PROFIL SANITASI KABUPATEN MAGELANG

BAB 2 PROFIL SANITASI KABUPATEN MAGELANG

2.1.

Gambaran Kondisi Umum Daerah

2.1.1.

Aspek Geografi

2.2.1.1.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41km2), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km2).

Sumber: RTRW, 2010-2030

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-1

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah lain, yaitu:  Sebelah utara

: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,

 Sebelah timur

: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,

 Sebelah selatan

: Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

 Sebelah barat

:

Kabupaten

Temanggung

dan

Kabupaten

Wonosobo,

sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang. Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisi Kabupaten Magelang yang terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utaraselatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara

perlintasan

jalur

ekonomi

yaitu

Semarang-Magelang-Purwokerto

dan

Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang. Adapun

luas

masing-masing

kecamatan,

luas

daerah,

jarak

terdekat/termudah dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut di Kabupaten Magelang disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut, Tahun 2013 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kecamatan Salaman Borobudur Ngluwar Salam Srumbung Dukun Muntilan Mungkid Sawangan Candimulyo Mertoyudan Tempuran Kajoran Kaliangkrik Bandongan Windusari Secang Tegalrejo Pakis Grabag


2

Luas (km ) 68,87 54,55 22,44 31,63 53,18 53,40 28,61 37,40 72,37 46,95 45,35 49,04 83,41 57,34 45,79 61,65 47,34 35,89 69,56 77,16

Persentase Luas 6,34 5,02 2,07 2,91 4,90 4,92 2,64 3,44 6,67 4,32 4,18 4,52 7,68 5,28 4,22 5,68 4,36 3,31 6,41 7,11

Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (km) 15 4 22 19 19 21 17 7 15 17 6 8 31 34 20 25 22 22 29 33

Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl) 208 235 202 336 501 578 348 320 575 437 347 210 578 823 431 525 470 478 841 680

II-2

No.

Kecamatan

21.

Ngablak

Total Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014

2.2.1.2.

2

Luas (km ) 43,80 1.085,73

Persentase Luas 4,03 100.00

Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (km) 37

Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl) 1.378 360

Letak dan Kondisi Geografis Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110 001’51”-

110026’58” Bujur Timur dan 7 019’13”-7042’16” Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan PurworejoMagelang-Temanggung.


II-3

Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang, 2011

Gambar 2.2. Posisi Kabupaten Magelang Diantara Jalur Transportasi Provinsi Jateng Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-4

Jarak antara ibu kota Kabupaten Magelang dengan beberapa ibu kota kabupaten/kota lain di Jawa Tengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.

Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid) ke Beberapa Ibu Kota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Ibu Kota Kabupaten/Kota

Jarak (km)

Ibu Kota Kabupaten/Kota

Jarak (km)

Kab. Cilacap

182,0 Kab. Kudus

141,0

Kab. Banyumas

163,0 Kab. Jepara

161,0

Kab. Purbalingga

149,0 Kab. Demak

116,0

Kab. Bajarnegara

117,0 Kab. Semarang

64,5

Kab. Kebumen

92,7 Kab. Temanggung

33,7

Kab. Purworejo

53,3 Kab. Kendal

91,0

Kab. Wonosobo

77,3 Kab. Batang

108,0

Kab. Boyolali

48,4 Kab. Pekalongan

148,0

Kab. Klaten

62,0 Kab. Pemalang

181,0

Kab. Sukoharjo

94,5 Kab. Tegal

210,0

Kab. Wonogiri

134,0 Kab. Brebes

220,0

Kab. Karanganyar

114,0 Kota Magelang

13,2

Kab. Sragen

124,0 Kota Surakarta

94,1

Kab. Grobogan

154,0 Kota Salatiga

67,4

Kab. Blora

204,0 Kota Semarang

95,4

Kab. Rembang

219,0 Kota Pekalongan

148,0

Kab. Pati

164,0 Kota Tegal

210,0

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014

2.2.1.3.

Topografi Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang

berbentuk ‘basin’ (cekungan) dengan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Dua sungai besar mengalir di tengahnya, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi datar 8.599 ha, bergelombang 44.784 ha, curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut: Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-5

Tabel 2.3. No 1

Kemiringan 0-2%

2.

2 - 15 %

3.

15 - 40 %

4.

> 40 %

Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang Klasifikasi

Datar Bergelombang sampai berombak Bergelombang sampai berbukit Berbukit sampai bergunung-gunung

Wilayah Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan dan Salaman (kurang lebih 1,5% dari luas wilayah). Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah. Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah). Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan dan Dukun (18% dari luas wilayah).

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030

Variasi wilayah dengan kemiringan lereng seperti yang ada di Kabupaten Magelang tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Kabupaten Magelang. Dampak positifnya adalah variasi tersebut merupakan faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam di Kabupaten Magelang seperti kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah variasi kemiringan lereng tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang yaitu gerakan tanah (tanah longsor). 2.2.1.4.

Geologi Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Salaman dan Borobudur bagian

selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis. Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Magelang adalah: 

Alluvial kelabu, alluvial coklat, regosol coklat kelabu dan coklat tua yang banyak terdapat di daerah dataran seperti, Kecamatan Mertoyudan, Mungkid, Candimulyo, Salaman, Secang, Tegalrejo, Muntilan, Srumbung, Salam dan Ngluwar.


II-6



Regosol kelabu dan coklat tua, andosol coklat, lithosol latosol coklat, banyak terdapat di daerah lereng pegunungan seperti, Kecamatan Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabag, Pakis, dan Bandongan.



Latosol coklat kemerahan ada di Kecamatan Grabag dan Ngablak.



Latosol coklat tua kemerahan ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan dan Windusari.



Latosol merah kekuningan ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur. Kondisi fisiografi Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan yang

dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Pegunungan Bukit Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang seperti berlimpahnya bahan tambang galian B dan C.

Bahan tambang galian B dan C

tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Hanya saja jenis bahan tambang di Kabupaten Magelang yang menghasilkan produk dengan jumlah relatif banyak adalah sirtu dan marmer. Marmer selama ini hanya ditambang saja tetapi pengolahan menjadi barang lain tidak dilakukan di Kabupaten Magelang. Padahal apabila bisa diolah menjadi produk lain bisa mendatangkan tambahan PAD bagi Kabupaten Magelang dan juga akan mengurangi frekuensi kegiatan pertambangan marmer

tersebut

sehingga

mengurangi

kemungkinan

terjadinya

kerusakan

lingkungan.

Tabel 2.4.

Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya

1.

Jenis Bahan Galian Trass

2.

Tanah Liat

Bahan baku pembuatan batu bata, gerabah, genteng, semen, dan keramik.

3.

Batu gamping

4.

Marmer

Digunakan dalam berbagai macam bidang seperti aneka industri kimia, industri bangunan dan pertanian Untuk pembuatan tegel, meja, patung, pilar dan perangkat toilet

5.

Andesit

No

Kegunaan

Lokasi

Bahan baku pembuatan semen puzolan, bahan baku pembuatan batako, bahan bangunan konstruksi ringan/berat, semen alam, dan tanah urug.

 Kecamatan Salaman  Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur  Desa Bawang Kecamatan Tempuran  Kecamatan Salaman  Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur  Desa Sidoagung dan Somoketro Kecamatan Salam  Kecamatan Salaman  Kecamatan Borobudur

Bahan pondasi: bangunan gedung, jalan raya, dan dam. Selain itu bisa digunakan sebagai batu split, pasir, dan abu batu sebagai bahan utama pembuatan beton


 Kecamatan Salaman  Kecamatan Borobudur  Desa Gripurno Kecamatan Borobudur  Desa Bawang Kecamatan Tempuran

II-7

No 6

Jenis Bahan Galian Sirtu

Kegunaan

Lokasi

Bahan bangunan perumahan, jalan dan saluran air

7.

Kaolin

Bahan baku industri keramik, filler dalam industri kertas, karet, cat, dan plastik

8.

Oker

Sebagai pigmen dan serbuk poles, bahan pewarna cat, pembuatan semen, plester, campuran karet dan campuran plastik

9.

Mangaan

Menjadi bahan baku industri metalurgi maupun non metalurgi. Bahan non metalurgi bisa menjadi produksi baterai, kimia, keramik dan gelas, glasir dan frit, pertanian, dan proses produksi uranium Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

2.2.1.5.

         

Kecamatan Windusari Kecamatan Bandongan Kecamatan Borobudur Kecamatan Srumbung Kecamatan Dukun Kecamatan Sawangan Kecamatan Pakis Kecamatan Salam Kecamatan Candimulyo Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur

 Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan  Desa Giripurno Kecamatan Borobudur  Desa Giripurno Kecamatan Borobudur  Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman

Hidrologi Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan tinggi dan memiliki sumber

air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran. Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai 10 (sepuluh) sungai besar/sedang dengan jumlah debit maksimum 2.314 m 3/detik dan minimum 110,5 m3/detik, serta 52 (lima puluh dua) mata air dengan jumlah debit 8.284 liter/detik. Wilayah Kabupaten Magelang sebagai daerah yang dikelilingi gununggunung merupakan daerah tangkapan air hujan. Dalam neraca air Tahun 2000, cadangan air tanah dangkal/bebas yang dimanfaatkan 1.492,99 juta m 3/tahun, dan untuk air tanah sedang/semi artesis 3.732,48 juta m 3/tahun. Curah hujan potensial 4.067,14 juta m 3/tahun atau dengan intensitas 3.746 mm/tahun. Dan air hujan tertampung 78,32 juta m3/tahun. Potensi

hidrologi

yang

dimiliki

Kabupaten

Magelang

yang

dimanfaatkan adalah: Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-8

dapat

 Air Permukaan Yaitu air yang mengalir di sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai yang melintas di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. No

Sungai yang Melintas di Kabupaten Magelang Sungai

1 Progo 2 Elo 3 Pabelan 4 Blongkeng 5 Lamat 6 Putih 7 Bebeng 8 Batang 9 Krasak 10 Tangsi Sumber : RTRW, 2010-2030

Debit (m3/detik) Maksimum Minimum 120 30,0 113 7,0 140 12,0 120 10,0 66 5,5 125 8,0 225 15,0 55 5,5 145 9,5 125 8,0

 Air Tanah Air Tanah di Kabupaten Magelang berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu: 1) Mandala Air Tanah Gunung Api Strato Air tanah jenis ini terletak diantara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi dan Sumbing. 2) Mandala Air Tanah Antar Pegunungan Air tanah jenis ini berada diantara Gunung Api Merbabu, Merapi dan Sumbing yang terletak diketinggian berkisar antara 300-500 meter di atas permukaan air laut. Air tanah didaerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas aquifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik. Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Jumlah mata air di Kabupaten Magelang sebanyak 185 mata air. Mata air tersebut berada di sekitar kaki gunung api yang ada di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2014, jumlah mata air yang digunakan oleh PDAM adalah 18 mata air. Selain itu, ketiga gunung api yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan recharge area bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan discharge area. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-9

dapat dikatakan bahwa recharge area dan discharge area di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumberdaya air sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik. Potensi sumberdaya air yang ada di Kabupaten Magelang selain mata air adalah sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Data LP2B Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai 261 sungai baik sungai besar maupun sungai kecil dengan jumlah debit maksimum 2.314 m3/detik pada musim penghujan dan minimum 110,3/detik pada musim kemarau. Berdasarkan sebaran akuifer bisa menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang mempunyai akuifer dengan produktifitas sedang sampai dengan tinggi. Akuifer adalah suatu unit geologi yang dapat menyimpan dan melalukan air dalam jumlah banyak (Sudarmadji, 2012).

Berdasarkan definisi

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai banyak ketersediaan air tanah. Hal tersebut dibuktikan dari struktur geologinya yang mampu menyimpan dan melalukan air dalam jumlah cukup banyak sehingga sumber daya air memang merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial untuk dikelola dengan baik. Sudarmadji (2013) menyebutkan bahwa mata air yang muncul di sekitar gunung api pada umumnya mempunyai kualitas sangat baik, airnya jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mengandung unsur kimia yang berbahaya sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku air minum. 2.2.1.6.

Klimatologi Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62 0 C, dengan kelembaban

udara 82%. Sedangkan curah hujan rata-rata 2.589 mm/th, dengan rata-rata hari hujan 121 hari, dan kecepatan angin 1,8 knot. Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang juga mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2014, rata-rata curah hujan pada Tahun 2012 berkisar antara 3-394 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi. Kabupaten Magelang terbagi menjadi beberapa tipe iklim sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:


II-10

Tabel 2.6.

Tipe Iklim di Kabupaten Magelang

Kecamatan Ketinggian (dpl) Sc. Ferguson Mohr Oldeman Bandongan 431 B I C2 Borobudur 325 C III C3 Candimulyo 437 B I B2 Dukun 578 C I B3 Grabag 682 B I B2 Kajoran 578 B I B1 Kaliangkrik 823 B I B2 Mertoyudan 343 B I B2 Mungkid 325 B II C3 Muntilan 358 C I C3 Ngablak 1.362 C I C2 Ngluwar 202 Pakis 841 C I B3 Salam 336 B I B3 Salaman 208 B I B2 Sawangan 575 B I C3 Secang 407 B II C2 Srumbung 501 B I B1 Tegalrejo 478 B I B2 Tempuran 310 B I B2 Windusari 534 B I C2 Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang, 2014

2.2.1.7.

Penggunaan Lahan Berdasarkan data BPS Tahun 2014, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten

Magelang mencakup luas 86,410 ha lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah (wetland) seluas 36,892 ha dan lahan kering seluas 41,923 ha, adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 28,801 ha dan tadah hujan (reservation) seluas 8,091 ha. Sedangkan peruntukan lahan kering adalah tegal kebun seluas 32,679 ha, perkebunan seluas 394 ha, ditanami pohon/hutan rakyat seluas 6,312 ha, padang penggembalaan seluas 2 ha, sementara tidak ditanami/diusahakan seluas 107 ha, dan lainnya (kolam/empang/ hutan negara, dan lain-lain) seluas 10,024 ha. Sedangkan lahan bukan pertanian mencakup area seluas 22,163 ha. Komposisi penggunaan lahan pada Tahun 2014 disajikan dalam Gambar 2.3.


II-11


Gambar 2.3. Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Magelang Tahun 2014 Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah lahan pertanian (80 persen). Oleh karena itu sektor pertanian dijadikan unggulan, karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan. Berdasarkan

profil

penggunaan

lahan

tersebut

maka

lahan

sawah

merupakan sumber daya lahan paling besar (35 persen) di Kabupaten Magelang yang berarti menandakan bahwa kegiatan pertanian yang dominan berkembang adalah kegiatan usaha tani padi. Apabila diperbandingkan antara luasan lahan pertanian lahan basah dengan luasan lahan pertanian lahan kering, luasan lahan pertanian lahan kering lebih sempit dibandingkan luasan lahan pertanian lahan basah. Perkembangan

penggunaan

lahan

selama

kurun

waktu

2010-2014

selanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 (ha)

Penggunaan Lahan A. Lahan Pertanian Lahan Sawah 1. Berpengairan beririgasi 2. Tadah Hujan Lahan Bukan Sawah 1. Kebun 2. Perkebunan 3. Hutan Rakyat 4. Padang Rumput 5. Sementara tidak ditanami


2010 79.287 37.221 28.965 8.256

2011 79.284 37.219 28.964 8.255

Tahun 2012 78.748 36.974 29.254 7.720

2013 86.410 36.892 28.801 8.091

2014 86.405 36.882 28.028 8.854

42.066 36.234 256 2.971 2 NA

42.065 36.033 276 3.171 2 8

41.774 35.493 296 3.665 2 107

49.518 32.679 394 6.312 2 107

49.523 32.437 399 6.562 2 107

II-12

2010 2.603

2011 2.575

Tahun 2012 2.211

B. Lahan Bukan Pertanian 29.286 1. Jalan, Pemukiman, Kantor, 29.286 dll 2. Lahan Bukan Pertanian Jumlah 108.573 Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014

29.289 29.289

29.825 29.825

108.573

108.573

Penggunaan Lahan 6.

Kolam, Tambak, Empang

2013 10.024

2014 10.016

22.163

22.168 22.168

22.163 108.573

108.573


Gambar 2.4. Peta Rencana Tata Guna Lahan Kabupaten Magelang 2.1.2.

Aspek Demografi Penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2014 diperkirakan mencapai 1.233.695 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2013 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 1.221.681 jiwa atau sekitar 3,67% dari jumlah penduduk Jawa Tengah, terdiri dari laki-laki sebanyak 613,112 jiwa (50,19%)

dan

perempuan

sebanyak

608,569

jiwa

(49,81%), dengan sex ratio sebesar 101%, Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak

319,642 rumah tangga(Tahun 2010) dan penduduk per rumah tangga

3,70. Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-13

Dilihat dari sisi persebaran per kecamatan, pada Tahun 2013, terlihat bahwa penduduk tersebar hampir merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (9 persen) dan Kecamatan Grabag (7 persen), sementara kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil berada di Kecamatan Ngablak dan Ngluwar, masing-masing tiga persen. Data sebaran penduduk selengkapnya disajikan dalam gambar 2.6.


Gambar 2.5. Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013 Perkembangan jumlah penduduk dan sebaran per kecamatan Tahun 20102014, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.8. No

Kecamatan

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014 (jiwa) 2010

2011

Tahun 2012

2013*

2014*

1.

Salaman

66,002

66,690

67,358

68,016

68,656

2.

Borobudur

55,668

56,191

56,697

57,193

57,672


II-14

No

Kecamatan

2010

Tahun 2012

2011

2013*

2014*

3.

Ngluwar

29,920

30,153

30,374

30,590

30,795

4.

Salam

44,575

45,028

45,465

45,896

46,314

5.

Srumbung

44,928

45,543

46,146

46,747

47,340

6.

Dukun

43,017

43,475

43,920

44,359

44,787

7.

Muntilan

74,991

75,783

76,549

77,306

78,043

8.

Mungkid

68,836

69,763

70,672

71,574

72,464

9.

Sawangan

53,730

54,320

54,892

55,458

56,010

10.

Candimulyo

45,459

45,971

46,471

46,963

47,445

11.

Mertoyudan

105,180

106,722

108,239

109,753

111,248

12.

Tempuran

46,526

47,030

47,520

48,003

48,475

13.

Kajoran

51,589

51,878

52,146

52,403

52,644

14.

Kaliangkrik

52,409

52,912

53,399

53,875

54,339

15.

Bandongan

54,636

55,158

55,661

56,156

56,636

16.

Windusari

46,404

46,994

47,571

48,144

48,707

17.

Secang

74,889

76,014

77,123

78,230

79,325

18.

Tegalrejo

53,307

53,993

54,665

55,332

55,989

19.

Pakis

52,342

52,689

53,015

53,330

53,628

20.

Grabag

81,686

82,440

83,166

83,878

84,567

21.

Ngablak

37,997

38,170

38,326

38,475

38,611

1,184,091

1,196,917

1,209,375

1,221,681

1,233,695

Jumlah


*) angka sementara Berdasarkan

tabel

tersebut,

dapat

dilihat

bahwa

persentase

laju

pertumbuhan penduduk secara keseluruhan antara Tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah 4,19. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9. No

Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 (jiwa) Kecamatan

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 34,211 34,445

1.

Salaman

2.

Borobudur

28,860

3.

Ngluwar

15,189


Jumlah

Sex Ratio

68,656

99.32

28,812

57,672

100.17

15,606

30,795

97.33

II-15

No

Kecamatan

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 23,096 23,218

Jumlah

Sex Ratio

4.

Salam

46,314

99.47

5.

Srumbung

23,592

23,748

47,340

99.34

6.

Dukun

22,275

22,512

44,787

98.95

7.

Muntilan

39,019

39,024

78,043

99.99

8.

Mungkid

36,002

36,462

72,464

98.74

9.

Sawangan

28,350

27,660

56,010

102.49

10.

Candimulyo

23,872

23,573

47,445

101.27

11.

Mertoyudan

55,145

56,103

111,248

98.29

12.

Tempuran

24,542

23,933

48,475

102.54

13.

Kajoran

26,547

26,097

52,644

101.72

14.

Kaliangkrik

27,410

26,929

54,339

101.79

15.

Bandongan

28,561

28,075

56,636

101.73

16.

Windusari

24,843

23,864

48,707

104.10

17.

Secang

39,665

39,660

79,325

100.01

18.

Tegalrejo

29,160

26,829

55,989

108.69

19.

Pakis

26,780

26,848

53,628

99.75

20.

Grabag

42,568

41,999

84,567

101.35

21.

Ngablak Jumlah

19,438

19,173

38,611

101.38

619,125

614,570

1,233,695

100.74


Perbandingan

antara

jumlah

penduduk

laki-laki

dengan

penduduk

perempuan (sex ratio) di Kabupaten Magelang pada Tahun 2013 sebesar 101, artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Magelang terdapat 101 penduduk laki-laki. Sementara itu, terdapat 13 (tiga belas) kecamatan dengan Sex

Ratio>100, ini menunjukkan 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Magelang yang jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dari pada perempuan. Kecamatan Tegalrejo merupakan kecamatan yang memiliki sex ratio terbesar (109) yang artinya jumlah penduduk laki-laki adalah 9 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan sex ratio terkecil terdapat di Kecamatan Ngluwar yaitu 97 yang berarti setiap 100 perempuan hanya ada 97 penduduk lakilaki. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Muntilan, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kajoran. Hal ini terjadi karena penduduk di Kabupaten Magelang cenderung terkonsentrasi di kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan tersebut adalah Kecamatan Mertoyudan, Muntilan dan Secang. Kepadatan penduduk menurut kecamatan selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel. berikut: Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-16

Tabel 2.10.

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014

Luas (km2) 1 Salaman 68.87 2 Borobudur 54.55 3 Ngluwar 22.44 4 Salam 31.63 5 Srumbung 53.18 6 Dukun 53.4 7 Muntilan 28.61 8 Mungkid 37.4 9 Sawangan 72.37 10 Candimulyo 46.95 11 Mertoyudan 45.35 12 Tempuran 49.04 13 Kajoran 83.41 14 Kaliangkrik 57.34 15 Bandongan 45.79 16 Windusari 61.65 17 Secang 47.34 18 Tegalrejo 35.89 19 Pakis 69.56 20 Grabag 77.16 21 Ngablak 43.8 Kabupaten 1085.73 Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014 No

Kecamatan


2010 958 1,020 1,333 1,409 845 806 2,621 1,841 742 968 2,319 949 618 914 1,193 753 1,582 1,485 752 1,059 868 1,091

Kepadatan Penduduk (jiwa/km 2) 2011 2012 2013 968 978 988 1,030 1,039 1,048 1,344 1,354 1,363 1,424 1,437 1,451 856 868 879 814 822 831 2,649 2,676 2,702 1,865 1,890 1,914 751 758 766 979 990 1,000 2,353 2,387 2,420 959 969 979 622 625 628 923 931 940 1,205 1,216 1,226 762 772 781 1,606 1,629 1,653 1,504 1,523 1,542 757 762 767 1,068 1,078 1,087 871 875 878 1,102 1,114 1,125

2014 997 1,057 1,372 1,464 890 839 2,728 1,938 774 1,011 2,453 988 631 948 1,237 790 1,676 1,560 771 1,096 882 1,136

II-17

Tabel 2.11.

No

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2012

Kecamatan

Usia Produktif (15-64 Thn)

Usia Tidak Produktif (0-14 Th &>65 Th)

Jumlah

Dependency Ratio

1

Salaman

44.810

23.112

67.922

52

2

Borobudur

38.066

19.105

57.171

50

3

Ngluwar

20.123

10.505

30.628

52

4

Salam

30.381

15.464

45.845

51

5

Srumbung

30.884

15.649

46.533

51

6

Dukun

29.846

14.442

44.288

48

7

Muntilan

52.114

25.075

77.189

48

8

Mungkid

47.786

23.477

71.263

49

9

Sawangan

36.756

18.595

55.351

51

10

Candimulyo

30.587

16.272

46.859

53

11

Mertoyudan

75.176

33.971

109.147

45

12

Tempuran

32.033

15.885

47.918

50

13

Kajoran

34.299

18.283

52.582

53

14

Kaliangkrik

35.101

18.745

53.846

53

15

Bandongan

37.611

18.516

56.127

49

16

Windusari

31.232

16.737

47.969

54

17

Secang

51.936

25.833

77.769

50

18

Tegalrejo

37.845

17.277

55.122

46

19

Pakis

36.430

17.028

53.458

47

20

Grabag

55.395

28.467

83.862

51

21 Ngablak 27.013 Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014

11.509

38.522

43

Pada Tahun 2012, Kabupaten Magelang penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67%. Adapun penduduk usia non produktif Kabupaten Magelang adalah sebesar 33% dari total penduduk. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Dengan rasio ketergantungan ( dependency ratio) sebesar 49,54 menunjukkan secara rata-rata 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Magelang masih harus menanggung kurang lebih 50 penduduk usia non produktif. Komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


II-18

Tabel 2.12.

Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 – 2014 (jiwa)

Kelompok Umur

2010

2011

2012

2013

2014

0 - 14

307.308

264.974

261.090

220.129

272.003

15 - 64

781.961

938.964

948.751

928.551

886.499

65+ 92.454 109.251 108.697 111.824 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2014

103.998

Secara lebih rinci luasan wialayah dan proyeksi penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13.

Luas Administrasi Dan Luas Wilayah Terbangun Saat Ini Luas Wilayah Administrasi

Nama Kecamatan NO

Terbangun

(Ha)

(%) thd total administrasi

(Ha)

(%) thd luas administrasi

1

Salaman

6,920.3

6.50

1,296.84

7.06

2

Borobudur

5,518.0

5.19

1,150.24

6.26

3

Ngluwar

2,243.4

2.11

585.3

3.19

4

Salam

3,163.0

2.97

762.57

4.15

5

Srumbung

5,849.0

5.50

820.72

4.47

6

Dukun

5,340.0

5.02

508

2.77

7

Muntilan

2,864.0

2.69

934.28

5.09

8

Mungkid

3,446.7

3.24

887.64

4.83

9

Sawangan

7,237.0

6.80

684.33

3.73

10

Candimulyo

4,695.0

4.41

770.23

4.19

11

Mertoyudan

4,536.0

4.26

1,312.63

7.15

12

Tempuran

4,900.0

4.60

887.25

4.83

13

Kajoran

8,350.0

7.85

1,207.95

6.58

14

Kaliangkrik

5,734.0

5.39

669.61

3.65

15

Bandongan

4,579.0

4.30

759.89

4.14

16

Windusari

6,165.0

5.79

832.62

4.53

17

Scang

4,737.0

4.45

1,227.24

6.68

18

Tegalrejo

3,405.0

3.20

803.63

4.38

19

Pakis

4,774.0

4.49

632.64

3.45

20

Grabag

7,585.0

7.13

1,211.73

6.60

21

Ngablak

4,378.0

4.11

417.26

2.27

100

18362.6

100

TOTAL 106419.4 Sumber: BPS 2014, RTRW 2010-2030


II-19

Tabel 2.14.

Jumlah Penduduk Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Jumlah Penduduk

Nama Kecamatan NO

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Salaman

4572

4678

4788

4900

5014

5132

66662

68221

69816

71449

73119

74829

71234

72899

74604

76348

78133

79960

2

Borobudur

9178

9368

9561

9759

9960

10166

50403

51445

52508

53593

54701

55831

59581

60813

62069

63352

64661

65997

3

Ngluwar

5275

5377

5481

5588

5696

5807

26513

27027

27552

28086

28631

29186

31788

32405

33033

33674

34327

34993

4

Salam

15480

15844

16216

16597

16987

17387

32589

33355

34139

34941

35762

36603

48068

49198

50355

51538

52750

53989

5

Srumbung

4164

4285

4410

4539

4671

4807

45350

46673

48035

49436

50878

52362

49514

50958

52445

53975

55549

57170

6

Dukun

5315

5435

5558

5683

5811

5942

41069

41996

42943

43913

44904

45917

46384

47431

48501

49596

50715

51859

7

Muntilan

26392

27007

27636

28279

28938

29611

54555

55826

57125

58456

59817

61209

80948

82833

84761

86735

88754

90821

8

Mungkid

6188

6361

6538

6720

6907

7100

69432

71367

73356

75401

77503

79663

75620

77728

79894

82121

84410

86763

9

Sawangan

4800

4906

5014

5124

5237

5352

53130

54298

55492

56712

57959

59233

57931

59204

60506

61836

63195

64585

10

Candimulyo

2051

2102

2154

2208

2263

2319

47285

48464

49673

50912

52182

53484

49335

50566

51827

53120

54445

55803

11

Mertoyudan

45392

46820

48293

49812

51379

52995

71374

73619

75935

78323

80787

83328

116766

120439

124227

128135

132165

136323

12

Tempuran

15325

15702

16088

16483

16888

17304

35068

35930

36814

37719

38646

39597

50393

51632

52901

54202

55535

56900

13

Kajoran

3640

3700

3761

3822

3885

3949

50494

51322

52163

53018

53887

54770

54135

55022

55924

56840

57772

58719

14

Kaliangkrik

3972

4056

4141

4227

4316

4407

52185

53278

54395

55535

56699

57887

56157

57334

58536

59763

61015

62294

15

Bandongan

6941

7090

7243

7399

7558

7721

51660

52773

53910

55071

56257

57469

58601

59863

61153

62470

63815

65190

16

Windusari

3528

3622

3718

3818

3919

4024

47217

48476

49768

51094

52456

53855

50745

52097

53486

54912

56376

57878

17

Scang

11297

11598

11908

12226

12552

12887

71166

73065

75016

77018

79074

81185

82462

84664

86924

89244

91626

94072

18

Tegalrejo

8933

9170

9413

9663

9919

10182

49374

50684

52029

53409

54826

56280

58307

59854

61442

63072

64745

66463

19

Pakis

4671

4752

4836

4921

5007

5095

50546

51432

52334

53252

54186

55136

55217

56185

57170

58172

59192

60230

20

Grabag

13156

13394

13636

13883

14134

14390

73783

75117

76476

77859

79267

80701

86939

88512

90112

91742

93401

95090

21

Ngablak

4335

4411

4488

4567

4647

4728

35502

36124

36756

37400

38054

38721

TOTAL

204604

209677

214880

220216

225690

231304

1075358

1100493

1126234

1152596

1179595

1207246

39837

40535

41244

41966

42701

43449

1279962

1310170

1341114

1372813

1405285

1438549

Sumber: Instrumen Profil, 2015


II-20

Tabel 2.15.

Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun JUMLAH KK

Nama Kecamatan NO

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Salaman

1186

1213

1242

1271

1300

1331

18061

18915

19810

20747

21729

22757

19246

20129

21052

22018

23029

24088

2

Borobudur

2379

2429

2479

2530

2582

2636

13652

14222

14816

15435

16079

16751

16032

16651

17295

17965

18662

19387

3

Ngluwar

1527

1556

1586

1617

1648

1680

8700

9041

9395

9763

10145

10542

10226

10597

10981

11380

11793

12223

4

Salam

3835

3925

4018

4112

4209

4308

9147

9582

10038

10516

11016

11540

12982

13508

14056

14628

15224

15847

5

Srumbung

1105

1137

1170

1204

1239

1276

12042

12755

13510

14309

15156

16054

13147

13892

14680

15514

16396

17329

6

Dukun

1486

1519

1554

1589

1625

1661

11611

12141

12695

13274

13880

14514

13097

13660

14249

14863

15505

16175

7

Muntilan

6920

7081

7246

7415

7588

7764

14474

15156

15870

16618

17401

18220

21395

22238

23116

24033

24988

25985

8

Mungkid

1652

1698

1746

1794

1844

1896

18120

19145

20227

21370

22578

23855

19773

20843

21973

23165

24423

25750

9

Sawangan

1316

1345

1375

1405

1436

1467

14837

15497

16186

16905

17657

18442

16154

16842

17560

18310

19093

19909

10

Candimulyo

511

523

536

550

563

577

12272

12892

13543

14227

14946

15701

12783

13415

14080

14777

15509

16278

11

Mertoyudan

11611

11977

12353

12742

13143

13556

18400

19576

20827

22158

23573

25080

30012

31553

33180

34900

36716

38636

12

Tempuran

3675

3766

3858

3953

4050

4150

8899

9342

9807

10295

10808

11346

12574

13108

13665

14248

14858

15496

13

Kajoran

994

1010

1027

1043

1061

1078

13841

14298

14771

15259

15763

16284

14835

15308

15797

16302

16824

17362

14

Kaliangkrik

930

949

969

989

1010

1031

13556

14130

14729

15352

16003

16681

14486

15079

15698

16342

17013

17712

15

Bandongan

1760

1798

1837

1877

1917

1958

13450

14036

14647

15285

15950

16645

15211

15834

16484

17161

17867

18603

16

Windusari

890

913

938

963

988

1015

11451

12070

12722

13409

14133

14897

12340

12983

13659

14371

15121

15911

17

Scang

2843

2919

2997

3077

3159

3243

17651

18606

19612

20674

21792

22971

20494

21525

22609

23750

24951

26214

18

Tegalrejo

973

998

1025

1052

1080

1109

11835

12471

13142

13848

14593

15377

12807

13470

14166

14900

15673

16486

19

Pakis

1236

1258

1280

1302

1325

1348

13271

13741

14227

14730

15251

15791

14508

14999

15507

16033

16577

17140

20

Grabag

3264

3323

3383

3444

3507

3570

19135

19833

20557

21307

22085

22891

22399

23156

23940

24752

25591

26461

21

Ngablak

1260

1282

1304

1327

1351

1374

10067

10423

10791

11172

11567

11976

51352 52621 53922 TOTAL Sumber: Instrumen Profil, 2015

55257

56625

58029

284474

297872

311921

326655

342106

358312

11327 335826

11705 350493

12096 365843

12500 381911

12918 398732

13350 416341


II-21

Tabel 2.16.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun Tingkat Pertumbuhan (%)

Nama Kecamatan NO

Kepadatan Penduduk (Orang/Ha)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Salaman

1.17

1.17

1.17

1.17

1.17

1.17

2.781

2.909

3.042

3.182

3.328

3.481

2

Borobudur

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

2.905

3.018

3.134

3.256

3.382

3.513

3

Ngluwar

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

4.559

4.724

4.895

5.07

5.26

5.45

4

Salam

1.17

1.17

1.17

1.17

1.17

1.17

4.104

4.271

4.444

4.62

4.81

5.01

5

Srumbung

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

2.248

2.375

2.51

2.65

2.80

2.96

6

Dukun

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

2.453

2.558

2.668

2.78

2.90

3.03

7

Muntilan

1.16

1.16

1.16

1.16

1.16

1.16

7.47

7.765

8.071

8.39

8.72

9.07

8

Mungkid

1.39

1.39

1.39

1.39

1.39

1.39

5.74

6.05

6.37

6.72

7.09

7.47

9

Sawangan

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

2.23

2.33

2.43

2.53

2.64

2.75

10

Candimulyo

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

1.24

2.72

2.86

3.00

3.15

3.30

3.47

11

Mertoyudan

1.57

1.57

1.57

1.57

1.57

1.57

6.62

6.96

7.31

7.69

8.09

8.52

12

Tempuran

1.23

1.23

1.23

1.23

1.23

1.23

2.57

2.68

2.79

2.91

3.03

3.16

13

Kajoran

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

1.78

1.83

1.89

1.95

2.01

2.08

14

Kaliangkrik

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

2.53

2.63

2.74

2.85

2.97

3.09

15

Bandongan

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

1.08

3.32

3.46

3.60

3.75

3.90

4.06

16

Windusari

1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

2.00

2.11

2.22

2.33

2.45

2.58

17

Scang

1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

4.326

4.544

4.773

5.01

5.27

5.53

18

Tegalrejo

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

3.761

3.956

4.16

4.38

4.60

4.84

19

Pakis

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

3.039

3.142

3.248

3.36

3.47

3.59

20

Grabag

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

2.953

3.053

3.156

3.26

3.37

3.49

21

Ngablak

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

2.587

2.674

2.763

2.86

2.95

3.05


Tabel 2.17. NO

Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan

Nama Kecamatan

Jumlah Keluarga Miskin (KK)

1

Salaman

2

Borobudur

3

Ngluwar

733

4

Salam

1099

5

Srumbung

1715

6

Dukun

1103

7

Muntilan

1005

8

Mungkid

1282

9

Sawangan

1023

10

Candimulyo

870

11

Mertoyudan

882


15943 696

II-22

NO

Nama Kecamatan

Jumlah Keluarga Miskin (KK)

12

Tempuran

360

13

Kajoran

333

14

Kaliangkrik

309

15

Bandongan

373

16

Windusari

415

17

Scang

561

18

Tegalrejo

520

19

Pakis

892

20

Grabag

855

21

Ngablak

916

TOTAL Sumber: BPS 2014

2.1.3.

31886

Aspek Pelayanan Umum Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan.

2.1.3.1.

Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Magelang pada Tahun 2014 pada jenjang SD/MI 95.10; pada jenjang SMP/MTs 83.35 dan pada

SMA/SMK/MA

41.82; sedangkan perkembangan APS selengkapnya disajikan pada table berikut.

Tabel 2.18.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 Indikator

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014*

SD/ MI (7 – 12 th)

98.32

98.03

99.36

98.20

95.10

SMP/ MTs (13 – 15 th)

85.21

85.89

86.49

89.36

83.35

SMA/SMK/MA (16-18 th)

48.02

68.25

62.96

59.29

41.82

Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2014. *) Dinas Dikpora Kab. Magelang 2015

b. Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan pada setiap Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-23

jenjang.

Perkembangan rasio

ketersediaan

sekolah

di

Kabupaten Magelang

dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.19.

Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2010-2014

Indikator

2010

2011

Tahun 2012

2013

2014*

SD/ MI

73.67

74.00

75.66

76.04

74.13

SMP/ MTs

33.37

33.72

33.49

33.49

31.48

15.55

15.93

15.37

15.37

16.06

SMA/SMK/MA Sumber :

BPS Kabupaten Magelang. 2014. *) Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang. 2015

c. Rasio Guru dan Murid Rasio guru terhadap murid merupakan perbandingan jumlah guru per 10.000 jumlah murid. yang mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.20.

Perkembangan Rasio Guru dan Murid Tahun 2010-2014

Indikator

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

SD/ MI

13.76

13.56

13.57

13.59

13.63

SMP/ MTs

12.21

12.40

8.90

8.98

13.05

SMA/SMK/MA

10.36

10.60

11.09

10.13

11.68

Sumber : Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang. 2015

2.1.3.2.

Kesehatan Kinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari beberapa

indikator yang mengacu pada SPM bidang kesehatan yaitu: 1.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. cakupan kunjungan bayi. cakupan desa/kelurahan

Universal Child Immunization (UCI). cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. cakupan peserta KB aktif. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-24

2.

Pelayanan kesehatan rujukan terdiri dari

cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin. 3.

Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB terdiri dari cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dan

4.

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan desa siaga aktif.

Tabel 2.21.

Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2010-2014

Indikator

2010

2011

Tahun 2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

127.68%

95.42%

100%

99.8%

99.81%

99.87%

100%

92.90%

100%

96.50%

104.26%

98.66%

100%

100%

100%

100%

99.37%

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

79.14%

81.3%

78.3%

79.9%

79.70%

3.90/ 100.000 pddk

2.60/ 100.000 pddk

1.64/ 100.000 pddk

0/ 100.000 pddk

1.31/ 100.000 pddk

11.90%

9.30%

6.80%

100%

94.51%

84.94%

100%

100%

100%

94.59%

94.59%

100%

55.22%

74.7%

67.18%

62.77%

58.87%

1/ 1.181.723 jiwa

1/ 1.191814 jiwa

1/ 1.219.371 jiwa

1/ 1.221.681 jiwa

1/ 1.221.681 jiwa

40.75

41.10

42.05

42.05

42.05

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan c. Cakupan kunjungan bayi d. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) e. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin f. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan g. Cakupan peserta KB aktif h. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 1. Acute Flacid Paralysisrate per 100.000 penduduk < 15 tahun 2. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 3. Penemuan pasien baru TB BTA positif 4. Penderita DBD ditangani 5. Penemuan penderita diare

2.

i. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan a. Rasio Rumah Sakit Pemerintah per satuan penduduk b.

3.

4.

Rasio Puskesmas per satuan penduduk Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif

100%

12.80% 89.01% 100% 91.54%

100%

12.80% 28.30% 100% 91.54%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. 2015


II-25

Cakupan pelayanan kesehatan dasar sebagian besar terfokus kepada upaya pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak. penanganan penderita penyakit dan cakupan pelayanan untuk masyarakat miskin.

Apabila diperhatikan. dalam kurun

2010-2014 cenderung stabil. Perubahan signifikan terjadi biasanya pada Tahun 2010/2011 sebagai akibat adanya erupsi Gunung Merapi yang berpengaruh pada semua sendi kehidupan masyarakat. Hal yang hampir sama terjadi pada data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. Sedangkan mengenai cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada Tahun 2011 melonjak persentasenya karena pada tahun itu seluruh penduduk terdampak erupsi Gunung Merapi. Sesuai kebijakan Menteri Kesehatan. dijamin kesehatannya melalui jamkesmas pasca bencana. Pada Tabel 2.45 di atas rasio rumah sakit pemerintah tidak bergerak dari angka 1 karena Pemerintah Kabupaten Magelang hanya memiliki 1 rumah sakit tipe C yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan. Demikian juga dengan rasio puskesmas per satuan penduduk yang cenderung stabil karena jumlah puskesmas tetap. Perubahan terjadi semata-mata jumlah penduduk yang bertambah. Sedangkan untuk penyelidikan epidemiologi. penanggulangan KLB. promosi kesehatan dan pemberdayaan bisa mencapai 100%. 2.1.3.3.

Pekerjaan Umum Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dasar bagi warga

masyarakat meliputi pembangunan dan peningkatan jalan. jaringan irigasi. bendung. penyediaan air bersih. perumahan layak huni dan sebagainya. Kinerja makro urusan pekerjaan umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan

dalam kondisi baik. rasio tempat

pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. rasio permukiman layak huni. panjang jalan dilalui roda 4. jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk. panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik. panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase. sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar. sempadan sungai yang dipakai bangunan liar. drainase dalam kondisi baik. pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota. luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik. dan lingkungan permukiman. Data historis pencapaian kinerja pekerjaan umum disajikan pada tabel berikut Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-26

Tabel 2.22.

Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Panjang jalan dilalui roda 4 (km) Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1.5 m) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi

2010 70.70

2011 67.90

Tahun 2012 65.07

2013 67.58

2014 65.32

1.03

0.95

0.94

0.96

0.98

641.11

641.11

836.84

836.84

887.83

453.29

435.29

544.56

565.50

579.94

41.1

41.5

43

43.48

43.83

518.96

575.96

638.96

708.96

710.010

15.962.90

16.295.44

17.489.82

18.549.16

20.025

43

33.02

33.02

33.02

56.10

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum. Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang. 2015

2.1.3.4.

Perumahan Kinerja makro urusan perumahan antara lain bisa dilihat dari beberapa

indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih. rumah tangga pengguna listrik. rumah tangga bersanitasi. lingkungan permukiman kumuh dan pembangunan rumah layak huni.

Tabel 2.23. Indikator Rumah Tangga

Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2010-2014 2010 319.643

2011 322.766

Tahun 2012 331.085

2013 336.432

Rumah tangga pengguna air 51.60 56.44 61.28 66.12 bersih (%) Rumah tangga pengguna 217.960 256.857 244.089 287.059 listrik Rumah tangga bersanitasi 62.81 64.2 65.50 70.58 (%) Lingkungan pemukiman 2.25 2.59 2.59 2.59 kumuh (%) Rumah layak huni (%) 55.3 55.3 55.3 55.94 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum. Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang. 2015

2014 336.452 84.79 322.121 81.31 2.59 53.04

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan dengan memberikan bantuan pada keluarga berumah tidak layak huni pada tahun 2011 sebanyak 24 unit. pada tahun 2012 sebanyak 363 unit dan pada 2013 sebanyak 554 unit; pada tahun 2014 sebanyak 527 unit dengan anggaran APBD Kabupaten. .


II-27

Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan bantuan dana rehab rumah tidak layak huni sebanyak 10 unit di tahun 2011. 10 unit di tahun 2012 dan 35 unit di tahun 2013; pada tahun 2014 sebanyak 50 unit Usaha pemenuhan rumah layak huni di Kabupaten Magelang tidak hanya dari sumber APBD Kabupaten Magelang dan APBD Provinsi Jawa Tengah. namun juga dari sumber dana lain. yang salah satunya adalah dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat. sebanyak 125 unit di tahun 2011. 187 unit di tahun 2012 dan 744 unit di tahun 2013; pada tahun 2014 sebanyak 788 unit. Berdasarkan data Permasalahan Kesejahteraan dan Penanganan Menurut Jenis Penanganannya didapat Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2.24. Indikator

Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 2010

Tahun 2012

2011

Jumlah Rumah Tidak 11.962 Layak Huni Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2015

27.238

2013

9.780

14.194

2014 12.829

Kebutuhan rumah di Kabupaten Magelang berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebanyak 30.207 unit atau 9.47% dari Keluarga yang ada. Dengan prosentase kebutuhan rumah tertinggi berada di Kecamatan Mertoyudan sebanyak 20.64% dan prosentase kebutuhan rumah terendah berada di kecamatan Windusari sebanyak 2.75 %.

Tabel 2.25. No

Kecamatan

Kebutuhan Rumah Menurut Kecamatan Jumlah KK

Jumlah Rumah

Kebutuhan Rumah

Persentase Kebutuhan Rumah (%)

1

Salaman

18.377

16.822

1.555

8.46

2

Borobudur

15.389

14.217

1.172

7.62

3

Ngluwar

8.752

7.933

819

9.36

4

Salam

12.479

11.534

945

7.57

5

Srumbung

12.394

11.692

702

5.66

6

Dukun

12.525

11.704

821

6.55

7

Muntilan

20.432

17.286

3.146

15.40

8

Mungkid

18.531

15.934

2.597

14.01

9

Sawangan

15.466

14.576

890

5.75

10

Candimulyo

12.168

11.371

797

6.55


II-28

No

Kecamatan

Jumlah Rumah

Jumlah KK

Persentase Kebutuhan Rumah (%)

Kebutuhan Rumah

11

Mertoyudan

27.989

22.212

5.777

20.64

12

Tempuran

11.978

11.001

977

8.16

13

Kajoran

14.360

13.524

836

5.82

14

Kaliangkrik

13.748

13.088

660

4.80

15

Bandongan

14.576

13.121

1.455

9.98

16

Windusari

11.708

11.386

322

2.75

17

Secang

19.442

16.908

2.534

13.03

18

Tegalrejo

12.154

11.299

855

7.03

19

Pakis

13.965

13.307

658

4.71

20

Grabag

21.610

19.967

1.643

7.60

21

Ngablak

10.941

9.895

1.046

9.56

Jumlah

318.984

288.777

30.207

9.47

Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2014

2.1.3.5.

Lingkungan Hidup Kinerja urusan lingkungan hidup antara lain bisa dilihat dari beberapa

indikator yaitu persentase penanganan sampah. persentase luas pemukiman yang tertata. dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati peryaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan dan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Dari data historis diketahui bahwa kinerja makro urusan lingkungan hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26.

Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 12

14

Tahun 2012 16

51.66

56.44

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuanpenduduk (%)

1.03

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (%) Jumlah usaha dan atau kegiatan yang

Indikator Persentase penanganan sampah (%) Persentase penduduk berakses air minum (%)


2010

2011

2013 18

2014 21.1

61.28

66.12

84.79

0.95

0.94

0.94

0.98

40

60

80

100

100

40

60

80

100

100

II-29

Indikator

2010

Tahun 2012

2011

2013

2014

menaati peryaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (%) Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (%) Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%)

0

0

0

0.20

20.57

100

100

75

100

166.67

Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Magelang. 2015

Pelayanan persampahan baru mampu menjangkau wilayah di 7 (tujuh) ibu kota kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan. Sedangkan untuk status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa telah dilakukan identifikasi areal yang dipergunakan untuk produksi biomassa dalam RTRW (areal kerja efektif). Luas areal efektif untuk potensi kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kabupaten Magelang adalah 95.054.665 ha dan sudah selesai dilakukan proses identifikasi kondisi awal tanah. overlay peta kondisi awal tanah. Verifikasi lapangan terbatas dan uji laboratorium. diharapkan bisa ditetapkan statusnya pada Th 2014 ini. Sementara itu dari sisi jumlah usaha/kegiatan yang mentaati peryaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan telah tercapai 80% pada Tahun 2012. begitu juga dengan pengendalian pencemaran air juga mencapai 80%. Sedangkan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada Tahun 2012 mencapai 75%. Pelayanan persampahan di Kabupaten Magelang baru mampu menjangkau wilayah di 7 (tujuh) ibu kota kecamatan dari 21 kecamatan. 2.1.3.6.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja makro urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu: Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga

Pemerintah.

Rasio

KDRT.

Penyelesaian

Pengaduan

Perlindungan

Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan. Data historis kinerja makro urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disajikan dalam tabel berikut


II-30

Tabel 2.27.

Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2014 Indikator

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)

Tahun 2010

2011

2.41 59.79

2012

2.42 59.66

2.43 54.45

2013 2.44 NA

12

12

12

12

Indeks Pembangunan Perempuan (IPG)

61.25

69.15

69.41

NA

Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)

68.20

60.79

58.97

NA

Jumlah Anak dengan Disabilitas (anak)

2.318

2.482

2.129

2.295

Jumlah Anak Terlantar (anak)

810

1.601

1.678

1.263

Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)(anak)

128

141

156

194

3.654

4.598

4.081

3.776

49

41

40

45

0.023

0.030

0.043

0.03

Persentase keterlibatan perempuan di legislative (%)

Jumlah Anak PMKS (anak) Jumlah Kekerasan terhadap Anak (anak) Rasio KDRT

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 100 100 100 100 anak dari tindakan kekerasan (%) Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat. Perempuan. dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang. 2015

Dari tabel di atas persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif menunjukkan angka yang tetap dari tahun ke tahun ini disebabkan selama periode waktu tersebut masa bakti anggota Dewan yang perempuan tidak ada pergantian antar waktu (PAW). Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) menunjukkan penurunan. ini disebabkan adanya indikator sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. dimana sebagian besar perempuan di Kabupaten Magelang adalah bekerja di sektor informal sebagai petani yang tidak terdata secara jelas. Angka kekerasan terhadap anak menunjukkan angka yang tinggi ini disebabkan masih kuatnya budaya patriarki. budaya assertive pada anak rendah. dan kebijakan perlindungan anak masih bersifat sektoral. Media hiburan yang tidak mendidik juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh disamping kurangnya promosi kebijakan dan kepedulian para pengambil kebijakan terhadap kerentanan anak. Data penyandang masalah sosial anak di Kabupaten Magelang sangat tinggi. namun penanganannya belum dapat dilaksanakan secara optimal ini disebabkan oleh beberapa masalah diantaranya belum adanya petugas/pekerja sosial yang akan mendampingi pola penanganan berbasis keluarga. Adapun pola penanganan PMKS berbasis panti. permasalahannya adalah Pemerintah Kabupaten Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-31

Magelang belum mempunyai panti/LKSA. Sebanyak 30 panti yang ada saat ini dikelola oleh masyarakat. Data anak berhadapan dengan hukum tiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. hal ini disebabkan oleh peran keluarga dan lingkungan masih rendah. dan kebijakan perlindungan anak yang belum berpihak. 2.1.3.7.

Peribadatan Dari keseluruhan penduduk Kabupaten Magelang yang beragama Islam

97%. Selebihnya berturut-turut adalah agama Katholik (2.12%).

Protestan

(0.76%). Hindu (0.02%). Budha (0.03%). dan lainnya (0.007%). Walaupun terdapat banyak agama dan beragam aliran. namun di Kabupaten Magelang tidak pernah terjadi konflik terkait agama. Harmoni antar elemen masyarakat senantiasa terjaga. Hal ini terjadi karena tingginya sikap toleransi antar pemeluk agama. Sehingga menjadi kewajiban bagi semua pemangku kepentingan untuk menciptakan dan menjaga harmoni dan kondusifitas kehidupan beragama. Sebagai kabupaten dengan penduduk mayoritas beragama Islam maka wajar apabila di Kabupaten Magelang terdapat 2.627 masjid. Jika dibagi jumlah desa/kelurahan sebanyak 372 maka setiap desa rata-rata terdapat 7 masjid. Ini artinya setiap 406 jama’ah muslim tersedia satu masjid. Sementara itu jumlah mushola sebanyak 3.308 buah (rata-rata per desa terdapat 9 mushola). Jika masjid dan mushola dijumlahkan. dengan asumsi bahwa antara masjid dan mushola bersifat kompatibel maka di setiap desa terdapat 16 masjid/mushola. Sedangkan sarana peribadatan bagi agama lain adalah Kristen (gereja) sejumlah 34. Katholik (gereja) 40. Hindu (pura) 1. Budha (vihara) 9. dan Klenteng 1. Sementara itu kondisi pendidikan keagamaan berbasis sekolah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28.

Banyaknya Sarana Pendidikan Keagamaan Islam. Murid dan Guru Tahun 2012-213

No

Jenjang

1

Bustanul Atfal/Raudhotul Atfal Madrasah Diniyah Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah

2 3 4

Sekolah 2012 2013 436 429

Murid 2012 2013 14.479 15.717

Guru 2012 2013 1.079 1.147

174 310 71

180 310 71

17.310 32.100 12.937

17.734 32.535 14.018

1.388 2.554 1.201

1.638 2.651 1.341

18

18

3.235

3.897

393

430

5 Madrasah Aliyah Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2014


II-32

2.1.3.8.

Kebudayaan Kinerja makro urusan kebudayaan antara lain bisa dilihat dari beberapa

indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya. sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda. situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Data historis kinerja makro urusan kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.29.

Tabel 2.30.

Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2010-2014 Tahun

Indikator 2010 2011 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 30 30 (kali) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 5 5 (buah) Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya 101 400 yang dilestarikan (buah) Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. 2015

2.1.3.9.

2012

2013

2014

33

36

54

18

18

25

508

600

681

Kepemudaan dan Olah Raga Kinerja makro urusan pemuda dan olahraga antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu jumlah organisasi pemuda. jumlah organisasi olah raga. jumlah kegiatan kepemudaan. jumlah kegiatan olah raga. jumlah gelanggang/balai remaja dan jumlah lapangan olah raga. Data historis kinerja makro Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010-2014. disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.31.

Kinerja Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010-2014 Tahun

Indikator Jumlah organisasi pemuda (buah)

2010 18

2011 21

Jumlah organisasi olah raga (buah)

21

Jumlah kegiatan kepemudaan (buah) Jumlah kegiatan olah raga (buah) Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olah raga (buah)

2012 21

2013 21

22

28

28

28

12

13

15

17

17

18

18

25

23

23

0

0

0

0

0

253

253

260 260 260 Sumber: Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang. 2015

2014 14

2.1.3.10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa

dilaksanakan untuk

meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan. pelaksanaan.


II-33

pengendalian dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan antara lain melalui

kegiatan perencanaan

fasilitasi pengembangan keuangan

kepada

tekonologi

tepat

partisipatif

masyarakat

Pemerintah guna.

dan

pembangunan desa

Desa.

masyarakat

melalui

pemberian

pemasyarakatan

peningkatan

peran

desa.

bantuan

dan pemanfaatan

serta masyarakat

dalam

pengembangan Posyandu dan PKK. serta Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR).

Tabel 2.32.

Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014

No 1

Uraian 2010 2011 Usaha Ekonomi Desa Simpan 2 3 Pinjam (UED-SP 2 Pasar Desa 58 58 3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes 1 3 4 Cadangan Pangan 1 2 Pemerintah Desa (CPPD) 5 Usaha Peningkatan 10 12 Pendapatan Keluarga (UP2KPKK 6 Desa Berpartisipasi dalam 345 345 PNPM-MP 7 Unit Pengaduan Masyarakat 1 0 TKPKD Sumber: Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang Tahun 2015

2012 4

2013 5

2014 7

58 8 3

58 9 6

60 11 6

14

16

18

345

345

345

0

1

1

2.1.3.11. Komunikasi dan Informatika Pelayanan urusan komunikasi semakin

ditingkatkan

untuk

dan informatika di

mendukung

semakin

Kabupaten Magelang terbukanya jaringan

komunikasi dan informasi masyarakat. melalui kegiatan antara lain fasilitasi pembentukan pengembangan informasi.

media sumber

penyampaian

tradisional daya

(FK

Metra). pemantauan

informasi. fasilitasi

informasi hasil-hasil

isi

peningkatan

pembangunan

siaran. pelayanan

melalui

media

massa serta penyelenggaraan dialog interaktif. Pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Magelang tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.33.

Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 Indikator

No

2010 32

2011 32

Tahun 2012 32

2013 32

2014 47

0.24

0.25

0.25

0.25

0.25

9/3

9/3

9/3

9/3

9/3

6

6

6

6

7

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

1

Jumlah jaringan komunikasi

2 3

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal

4

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

5

Web site milik pemerintah daerah

6

Pameran/expo

8

8

8

8

8

7

Pengawasan isi siaran

0

4

4

4

4


II-34

Indikator

No

2010

Tahun 2012

2011

2013

2014

(Lembaga Penyiaran 8

Pelayanan Perijinan (Lembaga Penyiaran Fasilitasi FK-METRA

9

0

0

1

1

1

0

0

1

1

4

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. 2015

2.1.4.

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.1.

Ketersediaan Air Bersih Wilayah Kabupaten Magelang memiliki cukup banyak sumber air dari mata

air yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat sebagai sumber air bersih yang digunakan masyarakat sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian dan peternakan. Akses air minum perpipaan tercatat untuk daerah perkotaan mencapai 88.31% dan di wilayah perdesaan mencapai 45.01%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan sampai Tahun 2015 tercatat 75.80%. Pelayanan air minum perpipaan berasal dari PDAM. SPAM DAK dan Pamsimas. Peningkatan cakupan air minum diwilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum/bersih. PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang memberikan pelayanan air bersih di Kabupaten Magelang adalah sebesar 20.83%

dengan jumlah pelanggan sampai dengan akhir Tahun

2013 adalah sebanyak 48.208 Sambungan Rumah (SR). Perkembangan atau penambahan pelanggan/Sambungan Rumah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.34.

Perkembangan Pelanggan Air Minum PDAM Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Pelanggan

2010 2011 2012 2013 2014 Sumber : PDAM Kabupaten Magelang.

41.371 43.131 45.291 48.208 49.662 2014

Kualitas air selalu dibawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standar


II-35

kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 492/Menkes/Per/IV/2010. Untuk melayani seluruh pelanggan yang ada saat ini PDAM Kabupaten Magelang memanfaatkan 15 (lima belas) mata air dan 1 (satu) unit sumur dalam sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.35. No

Sumber/ Air Minum PDAM Kabupaten Magelang

Nama Sumber/Mata Air

Lokasi Sumber/Mata Air

1

Sijajurang & Silincat

Desa Bumirejo Kecamatan Kaliangkrik

2

Semaren

Desa Sawangan Kecamatan Sawangan

3

Cotrosono

Desa Citrosono Kecamatan Grabag

4

Tlogorejo

Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag

5

Blambangan

Desa Mungkid Kecamatan Mungkid

6

Karangampel

Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo

7

Banyutemumpang

Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan

8

Combrang

Desa Paremono Kecamatan Mungkid

9

Sidandang

Desa Tejosari Kecamatan Ngablak

10

Sidosari

Desa Sidosari Kecamatan Salaman

11

Sipragak

Desa Mangunrejo Kecamatan Salaman

12

Sigandulan

Desa Sukorejo Kecamatan Kajoran

13

Kanoman

Desa Sidomulyo Kecamatan Candimulyo

14

Nglimut/Rucah-Rucah

Desa Pagergunung Kecamatan Ngablak

15

Sumur Bor Gento Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Sumber : PDAM Kabupaten Magelang. 2014

Peningkatan cakupan layanan air minum di wilayah perdesaan banyak dikelola oleh masyarakat baik melalui perpipaan maupun bukan perpipaan. Pelayanan air minum perpipaan diwilayah perdesaan dibangun melalui program PAMSIMAS dan SPAM DAK. Terdapat 86 desa Pamsimas sampai dengan Tahun 2014. 2.1.4.2.

Fasilitas Listrik Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Magelang menuntut

penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya pertambahan pemasangan. baik bagi perumahan. perkantoran maupun industri.


II-36

Tabel 2.36. Tahun

Banyaknya Pelanggan Listrik. Kwh dan Nilai Disalurkan Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014

Jumlah Pelanggan

Pemakaian Listrik (kWh)

Nilai Yang Disalurkan (Rp)

2010

231.473

336.369.469

194.696.544.166

2011

275.116

455.888.225

293.440.103.508

2012

259.172

468.170.138

306.737.248.151

537.922.287 560.728.978

384.154.574.154 441.718.987.596

2013 307.588 2014 322.121 Sumber: BPS Kabupaten Magelang. 2014

Sebagian besar pemanfaatan listrik di Kabupaten Magelang adalah untuk keperluan rumah tangga. kemudian untuk keperluan sosial. untuk keperluan usaha. keperluan pemerintah dan keperluan industri. 2.1.4.3.

Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Ketersedian fasilitas perdagangan dan jasa ikut menjadi salah satu faktor

penunjang perkembangan suatu wilayah dan daya saing daerah. Sampai dengan Tahun 2013. di Kabupaten Magelang terdapat 5 hotel bintang. 34 hotel melati dan 287 homestay. Hotel dan homestay merupakan salah satu akomodasi pariwisata yang menjadi kebutuhan dasar bagi wisatawan selama berada di destinasi wisata. Tingkat hunian hotel tercatat berkisar lebih dari 28.10% pada Tahun 2013.

Tabel 2.37.

Jumlah Hotel dan Homestay

Tahun No Uraian Tahun 2011 Tahun 2012 2010 1 Hotel Bintang 5 1 1 1 2 Hotel Bintang 4 3 Hotel Bintang 3 2 2 3 4 Hotel Melati 25 25 29 5 Homestay 298 255 245 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Tahun 2015

Tabel 2.38.

a.

b.

1 3 31 245

Tahun 2014 2 1 2 31 245

Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Magelang Tahun 20102014

NO.

1

Tahun 2013

URAIAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

PASAR TRADISIONAL

80

80

80

80

82

Pasar Pemerintah Kabupaten

22

22

22

22

22

- Pasar Umum

17

17

17

17

17

- Pasar Hewan

2

2

2

2

2

Pasar Ikan Pasar Kayu /Mebelair

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Pasar Desa

58

58

58

58

60


II-37

NO.

URAIAN

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

19

25

38

42

52

15

20

31

35

45

4

4

5

5

5

0 1 c. Sumber: Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang. 2014

2

2

2

2 a. b.

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Minimarket Supermarket/Hypermarket/Dept. Store/Perkulakan (Grosir) Pusat Perbelanjaan/ Mal

2.1.5.

Tinjauan RTRW Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, menyebutkan bahwa Kabupaten Magelang masuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dimana Kabupaten Magelang menjadi Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Magelang berdasarkan Struktur Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam RTRW Jawa Tengah Tahun 2009-2029 masuk dalam sistem perwilayahan Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 (lima) kawasan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, Secang. Sedangkan menurut pola ruangnya Kabupaten Magelang dapat dijabarkan dalam beberapa fungsi kawasan sebagai berikut:

-

Kawasan lindung, Meliputi beberapa kawasan hutan lindung kawasan Merapi-Merbabu, kawasan

hutan yang dikelola masyarakat, kawasan resapan air dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan letusan Gunung Merapi, kawasan rawan angin topan, kawasan perlindungan plasma nutfah.

-

Kawasan Budidaya, Meliputi kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas,

kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan bukan logam, kawasan pertambangan panas bumi, kawasan peruntukan industri, kawasan pengembangan pariwisata.


II-38

Selain dari struktur ruang dan pola ruang, Kabupaten Magelang juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) terkait Kabupaten Magelang adalah:

-

Kawasan Solo-Selo-Borobudur yang merupakan kawasan KSP dari sudut kepentingan ekonomi.

-

Kawasan Candi Borobudur merupakan KSP dari sudut kepentingan sosial budaya.

-

Kawasan Taman Nasional Merapi dan Kawasan Taman Nasional Merbabu sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dalam perspektif inilah sekaligus untuk mengarahkan pembangunan di

Kabupaten Magelang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Magelang dibagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu: 2.1.5.1.

Kawasan Lindung Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya

alam, sumber daya buatan seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari: 1. Kawasan hutan lindung. Kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung di Kabupaten Magelang adalah pada sebagian: Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, Pakis, Dukun, Srumbung dan Sawangan dengan luas 8.333 ha. 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air berada di sebagian wilayah, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun, dan Srumbung. 3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: a. Kawasan sekitar mata air


II-39

Kawasan ini merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat 185

mata air

yang perlu dilindungi. b. Kawasan sempadan sungai Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan terhadap sungai-sungai yang ada, maka kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Magelang meliputi sungai-sungai pada tabel. berikut:

Tabel 2.39.

Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai di Kabupaten Magelang

No 1

Nama Sungai

Keterangan

Sempadan sungai besar:

Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai.

a. Sungai Progo b. Sungai Elo 2

Sempadan sungai kecil: a. Sungai Krasak,

Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai.

b. Sungai Putih c. Sungai Nongko d. Sungai Blongkeng, e. Sungai Pabelan, f.

Sungai Tangsi

g. Sungai Kluban 3

Sempadan perkotaan

sungai

di

kawasan

Daerah perlindungan ditentukan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar sungai.

4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya. Kawasan pelestarian alam dan cagar Budaya di Kabupaten Magelang, meliputi: a. Kawasan Taman Nasional. Kawasan taman nasional di Kabupaten Magelang adalah Taman Nasional Gunung Merapi Merbabu yang meliputi:


II-40



Lokasi Taman Nasional Gunung Merapi yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang adalah Kecamatan Srumbung (yang meliputi Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang dan Ngablak) dan Kecamatan Dukun (yang meliputi Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten dan Keningar).



Lokasi Taman Nasional Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ngablak (meliputi Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan), Kecamatan Pakis (meliputi Desa Petung, Desa Daleman Kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi), Kecamatan Sawangan (meliputi Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (yang meliputi Desa Surodadi).

b. Kawasan Cagar Budaya. Kawasan cagar budaya yang harus dilindungi di Kabupaten Magelang antara lain sebagaimana pada tabel. berikut :

Tabel 2.40. No 1

Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Magelang

Obyek Wisata

Lokasi

Candi Borobudur

Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur

2

Candi Pawon

Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur

3

Candi Mendut

Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid

4

Candi Ngawen

Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan

5

Candi Gunung Wukir/Canggal

Desa Somokaton, Kecamatan Salam

6

Makam Gunung Pring

Bukit Gunung Pring, Kecamatan Muntilan

7 8

Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogorejo Makam Pasteur Van Lith

9

Bukit Gunung Pring, Kecamatan Muntilan Kecamatan Muntilan

Candi Asu

Desa Sengi, Kecamatan Dukun

10

Candi Pendem


11

Candi Lumbung


12

Makam Ky. Condrobumi

Kecamatan Candimulyo

13

Makam Sunan Geseng

Desa Tirto, Kecamatan Grabag

14

Air Terjun Seloprojo

Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak

15

Pemandian Kalibening

Kecamatan Secang

16

Candi Selogriyo

Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari

17

Langgar Agung Pangeran Diponegoro

Desa Menoreh, Kecamatan Salaman

18 19

Pesarean Pangeran Singosari (Gunung Sari Salam) Makam Kyai Mijil

20

Makam Kyai Raden Syahid

Desa Salam, Kecamatan Salam

21

Candi-candi (baru dalam proses penggalian)

Kecamatan Salam


Desa Gulon, Kecamatan Salam Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur

II-41

5. Kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang antara lain: a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi, antara lain Kecamatan Srumbung, Dukun, Sawangan. b. Kawasan Rawan Gempa Bumi, terutama gempa vulkanik berada di Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Ngluwar c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah, Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada tabel. berikut:

Tabel 2.41.

Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang

Gerakan Tanah Rawan gerakan tanah tinggi

Rawan gerakan tanah menengah

Rawan gerakan tanah rendah Rawan gerakan tanah sangat rendah Sangat rendah

Lokasi Kecamatan Borobudur, Kajoran bagian utara, Kalingkrik, Pakis, Windusari bagian tengah, Salaman, Tempuran, Secang bagian utara, Tegalrejo dan Candimulyo, Ngablak bagian utara. Kecamatan Borobudur dengan kemiringan > 100 – 200, Kajoran bagian timur, Kaliangkrik lereng bagian atas Gunung Sumbing, Windusari bagian utara, Salaman bagian timur, Tempuran bagian selatan, sebagian Tegalrejo, Candimulyo. Kecamatan Salam, Ngluwar, Muntilan, Srumbung bagian timur, Salaman bagian timur, Ngablak bagian timur dan Borobudur bagian utara dan timur. Kecamatan Mertoyudan Secang bagian barat, Mungkid, Mertoyudan

6. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah. Kawasan perlindungan plasma nutfah di Kabupaten meliputi: 1. Lereng Gunung Merbabu; 2. Lereng Gunung Merapi; dan 3. Kecamatan Borobudur. 2.1.5.2.

Kawasan budidaya

2.1.5.2.1.

Kawasan peruntukan hutan produksi Hutan peruntukan produksi di Kabupaten Magelang dikelompokkan menjadi

dua jenis yaitu: 

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.764 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, dan Tempuran.



Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, dan Kajoran.


II-42

2.1.5.2.2.

Kawasan hutan rakyat Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Magelang mencapai luas ± 2.919 ha

yang tersebar di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Sawangan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Salaman dan Ngablak 2.1.5.2.3. 

Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian lahan basah Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 37.232 ha yang persebaran lahan basah meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, dan Grabag. Kecamatan dengan luasan pertanian terbesar adalah Kecamatan Salaman, Mungkid, Mertoyudan, Secang, Grabag, Dukun, Bandongan dan Kajoran.



Kawasan pertanian lahan kering Kawasan budidaya lahan kering terbesar tersebar di Kecamatan Pakis, Ngablak, Sawangan, Dukun, Kajoran

Candimulyo, Windusari, Kaliangkrik, Grabag

dengan luas 9.149 ha. 2.1.5.2.4.

Kawasan peruntukan perkebunan Wilayah yang termasuk kawasan perkebunan tersebar di Kecamatan

Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dengan luas ± 32.705 ha. 2.1.5.2.5.

Kawasan peruntukan perikanan Luas kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Magelang ± 2.263 ha

dengan pengembangan dipusatkan di Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan sebagai sentra pembenihan dengan daerah penyangga perikanan di Kecamatan Dukun, Salam, Ngluwar, Mertoyudan dan Salaman sebagai sentra pembesaran. 2.1.5.2.6.

Kawasan peruntukan peternakan Kawasan peternakan diarahkan perkembangannya pada kawasan yang

mempunyai potensi alam, lahan hijauan makanan ternak cukup luas, yang artinya ketersediaan pakan hijau untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan di wilayah tersebut, dan pada dataran tinggi dengan curah hujan tinggi serta pada Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-43

lokasi-lokasi yang mana memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk bekerja di sektor peternakan. 2.1.5.2.7.

Kawasan peruntukan pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan batuan di Kabupaten Magelang lokasinya

tersebar di Kecamatan Borobudur, Salaman, Dukun, Srumbung, Salam, Tempuran, Windusari, Secang, Grabag, dan Mungkid. 2.1.5.2.8.

Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Magelang, meliputi :

a.

kawasan peruntukan pariwisata budaya;

b.

kawasan peruntukan pariwisata alam; dan

c.

kawasan peruntukan pariwisata buatan.

2.1.5.2.9.

Kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan industri besar dan sedang adalah di Kecamatan

Tempuran dengan luas 1.600 ha. Selain kawasan peruntukan industri yang ditetapkan di Kecamatan Tempuran, secara existing terdapat juga industri besar dan sedang yang tersebar di beberapa kecamatan yang secara bertahap akan ditata kembali. 2.1.5.2.10.

Kawasan peruntukan permukiman Pengembangan

kawasan

permukiman

mendapatkan

prioritas

dalam

menentukan penggunaan lahan. Pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada. Akibatnya, wilayah perdesaan sulit berkembang karena jauh dari jangkauan sarana. 2.1.5.2.11. 

Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Magelang dipergunakan

untuk daerah latihan Akmil Magelang, Armed II, Rindam IV dan Secaba Rindam IV/Diponegoro. Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-44



Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun

2007

adalah

area

memanjang

atau

jalur

dan/atau

mengelompok,

yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam. Selain berdasarkan potensi sebagaimana terpapar dalam struktur ruang sebagaimana tersebut di atas, di dalam RTRW Kabupaten Magelang juga telah menetapkan

Kawasan

Strategis

Kabupaten.

Kawasan

Strategis

Kabupaten

Magelang meliputi 3 (tiga) sudut pandang yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya dan dari sisi daya dukung lingkungan hidup. Dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan pada koridor jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya dan Perkotaan Salam dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang yang diikuti dengan pelaksanaan tahapan indikasi program prioritas pada kawasan strategis Kabupaten tersebut. Sampai dengan saat ini telah disusun Rencana Detail Tata Ruang pada KSK

tersebut. Adapun program yang telah dicapai dengan

membuka akses pengembangan usaha ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut dan pengembangan kawasan perumahan permukiman pada kawasan-kawasan tersebut, namun tetap diikuti dengan pengendalian tata ruang. Selain kawasan pada koridor jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Merapi

Merbabu, dan Agropolitan Sumbing.

Untuk

mendukung

perwujudan agropolitan, telah disusun Masterplan Agropolitan sebagai dokumen acuan dan atau road map dalam penganggaran dan pelaksanaan program. Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang sosial budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Magelang adalah Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat karena juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat teranggarkan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Borobudur dan sekitarnya. Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-45

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, ditetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada sub DAS Progo Hulu. Untuk menjaga kelestariannya Pemerintah Kabupaten Magelang mengendalikan secara ketat terhadap penutupan lahan pada kawasan atau area yang ditetapkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air. 2.1.5.3.

Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana alam khususnya bencana

gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Magelang merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah dan keberadaan gunung Merapi. Ancaman bencana oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang adalah: a) Tanah longsor di 17 kecamatan. b) Banjir di aliran sungai terutama Sungai Progo dan Sungai Elo. c) Banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. d) Angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 13 kecamatan. e) Kekeringan/krisis air bersih di 10 kecamatan (kemarau panjang) sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan (6 desa), yaitu Kecamatan Kajoran (Kwaderan, Wonogiri), Kecamatan Salaman (Margoyoso dan Sriwedari), Kecamatan Borobudur (Kenalan dan Sambeng). f)

Kebakaran hutan.

g) Letusan Gunung Merapi, 3 (tiga) kecamatan berada di KRB III. Posisi Kabupaten Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung api dan salah satunya masih aktif memberikan konsekuensi munculnya bencana alam seperti letusan gunung berapi yaitu Gunung Merapi. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah KRB I, KRB II, dan KRB III, dengan perincian sebagai berikut: 

KRB III, 3 kecamatan, 19 desa:

1) Kecamatan Srumbung di 8 desa (Kaliurang, Kemiren, Tegalrandu, Mranggen, Srumbung, Kamongan, Nglumut, Ngablak, Ngargosoko); 2) Kecamatan Dukun di 8 desa (Kalibening, Keningar, Sumber, Krinjing, Sengi, Mangunsuko, Sewukan, Ngargomulyo, Paten); 3) Kecamatan Sawangan di 3 desa (Wonolelo, Ketep, Kapuhan). 

KRB II, 3 kecamatan, 21 desa:


II-46

1) Kecamatan

Srumbung

(Bringin,

Kamongan,

Kradenan,

Banyuadem,

Pucanganom, Pandanretno, Jerukagung, Sudimoro, Polengan); 2) Kecamatan

Dukun

(Wates,

Banyudono,

Banyubiru,

Dukun,

Ngadipuro,

Mangunsuko); 3) Kecamatan Sawangan (Krogowanan, Sawangan, Gondowangi). 

KRB I, 5 kecamatan, 24 desa:

1) Kecamatan Dukun (Ketunggeng); 2) Kecamatan Ngluwar di 5 desa (Blongkeng, Pakunden, Bligo, Somokaton, Ngluwar); 3) Kecamatan Mungkid di 4 desa (Pabelan, Progowati, Ngrajek, Bojong); 4) Kecamatan Salam di 8 desa (Salam, Mantingan, Sucen, Kadiluwih, Gulon, Jumoyo, Seloboro, Sirahan); 5) Kecamatan Muntilan di 7 desa (Muntilan, Ngawen, Gunungpring, Tamanagung, Gondosuli, Adikarto, Keji).

Sumber: RTRW Kabupaten Magelang, 2010-2030

Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang


II-47

Selain itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang mempunyai kedalaman tanah >60 cm. Tanah yang cukup tebal dan kelerengan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang >15% dan curah hujan cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Untuk bencana gerakan tanah sebagian wilayah Kabupaten Magelang juga masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah.

Sumber: Analisis Indikator Kinerja Pembangunan Daerah, 2013

Gambar 2.7. Peta Kedalaman Tanah di Kabupaten Magelang


II-48

Sumber: RTRW 2010-2030

Gambar 2.8. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Magelang


Gambar 2.9. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Magelang


II-49


Gambar 2.10. Peta Sistem Perkotaan Kabupaten Magelang Berdasarkan peta diatas, Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Magelang terbagi ke dalam Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan yaitu sebagai berikut: A.

SISTEM PERKOTAAN 1. Pengembangan PKL, yaitu: a. Kawasan Perkotaanungkid; b. Kawasan Perkotaan Muntilan; c. Kawasan Perkotaan Mertoyudan; d. Kawasan Perkotaan

Borobudur yang mengacu pada Kawasan Strategis

Nasional (KSN) Borobudur; dan e. Kawasan perkotaan Secang. 2. Pengembangan PPK, yaitu: a. Ibukota Kecamatan Salaman; b. Ibukota kecamatan Grabag; c. Ibukota Kecamatan Salam; d. Ibukota Kecamatan Sawangan; e. Ibukota kecamatan Bandongan; dan f.

Ibukota Kecamatan Tegalrejo.


II-50

3. Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c, meliputi: a. Ibukota Kecamatan Ngablak; b. Ibukota Kecamatan Pakis; c. Ibukota Kecamatan Windusari; d. Ibukota kecamatan Kaliangkrik; e. Ibukota Kecamatan Kajoran; f.

Ibukota Kecamatan Tempuran;

g. Ibukota Kecamatan Candimulyo; h. Ibukota Kecamatan Dukun; i.

Ibukota Kecamatan Srumbung; dan j.

4. Berdasarkan

potensi

pertanian

dan

Ibukota Kecamatan Ngluwar. pariwisata,

terdapat

pusat-pusat

pertumbuhan sebagai berikut: a. Pusat

pertumbuhan

Kota

Mungkid,

yang

didukung

oleh

wilayah

Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Salaman dan Tempuran diprioritaskan sebagai:

-

pusat pengembangan wisata budaya; dan

-

pusat

pengembangan

desa

wisata

dengan

mengarahkan pada

upaya pembibitan tanaman dan upaya konservasi lingkungan. b. Pusat

pertumbuhan

Kaliangkrik,

yang

didukung

oleh

wilayah

Kecamatan Kaliangkrik, Windusari, Kajoran dan Bandongan diprioritaskan sebagai:

-

pusat penghasil tanaman padi dan hortikultura;

-

pusat pengembangan wisata alam; dan

-

pusat

pemasaran

olahan

pertanian

daerah

ke

arah

Kabupaten

Temanggung dan Wonosobo. c. Pusat pertumbuhan Tegalrejo, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Tegalrejo, Secang, Candimulyo, Grabag, Pakis dan Ngablak diprioritaskan sebagai:

-

pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran dan bunga;

-

pusat pengembangan peternakan sapi potong dan ayam potong; dan

-

pusat

penelitian

bidang

pertanian

(Sekolah

Tinggi

Pertanian

di

Kecamatan Tegalrejo).


II-51

d. Pusat pertumbuhan Dukun, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Dukun, Sawangan, dan Srumbung diprioritaskan sebagai:

-

pusat

perdagangan

hasil

pertanian

kawasan

agropolitan

Merapi-

Merbabu Pasar Sewukan); dan

-

pusat penghasil salak Nglumut.

e. Pusat pertumbuhan Salam, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Salam, Muntilan, dan Ngluwar diprioritaskan sebagai:

-

pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antarkabupaten), nasional (antarprovinsi); dan

B.

pusat rest area daerah wisata.

SISTEM PERDESAAN Pengembangan desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan Yaitu:

-

Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan;

-

Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur;

-

Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo;

-

Desa Sewukan, Kecamatan Dukun;

-

Desa Losari dan Cokro, Kecamatan Grabag ;

-

Desa Sambak, Kecamatan Kajoran;

-

Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrik;

-

Desa Bondowoso dan Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan;

-

Desa Paremono, Kecamatan Mungkid;

-

Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan;

-

Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak;

-

Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar;

-

Desa Kaponan, Kecamatan Pakis ;

-

Desa Gulon, Kecamatan Salam;

-

Desa Kalisalak dan Krasak, Kecamatan Salaman;

-

Desa Ketep, Kecamatan Sawangan;

-

Desa Pucang, Kecamatan Secang;

-

Desa Kamongan, Kecamatan Srumbung;


II-52

-

Desa Banyuurip, Kecamatan tegalrejo;

-

Desa Bawang, Kecamatan Tempuran; dan

-

Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari.

2.1.1.

Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Bupati Kabupaten Magelang

dibantu oleh seperangkat institusi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda namun terorganisir dan merupakan suatu kesatuan, dengan rincian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Bagan organisasi Pemerintah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan sanitasi diantaranya : 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;



Badan Lingkungan Hidup;



Dinas Kesehatan;



Dinas Pekerjaan umum dan ESDM


II-53

Sumber: Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2015

Gambar 2.11. Struktur Pemerintahan Kabupaten Magelang


II-54

Sumber: SK Pokja AMPL, 2015

Gambar 2.12. SKPD Yang Membidangi Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Magelang


II-55

2.2.

Kemajuan pelaksanaan SSK SSK adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten, yang berisi tentang potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK Kabupaten Magelang merupakan penjabaran dari strategi sanitasi yang memuat empat sub sektor pilar utama sanitasi yaitu sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase, dan sub sektor PHBS. Penyusunan dokumen SSK Kabupaten/Kota ini berdasarkan Buku Putih Sanitasi (BPS) di mana BPS sebagai dokumen yang memuat data dasar kondisi sanitasi Kabupaten/Kota saat ini. Kedudukan SSK diantara dokumen perencanaan di bidang sanitasi lainnya yang terdapat di Kabupaten Magelang adalah sebagai pelengkap dan penyempurna dokumen-dokumen perencanaan bidang sanitasi yang telah ada.

2.2.1.

Air Limbah Domestik Di dalam sub sektor Air Limbah Domestik, terdapat beberapa tujuan dan sasaran, strategi serta kemajuan pelaksanaan saat ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan (1)

SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Status saat ini Data dasar* (2) (3)

Tercapainya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah dengan terwujudnya sarana prasarana sesuai standart baku mutu

Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dari 49,82 % menjadi 54 % pada tahun 2017


Terbangunnya sarana prasarana air limbah domestik keluarga 2017

SSK (saat ini) Status saat ini (4) Melakukan usaha teknik setempat seperti STBM dan on site sistem akibat keterbatasan teknologi karena belum dimilikinya IPLT dan IPAL serta belum meratanya pelayanan Meningkatkan peran, koordinasi, sinergi, SDM SKPD terkait dalam mengatasi masalah limbah melalui sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbudaya PHBS Mengoptimalkan anggaran yang ada dalam APBD untuk mengatasi permasalahan limbah domestik akibat pertumbuhan dan

II-56

SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Status saat ini Data dasar* (2) (3)

Tujuan (1)

Meningkatnya cakupan pengolahan limbah domestik skala kota dari 0 % menjadi 5 % pada tahun 2017

Terbangunannya sarana prasarana air limbah domestik komunal 2017

SSK (saat ini) Status saat ini (4) persebaran penduduk yang tinggi dan miskin serta adanya daerah rawan bencana Membentuk dan membina kelompok pengelola sarana prasarana air limbah di lingkungan permukiman yang memungkinkan Meningkatkan pelayanan limbah domestik dengan mengusahakan terbangunnya IPAL skala kota dan IPLT

Sumber: Review BPS SSK 2013-2017

2.2.2.

Persampahan Di dalam sub sektor Persampahan, terdapat beberapa tujuan dan sasaran, strategi serta kemajuan pelaksanaan saat ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Status saat ini Data dasar* (1) (2) (3)

Meningkatkan dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana persampahan yang sesuai dengan mutu dan standrat yang berlaku

Tercapainya pelayanan dan pengelolaan sampah perkotaan dari 7 kecamatan menjadi 10 kecamatan tahun 2017

Terangkutnya timbunan sampah di 10 ibukota kecamaan

Meningkatnya layanan persampahan di hilir dengan mengganti TPA open dumping yang telah

Beralihya pemrosesan akhir sampah dari TPA open dumping ke


SSK (saat ini) Status saat ini (4) Melakukan usahausaha diversifikasi akibat terbatasnya jumlah dan kapasitas TPA serta teknologi yang masih open dumping sehingga pengelolaan sampah menjadi terpadu Meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga SDM yang ada mampu melakukan diversifikasi meskipun dalam keterbatasan personil dan sarana prasarana sehingga mampu melayani masyarakat dan melakukan kampanye kepada masyarakat umum dan sekolah tentang pentingnya pengelolaan sampah Mengoptimalkan penerangan dan pembinaan kepada masyarakat tentang usaha 3R sehingga wilayah yang belum

II-57

SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Status saat ini Data dasar* (1) (2) (3) penuh dengan TPA TPA regional yang regional yang controll control landfill landfill tahun 2017

SSK (saat ini) Status saat ini (4) dapat dilayani mampu melakukan penanganan sampah secara mandiri Menyelenggarakan pemantauan,evaluasi pengendalian dan pelaporan terhadap program dan kegiatan pengelolaan persampahan yang dilaksanakan di kabupaten magelang


2.2.3.

Drainase Di dalam sub sektor Drainase, terdapat beberapa tujuan dan sasaran, strategi serta kemajuan pelaksanaan saat ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Status saat ini Data dasar* (1) (2) (3)

Meningkatkan dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana drainase yang sesuai dengan mutu dan standrat yang berlaku

Tersedianya sarana drainase perkotaan dari cakupan 12 % menjadi 15,5 % tahun 2017


Terbangunnya drainase permukiman

SSK (saat ini) Status saat ini (4) Penertiban jaringan drainase yang tertutup bangunan untuk mengoptimalkan kapasitas jaringan supaya tidak over load Mengoptimalkan pengelolaan system drainase permukiman dengan menyediakan sarana prasarana drainase lingkungan yang terpadu Menyusun masterplan bagi IKK yang belum memiliki untuk mengatasi terjadinya genangan di musim hujan dan terjadinya penyumbatan jaringan Memperkuat kapasitas kelembagaan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan memperjelas wewenang pengaturan untuk mengatasi masalah drainase Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melakukan pemeliharaan jaringan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara swadaya memelihara saluran dari sampah

II-58

SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Status saat ini Data dasar* (1) (2) (3) Tersusunnya rencana induk drainase dari 8 kecamatan menjadi 21 kecamata tahun 2017

Tersedianya data base/sisitem informasi drainase

SSK (saat ini) Status saat ini (4) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap program dan kegiatan pengelolaan drainase Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat dalam mengelola dan memelihara drainase di lingkungan masingmasing


2.2.4.

Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Di dalam sub sektor PHBS dan promosi Higiene, terdapat beberapa tujuan dan sasaran, strategi serta kemajuan pelaksanaan saat ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Status saat ini Data dasar* (1) (2) (3)

Tercapainya kebiasaan cuci tangan pakai sabun dari 47 % menjadi 60 % Tahun 2017

Meningkatnya masyarakat pengadopsi cuci tangan pakai sabun

Tercapainya peningkatan akses masyarakat kepada jamban sehat menjadi 80 % pada tahun 2017

Meningkatnya jumlah masyarakat stop buang air besar sembarangan

Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat


SSK (saat ini) Status saat ini (4) Mengoptimalkan program promosi kesehatan melalui posyandu untuk mengurangi penularan penyakit berbahaya dan mengurangi perilaku masyarakat akibat buang sampah sembarangan Mengoptimalkan program promosi kesehatan dan memaksimalkan pelaksanaan posyandu untuk promosi cuci tangan pakai sabun dan mengurangi penderita gizi buruk dalam masyarakat Mendayagunakan program promosi kesehatan untuk sosialisasi tentang buang sampah sembarangan dan penyadaran tentang bahaya BAB di sungai/ saluran drainase Melakukan promosi kesehatan untuk memicu kesadaran masyarakat dalam melaksanakan sanitasi

II-59

SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 Tujuan Status saat ini Data dasar* (1) (2) (3)

SSK (saat ini) Status saat ini (4) total berbasis masyarakat Mengoptimalkan program jambanisasi untuk mencegah BAB di sungai/ saluran drainase


2.3.

Profil Sanitasi Saat Ini Pembangunan di Kabupaten Magelang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan pengertian dasar pembangunan yang berkelanjutan agar mekanisme pengelolaan, pemanfaatan sumber daya yang ada diharapkan akan bermuara kepada kualitas lingkungan yang memenuhi standar kehidupan. Persoalan penting yang memerlukan prioritas penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman. Seiring

dengan

aktifitas

pembangunan

yang

meningkat

dengan

bertambahnya penduduk akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, apabila tidak dikelola dengan baik maka akan dapat menimbulkan masalah di bidang sanitasi. Hal ini akan menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan estetika serta kemungkinan timbulnya penyakit sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk sarana dan prasarana fisik maupun bentuk pemberdayaan masyarakat. Secara umum kondisi sanitasi Kabupaten Magelang dapat diuraikan sebagai berikut : 2.3.1. Air Limbah Domestik 1. Sistem dan infrastruktur Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan satu salah tolak ukur dari Kualitas pelayanan kesehatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang untuk

selalu

di

upayakan

kearah

perbaikan

sehingga

akan

memberikan

kesejahteraan masyarakatnya khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini tentunya tidak hanya mengendalakn dari pemerintah saja, namun peran serta Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-60

swasta dan masyarakat juga diperlukan baik dari sisi perencanaan, penyediaan sarana prasarana maupun pengelolaan pemeliharannya agar tercapai kehidupan yang sehat dan berkualitas. Secara umum Air limbah domestik terdiri dari 2 jenis, yaitu grey water (air bekas mandi dan cuci) serta black water (tinja). Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kendal terdapat 2 sistem, yaitu sistem individu dan sistem komunal. Sistem individu adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan septik tank maupun cubluk. Sedangkan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dikelola secara kelompok (KSM), baik berupa sistem perpipaan maupun MCK komunal. Secara umum limbah tinja di Kabupaten Magelang belum dikelola dengan baik, banyak masyarakat yang masih membuang air limbah langsung ke saluran drainase, perkebunan, lading maupun tempat lain yang dirasa memungkinkan. Masyarakat bahkan masih ada yang melakukan BABs di sungai secara langsung. Beberapa desa sudah telayani dengan sistem ipal komunal, MCK, septiktank individu maupun jamban bersama, namun demikian Sarana dan Prasarana pengelolaan masih terbatas pada skala rumah tangga saja dan masih belum tersebar secara merata. Sistem IPAL kawasan skala besar juga belum terdapat di Kabupaten Magelang hal ini karena keterbatasan lahan.sedangkan untuk pengelolaan lumpur tinja Kabupaten Magelang belum memiliki IPLT sehingga cenderung mengandalkan pembuangan melalui resapan tanah. Secara umum pengelolaaan air limbah di Kabupaten Magelang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.42.

Diagram Sistem Sanitasi Air limbah domestic



II-61

Secara rinci cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestiki per kecamatan di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut

Tabel 2.43. Nama

Cakupan Layanan Akses Sistem Air Limbah

Sanitasi tidak layak

Sanitasi Layak Sistem Onsite

Sistem Offsite

BABS* No

Kecamatan (KK)

Skala Kawasan / terpusat

Sistem Berbasis Komunal

Cubluk***, jamban tidak aman**

Cubluk aman/ Jamban keluarga dgn tangki septik aman

MCK /Jamban Bersama

MCK Komunal****

Tangki Septik Komunal > 10 KK

IPAL Komunal

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

Sambungan Rumah yg berfungsi (KK)

WILAYAH PERDESAAN Salaman

5,453

535

10,673

1,603

113

0

0

Ngluwar

3,864

102

5,396

479

0

0

0

Srumbung

4,892

148

6,598

755

19

0

0

Dukun

5,486

1,134

5,099

668

63

75

0

Sawangan

4,359

819

8,758

1,530

0

0

0

Candimulyo

2,006

4,434

3,944

1,709

0

75

0

Tempuran

3,029

533

7,289

1,077

50

0

0

Kajoran

5,132

1,443

6,617

1,093

0

75

0

Kaliangkrik

1,665

3,231

7,794

1,207

0

0

0

Pakis

1,375

1,783

7,874

2,917

0

63

0

Salam

3,301

54

8,461

577

0

0

0

Bandongan

3,645

1,954

8,107

744

0

126

0

Windusari

1,343

2,756

6,344

1,265

0

0

0

Tegalrejo

1,900

381

8,533

1,227

113

0

0

Grabag

2,339

1,465

14,724

2,932

0

150

0


II-62

Nama

Sanitasi tidak layak

Sanitasi Layak Sistem Onsite

Sistem Offsite

BABS* No

Kecamatan (KK)

Ngablak

687

Skala Kawasan / terpusat

Sistem Berbasis Komunal

Cubluk***, jamban tidak aman**

Cubluk aman/ Jamban keluarga dgn tangki septik aman

MCK /Jamban Bersama

MCK Komunal****

Tangki Septik Komunal > 10 KK

IPAL Komunal

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

(KK)

2,106

5,677

2,132

0

339

0

Sambungan Rumah yg berfungsi (KK)

WILAYAH PERKOTAAN Borobudur

2,832

479

9,823

2,192

63

0

0

Muntilan

5,011

1,258

12,376

1,234

289

264

0

Mungkid

5,170

567

12,125

708

107

38

0

Mertoyudan

1,582

538

24,146

1,924

19

0

0

Scang 2,372 Sumber: Instrumen Profil, 2015

997

14,229

1,392

452

0

0


II-63

Tabel 2.44.

Cakupan Layanan Sarana Prasarana Sistem Komunal (Communal based System)

NO Kecamatan

Wilayah Perkotaan

Wilayah Perdesaan

Total 1 Salaman 2 Borobudur 3 Ngluwar 4 Salam 5 Srumbung 6 Dukun 7 Muntilan 8 Mungkid 9 Sawangan 10 Candimulyo 11 Mertoyudan 12 Tempuran 13 Kajoran 14 Kaliangkrik 15 Bandongan 16 Windusari 17 Secang 18 Tegalrejo 19 Pakis 20 Grabag 21 Ngablak Sumber: Instrumen

63651 48383 25514 31109 42816 39276 52101 65717 50869 45011 67087 33405 48879 50064 49505 44797 67513 46855 48819 71185 34291 Profil, 2015

4365 8810 5076 14777 3931 5083 25205 5857 4596 1952 42666 14598 3524 3811 6651 3347 10717 8477 4511 12693 4184

Jumlah unit MCK

Jumlah unit IPAL Komunal

Jumlah unit Tangki Septik Komunal (>10 SR)

Total Unit

Jumlah KK yang terkoneksi ke MCK

Jumlah KK yang terkoneksi ke IPAL Komunal

Jumlah KK yang terkoneksi ke Tangki Septik Komunal (>10 SR)

Total KK

16

16

0

32

1,288

1,205

0

2,493

1 1 0 0 1 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 1 2 6 4 0 1 1 1 1 0 2 0 4 1 1 2 3

113 63 0 0 19 63 289 107 0 0 19 50 0 0 0 0 452 113 0 0 0

0 0 0 0 0 75 264 38 0 75 0 0 75 0 126 0 0 0 63 150 339

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 63 0 0 19 138 553 145 0 75 19 50 75 0 126 0 452 113 63 150 339


II-64

Tabel 2.45.

Kondisi Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

No

Jenis

Satuan

(i)

(ii)

(iii)

Jumlah/

Kondisi

Kapasitas

Berfungsi

Tdk berfungsi

(iv)

(v)

(vi)

Keterangan (vii)

SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1

Berbasis komunal -

MCK Komunal

unit

2

Truk Tinja

unit

3

IPLT : kapasitas

M3/hari

16

v

Dimanfaatkan dan dioperasionalkan oleh masyarakat namun belum optimal

16

v

Dimanfaatkan dan dioperasionalkan oleh masyarakat namun belum optimal

SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1

Berbasis komunal - Tangki septik komunal >10KK -

2

IPAL Komunal

unit unit

IPAL Kawasan/Terpusat -

kapasitas

-

sistem

M3/hari

Sumber : DPU ESDM, 2015

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Secara umum sarana prasana pengelolaan air limbah yang sudah dibangun di Kabupaten Magelang telah berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.namun demikian masih pelayanannya masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.


II-65

Tabel 2.46.

Sarpras Pengolahan Air Limbah

LOKASI NO

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NAMA IPAL KOMUNAL

2 MCK DAN IPAL MCK DAN IPAL IPAL KOMUNAL MCK DAN IPAL IPAL KOMUNAL MCK DAN IPAL IPAL KOMUNAL IPAL KOMUNAL IPAL KOMUNAL MCK MIX IPAL KOMUNAL MCK DAN IPAL MCK DAN IPAL MCK DAN IPAL MCK DAN IPAL

Alamat

3 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Kecamatan

Desa

Dusun

4

5

6

Kecamatan Muntilan Kecamatan Mungkid Kecamatan Muntilan Kecamatan Muntilan Kecamatan Secang Kecamatan Borobudur Kecamatan Secang Kecamatan Grabag Kecamatan Bandongan Kecamatan Muntilan Kecamatan Tegalrejo Kecamatan Dukun Kecamatan Mungkid Kecamatan Mertoyudan

KAPASITAS TERBANGUN (PxLxT/m3)/m2

JUMLAH KK/JIWA TERLAYANI PROGRAM

NAMA PAGUYUBAN PENGELOLA (KSM)

9

10

7

8

25

m3

250

JIWA

SANIMAS

BAROKAH

25

m3

250

JIWA

SANIMAS

GUYUB RUKUN

25

m3

250

JIWA

SANIMAS

GAMOL BERSERI

25

m3

250

JIWA

SANIMAS DAK

Desa Pucang

Dusun Nepen Dusun Karangkulon

30

m3

300

JIWA

SANIMAS

TERATE SUMBER MANFAAT

Desa Bumiharjo

Dusun Sigug

25

m3

250

JIWA

SANIMAS DAK

BAROKAH

Desa Madusari

Dusun Kembangan

30

m3

300

JIWA

SLBM DAK

KEMBANGSARI

Desa Grabag Desa Bandongan

Dusun Sawahan Dusun Karangkulon

30

m3

300

JIWA

SLBM DAK

REKIY

30

m3

300

JIWA

SLBM DAK

AMANAH

Desa Pucungrejo

Dusun Karangrejo

30

m3

300

JIWA

SLBM DAK

AN NADLOFAH

Desa Tegalrejo Desa Kalibening

Dusun Dlimas

7.5

m3

75

JIWA

SANIMAS

MANUNGGAL

Dusun Windusari

7.5

m3

75

JIWA

SANIMAS

ANUGRAH

Desa Paremono

Dusun Paremono Dusun NepakKaret

7.5

m3

75

JIWA

SANIMAS

7.5

m3

75

JIWA

SANIMAS

PANJI GUNA ANGGREK PUTIH

Kelurahan Muntilan

Kampung Kaweron Dusun Karanggondang Dusun Gatak Gamol

Desa Bojong Desa Pucungrejo Desa Gunungpring

Desa Bulurejo


II-66

LOKASI NO

1 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NAMA IPAL KOMUNAL

2 MCK DAN IPAL IPAL KOMUNAL IPAL KOMUNAL IPAL KOMUNAL MCK MIX IPAL KOMUNAL MCK DAN IPAL MCK DAN IPAL IPAL KOMUNAL IPAL KOMUNAL IPAL KOMUNAL IPAL KOMUNAL IPAL KOMUNAL IPAL KOMUNAL DAN MCK IPAL KOMUNAL

Alamat

3

Kecamatan

Desa

Dusun

4

5

6

2011

Kecamatan Tempuran Kecamatan Ngablak

Desa Sidoagung Desa Sumberejo

2011

Kecamatan Dukun

Desa Dukun

2011

Kecamatan Grabag

2010

2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013

Kecamatan Kajoran Kecamatan Salaman Kecamatan Secang Kecamatan Ngablak Kecamatan Secang Kecamatan Mungkid Kecamatan Kajoran Kecamatan Pakis Kecamatan Candimulyo Kecamatan Bandongan


7

JUMLAH KK/JIWA TERLAYANI

8

PROGRAM


9

10

Dusun Meteseh

7.5

m3

75

JIWA

SANIMAS

Dusun Klabaran

35

m3

350

JIWA

SLBM DAK

MH SUMBER MAKMUR

Dusun Banggalan

35

m3

350

JIWA

SLBM DAK

IKLAS

Desa Grabag

Dusun Krajan II

35

m3

350

JIWA

SLBM DAK

MARSUDI UTAMANING MASYARAKAT

Desa Mranggen

Dusun Mranggen Kulon

35

m3

350

JIWA

SLBM DAK

KUNCUP MEKAR

Desa Ngadirejo Kelurahan Secang

35

m3

350

JIWA

SLBM DAK

35

m3

350

JIWA

SLBM DAK

AL MATHHAR SECANGKRING GEMILANG

40

m3

450

JIWA

SLBM DAK

MARGO DADI

40

m3

450

JIWA

SLBM DAK

ANUGRAH

Desa Ngrajek

Dusun Pendem Lingkungan Secang Atas Dusun Bandongan Kulon Dusun Kembangan Dusun Nglaseman

40

m3

450

JIWA

SLBM DAK

SIDO MILI

Desa Sidorejo

Dusun Burikan

40

m3

450

JIWA

SLBM DAK

NGUDI WARAS

Desa Pakis

Dusun Bowongan

40

m3

450

JIWA

SLBM DAK

LOH JINAWI

Desa Surodadi

Dusun Tepus wetan

40

m3

450

JIWA

SLBM DAK

Banyuwangi

Dusun Gemulung

40

m3

450

JIWA

SLBM DAK

DADI RUKUN GEMULING CLING

Desa Ngablak Desa Madusari


II-67

LOKASI NO

1

NAMA IPAL KOMUNAL

2

Alamat

3

IPAL KOMUNAL 2014 IPAL 30 KOMUNAL 2014 IPAL 31 KOMUNAL 2014 IPAL 32 KOMUNAL 2014 Sumber : DPU ESDM, 2015 29

Kecamatan

Desa

Dusun

4

5

6

Kecamatan Muntilan Kecamatan Muntilan Kecamatan Ngablak Kecamatan Mungkid


JUMLAH KK/JIWA TERLAYANI

7

8

PROGRAM


9

10

Desa Sedayu

Dusun Sedayu

40

m3

450

JIWA

SLBM DAK

IKHLAS SEJAHTERA

Desa Sokorini

Dusun Curah

40

m3

450

JIWA

SLBM DAK

CURAH CERIA

Desa Kanigoro

Dusun Trembel

40

m3

450

JIWA

SLBM DAK

NGUDI SEHAT

Desa Gondang

Dusun Galokan

20

m3

200

JIWA

SLBM DAK

GUYUB RUKUN


II-68

Berdasarkan rincian tabel diatas Peran serta masyarakat di Kabupaten Magelang dalam penanganan limbah cair masih terbatas pada kesadaran untuk hidup sehat dengan membangun jamban dan tangki septic sendiri tanpa bantuan pemerintah. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban rumah tangga maupun jamban umum masih rendah yang ditunjukkan dengan masih adanya sebagian masyarakat yang membuang limbah cair langsung dari toilet ke sungai maupun BABs. Beberapa sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah telah Dimanfaatkan dan dioperasionalkan oleh masyarakat namun belum optimal dimanfaatkan dan dioperasionalkan oleh masyarakat namun belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah. Masih rendahnya peran masyarakat dalam penanganan dan pengolahan air limbah ditunjukkan dari masih banyaknya warag yang melakukan BABs, persebaran kepemilikan jamban dan sarana sanitasi lainnya masih terbatas serta banyak di jumpai fasilitas umum yang sudah terbangun namun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya jadi terkesan kurang terawat. Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan kegiatan untuk mendorong Peran serta masyarakat dalam penangan pembangunan instalasi pengolahan limbah cair rumah tangga melalui program/proyek layanan yang berbasis masyarakat seperti Program Sanimas dan SLBM dari tahun 2006 sampai tahun 2014 yang berada di 32 lokasi baik menggunakan sistem ipal komunal maupun mck plus.


II-69

Sumber: RISPAM, 2014

Gambar 2.13. Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah 2. Kelembagaan dan Peraturan Lembaga atau dinas yang mengelola limbah cair di Kabupaten Magelang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral serta Badan Lingkungan Hidup. Dinas-dinas tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelayanan kepada masyarakat tentang limbah tinja. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:


II-70

Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral

Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Bina Marga

Bidang Cipta Karya

Bidang Pengairan

Seksi Tata Bangunan & Tata Kota

Seksi Penataan Ruang & Lahan

Seksi Permukiman

Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Bidang ESDM

Penyelenggara pengelolaan limbah domestik

Sumber: BPS SSK 2013-2017

Gambar 2.14. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Sekretariat

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air

Sumber: BPS SSK 2013-2017

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat & B3

Bidang Pengkajian Dampak dan Pengamanan Lingkungan

Penyelenggara pengelolaan limbah domestik

Gambar 2.15. Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-71

Tabel 2.47.

Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Fungsi

PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan air limbah domestic skala kabupaten  Menyusun rencana program air limbah domestic dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program air limbah domestic dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pembangunan awal air limbah domestik  Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki Septik)  Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septic ke IPLT (truk Tinja)  Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa Kolektor)  Membangun sarana IPLT atau IPAL PENGELOLAAN  Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja  Mengelola IPLT atau IPAL  Melakukan penarikan restribusi penyedotan lumpur tinja  Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestic dan atau penyedotan air limbah domestik  Melakukan pengecakkan kelengkapan utilitas teknis bangunaan (tangkiseptik,dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestic (pengakutan,personil,peralatan) dll  Melakukan Sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestic skala kabupaten  Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kepasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestic  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik Sumber : Review BPS SSK 2013-2017


Pemangku Kepentingan Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten √ √ √

√ √ √

√

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

II-72

Tabel 2.48.

Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Magelang Ketersediaan

Peraturan

Ada (sebutkan)

AIR LIMBAH DOMESTIK  Target Capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestic di kabupaten  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestic  Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembngan untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestic di hunian rumah  Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah  Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestic di tempat usaha  Kewajiban penyedotan air limbah domestic untuk masyarakat industry rumah tangga dan kantor pemilik tangki septic  Restribusi penyedotan air limbah domestik  Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestic bagi kegiatan permukiman usaha rumah tangga dan perkantoran Sumber : Review BPS SSK 2013-2017

Tidak ada

Efektif dilaksanakan

Pelaksanaan Belum efektif dilaksanakan

Keterangan Tidak efektif dilaksanakan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.3.2. Persampahan 1. Sistem dan infrastruktur Pengelolaan Pekerjaan

Umum

sampah Bidang

di

Kabupaten

Kebersihan

dan

Magelang

ditangani

Pertamanan. Cakupan

oleh

Dinas

pelayanan

pengelolaan sampah Kabupaten Magelang sampai saat ini masih melayani 7 kecamatan yang meliputi Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Salaman, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Secang, Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-73

Kecamatan Grabag. Selebihnya dikelola secara partisipasi masyarakat baik secara dibakar, ditimbun, maupun dikelola dengan membentuk kelembgaan pengelolaan sampah. Secara umum pengelolaaan persampahan di Kabupaten Magelang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.49.

Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan


Secara umum pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang diolah mulai dari dari sumber sampai pemrosesan akhir. Dari sumber, sampah dimasukkan ke wadah kemudian dikumpulkan dengan gerobak/motor sampah atau dump truck atau pick up menuju TPS atau KONTAINER. Selanjutnya sampah dibuang ke TPA dengan dump truck dan arm roll truck. Berdasarkan jenis kegiatannya, aspek teknis operasional ini dapat

dibedakan

atas

sub-aspek

pewadahan,

pengumpulan,

pemindahan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir. 1.

Pewadahan Pewadahan merupakan kegiatan memasukkan sampah dalam tempat sampah. Kegiatan pewadahan ini sebagai langkah awal dari upaya pengelolaan


II-74

sampah yang penting dalam rangka memudahkan pengumpulan dan pengambilan. Jenis wadah yang digunakan di Kabupaten Magelang adalah tong plastik. Wadah tong plastik biasanya ditempatkan di tepi jalan dan di daerah dekat pemukiman warga.

Sumber : Dokumentasi, 2014

Gambar 2.16. Tempat Sampah Tong Plastik 2.

Pengumpulan Pengumpulan adalah proses pengambilan sampah dari pewadahan sampah pada sumber timbulan sampah ke tempat pengumpulan sementara atau stasiun pemindah ataupun pengangkutan langsung ke lokasi pembuangan akhir. Termasuk dalam pekerjaan pengumpulan adalah penyapuan jalan. Berdasarkan lokasi pengumpulan yang dituju, pola pengumpulan dibedakan atas pengumpulan langsung dan

pengumpulan

tidak

langsung.

Pengumpulan

langsung

adalah

sampah

dikumpulkan secara langsung dari tempat sampah untuk diangkut ke lokasi pembuangan akhir. Pengumpulan tak langsung adalah kegiatan pengumpulan dari tempat sampah untuk kemudian dibawa ke TPS atau KONTAINER. Kegiatan pengumpulan langsung di Kabupaten Magelang dilakukan dengan mobil pick up sampah. Mobil sampah ini melayani sampah permukiman dan sebagai penyisir kebersihan sampah jalan. Jumlah mobil pick up sebanyak 11 unit. Kegiatan pengumpulan tidak langsung dilayani dengan gerobak dan motor sampah. Jumlah gerobak sampah adalah 21 unit, motor sampah sebanyak 8 unit.Kendaraan-kendaraan tersebut melayani objek-objek seperti pasar, pertokoan, jalan, dan permukiman. Jam kerja berlangsung dua (2) shift. Shift pertama berlangsung dari pukul 04.30-08.00, shift kedua berlangsung dari pukul 10.00-14.00. Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-75

Termasuk dalam kegiatan pengumpulan adalah kegiatan penyapuan jalan. Frekuensi penyapuan jalan 2 kali sehari, yaitu pada pukul 04.00 - 07.30, dan 14.00 -18.00 dengan wilayah sapuan.


Gambar 2.17. (a) mobil sampah (b) Gerobak Sampah (c) motor sampah(d) Bajaj 3.

Pemindahan Pemindahan

adalah

kegiatan

menampung

sementara

sampah

dari

kendaraan-kendaraan pengumpul. Jenis bangunan pemindah yang ada di Kabupaten Magelang

antara

lain

adalah

TPS

(tempat penampungan

sementara)

dan

KONTAINER. TPS adalah jenis bangunan pemindahan sampah berupa alas lantai yang dikelilingi tembok, tanpa dilengkapi dengan kontainer. Ukuran TPS bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan. Di Kabupaten Magelang ada 27 lokasi pelayanan yaitu Tape Ketan di Muntilan, Wonosari di Muntilan, Gunung Pring di Muntilan, Gatak Gamol di Muntilan, Sayangan di Muntilan, Sleko di Muntilan, Pasar Burung di Muntilan,.Ponalan di Muntilan,Taman Agung di Muntilan, Pasar Sayur di Muntilan,Pasar Gedhe di Muntilan,Blambangan Blabak di Mungkid,.Pasar Blabak di Mungkid,Blondo di Mungkid, Setda Kab.Magelang, Borobudur 1,Borobudur 2, Salaman, Mertoyudan 1, Mertoyudan 2, Mertoyudan 3, Secang 1, Secang 2, Grabag 1, Grabag 2, Ketep Sawangan, Payaman Secang. Unit pemindah berupa kontainer dan bangunan dengan jumlah tertentu dan pengaturan penjadwalan.


II-76


Gambar 2.18. (a)TPS, (b) Kontainer 4.

Pengangkutan Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari wadah sampah atau unit pemindah menuju ke lokasi pembuangan. Kegiatan yang mengambil sampah dari

wadah

sampah

menuju

lokasi

pembuangan

disebut

pengangkutan

langsung. Jenis kendaraan yang dipakai berupa dump truk, atau pick up sampah. Kegiatan mengambil sampah dari unit pemindah (TPS atau KONTAINER) disebut pengangkutan tak langsung. Armada yang digunakan biasanya berupa arm roll. Jenis kendaraan yang digunakan untuk pelayanan sampah di Kabupaten Magelang berupa dump truck, arm roll truck, dan pick up. Jumlah total keempat jenis armada pengangkut tersebut 11 unit yang kesemuanya layak beroperasi. Lokasi pool kendaraan berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang.


II-77


Gambar 2.19. (a) Dump Truck (b) Arm roll Truck (c) Pick up 5.

Pemrosesan Akhir Setelah proses pewadahan dan pengumpulan, sampah perlu diangkut ke tempat pemrosesan akhir yang aman serta tidak mengganggu lingkungan, baik setelah dilakukan pengolahan antara (pembuangan residu) maupun tanpa diolah terlebih dahulu. Dengan demikian tujuan pemrosesan akhir sampah adalah untuk memproses

sampah

domestik

atau

yang

diklasifikasikan

sejenis

ke suatu

tempat pemrosesan terakhir, jauh dari permukiman serta tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Upaya pengelolaan yang dimaksud berupa penimbunan dengan tanah, pemasangan pipa gas, pengolahan air lindi, beserta penyemprotan insektisida untuk mengendalikan

populasi

serangga.

Penimbunan

tanah

dimaksudkan

untuk

mengendalikan populasi tikus dan serangga serta mencegah penyebaran bau. Semakin sering frekuensi penimbunan sampah semakin baik. Pemasangan pipa gas ditujukan untuk mencegah akumulasi gas metan (CH4 ) dalam lapisan sampah. Gas metan perlu dikendalikan karena gas ini memacu ledakan. Pengolahan lindi dilakukan upaya air lindi yang terbentuk tidak mencemari air tanah dan badan air


II-78

terdekat. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten Magelang diberi nama TPA Pasuruhan dan TPA Klegen



II-79



II-80

Tabel 2.50. Nama

Kecamatan

Timbulan sampah per kecamatan

Jumlah Penduduk Wilayah perkotaan orang

Volume Timbulan Sampah

Wilayah perdesaan

Total

orang

orang

Wilayah perkotaan

(%)

(M3/hari)

Wilayah perdesaan

(%)

(M3/hari)

Total

(%)

(M3/hari)

Salaman

4365

63651

68016

2.24

1.82

6.20

26.52

5.57

28.34

Borobudur

8810

48383

57193

4.52

3.67

4.71

20.16

4.68

23.83

Ngluwar

5076

25514

30590

2.61

2.11

2.48

10.63

2.50

12.75

14777

31109

45886

7.58

6.16

3.03

12.96

3.76

19.12

Srumbung

3931

42816

46747

2.02

1.64

4.17

17.84

3.83

19.48

Dukun

5083

39276

44359

2.61

2.12

3.82

16.36

3.63

18.48

Muntilan

25205

52101

77306

12.94

10.50

5.07

21.71

6.33

32.21

Mungkid

5857

65717

71574

3.01

2.44

6.40

27.38

5.86

29.82

2.36

1.91

4.95

21.19

4.54

23.11

Salam

Sawangan

4596

50869

55465

Candimulyo

1952

45011

46963

1.00

0.81

4.38

18.75

3.84

19.57

Mertoyudan

42666

67087

109753

21.90

17.78

6.53

27.95

8.98

45.73

Tempuran

14598

33405

48003

7.49

6.08

3.25

13.92

3.93

20.00

Kajoran

3524

48879

52403

1.81

1.47

4.76

20.36

4.29

21.83

Kaliangkrik

3811

50064

53875

1.96

1.59

4.88

20.86

4.41

22.45

Bandongan

6651

49505

56156

3.41

2.77

4.82

20.63

4.60

23.40

Windusari

3347

44797

48144

1.72

1.39

4.36

18.66

3.94

20.06

10717

67513

78230

5.50

4.47

6.57

28.13

6.40

32.59

Tegalrejo

8477

46855

55332

4.35

3.53

4.56

19.52

4.53

23.05

Pakis

4511

48819

53330

2.32

1.88

4.75

20.34

4.37

22.22

Grabag

12693

71185

83878

6.51

5.29

6.93

29.66

6.87

34.95

Ngablak

4187

34291

38478

2.15

1.74

3.34

14.29

3.15

16.03

194834

1026847

1221681

100.00

81.18

100.00

427.83

100.00

509.00

Scang

Total Asumsi

1 orang=0.372 kg/hr 1kg=1.12lt 1lt=0.98kg 1lt = 1/1000 m3 Sumber : Kajian Timbulan Sampah BLH, 2014

Beberapa sarana dan prasarana sampai saat ini masih berfungsi dnegan baik, adapun kerusakan masih dalam kategori ringan dan keberadaanya dipelihara dengan baik. Adapun secara lebih rinci jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah dapat dilihat sebagai berikut


II-81

Tabel 2.51.

Jumlah/ luas total terpakai

Jenis Prasarana / Sarana

No

Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan

Satuan

Kapasitas / daya tampung *

Ritasi/ hari

Pengelola

M3 1

2

4

Baik

Rusak ringan

Rusak Berat

Pengumpulan Setempat Gerobak Sampah

21

unit

Motor Sampah

8

unit

Mobil Sampah

11

unit

8

2

Bajaj Sampah

5

unit

3

2

Penyapu Tempat Penampungan Sementara (TPS) - Bak sampah (beton/kayu/fiber)

94

orang

1

unit

-

-

3

Kondisi

Container

27

- Transfer Stasiun - SPA (Stasiun Peralihan Antara) Pengangkutan

2

2

v

DPU ESDM

2

unit

6

-

unit

-

unit

-

DPU ESDM v

v

DPU ESDM

v

DPU ESDM DPU ESDM

v

Dump Truck

4

unit

9

8

1

Arm Roll Truck

5

unit

9

6

3

v

Pickup

2

unit

3

4

1

v

Bajaj

5

unit

1

3

1

DPU ESDM

DPU ESDM v

DPU ESDM DPU ESDM

v

DPU ESDM

v

DPU ESDM

Pengolahan Sampah Sistem 3R

unit

Bank Sampah

27

Incinerator - Luas total TPA yg terpakai -

Luas sel Landfill

-

lokasi unit

2.2

Ha Ha

- Daya tampung (M3/ha 194.7 TPA ri) Sumber , kajian Timbulan Sampah, BLH 2014

200000

-

DPU ESDM

Sedangkan untuk TPS di Kabupaten Magelang memiliki 27 TPS yang tersebar di 7 kecamatan, sedangkan untuk TPS 3R hanya ada satu lokasi tepatnya di Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:


II-82

Tabel 2.52.

Jumlah TPS Kabupaten Magelang Jumlah

NO

Desa

Kecamatan

Jumlah TPS Yang ada

TPS 3R yang ada

Persentase jumlah sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut (%)

1

Gunungpring

Muntilan

Tape Ketan Muntilan

1

30

2

Gunungpring

Muntilan

Wonosari Muntilan

-

20

3

Gunungpring

Muntilan

Gunung Pring Muntilan

-

20

4

Pucungrejo

Muntilan

Gatak Gamol Muntilan

-

30

5

Muntilan

Muntilan

Sayangan Muntilan

-

30

6

Muntilan

Muntilan

Sleko Muntilan

-

30

7

Taman Agung

Muntilan

Pasar Burung Muntilan

-

20

8

Taman Agung

Muntilan

Ponalan Muntilan

-

20

9

Taman Agung

Muntilan

Taman Agung Muntilan

-

15

10

Pucungrejo

Muntilan

Pasar Sayur Muntilan

-

20

11

Pucungrejo

Muntilan

Pasar Gedhe Muntilan

-

20

12

Mungkid

Mungkid

Blambangan Blabak

-

20

13

Mungkid

Mungkid

Pasar Blabak Mungkid

-

20

14

Blondo

Mungkid

Blondo Mungkid

-

20

15

Sawitan

Mungkid

Setda Kab.Magelang

-

15

16

Borobudur

Borobudur

Borobudur 1

-

20

17

Borobudur

Borobudur

Borobudur 2

-

20

18

Salaman

Salaman

Salaman

-

20

19

Mertoyudan

Mertoyudan

Mertoyudan 1

-

20

20

Mertoyudan

Mertoyudan

Mertoyudan 2

-

20

21

Sumberrejo

Mertoyudan

Mertoyudan 3

-

20

22

Secang

Secang

Secang 1

-

20

23

Secang

Secang

Secang 2

-

20

24

Grabag

Grabag

Grabag 1

-

20

25

Grabag

Grabag

Grabag 2

-

20

26

Sawangan

Sawangan

Ketep Sawangan

-

15

27

Payaman

Secang

Payaman Secang

-

20

Sumber: BLH, 2015


II-83

Sumber : RISPAM, 2014

Gambar 2.20. Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan

2. Kelembagaan dan Peraturan Hukum dan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk pelaksanaan aspek-aspek yang mendukung yaitu aspek teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan dan peran serta masyarakat maupun swasta. Peraturan

yang

menjadi

dasar

pengelolaan

persampahan

Kabupaten

Magelang adalah Perda Kab. Magelang No:10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Magelang dan Perda Kab. Magelang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Lembaga atau dinas yang mengelola persampahan di Kabupaten Magelang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral. Dinas-dinas tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelayanan kepada masyarakat tentang limbah tinja. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:


II-84

Sumber : DPU ESDM Kab.Magelang, 2014

Gambar 2.21. Bagan Organisasi DPU Kab. Magelang

Bentuk-bentuk peran serta atau partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah bisa bermacam-macam. Bentuk partisipasi umum adalah dengan ikut serta membayar retribusi kebersihan. Di samping itu ada bentuk peran serta yang lain,seperti dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu. bank sampah. Pengelolaan sampah terpadu ini lazim disebut sebagai bank sampah yaitu adalah kegiatan menabung sampah sesuai dengan jenis sampah. Pengelolaan sampah terpadu ini sudah berjalan di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang. Adapun profil bank sampah di Kabupaten Magelang


II-85

Tabel 2.53. No

Bank Sampah Kabupaten Magelang

Nama Bank Sampah

Alamat Kecamatan Muntilan

1

Kempling

Perum Wonolelo Indah RW 12 Kelurahan Muntilan, Kec.Muntilan

2

Berkah

Pepe RT 4, kel. Muntilan

3

Mandiri

Dsn.Tejowarno, Desa Tamanagung, Kec.Muntilan

4

Berkah

Dsn.Ponggol, Desa Tamanagung, Kec.Muntilan

5

Sido ayu

Dsn.Sedayu 1, Desa Sedayu, Kec.Muntilan

6

Pucungrejo

Dsn.Karangrejo, Ds.Pucungrejo

7

Mawar mandiri

Dsn.Kendalgrowong, Desa Pucungrejo, Kec.Muntilan

8

Mawar

Dsn.Sabrang, Desa Gunungpring

9

Dawis 7 dan 8

Dusun Sabrang, Desa Gunungpring

10

Ar-Rizky

Dsn.Ngadisalam, Desa Gunungpring

11

Perum Pringasri I

Perum Pring Asri, Desa Gunungpring

12

Qoriyah Toyyibah

Dsn.Demangan, Desa Congkrang

13

Bina Sejahtera

Dsn.Sudimoro, Desa Adikarto

14

Enggal Mekar

Dusun Ngemplak, Desa Gondosuli

15

Menayu

Dsn.Menayu, Desa Menayu

16

Kenanga

Dsn.Kepanjen, Ds.Menayu

17

SMA Marsudirini

SMA Marsudirini

18

Manis

Kauman, Kel.Muntilan

19

SD Gunungpring II

SD Gunungpring II

20

SD Tamanagung IV

SD Tamanagung IV

21

SDN Muntilan

SDN Muntilan

22

Perum Pringasri

Dsn.Ngadisalam, Desa Gunungpring Kecamatan Mertoyudan

1

Mandiri

Desa Bayanan Kecamatan Salam

1

Perum Permata Harapan

Perum Permata Harapan, Desa Salam Kecamatan Salaman

1

Kauman

Des Kauman Kecamatan Secang

1

SD Alam Al Hikmah

SD Alam Al Hikmah

2

Wetpas

Dsn.Teguwanon, Desa Payaman

Total

27 Unit Bank Sampah

Sumber: Kajian Timbulan Sampah, BLH 2014


II-86

Tabel 2.54.

Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Persampahan FUNGSI

PERENCANAA  Menyusun Target pengelolaan sampah skala kabupaten  Menyusun rencana Program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah  Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS  Membangun sarana tempat penampungan sementara (TPS)  Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Membangun sarana TPA  Menyediakan sarana Komposing PENGELOLAAN  Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS  Mengelola sampah di TPS  Mengangkut Sampah dari TPS ke TPA  Mengelola TPA  Melakukan Pemilahan Sampah*  Melakukan penarikan Restribusi sampah  Memberikan ijin usaha pengelola sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (Jam pengakutan,personil,peralatan,Dll)  Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalan hal pengelolaan sampah  Memberikan saksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kabupaten  Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan,dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan Sumber : Review BPS SSK 2013-2017


PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten √ √ √ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √

√

√

√

√

√ √ √ √ √ √

√

II-87

Tabel 2.55.

Peraturan Persampahan Kabupaten Magelang Ketersediaan

Peraturan

Ada (sebutka n)

PERSAMPAHAN Target Capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Kewajiban dan Sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan Sanksi bagi pemerintah Kab dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan Sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah menyediakan tempat sampah di hunian rumah dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas social/fasilitas umum untuk mengurangi sampah,menyediakan tempat sampah dan membuang ke TPS Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS dari TPS ke TPA pengelolaan di TPA dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Kerja sama pemerintah Kab dengan Swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Restribusi Sampah atau Kebersihan Sumber : Review BPS SSK 2013-2017

Tidak ada

Pelaksanaan Belum Tidak efektif efektif efektif dilaksa dilaksa dilaksana nakan nakan kan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Keterangan

√

2.3.3. Drainase Perkotaan 1. Sistem dan Infrastruktur Dengan asumsi teknis wilayah dapat dikategorikan wilayah genangan dengan asumsi genangan terjadi selama 3 jam, setinggi 30 cm, terjadi dalam dua kali selama musim hujan dan diwilayah permukiman. Berdasarkan hal tersebut, Wilayah Kabupaten Magelang hampir seluruhnya tidak pernah terjadi genangan berdasarkan kaegori tersebut. Jika terjadi musim hujan saat terjadi gengangan lebih diakibatkan karena tersumbat sampah selebihnya dapat surut dalam waktu kurang dari tiga jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah warga secara pribadi masih rendah dan kurangnya kesadaran dalam dalam membuang sampah pada tempatnya. Secara umum panjang total drainase di Kabupaten Magelang yaitu 710Km dengan berbagai komdisi yang bervariasi, secara rinci adalah sebagai berikut: •

Sistem drainase tercampur oleh air hujan dan air buangan rumah tangga sehingga menimbulkan pencemaran air


II-88

•

Sebagian besar saluran drainase dalam keadaan kurang memadai akibat dari sedimentasi dan pencemaran air limbah

•

Banyak saluran yang tidak berfungsi baik karena penyumbatan saluran drainase

•

Perencanaan saluran drainase kurang sesuai (evelasi atau bahu jalan lebih tinggi dari muka jalan) sehingga menimbulkan genangan setiap kali hujan

•

Terdapat beberapa kawasan jalan yang belum memiliki saluran drainase yang memadai

•

Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan saluran masih rendah

Tabel 2.56.

Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan


2. Kelembagaan dan Peraturan Pelayanan pengelolaan drainase permukiman / perkotaan di Kabupaten Magelang di kelola oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Mineral. Dan ada 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di enam wilayah pembantu Bupati.


II-89

Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral

Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Bina Marga

Bidang Cipta Karya

Seksi Tata Bang-

Seksi Penataan

unan & Tata Kota

Ruang & Lahan

Bidang Pengairan

Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Bidang ESDM

Seksi Permukiman

Penyelenggara pengelolaan drainase lingkungan

Sumber : Review BPS SSK 2013-2017

Gambar 2.22. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 2.57.

Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan FUNGSI

PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kabupaten Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan/membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN Membersihkan drainase lingkungan Memperbaiki drainase lingkungan yang rusak Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran Drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan di bangun Memastikan integrasi system drainase lingkungan (Sekunder) dengan sisitem drainase sekunder dan primer Melakukan Sosialisasi peraturan dan pembinaan dalan hal pengelolaan drainase lingkungan Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase


PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Swasta Masyarakat Kabupaten √ √ √ √

√

√

√ √

√

√ √

√

√

√

√

√

√ √

II-90

lingkungan MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kabupaten Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacatena fungsi drainase lingkungan Sumber : Review BPS SSK 2013-2017

Tabel 2.58.

√ √ √

Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Magelang Ketersediaan

Peraturan DRAINASE LINGKUNGAN Target Capain pelaynan pengelolaan drainase lingkungan di Kab/kota ini Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab/kota dalam memberdayakan masyarakat dlam pengelolaan drainase lingkungan Kewajiban dan saksi bagi pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainas lingkungan dan menghubungkannya dengan system drainase sekunder Kewajiban dan saksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan Sumber : Review BPS SSK 2013-2017


Ada (Sebutkan)

Tidak ada

Efektif di laksana kan

√

√

Pelaksana Belum Tidak Efektif efektif di Dilaksa laksana nakan kan

√

√

√

√

√

√

√

√

Ketera ngan

II-91

Sumber : RTRW, 2010-2030

Gambar 2.23. Peta Cakupan Akses Dan Sistem Drainase 2.4.

Area berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai pemetaan area berisiko untuk air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini berdasarkan hasil instrumen profil serta permasalahan mendesak yang dihadapi. Secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

A. Area Berisiko Dan Permasalahan Air Limbah Domestik Permasalahan Limbah cair yang dihadapi Kabupaten Magelang antara lain : 1. Ketersediaan Lahan Cukup Lahan di Kabupaten Magelang masih mencukupi untuk dibangun IPAL atau IPLT. 2. Sumber Air Bersih Cukup Banyak Sumber air bersih yang berasal dari mata air dan air permukaan mempunyai kuantitas yang cukup besar di musim hujan dan musim kemarau. Dengan sumber air yang cukup besar akan mampu menggelontor atau membersihkan air limbah domestik yang masuk ke sungai atau air permukaan maupun dalam perpipaan. 3. Belum ada IPLT


II-92

Sampai saat ini belum dibangun Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) padahal kebutuhan untuk pengolahan limbah tersebut sangat mendesak. 4. Belum ada master plan pengelolaan air limbah domestik Saat ini arah pengembangan pengelolaan air limbah domestik masih tumpang tindih sehingga diperlukan master plan pengelolaan air limbah domestik. Setelah ini direncanakan akan diadakan master plan tersebut. 5. Peluang Bisnis/ekonomi pemanfaatan Limbah Pengolahan air limbah bisa mendatangkan peluang ekonomi antara lain penyediaan truk tinja yang sampai saat ini belum disediakan oleh pemerintah padahal kebutuhan penyedotan tinja cukup besar. Selain itu limbah rumah tangga yang berasal dari peternakan sampai saat ini belum tergarap 6. Pertumbuhan Penduduk Cukup Tinggi dibanding Rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa Tengah Pertumbuhan penduduk yang tinggi menambah beban jumlah air limbah domestik

sehingga

menambah

beban

pencemaran

sanitasi.

Padahal

pertumbuhan penduduk Kabupaten sebesar 0,6% lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 0,4%. Oleh karena itu pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang perlu lebih ditekan lagi. 7. KK Miskin masih Banyak KK Miskin mempunyai pendapatan yang rendah sehingga kemampuan untuk membuat sanitasi yang baik dan sehat tidak bisa. 8. Limbah Rumah Tangga Masuk Saluran Drainase Ketiadaan

saluran

penyaluran

limbah

sehingga

limbah

rumah

tangga

memanfaatkan saluran drainase sehingga saluran drainase menjadi kotor, penuh dan berbau. 9. Regulasi (Perda) belum ada tentang pengelolaan air limbah domestik Saat ini regulasi (perda) masih belum dibuat karena masih mengandalkan peraturan-peraturan dari pusat dan provinsi. Sesegera mungkin dibuat regulasi yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Magelang sendiri. 10. Koordinasi antar SKPD belum ada atau belum jelas SKPD pengampu kegiatan ini sudah ada, tetapi koordinasi antar SKPD belum ada sehingga pembagian peran masih belum jelas. Direncanakan sesegera mungkin menyelenggarakan koordinasi antar lembaga pengampu air limbah domestik. 11. Sudah ada Contoh MCK Komunal Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-93

Saat ini DPU dan ESDM sudah membangun MCK Komunal di beberapa kawasan melalui program sanimas/SLBM. Kawasan ini mencakup daerah-daerah dengan jangkauan kecil setingkat RW atau dukuh. 12. Peran serta Perempuan mulai di Berdayakan Dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan pasca pembangunan sudah menyertakan kesetaraan gender, dimana wanita telah diberdayakan. Karena wanita merupakan pengguna utama dari sanitasi tersebut. 13. Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam yang memperhatikan Kelestarian Saat ini sebagian besar pengelolaan pembangunan sudah memperhatikan pengelolaan lingkungan sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan kepada kelestarian lingkungan.


Gambar 2.24. Peta Area Beresiko Air Limbah B. Area Berisiko Dan Permasalahan Persampahan Pengelolaan sampah regional merupakan salah satu solusi pemecahan alternatif penanggulangan persampahan di Kabupaten Magelang. Sedangkan permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Magelang antara lain : Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-94

1. Sudah ada wacana TPA regional Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah merencanakan pengembangan TPA Regional di wilayah Kabupaten Magelang. Saat ini baru sinkronisasi dengan Kota Magelang agar memindahkan TPA-nya dari Kecamatan Tegalrejo ke Rencana TPA Regional yang direncanakan di Kecamatan Tempuran. 2. Sudah ada instansi yang melaksanakan/melayani pengelolaan persampahan Untuk pengelolaan persampahan secara umum dilaksanakan oleh DPU dan ESDM Bidang Kebersihan sedang BLH membantu untuk mereduksi sampah di permukiman. 3. Visi dan Misi mendukung program pengelolaan sampah berbasis pelestarian Visi dan Misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang telah mendukung sepenuhnya program pengelolaan sampah yang berbasis pada pelestarian lingkungan. 4. Terdapat UU No 18 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Peraturan pusat tentang pengelolaan sampah sudah diterapkan di Kabupaten Magelang. Saat ini sedang diterapkan dalam revisi perda pengelolaan kebersihan dan persampahan di Kabupaten Magelang. 5. Terdapat perda No 10/2006 tentang pengelolaan kebersihan Perda ini mengatur pengelolaan kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Magelang dan saat ini sedang direvisi disesuaikan dengan peraturan pusat di atasnya dan perkembangan jaman. 6. Adanya pos pendanaan persampahan di APBD Kabupaten Magelang Untuk operasional pengelolaan persampahan, sudah ada pos anggaran yang jelas untuk pendanaan tersebut di APBD Kabupaten Magelang. 7. Sudah ada restribusi pelayanan persampahan Retribusi persampahan sudah dilaksanakan didasarkan payung perda Kabupaten Magelang. Pelaksanaan penarikan dilakukan staf khusus dari DPU dan ESDM Bidang Kebersihan. 8. Belum adanya master plan pengelolaan persampahan Arah pengembangan pengelolaan persampahan belum mempunyai arahan yang jelas karena belum memiliki master plan pengelolaan persampahan. Setelah ini segera akan direncanakan pembuatan master plan pengelolaan sampah tersebut. 9. Minimnya penganggaran untuk penanganan sampah Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-95

Penganggaran untuk pengelolaan sampah masih minim, sehingga saat ini masih mengandalkan sarana dan prasarana operasional yang masih terbatas dan tidak mencukupi. 10. Cakupan pelayanan persampahan baru di 7 kota kecamatan. Dengan anggaran yang terbatas maka pengelolaan persampahan hanya menjangkau 7 kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. 11. Minimnya jumlah TPA Untuk melayani wilayah Kabupaten Magelang yang luas hanya bisa dilayani oleh TPA sejumlah 2 unit dengan kapasitas yang kecil. 12. Kapasitas TPA tidak mencukupi Kapasitas TPA yang sudah ada mempunyai daya tampung terbatas sehingga dalam 2 – 3 tahun ke depan akan penuh, sehingga perlu dicari alternatif daerah lain sebagai TPA. 13. TPA Masih Open dumping. Dengan minimnya penganggaran maka operasionalisasi TPA masih bersifat open dumping bukan sanitary landfill. 14. Terdapat pemanfaatan sampah untuk kerajinan dan kompos Di beberapa daerah sudah dilaksanakan pembuatan kompos dari sampah rumah tangga, dibantu dengan mesin pencacah dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Selain itu dari hasil pemilahan sampah juga dihasilkan kerajinan yang bisa dijual. 15. Sebagian masyarakat sudah mengelola sampah dengan 3 R Beberapa daerah di Kabupaten Magelang telah melaksanakan 3 R, sehingga membantu program pemerintah untuk mereduksi volume sampah, dan akhirnya mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. 16. Terdapat tradisi dan budaya gotong royong kerja bakti di tingkat RT Tradisi gotong royong masih kental ada di masyarakat Kabupaten Magelang, sehingga membantu proses pemberdayaan masyarakat di tingkat terbawah. 17. Masalah Sampah belum menjadi prioritas Saat ini masalah sampah belum menjadi prioritas sehingga penanganannya belum dianggap terlalu serius oleh pemerintah daerah dan penganggarannya masih terbatas. 18. Belum adanya pengelolaan sampah secara terpadu SKPD pengampu persampahan sudah ada, tetapi saat ini baru merintis kerjasama antar SKPD sehingga pengelolaan sampah bisa terpadu. 19. Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi peningkatan pelayanan persampahan. Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-96

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ternyata kurang diimbangi dengan pelayanan pengelolaan persampahan. 20. Kurang kesadaran masyarakat untuk menerima wilayah akan di bangun TPS. Di beberapa tempat kesadaran warga untuk menerima dibangunnya TPS masih kurang sehingga perlu penyadaran kembali dan pembelian tanah oleh pemerintah secara terencana sehingga masyarakat akan mengetahui daerahnya akan dibangun TPS.


Gambar 2.25. Peta Area Beresiko Persampahan C. Area Berisiko Dan Permasalahan Drainase Kondisi drainase di Kabupaten Magelang menghadapi permasalahan antara lain : 1. Sudah disusun masterplan Di 8 IKK Saat ini sudah tersusun masterplan pengembangan drainase di 8 kecamatan di Kabupaten Magelang. Sehingga pengembangan drainase di 8 kecamatan tersebut sudah memiliki arah yang jelas dan terinci. 2. Master Plan Baru Mencakup 8 Kecamatan dari 21 kecamatan Dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang, baru terdapat 8 kecamatan yang memiliki

masterplan


pengembangan

drainase

sehingga

terdapat

potensi II-97

pekerjaan yang masih cukup besar untuk dikerjakan di Pemerintah Kabupaten Magelang. 3. Alokasi Biaya yang minim untuk Pembangunan Alokasi anggaran pembangunan drainase di Kabupaten Magelang masih minim karena keterbatasan anggaran APBD. Diperlukan tambahan anggaran dari Pusat maupun Provinsi untuk membangun jaringan drainase yang ada di Kabupaten Magelang. 4. Kapasitas Jaringan Sudah Overload Dengan jariangan drainase yang sudah ada untuk melayani wilayah yang luas dan pengembangan jaringan yang terbatas maka jaringan yang ada sekarang kurang mampu menampung kapasitas yang semakin bertambah sehingga di beberapa daerah terjadi genangan walaupun cuma beberapa jam saja sehingga tidak terjadi banjir besar. 5. Topografi/kemiringan mendukung pengaliran Kondisi topografi Kabupaten Magelang yang bergunung-gunung mendukung proses pengaliran air dari jaringan drainase yang sudah ada. Sehingga memudahkan pengaliran secara gravitasi 6. Banyak sungai sebagai potensi saluran drainase primer Kabupaten Magelang memiliki sejumlah sungai dan anak sungai yang cukup banyak sehingga bisa dimanfaatkan sebagai saluran drainase primer. 7. Banyak Drainase yang wallet tersumbat Jaringan drainase Kabupaten Magelang pada saat ini di beberapa tempat mengalami sumbatan-sumbatan diakibatkan banyaknya kotoran-kotoran hasil pembangunan yang menutupi jaringan drainase yang sudah ada. Sehingga diperlukan pengawasan yang meluas terhadap jaringan yang sudah terbangun. 8. Jaringan Drainase di tutup Bangunan Jaringan drainase yang dibangun dekat bangunan perumahan, sehingga dengan semakin berkembangnya penduduk dan pemukimannya maka akan bisa menutupi jaringan drainase yang sudah ada. Diperlukan pengawasan yang meluas untuk menjaga keberadaan jaringan drainase.


II-98


Gambar 2.26. Peta Area Beresiko Drainase

Tabel 2.59.

Area Beresiko Sanitasi Kabupaten Magelang AREA BERESIKO

DESA SUKOSARI TONOBOYO SIDOREJO REJOSARI KEDUNGSARI SUKADADI KEBONAGUNG KALEGEN GANDUSARI TRASAN NGEPANREJO SALAMKANCI BANYUWANGI BANDONGAN GIRIPURNO

KECAMATAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BANDONGAN BOROBUDUR


Air_Limbah

Sampah

Drainase

2

1

1

1

1

1

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

4

4

4

3

3

3

II-99

AREA BERESIKO DESA GIRITENGAH MAJAKSINGI KENALAN BIGARAN SAMBENG NGARGOGONDO WANUREJO BOROBUDUR TANJUNGSARI KARANGANYAR KARANGREJO NGADIHARJO KEBONSARI TEGALARUM WRINGINPUTIH BUMIHARJO KEMBANGLIMUS TUKSONGO CANDIREJO BATEH TRENTEN KEBONREJO KEMBARAN TEGALSARI PODOSOKO SIDOMULYO MEJING CANDIMULYO GIYANTI SONOREJO TEMBELANG TEMPURSARI PURWOREJO TAMPIR WETAN TEMPAK SUROJOYO TAMPIR KULON SURODADI KETUNGGENG NGADIPURO WATES

KECAMATAN BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR BOROBUDUR CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO CANDIMULYO DUKUN DUKUN DUKUN


Air_Limbah

Sampah

Drainase

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

4

4

4

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3 2

3 2

3 2

3

3

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

II-100

AREA BERESIKO DESA KALIBENING NGARGOMULYO SUMBER MANGUNSOKO SEWUKAN KRINJING KENINGAR BANYUBIRU SENGI DUKUN BANYUDONO PATEN LEBAK PUCUNGSARI GIRI WETAN COKRO SALAM KETAWANG BALEAGUNG KALIKUTO KARTOHARJO NGASINAN TIRTO TLOGOREJO SAMBUNGREJO CITROSONO SIDOGEDE KALIPUCANG SEWORAN BANJARSARI LOSARI NGRANCAH BANYUSARI SUMURARUM GRABAG PESIDI KLETER SUGIHMAS BANARAN KLEGEN WUWUHREJO

KECAMATAN DUKUN DUKUN DUKUN DUKUN DUKUN DUKUN DUKUN DUKUN DUKUN DUKUN DUKUN DUKUN GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG GRABAG KAJORAN


Air_Limbah

Sampah

Drainase

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3 1

3 1

3 1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

1

1

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

4

4

4

II-101

AREA BERESIKO DESA WONOGIRI MADUKORO BUMIAYU NGARGOSARI NGENDROSARI MADUGONDO WADAS KRINJING MANGUNREJO SAMBAK BAMBUSARI PANDANRETNO KRUMPAKAN BANJARAGUNG SANGEN PUCUNGROTO SIDOREJO SUKOMULYO SUKOMAKMUR KUWADERAN BANGSRI PANDANSARI SUKOREJO SUTOPATI LESANPURO KAJORAN SIDOWANGI BANJARETNO KETANGI MADURETNO KEBONLEGI BALEKERTO TEMANGGUNG NGAWONGGO KALIANGKRIK GIRIREJO BUMIREJO BESERAN GIRIWARNO BALEREJO NGENDROKILO

KECAMATAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KAJORAN KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK


Air_Limbah

Sampah

Drainase

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3 3 2 1

3 3 2 1

3 3 2 1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

2

1

3

3

3

II-102

AREA BERESIKO DESA MUNGGANGSARI MANGLI ADIPURO BANJAREJO SELOMOYO NGARGOSOKO PENGARENGAN DEYANGAN PASURUHAN DONOROJO SUKOREJO KALINEGORO JOGONEGORO DANUREJO BULUREJO MERTOYUDAN SUMBEREJO BONDOWOSO BANJARNEGORO BANYUROJO PROGOWATI MENDUT SAWITAN NGRAJEK AMBARTAWANG MUNGKID PAGERSARI SENDEN TREKO GONDANG RAMESANAK PABELAN PAREMONO BUMIREJO BLONDO BOJONG TANJUNG SUKORINI SRIWEDARI CONGKRANG ADIKARTO

KECAMATAN KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK KALIANGKRIK MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MERTOYUDAN MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNGKID MUNTILAN MUNTILAN MUNTILAN MUNTILAN MUNTILAN


Air_Limbah

Sampah

Drainase

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

2

2

1

3

3

3

4

4

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

4

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

3

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

2

2

1

1

1

1

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

1

1

II-103

AREA BERESIKO DESA MENAYU GONDOSULI NGAWEN MUNTILAN KEJI SEDAYU GUNUNGPRING TAMANAGUNG PUCUNGREJO GENIKAN JOGONAYAN KEDITEN SUMBEREJO KANIGORO PANDEAN TEJOSARI GIRIREJO MAGERSARI BANDUNGREJO MADYOGONDO SELOMIRAH YOGOYASAN PAGERGUNUNG SELOPROJO NGABLAK BLIGO PAKUNDEN SOMOKATON JAMUSKAUMAN PLOSOGEDE BLONGKENG KARANGTALUN NGLUWAR KENALAN DASEH LOSARI BAWANG REJOSARI GUMELEM MUNENG KAJANGKOSO

KECAMATAN MUNTILAN MUNTILAN MUNTILAN MUNTILAN MUNTILAN MUNTILAN MUNTILAN MUNTILAN MUNTILAN NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGABLAK NGLUWAR NGLUWAR NGLUWAR NGLUWAR NGLUWAR NGLUWAR NGLUWAR NGLUWAR PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS


Air_Limbah

Sampah

Drainase

3

3

3

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

2

2

2

3

3

3

1

1

1

2

2

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

1 1

1 1

1 1

3

2

1

2

1

1

1 3

1 3

1 3

2

2

1

2

2

2

II-104

AREA BERESIKO DESA DALEMAN KIDUL POGALAN GEJAGAN JAMBEWANGI PETUNG KRAGILAN BANYUSIDI KAPONAN GONDANGSARI MUNENGWARANGAN KETUNDAN PAKIS SIRAHAN TERSANGGEDE BATURONO TIRTO SELOBORO SOMOKERTO KADILUWIH MANTINGAN SUCEN GULON JUMOYO SALAM NGARGORETNO PARIPURNO KALIREJO MENOREH NGADIREJO SIDOMULYO KEBONREJO SALAMAN KALISALAK SRIWEDARI JEBENGSARI TANJUNGANOM BANJARHARJO PURWOSARI NGAMPELDENTO SIDOSARI SAWANGARGO

KECAMATAN PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS PAKIS SALAM SALAM SALAM SALAM SALAM SALAM SALAM SALAM SALAM SALAM SALAM SALAM SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN


Air_Limbah

Sampah

Drainase

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

3

3

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

4

4

4

2

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

4

4

4

3

3

3

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

II-105

AREA BERESIKO DESA KRASAK MARGOYOSO KALIABU MANGUNSARI TIRTOSARI PODOSOKO BUTUH KROGOWANAN GANTANG SORONALAN WULUNGGUNUNG JATI KETEP WONOLELO GONDANGWANGI SAWANGAN KAPUHAN BANYUROTO JAMBEWANGI CANDIRETNO PIRIKAN GIRI KULON DONOMULYO SIDOMULYO PUCANG CANDISARI KALIJOSO NGADIROJO MADYOCONDRO NGABEAN SECANG DONOROJO KARANGKAJEN PURWOSARI PANCURANMAS MADUSARI PAYAMAN KRINCING SUDIMORO NGLUMUT KALIURANG

KECAMATAN SALAMAN SALAMAN SALAMAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SAWANGAN SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SECANG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG


Air_Limbah

Sampah

Drainase

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

3

4

4

4

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

2

2

2

2

1

1

4

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II-106

AREA BERESIKO DESA KEMIREN JERUKAGUNG BANYUADEM NGABLAK BRINGIN MRANGGEN PUCANGANOM PANDANRETNO KAMONGAN NGARGOSOKO POLENGAN SRUMBUNG TEGALRANDU KRADENAN BANYUURIP TAMPINGAN PURWOSARI SIDOREJO SUROYUDAN SUKOREJO KEBONAGUNG JAPAN BANYUSARI DLIMAS GLAGAHOMBO NGASEM GIRIREJO PURWODADI WONOKERTO KLOPO NGADIREJO DONOROJO MANGUNREJO DAWUNG TEGALREJO RINGINANOM SUMBERARUM TANGGULREJO KALISARI GIRIREJO PRAJEKSARI

KECAMATAN SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG SRUMBUNG TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEGALREJO TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN


Air_Limbah

Sampah

Drainase

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

4

4

4

1

1

1

1

1

1

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3 4 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1

3 4 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 4 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

II-107

AREA BERESIKO DESA TUGUREJO GROWONG TEMANGGAL PRINGOMBO KEMUTUK BAWANG SIDOAGUNG TEMPUREJO JOGOMULYO BALESARI BANJARSARI BANDARSEDAYU SEMEN GONDANGREJO UMBULSARI DAMPIT NGEMPLAK MANGUNSARI PASANGSARI TANJUNGSARI KEMBANGKUNING WINDUSARI CANDISARI GIRIMULYO GUNUNGSARI KENTENGSARI GENITO WONOROTO KALIJOSO

KECAMATAN TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN TEMPURAN WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI WINDUSARI

Air_Limbah

Sampah

Drainase

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

2

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

2

1

2

2

1

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

3

Sumber: Instrumen Profil, 2015 Keterangan Resiko Sangat Rendah Resiko Rendah Resiko Tinggi Resiko Sangat Tinggi

Wilayah Non Prioritas

Wilayah Prioritas


II-108

2.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah .................................................................................................... 1 2.1.1. Aspek Geografi ....................................................................................................................................... 1 2.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..................................................................................... 1

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Magelang ................................................. 1 Tabel 2.1. Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut, Tahun 2013 .................................................................................................................................. 2 2.2.1.2.

Letak dan Kondisi Geografis ...................................................................................................... 3

Gambar 2.2. Posisi Kabupaten Magelang Diantara Jalur Transportasi Provinsi Jateng 4 Tabel 2.2. Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid) ke Beberapa Ibu Kota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ...................................................... 5 2.2.1.3.

Topografi ......................................................................................................................................... 5

2.2.1.4.

Geologi ............................................................................................................................................. 6

2.2.1.5.

Hidrologi........................................................................................................................................... 8

2.2.1.6.

Klimatologi..................................................................................................................................... 10

2.2.1.7.

Penggunaan Lahan ..................................................................................................................... 11

Tabel 2.3. Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang .................................................. 6 Tabel 2.4. Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya ............................... 7 Tabel 2.5. Sungai yang Melintas di Kabupaten Magelang ............................................. 9 Tabel 2.6. Tipe Iklim di Kabupaten Magelang ............................................................... 11 Gambar 2.3. Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Magelang Tahun 2014 12 Tabel 2.7. Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 (ha) ..... 12 Gambar 2.4. Peta Rencana Tata Guna Lahan Kabupaten Magelang ................... 13

2.1.2. Aspek Demografi .................................................................................................................................. 13

Gambar 2.5. Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013 ................. 14 Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014 (jiwa) ......... 14 Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 (jiwa)..................................................................................................................... 15 Tabel 2.10. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014 ........... 17 Tabel 2.11. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2012 ....................................................................................... 18 Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 – 2014 (jiwa) ........................................................................................... 19 Tabel 2.13. Luas Administrasi Dan Luas Wilayah Terbangun Saat Ini ................. 19 Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun ............. 20 Tabel 2.15. Jumlah Kepala Keluarga Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun 21 Tabel 2.16. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Saat Ini Dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun .................................................................................................. 22 Tabel 2.17. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan ............................................... 22

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................................................................................... 23 2.1.3.1. Pendidikan ..................................................................................................................................... 23

Tabel 2.18. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 ...................................................................................................................... 23 Tabel 2.19. Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2010-2014........... 24 Tabel 2.20. Perkembangan Rasio Guru dan Murid Tahun 2010-2014 ................ 24 Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-109

2.1.3.2.

Tabel 2.21. 2.1.3.3.

Tabel 2.22. 2.1.3.4.

Tabel 2.23. Tabel 2.24. Tabel 2.25. 2.1.3.5.

Tabel 2.26. 2.1.3.6.

Kesehatan ...................................................................................................................................... 24

Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2010-2014 ............................ 25

Pekerjaan Umum ......................................................................................................................... 26

Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014............... 27

Perumahan .................................................................................................................................... 27

Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2010-2014 .......................... 27 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni ............................... 28 Kebutuhan Rumah Menurut Kecamatan ................................................. 28

Lingkungan Hidup ....................................................................................................................... 29

Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 ............ 29

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ........................................................ 30

Tabel 2.27. Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2014 ...................................................................................................................... 31 2.1.3.7.

Peribadatan .................................................................................................................................. 32

Tabel 2.28. Banyaknya Sarana Pendidikan Keagamaan Islam. Murid dan Guru Tahun 2012-213 ............................................................................................................. 32 2.1.3.8.

Tabel 2.30. 2.1.3.9.

Tabel 2.31. 2.1.3.10.

Kebudayaan .................................................................................................................................. 33

Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2010-2014 ........................ 33

Kepemudaan dan Olah Raga .................................................................................................. 33

Kinerja Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010-2014 ... 33

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ............................................................................. 33

Tabel 2.32. Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 ............................................................................. 34 2.1.3.11.

Komunikasi dan Informatika .............................................................................................. 34

Tabel 2.33.

Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 ................. 34

Tabel 2.34. Tabel 2.35.

Perkembangan Pelanggan Air Minum PDAM Tahun 2010-2014 ...... 35 Sumber/ Air Minum PDAM Kabupaten Magelang ................................ 36

2.1.4. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ......................................................................................................... 35 2.1.4.1. Ketersediaan Air Bersih ............................................................................................................. 35

2.1.4.2.

Fasilitas Listrik .............................................................................................................................. 36

Tabel 2.36. Banyaknya Pelanggan Listrik. Kwh dan Nilai Disalurkan Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014 ............................................................................. 37 2.1.4.3.

Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa ................................................................... 37

Tabel 2.37. Tabel 2.38. 2010-2014

Jumlah Hotel dan Homestay ........................................................................ 37 Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Magelang Tahun 37

Tabel 2.39. Magelang Tabel 2.40. Tabel 2.41.

Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai di Kabupaten 40 Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Magelang .................................. 41 Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang ................. 42

2.1.5. Tinjauan RTRW..................................................................................................................................... 38 2.1.5.1. Kawasan Lindung ........................................................................................................................ 39

2.1.5.2. Kawasan budidaya ...................................................................................................................... 42 2.1.5.2.1. Kawasan peruntukan hutan produksi ............................................................................... 42 2.1.5.2.2. Kawasan hutan rakyat........................................................................................................... 43 2.1.5.2.3. Kawasan peruntukan pertanian ......................................................................................... 43 2.1.5.2.4. Kawasan peruntukan perkebunan ..................................................................................... 43 2.1.5.2.5. Kawasan peruntukan perikanan ......................................................................................... 43


II-110

2.1.5.2.6. Kawasan peruntukan peternakan ...................................................................................... 43 2.1.5.2.7. Kawasan peruntukan pertambangan ................................................................................ 44 2.1.5.2.8. Kawasan peruntukan pariwisata ........................................................................................ 44 2.1.5.2.9. Kawasan peruntukan industri ............................................................................................. 44 2.1.5.2.10. Kawasan peruntukan permukiman .................................................................................... 44 2.1.5.2.11. Kawasan peruntukan lainnya .............................................................................................. 44 2.1.5.3. Wilayah Rawan Bencana........................................................................................................... 46

Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang .................................... 47 Gambar 2.7. Peta Kedalaman Tanah di Kabupaten Magelang................................ 48 Gambar 2.8. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Magelang ................................ 49 Gambar 2.9. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Magelang ........................ 49 Gambar 2.10. Peta Sistem Perkotaan Kabupaten Magelang ...................................... 50 Sumber: Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2015 ....................................... 54 Gambar 2.11. Struktur Pemerintahan Kabupaten Magelang .................................... 54 Sumber: SK Pokja AMPL, 2015 .................................................................................... 55 Gambar 2.12. SKPD Yang Membidangi Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Magelang 55 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.3.1.

Kemajuan pelaksanaan SSK ............................................................................................................. 56 Air Limbah Domestik ........................................................................................................................... 56 Persampahan ........................................................................................................................................ 57 Drainase .................................................................................................................................................. 58 Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene ..................................................................................... 59 Profil Sanitasi Saat Ini ........................................................................................................................ 60 Air Limbah Domestik ........................................................................................................................... 60

Tabel 2.42. Diagram Sistem Sanitasi Air limbah domestik ........................................ 61 Tabel 2.43. Cakupan Layanan Akses Sistem Air Limbah .......................................... 62 Tabel 2.44. Cakupan Layanan Sarana Prasarana ........................................................ 64 Tabel 2.45. Kondisi Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik .. 65 Tabel 2.46. Sarpras Pengolahan Air Limbah ................................................................ 66 Gambar 2.13. Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Air Limbah ................... 70 Sumber: BPS SSK 2013-2017 ....................................................................................... 71 Gambar 2.14. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral ............................................................................................................. 71 Sumber: BPS SSK 2013-2017 ....................................................................................... 71 Gambar 2.15. Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup ................................... 71 Tabel 2.47. Peta Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Air Limbah Domestik ...................................................................................... 72 Tabel 2.48. Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Magelang .............. 73

2.3.2. Persampahan ........................................................................................................................................ 73

Tabel 2.49. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan ............................. 74 Gambar 2.16. Tempat Sampah Tong Plastik .................................................................. 75 Gambar 2.17. (a) mobil sampah (b) Gerobak Sampah (c) motor sampah(d) Bajaj 76 Gambar 2.18. (a)TPS, (b) Kontainer ................................................................................. 77 Gambar 2.19. (a) Dump Truck (b) Arm roll Truck (c) Pick up ................................. 78 Tabel 2.50. Timbulan sampah per kecamatan .............................................................. 81 Tabel 2.51. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan ......................................... 82 Pemutakhiran SSK Kabupaten Magelang

II-111

Tabel 2.52. Jumlah TPS Kabupaten Magelang ............................................................. 83 Gambar 2.20. Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan ................ 84 Gambar 2.21. Bagan Organisasi DPU Kab. Magelang ................................................. 85 Tabel 2.53. Bank Sampah Kabupaten Magelang.......................................................... 86 Tabel 2.54. Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Persampahan 87 Tabel 2.55. Peraturan Persampahan Kabupaten Magelang ..................................... 88

2.3.3. Drainase Perkotaan ............................................................................................................................. 88

Tabel 2.56. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan .............. 89 Gambar 2.22. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral ............................................................................................................. 90 Tabel 2.57. Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan .............................................................................................................. 90 Tabel 2.58. Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Magelang .............. 91 Gambar 2.23. Peta Cakupan Akses Dan Sistem Drainase ........................................... 92 2.4.

Area berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi ................................................................ 92

Sumber: Instrumen Profil, 2015 ........................................................................................... 94 Gambar 2.24. Peta Area Beresiko Air Limbah .............................................................. 94 Gambar 2.25. Peta Area Beresiko Persampahan ........................................................... 97 Gambar 2.26. Peta Area Beresiko Drainase .................................................................... 99 Tabel 2.59. Area Beresioko Sanitasi Kabupaten Magelang ....................................... 99


II-112

PROFIL SANITASI KABUPATEN MAGELANG

Recommend Documents