Sanitasi dan Air Minum

Studi Visit APMCHUD ke Yogyakarta dan Solo

10

Edisi 07/Tahun XI/Juli 2013

Indo Water Expo & Forum 2013

20

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Jambore Sanitasi 2013

Bersama Kita Peduli

Sanitasi dan Air Minum

LENSA CK • S osialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Negara • DWP Ditjen Cipta Karya Berikan Santunan Pendidikan Kepada Para Karyawan

daftar isi Berita Utama Sanitasi 2013 4 Jambore Bersama Kita Peduli

Sanitasi dan Air Minum

Edisi 074Tahun XI4Juli 2013

4

2500 Anak 7 Aksi Menggunakan Topi Daur Ulang Masuk Rekor Muri dan Dunia

Para Duta 8 Ketika Melakukan Penyuluhan

Puspita, 9 Bella Duta Sanitasi Nasional 2013

9

liputan khusus Visit APMCHUD 10 Studi ke Yogyakarta dan Solo

info baru Indonesia 14 Persampahan dalam Kawat

14

Diplomasi Internasional:

17

Tanggap Darurat Gempa Aceh

26

Water Expo & Forum 20 Indo 2013 Sudah Hibahkan 44 22 PU TB dan Alih Statuskan 16 TB Rusunawa

Book Cipta Karya 24 Blue 2015-2019 Mulai Disusun

Tetapkan Pemenang 26 PU Desain Arsitektur Rusunawa Jatinegara Barat

Cepat Puas 28 Jangan dengan Status WTP

inovasi Media 30 “Colek” Biar (Lebih) “Melek” Sanitasi

2

22 RALAT Dalam artikel Edisi Juni 2013 halaman 20 berjudul:”Agropolitan/Minapolitan dalam Pembangunan Permukiman Perdesaan yang Berkelanjutan” terdapat kesalahan dalam paragraf pertama “UU Nomor 4 Tahun 1992” seharusnya UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mohon maaf jika pembaca tidak berkenan. Terimakasih. Salam (Redaksi)

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Djoko Mursito, Amwazi Idrus, Guratno Hartono Pemimpin Redaksi Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto

Merangkul Duta Sanitasi untuk Aksi Nyata di Daerah

Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, T.M. Hasan, Buchori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi BhimaA. Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Erwin Setyadhi, Bhima Dhananjaya IndahWaluyo Raftiarty, Danang Pidekso Djati Widodo, Indah Raftiarty Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah

Jambore Sanitasi sudah digelar lima kali sejak tahun 2008. Setiap tahunnya Indonesia melahirkan 198 Duta Sanitasi dari 33 provinsi. Mereka membantu program pemerintah dalam kampanye perubahan perilaku masyarakat terhadap sanitasi yang sehat. Dalam setiap gelarannya, tak tanggung-tanggung Wakil Presiden, Ibu Negara, maupun Ibu Wakil Presiden mendaulat mereka di panggung terhormat, Istana Negara. Harapannya, selain mendapatkan pengakuan, para Duta Sanitasi juga mendapatkan perhatian yang luas dari publik melalui pemberitaan media. Tapi apakah keterlibatan media sudah memberikan terpaan yang besar kepada masyarakat? Jawabannya, dalam skala nasional ada peningkatan signifikan jumlah pemberitaan media tentang sanitasi, tapi sayangnya peningkatan tersebut hanya bersifat seketika jika ada peristiwa besar semisal Jambore Sanitasi, Kejadian Luar Biasa (KLB) diare di sutau daerah, longsornya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, atau lainnya yang menteror psikologis publik. Media juga tidak bisa disalahkan karena masih menganggap isu sanitasi kurang “seksi”. Mereka juga memiliki kepentingan dan agenda besar dalam dapur redaksinya. Yang perlu ditindaklanjuti adalah kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk memberdayakan para Duta Sanitasi untuk berbuat maksimal dengan programprogram yang dimiliki. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, dan kementerian lainnya yang terkait sudah melatih hampir 1.000 Duta Sanitasi sejak tahun 2008. Jika mereka maksimal dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kreatif di daerah masing-masing, pesan-pesan sanitasi akan terus belanjut terlepas dari penyelenggaraan Jambore Sanitasi yang bisa jadi ke depan tidak diadakan lagi. Peran mereka juga bisa dimaksimalkan dalam kegiatan komunikasi kelompok di daerah yang sudah mulai melek sanitasi. Sebut saja contoh dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang menjalin kemitraan dengan media melalui workshop “Citizen Journalism untuk Akselerasi Perubahan Perilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat” yang diadakan pada Februari 2013 di Surabaya. Kemudian di Makassar ada kerjasama Aliansi Jurnalis Indepen (AJI) bersama dengan USAID dan Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene atau IUWASH tahun 2013 menggelar acara sarasehan media dan anugerah jurnalistik peduli sanitasi sulsel. Komunikasi kelompok yang bisa didomplengi Duta Sanitasi dengan fasilitasi pemerintah daerah juga berupa kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat dan pegiat sanitasi. Kelompok-kelompok tersebut tersebar di setiap kota di Indonesia namun tenggelam dengan hiruk pikuk isu lain. Dengan ikut berkecimpung di klaster-klaster tersebut, para Duta Sanitasi dapat menggalang anak-anak sekolah setempat untuk menularkan dan melanjutkan pesan-pesan sanitasi yang dia dapat dan merangkul stakeholder setempat. (Teks : Buchori)

Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, M. Sundoro Respati,A. Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Adjar Prajudi, Nieke Nindyaputri Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rina Agustin I, Oloan M.S Rudi A. Arifin, Setyaningrum, M. Aulawi DzinEndang Nun, Siti Aliyah Junaedi Alex A.G. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Aswin Sukahar, Kusumawardhani Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing Deddy Sumantri, Dian Suci Hastuti Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Alamat Redaksi Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Telp/Fax. 021-72796578 Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Email Siti Aliyah Junaedi [email protected] Alamat Redaksi Jl. Patimurawebsite No. 20, Kebayoran Baru 12110 http://ciptakarya.pu.go.id Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] twitter @ditjenck

Cover : Praktek Kerja Lapangan Duta Sanitasi di Desa Tanjung Pasir Tengerang (Foto : Danang) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus papper)

Selamat membaca dan berkarya!

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 07 4Tahun XI4Juli 2013

3

Foto-foto : Danang Pidekso

berita utama

Jambore Sanitasi 2013

Bersama Kita Peduli Sanitasi dan Air Minum Apa Kabar Anak Indonesia...? Bersih... Sehat...Berseri... Apa Kabar Duta Sanitasi...? Luar Biasa Anak Indonesia ...? Anak Indonesia Peduli Sanitasi dan Air Minum

Y

el-yel tersebut terus menggema sepanjang pelaksanaan Jambore Sanitasi 2013 yang diadakan di Hotel Mercure Ancol Jakarta 24-30 Juni 2013 lalu. Sebanyak 198 anak siswa SLTP dari 33 provinsi di seluruh Indonesia berkumpul untuk mengikuti rangkaian Jambore Sanitasi dan bersaing untuk menjadi Duta Sanitasi Nasional 2013.

4

Suasana riuh, gembira, sibuk dan penuh antusias tergambar dalam polah tingkah anak-anak kreatif pilihan dari berbagai pro vinsi itu selama sepekan. Jambore ini juga layaknya peringatan Hari Kartini, berbagai pakaian adat, bahasa dan tarian khas daerah silih berganti mengisi rangkaian acara Jambore yang mengangkat tema “Bersama Peduli Sanitasi dan Air Minum” untuk tahun ini. Kerjasama dengan pihak lain seperti Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas dan Asosiasi Toilet Indonesia untuk mengisi acara, membuat Jambore tahun kelima ini semakin berkualitas dan berisi. Selaku penyelenggara, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan 10 agenda. Agenda tersebut adalah workshop dan talkshow, pemilihan duta sanitasi nasional, silaturahmi dengan Ibu Negara, kunjungan ke Kemendikbud, kerja lapangan ke Desa Tanjung Pasir, pentas kesenian daerah, aksi simpatik, Gema Indonesia Peduli Sanitasi (GIPS), pameran sanitasi dan media writing contest. Kunjungan kerja lapangan merupakan salah satu agenda baru dalam pelaksanaan Jambore tahun 2013 ini. Selain itu, kegiatan Jambore ini jauh-jauh hari juga sudah

berita utama disosialisasikan, baik itu lewat konferensi pers, talkshow di televisi dan juga kunjungan ke redaksi Kompas. Duta-duta Sanitasi sebelumnya juga diajak untuk mensosialisasikan dan mencerita kan pengalamannya sebagai Duta Sanitasi Nasional. Ditjen Cipta Karya memang menaruh perhatian serius ter hadap setiap pelaksanaan Jambore Sanitasi. Menurut Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi, pembangunan sanitasi yang ber hasil tidak hanya dilakukan melalui pendekatan struktural se perti pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga dengan pendekatan non struktural berupa sosialisasi, termasuk Jambore Sanitasi ini merupakan upaya yang dilakukan Ditjen Cipta Karya. “Kita melakukan pendayagunaan generasi muda sebagai agen perubahan. Para generasi muda ini dibekali dengan pemahaman tentang tingkah laku yang pro terhadap sanitasi untuk menjadi Duta-Duta Sanitasi” kata Imam. Lebih lanjut menurut Imam, peran Duta Sanitasi yang dibina Kementerian Pekerjaan Umum perlu ada keberlanjutan dengan menggandeng pemerintah daerah dan masyarakat. Keberlanjutan pesan-pesan sanitasi perlu terus dilakukan dengan memanfaatkan jejaring sanitasi di tingkat pusat dan daerah agar semua duta sanitasi dapat berkontribusi di daerah masing-masing. “Sudah ada sekitar 1.000 duta sanitasi yang kami bina dalam lima kali penyelenggaraan Jambore Sanitasi. Sekali mereka menjadi duta sanitasi, peran duta sanitasi akan terus dituntut kapan saja” kata Imam. Secara umum, tujuan pelaksanaan Jambore ini adalah untuk Foto Kiri : Menteri PU Djoko Kirmanto, Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi, perwakilan SIKIB, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka acara Jambore Sanitasi 2013. Foto Kanan : Salah satu peserta Lomba Poster sedang melakukan presentasi di hadapan dewan juri.

menyiapkan duta sanitasi yang berkualitas dan mampu menyam paikan pesan-pesan sanitasi untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Para duta sanitasi diharapkan dapat membantu memberikan penyuluhan kepada teman-teman, keluarga dan lingkungan agar setiap masyarakat di daerah peduli sanitasi dan berpola hidup bersih. Menteri PU Djoko Kirmanto optimis keberlanjutan Jambore ini akan memberikan dampak terhadap perubahan perilaku masya rakat akan sanitasi. “Kami yakin masyarakat akan lebih tersentuh dan malu jika penyuluhan untuk mengubah pola pikir dan pola tindak hidup bersih dan sehat dilakukan oleh anak-anak. Para duta sanitasi juga menjadi agen pengenalan sanitasi ke daerah mereka masing-masing” katanya saat membuka Acara Jambore Sanitasi 2013. Workshop dan Kunjungan Sebagian besar acara dalam Jambore Sanitasi ini adalah berupa workshop dan kunjungan. Beberapa workshop yang diadakan seperti, teknik presentasi dan pengembangan kepribadian oleh Fonda Rafael, kreatifitas anak oleh Kak Seto, mengenal potensi diri oleh Arief Rahman, membatik di kain bekas dan kerajinan dengan bahan daur ulang oleh M. Baedowy serta pengalaman Yayasan Tzu Chi dalam pengolahan sampah dan pemberdayaan. Dari Ditjen Cipta Karya dan instansi lain juga ikut ambil bagian untuk mengisi acara, yaitu Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Danny Sutjiono, Rogydesa dari Dit. PBL Cipta Karya, Septina Rachmawati dari Dit. Bangkim Cipta Karya, Budi S dari Dit. Penyehatan Lingkungan Kemenkes, Joni Hermana guru besar dari ITS dan Enny Herawati dari Asosiasi Toilet Indonesia. Meskipun jadwal padat, para Duta Sanitasi ini tampak antusias


5

berita utama

Foto Atas : Peserta Duta Sanitasi 2013 sedang mengisi pertanyaan dalam software hemat air. Foto Bawah : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Muhamamad Nuh menerima kunjungan peserta Duta Sanitasi 2013.

mengikuti setiap kegiatan workhop. “Saya paling suka workshop mengolah sampah dari Pak Baedowi,” kata Ramsi Duta Sanitasi asal Sulbar. Lain halnya dengan Duta asal Manokwari Papua Barat Lusi Deda, ia sangat suka ketika mengikuti workshop membatik kare na merupakan pengalaman pertama baginya. “Saya suka waktu belajar membatik karena tidak ada di Papua sana,” kata Lusi. Selain workshop para peserta juga melakukan kunjungan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Desa Tanjung Pasir untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan. Di Kemendikbud, para duta ini mendapat hadiah berupa buku pelajaran dan juga wejangan dari Menteri Muhammad Nuh. “Saya sangat bangga dengan kalian semua. Teruskan tugas kalian, kembangkan, ajak yang lain semakin sadar dan terus berjuang semoga sukses,” pesan M. Nuh kepada para Duta Sanitasi.

6

Pengukuhan Duta Sanitasi Nasional 2013 Jumat pagi (28/6) menjadi hari yang ditunggu-tunggu bagi kelima finalis Duta Sanitasi 2013. Hari itu merupakan hari Pengukuhan Duta Sanitasi Nasional 2013 oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono di Istana Negara. Setelah melewati penjurian yang cukup ketat, Bella Puspita asal Provinsi Jawa Timur akhirnya berhasil menjadi Duta Sanitasi Nasional 2013. Diikuti oleh Yogeswari Sista juga dari Jawa Timur sebagai juara II, Aisah Anindita dari Sumut sebagai juara III. Sementara juara Harapan I oleh Natania Vira dari Jawa Tengah dan Aurelia Christania asal DKI Jakarta sebagai juara Harapan II. Pengumuman pemenang tersebut dibacakan oleh Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi. Ibu Negara Ani Yudhoyono didampingi Ibu Herawati Boediono dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto serta Ketua SIKIB Ratna Djoko Suyanto memberikan tongkat juara kepada Bella Puspita sebagai sebagai pemenang Duta Sanitasi Nasional 2013. Dalam kesempatan itu, Ibu Negara berpesan kepada para Duta Sanitasi untuk terus melakukan penyuluhan ke daerah masingmasing. “Kalian bisa memberi penyuluhan kepada para pejabat daerah seperti camat, lurah bahkan bupati,” kata Ani kepada para Duta Sanitasi yang hadir. Sebagai pemenang Bella Puspita mewakili teman-temannya, mengatakan siap untuk menjalankan tugas menjadi duta sanitasi nasional. Ia juga menyatakan rasa terima kasih dan senang selama mengikuti acara Jambore Sanitasi 2013 ini. “Saya mewakili temanteman akan menjalakan tugas sebagai duta sanitasi baik di ling kungan sekolah, masyarakat dan rumah. Saya akan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk peduli sanitasi dan air minum,” kata Bella asal Kota Kediri Jawa Timur ini. Turut hadir dalam pengukuhan tersebut, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Wamen PU Hermanto Dardak, pengurus Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dan pejabat di lingkungan Ditjen Cipta Karya. (Teks : Danang)

berita utama

Eco Park Ancol menjadi saksi bisu pencatatan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) oleh Aksi 2500 anak SD dan SMP se Jakarta menggunakan topi daur ulang, Rabu (26/6).

A

cara dalam rangka Gema Indonesia Peduli Sanitasi (GIPS) yang diadakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) di Eco merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Jambore Sanitasi Nasional 2013. Penyerahan piagam rekor penggunaan topi daur ulang terbanyak tersebut, oleh Pendiri MURI Jaya Suprana kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Ketua SIKIB Ratna Djoko Suyanto. Turut hadir pula dalam acara itu Menteri Keseha tan Nafsiah Mboi, Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi dan juga para anggota SIKIB. Menurut Jaya, kegiatan ini masuk rekor Muri dan rekor dunia dan merupakan acara Kementerian pertama yang berhasil masuk dalam rekor Muri. Sebelumnya, Jaya tidak percaya kalau topi yang ia kenakan terbuat dari bahan daur ulang. “Saya tadi sempat melihat detail topi ini, setelah saya lihatlihat ternyata memang terbuat dari koran bekas. Ini merupakan prestasi luar biasa bagi kalian semua, karena tidak hanya masuk rekor Indonesia tapi juga rekor dunia,” kata Jaya dihadapan ribuan anak-anak SD dan SMP se-Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sangat bangga


Aksi 2500 Anak Menggunakan Topi Daur Ulang Masuk Rekor Muri dan Dunia

Foto Atas : Para Duta Sanitasi berfoto bersama Menteri PU Djoko Kirmanto dan perwakilan SIKIB Ratna Djoko Suyanto usai membuat rekor MURI. Foto Bawah : Musisi sekaligus penggiat Sanitasi Nugie memimpin orkestra yang diikuti 2500 anak SD dan SMP.

“Prestasi ini adalah buat kalian semua, mari kita galakkan peduli sanitasi supaya cita-cita menuju Indonesia bersih dan sehat semakin cepat diwujudkan,” Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum

terhadap prestasi anak-anak dalam pemecahan rekor Muri pagi itu. Dalam kesempatan itu, ia menghimbau kepada seluruh anakanak untuk terus mengkampanyekan sanitasi. “Prestasi ini adalah buat kalian semua, mari kita galakkan peduli sanitasi supaya cita-cita menuju Indonesia bersih dan sehat semakin cepat diwujudkan,” seru Djoko Kirmanto dihadapan ribuan anak-anak. Acara GIPS tersebut diawali dengan pemukulan genderang oleh Menteri PU, Dirjen Cipta Karya, Menteri Kesehatan dan juga perwakilan SIKIB. Acara kemudian dilanjutkan dengan aksi 2500 anak-anak menggunakan topi daur ulang dalam orkestra gerak dan lagu yang diiringi oleh musisi Nugie yang sekaligus masuk dalam rekor Muri. Alat-alat yang digunkan dalam orkestra tesebut terbuat dari plastik bekas, tong bekas dan juga barang bekas lainnya. (Teks : Danang)


7

Ketika Para Duta Melakukan Penyuluhan Aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) menjadi pemandangan umum di sepanjang saluran irigasi menuju Desa Tanjung Pasir Tangerang.

M

ulai masuk ke Desa Tanjung Pasir, kondisi tak semakin baik, sa luran air mampet, kotor dan berbau. Tak hanya itu, terlihat sampah berserakan di sepanjang pesisir pantai. Kumuh, itulah kesan dari Desa Tanjung Pasir Tangerang. Setelah mendapatkan materi tentang sosialisasi dan penyu luhan, pagi itu (29/6), 198 Duta Sanitasi 2013 akan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Desa Tanjung Pasir Tangerang, Banten. Kegiatan PKL ini merupakan agenda baru dalam rangkaian acara Jambore Sanitasi 2013. Tiba di lokasi, para duta mendapatkan arahan sebentar dari perwakilan SIKIB Ibu Lies Djoko Kirmanto tentang Desa Tanjung Pasir. Setelah mendapat arahan, para duta sanitasi ini kemudian dibagi dalam 20 kelompok untuk menyebar melakukan survey dan penyuluhan. Dalam arahannya yang bertempat di Ruang Serba Guna Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Darul Muminin, Ibu Lies menjelaskan bahwa Desa Tanjung Pasir ini merupakan salah satu desa binaan dari SIKIB. Ia manambahkan, SIKIB dan beberapa instansi kementerian telah memberi bantuan sarana dan prasarana sanitasi baik berupa toilet, MCK maupun tempat sampah, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal. “Kehadiran kalian di desa ini saya harap sedikit banyak mem berikan informasi tentang sanitasi kepada masyarakat disini. Saat

8


berita utama

nya sekarang kalian mempraktekan teori yang telah didapat,” kata Ibu Lies Djoko Kirmanto. Turut mendampingi dalam kunjungan lapangan tersebut, Direktur PAM, PLP dan Bangkim Ditjen Cipta Karya. Meskipun cuaca panas terik, para duta sanitasi tampak antusias dan semangat dalam PKL ini. Dalam setiap kelompok ada yang betugas melakukan data dan survey, melakukan social maping, analisis masalah dan juga membuat Diagram Venn. Ketika ditanya tentang hasil yang didapat, banyak duta priha tin atas kondisi masyarakat di Tanjung Pasir. Menurut Anindita, Duta asal Sumut, masyarakat masih belum tahu tentang Sanitasi dan 3R. “Mereka masih membuang sampah langsung ke laut, dan belum tahu pentingnya sanitasi,” katanya. Varrel Vendira peserta asal Riau, melihat drainase dan sampah di Desa Tanjung Pasir masih menjadi kendala. “Drainasenya mam pet, hitam dan bau. Sampah juga tidak ada yang mengambil dari dinas setempat, akhirnya mereka buang ke laut,” kata Varrel. Setelah selesai survey dan wawancara dengan warga, para duta ini kemudian membuat analisa dan solusi untuk presentasi dan penyuluhan kepada masyarakat maupun kepala desa setempat. H. Arun, Kepala Desa Tanjung Pasir menilai program-program yang dipresentasikan para duta sanitasi ini cukup bagus. “Paling tidak mengingatkan saya selaku kepala desa. Namun memang anggaran disini kurang didukung oleh pemerintah,” kata Arun. Tidak hanya kepala Desa, penyuluhan juga diberikan kepada warga. Ibu Akum mengaku baru tahu tentang apa itu 3R. “Tadi dikasih penyuluhan tentang nilai ekonomis sampah. Kalau me mang ada yang membeli saya sih mau saja,” kata Ibu Akum. Di akhir PKL tersebut, para Duta Sanitasi kemudian melakukan presentasi hasil PKLnya kepada Dewan Juri untuk kemudian dipilih lima besar terbaik dari 10 kelompok. (Teks : Danang) Foto Atas : Para Duta Sanitasi sedang mensurvey warga Desa Tanjung Pasir dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Foto Bawah : Aksi para Duta Sanitasi saat memberikan penyuluhan sanitasi kepada warga Desa Tanjung Pasir.


berita utama

Bella Puspita,

Duta Sanitasi Nasional 2013 “Tugas dan perjungan kamu tidak berhenti disini, tapi mulai dari sini.” Katakata tersebut dibisikkan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono kepada Bella Puspita saat memberikan tongkat Juara Duta Sanitasi Nasional 2013 di Istana Negara, Jumat pagi (28/6).

T

egang, gugup dan senang,” ungkap Bella mengungkap perasaannya saat itu. Peristiwa tersebut mungkin akan menjadi momen hidup yang akan selalu diingatnya. Cantik, murah senyum dan rendah hati itulah sosok gadis kelahiran Kediri 14 tahun lalu. Kemampuan presentasinya yang terstruktur dan inovatif berhasil memukau kesepuluh dewan juri untuk memilihnya menjadi Duta Sanitasi Nasional 2013. “Saya tidak mempunyai target mau jadi juara satu atau tidak. Saya hanya menampilkan apa yang saya miliki dan bisa semaksimal mungkin,” kata Bella merendah. Kemampuan Bella sebagai Duta Sanitasi 2013 sebenarnya sudah terlihat ketika seleksi tingkat provinsi Jawa Timur. Saat itu, ia mengkritisi pembuangan limbah rumah tangga dengan sistem resapan, sebagaimana banyak diterapkan di Kediri harus dikaji penerapannya.

Foto Kiri

: Bella Puspita duet dengan Fathin menyanyikan lagu Butiran Debu di penutupan Jambore Sanitasi 2013. Foto Kanan : Ibu Negara Ani Yudhoyono memberikan tongkat Juara Duta Sanitasi 2013 di Istana Negara

Presentasinya yang berjudul Air Lindi Untuk Proses Pengom posan berhasil membuat Bella mewakili Jawa Timur untuk kategori karya tulis. Di tingkat Nasional, gadis yang hobi bermain piano itu me ngangkat tema tentang Sistem 3R Plus SMPN 1 Kediri. Dalam presentasinya, ia menjelaskan konsep 3R (Reduce, reuse, recycle) yang akan ia lakukan di SMPN 1 Kediri, mulai dari memilah dan memanfaatkan sampah. Arti plus disini, menurut Bella adalah repair, yaitu dengan mengoptimalkan perbaikan sebelum barang itu dibuang sehingga akan mengurangi jumlah sampah. Sebagai Dusan 2013, Bella telah memiliki beberapa program kedepan. “Program saya banyak, saya akan mulai dari diri saya sendiri dulu. Kemudian ke keluarga, teman, sekolah lalu masyarakat. Saya akan mengubah pola pikir teman-teman se generasi saya tentang sanitasi yang baik,” tegas Bella. Kemenangan sebagai Duta Sanitasi 2013 ini, ia persembahkan untuk kedua orang tuanya. Menurut Bella, kedua orangtuanya sebenarnya ingin menemani selama di Jakarta bahkan sudah memesan satu kamar, namun ia ingin orangtuanya mendoakan saja dari rumah. ”Ibu terutama yang selalu memberi motivasi dan semangat ketika saya jatuh. Saya persembahkan kemenangan ini untuk mereka,” kata anak terakhir dari empat bersaudara ini. Ketika ditanya kunci sukses dalam ajang ini, ia hanya merendah. Menurutnya, semua keberhasilan bukan hanya mengenai hasil tapi usaha yang bisa kita lakukan . “ Bagaimana upaya kita mewujudkan apa yang kita inginkan, itu saja,” kata gadis yang sekilas mirip Artis Sandy Aulia ini. Dalam penutupan acara Jambore Sanitasi 2013, teman-teman Bella dibuat iri ketika ia mendapat kesempatan duet bareng dengan Juara X Faxtor Indonesia Fatin Shidqia Lubis dengan menyanyikan lagu berjudul Butiran Debu dari Rumor. “Cantik sekali juara Duta Sanitasi nya, saya jadi minder,” kata Fatin kala itu. (Teks : Danang)


9

liputan khusus

Studi Visit APMCHUD ke Yogyakarta dan Solo

Dari Kampung Mbah Marijan hingga Kampung Jokowi Keceriaan anak-anak mendominasi sebuah perumahan di Pucang Mojo, Kelurahan Mojosongo, Solo, pada akhir Juni 2013, ketika tiba-tiba Anita (7) dikagetkan oleh pertanyaan seorang Menteri Negara bidang Perumahan (State Minister of Housing) Bangladesh, Abdul Mannan.

Foto-foto : Buchori

Foto Atas : Anggota APMCHUD berkunjung ke Desa Pagerjurang Kepuharjo Sleman. Di sini REKOMPAK membangun 301 unit Hunian Tetap (Huntap). Foto Bawah : Menteri Perumahan Bangladesh beserta delegasi APMCHUD lainnya mengunjungi perumahan bekas warga bantaran Bengawan Solo yang direlokasi di Pucang Mojo, Jebres – Solo.

10

liputan khusus

M

annan, entah serius atau hanya basa-basi, meminta izin kepada orang tua Anita untuk membawa anak itu ke negaranya. Dia dan istrinya ingin merawat anak perempuan yang selama ini diidamkannya. Pertanyaan sang Menteri jelas disambut tawa warga yang memadati gang sempit tersebut. Jalan setapak yang memisahkan satu baris rumah dengan baris rumah lainnya ini menjadi lokasi yang nyaman untuk berkumpul di tengah terik siang yang menerpa kampung. Jalan itu dilengkapi saluran yang membawa air limbah domestik turun menyusuri tiap depan rumah. Setiap rumah tersambung dengan meter air yang mengairi kebutuhan pokok anggota keluarga. Keceriaan dan kenyamanan bermukim telah mereka dapatkan setelah mendapatkan kepastian rumah dan tanah yang mereka tempati. Sebelumnya mereka tinggal di bantaran Bengawan Solo yang illegal, kumuh, dan tentu saja akrab dengan ancaman luapan Bengawan Solo. Proses relokasi permukiman warga di bantaran Sungai Bengawan Solo tahun 2010 silam mendapat apresiasi dari para de legasi dari lima negara peserta Asia Pacific Minsiterial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD). Perpindahan ratusan kepala keluarga dari Kelurahan Pucang Sawit ke lokasi yang baru tersebut meninggalkan lahan kosong yang selanjutnya dibangun taman kota yang cantik oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Proses relokasi yang dilakukan di era Walikota Joko Widodo tersebut disambut baik oleh masyarakat karena di tempat baru

Foto Atas & Bawah : Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang menjadi bagian dari PNPM Perkotaan berhasil menyulap Kelurahan Karangwaru, Telogorejo, Yogyakarta.

mereka mendapatkan kepastian status tanah yang menjadi asset bagi peningkatan kesejahteraan mereka. “Masyarakat


11

liputan khusus

Searah Jarum Jam : Rusunawa Sewon-Bantul, warga Pagerjurang menikmati huniannya yang nyaman berlatar Gunung Merapi, Bantaran Bengawan Solo kini dibangun taman kota oleh Ditjen Cipta Karya.

mendapatkan rumah sehat dengan lingkungan dan infrastruktur yang memadai,” kata Kadis PU Kota Solo, Ahyani. Setiap warga mendapatkan kucuran dana pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp 8 juta untuk lahan seluas 50 m2. Untuk setiap konstruksi rumah yang dibangun oleh masyarakat sendiri juga diganti oleh Pemko sebesr Rp 12,5 juta. Dengan pendekatan yang cukup sukses oleh jajaran Pemkot yang dipimpin Jokowi saat itu, masyarakat rela mencari lahan sendiri untuk dibangun perumahan baru. Kesuksesan tersebut terindikasi dari karnaval yang dilakukan warga setempat dengan menyatakan kesiapannya untuk direlokasi. Warga yang mendiami bantaran Bengawan Solo, kata Ahyani, hampir tidak pernah berkesempatan memperbaiki kesejahteraan, menyusul setiap kali datang musim penghujan dipastikan terendam banjir yang merusak harta yang mereka kumpulkan dengan susah payah. Demikian halnya dengan kondisi perumahan, pada umumnya tidak layak huni, baik dari sisi tata lingkungan maupun fisik rumah sendiri. “Tidak ada pilihan lain, mereka harus direlokasi ke tempat lain yang lebih aman,” sambung Ahyani. Sedangkan pemilihan lokasi permukiman baru diserahkan sepenuhnya kepada warga disertai pendampingan dari Pemkot Solo, mulai dari pengadaan tanah, hingga proses pembangunan dan hal-hal teknis lainnya. Model relokasi seperti ini jauh lebih efektif karena tak sekedar menyangkut aspek sosial budaya, namun keterlibatan intens semua warga. “Kami bangga jika apa yang kami lakukan bisa ditiru para delegasi APMCHUD untuk diterapkan di negaranya sendiri,” tutup Ahyani.

12

Salah seorang warga, Supadmo (60) mengungkapkan ke puasannya tinggal di rumah barunya di Kelurahan Pucang Mojo, Kecamatan Jebres. Selain kepastian tanah dan aset rumahnya, dia sekeluarga juga menikmati infrastruktur yang memadai seperi air bersih, saluran yang tertata, jalan lingkungan yang bersih, dan lainnya. Sepenggal cerita dari PU Kota Surakarta menjadi daya tarik Mannan untuk berkunjung. Dia beserta belasan delegasi dari lima negara yang tergabung dalam APMCHUD mengunjungi pe rumahan hasil relokasi tersebut. Mereka melakukan studi visit di Yogyakarta dan Solo untuk mempelajari praktik-praktik terbaik yang dilakukan Indonesia dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh dan program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini diwadahi Indonesia sebagai salah satu anggota AMCHUD dan dihadiri oleh para delegasi dari beberapa negara, diantaranya Iraq, Iran, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijan, dan Papua New Guinea. Selain mengunjungi program-program permukiman, mereka juga melakukan diskusi Regional Slum Upgrading Working Group (RSUWG). “Ini adalah suatu kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah kunjungan studi ke DI Yogyakarta dan Solo. Indonesia sangat berkomitmen dalam mendukung agenda-agenda APMCHUD”, ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dadan Krisnandar, di hadapan para delegasi, Selasa (25/6) di Yogyakarta. Kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari konferensi APMCHUD ke III yang dilaksanakan di Solo, Indonesia di tahun

liputan khusus 2010. Dalam kunjungannya para delegasi melihat hasil program partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh berbasis komunitas pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan melalui Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Karangwaru, dan Rusunawa di Sewon, Bantul. Selain itu delegasi juga melihat hasil program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) di Desa Pagar Jurang (Kepuharjo) dan Dongkelsari (Wukirsari). Pada saat mengunjungi Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun Kementerian PU melalui REKOMPAK, Rufat R. Aghazadeh dari Azerbaijan sangat terkesan dengan partisipasi masyarakat korban erupsi merapi dalam membangun huniannya yang bersabar menunggu kepastian dibangunnya rumah yang layak untuk mereka. “Dipilihnya DI Yogyakarta karena daerah ini sebagai contoh keberhasilan rehabilitasi pasca bencana dan pelestarian budaya. Sedangkan Solo dinilai memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan relokasi permukiman di bantaran Sungai Bengawan Solo, penyelenggaraan permukiman, dan pember

dayaan ekonomi rakyat di Kampung Batik Laweyan,” kata Dadan. Sementara itu Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Amwazi Idrus menambahkan, studi visit ini dapat menawarkan solusi yang terbaik dan memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, ide dan praktek di antara negaranegara Asia-Pasifik untuk mengatasi masalah permukiman di perkotaan. Diskusi yang akan mereka laksanakan pada kesempatan ini juga akan menjadi pembelajaran yang selanjutnya dapat dibawa pada forum yang lebih besar terkait capaian Regional Slum Upgrading Working Group (RSUWG) dengan topik lebih mendalam. APMCHUD merupakan ajang pertemuan para pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan pembangunan perkotaan di kawasan asia pasifik. APMCHUD diresmikan pada Desember 2006 di New Delhi, India. Tujuannya adalah untuk menjawab tantangan urbanisasi, perumahan dan pengelolaan pemukiman, Millennium Development Goals (MDGs), kemiskinan perkotaan dan lingkungan kumuh, serta mengembangkan strategi dan kebijakan bagi pengembangan pemukiman. (Teks: Buchori) Gotong Royong warga Pagerjurang membangun jalan dalam program REKOMPAK


13

info baru

Persampahan Indonesia dalam Kawat Diplomasi Internasional:

Nilai Faktor Emisi Gas Rumah Kaca“Ala Indonesia” Sandhi Eko Bramono *)

Perubahan iklim merupakan salah satu kondisi penting yang saat ini sangat dicermati oleh para pemangku kebijakan pembangunan di dunia. Perubahan kuantitas curah hujan, pergeseran musim, hingga bencana alam dengan frekuensi lebih acak terkait klimatologis, mulai sering terasa di berbagai belahan dunia, sebagai akibat dari perubahan iklim.

Foto-foto : Buchori

TPA Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

14

B

erbagai upaya untuk menekan terjadinya perubahan iklim atau minimasi dampak negatif dari perubahan iklim mulai dilaksanakan secara lokal, regional, dan global. Pada bidang keciptakaryaan, salah satu sektor yang berkontribusi dalam perubahan iklim adalah adanya emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan dan sektor air limbah domestik. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 61 tahun 2011, tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Di dalamnya menyebutkan sektor per sampahan harus dapat menekan emisi gas rumah kaca sebesar 0,046 Gton CO2(eq) dan sektor air limbah domestik sebesar 0,002 Gton CO2(eq) dalam kurun waktu kumulatif tahun 2010-2020. Metodologi eksisting untuk perhitungan emisi gas rumah

info baru kaca itu sendiri mengacu pada piranti lunak yang dikembangkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2006. IPCC dikeluarkan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Untuk sektor persampahan, emisi gas rumah kaca difokuskan pada emisi gas metana/CH4 dari sampah, yang ditengarai memiliki daya rusak hingga 21 kali ketimbang gas karbon dioksida/CO2. Yang dapat menjadi bahan pemikiran bersama adalah nilai faktor emisi gas rumah kaca, yang dihitung berdasarkan piranti lunak dari IPCC. Ada begitu banyak koefisien yang digunakan dalam piranti lunak tersebut. Namun terdapat keterbatasan terkait referensi koefiesienkoefisien dalam perhitungan tersebut. Hal ini berdampak pada potensi emisi provinsi

potensi emisi tertangani

emisi tertangani

kiloton gas CO2(eq) pada tahun 2010-2020

rerata kebutuhan investasi juta Rp/ kiloton gas CO2(eq) tertangani

Nanggroe Aceh Darussalam

2.389,08

902,90

902,90

188,75

Sumatera Utara

11.472,81

386,22

377,69

162,19

Sumatera Barat

4.285,67

810,76

798,84

101,87

Riau

4.356,35

610,96

610,96

91,80

Jambi

1.780,72

381,09

379,44

142,40

Sumatera Selatan

4.866,49

906,66

904,18

63,99

Bengkulu

976,53

193,16

187,28

225,11

Lampung

3.482,19

534,08

523,98

122,95

Bangka Belitung

1.169,07

348,51

346,47

143,14

Kepulauan Riau

1.822,55

182,89

180,48

160,35

TOTAL

36.601,46

5.257,23

5.212,22

140,26

Provinsi-Provinsi di Sumatera

hasil perhitungan emisi gas rumah kaca yang terlalu besar (over estimate). Usulan “Ala Indonesia” Terkait Metodologi Perhitungan Nilai Faktor Emisi Gas Rumah Kaca Subdit Persampahan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum, saat ini sedang mengembangkan suatu metodologi baru dalam meng hitung nilai faktor emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan. Perhitungan “ala Indonesia” ini sudah jauh lebih dise der hanakan, namun memiliki keandalan metodologi yang sangat kuat, dengan tidak mengurangi kedalaman aspek pendekatan teknik (engineering) dalam perhitungannya. Adapun sejumlah asumsi yang diambil adalah timbulan sampah perkotaan di Indonesia sebesar 0,6 kilogram (berat basah)/kapita/hari, komposisi sampah terdiri dari 60 % (berat basah) sampah organik dan 40 % (berat basah) sampah anorganik, komposisi sampah organik sebesar 70 % (berat basah) sampah makanan dan 30 % (berat basah) sampah halaman. Kemudian ada kadar volatil sampah organik terdiri dari 70 % (berat kering) dapat terbiodegradasi dan 30 % (berat kering) tidak dapat terbiodegradasi, efisiensi konversi materi volatil dapat terbiodegradasi sebesar 95 % (berat kering), densitas gas CH4

potensi emisi potensi emisi provinsi


emisi tertangani



Banten

12.954,95

406,09

402,17

95,69

DKI Jakarta

17.093,61

24,56

17,85

338,77

Jawa Barat

52.678,28

3.125,39

3.102,89

53,29

Jawa Tengah

25.543,27

2.634,03

2.626,46

provinsi


emisi tertangani

kiloton gas CO2(eq) pada tahun 2010-2020 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur


2.428,07

275,19

269,65

282,96

1.385,19

165,82

163,63

310,45

2.843,86

451,08

446,56

154,51

4.429,26

1.208,28

1.203,69

92,57

44,65

Sulawesi Utara

1.823,84

500,19

496,20

136,28

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

1.180,74

294,24

287,24

96,10

5.251,53

1.232,18

1.226,69

97,00

1.165,34

527,55

516,52

58.,4

DI Yogyakarta

4.132,21

145,25

143,59

197,97

Jawa Timur

30.935,57

1.614,99

1.609,11

129,64

Bali

4.502,35

716,05

707,16

258,05

Nusa Tenggara Barat

3.325,78

276,25

263,75

230,82

Sulawesi Barat

500,12

147,63

139,87

192,71

Nusa Tenggara Timur

1.541,49

251,57

248,40

144,85

Gorontalo

662,37

130,42

126,12

275,61

152.707,51

9.194,18

9.121,40

165,97

TOTAL

21.670,32

4.932,58

4.876,17

169,67

TOTAL

Provinsi-Provinsi di Jawa-Bali-Nusa Tenggara

Provinsi-Provinsi di Kalimantan-Sulawesi


15

info baru sebesar 0,6556 kg/m3, komposisi gas CH4 dalam gas bio sebesar 50 % (volume), efek gas rumah kaca gas CH4 sebesar 21 kali gas CO2, dan emisi gas CO2 tidak dihitung sebagai emisi gas rumah kaca (karena gas CO2 merupakan produk oksidasi sempurna dari suatu proses). Dengan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka diperoleh nilai faktor emisi baru dalam menentukan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan sebesar 1 kilogram (berat basah) sampah di Indonesia setara dengan 0,032 kilogram gas CH4 atau setara dengan 0,688 kilogram gas CO2(eq). Nilai faktor emisi ini 1,40 kali lebih rendah ketimbang angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (yang termaktub dalam “Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Angka”, dirilis pada bulan November 2009) atau 2,34 kali lebih rendah ketimbang angka yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (yang termaktub dalam “Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap/ICCSR Sektor Limbah”, dirilis pada bulan Maret 2010). Hasil Perhitungan untuk Indonesia Dengan menggunakan nilai faktor emisi tersebut di atas, maka hasil perhitungan seluruh perkotaan di Indonesia untuk potensi emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan selama kurun waktu tahun 2010-2020 adalah sebesar 214.694,80 kiloton CO2(eq), dengan potensi emisi tertangani (berdasarkan investasi APBN) adalah sebesar 20.067,40 kiloton CO2(eq), emisi gas rumah kaca tertangani (berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan se jumlah asumsi terkait kinerja Instalasi Pengolahan Sampah yang terbangun dari investasi APBN) sebesar 19.861,56 kiloton CO2(eq), rerata kebutuhan biaya investasi sebesar Rp 178.210.000,00/ kiloton CO2(eq) tertangani, dan kebutuhan biaya investasi untuk mencapai target yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 2011 adalah sebesar Rp 687 milyar/tahun selama 7 tahun ke depan (tahun 2014-2020). Adapun detailasi hasil perhitungan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan di perkotaan untuk setiap provinsi, ditampilkan dalam tabel terlampir. Manfaat dari Nilai Faktor Emisi Baru Yang Diusulkan Perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian LH dan BAPPENAS mengacu pada perhitungan berdasarkan piranti lunak yang dikembangkan oleh IPCC (tahun 2006). Piranti lunak tersebut menggunakan sejumlah koefisien yang referensinya tidak dise

potensi emisi provinsi


emisi tertangani



1,170.60

214.28

209.08

349,07

Maluku Utara

541.45

117.77

109.49

444,71

Papua Barat

467.90

207.62

203.48

291,96

1,535.57

143.74

129.73

202,08

683,41

651,78

321,96

Maluku

Papua TOTAL

3.715,52

Provinsi-Provinsi di Maluku-Maluku UtaraPapua Barat-Papua

16

potensi emisi Indonesia


emisi tertangani

kiloton gas CO2(eq) pada tahun 2010-2020 TOTAL

214.694,80

20.067,40

19.861,56

rerata kebutuhan investasi juta Rp/ kiloton gas CO2(eq) tertangani 178,21

Total di Indonesia butkan secara jelas. Selain itu, semakin banyak koefisien yang digunakan, seharusnya menghasilkan perhitungan nilai faktor emisi yang lebih sahih dan lebih kecil. Namun sebaliknya, hasil perhitungan dengan menggunakan piranti lunak IPCC tersebut menghasilkan nilai faktor emisi yang lebih besar. Di satu sisi, piranti lunak yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian PU, menggunakan angka-angka yang lebih sesuai dengan kondisi persampahan di Indonesia dan menggunakan beberapa asumsi koefisien berdasarkan referensi yang lebih tersedia, yang mengacu pada buku “Integrated Solid Waste Management, Engineering Principles and Management Issues”, yang ditulis oleh Tchobanoglous et al., edisi tahun 1993. Adapun manfaat yang diperoleh dengan mengusulkan nilai faktor emisi yang baru ini adalah hasil perhitungan emisi gas rumah kaca yang lebih akurat, serta berkurangnya kontribusi nyata emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari sektor persampahan di Indonesia. Secara luas, hal ini berdampak pada meningkatnya posisi tawar Pemerintah RI dalam kancah diplomasi internasional saat harus berhadapan dengan tekanan dunia internasional terkait emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan di Indonesia. Dengan berbekal kompetensi dan kewaspadaan nasional ini pulalah, Pemerintah RI dapat dengan lebih tegas, lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih berwibawa, untuk menolak intervensi internasional yang “memaksa” Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai target-target yang ditetapkan oleh dunia inter nasional dalam sektor persampahan. Hal ini dikarenakan Pe merintah RI sendiri juga telah memiliki target-target nasional, yang lebih dapat dicapai sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan nasional (dalam negeri) yang ada di Indonesia. *) Staf Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kontak dengan penulis: [email protected]

info baru

Tanggap Darurat Gempa Aceh

Cipta Karya Bantu Pengungsi dengan Air Minum dan Sanitasi Pukul 14:37 waktu setempat tanggal 2 Juli 2013, gempa berkekuatan 6,1 SR terjadi di kedalaman 10 kilometer (6.2 mil) dengan episentrum di dekat ujung barat laut Sumatera, 55 kilometer (34 mil) di selatan Bireun. Gempa ini terjadi di patahan Semangko.

G

empa mengguncang selama kurang lebih 15 detik dan dapat dirasakan mulai dari ibu kota provinsi Banda Aceh sampai Bener Meriah. Sedikitnya 15 gempa susulan terjadi. Tiga di antaranya ber kekuatan 4,3; 5,5; dan 5,2 SR. Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana langsung turun ke lokasi bencana untuk melakukan kaji cepat dari dampak kerusakan akibat gempa bumi di Aceh. Hingga empat hari jelang batas akhir penetapan masa Tanggap

Foto-foto : Seno

Para pengungsi sedang memanfaatkan bantuan dari Kemen PU


17

Darurat Gempa Aceh, 11 Juli 2013, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengoperasikan 16 Mobil Tangki Air (MTA) untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi korban gempa aceh. MTA tersebut secara mobile mensuplai kebutuhan air bersih di lokasi pengungsian yang tersebar pada beberapa titik di dua kabupaten yaitu di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Sesditjen Cipta Karya Dadan Krisnandar mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satgas Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya juga telah menambah Hidran Umum menjadi 46 buah dengan cadangan 4 buah, WC Knock Down 60 buah dengan cadangan 20 buah dan jerigen 100 buah dengan cadangan 500 buah. Selain itu, juga disiagakan 20 alat Pengolah Air Cepat (PAC). “Peralatan cadangan ini kita ambilkan dari Depo di Medan,” kata Dadan saat konferensi pers tentang Tanggap Darurat Gempa Aceh di Kementerian PU, Kamis (11/7). Dadan juga menambahkan, saat ini pipa air IKK Ketol yang mengalami kerusakan sedang tahap perbaikan, dimana masih terdapat kendala akibat longsor di Kampung Selun. Selepas tahap tanggap daurat, Kementerian PU juga akan terlibat dalam tahap rehabilitasi/rekonstruksi. Dukungan akan dilakukan melalui bantuan teknis penyiapan kriteria teknis tingkat kerusakan rumah, sosialisasi konstruksi bangunan tahan gempa, prasarana air minum untuk lokasi rencana pemindahan penduduk Kampung Serempah dan Kampung Bah serta saran teknis terkait zonasi gempa. Sesuai Surat Pernyataan Gubernur Aceh, tanggap darurat bencana gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah berlangsung hingga 16 Juli 2013. Upaya tersebut dilakukan oleh kedua Pemerintah Kabupaten bersama Kementerian PU, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepolisian, TNI dan unsur pemerintah lainnya. Dari data Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) diketahui

18

Foto-foto : Seno

info baru

info baru bahwa korban meninggal akibat gempa mencapai 42 jiwa dan sekitar 17 ribu rumah mengalami kerusakan. Status gempa dinyatakan sebagai bencana provinsi karena menimpa dua daerah yakni Aceh Tengah dan Bener Meriah. “Dalam tanggap darurat, pekerjaan yang harus dilakukan adalah pembersihan. Yakni memastikan akses jalan dapat digunakan. Mengingat, akses jalan dimanfaatkan untuk pendistribusian ban tuan dan evakuasi korban,” kata Taufik Widjoyono dalam dialog di Metro TV, Selasa siang (16/7). Untuk jalan, kerusakan infrastruktur terjadi di jalan poros yang menghubungkan Aceh Tengah - Bener Meriah -Leuksemawe. Tepatnya sekitar lima kilometer terakhir ruas. Kerusakan jalan yang cukup parah dan luas adalah jalan kabupaten di 14 kecamatan. Umumnya kerusakan jalan terjadi akibat jalan longsor atau ke jatuhan longsoran. Adapun kendala yang terjadi adalah beberapa ruas jalan tertutup sehingga sulit mencapai lokasi yang harus dibersihkan. Masyarakat dan tim kesehatan juga memerlukan akses jalan, khususnya untuk bantuan dan evakuasi. Selain itu, puing-puing pembersihan juga tidak dapat diletakkan di sembarang tempat. “Hingga tangga darurat selesai, jalan sudah fungsional. Ada jalan kabupaten yang belum bisa digunakan karena perlu penanganan pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” kata Taufik. Gempa juga menyebabkan belasan ribu penduduk kehilangan tempat tinggal. Untuk itu, PU bekerjasama dengan BNPB mem

Foto-foto : Suasana kunjungan Presiden SBY ke lokasi pengungsian dengan beberapa menteri,. Presiden SBY bersama Ibu Negara Ani Yudhyono didampingi Kepala BNPB Syamsul Maarif dan Menteri PU Djoko Kirmanto di lokasi bencana gempa di Kab. Aceh Tengah. Di kabupaten ini ada 23 titik pengungsian. Kemen PU sudah memberikan bantuan 3 Mobil Tangki Air (MTA), 20 Hidran Umum (HU), 30 WC Knock Down, dan 50 jerigen

bantu menyiapkan tempat pengungsian dan memastikan pe ngungsi mendapatkan fasilitas kebutuhan dasar, antara lain tenda dan MCK knock down. Dukungan lain yang diupayakan PU adalah ketersediaan air bagi pengungsi. Dikarenakan lokasi tempat pengungsian tersebar, maka PU menyediakan sembilan unit truk tangki air. Dengan bantuan gabungan dari BNPB, TNI AD dan Kementerian Sosial, jumlah tangki air mencapai 16 unit. PU juga menyediakan hidran umum sebagai tempat penampungan dan dapat digunakan oleh masyarakat. Ke depan, untuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, BNPB mengkoordinasi kementerian dan lembaga terkait untuk mem buat rencana aksi. Tekait dengan PU, pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi untuk kebutuhan jalan nasional dan jalan kabupaten diperkirakan dibutuhkan dana sekita Rp 396 miliar. (Teks : Danang)


19

Foto-foto : Buchori

info baru

Indo Water Expo & Forum 2013

Mencari Teknologi Air Minum yang Pas untuk Indonesia Pameran bidang air kembali digelar di Jakarta untuk kesembilan kalinya. Kali ini dikemas dalam Indo Water 2013 EXPO & Forum yang diselenggarakan pada 3-5 Juli 2013 di Jakarta Convention Center (JCC). Bersamaan dengan Indo Water Expo & Forum juga diadakan Pameran bidang pengelolaan sampah dan limbah, Indo Waste 2013 serta Pameran bidang energi terbarukan, Indo Renergy 2013.

20

M

enteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto usai membuka pameran merasa yakin bahwa event internasional tersebut dapat menjaring minat yang besar karena pasar yang besar di Indonesia serta mampu meningkatkan investasi swasta di

Indonesia. Djoko menyambut baik acara ini karena untuk dapat meme nuhi sasaran yang telah ditetapkan pemerintah baik jangka me nengah maupun jangka panjang, dalam bidang pelayanan air minum dan sanitasi yang baik sangat dibutuhkan dukungan se mua pihak termasuk sektor swasta. Dukungan tersebut bukan hanya berupa pendanaan, kata Djoko, tetapi juga pengembangan inovasi teknologi untuk men dukung pengembangan air minum dan sanitasi yang efisien dan efektif.

info baru teknologi dan para pengguna Sekretaris Badan dapat menyampaikan Pendukung Pengembangan berbagai karakteristik daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PU, Teknologi bidang air yang diharapkan diantaranya yang membutuhkan solusi teknologi yang efektif dan Tamin MZ Amin menjelaskan, ialah yang efisien dalam penggunaan listrik dan air efisien. “Di sini kita bisa belajar teknologi bidang air yang diharapkan diantaranya ialah dalam pengoperasiannya, hal tersebut penting, dan memilih teknologi yang tepat dari 300 booth pameran yang efisien dalam peng karena industri di nusantara dinilai masih boros yang ditampilkan oleh 30 gunaan listrik dan air da lam dalam penggunaan air. negara,” kata Imam. pengoperasiannya. Lebih lanjut disampaikan, Hal tersebut penting, penyelenggara Sistem Penye karena industri di nusantara diaan Air Minum (SPAM) atau dinilai masih boros dalam dalam hal ini PDAM, saat ini penggunaan air. Sebagai contohnya Pabrik semen di Indonesia pengunaan air dalam juga terus mengembangkan efisiensi dalam pengelolaan SPAM. operasionalnya lebih banyak lima kali lipat dibanding semen di Tujuannya agar dapat memberikan tarif air yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Upaya efisiensi yang perlu dilakukan, Korea Selatan. Sementara itu Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi meng lanjut Imam, antara lain, pertama, efisiensi pemakaian energi yang ungkapkan, pengelolaan air minum di Indonesia membutuhkan saat ini mengambil porsi hampir 50% dari biaya operasi. Kedua, inovasi teknologi tepat guna karena kondisi alam yang beragam. pengendalian kehilangan air yang saat ini masih cukup tinggi Terutama untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air dengan rata-rata nasional masih sebesar 33%. Ketiga, otomatisasi baku, seperti daerah rawa, pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir. IPA untuk dapat meningkatkan kualitas air sesuai persyaratan yang Namun pemilihan inovasi teknologi tersebut harus menimbang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. “Inovasi teknologi aspek efisiensi dan efektifitasnya. “Beberapa kawasan di Indonesia untuk pengelolaan SPAM agar dapat menekan kehilangan air memiliki keterbatasan kualitas air baku, antara lain air dengan yang saat ini rata-rata sebesar 33%. Setiap penurunan 1% dapat kekeruhan sangat tinggi, air gambut, atau air payau/asin. Untuk meningkatkan layanan bagi 150.000 sambungan rumah atau itu dibutuhkan inovasi teknologi dalam pengolahan-pengolahan equivalent 750.000 jiwa,” pungkasnya. air baku tersebut yang tentunya efektif dan efisien, sesuai ke Vice President PT Napindo, Arya Seta Widiaripoera selaku penyelenggara Pameran menjelaskan, Indo Water tahun ini diikuti mampuan masyarakat setempat,” ujarnya. Imam mengharapkan forum Indowater, Indowaste dan oleh 503 peserta yang datang dari 30 negara. Peserta mancanegara Indorenergy menjadi wahana saling berbagi pengetahuan dan yang terlibat antara lain Amerika Serikat, China, Jepang, Korea pengalaman guna menjawab tantangan tersebut. Dia juga Selatan, Singapura, Taiwan dan beberapa negara Eropa. berharap para produsen dapat menyampaikan berbagai inovasi Asisten Project Director PT Napindo, Agung Wicaksono menambahkan, Pameran tiga hari tersebut ditargetkan akan dihadiri oleh 9.000 pengunjung. Agung mengatakan, Indo Water Expo diharapkan menjadi prioritas utama untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai perkembangan dan teknologi bidang air, limbah air, pemanfaatan limbah dan energi baru terbarukan. Menteri PU Djoko Kirmanto mengunjungi booth pameran Kementerian PU usai membuka Indo Water Exfo & Forum 2013 di JCC Jakarta, 3 Juli 2013.

Indonesia Bisa Gelar “International Water Week” Menteri PU Djoko Kirmanto mengharapkan agar di masa datang pameran dan forum itu diperluas menjadi “Indonesia International Water Week” (I2WW). “Berbagai kegiatan pameran, forum dan seminar mengenai air minum dan sanitasi itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki peran yang aktif di bidang air minum dan sanitasi di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, serta kontribusi yang lebih signifikan dalam kerja sama ASEAN di bidang air minum dan sanitasi,” katanya. Djoko menyatakan, pergelaran I2WW diyakini akan dapat menjaring minat yang besar, karena pasar di Indonesia di bidang air minum dan sanitasi sangat besar, dan hal itu dipastikan juga akan mampu meningkatkan investasi swasta di negeri ini. Ia juga mengharapkan agar pameran dan forum Indowater tahun ini dapat lebih meningkatkan penguasaan teknologi baru untuk para pengelola air dan sanitasi di Indonesia serta membuka peluang dan memperluas jaringan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam menjawab tantangan penyediaan air minum dan sanitasi melalui penerapan teknologi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. (Teks: Buchori)


21

info baru

PU Sudah Hibahkan 44 TB dan Alih Statuskan

16 TB Rusunawa

Kementerian Pekerjaan Umum sejauh ini telah menghibahkan 44 twin block (TB) Rusunawa yang dibangun sejak 2003 – 2012 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. PU juga telah merampungkan proses alih status 16 TB untuk Rusunawa yang dibangun di kampus-kampus Perguruan Tinggi Negeri.

D

ata tersebut dirilis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam workshop Penyelenggaraan Rusunawa 2013 yang bertema Percepatan Pembangunan, Pe manfaatan/Penghunian, dan Pengelolaan Aset. Acara digelar di Ruang Sapta Taruna, Kemen. PU,

Foto : Satker Rusunawa

Selasa (2/7). “Saat ini masalah klasik pemanfaatan Rusunawa disebabkan oleh status Rusunawa yang belum dihibahkan atau dialihstatuskan sehingga Pemda belum berani mengalokasikan APBD untuk pengelolaan dan pemanfaatan Rusunawa,” kata Guratno Hartono, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya.

22

Disebutkan, hingga saat ini (data 28 Juni 2013) masih terdapat 44,52 persen Rusunawa yang belum terhuni, yang di dalamya termasuk 65 TB yang baru selesai pada akhir tahun 2012 dan masih dalam proses. Sementara saat ini yang sedang menunggu proses hibah di Kementerian Keuangan sebanyak 159,5 twin block (TB). Sebagai informasi, sejak 2003 – 2012 Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun Rusunawa sebanyak 305,5 TB atau 29.738 unit. Sebagian besar Rusunawa yang dibangun, yaitu 271,5 TB adalah dalam rangka penataan permukiman kumuh perkotaan. Sedangkan 34 TB lainnya dimanfaatkan sebagai asrama. Guratno menambahkan, meskipun dibelit dengan permasa lahan tersebut, ada saja celah yang bisa digunakan dengan cara yang bijak dan aman. “Kami di pusat pun tak henti-hentinya me ngurai permasalahan tersebut, dan bersyukur bahwa kian hari kian banyak pula Pemda yang berhasil menyelesaikan sebagian permasalahannya,” ujarnya. Lebih lanjut dijelaskan, saat ini banyak Pemda yang semakin tanggap dengan tindak lanjut penyelenggaraan Rusunawa yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu berimbas pada semakin banyaknya kemudahan dan hasil yang dicapai. Panitia workshop, Fitri Peranginangin menjelaskan tujuan workshop salah satunya mengumpulkan dokumen kelengkapan persyaratan untuk penyelesaian hibah dan alih status aset BMN Rusunawa kepada Pemda dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Workshop juga digelar dengan beberapa alasan antara lain, pertama, masih adanya sisa-sisa permasalahan atas 235,5 TB

Asrama UNPAD

Foto : Dodo

info baru

Rusunawa Entikong Kalimantan Barat

2003 - 2011, khususnya masalah pengelolaan dan penghunian. Kedua, proses pemanfaatan 70 TB (2011-2012). Ketiga, koordinasi pelaksanaan pembangunan 48 TB (2012-2013), baik administrasi maupun teknis termasuk penyelesaian perjanjian kerjasama antara Kemen PU dan Penerima Bantuan Rusunawa, sebagai landasan penyelenggaraan Rusunawa. “Mengingat masih ada beberapa permasalahan lokal yang harus segera diselesaikan agar pelaksanaan pembangunan tidak mendapatkan hambatan. Permasalahan itu antara lain keterse diaan lahan siap bangun, sosialisasi masyarakat sekitar lokasi, dan sosialisasi masyarakat calon penghuni,” jelasnya. Dampak Positif Rusunawa Ada yang harus diimbangkan dari perspektif kita. Jika selama ini kita banyak terekspose dengan beragam permasalahan miring tentang Rusunawa, sebaiknya kita mesti diingatkan dengan beberapa implikasi positif. Pertama, membantu mengatasi permasalahan permukiman kumuh perkotaan dengan penerapan konsepsi peremajaan dan/ atau permukiman kembali. Kedua, sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum atau tidak

mampu menghuni rumah milik atau rumah sewa dengan harga pasar. Ketiga, menjamin kepastian dan keamanan tinggal (secure tenure) terutama bagi komunitas yang semula menghuni lingkungan dan atau kawasan illegal. Keempat, bentuk bangunan vertikal menekankan pada efisiensi pemanfaatan lahan. Ini berdampak pada pelestarian lingkungan dengan memperluas daerah resapan air dan ruang terbuka hijau. Dampaknya juga pada pemberian ruang atau lahan untuk fungsi-fungsi sosial yang bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan komunitas yang tinggal di lingkungan tersebut. Kelima, teknik pembangunan fisik Rusunawa telah dikem bangkan (diantaranya dengan system precast) yang dijamin ke amanannya, juga mempercepat proses konstruksi dapat meng akselerasi pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi MBR. Keenam, konsentrasi hunian yang terpusat menciptakan efi siensi dalam investasi dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan. Dan ketujuh, radius pencapaian yang relatif dekat dengan pusat kota atau tempat kerja masyarakat akan mengurangi pemborosan biaya hidup keluarga dan penghematan energi berkaitan dengan transportasi. (Teks: Buchori)


23

info baru


Blue Book Cipta Karya 2015-2019 Mulai Disusun

R

akor PHLN ini dihadiri oleh para Kasatker Randal Provinsi seluruh Indonesia, Kepala PMU/CPMU di lingkungan Ditjen Cipta Karya, perwakilan lembaga donor, para pejabat eselon di lingkungan Ditjen Cipta Karya serta mengundang narasumber dari

Bappenas. Mewakili Dirjen Cipta Karya, Direktur Bina Program Antonius Budiono mengatakan, saat ini pemerintah dihadapkan kepada kebutuhan investasi yang sangat besar untuk pembangunan infrastuktur khususnya Bidang Cipta Karya. Penyediaan infra struktur Bidang Cipta Karya merupakan tanggung jawab pe merintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, me menuhi kebutuhan dasar, dan menurunkan angka kemiskinan. Sementara itu, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet, Pemerintah telah diminta untuk dapat membatasi pengajuan program dan/ atau proyek dengan pinjaman luar negeri, termasuk hibah yang mengikat, dengan commitment fee, serta dana pendampingan rupiah murni, yang kelak dapat membebani APBN/APBD. Lebih lanjut Presiden mengarahkan agar pinjaman luar negeri ke depan lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan di bidang infrastruktur dan energi. Kondisi saat ini, Pemerintah dihadapkan kepada kebutuhan investasi yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur khususnya Bidang Cipta Karya. Penyediaan infrastruktur Bidang Cipta Karya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, memenuhi kebutuhan dasar, dan menurunkan angka kemiskinan. Ia menambahkan, dengan adanya himbauan untuk pem batasan Pinjaman Luar Negeri melalui surat edaran Sekretaris Ka binet dan dengan masih diperlukannya pendanaan yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur ke-Cipta Karya-an, maka kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri harus lebih selektif dan diarahkan untuk pencapaian target pembangunan jangka panjang antara lain Kota Tanpa Permukiman Kumuh 2020, akses air minum aman 100 persen pada 2025 serta pencapaian target lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), penurunan kemiskinan secara nyata dan terukur (pro poor), dan

24

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mulai mengidentifikasi kegiatankegiatan yang berpotensi dibiayai melalui Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) untuk diusulkan masuk dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DPRN)/ Blue Book periode 2015-2019 dalam Rakor PHLN Ditjen Cipta Karya selama dua hari 2-3 Juli di Semarang Jawa Tengah.

Foto Kiri

: Para Direktur atau yang mewakili di lingkungan Dijten Cipta Karya memberikan arahan kepada para peserta Rakor PHLN. Foto Kanan : Salah satu peserta asal Bandung sedang mengajukan pertanyaan tentang TPA di Kota Bandung.

mendukung kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). “PHLN dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. Saat ini, kegiatan pembangunan yang dibiayai dari sumber PHLN masih memerlukan penajaman dalam pengelolaannya, khususnya pada proses perencanaan dan penyiapan,” kata Antonius. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pem bangunan Bappenas Tuti Riyati mengatakan, untuk tahun 2014 ini kebijakan PHLN masih menggunakan dasar hukum yaitu PP No.10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan hibah dan Peraturan Menterii PPN/Kepala Bappenas No.4 Tahun 2011 tentang tata cara perencanaan dan pengajuan.

info baru Ia menambahkan, untuk PHLN 2014 masih diprioritaskan untuk kebutuhan energi dan infrastruktur, terutama proyek yang menjadi pengungkit investasi. Selain itu, juga mengutamakan proyek yang bersifat piloting, yang didukung perencanaan repli kasi dengan anggaran rupiah murni. Untuk 2015-2019, Tuti melihat semua nanti tergantung dengan pemimpinnya. “Semua tergantung dengan visi dan misi presiden terpilih nanti. Oktober 2014 baru bisa kita lihat,” kata Tuti. Ketua Panitia sekaligus Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Dwityo A Soeranto mengatakan, selain untuk mengidentifikasi usulan untuk blue book 2015-2019, acara Rakor ini juga untuk mengidentifikasi dan membahas kesiapan usulan kegiatan prioritas PHLN 2014 dan memantau kegiatan yang tengah ber

jalan. “Dalam Rakor ini juga kita bagikan petunjuk teknis kepada peserta. Melalui pelaksanaan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas usulan kegiatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang dibiayai melalui PHLN,” kata Dwityo. Keluaran yang diharapkan melalui pelaksanaan Rapat Ko ordinasi PHLN Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2013 ini adalah tersedianya daftar kegiatan dan status kesiapan kegiatan prioritas Bidang Cipta Karya yang akan dibiayai melalui PHLN pada Tahun Anggaran 2014, progres kegiatan-kegiatan PHLN bidang Cipta Karya yang sedang berjalan (on going project), serta tersedianya daftar indikasi kegiatan Bidang Cipta Karya yang akan diusulkan untuk dicantumkan dalam DRPLN-JM/Blue Book 2015 – 2019. (Teks : Danang)

Kegiatan Penyiapan PHLN No

Nama Kegiatan

Sumber Dana

Nilai PHLN

Keterangan

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM Hungaria/ADB

USD

80,000,000

Greenbook 2012

Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS) (Loan)

World Bank

USD

99,900,000

Greenbook 2012

3.

Greater Surabaya Umbulan Water Supply Project-Stage I (Loan)

World Bank

USD

50,000,000 Bluebook 2011-2014

4.

Mamminasata Water Supply Development Project (Loan)

JICA

USD

100,000,000 Bluebook 2011-2014

5.

Water Supply Project to the JABODETABEK (Loan)

Bank Dunia

USD

347,000,000 Bluebook 2011-2014

1.

IKK Water Supply Program Small Water Treatment Plan for Water Scarcity Area (Loan)

2.

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP 1.

Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMP) (Loan)

ADB

USD

120,000,000 Bluebook 2011-2014

2.

Development of Sewerage Works in DKI Jakarta Phase I (Loan)

JICA

USD

144,000,000 Bluebook 2011-2014

3.

Construction of the West Java Regional Solid Waste Treatment and Final Disposal (Legok Nangka) (Loan)

JICA

USD

100,000,000 Bluebook 2011-2014

4.

Emission Reduction in Cities-Solid Waste Management (Loan)

KfW

USD

100,000,000

Greenbook 2012

5.

Community Based Sanitation Program (SAIMAS) (Loan)

IDB

USD

100,000,000

Greenbook 2012

6.

Master Plan and Detailed Engineering Design for Drainage in Priority Areas (Grant)

KOICA

USD

2,600,000

DRKH 2012

7.

Preparation of Feasibility Study and detailed Engineering Design for Solid Waste Management Project (Grant)

KOICA

USD

2,000,000

DRKH 2012

8.

Polder Sistem Banger Semarang (Grant)

ORIO-Belanda

USD

3,650,000

DRKH 2012

9.

Australia Indonesian Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG)/IEG Stage II (Grant)

AusAID

USD

40,000,000

DRKH 2012

IDB

USD

205,000,000

Finalisasi Greenbook 2013

World Bank

USD

4,500,000

DIREKTORAT PLP 1.

Integrated Community Driven Development Phase III (ICDD)-IDB-PNPM (Loan)

2.

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) (Grant)

DRKH 2012

DIREKTORAT BANGKIM 1.

Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase II (Loan)

ADB

USD

74,400,000 Bluebook 2011-2014

2.

Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project (USRI) Phase II (Loan)

ADB

USD

100,000,000 Bluebook 2011-2014

3.

Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II) (Loan)

JICA

USD

120,000,000 Bluebook 2011-2014

Spanyol

USD

SETDITJEND CIPTA KARYA 1.

Small Scale Water Treatment Plants for Emergency Relief (Loan)

25,000,000

Greenbook 2012


25

info baru

PU Tetapkan Pemenang Desain Arsitektur Rusunawa Jatinegara Barat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan kelompok yang dipimpin Aninditha N. Sunartio sebagai Juara I Sayembara Proyek Desain Arsitektur Rusunawa Jatinegara Barat, Senin (15/7), di Ruang Sapta Taruna. Mereka berlima mengalahkan 42 kontestan lain dan berhak atas hadiah Rp 200 juta dan karyanya akan menghiasi wajah Ibukota Jakarta.

J

uara II dimenangkan oleh Irina Kencana Sari dan Sandi Yudha dengan nomor pendaftaran RJB-004. Sedangkan Juara III berhak didapatkan Toton Suhartanto dan kawan-kawan dengan nomor pendaftaran RJB-040. Mereka berhak atas hadiah masing-masing Rp 100 juta dan Rp 50 juta. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Imam S. Ernawi, mengingatkan pemenang untuk segera menyusun

26

Detail Enginering Design (DED) agar Rusunawa Jatinegara Barat segera dilelang. Rencananya, kata Imam, groundbreaking akan dilakukan pada November 2014. “Rusunawa Jatinegara Barat yang dibangun di bantaran Sungai CIliwung adalah proyek strategis dan termasuk Direktif Presiden. Wajar saja kalau desain Rusunawa disayembarakan untuk memicu para arsitek Indonesia,” kata Imam. Imam mengungkapkan rencana penyelenggaraan sayembara untuk Rusunawa di daerah. Menurutnya, dari sisa 25 Twin Block target tahun 2014, desainnya sebagian akan disayembarakan. Dia menyerukan kepada panitia agar membukukan seluruh dokumen desain untuk knowledge management. “Tentu tidak semua di sayembarakan, bisa dibagi menurut wilayah barat dan timur, atau berdasarkan keterwakilan pulau,” ungkap Imam. Ketua Tim Dewan Juri, Danang Tri Atmodjo, menjelaskan kri teria penjurian yang mencakup dua hal. Pertama, desain harus bisa dibangun (buildability), dan membutuhkan biaya perawatan yang sehemat mungkin karena menimbang penghuninya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua, faktor green building. Menurut Danang, desain harus memperhatikan penggunaan bahan-bahan lokal. “Tentu saja faktor kreativitas dan inovasi juga kami nilai,” imbuhnya. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta, Stevanus J. Manahampi menambahkan, sayembara lomba desain Rusunawa Jatinegara Barat telah menjaring sebanyak 87 partisipan, dan 42 diantaranya mengirimkan karya. Ini menurutnya merupakan prestasi tersendiri

Foto : Buchori

info baru

Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi berfoto bersama para pemenang 1, 2, dan 3 dan para Dewan Juri Lomba Desain Arsitektur Rusunawa Jatinegara Barat.

bagi panitia, karena biasanya hanya 30 persen dari pendaftar saja yang mengirimkan karyanya. “Kami bangga dengan kerjasama dengan Kementerian PU. Sayembara juga diikuti peserta dari Singapura dan Eropa. Ini sesuai dengan harapan kami dengan metode online yang diterapkan. Kami harap banyak bermunculan nama-nama arsitek baru yang bisa dibanggakan Indonesia,” kata Steven. Usung Ruang Bersama Dalam desainnya, Aninditha dan kawan-kawan menekankan

pada ruang yang bebas dan fleksibal. Ini ditandai dengan pembangunan ruang terbuka untuk merespon keberadaan sungai yang difungsikan sebagai ruang olahraga dan aktivitas penghuni Rusunawa. Dari penampang atas bangunan membentuk pola zigzag, sehingga pada sudut bangunan yang tercipta salah satunya difungsikan sebagai fasilitas umum seperti masjid, tempat pencucian mobil, daerah serapan untuk memaksimalkan potensi air pada area Rusunawa. Hasil pembentukan massa bangunan menghasilkan ruangruang luar yang menarik. Potensi tersebut difungsikan sebagai area penerima dan akses penghubung antar jalan raya dan sungai. Di atas badan sungai juga direncanakan dibangun jembatan sebagai akses penghubung antar kampung dan Rusunawa sehingga keberadaan ruang-ruang komersial pada area Rusunawa dapat berfungsi optimal. (Teks: Buchori)


27

Foto-foto : Buchori

info baru

Jangan Cepat Puas dengan Status WTP Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dadan Krisnandar, menghimbau para Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya untuk tidak cepat puas dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).

D

itjen Cipta Karya sebagai entitas masih harus berjuang keras untuk dapat menyajikan performa dalam laporan keuangan status semester I Tahun Anggaran 2013. “Jangan cepat merasa puas dengan predikat/opini WTP (DPP) untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Kita dihadapkan pada tantangan yang semakin berat untuk meningkatkan opini dari WTP-DPP menjadi WTP. Jangan malah terjadi degradasi ke WDP, apalagi disclaimer,” ujarnya saat membuka Konsolidasi dan Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKFoto Atas : Warga Tanjungpinang bermain di Taman Tugu Pensil dimana terdapat dukungan penataan kawasan oleh Ditjen Cipta Karya.

28

BMN) Tahun 2013 bagi satker-satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya, di Denpasar (2/7). Dijelaskan, tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi ang garan ke dalam SAK serta mutasi-mutasi yang terjadi dalam pe ngelolaan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam SIMAK-BMN. Penyajian yang transparan dan akuntabel menurut Dadan mutlak diperlukan sebagai kementerian/lembaga yang meman faatkan keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturanperundangan yang berlaku. Sementara itu Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus berpandangan bahwa status laporan akuntabilitas menjadi WTP yang diperoleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak didapat dengan mudah. Meskipun Kementerian PU akhirnya men dapatkan status WTP DPP (Dengan Paragraf Penjelasan) terhadap laporan akuntabilitas TA. 2012. Hal itu terjadi karena lambannya penanganan dan tindak lanjut terhadap temuan, terutama dalam kegiatan pemberdayaan yang secara jumlah ada banyak, namun secara total nilai rupiah tidak signifikan sehingga tidak cepat ditindaklanjuti. “Buku panduan yang ada harus diikuti oleh semua pelaksana, karena pada saat pemeriksaan yang diperiksa adalah apa yang telah digariskan dalam buku panduan,” kata Amwazi. WTP, Sebuah Tuntutan Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan Konsolidasi dan

info baru Rekonsiliasi SAK & SIMAK-BMN Menuju WTP di tiga region, yaitu barat di Batam, tengah di Denpasar, dan timur di Makassar. Penyusunan dan pelaporan keuangan kepada publik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas pertang gungjawaban pada Semester I Tahun Anggaran 2013. “Untuk mempercepat dan ketepatan laporan maka perlu dilakukan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan Satuan Kerja dan dilanjutkan konsolidasi penyusunan laporan ke uangan eselon I sebagaimana yang dilaksanakan saat ini,” kata Kepala Bagian Umum Sudarwanto saat memberi laporan kegiatan. Pada bagian lain Dadan menjelaskan bahwa terdapat empat opini hasil penilaian Laporan Keuangan (LK) suatu lembaga. Per tama, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya semua Laporan Keuangan dinilai wajar sepenuhnya. Kedua, Wajar Dengan Pe ngecualian (WDP) yaitu terdapat pos-pos tertentu saja yang dinilai tidak wajar. Ketiga, Disclaimer, diberikan karena terdapat keadaan uncertainty. Keempat, adalah Adversed, yaitu Laporan Keuangan yang tidak wajar, baik karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, tidak sesuai dengan standar akuntansi maupun angka-angka yang tidak sesuai dengan kenyataan. “Opini hasil penilaian LK Kementerian PU tahun 2012 adalah WTP-DPP. Hasil ini merupakan sebuah pencapaian Kemen PU yang tidak lepas dari partisipasi serta tanggung jawab para Satuan Kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif dan kerja sama semua satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya,” ungkapnya. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bukan hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan pemerintah saja, tetapi juga merupakan indikator kredibilitas pemerintah yang tercermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sehingga, penyusunan LKPP yang berkualitas bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan telah menjadi sebuah tuntutan untuk dipenuhi. Ia menyampaikan bahwa dari hasil laporan BPK-RI, terdapat rekomendasi yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja. Pertama, menerapkan Sistem Pengendalian Intern

Foto Atas : Suasana Konsolidasi dan Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tahun 2013 bagi satker-satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya, di Denpasar. Foto Bawah : Pemanfaatan Solar Cell pada SPAM Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

(SPI) di lingkungan masing-masing. Kedua, Kepala Satuan Kerja menginventarisasi dan memetakan seluruh Aset Tetap yang be lum dilakukan Inventarisasi Penilaian (IP) dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut dan melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan asset negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset tanah milik Negara. Selanjutnya, ketiga, melakukan penelusuran dan membentuk tim terhadap aset yang tidak diketahui keberadaannya. Keempat, melakukan penatausahaan administrasi terhadap aset yang di kuasai/digunakan oleh pihak lain (diluar Satminkal/Pemda/Pen siunan). Kelima, menatausahakan atas Rumah Negara Golongan I dan II, dan melakukan pemotongan gaji atas sewa Rumah Negara golongan I dan II di lingkungan masing-masing, dan disetorkan ke Kas Negara (copy bukti setor disampaikan kepada kami). Sedangkan bagi Satuan Kerja yang memiliki aset Rumah Negara/ Rumah Tempat Tinggal namun belum ditetapkan Status, segera memproses penetapan Statusnya dan enam meningkatkan kua litas laporan keuangan dari WTP-DPP menuju WTP dengan mem berikan pembinaan dan perhatian kepada para petugas SAI (SAK dan SiMAK-BMN). (Teks: Buchori)


29

inovasi

“Colek” Media Biar (Lebih) “Melek” Sanitasi Ade Syaiful Rachman *)

Isu sanitasi yang masih kurang dikenal atau istilah kerennya kurang “seksi” untuk diberitakan, menjadikan sanitasi menjadi kurang/tidak menarik bagi media. Bagaimana memulainya?

K

Sanitasi buruk di kota besar

ondisi sanitasi Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari negara lain di dunia. Bahkan, di kawasan ASEAN kondisi sanitasi di negara ini hanya berhasil menempati urutan tiga terbawah. Artinya, posisi Indonesia masih berada di bawah Vietnam dan Myanmar. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan, terlebih Indonesia telah merdeka lebih dulu dari kedua negara tersebut. Sanitasi masih dianggap sebagai bagian dari infrastruktur. Padahal sanitasi adalah juga bagian dari bidang sosial dan budaya bangsa. Isu sanitasi bukan isu baru di negeri kita. BPS merilis bahwa jumlah rumah tangga di Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan, pada tahun 2011 baru mencapai angka 55,6 persen yang telah memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Sanitasi Buruk, Ekonomi Negara Merugi Bukan hanya posisi kondisi sanitasi Indonesia yang masih dibawah negara lain. Namun, banyak kerugian yang di derita negara maupun masyarakat karena buruknya kondisi tersebut. Hal ini berdasarkan study Water Safety Plan, Bank Dunia, 2007 yang menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat sanitasi mencapai Rp 56 Triliun, dan ternyata besarnya kerugian tersebut setara dengan biaya membangun 12,5 juta unit toilet lengkap dengan tangki septik yang layak (Pokja AMPL 2013). Penelitian dari Bank Dunia dan WHO mengungkapkan, dampak sanitasi buruk terhadap ekonomi di Asia Tenggara menyebabkan kerugian ekonomi minimal Rp 9 miliar dolar AS per tahun. Kamboja dan Laos, misalnya, diperkirakan kehilangan sekitar 5 persen dari produk domestik bruto (GDP) karena masalah sanitasi tidak layak dan air bersih. Sanitasi yang tidak layak serta higenitas yang buruk dapat berakibat fatal bagi kesehatan terutama kesehatan anak. Sanitasi buruk membuat anak-anak rentan terhadap beragam penyakit

30

seperti diare, polio, pneumonia, penyakit kulit serta gangguan kesehatan lainnya. Data Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) menyebutkan, angka kematian anak di bawah usia lima tahun di Asia Pasifik dan Timur sangat tinggi. Sekitar 20 tahun lalu, angka kematian anak mencapai 2,2 juta. Tetapi pada tahun 2012 ini, jumlah tersebut berhasil diturunkan lebih dari 1 juta, tepatnya 694.000 kematian atau secara signifikan turun 68 persen selama 20 tahun. Ada dua hal yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak. Pertama, layanan kesehatan umum bagi anak-anak seperti imunisasi, dan kedua adalah akses terhadap air bersih. Air bersih, sarana sanitasi dan higenitas merupakan hal penting yang tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan semata. Banyak negara kehilangan waktu kerja produktif serta hari sekolah karena masyarakatnya sakit yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih, sanitasi tidak memadai, serta tidak berperilaku hidup sehat (Data UNICEF tahun 2012). Bukannya tidak peduli, Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, kementerian Lingkungan Hi dup, kementerian terkait lainnya beserta pemerintah daerah) sebenarnya telah gencar mengkampanyekan pola-pola hidup bersih dan sehat ke pelosok negeri ini. Upaya besar dan gencar sudah dilakukan dengan membangun prasarana sarana air minum dan sanitasi di seluruh pelosok negeri. Program-program seperti penyediaan air baku, penyediaan air minum, sanitasi berbasis masyarakat, pengolahan sampah 3R, dan drainase berwawasan lingkungan telah lama dilakukan. Untuk kurun waktu 2010-2014 saja contohnya, Pemerintah mencanangkan target Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) termasuk peningkatan sistem air limbah perkotaan pada 2014, penerapan praktek 3R secara nasional dan peningkatan sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah menjadi sanitary landfill untuk melayani 240 kawasan perkotaan serta pengurangan genangan air di 100 kawasan strategis perkotaan seluas 22.500 Ha. “Colek” Media Biar “Melek” Sanitasi Memperhatikan kecenderungan capaian akses sanitasi layak selama ini, Indonesia harus memberikan perhatian khusus, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, guna pen

inovasi capaian target MDGs 2015. Masih banyak yang perlu dibenahi. Peningkatan investasi, dukungan politis serta peningkatan ke pedulian bersama pemerintah (baik pusat dan daerah), masya rakat dan swasta terutama peran pemberitaan media massa, sangat dibutuhkan untuk memenuhi kesenjangan pemenuhan sanitasi yang layak. Tingkat kepedulian dari Pemerintah memang cukup tinggi dalam mengkampanyekan pola-pola hidup bersih dan sehat ke pelosok negeri. Hal itu juga diimbangi dengan pembangunan prasarana sarana air minum dan sanitasi di seluruh pelosok negeri. Namun ternyata hal itu kurang terdengar gaungnya. Mengapa demikian? Karena upaya-upaya tersebut kurang didukung dengan dukungan pemberitaan dari media. Kita sangat memerlukan media karena sekarang kita hidup di abad media. Ke mana pun kita pergi, kita akan menemukan media baik media cetak dan elektronik, stasiun radio dan belasan stasiun TV. Sebelum media berkembang pesat seperti dewasa ini, yang diperlukan oleh setiap warga masyarakat adalah cukup jika melek huruf yang memungkinkan mereka terampil membaca dan menulis. Ternyata sekarang kemampuan itu sudah tidak lagi memadai dan harus dilengkapi dengan melek yang lain, yaitu melek media massa. Isu sanitasi yang masih kurang dikenal atau istilah kerennya kurang “seksi” untuk diberitakan, menjadikan sanitasi menjadi kurang/tidak menarik bagi media. Namun ternyata, permasalahan isu sanitasi ini dapat menjadi barang “seksi” yang menarik bagi media. Untuk memulainya, perlu adanya pegiat sanitasi yang datang ke media untuk menjelaskan substansi dari persoalan ini, sehingga akan lebih banyak lagi jurnalis yang memahami masalah sanitasi. Media harus mulai dilibattkan sebagai penggerak agar menginformasikan lebih luas cerita-cerita menarik terkait penyelenggaraan sanitasi. Dengan kampanye yang dilakukan jurnalis, perlahan-lahan, masalah ini mulai terangkat di media. Dulu berita tentang sanitasi bisa dihitung jari. Kini, seiring dengan bertambahnya pengetahuan para jurnalis, pemberitaan terkait isu sanitasi ini sudah mulai meningkat, contohnya sebagai berikut : Di Surabaya, warga mulai belajar jurnalisme untuk lebih peduli ter hadap sanitasi melalui media massa. Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL) Indonesia tahun 2013 mengadakan kegiatan bertema “Citizen Journalism” atau lebih dikenal dengan jurnalisme warga. Program ini tidak hanya melatih warga, melainkan me mahami esensinya. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) juga

71%

80% Proporsi Penduduk Tanpa Akses ke Sanitasi Layak

19%

Proporsi Penduduk Tanpa Akses terhadap Sanitasi Layak (UN, 2008)

ja bo m Ka

te Le s

ne sia do

In

or

os Ti m

La

am

ar

pi na Fi li

ya nm M

ra

24% 25%

4% al ay sia

Th ai la

ap u ng Si

4% nd

0%

0%

M

20%

tn

40%

51% 47% 50%

Vi e

60%

TPST 3R Palangkaraya

menjalin kemitraan dengan media melalui workshop “Citizen Journalism untuk Akselerasi Perubahan Perilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat” yang diadakan pada Februari 2013. Pelatihan yang dihadiri oleh sejumlah pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, rekan jurnalis dari sejumlah media, hingga beberapa perwakilan masyarakat yang peduli terhadap pembangunan sektor air minum dan sanitasi ini ditujukan sebagai kontribusi nyata dalam mendukung program nasional pemerintah STBM. Kerjasama dengan media ini diambil karena media dianggap memiliki peran penting dalam membangun opini dan mendorong tumbuhnya kesadaran pentingnya praktek higiene dan sanitasi terutama dikalangan masyarakat. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah, tempat berbagi pengalaman dan informasi terkait air minum dan sanitasi khususnya bagi para jurnalis/wartawan. Aliansi jurnalis indepen (AJI) Makassar bersama dengan USAID dan Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene atau IUWASH tahun 2013 menggelar acara sarasehan media dan anugerah jurnalistik peduli sanitasi sulsel. Jurnalis Kompas TV Makassar meraih predikat juara pada lomba gambar televisi mengenai sanitasi. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memicu kesadaran jurnbalis untuk lebih serius melihat persoalan sanitasi dan air bersih baik di pedesaan maupun perkotaan. Dalam rangka pelaksanaan Jambore Sanitasi 2013 serta upaya untuk mendorong para jurnalis menyebarluaskan informasi terkait masalah sanitasi, Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum juga menyelenggarakan Media Writing Contest Tahun 2013 dengan Tema : “Peduli Sanitasi Dan Air Minum Untuk Mewujudkan Permukiman Layak Huni” Tulisan diharapkan berisi informasi tentang sanitasi yang bersifat kampanye perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, khususnya perilaku sanitasi (air limbah, sampah dan drainase) masyarakat serta upaya untuk melindungi sumber air yang ada. Untuk lebih meningkatkan kepedulian dan kesadaran ma syarakat akan pentingnya pengelolaan persampahan, air lim bah, dan drainase, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU kini telah membuat ikon SiGerus (Gerakan Urus Sanitasi). Ikon yang dapat dilihat pada website Direktorat Pengembangan PLP Ditjen Cipta Karya ini bertugas menyampaikan pesan “kepedulian kita terhadap Sanitasi akan membangun permukiman yang lebih bersih dan sehat”. Melalui SiGerus diharapkan kepedulian dan perubahan perilaku masyarakat terhadap sanitasi akan lebih meningkat. Jika kita berharap ingin memperbaiki kesadaran masyarakat agar lebih peduli akan masalah ini maka media mestinya lebih didorong lagi untuk menjadikan isu sanitasi dan air bersih sebagai isu seksi untuk diberitakan. *) Kasi Pengaturan Dit. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum


31

lensa ck

Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Negara


32

lensa ck

DWP Ditjen Cipta Karya Berikan Santunan Pendidikan Kepada Para Karyawan

Foto-foto : Buchori


33

seputar kita

Kemen PU Lanjutkan Penataan Kumuh Kota Lewat NUSSP-2

Pameran Indowater Expo & Forum2013 Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyambut baik Indowater Expo & Forum 2013 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta pada 3-5 Juli 2013, dan mengharapkan agar di masa datang pameran dan forum itu diperluas menjadi “Indonesia International Water Week” (I2WW). Menurut Menteri PU ketika memberikan sambutan pada pembukaan Indowater 2013 di JCC Jakarta, Rabu (3/7/2013), ‘Indonesia Internastional Water’ atau I2WW akan melengkapi kegiatan ‘Singapore International Water Week’ (SIWW) yang digelar dua tahun sekali. “Berbagai kegiatan pameran, forum dan seminar mengenai air minum dan sanitasi itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki peran yang aktif di bidang air minum dan sanitasi di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, serta kontribusi yang lebih signifikan dalam kerja sama ASEAN di bidang air minum dan sanitasi,” katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan melanjutkan program penataan permukiman kumuh perkotaan melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) Tahap 2 pada tahun 2014-2017. Program ini akan dibiayai melalui pinjaman Asian Development Bank (ADB). Direktur Bina Program, Antonius Budiono, mengungkapkan, penanganan permukiman kumuh di perkotaan menuju “Kota Bebas Kumuh” pada tahun 2025, mengacu pada target RPJP Nasional 2005-2025 yang mengisyaratkan bahwa pada tahun 2025 kota-kota di Indonesia akan terbebas dari permukiman kumuh. “Upaya penanganan permukiman kumuh di perkotaan membutuhkan dukungan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pemeritah kabupaten/kota secara memadai serta ketersediaan rencana, strategi dan program aksi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Antonius pada acara Lokakarya Program NUSSP-2, di Jakarta (4/7).

Ngabuburit dengan Pecha Kucha Pecha Kucha Ditjen Cipta Karya kembali diadakan, Jumat (12/7) di Ruang Sapta Taruna Kementerian PU. Karena bertepatan dengan bulan Ramadhan, Pecha Kucha ketiga ini diadakan sore hari sambil menunggu waktu berbuka puasa atau biasa dikenal dengan istilah ngabuburit. Bertindak sebagai tuan rumah adalah Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) dengan mengangkat tema “Inovatif Program”. Untuk peserta yang tampil yaitu, Tyas Mami dari Dit. PAM dengan judul Media Peduli Cipta Karya, NTI. Bramono dari Dit. PBL dengan judul KuBon (Kurangi Karbon), Magdalena Lely P dari BPPSPAM dengan judul Otomastisasi Kantor pada Perkantoran Modern. Untuk Sesditjen diwakili oleh Karlina Mekarsari dengan judul Jendela Informasi Ditjen Cipta Karya, Angga Destya Airlangga dari Bina Program dengan judul Cipta Karya School Award, Septina Rachmawati dari Dit. Bangkim dengan judul Fix My Space, Indrastuti dari Dit. PPLP dengan judul Sistem

34

Perencanaan Pembangunan Bid. Cipta Karya berbasis Website dan Rutilawati dari Dit. PBL dengan judul Tata Kelola Air Hijau.

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

Segenap Pimpinan dan Karyawan Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1434 H

Sanitasi dan Air Minum

Recommend Documents