001

Gampong Teungoh

2

002

Pekan Langsa

3

004

Gampong Jawa

4

005

PB. Blang paseh

5

006

Gampong Blang

6

007

Alue Berawe

7

009

Gampong Daulat

8

010

Gampong Meutia

9 10

011 013

Blang Senibong Tualang Teungoh


2.1.3

Kondisi Wilayah Kajian

A.

Topografi Secara umum Kota Langsa terletak pada ketinggian 0 -25 Meter diatas

permukaan laut (above sea level). Namun sebagian besar wilayah Kota Langsa di sebelah barat daya merupakan daratan aluviasi pantai, dengan elevasi yang berkisar pada ketinggian sekitar 8 mdpl. Bagian selatan merupakan pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi yang berkisar pada ketinggian sekitar 75 m di atas permukaan laut, sedang bagian timur terdapat endapan rawa-rawa juga dengan jumlah sebaran yang cukup luas. Selain itu, wilayah Kota Langsa juga memiliki dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai.



SSK

BAB II

Gambar 2.2 Peta Tata Guna Lahan/ Wilayah Terbangun Kota Langsa (Lampiran 2.2 A1)

7




B.

BAB II

Klimatologi

8

Kota Langsa yang beriklim tropis memiliki musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu : musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan (pancaroba) pada bulan-bulan tertentu. Secara umum daerah Kota Langsa beriklim panas dengan suhu udara pada tahun 2013 berkisar antara 28° C sampai dengan 32ºC. Sedangkan kelembaban udaranya berada pada kisaran kelembaban sedang-tinggi yaitu antara 82 hingga 93 persen. Curah hujan di kota Langsa sangat bervariasi menurut bulan. Rata-rata curah hujan selama tahun 2013 yang tercatat pada DDA Kota Langsa masingmasing sebesar 138 mm. 2.1.3

Kondisi Demografis Penduduk yang berkualitas dan produktif merupakan sasaran dan tujuan

utama dari capaian pembangunan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Langsa. Kualitas penduduk yang meningkat serta berdaya saing tinggi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendayagunaan potensi sumberdaya ekonomi secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang pada akhirnya akan mewujudkan pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Karena itu, potensi sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kota Langsa diharapkan dapat lebih berdayaguna secara optimal dalam memainkan peran dan fungsi sosial kemasyarakatan untuk dapat secara aktif terlibat sebagai bagian dari pelaku proses pembangunan itu sendiri. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan keberadaan SDM daerah tersebut

bahkan

justru

menjadi

beban

dan

bahkan

dapat

menghambat

pembangunan di masa mendatang.



BAB II 9

A.

Penduduk Menurut Jenis Kelamin Sesuai hasil pendataan penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS) Tahun 2013 Kota Langsa adalah sebanyak sebanyak 157.011 jiwa, terdiri atas 77.966 jiwa laki-laki, dan 79.045 jiwa perempuan serta Sex Ratio sebesar 98,63persen. Distribusi penduduk Kota Langsa di masing-masing Kecamatan paling besar di Kecamatan Langsa Baro, 28,08 persen penduduk Kota Langsa berdomisili di kecamatan ini yaitu 44.095 jiwa. Berdasarkan Proyeksi penduduk Kota Langsa selama 5 tahun, pada tahun 2015 s/d 2019 tercatat Kecamatan Langsa Baro memiliki jumlah penduduk wilayah perkotaan tertinggi yaitu 45.039 Jiwa ditahun 2015 sedang proyeksi total jumlah penduduk pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 49.019 Jiwa, Untuk Proyeksi Jumlah penduduk Kota Langsa yang terkecil terdapat pada Kecamatan Langsa Timur dengan total jumlah penduduk mencapai 15.138 Jiwa di tahun 2015 dengan pembagian jumlah penduduk wilayah perkotaan 2.291 sedang jumlah penduduk diwilayah perdesaan 12.847 Jiwa.



SSK

BAB II

Tabel 2.3. Data Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga dan Proyeksinya 5 tahun

10

Jumlah Penduduk (orang) Nama Kecamatan

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Tahun

Tahun

Total

Langsa Timur

2015 2.291

2016 2.340

2017 2.390

2018 2.441

2019 2.493

2015 12.847

2016 13.122

2017 13.403

2018 13.690

2019 13.983

2015 15.138

2016 15.462

2017 15.793

2018 16.131

2019 16.476

Langsa Lama

24.370

5.535

5.653

5.774

5.898

3.910

23.348

23.848

24.358

24.879

28.280

28.883

29.501

30.132

30.777

Langsa Barat

23.065

23.559

24.063

24.578

25.104

9.995

10.210

10.428

10.652

10.880

33.061

33.769

34.492

35.230

35.984

Langsa Baro

45.039

46.002

46.986

47.992

49.019

45.039

46.002

46.986

47.992

49.019

Langsa Kota

38.854

39.684

40.533

41.401

42.287

38.854

39.684

40.533

41.401

42.287

Sumber : analisis 2015



BAB II

Kepadatan penduduk di Kota Langsa tahun 2014 mencapai 598 orang/km2.

11

Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Langsa Kota yang rata-rata per kilometer wilayahnya dihuni oleh sekitar 6.280 jiwa. Daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya dihuni oleh sekitar 184 jiwa per kilometer wilayahnya. Data pada Tabel di atas juga dapat menggambarkan bahwa secara rata-rata kepadatan jumlah penduduk di wilayah Kota Langsa masih belum cukup merata atau sebanding dengan luas wilayah dari tiap kecamatan. Terdapat sejumlah kecamatan dengan wilayah yang relatif luas, namun belum diimbangi dengan kuantitas atau jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut. Komposisi jumlah penduduk perempuan tetap mendominasi meskipun dengan besaran yangh sedikit mengalami penurunan, dimana pada tahun 2010 jumlahnya tercatat mencapai 50,35 persen, tahun 2011 jumlahnya tercatat mencapai 50,32 persen, hingga pada akhir tahun 2013 tercatat besaran jumlah penduduk perempuan sebanyak 79.045 jiwa (50,47 persen), sedangkan jumlah penduduk lakilaki sebanyak 77.966 jiwa (49,52 persen). Distribusi penduduk Kota Langsa di masing-masing Kecamatan paling besar di Kecamatan Langsa Baro, 28,08 persen penduduk Kota Langsa berdomisili di kecamatan ini yaitu 44.095 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya sebesar 9,18 persen dari total penduduk Kota Langsa atau sebanyak 14.421 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Langsa tahun 2014 mencapai 598 orang/km2. Kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Langsa Kota yang rata-rata per kilometer wilayahnya dihuni oleh sekitar 6.280 jiwa. Daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya dihuni oleh sekitar 184 jiwa per kilometer wilayahnya.



SSK

BAB II

Tabel 2.4. Data Jumlah kepala keluarga dan proyeksinya 5 Tahun

12

Jumlah Kepala Keluarga/KK Nama Kecamatan

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total

Tahun

Tahun

Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Langsa Timur

573

585

598

610

623

3145

3212

3281

3351

3422

3866

3948

4033

4119

3785

Langsa Lama

6092

1384

1413

1444

1475

957

977

5837

5962

6089

7221

7375

7533

7694

7070

Langsa Barat

5766

5890

6016

6145

6276

2447

2499

2553

2607

2663

8442

8623

8807

8996

8265

Langsa Baro

11260

11501

11747

11998

12255

11501

11747

11998

12255

11260

Langsa Kota

9714

9921

10133

10350

10572

9921

10133

10350

10572

9714

Sumber : analisis


2015 ‐ 2019 Kota Langsa SSK

BAB II

Jumlah Kepala Keluarga/KK

yang ada di Kota Langsa Tahun 2015 tercatat

sebanyak 40.093 KK, dengan rata-rata penghuni empat jiwa per rumah tangga. Wilayah yang relatif luas namun tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang memadai mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi lokal. Sebaliknya di Kecamatan Langsa Kota dengan luas wilayah yang relatif kecil, terdapat jumlah penduduk yang relatif cukup padat, yang mencapai 88.07 jiwa/Ha Namun demikian, data pada tahun 2015 menggambarkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepadatan penduduk Kota Langsa adalah 275.28 jiwa/Ha. Tabel 2.5 Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun Tingkat Pertumbuhan (%)

Nama Kecamatan Langsa Langsa Langsa Langsa Langsa

Kepadatan Pddk (orang/Ha)

Tahun

Timur Lama Barat Baro Kota

Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2.14 2.14 2.14 2.14 2.14

2.14 2.14 2.14 2.14 2.14

2.14 2.14 2.14 2.14 2.14

2.14 2.14 2.14 2.14 2.14

2.14 2.14 2.14 2.14 2.14

32.01

32.70

33.40 34.11 34.84

55.09

56.27

57.47 58.70 59.96

56.32

57.53

58.76 60.02 61.30

43.78 88.07

44.72 89.95

45.68 46.66 47.65 91.88 93.84 95.85

Sumber: Analisis Proyeksi RTRW

Tabel 2.6 Data Jumlah keluarga Miskin Jumlah keluarga miskin (KK)

Nama Kecamatan Langsa Timur

1.197

Langsa Lama

1.656

Langsa Barat

2.191

Langsa Baro

1.873

Langsa Kota

1.402



13


SSK

BAB II

Gambar 2.3. Peta Wilayah Urban-Rural Kota Langsa (Lampiran 2.3 A1)

14

Sumber : BPS Kota Langsa



BAB II

2.1.4

Kebijakan Tata Ruang

A.

Rencana Pemanfatan Ruang

15

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Langsa merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kota dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 tahun. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Langsa berfungsi : 1. Sebagai

acuan

bagi

pemerintah

Kota

Langsa

dan

masyarakat

dalam

pemrograman pemanfaatan ruang; 2. Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan kegiatan prioritas (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan); 3. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama; dan 4. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Langsa disusun berdasarkan : 1. Rencana struktur ruang dan pola ruang; 2. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan; 3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan 4. Prioritas

pengembangan

wilayah

Kota

Langsadan

pentahapan

rencana

pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Langsa disusun dengan kriteria : 1. Mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota; 2. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi; 3. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan; 4. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II

5. Sinkronisasi antar program harus terjaga.

16

Untuk mewujudkan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah, maka setiap pusat kegiatan di wilayah Kota Langsa perlu didukung oleh ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi sesuai dengan skala pelayanannya. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kota Langsa antara lain, mencakup : 1. Perwujudan pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Kota Langsa, sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota; 2. Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah Kota Langsa, sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota.



SSK

BAB II

Gambar 2.4. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Langsa (Lampiran 2.4 A1)

17

Sumber : BPS-Bappeda Kota Langsa



B.

BAB II

Rencana Pola Ruang

18

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi: a.

sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;

b.

mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

c.

sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan

d.

sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan: a.

kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;

b.

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;

c.

kebutuhan

ruang

untuk

pengembangan

kegiatan

sosial

ekonomi

dan

lingkungan; dan d.

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria: a.

merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;

b.

merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW provinsi beserta rencana rincinya;

c.

memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

d.

memperhatikan mitigasi bencana pada wilayah kota;

e.

memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan dalam wilayah kota;

f.

menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas wilayah kota;

g.

menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal;



h.

BAB II

menyediakan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial,

19

budaya, dan ekonomi masyarakat kota; dan i.

jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;

j.

mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kota yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, sebagai berikut: 1) Kawasan lindung yang dapat terdiri atas: a) hutan lindung; b) kawasan

yang

memberikan

perlindungan

terhadap

kawasan

bawahannya, yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air; c) kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air; d) ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman; e) kawasan suaka alam dan cagar budaya; f)

kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; dan

g) kawasan lindung lainnya. 2) Kawasan budi daya yang terdiri atas: a) kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan

tinggi,

perumahan

dengan

kepadatan

sedang,

dan

perumahan dengan kepadatan rendah; b) kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; c) kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II

d) kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan

20

industri ringan; e) kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; f)

kawasan ruang terbuka non hijau;

g) kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruangruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi; h) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan i)

kawasan

peruntukan

lainnya,

meliputi

antara

lain:

pertanian,

pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya),

pelayanan

umum

(pendidikan,

kesehatan,

peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.



SSK

BAB II

Gambar 2.6. Peta Rencana Pola Ruang Kota Langsa (Lampiran 2.6. A1)

21

Sumber : BPS-Bappeda Kota Langsa



BAB II 22

Rencana pola ruang Kota Langsa menggambarkan letak dan luasan dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Pola ruang didapatkan dengan melakukan delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasankawasan lainnya, sehingga didapatkan kategori kawasan budidaya dan kawasan lindung. Secara umum, pembagian kategori kawasan dilakukan agar terwujud keseimbangan antara fungsi ekonomi dan lingkungan. Rencana Pola Ruang Kota Langsa, terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan kawasan lindung bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar dalam memasok air, mencegah longsor, meminimalisasi dampak bencana dan menjaga fungsi hidrologi ekosistem sumber daya air dan kawasan sekitarnya. Sedangkan kawasan budidaya yang dikembangkan adalah: perumahan yang meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah; perdagangan dan jasa, yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; perkantoran meliputi : perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; industri meliputi : industri rumah tangga/kecil; pariwisata meliputi : pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;

ruang terbuka non hijau; dan

peruntukan lainnya. 2.1.5

Kelembagaan Pemerintah Kota Langsa Dalam rangka penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja dinas dan

lembaga teknis daerah dengan kebutuhan dan analisis beban kerja, perlu menyempurnakan dan menata kembali beberapa susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan dalam lingkungan pemerintah Kota Langsa; menetapkan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013,

tentang

Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa; Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan

23

Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, terdiri dari : Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Sekretariat Daerah Susunan Organisasi Setda terdiri dari Sekda, 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 3 (tiga) Staf Ahli. Sekretariat DPRK 1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari: 2. Sekretaris DPRK; 3. Bagian Umum; 4. Bagian Persidangan dan Risalah; 5. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; 6. Bagian Keuangan; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah 1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendidikan; 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 4. Dinas Pekerjaan Umum; 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 7. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian; 8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk; 9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset; 10. Dinas Pemuda, Olah Raga,Kebudayaan dan Pariwisata; 11. Inspektorat; 12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II

13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

24

14 Rumah Sakit Umum Daerah; 15. Badan Pemberdayaan Masyarakat; 16. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 17. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 18. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; 19. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; 21. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; dan 22. Kecamatan. 2.1.4

Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tabel 2.7. Rekapitulasi APBK Kota Langsa

Sumber : DPKA Kota Langsa Pokja Sanitasi Kota Langsa


2.2

BAB II

Kemajuan Pelaksanaan SSK

25

Dalam rangka pelaksakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2015 dan pencapaian Universal Acces untuk layanan sanitasi tahun 2015-2019, dimana Pemerintah Kota Langsa telah menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) pada tahun 2010 yang tergabung dalam 424 Kota dan 506 Kabupaten di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut berikut kami uraikan status dan implementasi SSK Tahun 2010-2014, yang berkaitan dengan Subsektor Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Drainase Perkotaan. 2.2.1

Sub Sektor Air Limbah Daerah Pada umumnya air limbah dapat menimbulkan dampak, yaitu

dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap estetika lingkungan. Pada wilayah perkotaan mudah terlihat adanya sarana air limbah yang dialirkan melalui saluran-saluran. Tabel 2.7.Kemajuan pelaksanaan SSK untuk Sub Sektor Air limbah domestik SSK (2010-2014) Tujuan

Sasaran (1)

Data dasar* (2)

Tertanggulanginya permasalah Air Limbah Kota Langsa Pada Akhir Tahun 2014 Baik di Ibu Kota dan Ibu Kota Kecamatan.


SSK (2015 – 2019)

(3)

Masih kurangnya Akses pelayanan air limbah bagi masyarakat Belum tersedianya Sistem off-site.

Belum tersedianya sistem off-site.

Fasilitas pengelolaan Limbah Rumah tangga yang tidak memadai (38 %) Wc cemplung dan lain-lain.

Meningkatnya Akses RumahTangga terhadap Pengelolaan Air limbah (90% system on-site) Dan Akses RumahTangga terhadap Pengelolaan Air limbah (10% system offsite/ 5% komunal dan 5% Sewerage sytem)

(4)

BABS : 26 % Penduduk Kota Langsa atau setara 2161 kk yang masih BABS Pencemaran Tangki septic yang tidak aman 27.4 % dan Pencemaran SPAL 45.5 % (ehra) Tingkat Kepemilikan Jamban 91.23 %, sedangkan 8.77 % masyarakat belum memiliki Jamban (ehra) (Pembangunan

Perilaku BABS masih tinggi

Terwujudnya kondisi buang air besar sembarangan (BABS) di Kota Langsa hingga akhir tahun 2014

Status saat ini

SANIMAS di 5 lokasi pada tahun 2015)


Meningkatkan Pemahaman dan Pelayanan Kepada Masyarakat akan

26

SSK (2015 – 2019)

Sasaran

Data dasar*

Status saat ini

Meningkatnya Jumlah permintaan terhadap Penyedotan Tinja

Masih rendahnya permintaan jasa layanan penyedotan tinja

Praktek pengurasan tangki septic baru mencapai 18 %,(ehra

Berfungsinya IPLT

Pemahaman masyarkat tentang sanitasi masih minim

Bertambahnya alat angkut (Truck Tanki)

Keterbatasan angkut

Tersedianya Jaringan SPAL Skala Kawasan

Belum jaringan Pengolahan Limbah

Akses RumahTangga terhadap Pengelolaan Air limbah (5% Sewerage sytem)

Air limbah dialirkan ke drainase

Sumber : Analisis

2.2.2

BAB II

SSK (2010-2014) Tujuan

Alat

Kapasitas IPLT belum terencana sesuai dengan kebutuhan dan laju pengembangan pembangunan Kondisi IPLT di Kota Langsa belum berfungsi optimal

(Design IPLT 2015) adanya Sistem Air

masih dalam

tahun

Belum adanya MP Air Limbah Skala Kawasan (Outline Plan

Air Limbah Skala Kawasan Tahun 2015) Belum adanya Jaringan sewerage sistem baik skala komunal ataupu kawasan

Pengelolaan Persampahan Kondisi sistem pengelolaan persampahan pada umumnya masih berjalan

dengan paradigma klasik yaitu kumpul, angkut dan buang. Pada kenyataannya dengan masih berlangsungnya paradigma lama ini akan memberikan dampak negativ karena sampah tidak dikelola dan tidak ada upaya untuk mengurangi timbulan sampah. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk diharapkan pengelolaan persampahan secara terpadu akan lebih optimal.



Tabel 2.8.

Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Sub Sektor Persampahan

27

SSK (2015 – 2019)

Tujuan

Sasaran (1)

Data dasar* (2)

Meningkatkan layanan sampai > 70 % Untuk 2 Desa, Peningkatan layanan Penuh Termasuk Sapuan Jalan untuk 12 Desa.

Tertanggulanginya permasalah persampahan

Layanan Seperlunya untuk 38 Desa.

Tersedianya Akses terhadap pengelolaan Sampah bagi 80 % RT di Kota Langsa Pengurangan Sampah dari sumbernya

Meningkatkan Pemahaman dan Pelayanan Persampahan Kepada Masyarakat akan

Fasilitas TPSP yang belum memadai. Pengelolaan sampah yang Dibuang kesungai/kali/laut/danau dan Perilaku Pembakaran Sampah Penduduk tidak terlayani pengangkutan sampah Peningkatan Volume sampah terangkut /Tahun dengan produksi sampah. Paraktek Pemilahan sampah belum tersosialisasi dengan baik Belum adanya Minat Pihak Lain dalam Pengelolaan Persampahan

(4)

19.8 % sampah yang dikumpulkan di TPS (ehra)

76 % Sampah Dibakar (ehra) 63.0 % penduduk tidak terlayani pengangkutan sampah (ehra). Volume sampah terangkut 55.977 m³/Tahun dengan produksi sampah 28.38% (BLHKP) Masih kurangnya Partisipasi Masyarakat dan Dunia usaha Belum Adanya Pihak Lain yang berminat dalam pengelolaan Persampahan Belum adanya Inovasi Teknologi Untuk Nilai tambah secara Ekonomis

Belum Optimalnya Upaya Pemanfaatan &Daur Ulang sampah (Komposting)

Meningkatnya Akan Pola Hidup Bersih dan Sehat

Tingkat Partisipasi dan Kepahaman Masyarakat serta kepedulian Pihak Swasta

Adanya Gerakan Sadar Lingkungan yang dicangakan Oleh Bapak Walikota

Keterbatasan Alat angkut

Kondisi Alat Angkut Sampah yang memadai

Belum Tersedianya Unit 3R Skala Desa/Kawasan

Adanya Unit 3R di Tahun 2015 (2 Dari Keg. APBN dan 1 Keg DAK)

TPA beroperasi dengan Open dumping

skema Controlled landfill bisa berjalan

Sanitary landfill

Sumber : Analisis

(3)

Status saat ini

Penanganan Sampah Yang berwawasan Lingkungan

Bertambahnya Alat angkut (Truck Sampah dan Becak Motor Betor) Meningkatkan minat warga untuk melakukan 3R dan Komposting TPA dengan Skema

BAB II

SSK (2010-2014)



2.2.3

BAB II

Pengelolaan Drainase Perkotaan

28

Kondisi drainase Perkotaan yang ada belum banyak membantu karena saluran yang ada masih belum bersinergi antara hierarki saluran dan pengurangan area genangan seluas 200 Ha.

Perencanaan Pembangunan drainase yang

diperuntukkan untuk penanggulangi debit air hujan yang berada diatas permukaan dengan secepatnya dapat dilarkan dengan mudah ke saluran-saluran pengumpul yang kemudian dialirkan ke saluran induk, saluran pembuangan, dan juga badanbadan sungai, dengan harapan tidak terjadi genangan air tanah yang berakibat pada higienitas lingkungan dan distorsi konstruksi badan jalan. Tabel 2.9.

Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Sub Sektor Drainase

SSK (2010-2014)

SSK (2015 – 2019)

Tujuan

Sasaran (1)

Data dasar* (2)

(3)

Fasilitas Drainase yang belum memadai Meningkatkan Resapan Air ke dalam tanah, melalui lubanglubang biopori, sumur serapan dan parit resapan Menurunnya Luas Genangan sebesar 200 Ha di 5 Kawasan Strategis Kota Langsa


Status saat ini

Perencanaan Teknis MP Drainase Perkotaan Kepedulian Dunia Usaha/Swasta dalam fungsi dan penyelenggaran sistem drainase perkotaan

(4)

Pengaruh Climate

Change

Telah tersedia Masterplan Dokumen Rencana Teknis Pembangunan Belum tersosialisasinya, peningkatan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat, Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang akan Fasilitas Drainase

Meningkatnya Luasan Kolam penampungan, Waduk-waduk dan sejenisnya

Belum adanya Kolam penampungan guna menampung Debit air Yang melimpah ketika musim penghujan dan antisipasi gelombang pasang

Terdapat 453 Ha Area Genangan

Memperbaiki kondisi drainase dan sarana pendukungnya

Adanya Tumpukan Sampah dalam drainase Terjadinya Penumpukan

Perlunya sosialisasi Pola hidup Masyarkat dan Partisipasi Dunia Usaha Perawatan Belum maksimal, dan failure


BAB II

SSK (2010-2014)

29

SSK (2015 – 2019)

Tujuan

Sasaran (1)

Data dasar* (2)

(3)

Status saat ini (4)

Sendimen

construction

Peruntukan dan Alih Fungsi Drainase

fungsi saluran drainase perkotaan untuk sistem Pengaturan air hujan masih disatukan dengan Pembuangan air limbah rumah tangga (grey water)

Sumber : Analisis

2.3

Profil Sanitasi Kota Langsa Profil Sanitasi Kota Langsa saat ini secara umum dapat dilihat dari tingkat

layanan, cakupan layanan maupun akses masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana baik untuk sektor air limbah, persampahan dan drainase perkotaan yang ada di Kota Langsa. Demikian juga dengan pola perilaku masyarakat serta pembiayaan sanitasi Kota Langsa 2.3.1. Air limbah domestik 1).

Sistem Dan Infrastruktur Kota Langsa merupakan Kota Kecil dengan jumlah penduduk dibawah 200

ribu jiwa, dimana untuk Sistem Pengelolaan Air limbah (SPAL) masih belum memiliki sistem off Site baik untuk komunal maupun sistem terpusat. Tingkat kemapanan masyarakat secara sosial sangat mempengaruhi dengan prilaku hidup sehat, masih adanya masyarakat yang belum memiliki tanki septic dan kondisi kekinian masyarakat kawasan pesisir yang melakukan Buang Air besar dengan fasilitas seadanya. Untuk wilayah pusat kota masih ada nya kondisi konstruksi tanki septic rumah tangga yang tidak standart,. Ditambah pembangunan tanki septic sangat beresiko dimana limbah Black water akan mempengaruhi kadar dan kandungan sumber air/sumur yang digunakan sebagai hajat hidup sehari-hari, karena gagal Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II

konstruksi/kebocoran dan jarak dengan sumber air/sumur yang tidak memenuhi

30

standar kesahatan. Sumber air limbah dari kegiatan rumah tangga seperti dari urine, kegiatan mandi, mencuci peralatan rumah tangga, mencuci pakaian serta kegiatan dapur lainnya, idealnya sebelum air limbah dibuang ke saluran air harus diolah terlebih dahulu dalam tangki peresapan, sehingga tidak

menimbulkan dampak, yaitu

dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap estetika lingkungan. Saat ini air limbah dari rumah tangga dialirkan ke saluran-saluran yang ada di sekitar wilayah permukiman sampai ke badan air anak sungai dan sungai terdekat. Air Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak sangat luas dan ini juga disebabkan karena belum mampu meningkatkan dan mempertegas fungsi sistem drainase dimana fungsi saluran drainase perkotaan untuk sistem pematusan air hujan, tetapi kondisi saat ini masih disatukan dengan pembuangan air limbah rumah tangga (grey water). Gambar 2.11. Kondisi Sub Sektor Air Limbah

Pengelolaan Air limbah Rumah Tangga



BAB II 31

Kondisi Pengelolaan Sektor Air limbah

Sumber : Field Research



IPLT Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) milik Pemerintah Kota Langsa

yang berlokasi di Desa Simpang Wie, Kecamatan Langsa Timur merupakan system

existing, IPLT dibangun tahun 2007 oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR NAD-Nias) dan selesai pembangunannnya tahun 2008 dengan luasan 1,7 Ha. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan penyedotan limbah tinja (black

water) menjadi salah satu factor yang mempengaruhi belum optimalnya pendaya gunaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).



BAB II

Gambar 2.12. Tempat Pengolahan Air Limbah

32

Instalasi Pengolahan Air Limbah

Kolam Fakultasi : 17 m x 9 m

Kolam

Kolam Anaerob (1) : 16 m x 6 m Kolam Anaerob (2) : 10 m x 6 m




SANIMAS dan MCK ++ Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) merupakan salah satu program

pemerintah yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas di bidang sanitasi khususnya pengelolaan air limbah dan penyediaan Mandi Cuci Kakus (MCK) layak yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat kumuh miskin perkotaan dengan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat. Program ini



BAB II

dibentuk dalam rangka membantu pencapaian tujuan Millenium Development Goals

33

(MDGs) di tahun 2015 yakni pencapaian akses sanitasi layak hingga 62,4%. Beberapa daerah memiliki akses sanitasi layak yang rendah, khususnya dalam penyedian MCK atau jamban sehat. Beberapa diantaranya telah merintis pelaksanakan program SANIMAS yang pada implementasinya dinamakan MCK ++. MCK ++ adalah salah satu implementasi nyata masyarakat dalam Wilayah Kota Langsa, yakni sebagai bagian dari program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 Pemerintah Kota Langsa telah melaksanakan Pembangunan MCK ++ di 15 titik lokasi Pada Wilayah yang telah ditentukan, dimana Lokasi tersebut berpotensi sebagai wilayah rawan sanitasi. Pembanguan MCK++ yang sumber pendanaannya dari APBK Kota Langsa, dengan Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Sanitasi. Tahun 2015 Pemerintah Kota dengan pembiaaya yang bersumber dari dana APBN melalui Satker PPLP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, melakukan penyusunan Outline Plan Air Limbah Kota Langsa Skala Kawasan dan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat sejumlah 5 (unit) untuk lima lokasi yang telah ditetapkan.



BAB II

Gambar 2.13 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

34

DSS AIR LIMBAH

Sumber : Analisis Faktual



BAB II 35

Tabel 2.9.

Cakupan layanan air limbah domestik saat ini di Kota Langsa Sanitasi tidak layak

Sanitasi Layak Sistem Onsite

Sistem Offsite

MCK /Jamba n Bersam a (KK)

MCK Komunal **** (KK)

Tangki Septik Komu nal > 10 KK (KK)

IPAL Komunal (KK)

(iv)

Cubluk aman/ Jamban keluarga dgn tangki septik aman (KK) (v)

Skala Kawasan / terpusat SR yg berfungsi (KK)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

280

3,228

3

3

-

-

-

354

6,191

0

1

-

-

-

710

6,087

5

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247

10,211

15

3

-

-

-

0

9,022

0

3

-

-

-

BABS* Nama Kecamatan

No

(KK)

(i) 1.

(ii) (iii) Wilayah Perdesaan Kecamatan 96 Langsa Timur Kecamatan 330 Langsa Lama Kecamatan 980 Langsa Barat Kecamatan Langsa Baro Kecamatan Langsa Kota Wilayah Perkotaan Kecamatan Langsa Timur Kecamatan Langsa Lama Kecamatan Langsa Barat Kecamatan 375 Langsa Baro Kecamatan 380 Langsa Kota

2.

Sistem Berbasis Komunal Cubluk ***, jamban tidak aman* * (KK)

Sumber : Instrument Profil Sanitasi 2015



BAB II 36

Tabel 2.10. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Kondisi Berfungsi Tdk berfungsi

Keterangan

No

Jenis

Satuan

Jumlah/ Kapasitas

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

unit unit M3/hari

17

2 12

ya 1 ya

1

Berbasis komunal - Tangki septik komunal >10KK

unit

-

-

‐

-

- IPAL Komunal

unit

-

-

‐

-

‐ ‐

-

(vii)

SPAL Setempat (Sistem Onsite)

1 2. 3

Berbasis komunal - MCK Komunal Truk Tinja IPLT : kapasitas

SPAL Terpusat (Sistem Offsite)

1

2

IPAL Kawasan/Terpusat - kapasitas - sistem

M3/hari

-

Sumber : Analisis


-


SSK

BAB II

Gambar 2.14 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Kecamatan

37

Sumber : Analisis Pokja Sanitasi Kota Langsa

Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK 2).

BAB II

Kelembagaan dan Peraturan

38

IPLT merupakan salah satu system yang pengelolaannya berada dibawah kewenangan SKPK Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan (BLHKP) Kota Langsa, yang berada dibawah kendali operasi Bidang Kebersihan. IPLT belum menjadi Lembaga teknis pelayanan yang berdiri sendiri selayaknya Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dikarakenakan faktor teknis dan non teknis. Sarana yang sudah ada tetapi masih terkendala dalam optimalisasi fungsi yang berdaya guna secara ekonomis dan peningkatan kapasitas operasional. Selama ini untuk pelayanan limbah rumah tangga (black water) yang ditangani oleh truck tanki pengangkut BLHK yang menghasil retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai mana diatur dalam Qanun kota Langsa

Nomor 01 Tahun 2012. Jadi BLHKP sebagai Regulator dan juga sebagai Operator. Kondisi Pelayanan Praktek pengurasan tangki septic rumah tangga di Kota Langsa baru mencapai 18 % (ehra). Adapun Sumberdaya yang mengelola IPLT terdiri dari 3 PNS dan dan 9 Orang Karyawan dan Untuk Sarana Pengangkut tersedia 1 Unit truck Tanki. Tahun 2015 Pemerintah Kota Langsa melalui Satker PPLP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang menyusun Outline Plan Air Limbah Skala Kawasan dengan Pemanfaatan Dana APBN.

2.3.2. Persampahan 1).

Sistem dan Infrastruktur Persampahan Sumber-sumber sampah secara umum dapat dibagi


‐

Permukiman atau Rumah tangga

‐

Pasar

‐

Kegiatan Komersial

‐

Kegiatan Perkantoran

‐

Hotel dan Restoran


‐

Institusi Pelayanan

‐

Penyapuan jalan

‐

Taman-taman

BAB II 39

Penanganan sampah perlu dilakukan dari sumber penghasil sampah, karena penanganan sampah dari sumbernya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik sampah, kesehatan masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah. Pengurangan dan pemanfaatan sampah secara signifikan dapat mengurangi kebutuhan pengelolaan sampah sehingga sebaiknya dilakukandisemua tahap yang memungkinkan, yaitu mulai dari sumber, TPS, Instalasi pengolahan, dan TPA. Komposisi sampah di Indoneesia umumnya memiliki kandungan organic (60% 80%), sehingga memiliki potensi besar untuk dikakukasn proses composting. Untuk hal ini peran serta masyarakat sangatlah berarti. Daur ulang sektor informal perlu diupayakan menjadi bagian dari dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. ‐

Pengumpulan Dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara

‐

Pengangkutan Dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah Komunal/Terpadu menuju tempat pemrosesan akhir

‐

Pengolahan Dalam bentuk mengubah karakteristtik, komposisi dan Jumlah

‐

Pemrosesan akhir Sampah Dalam bentuk pengambilan sampah

dan/atau residu hasil pengolahan

sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Dalam operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan akhir, BLHKP melakukan dengan dua metode.. Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II

1. secara Langsa langsung (door to door)

40

Pada sistem ini proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan

secara

bersamaan,

dengan

cara

mendatangi

dan

mengosongkan sampah dari tiap-tiap sumber ke truk kemudian dikumpulkan dan langsung ke TPA 2. Secara Tidak langsung Pada sistem ini, sebelum diangkut ke TPA, sampah dikumpulkan terlebih dahulu oleh sarana pengumpul seperti gerobak sampah, Becak Motor (BETOR) dan dikumpulkan atau diangkut Ke TPS. Alur mekanisme pengankutan sampah pada sumber-sumber sampah di Kota Langsa dapat dilihan pada bagan alur berikut: Gambar 2. 14. Mekanisme pengangkutan sampah

Sumber : BLHKP Kota Langsa



BAB II 41

Gambar 2. 15. Sarana Persampah Sarana Persampahan

Untuk sementara Halaman Kantor BLHKP Kota Langsa berfungsi sebagai Depo /Stasiun Antara/(STA )






BAB II

Tempat pemrosesan Akhir (TPA)

42

Penyingkiran limbah ke dalam tanah (land disposal) merupakan cara yang paling sering dijumpai dalam pengolahan limbah. Berdasarkan UU nomor 18 Tahun 2008 istilah TPA yang dulunya merupakan Tempat Pembuangan Akhir berubah menjadi Tempat Pemrosesan Akhir, yang didefinisikan sebagai pemrosesan akhir sampah dalam bentuk sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara, selain itu di lokasi pemrosesan akhir tidak hanya proses penimbunan sampah, akan tetapi juga harus terdapat 4 (empat) Aktivitas utama penanganan sampah lainya di lokasi TPA. 1.

Pemilahan Sampah

2.

Daur Ulang sampah Non Hayati

3.

Composting Pengomposan sampah hayati

4.

Penimbunan sampah residu dari proses di atas Lokasi TPA Kota Langsa terletak di Desa Pondok kemuning yang terletak di

koordinat N 04o25’25.08’’ dan E 97o55’11.03’’. Batas Wilayah TPA Kota Langsa Adalah : 1.

Sebelah Utara Berbatasan dengan

: Kebun Masyarakat

2.

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Kebun Masyarakat

3.

Sebelah Barat Berbatasan dengan

: Kebun Masyarakat

4.

Sebelah Timur Berbatasan dengan

: Kebun Masyarakat

TPA Kota Langsa dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR NAD-Nias) yang berlokasi di desa Pondok kemuning yang berjarak ± 10 Km dari Pusat Kota. Jalan Akses menuju TPA yang sebelumnya menjadi kendala terberat yang dihadapi, dimana saat musim penghujan aksessibilita sanag terhambat, yang berakibat dengan resiko Insidental dan Delay Time yang terlalu lama. Seiring dengan berjalannya waktu dan pelaksanaan program bembangunan, Kondisi jalan akses TPA semakin Baik dimana Pada Tahun 2013 dengan sumber Dana Otsus Sejumlah 9 Milyar lebih, menjadi pembangunan Pokja Sanitasi Kota Langsa

tahap awal

untuk Pengaspalan


BAB II

Jalan ke TPA, dan pada tahun 2015 telah dianggarkan lebih dari 2 Milyar untuk

43

menuntaskan Pembangunan aksessibilitas ke TPA. Metode pengolahan sampah di TPA Kota Langsa adalah dengan Controlled

Landfill yaitu sampah yang masuk ke TPA langsung dimasukkan ke dalam kolam yang telah disediakan dan proses selanjutnya dilakukan penimbunan dan dibuatkan pipa-pipa gas Gambar 2. 18. Kondisi TPA Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gp. Kemuning







BAB II

Alat Pengolahan Sapah 3R di TPA

44

o

Pembakar sampah (20 Kg)

o

Pencacah plastic (100 kg/Hr)

o

Canner (700 – 1500 Kg/Hr)

o

Mesin Fermentasi (70 -100 Kg/Shift)

o

Mesin Pencacah Sampah Organik (500 Kg/Hr)

o

Conveyer feeder (500 Kg/Hr)

o

Conveyer Pemilah (500 Kg/Hr)


SSK

BAB II

Gambar 2.19. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan

45

DSS PERSAMPAHAN

Sumber : Field Research Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II 46

Tabel 2.11. Timbulan sampah per kecamatan Jumlah Penduduk Nama Kecamatan

Volume Timbulan Sampah

Wilayah perdesaan

Wilayah perkotaan

Total

orang

orang

orang

(%)

Kecamatan Langsa Timur Kecamatan Langsa Lama Kecamatan Langsa Barat Kecamatan Langsa Baro Kecamatan Langsa Kota

Wilayah perdesaan (M3/hari)

Wilayah Perkotaan (%)

Total

(M3/hari)

(%)

(M3/hari)

12578

2243

14821

29.5%

31.45

1.7%

5.608

8.5%

37.05

3828

23859

27687

9.0%

9.57

18.2%

59.65

16.0%

69.22

9786

22582

32368

23.0%

24.47

17.3%

56.46

18.7%

80.92

12578

44095

44095

29.5%

31.45

33.7%

110.2

32.7%

141.7

3828

38040

38040

9.0%

9.57

29.1%

95.1

24.1%

104.7

Sumber : Analisis

Tabel 2.12. Cakupan akses dan sistem layanan persampahan kecamatan 3R Wilayah perdesaan (%) (M3)

Kecamatan Langsa Timur Kecamatan Langsa Lama Kecamatan Langsa Barat Kecamatan Langsa Baro Kecamatan Langsa Kota

Wilayah perkotaan (%) (M3)

Total (%)

(M3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Volume sampah yg terangkut ke TPA Wilayah Perkotaan (%) (M3) 0% 31% 53% 43% 87%

Total Total (%)

(M3)

‐

8.5%

37.05

18.49

16.0%

69.22

29.92

18.7%

80.92

47.39

32.7%

141.7

82.74

24.1%

104.7

Sumber : Analisis



BAB II

Tabe 2.13. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Jenis Prasarana / Sarana

No

Satuan

Jumlah/ luas total terpakai

Kapasitas / daya tampung* M3

(i) 1

(ii) Pengumpulan Setempat

(iii)

3.

4

(vi)

Rusak ringan

Rusak Berat

(vii)

(viiii)

(ix)

-

-

10

17

-

-

-

-

-

Belum ada

(x)

10

1.2

unit

17

1.5

unit

-

-

1 kali 1 kali -

unit

125

4

-

125

unit unit

-

-

-

-

-

-

Belum ada Belum ada

unit

-

-

-

-

-

-

Belum ada

‐ Dump Truck

unit

7

6

7

-

-

‐ Arm Roll Truck

unit

1

8

1

-

-

‐ Compactor Truck

unit

1

8

1

-

-

unit

1

500 m2

ya

-

-

unit

1

500 ton/hari

ya

-

-

- Becak/Becak Motor - Kendaraan Pick Up Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Bak sampah (beton/kayu/fiber) - Container ‐ Transfer Stasiun ‐ SPA (Stasiun Peralihan Antara) Pengangkutan

Pengolahan Sampah ‐ Sistem 3R ‐ Incinerator

5

(v)

Baik

unit

- Gerobak

2

(iv)

Keterangan* *

Kondisi

Ritasi /hari

47

TPA/TPA Regional Konstruksi:lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka Operasional:lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka


16.18

3 kali 3 Kali 2500 kk -

Tidak berfungsi

Tidak berfungsi Tidak berfungsi

ya


6

- Luas total TPA yg terpakai - Luas sel Landfill - Daya tampung TPA Alat Berat - Bulldozer - Whell/truck loader - Excavator / backhoe - Truk tanah

7

IPL: Sistem kolam/aerasi/….. Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): ‐ Efluen di Inlet ‐ Efluen di Outlet

BAB II

Ha

5

55,977

-

Ha (M3/h ari)

2 55,977

-

-

-

unit

-

unit

1

unit

1

unit

ya

-

-

-

ya

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

0.6 -08 ton/m3 0.6 -08 ton/m3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Tidak ada

Tidak ada Tidak ada data Tidak ada data

Sumber : BLHKP

2).

Kelembagaan dan Peraturan Dasar hukum pengelolaan sampah mengacu pada Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dimanan teknis pengelolaan sampah dibagi menjadi dua komponen, yaitu teknis penanganan

sampah dan teknis pengurangan sampah. Kegiatan pengelolaan persampahan di Kota

Langsa

dilaksanakan

oleh

Badan

Lingkungan

Hidup

kebersihan

dan

Pertamanan (BLHKP) Kota Langsa sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4

Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan kecamatan Kota Langsa . Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pengumpulan di TPS dan penyapuan jalan dan ruang publik serta pengankutan ke Tempat pembuangan Akhir (TPA) dengan menggunakan armada dump truk. Kegiatan pengelolaan persampahan di kota Langsa akan mengacu

Master

Plan Persampahan (2013) dan juga telah dilengkapi dengan Qanun Kota Langsa

No 15 tahun 2010 Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan.



SSK

BAB II

Gambar 2.20 Peta cakupan akses dan sistem layanan persampahan per kecamatan

49

Sumber : BLHKP Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II 50

2.3.3. Drainase Perkotaan 1).

Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan Kawasan perkotaan dan perkembangannya adalah sesuatu yang tidak

terpisahkan satu sama lain. Kawasan perkotaan dengan kompleksitas kegiatannya akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan meliputi semua bidang pembangunan. Adanya perkembangan dikawasan perkotaan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berdomisili dan melakukan aktivitas ekonominya diperkotaan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya migrasi yang menambah beban kawasan perkotaan baik dari sisi ruang maupun intensivitas ekonomi. Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan perlu disikapi dan diantisipasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak permasalahan perkotaan terutama yang berkaitan dengan ketersiadaan dukungan pemukiman khususnya drainase perkotaan. Dampak dari perubahan tata guna lahan yang semakin mempersempit daerah resapan air akan memperbesar aliran permukaan sekaligus menurunnya air yan meresap ke dalam tanah. Dengan semakin berkurangnya daerah resapan di kawasan perkotaan sebagai dampak dari perkembangan pembangunan Kota akan menimbulkan efek kepada distorsi fungsi drainase baik kapasitas, sistem operasi maupun pengelolaannya. Kota Langsa Saat ini belum memiliki sistem drainase yang baik dan menyeluruh secara sistem, yang didukung dengan bangunan pelengkap. Hampir semua air hujan, air limbah rumah tangga (mandi,cuci,dapur) Grey water dibuang langsung ke saluran drainase mikro maupun saluran terbuka lainnya. Dengan kondisi ini, kemungkinan terjadinya genangan/banjir dan pencemaran air tanah sangat besar. Selain pencemaran limbah rumah tangga, limbah aktivitas ekonomi juga berperan dalam terjadinya permasalahan lingkungan. Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II 51

Tabe 2.14. Tabel Kondisi Genangan Wilayah Genangan No

1

2

3

4

5

Lokasi Genangan

Luas

Ketingg ian

Lama

Frekuensi

(Ha)

(M)

(jam/h ari)

(kali/tahu n)

Penyebab***

Infrastruktur* Keteran Jenis gan**

Kecamatan Langsa Timur Sungai Lueng

13

0.45

2 Jam

1 Kali

Tidak ada Drainase

tanah

Kecamatan Langsa Lama Pondok Kemuning Seulalah Pondok Pabrik Sidodadi Sidorejo Gp. Baro Meurandeh Baroh Langsa Lama

74 30 10 7 20 17 101 33

1 3.8 0.4 0.3 0.45 0.32 1 0.4

5 3 5 3 4 3 6 3

jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam

1 1 1 1 1 1 1 1

kali kali kali kali kali kali kali kali

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

Drainase Drainase Drainase Drainase Drainase Drainase Drainase Drainase

tanah tanah tanah tanah tanah tanah tanah tanah

2 15 39 7 5

0.5 0.7 0.6 0.4 0.7

3 4 5 6 5

Jam Jam jam Jam jam

1 1 2 2 2

kali kali Kali kali Kali

Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase Pasang surut Pasang surut Pasang surut

tanah tanah tanah tanah tanah

18 12

0.34 0.5

6 jam 5 jam

1 kali 1 kali

Tidak ada Drainase tanah Tidak ada Drainase tanah

37 18

0.48 0.6

6 jam 5 Jam

1 kali 1 kali

Tidak ada Drainase tanah Tidak ada Drainase tanah

Kecamatan Langsa Barat Matang Seulimeng Sungai Pauh Kuala Langsa Telaga Tujoh Lhok Banie Kecamatan Langsa Baro Birem Puntong PB. Seuleumak Kecamatan Langsa Kota Gampong Teungoh Gampong Jawa

ada ada ada ada ada ada ada ada

Sumber : BLHKP



2).

BAB II

Sistem dan Infrastruktur

52

Tabel 2.15. Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kota Langsa No

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

(i)

(ii)

(iii)

A. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 B 1.

Saluran Primer S. Primer (induk) Sungai Paoh S. Primer (induk) T.M. Bachrom S. Primer (induk) Paoh Pusaka S. Primer (induk) Blok Kertak Aron S. Primer (induk) Pendidikan Ahmad Yani S. Primer (induk) Syiah Kuala S. Primer (induk) Veteran S. Primer (induk) Anyar S. Primer (induk) Sudirman Saluran Sekunder - Saluran Sekunder (9 Lokasi Pajang saluran 4555 m) Bangunan Pelengkap ‐ Rumah Pompa ‐ Pintu Air 3 unit ‐ Kolam retensi 4 ‐ Trash rack/ saringan sampah

m m m m m m m m m

Bentuk Penampang Saluran*

H** * (iv)

Berfungsi (v)

Tdk berfungsi (vi)

Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun) (vii)

6

0.6

Ya

-

-

3.4

1.7

Ya

-

-

4.3

1.2

Ya

-

-

4.5

1.5

Ya

-

-

5

2.5

Ya

-

2 kali/Thn

1.6

0.7

Ya

-

-

4

1.5

Ya

-

-

4

2

Ya

-

-

6

1.4

Ya

-

2 kali/Thn

Segi panjang

1.2

1.5

Ya

-

2 Kali

-

-

-

1 1

ya 2 3

-

-

-

-

-

-

-

Dimensi B**

Segi panjang Segi panjang Segi panjang Segi panjang Segi panjang Segi panjang Segi panjang Segi panjang Segi panjang

Kondisi

m m

unit unit unit

Sumber : BLHKP



SSK

BAB II

Gambar 2.21. Peta Lokasi Genangan Kota Langsa

53

Sumber : BLHKP



BAB II 54

3).

Kelembagaan dan Peraturan Secara kelembagaan, organisasi lembaga pengelola drainase berdasarkan

Qanun Nomor …. Tahun …… adalah Dinas Bina Marga dan Cipta karya. Lembaga ini telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melayani masyarakat di bidang teknis, yang dalam melaksanakan tugasnya masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Hal ini dapat menjadi pendorong pengelolaan sistem drainase menuju kearah teknologi karena dengan organisasi yang jelas akan meningkatkan koordinasi, baik intern maupun antar unit organisasi lainnya. Tanpa koordinasi yang baik pelaksanaan pengelolaan sistem drainase dapat menemui banyak hambatan di kemudian hari. Qanun tentang pengelolaan drainase di Kota Langsa hingga saat ini telah ada namun dalam pelaksanaannya belum didukung dengan kesiapan Lembaga pengelola layanan drainase yang ada serta belum adanya data base yang menujang pembangunan Drainase kawasan. Dari segi peraturan belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase dimana fungsi saluran drainase perkotaan untuk sistem Pengaturan air hujan masih disatukan dengan Pembuangan air limbah rumah tangga (grey water) hal lain dipengaruhi oleh Penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum yang belum berjalan maka hal ini menjadi faktor penghambat pengelolaan drainase Pada Kota Langsa. Ada upaya yang akan dilakukan pemeritah Kota Langsa dalam hal ini dengan menciptakan kelembagaan pengelola layanan drainase yang kuat dengan mengembangkan perencanaan sistem drainase kota yang terintegrasi dan komprehensif didukung dengan adanya system data base serta tersedianya kebijakan pengendalian dan pengaturan terhadap pembangunan dan alih fungsi Drainase Kota Langsa



2.4

BAB II

Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

55

Berdasar hasil identifikasi dan kajian studi Ehara serta kajian-kajian yang telah dilakukan terdapat 3 subsektor menjadi focus area berisiko sanitasi yaitu sektor limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini.

Proses

hasilpenetapan area berisiko yaitu dengan Pengumpulan data yang berasal dari data sekunder dan primer serta hasil persepsi. Adapun gambaran area beresiko terkait ketiga sector tesebut di wilayah Kota terjabarkan dalam sebagai sub bab berikut ini.

2.4.1

Area berisiko dan permasalahan air limbah domestik Berdasar Kondisi yang ada permasalahan Air limbah pada Kota disebabkan

oleh beberapa hal yang perlu penanganan diantaranya masih adanya BABS yang terjadi di Kota Langsa serta Masyarakat MBR/miskin yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang layak dan memenuhi standar serta masih adanya sebahagian kecil penduduk dikota Langsa belum meiliki akses terhadap jamban.Pencemaran Tangki septic yang tidak aman 27.4 % dan Pencemaran Saluran pembuang air limbah masih saja terjadi. Kondisi tidak adanya sarana yang layak cendrung membuat masyarakat melakukan Pembuangan tinja ke Saluran Lingkungan dan sungai, Kebun/tanah lapang, kolam dan sebagainya. Fungsi Saluran drainase di Kota Langsa masih menyatu sebagai penerima air limbah domestik sehingga menimbulkan efek kenyamanan dan polusi bagi sebahagian penduduk Kota Langsa, Minimnya Armada Pengangkut Air Limbah Cair untuk IPLT sehingga tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap penyaluran pengolahan lumpur tinja terpusat. Hal ini juga tidak di dukung dengan perencanaan jaringan air limbah skala kawasan yang tersistem serta kapasitas IPLT yang ada belum

terencana sesuai

dengan kebutuhan dan laju pengembangan pembangunan sehingga IPLT di Kota Langsa belum berfungsi optimal. Dari gambaran area beresiko yang ada terdapat beberapa daerah yang memiliki resiko sangat tinggi yaitu Gampong Simpang Wie, Gampong Buket Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II

Meutuah, Gampong, Matang Cengai, Gampong Cinta Raja, Gampong Kapa,

56

Gampong Suka Jadi Kebun Ireng, Gampong, Meurandeh Tengah, Gampong Lhok Banie, Gampong Sungai Pauh, Gampong Kuala Langsa, Gampong Telaga Tujoh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjung Gampong Suka Jadi Makmur sedangkan wilayah memiliki resiko tinggi diantaranya Gampong Buket Pulo, Gampong Matang Panyang, Gampong Buket Rata, Gampong Alue Merbau, Gampong, Senebok Antara, Gampong Sungai Lueng, Gampong Asam Peutek, Gampong Meurandeh Dayah, Gampong Bate Puteh, Gampong Birem Puntong, Gampong Teungoh, Gampong Blang.

Untuk lebih jelasnya resiko

Air Limbah

tersebut dapat dilihat pada gambar peta 2.22 Area beresiko Air Limbah, dengan adanya daerah yang rawan terhadap resiko Air limbah tersebut maka pemerintah Kota Langsa mengarahkan prioritas penanganan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada area resiko sangat tinggi dan tinggi sehingga diharapkan target pemerintah Kota Langsa dalam pencapaian Universal Akses pada tahun 2019 terkait penanganan Air Limbah bisa tercapai sehingga mendukung dalam visi dan Misi pemerintah Kota Langsa. Berikut ini tersajikan Gambar Peta Area Beresiko Air Limbah dan tabel Area Beresiko Air Limbah terkait dengan penjalasan diatas :



SSK

BAB II

Gambar 2.22. Peta Area Beresiko Air Limbah Kota Langsa

57

F

Sumber : BLHKP (Instument Profil Sanitasi) 2015



BAB II

Tabel 2.16. Area berisiko sanitasi Air Limbah Domestik No

Wilayah prioritas Air Limbah

Area Berisiko*)

1. Tinggi (Resiko 3) Tinggi (Resiko 3) Sangat Tinggi (Resiko Tinggi (Resiko 3) Sangat Tinggi (Resiko Tinggi (Resiko 3) Sangat Tinggi (Resiko Tinggi (Resiko 3) Sangat Tinggi (Resiko Tinggi (Resiko 3) Sangat Tinggi (Resiko

Kecamatan Langsa Timur Gampong Buket Pulo Gampong Matang Panyang Gampong Simpang Wie Gampong Buket Rata Gampong Buket Meutuah Gampong Alue Merbau Gampong Matang Cengai Gampong Senebok Antara Gampong Cinta Raja Gampong Sungai Lueng Gampong Kapa Kecamatan Langsa Lama Gampong Asam Peutek Gampong Suka Jadi Kebun Ireng Gampong Meurandeh Tengah Gampong Meurandeh Dayah Gampong Bate Puteh Kecamatan Langsa Barat Gampong Lhok Banie Gampong Sungai Pauh Gampong Kuala Langsa Gampong Telaga Tujoh Gampong Sungai Pauh Pusaka Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Baro Gampong Birem Puntong Gampong Suka Jadi Makmur Kecamatan Langsa Kota Gampong Teungoh Gampong Blang

4) 4) 4) 4) 4)

2. Tinggi (Resiko 3) Sangat Tinggi (Resiko 4) Sangat Tinggi (Resiko 4) Tinggi (Resiko 3) Tinggi (Resiko 3) 3. Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

(Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko

58

4) 4) 4) 4) 4) 4)

4. Tinggi (Resiko 3) Sangat Tinggi (Resiko 4) 5. Tinggi (Resiko 3) Tinggi (Resiko 3) Sumber : Instrumen Profil Sanitasi Kota Langsa 2015



Table persampahan

dibawah

BAB II ini

menjelaskan

kondisi

Permasalahan-permasalahan

59

terjadi dikota Langsa sesuai dengan uraian yang dijelaskan

sebelumnya diatas. Adapun table permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.17 Daftar permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik.

Permasalahan Mendesak

NO A.

Sistem/Teknis

a.

User Interface

1.

BABS : 26 % Penduduk Kota Langsa atau setara 2161 kk yang masih BABS

2. 3.

Masyarakat MBR/miskin yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang layak dan memenuhi standar 20 % atau 1.702 KK Tingkat Kepemilikan Jamban 91.23 %, sedangkan 8.77 % masyarakat belum memiliki Jamban (ehra)

4.

Pencemaran Tangki septic yang tidak aman 27.4 % dan Pencemaran SPAL 45.5 % (ehra)

5.

Pembuangan tinja ke Saluran Lingkungan dan sungai, Kebun/tanah lapang, kolam dll 38.9% (ehra)

b.

c.

Pengumpulan dan penampungan/Pengolahan Awal: Fungsi Saluran drainase menjadi sarana penerima air limbah domestik sehingga menimbulkan efek kenyamanan dan polusi Pengangkutan & Pengaliran :

7.

Minimnya Armada Pengangkut Air Limbah Cair

8.

Belum adanya perencanaan jaringan air limbah skala kawasan yang tersistem

9. d.

Tidak adanya aliran yang memadai dan keterbatasan inovasi teknologi yang tepat untuk penanganan limbah cair. Pengolahan Akhir Terpusat :

9.

Kapasitas IPLT belum terencana sesuai dengan kebutuhan dan laju pengembangan pembangunan

6.

10.

Kondisi IPLT Kota Langsa belum berfungsi optimal

e.

Daur Ulang/Pembuangan Akhir:

11.

Belum tersedianya Master Plan/ Outline Plan Air Limbah Skala Kawasan

12.

Belum Tersedianya Dokumen Rencana Teknis IPAL Komunal Skala Kawasan + Jaringan Perpipaan

13.

Kebutuhan Akan IPAL komunal Skala Kawasan

B.

Lain-lain/Non-teknis:

a.

Aspek Pendanaan

14.

Sumber Pendanaan daerah sangat terbatas

15.

Rendahnya minat pihak swasta untuk melakukan investasi disekteor air limbah Aspek Kelembagaan

b. 16.

Lemahnya fungsi kelembagaan dalam melaksanakan pengelolaan Air Limbah

17.

Belum adanya bidang teknis ataupun organisasi / UPTD yang menangani pengelolaan Air limbah domestik (Regulator dan Operator)



BAB II 60


NO 18.

Kapasitas SDM terkait Pengelolaan Limbah yang terbatas

19.

Lemahnya Koordinasi antar instansi terkait dalam kebijakan dibidang air limbah permukiman Aspek Regulasi

c. 20

Belum adanya peraturan daerah terkait dengan pengelolaan limbah

d.

Aspek Peran Serta Masy. & Swasta

21

Kurangnya respon masyarakat maupun swasta terkait Proses pengolahan Limbah cair .

Sumber : KKL BLHKP Kota Langsa 2015

2.4.2

Area berisiko dan permasalahan Persampahan Gambaran Kondisi area beresiko dan permasalahan Persampahan di Kota

Langsa 63.0 % penduduk tidak terlayani pengangkutan sampah, masih tingginya volume sampah tidak terangkut dengan produksi sampah yang tinggi serta Import Sampah dari Gampong ke Kota Langsa dan belum tersedianya Depo/Stasiun Antara serta Armada pengangkutan belum memadai dan adanya keterbatasan Unit 3R skala RT/Desa menjadikan kendala-kendala bagi pemerintah Kota Langsa dalam melakukan penanganan sampah. Kondisi ini membuat penanganan Sampah belum optimal sehingga masyarakat cendrung membuang sampah kesungai/kali/laut/ danau dan sebagainya. Keterbatasan pengakutan setempat, fasilitas Becak Motor serta TPS turut mempengaruhi kondisi pelayanan sampah di Kota Langsa, dari kajian yang telah dilakukan keterbatasan area pembangunan dan penempatan tempat Penampungan sementara serta belum meratanya tempat Sampah/TPST sehingga tumbuhnya TPS-TPS liar. Kondisi lain juga mengambarkan distorsi fungsi terhadap tempat Penampungan sementara. Pengolahan Akhir Terpusat di Kota Langsa Sistem operasi TPA

dengan

Controlled landfill belum optimal dalam melaksanakan pengolahan sampah. Berdasarkan dari tinjauan pada TPA yang berada dilokasi Desa Pondok kemuning unit pengolahan 3R terpadu yang

ada belum bekerja optimal berfungsi dalam

melakukan Daur Ulang sampah oleh masih adanya keterbatasan terhadap sarana dan prasarana serta SDM pengelola TPA. Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II

Berdasarkan peta area beresiko dan tabel area beresiko persampahan

61

tergambarkan jelas daerah yang rawan sanitasi terkait persampahan yang mana kondisi wilayah yang sangat tinggi resikonya terdapat pada Gampong Kuala Langsa, Gampong Telaga Tujoh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjung, daerah tersebut merupakan lingkup dari kecamatan Langsa Barat. Untuk wilayah dengan resiko tinggi terdapat pada berberapa gampong lainnya untuk lebih jelasnya

bisa dilihat pada peta

area beresiko dan tabel area beresiko. Dengan

adanya permasalahan dan resiko persampahan yang terjadi di Kota Langsa maka pemerintah Kota Langsa memprioritas penanganan persampahan pada wilayahwilayah

resiko

tersebut

dengan

menjawab

berbagai

permasalahan

terkait

persampahan yakni melalui strategi-strategi yang ditetapkan. Berikut kami tampilkan gambar 2.23. peta area beresiko Persampahan Kota Langsa dan tabel area beresiko Persampahan dengan penjelasan yang telah disampaikan diatas :



SSK

BAB II

Gambar 2.23. Peta Area Beresiko Persampahan Kota Langsa (lampiran kertas A1)

62

Sumber : BLHKP (Instument Profil Sanitasi) 2015 Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II 63

Tabel 2.18. Area berisiko sanitasi Persampahan No

Wilayah prioritas Persampahan

Area Berisiko*)

1. Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

(Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko

3) 3) 3) 3) 3) 3) 3)

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

(Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko

3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3)

Kecamatan Langsa Timur Gampong Buket Medang Ara Gampong Simpang Wie Gampong Buket Meutuah Gampong Matang Cengai Gampong Alue Pineung Gampong Cinta Raja Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Lama Gampong Seulalah Gampong Sidodadi Gampong Sidorejo Gampong Baro Gampong Meurandeh Gampong Asam Peutek Gampong Baroh Langsa Lama Gampong Seulalah Baru Gampong Suka Jadi Kebun Ireng Gampong Meurandeh Tengah Gampong Meurandeh Aceh Gampong Bate Puteh Kecamatan Langsa Barat Gampong Lhok Banie Gampong Kuala Langsa Gampong Telaga Tujoh Gampong Sungai Pauh Pusaka Gampong Sungai Pauh Tanjung Gampong Sungai Pauh Firdaus Kecamatan Langsa Baro Gampong Birem Puntong Gampong PB. Seuleumak Kecamatan Langsa Kota Gampong Teungoh Gampong PB. Blang paseh Gampong Blang Gampong Alue Berawe Gampong Blang Sinibong

2.

3. Tinggi (Resiko 3) Sangat Tinggi (Resiko Sangat Tinggi (Resiko Sangat Tinggi (Resiko Sangat Tinggi (Resiko Tinggi (Resiko 3)

4) 4) 4) 4)

4. Tinggi (Resiko 3) Tinggi (Resiko 3) 5. Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

(Resiko (Resiko (Resiko (Resiko (Resiko

3) 3) 3) 3) 3)

Sumber : Istrumen Profil Sanitasi 2015



Table persampahan

dibawah

BAB II ini

menjelaskan

kondisi


64

terjadi dikota Langsa sesuai dengan uraian yang dijelaskan

sebelumnya diatas. Adapun table permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.19 Daftar permasalahan terkait pengelolaan Persampahan. NO A.

Sistem/Teknis

a.

User Interface

1.

63.0 % penduduk tidak terlayani pengangkutan sampah (ehra).

2.

Volume sampah terangkut 55.977 m³/Tahun dengan produksi sampah 28.38% (BLHKP)

3.

Import Sampah dari Gampong Ke Kota (MP Persampahan)

4.

Sampah Dibuang kesungai/kali/laut/ danau 3.6 % (ehra)

5.

19.8 % sampah yang dikumpulkan di TPS (ehra)

b.

Pengumpulan setempat:

7.

Keterbatasan pengakutan Setempat, fasilitas Becak Motor

c.

Penampungan Sementara:

8.

Belum meratanya Tempat Sampah/TPST Sementara

9.

Tumbuhnya TPS-TPS liar

10.

Keterbatasan area Pembangunan dan penempatan Tempat Penampungan Sementara

11.

Tarjadinya distorsi fungsi terhadap Tempat Penampungan sementara

12.

Keterbatasan Unit 3R skala RT/Desa

13.

Belum adanya Depo/Stasiun Antara

d.

Pengangkutan:

14.

Armada Pengangkutan belum memadai

e.

Pengolahan Akhir Terpusat

15. f.

Sistem operasi TPA dengan Controlled landfill belum optimal Daur Ulang/Pembuangan Akhir

16. 17. B.

Unit 3R terpadu belum bekerja optimal Kebutuhan Akan Inovasi teknologi untuk Pengelolaan dan Add Value dalam Sistem Persampahan Lain-lain/Non-teknis:

a.

19.

Aspek Pendanaan Belum sebandingnya pendapatan dari retribusi persampahan dengan besarnya biaya untuk pengelolaan persampahan Efesiensi Biaya O/M

b.

Aspek Kelembagaan

18.




BAB II 65

NO


21.

Belum terbentuknya kelembagaan TPA yang menangani pengelolaan persampahan (Regulator dan Operator) Kapasitas SDM terkait Pengelolaan TPA yang terbatas

22.

Koordinasi antar sektor terkait persampahan

c.

Aspek Regulasi

23.

Kelengkapan produk hukum sebagai landasan dan acuan belum maksimal

24. 25. d.

Belum tersosialisasinya ketentuan penanganan sampah terhadap masyarakat penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten Aspek Peran Serta Masy. & Swasta

26.

Belum terlaksananya iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah

27.

Belum semua masyarakat yang melakukan budaya perilaku hidup bersih dan sehat

28.

Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah organik dan an organnik

29.

Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis

20.

Sumber : KKL , BLHKP Kota Langsa 2015

2.4.3

Area berisiko dan permasalahan Drainase Perkotaan Dari data studi dan kajian yang telah dilakukan pemeritah kota langsa pada

tahun 2015 ini terdapat 2.500 Penduduk yang tinggal dalam daerah rawan genangan, Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin 1.250 KK dengan daerah genangan mencapai 453 Ha, hal ini disebabkan oleh karena tidak memadainya fasilitas sarana Drainase di wilayah genangan yang rawan bencana serta dipengaruhi factor lainnya seperti Engineering Fail dalam Konstruksi oleh pengaruh counture dan elevasi (water stagnant) serta Design Konstruksi yang menyulitkan perawatan, Debit air yang melimpah ketika musim penghujan menyebabkan terjadinya

genangan

dan

banjir

oleh

sebab

belum

memandainya

kolam

penampungan yang ada serta hal lain juga dipengaruhi adanya gelombang pasang yang terjadi. Berdasarkan kajian peraturan belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase dimana fungsi saluran drainase perkotaan untuk sistem pengaturan air hujan masih disatukan dengan pembuangan air limbah rumah tangga (grey water) serta penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum belum berjalan Pokja Sanitasi Kota Langsa


BAB II

sehingga terjadinya degradasi fungsi dan kontruksi saluran lingkungan karena

66

pembangunan dan alih fungsi. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi diwilayah Kota Langsa maka Pemerintah Kota Langsa dengan ini memprioritaskan penanganan drainase diwilayah resiko sangat tinggi dan tinggi. Adapun wilayah yang memiliki resiko sanitasi terkait dengan Drainase seperti yang terpaparkan pada gambar peta area Beresiko Drainase dan table area beresiko Drainase, yang mana wilayah dengan resiko drainase sangat tinggi terdapat pada Gampong Lhok Banie, Gampong Kuala Langsa, dan Gampong Telaga Tujoh sedangkan wilayah dengan resiko tinggi diantaranya Gampong Sidodadi, Gampong Sidorejo, Gampong Gp. Baro, Gampong Seulalah Baru, Gampong Sungai Pauh, Gampong Sungai Pauh Pusaka, Gampong Sungai Pauh Tanjung, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Gampong Birem Puntong, Gampong PB. Seuleumak, Gampong Pekan Langsa, Gampong PB. Blang paseh, Gampong Gampong Blang dan Gampong Blang Sinibong. Upaya penanganan wilayah resiko tersebut diatas dilakukan Pemerintah Kota langsa dengan berbagai pertimbangan, langkah-langkah serta strategi sehingga penanganan yang dilakukan tepat dalam menjawab berbagai persoalan dan permasalahan di wilayah Kota Langsa. Pada Gambar dan table berikut ini terpaparkan dengan jelas wilayah area beresiko Drainase di Kota Langsa :



SSK

BAB II 67

Gambar 2.23. Peta Area Beresiko Drainase Kota Langsa (lampiran kertas A1)

Sumber : Dinas PU, Instrumen Profil Sanitasi 2015



BAB II

Tabel 2.20. Area berisiko sanitasi Drainase No

Wilayah prioritas Drainase

Area Berisiko*)

1. Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

(Resiko (Resiko (Resiko (Resiko

3) 3) 3) 3)

2. Sangat Tinggi (Resiko 4) Tinggi (Resiko 3) Sangat Tinggi (Resiko 4) Sangat Tinggi (Resiko 4) Tinggi (Resiko 3) Tinggi (Resiko 3) Tinggi (Resiko 3) 3. Tinggi (Resiko 3) Tinggi (Resiko 3) 4. Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

(Resiko (Resiko (Resiko (Resiko

3) 3) 3) 3)

Sumber : Istrumen Profil Sanitasi 2015

Table

dibawah

ini

68

Kecamatan Langsa Lama Gampong Sidodadi Gampong Sidorejo Gampong Gp. Baro Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Barat Gampong Lhok Banie Gampong Sungai Pauh Gampong Kuala Langsa Gampong Telaga Tujoh Gampong Sungai Pauh Pusaka Gampong Sungai Pauh Tanjung Gampong Sungai Pauh Firdaus Kecamatan Langsa Baro Gampong Birem Puntong Gampong PB. Seuleumak Kecamatan Langsa Kota Gampong Pekan Langsa Gampong PB. Blang paseh Gampong Gampong Blang Gampong Blang Sinibong

menjelaskan

kondisi


Drainase terjadi dikota Langsa sesuai dengan uraian yang dijelaskan sebelumnya diatas. Adapun table permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.21 Daftar permasalahan terkait pengelolaan Drainase. NO A. a.

Sistem/Teknis User Interface

1.

Terdapat 2.500 Penduduk yang tinggal dalam Daerah rawan Genangan (ehra).

2.

Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin 1.250 KK (ehra)

3.

Terdapat 453 Ha Area Genangan (RTRW)

4.

Tidak memaidainya fasilitas Drainase di wilayah genangan dan rawan bencana

5.

Engineering Fail dalam Konstruksi karena pengaruh counture dan elevasi (water stagnant)



Kota Langsa 2015 ‐ 2019 SSK NO

BAB II 69


6.

Design Konstruksi yang menyulitkan perawatan

b.

Penampungan :

7. c.

Kebutuhan Akan Kolam penampungan guna menampung Debit air Yang melimpah ketika musim penghujan dan antisipasi gelombang pasang (MP Drainase) Pengaliran :

8.

Degradasi Fungsi dan kontruksi Saluran Lingkungan karena Pembangunan dan alih fungsi

9.

Terjadinya Sendimen

B.

Lain-lain/Non-teknis:

a.

Aspek Kelembagaan

10.

Kesiapan Lembaga pengelola layanan drainase

11.

Belum adanya data base yang menujang pembangunanan Drainase kawasan

b.

Aspek Regulasi

12.

13.

Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase dimana fungsi saluran drainase perkotaan untuk sistem Pengaturan air hujan masih disatukan dengan Pembuangan air limbah rumah tangga (grey water) Penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum

c.

Aspek Pendanaan

14.

Kemampuan Fiskal Daerah yang terbatas

d.

Aspek Peran Serta Masy. & Swasta

15 16

Belum tersosialisasinya, peningkatan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat, Dunia Usaha/Swasta/ Pihak Pengembang akan Fasilitas Drainase Tumpukan sampah di titik-titik jaringan Saluran/drainase

17

Kontribusi Dunia Usaha/Swasta dalam fungsi dan penyelenggaran sistem drainase perkotaan

18.

Peran Swasta/ Pihak belum maksimal dalam menyediakan pelayanan Drainase lingkungan dalam Penyediaan PSU

Sumber : KKL , Dinas PU Kota Langsa 2015


BAB II. Profil Sanitasi

Recommend Documents