POKJA AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Strategi Sanitasi Kabupaten Memorandum Program Sanitasi(SSK) (MPS)2014 2015 KABUPATEN KEPULAUAN ARU – PROPINSI MALUKU KABUPATEN KEPULAUAN ARU – PROPINSI MALUKU

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Aspek Sanitasi adalah sebagai salah satu aspek pembangunan yang memiliki

fungsi

penting

dalam

menunjang

tingkat

kesejahteraan

masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman, estetika serta kenyaman-an dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas kualitas hidup masyarakat Kabupaten

Kepulauan

Aru

mengikuti

program

Percepatan

Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) telah memasuki tahun kedua pelaksanaan (2014 – 2015). Pelaksanaan program PPSP melibatkan berbagai kementrian di pusat serta SKPD di pemerintah provinsi dan kabupaten. Tahap pelaksanaan PPSP ada 6 tahapan yaitu : tahap pertama advokasi dan

pemberdayaan,

pendanaan,

tahap

tahap ketiga

kedua

penguatan

perencanaan

kelembagaan

strategis,

tahap

dan

keempat

memorandum program, tahap kelima implementasi dan tahap keenam monitoring dan evaluasi. Dimana seluruh tahapan

yang

harus

dilalui

kabupaten

tahapan PPSP merupakan dengan

dukungan

dan

pendampingan dari Provinsi dan Pusat. Pada tahun ini Kabupaten Dongala telah memasuki tahap keempat yaitu penyusunan Memorandum Program (MPS). Memorandum Program merupakan kesepahaman dan kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi. Dokumen MPS Kabupaten Kepulauan Arudisusun oleh

Pokja

Sanitasi

Kabupaten

Kepulauan

Aru,,

dalam

proses

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2015 POKJA AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

1


penyusunanya Pokja didampingi oleh seorang fasilitator kabupaten (City Fasilitator/CF). Memorandum

Program Sanitasi

(MPS)

merupakan terminal seluruh

program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi kabupaten yang dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kabupaten,

Provinsi,

Pusat

dan

masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal

dari

berbagaisumber:

APBN,

APBD

Propinsi,

APBD

Kabupaten/Kabupaten, Bantuan Luar Negeri (pinjaman maupun hibah), swasta maupun masyarakat, dan sebagainya. Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sanitasi (MPS) merangkum masukan dari Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), sejalan dengan itu (MPS) telah disusun pula dokumen-dokumen perencanaan sebagai berikut : RTRWK, RPJMD, Renstra Kabupaten, RKA KL, dan lain-lain. Memorandum

Program

merupakan

justifikasi dan

komitmen

pendanaan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, atau dari lembaga lainnya untuk program/kegiatan yang telah teridentifikasi. Memorandum

Program

merupakan

landasan

bagi

Pemerintah

Kabupaten/Kabupaten untuk melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 tahun). Program dan Kegiatan dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat kabupaten, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut


2


melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain:  Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.  Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.  Memorandum

program

investasi

kabupaten

merupakan

rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu.  Memorandum

program

investasi

ini

dilengkapi

dengan

kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/ Gubernur selaku kepala daerah.  Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.  Proses penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang Kabupatennya.


3


1.2. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Memorandum Program Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut. Maksud : 1. Tersusunnya

dokumen

rencana

strategi

dan

komitmen

pendanaan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sanitasi. 2. Mendorong

para

stakeholders

melaksanakan

kebijakan

pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Tujuan : 1. MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah tercantum

dalam

dokumen

Strategi

Sanitasi

kabupaten

Kepulauan Aru. 2. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk

implementasi

pembangunan

Sanitasi

Kabupaten

Kepulauan Aru selama 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten,

Propinsi,

Pemerintah

Pusat

maupun

sumber

pendanaan lain non pemerintah. 3. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. 4. Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kabupaten Kepulauan Aru.


4


5. Sebagai dasar masukan bagi umpan balik (feed-back) RPJMD pada periode berikutnya.

Skema Proses Perencanaan PPSP


5


Proses Penyusunan Memorandum Program


6


1.3.

Wilayah Perencanaan

1.3.1.

Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru menurut Astronomi terletak

Antara

5° sampai 8° Lintang Selatan dan 133.5° sampai 136.5 Bujur

Timur. Sedangakan secara geografis batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Selatan : Arafura Sea. Sebelah Utara : Papua Province. Sebelah Timur : Papua Province. dan Sebelah Barat Kei Besar Island. Luas daratan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru ± 6.426.77 Km². Secara Administrasi Kabupaten Kepulauan Arumemiliki kota kabupaten di Dobo. pada awalnya merupakan satu wilayah kecamatan induk yang ada sejak Kabupaten Maluku Tenggara dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten. yaitu : Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2000. Setelah Kabupaten Maluku Tenggara dimekarkan. kabupaten tersebut hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan. yaitu: 1. Kecamatan Kei Kecil 2. Kecamatan Kei Besar. dan 3. Kecamatan PP Aru Kecamatan Pula-pulau Aru saat itu membawahi 117 Desa dan 2 Kelurahan.Beberapa waktu

kemudian

Kecamatan Pulau-pulau Aru

dimekarkan kembali menjadi 3 kecamatan yaitu : 1. Kecamtan Pulau-Pulau Aru beribukota di Dobo. 2. Keamatan Aru Tengah beribukota di Benjina 3. Kecamatan Aru Selatan beribukota di Jerol. Pada tahun 2003. Kabupaten Maluku Tenggara dimemakarkan kembal menjadi 2 (dua) kabupaten. yaitu : Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2003 membawahi 3 kecamatan tersebut.


7


Kabupaten Kepulauan Aru saat ini membawahi 7 (tujuh) keamatan Yaitu; 1. Kecamatan Pulau-Pulau Aru 2. Kecamatan Aru Utara 3. Kecamatan Aru Tengah 4. Kecamtan Aru Tengah Timur (pemekaran kecamatan aru tengah) 5. Kecamatan Aru Tengah Selatan ( pemekaran kecamtan aru tengah) 6. Kecamatan Aru Selatan 7. Kecamatan Aru Selatan Timur.


8


Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Aru


9


1.3.2. Arah Pengembangan Kota Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2005-2010; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Aru yang terpilih untuk masa bakti 2011-2015, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Aru 2005 – 2025, memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dalam RPJMD dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam

Pembukaan

Undang

–

undang

Dasar

1945,

maka

visi

pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011–2015 adalah:

Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Aru yang Maju dan Sejahtera Berbasis Kepulauan Visi tersebut mengandung makna bahwa: Maju adalah keadaan yang ditandai oleh percepatan di segala bidang dan perubahan yang bersifat cepat, adaptif dan fungsional dalam penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

di

Kabupaten

Kepulauan Aru bertumpu pada kapasitas dan potensi sumberdaya lokal. Sejahtera adalah kondisi yang ditandai oleh terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Kabupaten Kepulauan Aru di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, pendidikan dan kesehatan secara bertahap; serta terwujudnya kehidupan yang lebih maju, aman, adil, makmur, bermartabat dan adanya kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Berbasis

Kepulauan

adalah

keadaan

yang

ditandai

oleh

pengelolaan sumberdaya kelautan, dan jasa-jasa lingkungan kawasan pesisir laut dan kepulauan yang maju, produktif, dan mempunyai nilai tambah

tinggi

sebagai

sumber

utama

penghidupan

masyarakat

Kabupaten Kepulauan Aru. Pengelolaan sumber daya kepulauan dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan dalam


10


memenuhi kebutuhan rakyat sekarang dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang di Kabupaten Kepulauan Aru. Visi pembangunan tersebut memuat ungkapan Mutiara Indah Cendrawasih Lestari sebagai sikap dasar dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam memposisikan diri dan merencanakan peran dalam melaksanakan otonomi daerah di tengah dinamika lokal, regional dan global. Berdasarkan

visi

pembangunan

tersebut

ditetapkan

misi

pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011-2015. (1) Mewujudkan

sumberdaya

manusia

yang

sehat,

bermutu,produktif, dan inovatif; (2) Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan bertumpu pada pengelolaan sumberdaya kepulauan secara efisien, efektif dan berkelanjutan; (3) Membangun pemerintahan yang amanah, berkeadilan dan bertanggung jawab; (4) Membangun

infrastruktur

Mengembangkan

ketahanan

yang

merata

sosial

dan

dan

terpadu;

budaya,

serta

kehidupan demokrasi yang bermutu dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi Budidaya. Pola ruang wilayah Kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pola

ruang

wilayah

Kabupaten

Kepulauan

Aru

dapat

dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang terkait dengan


11


wilayah Kabupaten Kepulauan Aru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru yang berkelanjutan, maka PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2012 - 2032 yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan

Bupati

sebagai

komitmen

pemerintah

daerah

dalam

mengembangkan seluruh potensi alam di Kabupaten Kepulauan Aru. Rencana pola ruang Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk peta, dapat dilihat

dibawah ini :


12


Gambar 1.2. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kepulauan Aru


13


1.4. Methodologi 1.4.1. Methodologi Penyusunan Dokumen Dokumen Memorondum Program Sanitasi (MPS) adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan kelanjutan dari dokumen yang telah tersusun sebelumnya yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS) dan strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Buku Putih sanitasi adalah gambaran kondisi sanitasi saat ini yang bisa terpaparkan, yang diambilkan dari data primer yaitu data hasil konfimasi/kuinjungan lapang yang didalamnya termasuk studi EHRA dan data sekunder yaitu data-data yang sudah ada di SKPD terkait dan hasil wawancara dari SKPD terkait yang berkecimbung dalam aktifitas program dan kegiatan sanitasi pada bidangnya. Stategi sanitasi kabupaten adalah berisikan rencana program kegiatan sanitasi jangka menengah yang tersusun berdasarkan kerangka kerja logis dari data permaasalahan yang ada di Buku Putih Sanitasi dan tujuan yang ingin dicapai dengan strategi-srtategi yang terencanakan. Dokumen BPS, SSK MPS, yang mana ketiga dokumen ini adalah dokumen yang saling terkait. Oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen memorandum Program Sanitasi ini disusun menggunakan metode sebagai berikut: 1. Review SSK dan penetapan program prioritas. 2. Review SSK berdasarkan data yang diambil Buku Putih Sanitasi, hasil Laporan studi Primer EHRA, data skunder dari SKPD Terkait. 3. Internalisasi program kegiatan dan anggaran. 4. Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi. 5. Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah (CSR dan lembaga donor sanitasi) 6. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme pengangaran. Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dan yang lain sebagai berikut;


14


1. Melakukan review SSK khususnya untuk kerangka kerja logis (KKL), program, kegiatan dan penganggaran serta prioritas program (review SSK dilakukan dalam rangka mengupdate informasi

terbaru/perkembangan

informasi

dari

data

permasalahan yang telah tersusun dalam dokumen SSK yang sehingga akan didapat kerangka kerja logis yang baru dan berlanjut pada program kegiatan yang lebih bisa dianggap dapat menangani permasalahan sanitasi yang ada. 2. Melakukan konsultasi dengan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru. 3. Melakukan Konsultasi Teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait penyususan MPS Kabupaten Kepulauan Aru. 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif (CSR dan lembaga donor sanitasi) dengan pemerintah tingkat Kabupaten Kepulauan Aru. 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran.

1.4.2. Sistematika Penyajian Sistematika penyusunan MPS Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut : 1.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen.

2.

Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis.

3.

Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur.

4.

Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing


15


kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. 5.

Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masingmasing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.


16

POKJA AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Recommend Documents