BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG POKOK–POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Menimbang : a
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Mengingat
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
2
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintan Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4712); 25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 26. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8);
4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
POKOK-POKOK
BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Anambas.
6.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
8.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 ( satu ) tahun.
9.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan prograrioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Kabupaten Kepulauan
5
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 11. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah Pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 12. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 13. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 14. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 15. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan. 16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 19. Dana Bagi Hasil selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 20. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 21. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan perioritas nasional. 22. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari Pemerintah Negara Asing, Badan/Lembaga Asing, Badan/Lembaga Internasional , Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga Dalam Negeri atau Perorangan, baik dalam bentuk
6
devisa, rupiah atau dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 23. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana Nasional dan / atau peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas. 24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang, atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. 25. Rencana kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 26. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat dengan DPA-SKPD adalah dokumen yang dijadikan dasar pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pengguna anggaran. 27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 29. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Satuan Kerja. 30. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengelola anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 31. Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja. 32. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 33. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
7
35. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD; 36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output ) dalam bentuk barang / jasa. 37. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 38. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PPKD dan SKPD. 39. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 40. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 41. Surat Penyedian Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 42. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk pengajuan permintaan pembayaran. 43. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 44. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 45. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 46. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 47. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
8
48. Sistem Akuntansi Keungan Daerah yang selanjutnya disingkat SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 49. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 50. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. 51. Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya. 52. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/ program dengan kondisi dan/atau kenyataan yang ada. 53. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS adalah merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 54. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BAB II RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH Pasal 2 Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi : a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipsahkan pada perusahaan daerah; dan f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
9
BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Asas Umum Pasal 3 (1)
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
(2)
Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
(3)
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
(4)
Pengelolaan keuangan daerah sesuai Pemerintah (SAP) yang berlaku.
dengan
Standar
Akuntansi
Pasal 4 Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 5 (1)
Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
(2)
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
(3)
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, stabilisasi dan pengawasan.
(4)
Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD. Pasal 6
(1)
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember .
(2)
APBD, Perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.
10
(3) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah; (4)
Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBD adalah mata uang Rupiah. Pasal 7
(1)
Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapatan.
(2)
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Seluruh Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pasal 8
(1)
Dalam Penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
(2)
Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
(3)
Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Pasal 9
Semua transaksi keuangan daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah, kecuali untuk Badan Layanan umum. BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 (1)
Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)
Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran / barang; d. menetapkan bendahara penerima dan / atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
11
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. (3) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada : a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku PPKD; dan b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. (4)
Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundangundangan, berdsarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 (1)
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
(2)
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah ; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(3)
Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas: a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah ; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
(4)
Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Daerah. Bagian Ketiga Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Pasal 12
(1)
PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
12
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. (2)
PPKD selaku BUD berwenang: a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. menyimpan uang daerah; i. menetapkan SPD; j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi; k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; o. melakukan penagihan piutang daerah; p. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; q. menyajikan informasi keuangan daerah; r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Pasal 13
(1)
PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
(2)
Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
(3)
Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksana APBD; g. menyimpan uang daerah; h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
13
j. melakukan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; l. melakukan penagihan piutang daerah. (4)
Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.
Bagian Keempat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 14 (1)
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna anggaran/ pengguna barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
(2)
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA/DPPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan Pemungutan Penerimaan bukan Pajak; g. mengadakan ikatan/Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya; i. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinya; k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinya; l. melaksanakan tugas- tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; n. menandatangani SPM.
Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 15 (1)
Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran.
(2)
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan kepala SKPD.
14
(4)
Kuasa pengguna anggaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran. Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Pasal 16
(1)
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)
Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)
PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.
(4)
PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran.
(5)
PPTK mempunyai tugas yang mencakup : a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
(6)
Dokumen anggaran sebgaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Bagian Kedelapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal 17
(1)
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA/DPPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
(2)
PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. melakukan akuntansi SKPD; dan g. menyiapkan laporan SKPD.
15
(3)
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. Bagian Kesembilan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasal 18
(1)
Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
(2)
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
(3)
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
(4)
Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
(5)
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
sebagaimana
BAB V SUMBER PENERIMAAN DAERAH Bagian Kesatu Sumber Penerimaan Pasal 19 (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
terdiri
atas
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana pada ayat (1) bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. (3) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); b. Penerimaan Pinjaman Daerah; c. Pencairan Dana Cadangan; d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan f. Penerimaan Piutang Daerah. g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.
16
Bagian Kedua Pendapatan Asli Daerah Pasal 20 Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pasal 21 (1)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang sah.
(2)
Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b. Jasa Giro; c. Pendapatan Bunga; d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; f. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah; g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. Pendapatan denda pajak; i. Pendapatan denda restribusi; j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k. Pendapatan dari pengembalian; l. Fasiltias sosial dan fasilitas umum; m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; dan o. Lain-lain PAD yang sah lainnya menurut Peraturan Perundangundangan.
Bagian Ketiga Dana Perimbangan Pasal 22 (1)
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (b) terdiri atas : a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum (DAU) ; dan c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
(2)
Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
17
Bagian Keempat Dana Bagi Hasil Pasal 23 (1)
Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (a) bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
(2)
Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai tanggal 31 Desember 2013 ; dan b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
(3)
Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari : a. Kehutanan; b. Pertambangan Umum; c. Perikanan; d. Pertambangan Minyak Bumi; e. Pertambangan Gas Bumi; f. Pertambangan Panas Bumi;dan g. Kelautan.
Bagian Kelima Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pasal 24 (1)
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
(2)
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
Bagian Keenam Lain-lain Pendapatan Pasal 25 (1)
Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (o) bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan lain menurut peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2)
Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. pendapatan hibah, b. dana darurat, c. pajak bagi hasil dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lain, d. dana penyesuaian e. dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah, f. dan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
18
Pasal 26 (1)
Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri maupun badan/lembaga asing.
(2)
Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
(3)
Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara penerima Hibah dan Pemberi hibah.
(4)
Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 27
(1)
Dana Darurat sebagai dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.
(2)
Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan apabila pada daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Bagian Ketujuh Pinjaman daerah Pasal 28
(1)
Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)
Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
Pasal 29 (1)
Pinjaman Daerah bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah daerah lain; c. Lembaga Keuangan Bank; d. Lembaga Keuangan bukan Bank;dan e. Masyarakat.
(2)
Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ( a) berasal dari Menteri Keuangan.
(3)
Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.
19
Pasal 30 (1)
Jenis pinjaman terdiri atas: a. Pinjaman Jangka Pendek; b. Pinjaman Jangka Menengah; dan c. Pinjaman Jangka Panjang.
(2)
Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
(3)
Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.
(4)
Pinjaman Jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Pasal 31
(1)
Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas selama tahun anggaran.
(2)
Pinjaman Jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
(3)
Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
(4)
Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) wajib mendapatkan persetujuan DPRD. Pasal 32
Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan: a. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; b. Memenuhi Rasio penyeleksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling sedikit 2,5 (dua koma lima); c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat; d. Mendapatkan persetujuan DPRD.
20
Pasal 33 (1)
Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
(2)
Pendapatan Daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan daerah. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah, beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
(3)
Pasal 34 (1)
Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.
(3)
Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.
(3)
Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi Perundang-undangan di bidang pasar modal.
(4)
Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(5)
Penerimaan/Pendapatan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait.
ketentuan
Peraturan
Pasal 35 (1)
Dalam hal Pemerintah Daerah Menerbitkan Obligasi Daerah, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
(2)
Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)
Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD. Pasal 36
(1)
Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.
(2)
Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.
(3)
Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
(4)
Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Daerah melakukan
21
pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan perubahan APBD. Pasal 37 Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Kedelapan Dana Cadangan Pasal 38 (1)
Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)
Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
(3)
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tujuan, jumlah, sumber, periode, jenis pengeluaran, penggunaan dan penempatan dana. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD .
(4)
Pasal 39 (1)
Pembentukan dana cadangan dalam APBD diperlukan sebagai pengeluaran pembiayaan, sedang pada saat dana cadangan digunakan diperlukan sebagai penerimaan pembiayaan.
(2)
Dalam hal Dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)
Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicatumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(4)
Pembentukan dan cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan. Pasal 40
(1)
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan kerekening kas umum daearah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)
Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
22
(3)
Penerimaan hasil bunga/deviden dana cadangan dianggarkan pada lainlain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun berkenaan. Bagian Kesembilan Kerjasama Pasal 41
(1)
Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
(2)
Anggaran yang timbul akibat dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD. Bagian Kesepuluh Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Pasal 42
(1)
Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penyertaan Modal ( Investasi) Pemerintah Daerah; c. Pembayaran Pokok Utang; dan d. Pemberian Pinjaman Daerah.
(2)
Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d digunakaan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya, termasuk untuk pemberian pinjaman dalam bentuk dan bergulir kepada perorangan atau individu atau kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan dapat ditarik kembali dalam jangka waktu tertentu tanpa atau dengan nilai tambah yang ditujukan untuk penguatan modal usaha.
(3)
Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Bagian Kesepuluh Investasi Pemerintah Daerah Pasal 43
Investasi pemerintah daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pasal 44 a.
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditunjukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
b.
Investasi jangka pendek sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang Negara (SUN), sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Pembendaharaan Negara (SPN).
23
c.
Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
d.
Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksud untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
e.
Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
f.
Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo. Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangnnya.
g.
BAB VI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH Bagian Kesatu Struktur APBD Pasal 45 (1)
APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.
(2)
Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
(3)
Surplus Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
(4)
Defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah. Pasal 46
(1)
Dalam hal APBD diperkirakan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), dapat digunakan untuk: a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal (investasi daerah); c. Transfer ke rekening Dana Cadangan;
24
(2)
Dalam hal APBD diperkirakan defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), dapat didanai dari pembiayaan daerah yang bersumber dari: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; b. Transfer dari Dana Cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Pinjaman daerah. Pasal 47
(1)
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) berasal dari pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
(2)
Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Pasal 48
(1)
(2)
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
(3)
Penyelenggaraan urusan yang bersifat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah.
(4)
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 49
(1)
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)
Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(3)
klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum;
25
d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y.
Perumahan Rakyat; Penataan Ruangan; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan; Pemuda dan Olah Raga; Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri; Pemerintahan Umum; Kepegawaian; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Arsip; dan Komunikasi dan Informatika.
(4)
Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) mencakup : a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Energi dan Sumber Daya Mineral; d. Pariwisata; e. Kelautan dan Perikanan; dan f. Perdagangan; g. Perindustrian; dan h. Transmigrasi.
(5)
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(6)
Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari : a. belanja pegawai ; b. belanja barang dan jasa; c. belanja modal; d. bunga; e. subsidi; f. hibah; g. bantuan sosial; h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan i. belanja tidak terduga. Pasal 50 Belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (6) huruf a merupakan belanja konpensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
26
Pasal 51 (1)
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (6) huruf b digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan.
(2)
Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/matrial, jasa kantor,premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggadaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian Khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalana dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
(3)
Pembelian/pengadaan barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan sesuai dengan kebutuhan nyata dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun sebelumnya sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan memperhitungkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
Pasal 52 (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (6) huruf c merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. (2) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli dari bangunan aset (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan / atau belanja barang dan jasa. (4) Belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga atau masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dialokasikan pada belanja barang dan jasa. Pasal 53 Belanja bunga sebagaiman dimaksud dalam pasal 49 ayat (6) huruf d digunakan untuk menganggarkan pembyaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek,jangka menengah dan jangka panjang.
Pasal 54 (1)
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (6) huruf e adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual
27
produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. (2)
Perusahaan atau lembaga tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat
(3)
Perusahaan atau lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
(4)
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.
(5)
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan Kepala Daerah. Pasal 55
(1)
Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf f digunakan untuk meanggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan badan kerjasama yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
(2)
Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemapuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3)
Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 56
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemayarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelengaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelengaraan pemerintah daerah. Hibah kepada badan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembanguna yang melibatkan beberapa daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilporkan kepada menteri dalam negeri dan menteri keunagan setiap akhir tahun anggaran.
28
Pasal 57 (1)
Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 bersifat umum yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
(2)
Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus-menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3)
Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan. Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, dan pasal 57 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 59 (1)
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (6) huruf g digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/atau barang kepada kelompok/atau anggota masyarakat dan partai politik.
(2)
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkecuali partai politik diberikan secara selektif, tidak terus menerus dan tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
(3)
Bantuan social yang diberikan secara tidak terus-menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
(4)
Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 60
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (6) huruf h yang bersumber dari pendapatan pemerintah daerah provinsi merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah provinsi sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku. Pasal 61 (1)
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (6) huruf h digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus, dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan /atau peningkatan kemampuan keuangan.
29
(2)
Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima bantuan.
(3)
Bantuan keungan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah pemberi bantuan.
(4)
Dalam hal pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan. Pasal 62
(1)
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (6) huruf I adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.
(2)
Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
(3)
Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
(4)
Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan, besaran dan mekanisme pengeluaran belanja tidak terduga tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah,dengan memeperhatikan peraturan perundang-undangan. Pasal 63 Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaiamana dimaksud dalam pasal 49 ayat (6) huruf b,huruf c,huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf I hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD Pasal 64
(1)
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada penyelenggara Pemerintah Daerah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan memenuhi Asas Kepatutan, Kewajaran dan Keadilan serta memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)
Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahtraan pegawai berdasarkan beban kerja,
30
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, besaran tambahan penghasilan dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 65 (1)
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(2)
Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat didaerah.
(3)
Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
(4)
Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan, besaran dan mekanisme pengeluaran belanja tidak terduga tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 66
(1)
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada penyelenggara Pemerintah Daerah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan memenuhi Asas Kepatutan, Kewajaran dan Keadilan serta memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)
Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahtraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, besaran tambahan penghasilan dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 67
(1)
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disebut dengan RKPD yang berpedoman kepada RPJMD, dan merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.
(2)
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
31
oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (3)
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD Pasal 68
(1)
Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan.
(2)
DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
(3)
Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala Daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. Bagian Keempat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pasal 69
(1)
Berdasarkan kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah.
(2)
Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan.
(3)
Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan; b. menentukan urutan program dalam masing – masing urusan; c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing – masing program;
(4)
Kebijakan Umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
Pasal 70 (1)
Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS bedasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap tahun
32
(2)
Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; c. teknis penyusunan APBD; dan d. hal-hal khusus lainnya. Pasal 71
(1)
Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
(2)
Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 72
(1)
Dalam penyusunan rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
(2)
Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Pasal 73
(1)
Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan buan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
(2)
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama panitia anggaran DPRD.
(3)
Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaiman dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pasal 74
(1)
Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaiman dalam Pasal 68 ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.
(2)
Rancangan PPAS sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut : a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-mweing program.
33
(3)
Kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
(4)
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
(5)
Pasal 75 (1)
KUA serta PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.
(2)
Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA.
(3)
Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganaan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Bagian Kelima Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pasal 76
(1)
Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), tim anggaran pemerintah daerah menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentng pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
(2)
Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar stuan harga, dan standar pelayanan minimal.
(3)
Rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD c. Batas penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD dan d. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
(4)
Berdasarkan pedoman penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD penyusun RKA-SKPD dan kepala SKPKD selaku PPKD menyusun RKA-PPKD.
(5)
RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
34
(6)
RKA-SKPD sebagamana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Bagian Kelima Penyusunan APBD Pasal 77
(1)
Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
(2)
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
(3)
Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Pasal 78
(5)
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
(2)
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Pasal 79
(1)
RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
(2)
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.
(3)
Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
35
(4)
PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
(5)
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.
BAB VI PENETAPAN APBD Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 80 (1)
Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
(2)
Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
(3)
Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Kepala Daerah yang menandatangani rancangan peraturan daerah tentang APBD dan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 81
(1)
DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2)
(2)
Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
(3)
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
(4)
Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.
Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Pasal 82 (1)
Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
36
pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. (2)
Dalam hal Kepala Daerah dan atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Kepala Daerah dan atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
(3)
Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Pasal 83
(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPR dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan pimpinan DPRD; c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan derah tentang APBD; dan d. Nota keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaia pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh daearah yang bersangkutan. (4) Untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah yang terkait. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (6) Apabila Gubernur menetapkan hasil evaluasi rancangan Perda Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah menetapkan rancangan dimaksud menjadi pertauran daerah dan peraturan kepala daerah. (7) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
37
undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima kasi evaluasi. (8)
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan DPRD, dan Kepala Daerah tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan ancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
(9)
Pembatalan pertauran daerah dan peraturan kepala daerah dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan peraturan gubernur. Pasal 84
(1)
Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (7) dilakukan Kepala Daerah bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
(2)
Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh keputusan pimpinan DPRD.
(3)
Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
(4)
Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
(5)
Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD. Pasal 85
(1)
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud PASAL 83 ayat (7) tidak ditindaklanjuti oleh dan DPRD, dan Kepala Daerah tetap menetapkan rancangan Peaturan Kepala Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
(2)
Pembatalan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur.
(3)
Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut peraturan daerah dimaksud.
(4)
Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
38
(5)
Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 86
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 87 Untuk memenuhi asas transparansi, Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi peraturan daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
Bagian Keempat Keterlambatan Persetujuan Bersama APBD Pasal 88 (1)
Dalam hal penetapan peraturan daerah tentang APBD mengalami keterlambatan Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
(2)
Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
(3)
Pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa penetapan peraturan Kepala Daerah/dengan keputusan Kepala Daerah sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Pasal 89
(1)
Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi -tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.
(2)
Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
(3)
Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
(4)
Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
39
dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. (5)
Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur;
(6)
Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
(7)
Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.
Bagian Kelima Perubahan APBD Pasal 90 (1)
Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam ) bulan berikutnya.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 91
(1)
Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa.
(2)
Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
(3)
Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Pasal 92
(1)
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(2)
Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam
40
APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus ).
Pasal 93 (1)
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadapat anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Pasal 94 Proses penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 93
BAB VII PELAKSANAAN APBD Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pasal 95 (1)
Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2)
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
(3)
Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap Satuan Kerja serta Pendapatan yang diperkirakan.
(4)
Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
41
Bagian Kedua Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 96 (1)
PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD dan kepala SKPKD selaku PPKD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-PPKD.
(2)
Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
(3)
Rancangan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci dan menampung: a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
(4)
Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD, Kepala SKPKD selaku PPKD nmenyerahkan RKA PPKD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
(5)
Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan DPA-PPKD.
(6)
DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat program/kegiatan. Pasal 97
(1)
TAPD melakukan verifikasi dan penelitian rancangan DPA-SKPD bersamasama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
(2)
Verifikasi atas rancangan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
(3)
Berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
(4)
DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
(5)
DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
42
Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pasal 98 (1)
Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang: a. Menetapkan Peratuan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.
(2)
SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
(3)
SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut. Pasal 99
(1)
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daeah.
(2)
Bendahara penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
(3)
Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
(4)
Untuk kelancaran penyetoran kas pemerintah daerah dapat menunjuk Badan, Lembaga keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi bendahara penerima. Pasal 100
(1)
Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
(2)
Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
(3)
Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah. Pasal 101
(1)
Penerimaan Daerah dalam Satu Tahun Anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan penerimaan daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam kas Daerah.
43
(2)
Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Pasal 102
Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan yang pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Pasal 103 (1)
SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
(2)
Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(4)
Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
(5)
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, kriteria belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 104
(1)
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
(2)
Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
(3)
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD atau Kuasa BUD.
(4)
Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD atau Kuasa BUD berkewajiban untuk: a. Meneliti Kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
44
f. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran. Pasal 105 Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. Pasal 106 Bendahara pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 107 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Pasal 108 (1)
Pengelolaan Anggaran pembiayaan daerah meliputi dana cadangan, pinjaman dan penyertaan modal dilakukan oleh PPKD.
(2)
Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Pasal 109
(1)
Jumlah Pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2)
Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Pasal 120
(1)
Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
(2)
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
(3)
Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
45
Pasal 121 (1)
Penerimaan pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
(2)
Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah. Pasal 122
Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaan merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pasal 123 (1)
Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.
(2)
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk sesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam. Pasal 124
(1)
Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peratuan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
(2)
Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD. Pasal 125
(1)
Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peratuan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
(2)
Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD. Pasal 126
Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran / pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD; b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;dan d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
46
Bagian Keenam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pasal 127 SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Bagian Ketujuh Pergeseran Anggaran Pasal 128 (1)
Dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah pergeseran, anggaran belanja dapat dilakukan dengan ketentuan Pergeseran atas obyek dan rincian obyek belanja dalam satu jenis belanja dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
(2)
Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
(3)
Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
(4)
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD.
(5)
Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. Bagian Kedelapan Pengelolaan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 129
(1)
Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)
Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.
(3)
Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran kumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan / atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
(4)
Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.
47
Pasal 130 (1)
Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK).
(2)
PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup : a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan. b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Pasal 131
(1)
Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(2)
PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 132
(1)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan.
(2)
Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan / perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
(3)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan meminta pembayaran tagihan atas beban APBD kepada PPKD. Pasal 133
(1)
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
(2)
Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
(3)
Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi.
(4)
Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi pembayaran yang dilaksanakannya sesuai dengan peruntukkannya.
atas
48
(5)
Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD. Pasal 134
(1)
Kuasa BUD menerbitkan SP2D atau SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, yang ditujukan bank operasional mitra kerjanya.
(2)
Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana; a. Pengeluaran tersebut melampau pagu ; dan / atau b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 135
(1)
Pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
(2)
Kuasa Pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaanya. Pasal 136
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Bagian Kesembilan Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal Pasal 137 Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan , dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Pasal 138 (1)
Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta.
(2)
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan pada Usaha Milik Daerah.
(3)
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49
Bagian Kesepuluh Anggaran Tahun Jamak Pasal 139 (1)
Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan dengan anggaran tahun jamak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
(2)
Alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perioritas yang harus ditetapkan pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya.
(3)
Mekanisme alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan multi tahunan ditetapkan dengan keputusan Perundang-undngan yang berlaku.
(4)
Kegiatan dengan anggaran tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak melampaui masa jabatan Kepala Daerah. Pasal 140
(1)
Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPAL-SKPD tahun anggaran berikutnya.
(2)
Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana pada dimaksud ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
(3)
Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap : a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; dan c. SP2D yang belum diuangkan. DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
(4)
(5)
Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL-SKPD memenuhi kriteria : a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/pengguna barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major
50
BAB VIII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH Bagian Kesatu Pengelolaan Piutang Daerah
(1)
Pasal 141 Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu
(2)
Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)
Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
(4)
Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian. Kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 142
(1)
Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
(2)
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah , ditetapkan oleh: a. Kepala Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3)
PPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan dan setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Bupati. Bagian Kedua Pengelolaan Investasi Daerah Pasal 143
(1)
Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(2)
Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 ( dua belas ) bulan atau kurang.
(3)
Investasi jangka panjang sebagaimana pada ayat (1) merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan terdiri dari investasi permanent dan non permanen.
51
(4)
Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
(5)
Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD Bagian Kesatu Penatausahaan Dokumen Pasal 144
Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan wajib menatausahakan dan memelihara dokumen dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Akuntansi Keuangan Daerah Pasal 145 (1)
Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
(2)
Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 146
(1)
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Bendahara Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
(2)
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.
(3)
Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pasal 147
(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi : a. prosedur akuntansi penerimaan kas; b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; c. prosedur akuntansi aset; dan d. prosedur akuntansi selain kas.
52
(2)
Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai peraturan perundangundangan.
ayat (1) disusun dengan ketentuan
Bagian Ketiga Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pasal 148 (1)
Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD, sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran/ barang untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
(3)
Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD. Pasal 149
Kepala SKPKD selaku PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan PPKD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Pasal 150 (1)
PPKD menyusun laporan semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 paling lama minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
(3)
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
(4)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang berkenaan.
53
Bagian Keempat Pertanggungjawaban Bendaharawan Pasal 151 (1)
Bendahara penerimaan/Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Umum Daerah.
(2)
Bendahara Umum daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 152 (1)
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(2)
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. catatan Atas Laporan Keuangan.
(3)
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
(4)
Dalam penyusunan laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. Kepala satuan kerja perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah daerah; Pasal 153
(1)
Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam ) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)
Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan
54
atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasal 154 (1)
Laporan Keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BPK
(2)
Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikannya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
(3)
Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diajukan kepada DPRD. Pasal 155
Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154. Bagian Kelima Transparansi Pasal 156 (1)
Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat.
(2)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB X PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Pengendalian Intern Pasal 157 (1)
Dalam rangka meningkaan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
(2)
Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan.
55
Bagian Kedua Pengawasan Pasal 158 (1)
DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
(2)
Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan kebijakan Umum APBD. Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenang melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib dan / atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)
Pasal 159 Pengawasan dana APBD oleh Aparat Pengawasan Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 160 (1)
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menugaskan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pengawasan fungsional.
(2)
Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
Pasal 161 Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kegiatan: a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil maupun pemeriksaan terpadu; b. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme; d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan. Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 162 Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab kepada Negara.
56
Bagian Keempat Tindak Lanjut Pasal 163 (1)
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib menindaklanjuti rekomendasi tentang laporan hasil pemeriksaan.
(2)
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Pasal 164 (1)
Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
(3)
Setiap Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. Pasal 165
(1)
Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
(2)
Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan / atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
(3)
Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Pasal 166
(1)
Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu / yang memperoleh hak / ahli waris,
57
terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. (2)
Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak / ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, atau pejabat negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. Pasal 167
(1)
Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan / atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(2)
Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri. Pasal 168
(1)
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
(2)
Keputusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. Pasal 169
Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. (1) (2)
Pasal 170 Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK. pabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 171 Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh bupati.
58
Pasal 172 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-ndangan. BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 173 (1)
(2)
(3)
Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk : a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain rumah sakit daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta instansi layanan umum lainnya. Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan, dan instansi pengelola dana lainnya. Pasal 174
(1)
BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2)
Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan Pasal 175
(1)
Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
(2)
Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD.
(3)
Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD. Pasal 176
BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
59
Pasal 177 Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. Pasal 178 Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 179 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ditetapkan di Tarempa pada tanggal 21 November 2011 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, ttd,
T. MUKHTARUDDIN Diundangkan di Tarempa pada tanggal 21 November 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, ttd,
RADJA TJELAK NUR DJALAL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 9
60
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR
9 TAHUN 2011
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
I.
PENJELASAN UMUM Dalam pelaksanan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan Keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain kedua Undang-Undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan Keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang- undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola Keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut,maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang konprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai Undang-Undang tersebut diatas bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
61
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas
62
Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (2) bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas
63
Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Ayat (2) yang dimaksud dengan portofolio adalah kelompok jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Ayat (6) yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah, Gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, biaya pungutan pajak, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, honorarium PNS, Honorarium Non PNS, uang lembur, honorarium pengelola dana bos dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah belanja barang dan jasa adalah belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makan dan minum, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kurusus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja perjalanan pindah tugas, belana pemulangan pegawai, belanja pemeliharaan, belanaj konsultasi, belanja barang dana bos, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Yang dimaksud belanja modal adalah belanja pengadaan tanah, belanja pengadaan alat-alat berat, belanja modal pengadaan alatalat angkutan darat bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat
64
angkutan darat tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara, belanja modal pengadaan alat-alat bengkel, belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, belanja modal pengadaan peralatan kantor, belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan komputer, belanja modal pengadaan mebeulair, belanja modal pengadaan meja rapat, belanja modal pengadaan peralatan dapur, belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga, belanja modal pengadaan alat-alat studio, balanja modal pengadaan alatalat komunikasi, belanja modal pengadaan alat-alat ukur, belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran, belanja modal pengadaan alat-alat laboratirium, belanja modal pengadaan konstruksi jalan, belanja modal pengadaan konstruksi jembatan, belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air, belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota, belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon, belanja modal pengadaan instalasi telepon, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan, belanja modal pengadaan buku/kepustakaan, belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan, belanja modal pengadaan hewan/ternak dan tanaman, belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan, belanja modal dana bos. Yang dimaksud belanja bunga adalah bunga utang pinjaman, bunga utang obligasi. Yang dimaksud belanja subsidi adalah belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga. Yang dimaksud belanja hibah adalah belanja hibah kepada pemerintah pusat, belanja hibah kepada pemerintah lainnya, belanja hibah kepada pemerintah desa, belanja hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi, belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat, belanja hibah dana bos. Yang dimaksud belanja bantuan sosial adalah belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat, belanja bantuan partai politik. Yang dimaksud belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada provinsi, belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten / kota, belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten/kota, belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintahan desa, belanja bantuan kepada partai politik. Yang dimaksud belanja tidak terduga adalah belanja tidak terduga. Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47
65
Ayat (2) yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugastugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya berada didaerah memilki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada dilingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/inovasi yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya seperti pemberian uang makan. Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas
66
Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Ayat (2) Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain; pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas
67
Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93
68
Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Cukup jelas Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Cukup jelas Pasal 109 Cukup jelas Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Cukup jelas Pasal 112 Cukup jelas
69
Pasal 113 Cukup jelas Pasal 114 Cukup jelas Pasal 115 Cukup jelas Pasal 116 Cukup jelas Pasal 117 Cukup jelas Pasal 118 Cukup jelas Pasal 119 Cukup jelas Pasal 120 Cukup jelas Pasal 121 Cukup jelas Pasal 122 Cukup jelas Pasal 123 Cukup jelas Pasal 124 Cukup jelas Pasal 125 Cukup jelas Pasal 126 Cukup jelas Pasal 127 Cukup jelas Pasal 128 Cukup jelas Pasal 128 Cukup jelas Pasal 129 Cukup jelas Pasal 130 Cukup jelas
70
Pasal 131 Cukup jelas Pasal 132 Cukup jelas Pasal 133 Cukup jelas Pasal 134 Cukup jelas Pasal 135 Cukup jelas Pasal 136 Cukup jelas Pasal 137 Cukup jelas Pasal 138 Cukup jelas Pasal 139 Cukup jelas Pasal 140 Cukup jelas Pasal 141 Cukup jelas Pasal 142 Cukup jelas Pasal 143 Cukup jelas Pasal 144 Cukup jelas Pasal 145 Cukup jelas Pasal 146 Cukup jelas Pasal 147 Cukup jelas Pasal 148 Cukup jelas Pasal 149 Cukup jelas
71
Pasal 150 Cukup jelas Pasal 151 Cukup jelas Pasal 152 Cukup jelas Pasal 153 Cukup jelas Pasal 154 Cukup jelas Pasal 155 Cukup jelas Pasal 156 Cukup jelas Pasal 157 Cukup jelas Pasal 158 Cukup jelas Pasal 159 Cukup jelas Pasal 160 Cukup jelas Pasal 161 Cukup jelas Pasal 162 Cukup jelas Pasal 163 Cukup jelas Pasal 164 Cukup jelas Pasal 165 Cukup jelas Pasal 166 Cukup jelas Pasal 167 Cukup jelas Pasal 168 Cukup jelas
72
Pasal 169 Cukup jelas Pasal 170 Cukup jelas Pasal 171 Cukup jelas Pasal 172 Cukup jelas Pasal 173 Cukup jelas Pasal 174 Cukup jelas Pasal 175 Cukup jelas Pasal 176 Cukup jelas Pasal 177 Cukup jelas Pasal 178 Cukup jelas Pasal 179 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ANAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 11
KABUPATEN
KEPULAUAN
73
