Terms of Reference Proyek Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
1. Gambaran Umum: Latar Belakang: AQUA berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam meningkatkan proporsi masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Diharapkan intervensi di sektor air minum dan sanitasi tersebut akan memberikan dampak terhadap: •
Pengurangan angka kematian balita: perubahan perilaku higienitas serta pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi berpotensi menurunkan penyakit diare sebagai penyakit no 4 yang menyebabkan kematian pada balita di Indonesia.
•
Peningkatan kesejahteraan masyarakat: penurunan angka kesakitan dalam keluarga akan meningkatkan produktivitas dan kesempatan memperoleh pendidikan. Keberlanjutan lingkungan: manajemen sumber daya air dan pengolahan limbah yang aman sebagai upaya mendukung konservasi lingkungan.
•
Tujuan Umum: Tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui peningkatan akses yang berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi yang layak.
Sasaran: Sasaran program ini adalah kelompok masyarakat dan siswa Sekolah Dasar di pedesaan dan pinggiran kota yang memiliki prevalensi penyakit bawaan air yang tinggi dan belum mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi.
Strategi Implementasi: •
Penekanan diberikan ke peningkatan kapasitas masyarakat dan pendampingan terhadap pemerintah daerah yang disasar. Hal ini dapat dicapai diantaranya melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan pada saat perencanaan, implementasi, pemanfaatan dan pemantauan proses peningkatan akses air minum dan sanitasi.
•
Mengedepankan perubahan perilaku melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang membutuhkan dukungan berupa tersedianya sarana air minum.
•
Kelompok pengelola sarana air bersih dan kader STBM dibentuk/diperkuat untuk mendukung perubahan perilaku di masyarakat serta peningkatan akses air minum dan sanitasi.
•
Adanya mobilisasi sumberdaya masyarakat untuk intervensi di tingkat rumah tangga, seperti pembangunan jamban.
•
Kelompok masyarakat mendapatkan dukungan teknis untuk memproduksi dan memasarkan produk yang mendukung pemicuan STBM, seperti material untuk jamban, sarana pengolahan air minum rumah tangga, dan sebagainya.
•
Penekanan diberikan kepada keberlanjutan kegiatan, seperti pemicuan STBM dan operasional serta pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang terbangun di tingkat masyarakat dan sekolah.
2. Lokasi Proyek: Proyek ini direncanakan untuk diimplementasikan pada salah satu diantara wilayah di bawah ini: Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat Calon mitra pelaksana dapat memilih salah satu diantaranya, menyesuaikan karakteristik wilayah tersebut diatas dengan sumberdaya dan kualifikasi yang dimiliki serta ketentuan yang disebutkan pada Term of Reference ini. Penentuan Desa yang akan disasar melalui proyek ini, didapatkan melalui diskusi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Serta Pokja AMPL dan Sanitasi dengan merujuk kepada Rencana Aksi Daerah di Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan/atau Strategi Sanitasi Kabupaten Kota - Memorandum Program Sanitasi (SSK – MPS).
3. Target Penerima Manfaat: Proyek ini direncanakan untuk memberikan manfaat bagi lebih dari 10.000 orang di lokasi terpilih.
4. Ruang Lingkup Proyek: Tujuan Khusus: 1.
Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi
2.
Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
3.
Meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan jangka panjang atas sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
Keluaran: 1.
Digunakannya pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat
2.
Masyarakat memiliki akses terhadap sarana sanitasi melalui pendekatan STBM
3.
Meningkatnya pengetahuan dan perilaku higienitas siswa Sekolah Dasar
4.
Sarana air bersih terbangun dan mampu melayani kebutuhan masyarakat
5.
Kelompok pengelola sarana terbangun dan mampu menjalankan fungsinya
6.
Terwujudnya keterlibatan keberlanjutan sarana
Pemerintah
Kabupaten/Kota
dalam
pemantauan
Indikator Keberhasilan: 1.1 Tersusunnya Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dengan metode MPA-PHAST 1.2 Tersusunnya Rencana Aksi Sekolah (RAS), dengan melibatkan kepala sekolah, guru dan komite sekolah 1.3 Adanya kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang atau barang 1.4 Adanya kontribusi sekolah dalam bentuk tenaga, uang atau barang 2.1 Terbentuknya kader STBM di masing-masing Dusun 2.2 70% Desa yang diintervensi mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) 2.3 85% masyarakat mampu mempraktekkan cuci tangan pakai sabun dengan benar 2.4 Adanya minimal 2 (dua) alat pengolahan air minum rumah tangga di tiap Dusun, sebagai percontohan 2.5 85% masyarakat mampu merebus air dengan benar 2.6 Terbentuknya gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 2.7 30% KK menerapkan sistem pengolahan limbah cair rumah tangga 3.1 Terbentuknya 10 duta pelajar di masing-masing sekolah 3.2 Terlibatnya minimal 2 guru pendamping dalam kegiatan di sekolah 3.3 85% siswa memiliki pengetahuan dan berperilaku higienitas 3.4 Tersedianya sarana sanitasi yang sehat bagi siswa di sekolah dengan didukung oleh sistem pemeliharaan yang baik untuk keberlanjutannya. 3.5 Tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun di sekolah dengan didukung oleh sistem pemeliharaan yang baik untuk keberlanjutannya. 3.6 Diadopsinya kegiatan promosi higienitas dalam kurikulum sekolah 4.1 Terbangunnya liter/orang/hari
Sarana
Air
Bersih,
dengan
kapasitas
suplai
minimal
60
4.2 Kualitas air baik kriteria fisik maupun kimia sesuai dengan KepMenKes RI No 907/MenKes/SK/VII/2002 4.3 Teraksesnya air bersih melalui sambungan rumah tangga atau sekurangkurangnya 250 meter melalui kran umum 4.4 Adanya upaya konservasi sumber daya air dengan penanaman pohon di sekitar sumber atau pembatasan kegiatan yang beresiko mencemari kualitas atau mengurangi kapasitas sumber 5.1 Terbentuknya kelompok pengelola sarana terbangun, dengan kewenangan yang dilegitimasi di tingkat Desa 5.2 Disahkannya peraturan mengenai mekanisme pengelolaan sarana terbangun yang dilegitimasi di tingkat Desa 5.3 Kelompok pengelola sarana memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang dibutuhkan 6.1 Adanya alokasi sumber daya dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memantau, memelihara, mengembangkan sarana terbangun dan pemicuan STBM di sekitar
lokasi proyek 6.2
Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kemampuan untuk menyusun proposal kemitraan multi pihak dalam hal peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi
5. Pendekatan: Prinsip pendekatan pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut: a. Berbasis masyarakat. Seluruh proses perencanaan kegiatan proyek seperti pemilihan kebutuhan air dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat tidak terkecuali perempuan. Hal ini sebagai pengejawantahan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana air minum dan sanitasi, sehingga diharapkan sarana yang terbangun dipelihara dan dikelola oleh masyrakat. b. Kemitraan, antara pemerintah, sektor usaha, lembaga masyarakat serta dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan proyek. c. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemanfaatan. d. Transparansi. Penyelenggaraan kegiatan proyek dilakukan bersama dengan masyarakat dan seluruh kegiatan dapat diakses data/informasinya melalui media oleh pemangku kepentingan setempat. e. Tanggap kebutuhan. Penyelenggaraan kegiatan proyek haruslah dilandasi oleh kebutuhan masyarakat akan fasilitas air minum, sanitasi, dan proyek kesehatan, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk memberikan pilihan dan hak bersuara dalam proses pelaksanaan proyek. f. Tepat Mutu artinya pembangunan yang berkualitas. Semua fasilitas yang dibangun harus memenuhi rancangan/disain dan standar teknik yang ditetapkan, dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. g. Kesinambungan/Keberlanjutan sarana. Sarana yang dibangun dapat menyediakan air bersih secara kontinyu dengan kualitas yang dapat diterima (baik dari sudut pandang pengguna maupun pemerintah) dan memenuhi kebutuhan kuantitas domestik, serta masyarakat turut serta memelihara sarana tersebut agar tetap berfungsi. h. Keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah, artinya orientasi kegiatan dalam proses maupun pemanfaatan berguna bagi masyarakat berpenghasilan rendah i. Kesetaraan Jender, artinya pelaksanaan proyek memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, seperti halnya laki-laki, untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan/pengelolaan proyek di masyarakat. j. Dapat dipertanggung jawabkan. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal tepat sasaran, tepat waktu, tepat pembiayaan dan ketepatan mutu pekerjaan.
6. Waktu Pelaksanaan: Durasi pelaksanaan proyek adalah 18 bulan sejak dilakukannya kick-off meeting.
7. Perencanaan dan Pelaporan •
Calon mitra pelaksana menyiapkan rencana manajemen proyek paska dirilisnya Surat Perintah Kerja dan sebelum dilakukannya kick-off meeting.
•
Calon mitra pelaksana menyerahkan laporan kemajuan proyek setiap kwartal.
•
Calon mitra pelaksana menyerahkan laporan akhir proyek, selambat-lambatnya tiga bulan paska penyelesaian proyek.
•
Calon mitra pelaksana menyerahkan ringkasan kemajuan proyek bagi pemangku kepentingan setempat setiap bulan.
8. Kualifikasi Mitra yang Dibutuhkan: Calon mitra pelaksana diharapkan memiliki kualifikasi berikut: •
Berpengalaman dalam menjalankan pendekatan pemberdayaan masyarakat
•
Berpengalaman dalam memfasilitasi pembangunan sarana air minum berbasis masyarakat
•
Berpengalaman dalam Masyarakat (STBM)
•
Berpengalaman dalam menjalankan teknik partisipatif untuk mobilisasi masyarakat, identifikasi masalah, perencanaan, implementasi dan pemantauan
•
Berpengalaman dalam peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa dan organisasi/kelompok masyarakat
•
Berpengalaman dalam melakukan advokasi di sektor air minum dan sanitasi
•
Berpengalaman bekerja di lokasi proyek yang dituju atau yang memiliki karakteristik serupa
menjalankan
pendekatan
Sanitasi
Total
Berbasis
9. Rincian Anggaran: •
Diharapkan agar minimal 70% dari total biaya yang dianggarkan merupakan biaya langsung proyek dan maksimal 30% digunakan sebagai biaya tidak langsung (atau operasional proyek).
•
Diharapkan agar calon mitra pelaksana memberikan kontribusi minimal senilai 2% dari total biaya proyek.
•
Diharapkan agar masyarakat memberikan kontribusi minimal senilai 5% dari total biaya proyek.
