Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Aspek Sanitasi adalah sebagai salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman, estetika serta kenyaman-an dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengikuti program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) telah memasuki tahun kedua pelaksanaan
(2014
–
2015). Pelaksanaan program PPSP melibatkan
berbagai kementerian di pusat serta SKPD di pemerintah provinsi dan kabupaten. Tahap pelaksanaan PPSP ada 6 tahapan yaitu : tahap pertama advokasi dan pemberdayaan, tahap kedua penguatan kelembagaan dan pendanaan, tahap ketiga perencanaan strategis, tahap keempat memorandum program, tahap kelima implementasi dan tahap keenam monitoring dan evaluasi. Seluruh tahapan PPSP merupakan tahapan yang harus dilalui kabupaten dengan dukungan dan pendampingan dari Provinsi dan Pusat. Pada tahun ini Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memasuki tahap keempat yaitu penyusunan Memorandum Program (MPS). Memorandum Program merupakan kesepahaman dan kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi. Dokumen MPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dalam proses penyusunannya Pokja didampingi oleh seorang fasilitator kabupaten (City Fasilitator/CF). Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, pihak swasta dan masyarakat
1
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber: APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kabupaten, Bantuan Luar
Negeri
(pinjaman
maupun
hibah),
swasta
maupun
masyarakat, dan sebagainya. Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sanitasi (MPS) merangkum masukan dari Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), sejalan dengan itu (MPS) telah disusun pula dokumen-dokumen perencanaan sebagai berikut : RTRWK, RPJMD, Renstra Kabupaten, RKA KL, dan lain-lain. Memorandum Program merupakan justifikasi dan komitmen pendanaan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, atau dari lembaga lainnya untuk program/kegiatan merupakan
yang
landasan
telah
bagi
teridentifikasi.
Pemerintah
Memorandum
Program
Kabupaten/Kabupaten
untuk
melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 tahun). Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Kementerian/Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi peng-anggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain:
Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi.
Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
2
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Memorandum Program investasi kabupaten/kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten/kota dari aspek teknis, biaya dan waktu.
Memorandum Program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/ Walikota/ Gubernur selaku kepala daerah.
Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten/kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten/kota.
Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan
antara
pengembangan
wilayah/kawasan
dengan
pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksana an periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaannya. 1.2. Maksud dan Tujuan Adapun Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten / Kota dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi. Sedangkan tujuan adalah sebagai berikut : a)
MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota.
3
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan b)
Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten/Kota selama 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
c)
Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi.
d)
Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung
dan
berpartisipasi
dalam
pembangunan
sanitasi
Kabupaten/Kota.
1.3. Wilayah Perencanaan Wilayah pembangunan
perencanaan sanitasi
sanitasi
Kabupaten
merupakan
Pangkajene
dan
wilayah
prioritas
Kepulauan
yang
ditetapkan berdasarkan hasil survey penilaian resiko kesehatan lingkungan, analisa data sekunder, dan elaborasi persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, atas kondisi sanitasi di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Hasil pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebut, telah dituangkan dalam Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pembangunan
sanitasi
kabupaten
yang
berkesinambungan
membutuhkan perencanaan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cara efektif dan efisien, melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Perencanaan pembangunan sanitasi bersifat
4
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan strategis dan berskala kabupaten, yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten, dengan memperhatikan hasil pemetaan dan kondisi sektor sanitasi serta klasifikasi wilayah. (Lihat Gambar 1.1 Wilayah Perencanaan dan Orinetasi Geografis). 1.3.1.
Gambaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas Wilayah 1.112,29 Km2 atau 111.229 Ha dan mempunyai ketinggian tempat rata – rata 8 meter diatas permukaan Laut. Secara Geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak diantara 40 40’ LS Sampai 8000’ LS dan diantara
1100 BT sampai dengan
119048’67’’BT. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
memiliki 13
Kecamatan.
Kecamatan Terjauh dari ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Liukang Tangaya yaitu sejauh 291,29 Km. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah yang mempunyai Iklim Tropis Basah ( Type B ) dengan musim kemarau. Curah Hujan disuatu wilayah ( Tempat ) dipengaruhi oleh keadaan iklim geografi dan perputaran/pertemuan arus udara, oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pada tahun 2012 rata-rata curah hujan perbulan sekitar 201,33 mm. Dalam RTRW dijelaskan bahwa pada wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat
beberapa sungai Besar yang melintasi
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Sungai Tabo-Tabo, Sungai Segeri, Sungai Leang Londrong, Sungai Banti Mala, Sungai Kali Bone.
5
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lihat Tabel 1.1 Nama Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Gambar 1.1 Peta Wilayah Administratif). Tabel 1.1 Nama Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
Kacamatan
Jumlah Kal./Desa
Liukang Tangaya Liukang Kalmas Liukang Tupanbbiring Liukang Tupabbiring Utara Pangkajene Minasatene Balocci Tondong Tallasa Bungoro Labangkang Ma’rang Sigeri Mandalle
9 7 9 7 9 8 5 6 8 13 10 6 6
Luas Wilayah Administrasi Terbangun Ha. (%) Ha. (%) 12.000 10,79 260.70 5.10 9.150 8,23 226.32 4.43 5.444 4,89 251.04 4.92 8.556 7,69 214.86 4.21 4.739 4,26 561.64 11.00 7.648 6,88 523.56 10.25 14.308 12,90 262.08 5.13 11.120 10,00 169.14 3.31 9.012 8,10 653.88 12.80 9.846 8,85 847.92 16.60 7.522 6,76 588.18 11.52 7.828 7,04 298.26 5.84 4.016 3,61 249.72 4.89
JUMLAH
103
111.229
100
5.107.20
100
6
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Gambar 1.1 : Peta Administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
7
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
8
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
9
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
10
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1.3.2.
Arah Pengembangan Kota Dalam rangka perencanaan spasial di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya dokumen rencana tata ruang yang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk jangka waktu 20 tahun, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) untuk jangka waktu 20 tahun yang dikaji ulang setiap 5 tahunnya. Untuk
memenuhi
amanat
Undang-Undang
tersebut
diatas,
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten
Pangkajene
dan
Kepulauan dengan Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012-2032 dirumuskan sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKEP YANG AKOMODATIF DAN REALISTIS MELALUI PENGEMBANGAN MINAPOLITAN DAN AGROPOLITAN, KEPARIWISATAAN DAN INDUSTRI YANG BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”
Berdasarkan visi dan misi serta tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut: a.
Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan;
b.
Pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
c.
Peningkatan fungsi kawasan lindung;
d.
Peningkatan sumber daya hutan produksi;
e.
Peningkatan
sumber
daya
lahan
pertanian,
perikanan,
perkebunan dan peternakan; f.
Pengembangan potensi pariwisata;
11
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan g.
Pengembangan potensi koperasi umkm
h.
Pengembangan potensi pertambangan;
i.
Pengembangan potensi industri;
j.
Pengembangan potensi perdagangan;
k.
Pengembangan potensi pendidikan;
l.
Pengembangan potensi permukiman;
m. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan n.
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Secara umum pusat kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan berada di kawasan perkotaan. Secara umum pula kebutuhan hasil pertanian diproduksi di kawasan perdesaan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan wilayah luarnya, baik berupa bahan mentah maupun barang siap konsumsi. Begitu juga sebaliknya kebutuhan barang hasil industri manufaktur diproduksi atau disalurkan melalui kawasan perkotaan. Agar interkoneksitas antar pusat kegiatan, serta pelayanan prasarana wilayah
efisien
dan
efektif
maka
perlu
diwujudkan
sistem
interkoneksitas antar kawasan perkotaan dan perdesaan yang berdaya guna besar. Sistem perkotaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis kabupaten dan atau lintas kecamatan dan atau kota. Kebijakan pengembangan pola ruang ditujukan untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari. Kawasan lindung yang baik yang
12
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersifat: (i) preservasi berupa hutan lindung baik di daerah ketinggian pedalaman yang merupakan daerah hulu (upstream) Daerah Aliran Sungai (DAS), (ii) konservasi berupa
taman margasatwa. Selain
daripada itu, untuk kepentingan pelestarian warisan sejarah dan budaya dapat ditetapkan suatu kawasan konservasi seperti cagar budaya bangunan buatan manusia yang ditetapkan sebagai benda purbakala. Dalam kawasan budi daya juga diusahakan sebisa mungkin menumbuhkembangkan dan melestarikan kawasan lindung setempat baik ruang darat, maupun udara untuk menjaga keasrian dan kelestarian ragam hayati, yang juga merupakan mata rantai sistem ekologi wilayah, seperti ruang terbuka hijau, baik berupa hutan kota, jalur hijau di sempadan sungai, sempadan danau, dan sempadan jalan. Dalam skala lingkungan mikro terutama di daerah perdesaan diarahkan tumbuh berkembangnya tatanan desa mandiri pangan dan energi yang didukung alam yang asri dan lestari. Untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkelanjutan, maka tahap pertama penentuan pola ruang adalah memantapkan kawasan lindung melalui penegasan delineasi dan arahan pengelolaannya. Tahap selanjutnya adalah mengalokasikan kawasan budidaya bagi berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya alam; posisi lokasional; dan kesesuaian lahan terhadap karakteristik kegiatan yang bersangkutan. Rencana pola ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 1.150.000 karena ukuran skala tersebut yang dapat disajikan dalam kertas A3, dapat dilihat dibawah ini :
13
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Gambar 1.2. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
14
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1.4. Metodologi 1.4.1.
Metodologi Penyusunan Dokumen Dokumen Memorondum Program Sanitasi (MPS) adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan kelanjutan dari dokumen yang telah tersusun sebelumnya yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS) dan strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Buku Putih sanitasi adalah gambaran kondisi sanitasi saat ini yang bisa terpaparkan, yang diambilkan dari data primer yaitu data hasil konfimasi/kuinjungan lapang yang didalamnya termasuk studi EHRA dan data sekunder yaitu data-data yang sudah ada di SKPD terkait dan hasil wawancara dari SKPD terkait yang berkecimbung dalam aktifitas program dan kegiatan sanitasi pada bidangnya. Stategi sanitasi kabupaten adalah berisikan rencana program kegiatan sanitasi jangka menengah yang tersusun berdasarkan kerangka kerja logis dari data permaasalahan yang ada di Buku Putih Sanitasi dan tujuan yang ingin dicapai dengan strategi-srtategi yang terencanakan. Dokumen BPS, SSK MPS, yang mana ketiga dokumen ini adalah dokumen yang saling terkait. Oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen memorandum Program Sanitasi ini disusun menggunakan metode sebagai berikut: 1.
Review SSK dan penetapan program prioritas Review SSk menggunakan berdasarkan data yang diambil Buku Putih Sanitasi, hasil Laporan studi Primer EHRA, data skunder dari SKPD Terkait
2.
Internalisasi program kegiatan dan anggaran
3.
Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi
4.
Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah (CSR dan lembaga donor sanitasi)
5.
Pengawalan
Program
dan
Kegiatan
kedalam
mekanisme
pengangaran. Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dan yang lain sebagai berikut; 1.
Melakukan review SSK khususnya untuk kerangka kerja logis, program, kegiatan dan penganggaran serta prioritas program
15
Pokja Sanitasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (review SSK dilakukan dalam rangka mengupdate informasi terbaru/perkembangan informasi dari data permasalahan yang telah tersusun dalam dokumen SSK yang sehingga akan didapat kerangka kerja logis yang baru dan berlanjut pada program kegiatan
yang
lebih
bisa
dianggap
dapat
menangani
permasalahan sanitasi yang ada. 2.
Melakukan konsultasi dengan SKPD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3.
Melakukan Konsultasi Teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait penyususan MPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4.
Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif (CSR dan lembaga donor sanitasi) dengan pemerintah tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
5.
1.4.2.
Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran.
Sistematika Penyajian Sistematika
penyusunan
MPS
Kabupaten
Pangkajene
dan
Kepulauan terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut : 1.
Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen.
2.
Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis.
3.
Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur.
4.
Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap.
5.
Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masingmasing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.
16
