Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DANKEPULAUAN

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DANKEPULAUAN

Penilaian Profil Sanitasi merupakan gambaran lengkap dan menyeluruh baik teknis maupun nonteknis dan mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Pangkajenen dan kepulauan masih belum memadai hal ini dikarenakan beberapa faktor, utamanya masih terbatasnya infrastruktur pengelolaan sanitasi seperti masih belum maksimalnya pengelolaan persampahan disebabkan oleh TPA belum layak, dari sisi cakupan pelayanan persampahan juga masih terbatas pada kawasan perkotaan hal ini dikarenakan armada pengangkutan sampah masih kurang dan banyak yang rusak. Sektor pengelolaan air limbah domestik juga demikian, sampai saat ini sarana Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) maupun Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada di Kabupaten Pangkajenen dan kepulauan belum terolah dengan baik dan tingkat layanannya masih sangat terbatas.Untuk sub sektor pengelolaan drainase perkotaansampai saat ini, belum tersusunnya rancangan masterplan drainase Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sehingga intervensi program sub sektor drainase tidak terencana dengan baik.

3.1 Wilayah Kajian Sanitasi

Wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten

Pangkajene

dan

kepulauan

meliputi

11

(Sebelas)


kecamatan sebagai kecamatan penyangga Kabupaten Pangkajene dan

kepulauan

yaitu

Kecamatan

Pangkajene,

Kecamatan

Minasate’ne, Kecamatan Balocci, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, dan Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara.(Lihat Peta 3.1.Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan)



3.2.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) Terkait Sanitasi Kondisi kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang ikut mempengaruhi seperti tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah turut memberi andil terhadap rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Perilaku masyarakat yang belum sesuai dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat memberi andil pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Pada dasarnya penyakit-penyakit yang terjadi pada masyarakat ini bisa dicegah bila masyarakat secara sadar dan mau menerapkan pola hidup sehat serta menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan sehat. Selain dari terbatasnya kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi juga karena minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja unit-unit pelayanan tersebut. Sehingga perlu peningkatan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kondisi penyehatan lingkungan di suatu wilayah yang mana perlu penyadaran pada diri masing-masing individu untuk berperilaku sehat demi manjamin kondisi kesehatan masyarakat pada lingkungannya. Sesuai dengan lingkup study EHRA, fokus pembahasan Promosi Higiene dan Sanitasi dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan kepulauan berada pada tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah. Kedua tatanan ini dipandang sebagai pilar utama

yang memiliki kontribusi besar terhadap tatanan Promosi

Higiene dan Sanitasi secara keseluruhan. Bila dalam tatanan rumah tangga baik maka perilaku hidup bersih dalam semua tatanan akan baik pula, baik dalam lingkungan sekitar maupun terhadap lingkungan yang lebih luas. Dan untuk menjamin kontinuitas dan peningkatan kualitas Promosi Higiene dan Sanitasi jangka panjang diperlukan dukungan dan atau pembinaan pada lingkungan sekolah. Sebagai sarana pembelajaran, sekolah memiliki peranan strategis untuk memperkenalkan cara hidup bersih dan sehat

kepada anak didik tentang bagaimana menciptakan suasana

kehidupan bermasyarakat yang bersih dan sehat, yaitu yang dimulai dari individu, rumah tangga, kelompok, dan lingkungan.


3.2.1. Tatanan Rumah Tangga Pada tatanan rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perilaku hidup bersih dan sehat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan pola pikir masyarakat

dalam

melakukan

tindakan

pengelolaan

sektor

sanitasi

di

lingkungannya, maka untuk mendorong itu kegiatan Promosi dan Higiene dan Sanitasi menjadi sangat penting. Melalui berbagai program dan kegiatan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat diharapkan agar masing-masing jajaran organisasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dapat mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya perilaku hidup sehat bagi kesehatan dirinya, keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Akses informasi tentang sanitasi yang diperoleh rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih dominan didapatkan dari kegiatan penyuluhanpenyuluhan yang dilakukan petugas puskesmas, selain itu informasi sanitasi juga diperoleh dari berbagai sumber seperti dari tayangan televisi, koran, papan himbauan, dll. (Lihat Gambar 3.1 Grafik CTPS di lima waktu penting )

Gambar 3.1 CTPS di Lima Waktu Penting

Sumber : Kajian Study EHRA 2014

Page | 42

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Hasil kajian EHRA menunjukkan, bahwa kepemilikan jamban bagi rumah tangga penduduk di kabupaten Pangkajene dan kepulauan sudah lumayan tinggi yaitu yang menggunakan jamban pribadi 61.50% dan yang Perilaku BABS relatif masih besar yaitu 38.50%. Perilaku BABS lebih banyak ke Pinggir Laut, sungai, kebun, dan pekarangan, perilaku ini tidak terbatas pada masyarakat perdesaan maupun perkotaan yang tinggal dipinggi pantai,Maupun masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.. (Lihat Gambar 3.2 Grafik Perilaku BABS) Gambar 3.2 Grafik Perilaku BABS


Pengelolaan Air Minum Kabupaten Pangkajene dan kepulauan merupakan kabupaten yang topografinya Pegunungan dan kepulauan yang untuk di pegunungan menggunakan dari mata air dan untuk kepulauan potensi air tawar kurang dam masyarakat memakai sumur gali. Khusus untuk kawasan perkotaan sumber air minum diperoleh dari layanan PDAM sedangkan daerah pedesaan diperoleh dari sumber-sumber air dari alam seperti dari mata air. Dalam pengelolaan air untuk diminum berdasarkan study EHRA menyimpan air yang sudah diolah ditempat aman dan tidak tercemar sebesar 77.8%. dan masih ada penyimpanan air yang sudah diolah tetapi tidak aman dan tercemar sebesar 22.2%. (Lihat Gambar 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum)

Page | 43

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Gambar 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum


Perilaku Pengelolaan Sampah Perilaku pengelolaan sampah menurut kajian Study EHRA, masih menggambarkan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan.Hasil pengamatan menunjukkan 79.80% Masyarakatbelum melakukan pengelolahan Sampah. Hanya 20.20 % masyarakat yang sadar dan untuk melakukan pengelolahan sampah. (Lihat Gambar 3.4 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat)

Gambar 3.4 Grafik Pengelolaan Sampah Setempat


Page | 44

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Perilaku Pengelolaan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) Potensi pencemaran karena SPAL cukup tinggi, dari hasil kajian study EHRA didapat bahwa angka pencemaran karena SPAL di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 66.80%. Penyebab utama hal ini adalah karena SPAL yang berfungsi di Kabupaten Toraja Utara hanya sekitar 33.20% selebihnya tidak ada SPAL di lingkungan dan walaupun ada tidak dapat berfungsi dengan baik. (Lihat Gambar 3.5 Grafik Pencemaran Karena SPAL) Gambar 3.5 Grafik Pencemaran Karena SPAL


3.2.2. Tatanan Sekolah Kondisi perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan sekolah dapat dilihat dari ketersedian dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL

dan pengetahuan tentang kesehatan di

sekolah. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagian besar sekolah baik di tingkat taman kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA, telah menyediakan fasilitas dan sarana sanitasi sekolah. Namun dari segi kelayakan tidak sesuai dengan sarat kesehatan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi masih perlu adanya peningkatan, hal ini selain karena keterbatasan anggaran terkait penyediaan sarana sanitasi, kurangnya kesadaran untuk ber PHBS di lingkungan sekolah menjadi penyebab kurangnya perhatian akan perilaku hidup bersih dan sehata di lingkungan sekolah.

Page | 45

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi di sekolah terus digalakkan salah satunya dengan kegiatan peyuluhan disekolah dan perlombaan Unit Kesehatan Sekolah antar sekolah di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.(Lihat Tabel 3.1Rekapitulasi Jumlah Sarana Air bersih dan Sanitasi tingkat Sekolah Dasar)

Page | 46

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.1: Rekapitulasi Jumlah sarana air bersih dan sanitasi tingkat Sekolah DasarI

Status Sekolah Dasar

No

1

2

3

Sekolah Dasar Negeri

Sekolah Dasar Swasta MI Total

Jumlah Siswa Jumlah Sekolah

Jumlah Guru

Sumber Air Bersih

Toilet Guru

L

P

L

P

PDAM

SPT/P L

SGL

T

L/P

L dan P

224

17.136

16.071

703

1.857

164

12

48

0

126

98

9

605

579

28

66

9

0

0

0

3

6

0

5

4

10

933

811

32

112

6

0

4

0

7

3

0

5

1.969

179

12

52

0

136

107

0

203

243

18.069

16.882

763

Fas. Cuci tangan

Toilet Siswa

T

L/P

0

193

L dan P

T

Fasilitas Pengolah an sampah

Saluran Drainase

Y

T

Y

T

Y

T

212

12

59

165

153

0

0

9

0

8

1

8

1

5

0

8

2

3

7

8

2

40

0

229

14

70

173

169

3

31

0

Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Tahun 2014

Page | 47


Tabel 3.2 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar

Kondisi Sarana Sanitasi

NO

% Sangat Baik

% Baik

% Kurang Baik

1

Toilet Guru

35,25

40,34

24,41

2

Toilet Siswa

20,31

37,48

42,21

3

Fasilitas Cucu tangan pakai

18,28

60,41

21,31

sabun ( CTPS ) 4

Sarana Air Bersih

11,84

57,44

30,32

5

Penelolahan Sampah

18,89

51,38

29,73

6

Saluran Drainase

8,28

40,38

51,33

7

Ketersediaan Dana untuk

23,74

48,91

27,35

33,52

47,21

19,27

higiene dan Sanitasi 8

Pendidikan Higiene dan Sanitasi

Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Tahun 2014 Tabel 3.3 PHBS terkait Sanitasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar

PHBS Terkait Sanitasi

Baik

%

Kurang Baik

%

1

Cuci Tangan Pakai Sabun

271

67,75

129

32,25

2

Pengunaan Toilet

297

74,25

103

25,75

3

Perilaku Buang Sampah

307

76,75

93

23,25

NO

Sumber : Kajian Sanitasi Sekolah Tahun 2014

Page | 48


3.3.

Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.3.1. Kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang ,Menpunyai indikator layanan dasar penyehatan lingkungan permukiman untuk air limbah permukiman (air limbah domestik) adalah penyediaan sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 60 %, dan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%, oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum. Pada Kabupaten Pangkajene dan kepulauan pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas PU dan Tata Ruang . Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Badan Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

terutama

dalam

hal

perumusan

kebijakan,

pengawasan

maupun

pembinaan. Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas PU danTata Ruang berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis, dan Badan Lingkungan Hidup serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga bersifat penting. (Lihat Tabel 3.6 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.7 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik)

Page | 9


Tabel 3.4 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN

FUNGSI

Pemerintah Kab.

Swasta

Masyarakat

 Menyusun Target Pengelolaan Air Limbah domestik skala kabupaten

√

-

-

 Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

-

-

 Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

-

-

 Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

-

√

√

 Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (tangki septik)

-

-

√

 Menyediakan sarana pengangkutan dan tangki septik ke IPLT (truk Tinja)

√

√

-

 Membangun jaringan dan saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

√

-

-

 Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

√

-

-

 Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

√

-

-

 Mengelola IPLT dan atau IPAL

√

√

-

 Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

√

√

-

 Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik dan atau penyedotan air limbah domestik

√

-

-

 Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

√

-

-

Perencanaan

Pengadaan Sarana

Pengelolaan

Page | 10

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pengaturan dan Pembinaan  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)

 Melakukan Sosialisasi Peraturan dan Pembinaan dalam hal Pengelolaan Air limbah Domestik

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

√

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Monitoring dan Evaluasi  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

Sumber : BLH Tabel 3.5 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik Ketersediaan Peraturan

Pelaksanaan

Ada

Tdk Ada

Efektif

Belum efektif

Tidak efektif

 Target Capaian Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

-

√

-

-

-

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan Air Limbah Domestik

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

Ket

Air Limbah Domestik

 Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di hunian umum  Keawajiban dan sanksi bagi Industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat usaha

Page | 42

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik di tempat umum  Kewajiban pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik  Retribusi pengelolaan air limbah domestik  Tata cara perizinan untuk kegiatan pembangunan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran Sumber : BLH

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

-

√

-

√

-

-

√

-

3.3.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Air limbah domestik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikelola secara onsite (setempat), dimana sistem pembuangan air limbah dilakukan secara individual, diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi tangki septik, cubluk dan resapan. Sedangkan untuk tangki, suspek aman masih cukup besar yaitu 66.30%.(Lihat Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja, Gambar 3.7 Grafik Persentase Tangki Suspek Aman dan Tidak Aman)

Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Page | 43


Gambar 3.7 Grafik Persentase Tangki Suspek Aman dan Tidak Aman

Page | 44

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Gambar 3.8: Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik

Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Black Water + Grey Water

Halaman dan Kebun Grey Water

Page | 42

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.6: Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota Sarana tidak layak

Sarana Layak Onsite System

BABS No

Nama Kecamatan/ Kelurahan

Individual

(KK) (i)

I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III 1 2 3 4 5 6 7 8 IV 1 2 3 4 5

(ii)

Offsite System Kawasan / terpusat

Berbasis Komunal

Cubluk, Tangki septik tidak aman (KK)

Jamban keluarga dgn tangki septik aman (KK)

MCK umum /Jamban Bersama (KK)

MCK++ (KK)

Tangki Septik Komuna l (KK)

IPAL Komu nal (KK)

Sambungan Rumah (KK)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

Kec. Liukang Tuppabiring Utara

512

2..219

683

4

0

0

0

0

Desa Mattiro Bulu Desa Mattiro Walie Desa Mattiro kanja Desa mattiro bombing Desa mattiro Labangeng Desa Mattiro baji Desa mattiro Uleng

117 74 49

509 320 214

157 98 66

0 0 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

106

457

141

0

0

0

0

0

39

169

52

2

0

0

0

0

53 74

230 320

71 99

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.011

5.056

4.045

2

0

0

0

0

59 135 140 59 76 161

294 677 702 294 379 806

235 541 562 235 303 645

0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

110

551

441

0

0

0

0

0

99 172

494 860

395 688

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.215

5.276

1.625

0

0

0

0

0

172

747

230

0

0

0

0

0

163 119 103 175 169 155 159

710 516 447 759 735 672 690

219 159 138 234 226 207 213

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

442

2.062

1.501

7

0

0

0

0

88 86 76 102 69

438 431 382 511 301

350 345 306 408 93

0 0 4 0 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Kecamatan Pangkajene

Kel. Sibatua Kel. Bonto Perak Kel. Anrong Appaka Kel. Tekolabbua Kel. Jagong Kel. Tumampua Kel. Padoang Doangan Kel. Pabundukang Kel. Mappasaile Kecamatan Minasate'ne Kel. Bonto Langkasa Kel. Minasate'ne Desa Kaba Desa Panaikang Kel. Boto Kio Kel. Biraeng Desa Kalabirang Kel. Bontoa Kecamatan Balocci Kel. Kassi Kel. Tonasa Kel. Balocci Baru Kel. Balleangin Desa Tompo Bulu

Page | 42

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan V 1 2 3 4 5 6 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 1 2 3 4 5 6 X

Kecamatan Tondong Tallasa Desa Bulu Tellue Desa Malaka Desa Bantimurung Desa Tondong Kura Desa Lanne Desa Bonto Birao Kecamatan Bungoro Kel. Boriappaka Desa Bulu Cindea Ke. Bowong Cindea Kel. Samalewa Kel. Sapanang Desa Biring Ere Desa mangilu Desa Tabo Tabo Kecamatan Labakkang Kel. Borimasunggu Kel. Mangallekana Desa Batara Desa Tawareang Desa bara batu Kel. Liang Kassi Desa patallassang Kel. Labakkang Kel. Pundata baji Desa Bonto mania Desa manakku Desa Gentung Desa Kanaungan Kecamatan Ma'rang Desa Talaka Desa Attang Salo Desa Padang Lampe Desa Alesipitto Kel. Ma'rang Kel. Bonto Bonto Desa Pitue Desa Pitu Sunggu Desa Tamangap Desa Pun'ranga Kecamatan Sigeri Kel. Bonto Matene Kel. Bonto Matene Desa Parenreng Kel. Sigeri Desa Bawasolo Desa Bone Kecamatan Mandalle

383

1.661

511

4

0

0

0

0

82 35 73 72 67 55

355 151 317 311 290 237

109 47 98 96 89 73

0 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.213

5.460

3.442

9

0

0

0

0

111 167 91 286 121 148 168 120

553 670 456 1.428 606 594 674 480

442 279 365 1.142 485 247 281 200

0 3 0 0 0 2 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.606

5.501

3.569

10

0

0

0

0

97 138 164 180 174 71 96 124 105 109 93 95 161

372 418 428 376 361 534 478 421 437 317 465 473 421

390 550 219 240 232 285 128 497 418 145 124 126 215

0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.301

3.775

1.735

7

0

0

0

0

229 155

432 385

306 207

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

123

427

164

2

0

0

0

0

68 185 145 115 70 125 86 655 121 130 109 98 108 88

360 364 358 375 375 243 456 2.983 605 565 473 489 469 383

90 247 193 153 94 167 114 1.456 484 174 146 391 144 118

0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

581

2.178

774

3

0

0

0

0

Page | 43

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1 2 3 4 5 6

Desa Benteng Desa manggalung Desa Boddie Desa Tamarupa Desa Coppo Tompong Desa mandalle

117 74 99 102

263 392 326 443

156 98 132 136

0 0 3 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

75

397

99

0

0

0

0

0

115

357

153

0

0

0

0

0

Tabel 3.7: Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik

Satuan No

Jenis

(i)

(ii)

1

2. 3 4

Sistem Onsite Berbasis komunal - IPAL Komunal - MCK ++ - Tangki septik komunal Truk Tinja IPLT : kapasitas Sistem Offsite IPAL Kawasan/Terpusat - kapasitas - sistem

Jumlah/ Kapasitas

Kondisi Berfungsi Tdk berfungsi (v) (vi)

Keterangan

(iii)

(iv)

(vii)

unit unit

0 0

0 0

0 0

-

unit

0

0

0

-

unit M3/hari

1 32

1 1

0 0

-

M3/hari

0 0

0 0

0 0

-

Page | 44

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Peta. 3.2 Cakupan Layanan Pengolahan air limbah domestik termasuk IPAL

Page | 42


3.3.3. Peran serta Masyarakat Pengelolaan air limbah masih membutuhkan perhatian serius dan perlu melibatkan berbagai pihak, tidak saja pemerintah tetapi yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri karena selain sebagai obyek, saat ini masyarakat diharapkan lebih banyak memainkan peran dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sektor sanitasi. Pemenuhan sarana dan prasarana tentu saja sangat penting dalam pembangunan sektor sanitasi tetapi capaian tujuan secara menyeluruh selalu bermuara pada sejauhmana penyediaan sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Karena pada kenyataannya, ketersediaan sarana dan prasarana hanya dapat berdampak positif jika masyarakat dapat memanfaatkan secara baik, yang berarti pengetahuan, wawasan dan tingkat kesadaran masyarakat merupakan bagian yang memiliki intervensi sangat signifikan dalam pembangunan sektor sanitasi terlebih mengenai pengelolaan air limbahKabupaten Pangkajene dan kepulauan, dimana masih sebagian Masyarakatnya terdapat angka buta huruf, tingkat pendidikan relatif masih minim, kondisi perekonomian yang masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta aksesibilitas yang relatif masih sulit, tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku hidup yang masih sangat bergantung pada kebijakan, serta belum begitu mengedepankan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Dalam konteks rumah tangga, kaum perempuan cukup terlibat namun dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki, padahal dalam pengelolaan sanitasi posisi perempuan sebenarnya sangat strategis dan memiliki pengaruh sangat besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan jender serta pelibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengelolaan air limbah maupun sektor sanitasi secara umum, seharusnya dapat menjadi salah satu prioritas dan target capaian pembangunan. (Lihat Tabel 3.8 Program kegiatan Air Limbah Domestik berbasis Masyarakat Tabel 3.9 Pengelolaan SaranaAir limbah Domestik oleh masyarakat

Page | 42

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.8: Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

No

1

Nama Program/Kegiatan

PNPM Pedesaan Pembuatan Umum PNPM Pedesaan Pembuatan Umum

2

PNPM Pedesaan Pembuatan Umum PNPM Pedesaan Pembuatan Umum PNPM Pedesaan Pembuatan Umum PNPM Pedesaan Pembuatan Umum PNPM Pedesaan Pembuatan Umum PNPM Pedesaan Pembuatan Umum PNPM Pedesaan Pembuatan Umum PNPM Pedesaan Pembuatan Umum

Mandiri

Pelaksana/PJ

TPK dan Masyarakat

Desa Mattiro kanja Kec. Liukang Tuppaburing Utara

TPK dan Masyarakat

Kelurahan Jagong Kec. Pangkajene

TPK dan Masyarakat

Desa Balocci Baru Kec. Balocci

TPK dan Masyarakat

Desa Tompo Bulu Kec. Balocci

TPK dan Masyarakat

Desa Malaka Kec.Tondong Tallasa

TPK dan Masyarakat

Desa Biring Ere Kec. Bungoro

MCK Mandiri

Lokasi

MCK Mandiri MCK Mandiri MCK Mandiri MCK Mandiri MCK Mandiri

TPK dan Masyarakat

Desa Tabo Tabo Kec. Bungoro

MCK Mandiri

TPK dan Masyarakat

Desa bara batu Kec. Labakkang

MCK Mandiri

TPK dan Masyarakat

Desa patallassang Kec. Labakkang

MCK Mandiri MCK

TPK dan Masyarakat

Kel. Pundata baji Kec. Labakkang

Tahun Program/ kegiatan

Penerima manfaat

Kondisi Sarana Saat Ini ) Jumlah Sarana

Berfungsi

Tidak Berfungsi

L

P

2009

27

35

2

BerfungsI

2010

43

29

2

Berfungsi

2009

29

72

2

1 Berfungsi

1 Tidak berfungsi

150

170

4

3 Berfungsi

1 Tidak berfungsi

2009

111

172

4

1 Berfungsi

3 tidak berfungsi

2010

73

92

2

berfungsi

2010

173

254

4

Berfungsi

2011

62

92

2

Berfungsi

2011

83

102

4

2 berfungsi

2012

264

274

4

berfungsi

2009

Page | 43

2 tidak berfungsi

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan PNPM Pedesaan

Mandiri

Pembuatan Umum PNPM Pedesaan

TPK dan Masyarakat

MCK

Mandiri

Pembuatan Umum

TPK dan Masyarakat

MCK

Desa Padang Lampe Kec. Ma’rang

Desa Pitu SungguKec. Ma’rang

2 Tidak berfungsi

2009

83

91

2

2010

163

251

3

2 berfungsi

1 tidak berfungsi

1261

1634

35 Unit

25 Unit

10 Unit

Total

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, kunjungan lapangan Tabel 3.9: Pengelolaan sarana air limbah domestik oleh Masyarakat

No

Jenis Sarana

Tahun Sarana Dibangun

Lokasi

Pengelola Lembaga

Kondisi

Pengosongan tangki septik/IPAL

Biaya operasi dan pemeliharaan

Waktu

Layanan

1

MCK

2010

Kelurahan Jagong Kec. Pangkajene

Pengelola Pasar

Aktif

Rp. 2000/ orang biaya pemeliharaan

-

-

2

MCK

2010

Desa Balocci Baru Kec. Balocci

Pengelola Pasar

Aktif


-

-

3

MCK

2011

Desa Tabo Tabo Kec. Bungoro

Pengelola Obyek Wisata

Aktif


-

-

4

MCK

2012

Desa bara batu Kec. Labakkang

Pengelola Pasar

Aktif


-

-

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan Masyarakat dan kunjungan lapangan

3.3.4. Komunikasi dan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi . Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan

Page | 44

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauansampai saat

ini belum

melakukan kerjasama dengan berbagai media informasi. Akan tetapi mengingat pentingnya peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat maka kedepan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauanakan bekerjasama dengan beberapa media yang ada di Kabupaten Pangkejene dan kepulauan. (Lihat Gambar 3.9Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti dikabupaten) Gambar 3.9. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang pernahdiikuti di Kabupaten Belum pernah 6%

Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan Air Limbah dan 13% Jamban Keluarga 7% Saluran Air Kotor / Draenase 4%

Cuci tangan Pakai Sabun 30% Air Bersih 18%

Stop Buang Air Besar Sembarangan 22%

3.3.5. Peran Swasta Penyedia layanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan masih terbatas terutama dari dunia usaha atau pihak swasta. Sampai saat ini di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan belum ada pihak swasta yang berkontribusi terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik kecuali lembaga pemberdayaan masyarakat seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). (Lihat Tabel 3.10Penyedia Layanan Air Limbah Domestik)

Page | 45

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.10 Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten

No

Nama Provider/Mitra Potensial

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Potensi Kerjasama

Volume

Sumber Data : Tidak ada Data Pelayanan Air Limbah Domestik

3.3.6. Pendanaan dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, baik belanja investasi maupun operasional dan pemeliharaan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait yang berwenang dalam operasi pengelolaan air limbah domestik pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.760.460.000

tumbuh sebesar 57.21% dari Tahun Anggaran

2013. Anggaran tersebut sepenuhnya membiayai kegiatan investasi berupa pembangunan

sarana

MCK

sedangkan

untuk

kegiatan

operasional

dan

pemeliharaan sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 belum teralokasikan sama sekali. Adapun retribusi yang bersumber dari kegiatan sub sektor air limbah domestik belum ada karena pengelolaan maupun regulasinya juga belum tersedia. (Lihat Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik, Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik) Tabel 3.11 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik

No

Belanja (Rp)

Sub Sektor 2010

1 1.a 1.b

1.c

2011

2012

Rata - rata

Pertum buhan (%)

837,488,250.00

57.21

83,069,000.00

45.87

90,710,175.00

45.87

2013

Air Limbah Domestik Investasi

-

712.300.000

877.193.000

1.760.460.000

Oprasional / Pemeliharaan ( OM 226.046.000 106.230.000 ) Perkiraan Biaya OM berdasarkan 263.157.900 67.813.800 31.869.000 Infrastruktur terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 Bappeda

Page | 46


Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik

No 1

Pertum buhan (%)

Belanja (Rp)

Sub Sektor 2010

2011

-

-

2012

2013

Air Limbah Domestik

1.a

Realisasi Retribusi

1.b

Potensi Retribusi

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 DPPKAD

-

-

-

-

3.3.7. Permasalahan mendesak dan isu strategis Ada beberapa isu pokok yang mengemuka terkait sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan antara lain bahwa sebagian besar pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan mennggunakan on site system dimana limbah buangan langsung dialirkan ke sungai . Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah,kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah, terutama dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sehingga tatanan pengelolaan air limbah domestik memenuhi harapan. Untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat maka dukungan maka perlu dukungan media komunikasiuntuk memberi informasi mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat di masyarakat. Permasalahan mendesak yang menjadi prioritas di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan pada sektor air limbah domestik lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana seperti sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terpusat maupun komunal dan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT).(Lihat Tabel 3.13 Permasalahan Mendesak )

Page | 47

-


Tebel 3.13: Permasalahan Mendesak Permasalahan Mendesak 1. Belum ada sistim pengolahan limbah domestik yang memenuhi syarat

sehingga air limbah domestik masih

berpotensi mencemari air tanah dan air permukaan/sungai. 2. Sistem pengelolaan air limbah masih menggunakan sistem on site sehingga pencemaran air sungai oleh limbah domestik mengakibatkan tingginya angka kuman pada air sungai, sehingga tidak layak dijadikan sumber air baku air minum 3. Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah,kondisi ini menuntut

adanya

peningkatan

kapasitas

layanan

pengelolaan air limbah 4.

Sarana dan prasarana limbah domestik IPAL dan IPLT belum ada sehingga potensi pencemaran cukup tinggi.

Sumber : BLH

Page | 48

Pokja 3.4.

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pengelolaan Persampahan Kawasan

Kota

Rantepao

dan

sekitarnya

merupakan

kota

sasaran

pelayanan/pengelolaan sampah di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dimana masih mengacu pada pola lama hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia baik dari petugas pengelolaan sampah maupun masyarakat penghasil sampah serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah belum bisa diterapkan.

3.4.1.

Kelembagaan Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi SKPD maka pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Dinas PU danTata Ruang, sedangkan Badan Lingkungan Hidup dan Bappeda lebih berperan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan secara makro. Pengelolaan sub sektor persampahan tidak cukup hanya berorientasi pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh

aspek penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat

sehingga Dinas Kesehatan juga memegang peranan penting terutama dalam tahap preventif dan promotif. Kebersihan adalah bidang pada Dinas Pemukiman dan kebersihan yang memiliki mandat tupoksi langsung dengan pengelolaan sub sektor persampahan. tupoksi yang dimaksud antara lain

merencanakan langkah-langkah teknik, menyusun

konsep yang sifatnya teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan Bidang Kebersihan. Pengawasan Lingkungan, serta

Pengawasan dan Pengendalian adalah bidang

pada Badan Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Badan Lingkungan Hidup pada posisi regulator dalam pengelolaan sub sektor persampahan. Merumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Perencanaan Wilayah meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perumahan

dan

pemukiman,

merupakan

tupoksi

Bidang

Perencanaan

Pembangunan Fisik pada Bappeda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan.

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan sub sektor persampahan. Pengelolaan persampahan dilakukan melalui berbagai tahapan yakni perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, hal tersebut belum seluruhnya dapat dilakukan. (Lihat Tabel 3.14 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Persampahan)

Pemerintah kabupaten sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam hal ini masih mengalami berbagai keterbatasan, baik sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penganggaran, regulasi hingga aspek kelembagaan. Disisi lain, pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sub sektor persampahan terutama pada posisi pengadaan sarana dan pengelolaannya, juga belum maksimal memberikan partisipasi nyata. Demikian pula dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam tahapan fungsi pengelolaan persampahan, masih sangat minim. Secara keseluruhan masih terbatas pada kegiatan pengumpulan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) itupun hanya pada lokasilokasi tertentu dalam lingkup layanan masih sangat kecil. Sebagian besar masih mengelola sampah dengan membakar atau bahkan membuang begitu saja ke lingkungan sekitar rumah dan sungai. Hal ini dikarenakan karena belum efektifnya beberapa peraturan mengenai persampahan.(Lihat Tabel 3.15 Daftar Peraturan Terkait Persampahan)

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tabel 3.14 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Persampahan

Pemangku Kepentingan FUNGSI Pemda

Swasta

Masyarakat

Perencanaan 

Menyusun Target Pengelolaan Sampah skala kabupaten

√

-

-



Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target

√

-

-



Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target

√

-

-

Pengadaan Sarana 

Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah

√

-

√



Membangun sarana pengumpulan dari sumber sampah ke TPS

√

-

-



Membangun sarana penampungan sampah (TPS)

√

-

-



Membangun saranapengangkutan sampah dari TPS ke TPA

√

-

-



Membangun sarana TPA

√

-

-



Menyediakan sarana komposting

√

Pengelolaan 

Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS

√

-

-



Mengelola sampah di TPS

√

-

√



Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

√

-

-



Mengelola sampah di TPA

√

-

√



Melakukan pemilahan sampah

-

-

√



Melakukan penarikan retribusi sampah

√

-

-



Memberikan izin pengelolaan sampah

√

-

-

√

-

√

Pengaturan dan Pembinaan 1. Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2.

Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah

√

-

-

3.

Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

-

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Monitoring dan Evalusi 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota 4.

5.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persamapahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

Sumber : Dinas Permukiman dan kebersihan - BLH

Tabel 3.15 Daftar Peraturan Terkait Persampahan Ketersediaan

Pelaksanaan Belum Efektif efektif Terlaksana Dilaksana kan

Tidak efekti dilaksana kanf

Ada Sebutkan

Tdk Ada

 Target Capaian Pelayanan Pengelolaan persampahan kab/kota

√

-

-

√

-

 Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam pemberdayaan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah

-

√

-

-

-

 Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediaan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS

-

√

-

-

-

 Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dari TPS ke TPA

-

√

-

-

-

 Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

√

-

-

√

-

 Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah

√

-

-

√

-

 Retribusi pengelolaan sampah atau kebersihan

X

-

-

-

-

Peraturan Persampahan

Sumber : Dinas Permukiman dan Kebersihan – BLH

Ket

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

3.4.2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Sumber timbulan sampah terbesar adalah rumah tangga (permukiman), baik yang sifatnya organik maupun anorganik. Di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan jumlah produksi sampah mecapai sekitar 190 m3 dengan jumlah sampah yang terangkut sekitar 140 m3. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa infrastruktur persampahan yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat hanya berupa TPS, itupun dalam jumlah terbatas dan terdapat hanya di kawasan perkotaan. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, misalnya di saluran air ataupun di tanah kosong bahkan disungai. Sampah tersebut biasanya langsung dibakar, namun ada pula yang dibiarkan begitu saja, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.(Lihat Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah) Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah

Ketidaktersediaan ataupun minimnya sarana dan prasarana persampahan menjadi salah

satu

penyebab

penanganan

sampah

masih

terabaikan,

disamping

kemampuan, wawasan dan kesadaran masyarakat yang juga masih rendah teruatama konsep 3R belum terinternalisasi dalam pengelolaan sampah . Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan partisipasi, inisiatif dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan persampahan. (Lihat Gambar 3.11 Grafik Praktik Pemilihan Sampah Oleh Rumah Tangga)

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Gambar 3.11 Grafik Pengankutan Sampah Rumah Tangga

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Peta : 3.3 Cakupan Layanan Sampah


Gambar 3.12: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan

Diagram Sistem Sanitasi Persampahan Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan Setempat

(C) Penampungan Sementara (TPS)

(D) Pengangkutan

(E) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(F) Daur Ulang / Pembuangan Akhir

Dibakar

Sampah Organik dan Anorganik Lindi

Pokja


Tabel 3.16: Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota

No


I


1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III 1 2 3 4 5 6 7 8 IV 1 2 3 4 5 V

3R

Volume Terlayani Institusi Pengelola

Jumlah Pendud uk (orang)

Timbulan Sampah (M3)

(%)

(M3))

13,656

0

0

0

0


3,130

0

0

0

1,969

0

0

1,315

0

2,815

(%)

(M3))

(%)

0

0

0

100

68.28

0

0

0

0

100

15.65

0

0

0

0

0

100

9.85

0

0

0

0

0

0

100

6.58

0

0

0

0

0

0

0

100

14.08

1,042

0

0

0

0

0

0

0

100

5.21

1,415

0

0

0

0

0

0

0

100

7.08

1,970

0

0

0

0

0

0

0

100

9.85


40,450

19.6

0

0

0

0

0

0

89

180.00

Kel. Sibatua Kel. Bonto Perak Kel. Anrong Appaka Kel. Tekolabbua Kel. Jagong Kel. Tumampua Kel. Padoang Doangan Kel. Pabundukang Kel. Mappasaile Kecamatan Minasate'ne Kel. Bonto Langkasa Kel. Minasate'ne Desa Kaba Desa Panaikang Kel. Boto Kio Kel. Biraeng Desa Kalabirang Kel. Bontoa Kecamatan Balocci Kel. Kassi Kel. Tonasa Kel. Balocci Baru Kel. Balleangin Desa Tompo Bulu Kecamatan

2,350 5,413

1.4 1.3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

88 95

10.34 25.77

1.5

0

0

0

0

0

0

95

26.61

0.6 3.8 1.6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

95 75 95

11.11 11.38 30.62

2.6

0

0

0

0

0

0

88

19.40

4.5 2.2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

77 94

15.20 32.19

10.5

0

0

0

0

0

0

94

152.86

2.1

0

0

0

0

0

0

91

20.86

2.6 0 0 1.4 1.1 0 3.2

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

88 100 100 94 95 100 85

19.24 15.91 13.76 21.96 21.50 20.70 18.06

15,939

8.7

0

0

0

0

0

0

90

71.53

3,501 3,446 3,057 4,084 1,851 10,224

1.1 2.6 3.4 1.6 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

94 85 78 92 100 100

16.42 14.65 11.92 18.79 9.26 51.12

5,619 2,352 3,034 6,446 4,408 3,949 6,879 32,494 4,600 4,373 3,181 2,751 4,673 4,526 4,140 4,250

0

(%)

(M3))

Tidak Terlayani

TPA

(M3))

Pokja 1 2 3 4 5 6 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 1

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tondong Tallasa Desa Bulu Tellue Desa Malaka Desa Bantimurung Desa Tondong Kura Desa Lanne Desa Bonto Birao Kecamatan Bungoro Kel. Boriappaka Desa Bulu Cindea Ke. Bowong Cindea Kel. Samalewa Kel. Sapanang Desa Biring Ere Desa mangilu Desa Tabo Tabo Kecamatan Labakkang Kel. Borimasunggu Kel. Mangallekana Desa Batara Desa Tawareang Desa bara batu Kel. Liang Kassi Desa patallassang Kel. Labakkang Kel. Pundata baji Desa Bonto mania Desa manakku Desa Gentung Desa Kanaungan Kecamatan Ma'rang Desa Talaka Desa Attang Salo Desa Padang Lampe Desa Alesipitto Kel. Ma'rang Kel. Bonto Bonto Desa Pitue Desa Pitu Sunggu Desa Tamangap Desa Pun'ranga Kecamatan Sigeri Kel. Bonto

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 100

10.92 4.66

0

0

0

0

0

0

0

100

9.76

0

0

0

0

0

0

0

100

9.57

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 100

8.92 7.31

40,458

5.3

0

0

0

0

0

0

97

197.16

4,421 4,464

2.0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

91 100

20.07 22.32

0.7

0

0

0

0

0

0

96

17.60

1.4 1.2 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

98 95 100 100 100

55.68 23.04 19.79 22.46 16.00

10.3

0

0

0

0

0

0

90

224.19

2.3

0

0

0

0

0

0

88

17.15

1.5

0

0

0

0

0

0

95

26.01

0 0 0 0.7

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

100 100 100 95

21.90 24.01 23.22 13.53

0

0

0

0

0

0

100

12.76

5.7 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

77 100

19.13 20.91

0

0

0

0

0

0

100

14.49

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

100 100 100

12.42 12.62 21.45

34,690

3.2

0

0

0

0

0

0

99

170.85

6,119 4,141

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 100

30.60 20.71

2,183 931 1,952 1,914 1,783 1,461

3,651 11,422 4,851 3,957 4,492 3,200 49,970 3,897 5,504 4,379 4,801 4,643 2,848 2,552 4,970 4,182 2,897 2,484 2,523 4,290

0 0 0 0

3,285 1,800 4,930 3,857 3,067 1,878 3,333 2,280

0

0

0

0

0

0

0

100

16.43

0 1.5 1.7 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

100 94 91 100 100 100 100

9.00 23.17 17.55 15.34 9.39 16.67 11.40

20,377

4.5

0

0

0

0

0

0

96

98.06

4,841

1.3

0

0

0

0

0

0

95

22.87

Pokja

2 3 4 5 6 X 1 2 3 4 5 6

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Matene Kel. Bonto Matene Desa Parenreng Kel. Sigeri Desa Bawasolo Desa Bone Kecamatan Mandalle Desa Benteng Desa manggalung Desa Boddie Desa Tamarupa Desa Coppo Tompong Desa mandalle

1.2

0

0

0

0

0

0

93

16.15

0 2.0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 90 100 100

14.56 17.60 14.42 11.78

15,482

0

0

0

0

0

0

0

100

77.41

3,118 1,960 2,634 2,716

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100 100 100

15.59 9.80 13.17 13.58

0

0

0

0

0

0

0

100

9.94

0

0

0

0

0

0

0

100

15.33

3,474 2,912 3,911 2,884 2,355

1,988 3,066

Tabel 3.17 Kondisi Prasarana dan Sarana persampahan yang ada di Kabupaten No (i) 1

2

3.

4

5

6

7

Jenis Prasarana / Sarana (ii) Pengumpulan Setempat - Gerobak - Becak/Becak Motor Penampungan Sementara - Bak Biasa - Container - Transfer Depo Pengangkutan - Dump Truck - Arm Roll Truck - Compaction Truck (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat - TPS 3R - SPA ( stasiun peralihan Antara ) TPA Regional - Sanitary landfill - Controlled landfill - Open dumping Alat Berat - Bulldozerl - Whall/truck loader - Excavator / backhoe IPAL - Sistim

Satuan

Ritasi /hari

(iii)

Jumlah/ Kapasita s (iv)


Keterangan

unit unit

9 0

1 0

9 0

0 0

-

unit unit unit

24 2

1 1

24 2

0 0

-

unit unit unit

13 6 0

1 4 0

13 6 0

0 0 0

-

unit

0

0

0

0

-

Unit

0

0

0

0

-

Ha Ha Ha

0 0 6

0 0 0

0 0 6

0 0 0

-

0

0

0

0

0

(vii)

Unit Unit Unit Unit

Pokja


3.4.3. Peran serta Masyarakat Sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa masih kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan persampahan tidak hanya disebabkan oleh belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga kondisi ekonomi, pengetahuan dan wawasan yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesadaran masyarakat menjadi indikasi masih rendahnya pengelolaan sanitasi termasuk sub sektor persampahan. Demikian pula dengan masyarakat miskin yang masih mengalami kesulitan terhadap akses, terutama informasi maupun transportasi. Padahal jika konsep pemilahan sampah diterapkan maka masyarakat khusunya masyarakat miskin akan merasakan dampak positif dari penerapan teknologi 3R. (Lihat Tabel 3.18Daftar Program/kegiatan persampahan berbasis Masyarakat, Tabel 3.24 Pengelolaansarana Persampahan oleh masyarakat )

Tabel 3.18 Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat

N o

Nama Program/kegiatan

Pelaksana/ PJ

Lokasi

Tahun Progra m/Kegi atan**)

Penerima manfaat ***) L

P

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini **) Berfung si

Tidak Berfung si

Total Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan Tabel 3.19 Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat

Pengelola No

Jenis Kegiatan

Lokasi

Lembaga

Kondisi

Kerjasama dengan pihak lain

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

Keterangan

Pokja


3.4.4.

Komonikasi dan Media Sanitasi dan kepedulian masyarakat tidak dapat lepas dari komunikasi dimana dalam komunikasi terdapat pengirim pesan, media komunikasi, pesan yang ingin disampaikan, alat komunikasi yang digunakan serta sasaran komunikasi . Untuk itu dilakukan studi komunikasi dan pemetaan media yang merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja PPSP Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam rangka penyusunan buku putih. Media memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta higienis. Informasi mengenai pengelolaan persampahan melalui media secara umum jarang dilakukan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini sejumlah media yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Informasi selama ini masih dilakukan secara insidentil berdasarkan program SKPD terkait, antara lain melalui spanduk atau papan himbauan. Sebagai bagian dari proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka untuk menunjang semakin maksimalnya kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan telah melakukan kerjasama dengan beberapa media informasi yaitu media cetak koran. Kerjasama ini baru dilakukan sebatas kebutuhan program/proyek, yaitu sosialisasi dalam bentuk kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh para petugas kebersihan, serta beritaberita terkait lainnya.(Lihat Tabel 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi yang perna diikuti dikabupaten. Gambar 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Belum pernah 6%

Cuci tangan Pakai Sabun 30%

Air Limbah Masalah Sampah dan dan Jamban Kebersihan Keluarga Lingkungan 13% 7% Saluran Air

Air Bersih 18% Stop Buang Air Besar Sembarangan 22%

Kotor / Draenase 4%

Pokja


3.4.5.

Peran Swasta Partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan sanitasi sub sektor persampahan masih sangat minim, baik kuantitas maupun variannya. Keterlibatan dalam tahapan pengelolaan pun masih sangat terbatas, hanya pada pengadaan sarana sedangkan partisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pembinaan belum nampak. Hampir semua kegiatan pengelolaan persampahan ditangani langsung Pemerintah dan masih dianggap menjadi tanggung jawab Pemerintah. Padahal seyogyanya dunia usaha dapat lebih memberikan kontribusi upaya-upaya perbaikan kualitas hidup dan penyelamatan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan,

dimana usaha tersebut melakukan

kegiatannya.(Lihat Tabel 3.20Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten)

Tabel 3.28 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No


Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

Potensi Kerjasama

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman – BPPLH

3.4.6. Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan sub sektor persampahan dialokasikan pada SKPD Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan Badan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Sedangkan

pendapatan

yang

dihasilkan

dari

retribusi

persampahan masih relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah cakupan pelayanan, karena pengelolaannya memang belum dilakukan secara optimal dan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut juga belum

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersosialisasi dengan baik. (Lihat Tabel 3.21Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan, Tebel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Persampahan)

Tabel 3.21 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan

Rata -rata

Pertu m buhan (%)

538,308,562.50

25.28

Belanja (Rp) No

Sub Sektor

2010

2011

2012

Sampah Pendanaan Investasi 2.a 369.069.000 265.000.000 Persampahan Oprasional / Pemeliharaan ( 2.b 237.600.000 174.500.000 OM ) Perkiraan Biaya OM 2.c berdasarkan Infrastruktur 71.280.000 52.350.000 terbangun Sumber : : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 Bappeda

2013

2

793.513.000

725.652.250

3.669.084.039

4.484.015.000

2,141,299,759.75

22.21

1.100.725.211

1.345.204.500

642,389,927.75

22.21

Tabel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah

No

Sub Sektor

2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi Retribusi

2.b

Potensi Retribusi

Pertum buhan (%)

Belanja (Rp) 2010

2011

2012

2013

176.050.000

1.200.050.000

1.515.905.500

1.787.950.500

-

-

-

-

17.95 -

Sumber : : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 DPPKAD

3.4.7. Permasalahan mendesak Kabupaten Pangkajene dan kepulauan mempunyai permasalahan persampahan yang cukup berat selain dengan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai juga oleh tindak perilaku masyarakat dalam mengolah sampah belum baik, seperti dengan masih membuang sampah di saluran bahkan disungai Terbatasnya dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah. (Lihat Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak)

Pokja


Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak

No

Permasalahan Mendesak

1. Jumlah penduduk cenderung meningkat, menyebabkan volume 2.

sampah bertambah, Konsep 3R belum memasyarakat ; Sebagian besar masyarakat masih melakukan penanganan sampah dengan membakar, informasi wawasan dan tingkat kesadaran pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan benar, relatif masih rendah, terutama di bagian pedesaan dimana akses media dan komunikasi masih minim. Penanganan sampah masih dilakukan

3.

secara

ala

kadarnya,

seperti

membakar

dan

membuang

ke

saluran/sungai. ; 4. 5.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum memadai dan dikelola secara maksimal. Sangat sulit mendapatkan TPA yang dekat dengan perkotaan Untuk membangun TPA yang permanen dan sesuai ketentuan pengelolaannya membutuhkan anggaran yang relatif besar, sedangkan kemampuan daerah masih sangat terbatas dari segi Pendanaan dan Sumber daya manusia pengelola

Sumber : Dinas Permukiman dan Kebersihan– BLH

Pokja


3.5. Pengelolaan Drainase Perkotaan Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kebupaten. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang ke-PU an sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari Pengelola Sumber Daya Air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro.

Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada

dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier. Secara umum kondisi jaringan drainase lingkungan khususnya di ibukota kabupaten belum cukup tersedia dengan layak, baik pada ruas jalan utama

maupun di unit lingkungan

permukiman. Adapun saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya disebabkan oleh adanya ketidakpedulian masyarakat perkotaan akan fungsi drainase dan belum adanya master plan drainase yang bisa mengontrol perencanaan drainase di kawasan Kota Pangkajene dan sekitarnya pada khususnya dan seluruh kecamatan pada umumnya. 3.5.1. Kelembagaan Kondisi pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur.Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh

semua

daerah

permukiman

di

kabupaten

Pangkajene

dan

kepulauan.Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten

yang

dikelola oleh Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan institusi Badan Lingkungan Hidup (BLH) terutama Bidang Pengawasan Lingkungan, dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah / wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada.Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terutama Bidang Perencanaan Pembangunan

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Fisik, memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya.(Lihat Tabel 3.24 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan )

Di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan upaya masyarakat lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yang serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase lingkungan karena belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan drainase.(Lihat Tabel 3.25 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan)

Tabel 3.24 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan

Pemangku Kepentingan Fungsi Pemkab

Swasta

Masyarakat

√

-

-

√

-

√

√

-

-

√

-

√

 Membersihkan saluran drainase lingkungan

√

√

√

 Memperbaiki saluran drainase yg rusak

√

-

-

√

-

-

Perencanaan  Menyususn target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Pengadaan Sarana  Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan Pengelolaan

 Melakukan kelengkapan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam mengurus IMB Pengaturan dan Pembinaan

Pokja


 Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun

√

-

-

 Memastikan integrasi sistim drainase lingkungan (tersier) dengan sistim drainase sekunder dan primer

√

-

-

 Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan

√

-

-

 Memberikan Sangksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Monitoring dan Evaluasi  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan  Melakukan monev terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang

Tabel 3.24 Daftar Peraturan Terkait Drainase Lingkungan Ketersediaan Peraturan

Pelaksanaan Belum Tdk Efektif efektif efektif Dilaksan dilaksan dilaksan akan akan akan

Keterangan

Ada

Tdk Ada

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

Drainase  Target Capaian Pelayanan pengelolaan drainase lingkungan kab saat ini  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab. Dalam menyediakan drainase lingkungan  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kab. Dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan drainase lingkungan

Pokja


 Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan dan menghubungkan dengan sistim drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masy. Utk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber : Dinas PU danTata Ruang

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

3.5.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan Kondisi topografi yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara langsung meminimalkan ancaman banjir. Kajian study EHRA menunjukkan bahwa 45.3% rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tidak pernah mengalami banjir rutin. (Lihat Gambar 3.14 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin)

Gambar 3.14 Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami banjir Rutin

Masterplan perencanaan drainase lingkungan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan selaku induk perencanaan pembangunan drainase belum ada nanti pada tahun 2013 melalui APBD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sementara dalam tahap penyusunan Master Plan Drainase. (Lihat Peta 3.4 Peta Jaringan Drainase dan wilaya genagan Kabupaten)

Pokja


Peta 3.4. Petah Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan Kabupaten

Pokja


Dalam rangka penanganan drainase lingkungan saat ini belum terdapat kerjasama yang cukup optimal antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.Hal ini terlihat dari beberapa praktik yang ada saat ini seperti pengelolaan drainase lingkungan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat namun ternyata masih sedikit dijalankan oleh masyarakat, selebihnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten selain itu drainase lingkungan juga masih difungsikan sebagai saluran pembuangan air limbah domestik ataupun limbah ternak di beberapa wilayah oleh masyarakat sehingga terjadi beberapa potensi wilayah genangan. Permasalahan tersebut diatas dikuatkan oleh hasil kajian studi EHRA bahwa ketersediaan drainase sebagai sarana pengaliran air limbah selain tinja mencapai hanya 39%. Secara struktur drainase di kota Kawasan Pangkajene dan sekitarnya pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk di selokan mengakibatkan kurang lancarnya sistim pengaliran di dalam saluran tersebut. (Lihat Tabel 3.15 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan, Tabel 3.26Cakupan layanan pengelolaan draenase yang ada dikabupaten. Tabel 3.27. Kondisi sarana dan prasarana draenase dikabupaten Pangkajene dan kepulauan)


Gambar 3.15. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan

Diagram Sistem Sanitasi Drainase Perkotaan Produk Input

(A) User Interface

(B) Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran

(D) (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

(E) Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Air Hujan

Halaman dan Kebun Grey Water

Tanah (Biopori)

Pokja


Tabel 3.26 Luas Wilayah Genangan

No I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III 1 2 3 4 5 6 7 8 IV 1 2 3 4


Wilayah Genangan Lama Frekuensi (jam/hari) (kali/tahun)

Luas (Ha)

Ketinggian (M)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,13

0,3

1

2

0 0

0 0

0 0

0 0

0,5

0,4

1,5

2

1,4

0,5

1

2

0

0

0

0

2,5

0,3

1

1

3,4

0,4

1,5

1

0

0

0

0

Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah -

0

0

0

0

-

1,76

0,3

1

1

0,75

0,3

1

2

1,25

0,3

2

1

3

0,4

1,5

2

2,64

0,3

2

1

1,5

0,3

1

1

6,2

0,4

3

1

3,01

0,4

3

1

0 0

0 0

0 0

0 0

Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase Tertibun Sampah -

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-

Penyebab



Tidak ada Drainase -


Kel. Sibatua Kel. Bonto Perak Kel. Anrong Appaka Kel. Tekolabbua Kel. Jagong Kel. Tumampua Kel. Padoang Doangan Kel. Pabundukang Kel. Mappasaile Kecamatan Minasate'ne Kel. Bonto Langkasa Kel. Minasate'ne Desa Kaba Desa Panaikang Kel. Boto Kio Kel. Biraeng Desa Kalabirang Kel. Bontoa Kecamatan Balocci Kel. Kassi Kel. Tonasa Kel. Balocci Baru Kel. Balleangin

Tertibun Sampah Tertibun Sampah

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 5 V 1 2 3 4 5 6 VI 1 2 3

Desa Tompo Bulu Kecamatan Tondong Tallasa Desa Bulu Tellue Desa Malaka Desa Bantimurung Desa Tondong Kura Desa Lanne Desa Bonto Birao Kecamatan Bungoro Kel. Boriappaka Desa Bulu Cindea Kel. Bowong Cindea Kel. Samalewa

4 5 6

Kel. Sapanang Desa Biring Ere Desa mangilu

7 8 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Desa Tabo Tabo Kecamatan Labakkang Kel. Borimasunggu Kel. Mangallekana Desa Batara Desa Tawareang Desa bara batu Kel. Liang Kassi Desa patallassang Kel. Labakkang Kel. Pundata baji Desa Bonto mania Desa manakku Desa Gentung

12

Desa Kanaungan 13 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8

Kecamatan Ma'rang Desa Talaka Desa Attang Salo Desa Padang Lampe Desa Alesipitto Kel. Ma'rang Kel. Bonto Bonto Desa Pitue Desa Pitu Sunggu

0

0

0

0

-

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-

2,46

0,3

1,5

1

1,5

0,3

1,5

2

3,2

0,3

1,5

1

1,75

0,4

2

1

2,3

0,3

2

2

0

0

0

0

1,37

0,4

1,5

2

1,5

0,4

2

2

2,12

0,3

2

2

1,73

0,5

2

2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2,41

0,4

2

1

1,85

0,5

2

1

2,53

0,3

2

1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2,81

0,4

1,5

2

1,52

0,4

1,5

2

1,39

0,4

1,5

2

2,2

0,3

2

1

Tertibun Sampah Tidak ada Drainase Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase

Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tertibun Sampah Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 9 10 IX 1 2 3 4 5 6 X 1 2 3 4 5 6

Desa Tamangap Desa Pun'ranga Kecamatan Sigeri Kel. Bonto Matene Kel. Bonto Matene Desa Parenreng Kel. Sigeri Desa Bawasolo Desa Bone Kecamatan Mandalle Desa Benteng Desa manggalung Desa Boddie Desa Tamarupa Desa Coppo Tompong Desa mandalle

Tertibun Sampah -

2,31

0,3

1,5

1

0

0

0

0

2,13 0 0

0,3 0 0

1,5 0 0

1 0 0

1,81

0,3

1,5

2

1,64

0,4

2

2

2,91

0,3

2

2

0

0

0

0

2,61

0,4

1,5

2

2,01

0,3

3

2

1,75

0,4

2

1

0

0

0

0

-

2,81

0,3

1,5

1

Tertibun Sampah

Sampah Tidak ada Drainase Tertibun Sampah Tertibun Sampah

Tidak ada Drainase Tidak ada Drainase Tertibun Sampah

Tabel 3.27 Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kabupaten/Kota

No

Jenis Prasarana / Sarana

(i)

(ii)

1

2

3.

Saluran Primer - S. Primer A - S. Primer B Saluran Sekunder - Saluran Sekunder A1 - Saluran Sekunder A2 - Saluran Sekunder B1 Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa - Pintu Air

3.5.3.

Satuan

(iii)

Jumlah/ Kapasitas (iv)


Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun) (vii)

m m m m m unit unit

Peran serta Masyarakat Sistem pengelolaan drainase saja tidak cukup dilakukan dengan hanya berorientasi

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik semata, tetapi lebih dari itu peran masyarakat sangat menentukan bukan saja dalam penyediaannya tetapi yang terpenting adalah upaya pemeliharaan drainase sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, kepedulian masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tentang pentingnya drainase bagi penyehatan lingkungan permukiman di kabupaten Pangkajene dan kepulauan belum terlalu nampak, hal ini tercermin dari kondisi riil dilapangan yang masih banyak drainase yang dibiarkan tersumbat oleh tumpukan sampah dan dibeberapa titikterdapat timbunan material bangunan yang menutup saluran drainase. (Lihat Tabel 3.28 Daftar Program/kegiatan Draenase perkotaan yang berbasis masyarakat. Tabel 3.28. Kondisi sarana dan prasarana Drainase perkotaan oleh masyarakat)

Tabel 3.28 Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat

No

1

Nama Program/Kegiata n

P

2008

38

29

200 M

2010

31

15

175 M

Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene

2010

37

31

250 M

250 M

Pekerjaan Drainase

Kel. Anrong Appaka Kec. Pangkajene

2011

35

28

250 M

250 M

PMPN Mandiri TPK Pedesaan

Desa Mandalla Kec. Mandalle

2011

25

30

300 M

Desa Biring Ere Kec. Bungoro

2013

35

41

300 M



Lokasi

Desa Parenreng Kec. Segeri Desa Batara Kec. Labakkang

Pekerjaan Drainase 3

PMPN Perkotaan

OMS


5

Kondisi Sarana Saat Ini )

L

Pelaksana/ PJ


Penerima manfaat

Tahun Progra m/kegia tan

PMPN Perkotaan

OMS

Jumlah Sarana

Berfung si

200 M

175 M

300 M

Rehap Drainse 6

PMPN Mandiri TPK Pedesaan Rehap Drainse

Tidak Berfung si

300 M

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Total

201

174

1.475 M

1.000 M

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

Tabel 3.29 Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat N o 1

Jenis Sarana

Lokasi

Pengelolaan Lembaga

Drainase dalam Kota sepanjang 200.m

Kelurahan Padoang doangan

Karang taruna ABRI

2


Kelurahan Tumampua

KLMD ABRI

3


Kelurahan Anrong Appaka

Karang taruna ABRI

Iuran

Keterang an

aktif

Tidak ada

Kerja Bakti

Aktif

Tidak ada

Kerja Bakti

Aktif

Tidak ada

Kerja Bakti

Kondisi

dan

dan

dan

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan Masyarakat dan kunjungan lapangan

3.5.4. Komunikasi dan media Peran media dalam pengelolaan drainase lingkungan sama halnya dengan pengelolaan sanitasi pada sub sektor air limbah maupun persampahan. Eksistensi media dalam bentuk apapun itu, baik visual, audio maupun audio visualmasingmasing memiliki intrest yang berbeda namun tujuan dan sasarannya sama, yakni memberikan

informasi

dan

himbauan

kepada

khalayak

untuk

berupaya

meningkatkan kualitas hidup melalui pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan dalam pengelolaan drainase terutama pada tahap pemeliharaan. Kebiasaan membuang sampah ke dalam drainase atau membiarkan saluran dalam kondisi tergenang dan ditumbuhi rumput, dapat menyebabkan kualitas lingkungan menurun, yang akhirnya berpengaruh nyata terhadap tingkat kesehatan, kenyamanan serta estetika lingkungan yang ada.(Lihat Gambarl 3.16 KegiatanPenyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti dikabupaten)

Gambar 3.16 Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang pernah diikuti dikabupaten

475 M

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Belum pernah 6%

Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan Air Limbah dan 13% Jamban Keluarga 7% Saluran Air Kotor / Draenase 4%

Cuci tangan Pakai Sabun 30% Air Bersih 18%

Stop Buang Air Besar Sembarangan 22%

3.5.5. Peran Swasta Keterlibatan Swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten Pangkajene dan kepulauan sampai saat ini belum ada. Dukungan kelembagaan yang belum kuat dan tidak ada masterplan perencanaan pengelolaan drainase merupakan penyebab sehingga tidak ada dukungan usaha dalam pengelolaan drainase. Partisipasi pengelolaan drainase lingkungan hanya datang dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat melalui dana stimulan Bantuan langsung Masyarakat dan swadaya masyarakat sendiri. (Lihat Tabel 3.30 Penyedia Layanan Pengelolaan Drainase Perkotaan di Kabupaten) Tabel 3.30 Penyedia layanan pengelolaan drainase perkotaan yang ada di Kabupaten/Kota

No


Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama

3.5.6. Pendanaan dan Pembiayaan Pendanaan dan pembiayaan terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan melalui beberapa SKPD terkait.

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Lemahnya dukungan dalam pengelolaan drainase lingkungan dapat dilihat dari dukungan pendanaan. Data dalam 4 (empat) tahun terakhir memperlihatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor drainase pada Tahun 2013 sebesar Rp 287,364,000.Sedangkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan pada tahun 2012 hanya sebesar Rp.37,200,000 dan pendapatan retribusi dalam pengelolaan drainase lingkungan belum ada.(Lihat Tabel 3.31 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Lingkungan, Tabel 3.32 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan)

Tabel 3.31 Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Lingkungan

No

Belanja (Rp)

Sub Sektor 2010

3

Drainase

3.a

Investasi

2011

924.940.000

2.245.450.000

Rata - rata

Pertu m buhan (%)

2.801.262.875

51.85

2012

2013

2.856.756.500

5.177.905.000

22.450.000

-

283.950.000

50.12

-

10.800.000

282.690.000

33.33

Oprasional / 545.450.000 Pemeliharaan ( OM ) Perkiraan Biaya OM 3.c berdasarkan Infrastruktur 163.635.000 673.635.000 terbangun Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 – 2013 Bappeda 3.b

Tabel 3.42 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Lingkungan Belanja (Rp) No

Sub Sektor

2010

2011

3 Retribusi Draenase 3.a Realisasi Retribusi 5.129.747.610 4.735.834.731 3.b Potensi Retribusi Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 – 2013 Bappeda

2012

2013

4.108.747.610 -

5.108.747.610 -

Pertu m buhan (%) 3.86 -

3.5.7. Permasalahan mendesak Lingkungan permukiman yang memiliki drainase yang baik tidak menjamin bagi terwujudkan lingkungan bersih dan sehat tapi juga diperlukan perilaku yang baik di masyarakat.Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung bagi terpenuhinya prasarana drainase yang sesuai dengan harapan. Dari segi perencanaan bahwa kabupaten Pangkajene dan kepulauan sampai saat ini belum memiliki perencanaan drainase yang komprehensif dan terintegrasi

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga menjadi kendala dalam menentukan kebijakan pembangunan sektor sanitasi apalagi kabupaten Pangkajene dan kepulauan juga belum memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang Sanitasi khususnya mengenai Drainase.(Lihat Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak )

Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak

Permasalahan Mendesak 1. Dokumen perencanaan drainase secara komprehensif dan terintegrasi belum ada, sehingga perlu segera menyusun dokumen master plan drainase yang menjadi acuan dalam pembangunan sector drainase. 2. Drainase masih dijadikan tempat membuang dan membakar sampah; 3. Adanya penyempitan penampang drainase, baik yang disebabkan oleh sedimentasi maupun sampah; 4. Belum pernah dilakukan pengerukan, kalaupun pernah, tidak kontinu; 5. Pendanaan & Pembiayaan masih belum mencukupi, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana & parasarana, sistem maupun cakupan layanan; 6. Kalangan dunia usaha belum memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan sektor sanitasi; Sumber : Dinas Permukiman dan Kebersihan

3.6.

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi

3.6.1. Pengelolaan Air Bersih Penyediaan air bersih untuk masyarakat pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Kabupaten Pangkajene dan kepulauan pada umumnya menggunakan dan mengelola secara swadaya sumur dan perpipaan dari sumbersumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sedangkan penggunaan layanan PDAM masih belum tersedia akibat masih terbatasnya cakupan layanan PDAM. Sampai saat ini cakupan layanan PDAM baru menjangkau 6 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, itupun dari 6 Kecamatan tersebut tidak semua kelurahan/lembang terlayani. (Lihat Peta 3.5 Peta Cakupan Layanan Air Bersih)

Pokja


Pokja


Peta 3.5 Cakupan layanan Air bersih

Pokja


Berdasarkan kajian study EHRA masyarakat yang tidak menggunakan layanan PDAM dan hanya menggunakan sumber-sumber air dari alam, mempunyai resiko sumber air tersebut tercemar masih cukup tinggi sebanyak 22.25% dan masyarakat menggunakan sumber air terlindungi 77.75% .(Lihat Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak

Gambar 3.14 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak


Air Bersih disediakan oleh PDAM Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, yang merupakan badan usaha semi otonomi yang artinya bahwa badan ini dimaksudkan untuk dijalankan sebagai badan usaha tetapi masih merupakan tanggung jawab Kepala Daerah. Kapasitas yang terpasang sekitar 100 liter perdetik, tatapi produksi saat ini baru mencapai 75 liter perdetik. Seluruh kapasitas produksi yang ada telah tersalurkan seluruhnya, sehingga dengan kapasitas produksi yang ada sudah pasti tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Walaupun saat ini sudah diupayakan pembagian kapasitas sumber terhadap daerah pelayanan yang diperhitungkan kekurangan suplay air, namun karena secara umum kebutuhan air jauh melebihi kapasitas produksi, maka PDAM Kabupaten Pangkajene dan kepulauan tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jumlah penduduk pada wilayah pelayanan PDAM mencapai 328,947 jiwa dan yang mampu terlayani sebesar 53,388 jiwa atau 16,23% artinya bahwa masih ada sekitar 83.77% penduduk

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diwilayah pelayanan PDAM belum mendapatkan akses air bersih. (Lihat Tabel 3.34 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan) Tabel 3.34 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Perpipaan No

Uraian

Satuan

Sistem Perpipaan

Ket.

PDAM

-

1

Pengelola

2

Tingkat Pelayanan

%

18.80

-

3

Kapasitas Produksi

Lt/Det

75

-

4

Kapasitas Terpasang

Lt/Det

100

-

5

Jumlah Sambungan Rumah (Total)

Unit

7611

-

6

Jumlah Kran Air

Unit

-

-

7

Kehilangan Air (UFW)

%

-

-

8

Retribusi/Tarif (Rumah Tangga)

M3

2500

9

Jumlah Pelanggan Perkecamatan

3.6.2.

-

Kec. Pangkajene

Pelanggan

4.011

Pelanggan Yang Aktif

Kec.Ma’rang

Pelanggan

981


Kec. Minasate’ne

Pelanggan

597


Kec. Labakkang

Pelanggan

1.487


Kec. Segeri

Pelanggan

877


Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Sistim Pengelolaan Industri rumah tangga di Kabupaten

Pangkajenen dan

kepulauan tidak memiliki sistem pengolahan khusus. Seperti limbah domestik lainnya pengalirannya tidak melalui penampungan atau peresapan terlebih dahulu melainkan langsung ke saluran terbuka. Jenis industri rumah tangga di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan bervariasi antara lain beberapa industry rumah tangga

Pokja

Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seperti pembuatanTempe dan Tahu beberapa lokasi didalam kota,dan produksi cinderamata/souvenir berlokasi disekitar objek – objek wisata. Industri tersebut pada umumnya tidak melakukan pengeloaan air limbah buangan hasil industri, melainkan langsung dibuang ke drainase atau jika lokasi industri dekat sungai langsung dibuang kesungai.(Lihat Tabel 3.35 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga) Tabel 3.35 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga

Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

1.

Pembuatan Tempe dan Tahu

Kel. Anrong Appaka

2

Industri Pembuatan Tempe dan Tahu

Kel. Jagong

No.

Jumlah Industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

2


3

1


2

Sumber : BPH

3.6.3.

Pengelolaan Limbah Medis Pengelolaan Limbah medis di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan masih membutuhkan perhatian serius. Selebihnya, Rumah Sakit dan Puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan lainnya ditangani seperti biasa pada skala rumah tangga untuk limbah cair langsung dialirkan ke saluran yang ada sedeangkan untuk limbah padat dibuang ke TPS atau bahkan dibakar. (Lihat Tabel 3.36 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan) Tabel 3.36 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan

Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jenis Limbah

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Kapasitas (m3/hari)

RS Type C Kab.Pangkajene

Kelurahan padoang doangan

Padat Cair

On Site System

2,5

Puskesmas

Kulurahan jagong

Padat Cair

On Site System

1.2

Sumber : Dinas Kesehatan

Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan PROFIL SANITASI WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DANKEPULAUAN

Recommend Documents