BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Menimbang

:

a.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik; b.

Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten

Kepulauan

Pembangunan

Jangka

Anambas Menengah

Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015;

tentang (RPJM)

Rencana Kabupaten

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2.

Undang-undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.

Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

53,

Nomor

4389); 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

10. Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2006

Nomor

25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Pemerintah,

Pertanggungjawaban

Kepala

Perwakilan

Daerah,

Rakyat

Laporan Daerah dan

Keterangan Kepada

Informasi

Dewan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Tahapan,

Pengendalian

dan

Pembangunan

Daerah

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

(Lembaran

Negara

Rencana Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 25. Peraturan

Presiden

Nomor

1

Tahun

2007

tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi

Kepulauan

Riau

Tahun

2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2). 29. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN TENTANG

BUPATI

KEPULAUAN

RENCANA

MENENGAH

(RPJM)

ANAMBAS

PEMBANGUNAN KABUPATEN

JANGKA

KEPULAUAN

ANAMBAS TAHUN 2011-2015

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintaan Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.

4.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD

adalah

unit

Kerja

Pemerintah

Daerah

yang

mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

6.

Masyarakat kabupaten Kepulauan Anambas adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dalam batas administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas.

7.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

8.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan

rencana

pembangunan

daerah

yang

dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun. 9.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya

disebut

RPJP

Daerah

adalah

dokumen

perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Anambas. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disebut

RPJM

Daerah

adalah

dokumen

perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah. 11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten

Kepulauan

Anambas yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Kepulauan Anambas.

13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun. 14. Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat

Daerah

(Renja-SKPD)

adalah

dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun. 15. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah. 16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 18. Tujuan adalah suatu keadaan yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. 19. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara

spesifik

atau

harus

fokus

dan

rumusannya

diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. 20. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan dirancang secara

konseptual,

analitis,

realistis,

rasional

dan

komprehensif. 21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, Dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumberdaya,

sebagai

masukan

(input)

untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. 23. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai

pada

setiap

program

dan

kegiatan

(yang

direncanakan) satuan kerja perangkat daerah. 24. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai

pada

setiap

program

dan

kegiatan

(yang

direncanakan) satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2 RPJM Daerah dijadikan sebagai dasar penilaian atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sejak Tahun anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 3 RPJM Daerah merupakan: Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,

dan

arah

mempertimbangkan

kebijakan Rencana

keuangan

Pembangunan

daerah,

dengan

Jangka

Panjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

Maksud dan tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam: a. Penyusunan Renstra SKPD; b. Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya merupakan pedoman untuk penyusunan RAPBD; c. Penyusunan Renja SKPD; d. Penyusunan RKPD tahun anggaran 2016;

BAB IV SISTEMATIKA RPJM DAERAH Pasal 5 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 meliputi: BAB I

: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum kedudukan RPJM Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Provinsi, Sistematika Penulisan

BAB II Memuat

: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Sejarah

Kepulauan

Anambas,

Letak

dan

Kondisi

Geografis, Topolografi, Geologi dan Jenis Tanah, Klimatologi, Potensi

pengembangan

wilayah

(Pertanian,

Perkebunan,

Peternakan dan Kehutanan), Kawasan Rawan Bencana, Kondisi Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Manusia.

BAB III : TINJAUAN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT

Memuat keterkaitan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional, RPJM provinsi, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten

BAB IV : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Menjelaskan arah pengelolaan, arah kebijakan dan perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

: ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah

BAB VI

: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Memuat dan menjelaskan strategi pembangunan dan kebijakan pembangunan daerah

BAB VII : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Memuat dan menjelaskan strategi pembangunan dan kebijakan pembangunan daerah

BAB VIII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Memuat tentang program pembangunan daerah meliputi program per urusan dan program lintas kewilayahan. BAB IX : INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN Memuat tentang program-program prioritas beserta pagu indikatif. BAB X

: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala

daerah

dari

sisi

keberhasilan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

BAB XII : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Memuat tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan BAB XII : PENUTUP Ditetapkan di Tarempa Pada tanggal,10 ,10 Nopember 2010 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

T. MUKHTARUDDIN

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

RADJA TJELAK NUR DJALAL, S.Sos, M.Si NIP. 19650727 198604 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 17.a

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.................................................................................................................. i DAFTAR TABEL......................................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................1 1.1.

Latar Belakang....................................................................................1

1.2.

Maksud dan Tujuan ............................................................................2 1.2.1. Maksud ...................................................................................2 1.2.2. Tujuan ...................................................................................3

1.3.

Landasan Hukum................................................................................3

1.4.

Kedudukan RPJM Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Provinsi ...............................................................................................6

1.5.

Sistematika Penulisan ........................................................................7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .........................................................9 2.1.

Kondisi Umum ....................................................................................9 2.1.1. Sejarah Kepulauan Anambas..................................................9 2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis .................................................10 2.1.3. Topografi, Geologi dan Jenis Tanah .....................................13 2.1.4. Klimatologi.............................................................................14 2.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah ..........................................16 2.1.5.1. Pertanian..................................................................16 2.1.5.2. Perkebunan..............................................................18 2.1.5.3. Peternakan...............................................................19 2.1.5.4. Kehutanan................................................................21 2.1.6. Kawasan Rawan Bencana ....................................................21 2.1.7. Kondisi Demografi .................................................................22

2.2.

Aspek Pelayanan Umum ..................................................................25 2.2.1. Pendidikan.............................................................................25 2.2.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) .............................25 2.2.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah ...................................................................26

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

i


2.2.1.3. Rasio Guru/Murid .....................................................29 2.2.2. Kesehatan .............................................................................30 2.2.2.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita...........................................................30 2.2.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) ...................................................32 2.2.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk...............34 2.2.2.4. Rasio Dokter per Satuan Penduduk.........................34 2.2.2.5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk.............35 2.2.3. Lingkungan Hidup .................................................................36 2.2.3.1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum.............37 2.2.4. Sarana dan Prasarana Umum...............................................38 2.2.4.1. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk ...........38 2.2.5. Perhubungan.........................................................................38 2.2.5.1. Perhubungan Laut....................................................38 2.2.5.2. Perhubungan Darat..................................................39 2.2.5.3. Perhubungan Udara.................................................41 2.2.6. Komunikasi............................................................................41 2.2.7. Energi .................................................................................42 2.2.8. Industri

Rumah

Tangga

dan

Alat

Angkut

dan

Perdagangan.........................................................................42 2.2.9. Perikanan Budidaya dan Tangkap ........................................43 2.2.11. Pertanian ...............................................................................45 2.3.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................................46 2.3.1. Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi ............................46 2.3.1.1. Pertumbuhan PDRB.................................................46 2.3.1.2. PDRB PerKapita ......................................................48 2.3.2. Kesejahteraan Sosial ............................................................48 2.3.2.1. Pendidikan ...............................................................48 2.3.2.2. Kesehatan................................................................53 2.3.2.3. Kemiskinan. .............................................................55 2.3.2.4. Kesempatan

Kerja

(Rasio

Penduduk

yang

Bekerja)...................................................................56


ii


2.3.2.5. Kriminalitas ..............................................................57 2.4.

Aspek Daya Saing Daerah................................................................58 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah ..............................................58 2.4.1.1. Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita ...........58 2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita ......62 2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah.......................................63 2.4.2. Infrastruktur Wilayah .............................................................64 2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah.................................................64 2.4.2.2. Fasilitas Bank dan Non Bank ...................................66 2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih ...........................................66 2.4.2.4. Ketersediaan Listrik..................................................68 2.4.2.5. Ketersediaan

Penginapan,

Restoran,

dan

Rumah Makan.........................................................68 2.4.3. Sumber Daya Manusia ..........................................................69 2.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja..............................................69 2.4.3.2. Rasio Ketergantungan .............................................70 2.4.3.3. Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah.......................71 BAB III TINJAUAN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT.................71 3.1.

RPJM Nasional 2010-2014 ...............................................................72 3.1.1. Strategi .................................................................................72 3.1.2. Prioritas Nasional ..................................................................72 3.1.3. Arah Kebijakan Umum ..........................................................73 3.1.4. Kerangka Ekonomi Makro .....................................................74 3.1.4.1. Peningkatan

Kesejahteraan

Rakyat

melalui

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan ............74 3.1.4.2. Pembangunan

Ekonomi

yang

Inklusif

dan

Berkeadilan .............................................................75 3.1.4.3. Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional serta Pemanfaatannya .....76 3.2.

RTRW Provinsi Kepulauan Riau.......................................................78 3.2.1. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kawasan Strategis Provinsi ..................................................................79


iii


3.2.2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Kepulauan Anambas ...................81 3.2.3. Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi dan Energi .................................................................................83 3.2.4. Fokus Lingkungan Hidup.......................................................84 3.2.5. Fokus Kawasan Pertambangan, Perindustrian, dan Pariwisata..............................................................................85 BAB

IV

GAMBARAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

SERTA

KERANGKA PENDANAAN ........................................................................86 4.1.

Kinerja Keuangan Masa Lalu............................................................86 4.1.1. Pendapatan Daerah ..............................................................86 4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)................................87 4.1.1.2. Dana Perimbangan ..................................................87 4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.................88 4.1.2. Belanja Daerah......................................................................89 4.1.2.1. Belanja Pegawai ......................................................89 4.1.2.2. Belanja Subsidi ........................................................90 4.1.2.3. Hibah........................................................................90 4.1.2.4. Belanja Sosial ..........................................................90 4.1.2.5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa..............91 4.1.2.6. Belanja Tidak Terduga .............................................91

4.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..................................92 4.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ...........................................92 4.2.2. Analisis Pembiayaan .............................................................93

4.3.

Kerangka Pendanaan .......................................................................94 4.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu.......................................................94 4.3.1.1. Proyeksi Penerimaan Daerah ..................................95 4.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....................................98

BAB V ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH......................................101 BAB VI VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ...........107 6.1.

Visi ...............................................................................................107

6.2.

Misi ...............................................................................................107


iv


6.3.

Tujuan.............................................................................................108

6.4.

Sasaran ..........................................................................................110

BAB VII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH ............126 7.1.

Strategi Pembangunan Daerah ......................................................126

7.2.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ..........................................134

BAB VIII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .........143 8.1.

Program per Urusan .......................................................................143

BAB IX INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ...........................................................................................148 BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH...........................................168 BAB XI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ..............................181 11.1. Pedoman Transisi...........................................................................181 11.2. Kaidah Pelaksanaan.......................................................................181 BAB XIIPENUTUP...................................................................................................183


v


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dan Provinsi.......................... 11 Tabel 2. Keadaan Topografi, Jenis Tanah dan pH di Kabupaten Kepulauan Anambas ..... 14 Tabel 3. Rata-rata Penyinaran Matahari, Curah Hujan, dan Temperatur Udara Tiap Bulan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008........................................ 15 Tabel 4. Luas Potensi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dirinci Berdasarkan Daerah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas ...................................... 16 Tabel 5. Perkembangan Produksi Padi dan Palawija di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 dan 2009.......................................................................... 17 Tabel 6. Perkembangan Produksi Hortikultura di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 dan 2009.......................................................................................... 17 Tabel 7. Luas Potensi Lahan Perkebunan Dirinci Berdasarkan Daerah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas (Ha).................................................................. 18 Tabel 8. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 ......................................................................................... 18 Tabel 9. Potensi Pengembangan Ternak dan HMT Kabupaten Kepulauan Anambas........ 19 Tabel 10. Populasi Ternak di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2009......................... 20 Tabel 11. Produksi Daging di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2009 ........................ 20 Tabel 12. Produksi Telur di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 .......................... 21 Tabel 13. Data Luas Penutupan Hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009..... 21 Tabel 14. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Pada Tahun 2010 ...................................................................... 22 Tabel 15. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 ............................... 24 Tabel 16. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Golongan Umur di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010................................................................ 24 Tabel 17. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 ................... 25 Tabel 18. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah dan Daerah Tempat Tinggal, 2008....................................................................................................... 25 Tabel 19. Jumlah Sekolah di Kabupaten Kepaulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2009 ......................................................................................................... 26 Tabel 20. Perkembangan Jumlah Sekolah dari Tahun 2006-2009...................................... 26


vi


Tabel 21. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kepulauan Anambas Tahun 2008 ......................................................................................................... 27 Tabel 22. Jumlah Ruang Kelas dan Ruang Belajar Tahun 2008 ........................................ 28 Tabel 23. Perkembangan Jumlah Murid/Siswa Sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2006-2009 ................................................................................ 29 Tabel 24. Jumlah Siswa di Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2009 ......................................................................................................... 29 Tabel 25. Jumlah Tenaga Pendidik di Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2008 ...................................................................................... 29 Tabel 26. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Hingga Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 s.d 2010 ....................................... 30 Tabel 27. Indikator Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008.................. 31 Tabel 28. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008........ 31 Tabel 29. Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 s.d 2009............................................................................................................... 32 Tabel 30. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatandi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 ......................................................................................... 32 Tabel 31. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan PustuKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 ......................................................................................................... 32 Tabel 32. Jumlah Puskel, Polindes, Pustu dan Posiansia per 1000 Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2008 ...................................................................................... 33 Tabel 33. Perkembangan Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2006-2009 ................................................................................ 33 Tabel 34. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah PendudukTahun 2008..................... 34 Tabel 35. Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2006-2009 ................................................................................ 35 Tabel 36. Jumlah Dokter Tahun 2008 s.d 2009 Kabupaten Kepulauan Anambas............... 35 Tabel 37. Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 s.d 2009 .................................................................................................................... 36 Tabel 38. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2008 s.d 2009 .................................................................................................................... 37 Tabel 39. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan Tahun 2008 ...................................................................................... 37 Tabel 40. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008....................................................................... 38 Tabel 41. Banyaknya Dermaga Laut Menurut Kecamatan, Tahun 2008 ............................. 39 Tabel 42. Banyaknya Angkutan Perahu Menurut Kecamatan, Tahun 2008 ......................... 39


vii


Tabel 43. Jenis dan Panjang Jembatan menurut Kecamatan Tahun 2009........................... 40 Tabel 44. Banyaknya Kendaraan Mobil dan Sepeda Motor Menurut Kecamatan, 2008....... 41 Tabel 45. Jumlah Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Perdagangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2008..................... 42 Tabel 46. Jumlah Industri Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan Tahun 2008 ......................................................................................................... 43 Tabel 47. Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 ......................................................................................... 43 Tabel 48. Jumlah Nelayan Tangkap, Nelayan Budidaya dan Kelompok Usaha Perempuan di Kabupaten Kepulauan Anambas .................................................. 44 Tabel 49. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2008 ............ 45 Tabel 50. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Menurut Kecamatan Tahun 2008 ...................................................................................... 46 Tabel 51. Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kecamatan Tahun 2008......................................................................... 46 Tabel 52. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Menurut Sektor Tahun 2008 (dalam juta rupiah) ................ 47 Tabel 53. Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Tahun 2008 ................................. 49 Tabel 54. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Perkotaan Menurut Kecamatan,

Jenis Kelamin, dan Kepandaian Membaca dan Menulis di

Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010................................................................ 50 Tabel 55. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kecamatan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010 ................................................................................................... 51 Tabel 56. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan..... 52 Tabel 57. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kecamatan dan Usia ............................. 52 Tabel 58. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kecamatan dan Ijazah/STTB di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010 ....................................... 53 Tabel 59. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2007 dan 2008..................................... 54 Tabel 60. Status Gizi Balita Menurut Kecamatan Tahun 2010 ............................................. 54 Tabel 61. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2009 ...................................................................................... 55 Tabel 62. Jumlah Penyandang Cacat per Kecamatan Tahun 2008 ..................................... 56 Tabel 63. Jenis Pekerjaan Berdasarkan Lapangan Usaha Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008...................................................... 57


viii


Tabel 64. Pengeluaran Rata-rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2008 59 Tabel 65. Persentase Penduduk di Perkotaan Menurut Kecamatan dan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2010.................. 60 Tabel 66. Persentase Penduduk di Perdesaan Menurut Kecamatan dan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010............................. 60 Tabel 67. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010 .............................................. 61 Tabel 68. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Golongan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Kepulauan Anambas ......................................................................... 61 Tabel 69. Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009........................................................................ 62 Tabel 70. Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009.................................................. 62 Tabel 71. Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008........ 63 Tabel 72. Panjang Jalan Berdasarkan Kategori Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 ......................................................................................... 64 Tabel 73. Kondisi Jalan menurut Kecamatan Tahun 2009 ................................................... 65 Tabel 74. Banyaknya Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008........................................................................ 65 Tabel 75. Persentase Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010...................................................... 67 Tabel 76. Persentase Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Sumber Penerangan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010................................................................ 68 Tabel 77. Jumlah Hotel, Restoran, dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2008................................................................ 69 Tabel 78. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Perdesaan Menurut Kecamatan dan Ijazah/STTB di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010.............. 70 Tabel 79. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Golongan Umur di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010................................................................ 71 Tabel 80. Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ............................ 71 Tabel 81. Kerangka Ekonomi Makro Nasional 2010-2014 ................................................... 78 Tabel 82. Arahan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas ........................................................................................... 81


ix


Tabel 83. Jenis Pendapatan Daerah dan Realisasinya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2010 ................................................................................ 88 Tabel 84. Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2010 ................................................................................................ 92 Tabel 85. Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2009-2010 ............................................. 93 Tabel 86. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2010 ................................................................................................ 94 Tabel 87. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 .......... 96 Tabel 88. Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas 2009-2011........................................................ 99 Tabel 89. Proyeksi APBD Kabupaten Kepulauan Anambas 2012-2013............................... 99 Tabel 90. Besaran Alokasi Pendanaan Program-Program Prioritas 2011-2015 ................. 100 Tabel 91. Matriks Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2011-2015 ......................................................................................................... 119 Tabel 92. Strategi pembangunan daerah 2011-2015 ......................................................... 128 Tabel 93. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .............................................................. 135 Tabel 94. Kebutuhan Pendanaan Program-Program Prioritas 2011-2015 ......................... 150 Tabel 95. Indikator Program-Program Prioritas.................................................................. 169


x


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan RPJM Kabupaten dengan Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi.............................................................................................................. 6 Gambar 2. Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas ................... 11 Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas................................................ 13 Gambar 4. Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas ..................................... 23 Gambar 5. Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Riau Sebagaimana Tertuang dalam Rancangan RTRW Provinsi ............................................................................. 83


xi


1.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Batasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan. Visi pembangunan jangka panjang menjadi koridor pemberi arah dan batasan pembangunan daerah jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih pendek. Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008. Melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) pertama kali pada 26 Mei 2010 untuk memilih Bupati periode 2010-2015. RPJMD Kabupaten Anambas tahun 2011-2015 disusun dengan mengacu pada RPJM Nasional 2010-2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010, dan secara simultan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sedang menyusun RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015, sehingga diharapkan terjadi keterpaduan kebijakan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Selain itu, RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011-2015 sebagai tahap lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Kepulauan

Anambas

harus

mampu

meletakkan

dasar-dasar

kebijakan strategis untuk pencapaian Visi Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun kedepan. Merujuk pada pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas secara ringkas adalah sebagai berikut: 1.

RPJMD ke-1 (2011–2015) diarahkan untuk menata dan meletakkan dasardasar pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mandiri dan


1


berdaya saing dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2.

RPJMD ke-2 (2016–2020) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan dasardasar pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mandiri dan berdaya saing di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

3.

RPJMD ke-3 (2021–2025) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

4.

RPJMD ke-4 (2026–2030) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang mandiri, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk: 1.

Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan.

2.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

3.

Menjamin

terciptanya

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergi

antar

pelaku

pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. 4.

Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

5.

Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.


2


6.

Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah dan kepala daerah.

1.2.2. Tujuan Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20112015 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan (i) arah kebijakan keuangan daerah, (ii) strategi pembangunan daerah, (iii) kebijakan umum, (iv) program SKPD dan lintas SKPD, serta (v) program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.3. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RPJMD ini adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25

tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);

4.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


3


6.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

108

tahun

2000

tentang

Tata

Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

56

tahun

Daerah

2001

(Tambahan

tentang

Pelaporan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia No. 4124); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemenetrian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


4


18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 23. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 24. Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/M PPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025; 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor ... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 20112015.


5


1.4. Kedudukan

RPJM

Kabupaten

daerah

dalam

dengan

Dokumen

Perencanaan

perencanaan

pembangunan

Provinsi Pemerintah

membuat

mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

(RKPD),Rencana

Strategis

(Renstra)

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPDdan RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja-SKPD.Keseluruhan dokumen itu adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

RPJP Provinsi

pedoman

RPJM Provinsi

pedoman

cu

diselaraskan

pedoman

RKP Kabupaten

diacu

Renja SKPD Kabupaten

diperhatikan

diacu

RPJP Kabupaten

pedoman

RPJM Kabupaten

RKP Provinsi

di a

diacu

diacu

Renstra SKPD Kabupaten Gambar 1. Kedudukan

RPJMKabupaten

dengan

Dokumen

Rencana

Pembangunan Provinsi


6


RPJM Kabupaten merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan

RPJM

Nasional

dan

Provinsi.

RPJM

Kabupatenmenjadi

pedoman dalam penysunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sekaligus menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.Renstra SKPD menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dari RKPD dan RKA–SKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

1.5. Sistematika Penulisan Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dibuat dalam sistematika berikut ini: BAB I

PENDAHULUAN I.1

LATAR BELAKANG

I.2

MAKSUD DAN TUJUAN

I.3

LANDASAN HUKUM

I.4

KEDUDUKAN RPJM KABUPATEN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PROVINSI

I.5 BAB II

BAB III

SISTEMATIKA PENULISAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1

ASPEK GEOGRAFIS DAERAH DAN DEMOGRAFI

II.2

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

II.3

ASPEK PELAYANAN UMUM

II.4

ASPEK DAYA SAING DAERAH

TINJAUAN DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT III.1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014

III.2 BAB IV

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI 2008-2028

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA


7


PENDANAAN

BAB V

BAB VI

BAB VII

IV.1

KINERJA KEUANGAN MASA LALU

IV.2

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

IV.3

KERANGKA PENDANAAN

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS V.1

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

V.2

ISU-ISU STRATEGIS

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN VI.1

VISI

VI.2

MISI

VI.3

TUJUAN

VI.4

SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VII.1

STRATEGI

VII.2

ARAH KEBIJAKAN

BAB VIII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IX

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB X

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB XI

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XII

PENUTUP


8


2.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum 2.1.1. Sejarah Kepulauan Anambas Sejarah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), yang hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Riau telah dimekarkan menjadi enam kabupaten yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Gugusan kepulauan Anambas sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah menjadi pusat kewedanaan yang berpusat di Tarempa. Ketika itu, Tarempa adalah pusat pemerintahan di Pulau Tujuh termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebut district dan Jemaja wilayahnya disebut onderdistrict dengan ibu kota Letung. Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam Wilayah Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi empat kewedanaan sebagai berikut (i) Kewedanaan Tanjungpinang, meliputi Bintan Selatan

(termasuk

Bintan

Timur,

Galang,

Tanjungpinang

Barat

dan

Tanjungpinang Timur); (ii) Kewedanaan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro; (iii) Kewedanaan Lingga, meliputi Lingga, Singkep dan Senayang; dan (iv) Kewedanaan Pulau Tujuh, meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan, Bungguran Barat dan Bungguran Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.


9


Setelah terjadi pemekaranan wilayah Provinsi Riau, terhitung tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi ke 32 di Indonesia. Kepulauan Anambas tergabung dalam Kabupaten Natuna sampai dengan tanggal 24 Juli 2008 saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas, terletak antara 2º10’0”-3º40’0”LU s/d 105º15’0”-106º45’0” BT (UU No 33 Tahun 2008). Sebagai kabupaten yang terletak di beranda depan wilayah Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga lainnya yaitu (i) Laut Cina Selatan/Vietnam di sebelah utara, (ii) Kepulauan Tambelan di sebelah selatan, (iii) Laut Cina Selatan/Malaysia di sebelah barat, dan (iv) Laut Natuna di sebelah timur. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas ± 46.664,15 km² hanya 607,72 km² (1,3%) yang merupakan daratan, selebihnya 46.056,43 km² (98,7%) merupakan lautan. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi dalam tujuh kecamatan, dua kelurahan, dan 34 desa (termasuk di dalamnya dua desa persiapan) meliputi: 1.

Kecamatan Siantan dengan ibu kota Tarempa, terdiri atas satu desa, satu kelurahan, dan dua desa persiapan;

2.

Kecamatan Siantan Selatan dengan ibu kota Air Bini, jumlah desa enam;

3.

Kecamatan Siantan Timur dengan ibu kota Nyamuk, jumlah desa tiga;

4.

Kecamatan Siantan Tengah dengan ibu kota Air Asuk, jumlah desa tiga;

5.

Kecamatan Palmatak dengan ibu kota Tebang Ladan, jumlah desa sembilan;

6.

Kecamatan Jemaja dengan ibu kota Letung, jumlah desa enam dan jumlah kelurahan satu; dan

7.

Kecamatan Jemaja Timur dengan ibu kota Ulu Maras, jumlah desa empat.


10


Luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan persentase luasnya dapat dilihat padaGambar 2.

Siantan Tengah 22.14 3%

Palmatak 129.94 21%

Jemaja 78.26 12%

Jemaja Timur 154.24 25%

Siantan Timur 88.92 14% Siantan 45.39 7%

Siantan Selatan 115.48 18%

Gambar 2. Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Sumber: Profil Kabupaten Keplauan Anambas Tahun 2010

Apabila ditinjau dari jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten maka kecamatan terjauh adalah Jemaja dengan jarak ± 38,70 mil, disusul dengan Jemaja Timur dengan jarak ± 37,37 mil. Dan apabila diukur dari ibu kota provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang maka jarak terjauh di kecamatan Palmatak (± 208,41 mil) dan Siantan Tengah (± 205,16 mil). Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini umumnya melalui transportasi laut, sedangkan untuk melakukan perjalanan ke provinsi dan kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi laut dan udara. Tabel1.

Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dan Provinsi

No

Kecamatan

Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (mill)

Jarak ke Ibu Kota Provinsi (mill)

1

Jemaja

38.70

166.23

2

Jemaja Timur

37.37

164.15

3

Palmatak

8.26

208.41

4

Siantan

0

200.34

5

Siantan Selatan

8.19

196.80

6

Siantan Tengah

5.61

205.16

7

Siantan Timur

10.44

199.93

Sumber: Profil Kabupaten Keplauan Anambas Tahun 2010


11


Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, maka jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah ± 202,29 mil, ke Johor (Malaysia) ± 205,97 mil dan Kuching (Malaysia) ± 318,91 mil sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta ± 640,72 mil. Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 238 pulau yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan jumlah pulau terbanyak di Kecamatan Siantan Timur, Siantan Selatan dan Palmatak. Selain itu, juga terdapat 5 buah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Kelima pulau tersebut adalah Pulau Tokong Berlayar di kecamatan Palmatak, Pulau Tokong Nanas di Kecamatan Siantan, dan Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Malang Biru yang mana ketiga-tiganya masuk dalam wilayah Kecamatan Jemaja. Kelima pulau terluar tersebut masih belum berpenghuni.


12


Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

2.1.3. Topografi, Geologi dan Jenis Tanah Topografi pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya daratan berbukit dan sedikit landai di bagian pantainya, dengan ketinggian ratarata 2-5 meter dari permukaan laut. Wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah daerah pesisir dengan sebagian besar penduduk bermukim di daerah fisiografi marine (sepanjang pantai). Hanya ada satu desa yaitu Bukit Padi di Kecamatan Jemaja Timur yang penduduknya tidak bermukim di sepanjang pantai. Secara

topografi

wilayah

daratan

setiap

kecamatan

di

Kabupaten

Kepulauan Anambas sebagian besar berbukit dan pergunungan yang terjal yang disusun oleh batuan metamorf. Umumnya batuan-batuan yang tersingkap merupakan batuan metamorf yang berunsur partier, batuan lainnya antara lain adalah batuan sedimen, endapan alluvial, trias, permokarbon, sekis, granit, diorerm, hiporit dan erufsi kwarter. Ketinggian Wilayah cukup bervariasi yakni berkisar 3-610 meter dari permukaan laut (Sumber: Natuna dalam Angka, 2007). Sedangkan struktur tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan tanah mineral, umumnya terdiri dari jenis tanah podsolik, latosol dan alluvial. Tanah tersebut terbentuk dari bahan induk metamorf, batuan beku basa, batuan sediman dan endapan pantai, rawa, dan sungai (Sumber: RTRW Kab Natuna, 2007). Tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kesamaan di tiap kecamatan, ini dapat dibagi menurut letak geografis yaitu: 1.

Daerah-daerah dengan ketinggian di atas 400 m dari permukaan laut adalah kompleks Podsolik dan Latosol.

2.

Daerah-daerah dengan ketinggian antara 15 – 20 m di atas permukaan laut adalah kompleks Podsolik, Latosol, Organosol dan Glei Humus.

3.

Daerah-daerah dengan ketinggian kurang dari 15 m di atas permukaan laut adalah kompleks Organosol dan Glei Humus.


13


Tabel2.

Keadaan Topografi, Jenis Tanah dan pH di Kabupaten Kepulauan Anambas

No

Kecamatan

Ketinggian ( m dpl )

Topografi

Jenis Tanah

pH

1

Jemaja

Datar,bergunung dengan tingkat lereng <2 - >60 %

0 – 500

Podsolik,Latosol, Organosol, Glei Humus

4.1 - 6.1

2

Jemaja Timur

Datar sedikit berbukit dengan tingkat lereng <2 >60 %

0 - 500


4.1 - 6.1

3

Siantan

Datar, bergunung dengan tingkat lereng <2 - >60 %

0 - 500


4.1 - 6.1

4

Siantan Timur

Landai bergunung dengan tingkat lereng <2 - >40 %

0 – 400


4.1 - 6.1

5

Siantan Selatan

Datar bergunung dengan tingkat lereng <2 - >60 %

0 – 500


4.1 - 6.1

6

Palmatak


0 – 400


4.1 - 6.1

7

Siantan Tengah


0 – 200


4.1 - 6.1

Sumber: Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Keplauan Anambas

Tanah-tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas banyak didominasi oleh tanah-tanah ber pH rendah yaitu tanah mineral yang telah mengalami pencucian maupun tanah organik. Kondisi tanah-tanah seperti ini merupakan faktor pembatas bagi usaha pertanian yang mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas

tanaman,

karena

diperlakuan

perlakuan

khusus

untuk

mengembalikan kondisi tanah menjadi lebih baik agar dapat diusahakan.

2.1.4. Klimatologi Kondisi iklim di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret hingga Mei, ketika angin bertiup dari arah Utara. Sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September hingga Februari, ketika angin bertiup dari arah Timur dan


14


Selatan. Curah hujan rata-rata dalam satu tahun per jam berkisar ± 14.5 mm/h dengan kelembaban udara sekitar 47.25 % dan temperatur berkisar 30 oC. Berdasarkan arah angin musim di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dibagi dalam 4 periode yaitu periode Januari - Maret: bertiup angin Utara dan Timur laut, curah hujan sedang dengan temperatur udara sedang, periode April Juni: bertiup angin Timur Laut/Tenggara, hujan sedikit dengan temperatur udara agak panas (lebih kurang 32°C), periode Juli - September: bertiup angin tenggara, hujan turun agak banyak dengan temperatur udara agak panas (lebih kurang 32°C), periode Oktober - Desember: bertiup angin barat/utara, hujan banyak turun pada bulan September, Oktober dan November, temperatur udara agak dingin (lebih kurang 28.9°C) dan lembab pada malam hari. Tabel 3.

Rata-rata Penyinaran Matahari, Curah Hujan, dan Temperatur Udara Tiap Bulan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008

No

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Penyinaran Matahari (%)

Curah Hujan (mm/h)

Temperatur Udara Max (oC)

41 35 36 66 60 54 50 59 44 54 43 25

13 8 17 11 10 9 17 11 12 26 18 22

29 29 29.7 32.3 32.8 32.4 32.3 32.3 32 32.2 31.2 28.9

Sumber : BMG Stasiun Tarempa, 2009

Keadaan tekanan udara pada tahun 2008 adalah minimum 1.004,80 mb dan maksimum 1.014,20 mb. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lautan lepas luas. Rata-rata kecepatan angin minimum berkisar antara 2 sampai 7 knot dan rata-rata maksimum berkisar antara 10 sampai 25 knot. Hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran transportasi terutama laut dan udara.


15


2.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.5.1. Pertanian Dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan masih menitikberatkan pada pencapaian produksi yang optimal khususnya pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Luas lahan potensial yang masih dapat dikembangkan merupakan salah satu modal dasar bagi pengembangan di bidang pertanian. Tabel 4.

Luas Potensi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dirinci Berdasarkan Daerah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas

No

Kecamatan

Potensi Lahan (Ha)

1 2 3 4 5 6 7

Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan Siantan Selatan Siantan Tengah Siantan Timur Kep. Anambas

1.504 3.141 435 1.145 540 115 305 7.185

Tanaman Pangan Lahan Sawah

Lahan Kering

764 1.781 150 50 2.745

450 1.050 175 720 300 75 120 2.890

BuahBuahan

Sayursayuran

130 70 70 225 150 30 125 800

160 240 40 150 90 10 60 750

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan, 2010.

Jumlah potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 7.185 hektar, dengan luas terbesar di Kecamatan Jemaja Timur, Jemaja dan Siantan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak lahanlahan pertanian merupakan lahan terlantar dan menjadi lahan tidur. Kondisi ini diperburuk dengan berpindahnya tenaga kerja di sektor pertanian menjadi tenaga kerja sektor non pertanian. Sehingga tingkat pemanfaatan lahan menjadi semakin berkurang. Hasil yang dicapai Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas sejak dibentuk pada tahun 2008 pembangunan pertanian dapat dilihat sebagai berikut:


16


Tabel 5.

Perkembangan Produksi Padi dan Palawija di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 dan 2009 2008

No

Komoditi

Tanam Panen

2009

Produk- ProProduk- ProTanam Panen tivitas duksi tivitas duksi

(Ha)

(Ha)

(Ku/Ha)

(Ton)

(Ha)

(Ha)

(Ku/Ha)

(Ton)

23

20

68

136

36

28

68

190

- Jagung

20

16

30

48

26

22

30

66

- Kedele

-

-

-

-

-

-

-

-

- K. Tanah

1

1

30

3

3

3

30

9

- Ubi Kayu

10

6

200

120

58

24

200

480

- Ubi Jalar

1

1

100

10

28

21

100

210

1

Padi

2

Palawija


Tabel 6.

Perkembangan Produksi Hortikultura di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 dan 2009 2008

No

Komoditi

2009

Tanam

Panen

Produktivitas

Produksi

Tanam

Panen

Produktivitas

Produksi

(Ha)

(Ha)

(Ku/Ha)

(Ton)

(Ha)

(Ha)

(Ku/Ha)

(Ton)

1

Buah-buahan

-

10

77,6

77,6

29

24

340

824,1

2

Sayur-sayuran

-

2

20

4

124

105

36,7

385,0


Perkembangan produksi pertanian untuk tanaman dan hortikultura sangat memprihatinkan mengingat potensi lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas cukup besar. Meskipun pertumbuhan di tahun 2009 cukup baik namun belum sebanding dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Masih kecilnya luas tanam dan panen merupakan kendala dimana menunjukkan indikasi lahan-lahan yang tersedia belum dimanfaatkan secara baik dan optimal.

Sehingga perlu

meningkatkan perluasan areal melalui pembukaan lahan baru dan optimasi lahan yang ada.


17


2.1.5.2. Perkebunan Di Kabupaten Kepulauan Anambas mayoritas komoditi perkebunan yang dikembangkan terdiri dari kelapa, karet dan cengkeh yang semuanya tersebar hampir seluruh kecamatan. Hanya beberapa kecamatan yang membudidayakan komoditi kopi dan lada namun masih dalam skala kecil dan hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Secara umum potensi lahan perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7.

Luas Potensi Lahan Perkebunan Dirinci Berdasarkan Daerah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas (Ha)

No

Kecamatan

Potensi Lahan ( Ha )

Poten-si Lahan (Ha)

Kelapa

Cengkeh

Karet

Sagu

1

Jemaja

2.470

1.500

450

500

20

2

Jemaja Timur

3.420

1.200

200

2.000

20

3

Palmatak

4.685

2.500

1.165

1.000

20

4

Siantan

2.500

900

600

1.000

0

5

Siantan Selatan

2.400

1.500

400

500

0

6

Siantan Tengah

1.500

700

400

400

0

7

Siantan Timur

3.025

2.500

020

220

5

Jumlah

20.000

10.800

3.515

5.620

65


Tabel 8.

Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009

No

Komoditi

Produktivitas (Ton/Ha)

Produksi (Ton/Tahun)

1

Kelapa

2,00

832

2

Cengkeh

0,36

480

3

Karet

2,88

1.440


Komoditas perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas didominasi tanaman kelapa, cengkeh dan karet. Pada umumnya merupakan komoditas lokal yang berumur lebih dari 10 – 20 tahun dan jarang menggunakan sarana produksi sehingga pertumbuhan dan produktivitasnya masih rendah. Mengingat lahan


18


pertanian yang masih cukup luas sehingga perlu peremajaan melalui penanaman bibit unggul yang memiliki produktivias tinggi. 2.1.5.3. Peternakan Pada sektor peternakan Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki peluang pengembangan bibit ternak baik ternak ruminansia maupun unggas. Potensi lahan yang masih ada memungkinkan bagi pengembangan ke arah itu. Namun tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikembangkan ternak-ternak besar seperti sapi dan kambing. Wilayah kecamatan yang menjadi prioritas utama sebagai daerah sentra ternak besar antara lain Kecamatan Jemaja Timur, Jemaja, Palmatak dan Siantan sedangkan Kecamatan Siantan selatan, Siantan Timur dan Siantan Tengah

akan

diarahkan

sebagai

penunjang

kabupaten

sebagai

sentra

peternakan unggas. Gambaran potensi pengembangan ternak dan Hijauan Makanan Ternak dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 9.

Potensi Pengembangan Ternak dan HMTKabupaten Kepulauan Anambas Ternak (Ekor) dan HMT (Ha)

No

Kecamatan

Sapi

Kerbau Kambing

Ayam Buras

Ayam Pedaging

Ayam Petelur

Itik

HMT

1

Jemaja

10.000

100

3.000

2.750

100.000

100.000 2.000

300

2

Jemaja Timur

15.000

100

4.000

3.200

100.000

100.000 2.500

300

3

Palmatak

4.000

-

300

1.450

30.000

30.000

500

40

4

Siantan

500

-

1.000

5.100

20.000

20.000

200

50

5

Siantan Selatan

5.000

-

800

1.200

30.000

30.000

500

100

6

Siantan Tengah

50

-

50

870

15.000

15.000

200

5

7

Siantan Timur

500

-

700

1.100

15.000

15.000

300

50

35.050

200

9.850

15.670

310.000

310.000 6.200

Jumlah

845


Secara umum perkembangan populasi ternak di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2009 dapat dilihat sebagai berikut:


19


Tabel 10. Populasi Ternak di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Ternak

Populasi (Ekor) 2.227 199 8.540 845 -

Sapi Potong Kerbau Kambing Ayam Buras Ayam Pedaging Ayam Petelur Itik Merpati


Jika

dibandingkan

jumlah

populasi

ternak

yang

ada

dan

potensi

pengembangan ternak dan HMT terlihat belum termanfaatkannya lahan-lahan sebagai daerah peternakan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini merupakan

tantangan

bagi

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

untuk

mengembangkan potensi peternakan yang ada dengan menfokuskan pada pembentukan sentra-sentra peternakan baru dengan pemanfaatan lahan dan pembinaan kelompok-kelompok tani-ternak. Perkembangan dari produksi daging di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2009 perjenis ternak seperti pada tabel berikut: Tabel 11. Produksi Daging di Kabupaten KepulauanAnambas Tahun 2009 No Jenis Ternak 1 Sapi 2 Kambing 3 Ayam

Produksi Daging (Kg) 15.670 703,2 -


Penyediaan produksi telur berasal dari ternak ayam ras petelur, ayam buras dan itik. Perkembangan produksi telur unggas di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009 seperti pada tabel berikut :


20


Tabel 12. Produksi Telur di Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2009 No Jenis Komoditi 1 Ayam Buras 2 Itik

Produksi Telur (Kg) 1.791 91


Berdasarkan data produksi daging dan telur pada tahun 2009, terlihat produksi pada komoditas ini masih jauh dari pemenuhan kebutuhan daging dan telur bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu dalam usaha pemenuhan kebutuhan akan daging dan telur bagi masyarakat perlu peningkatan produksi daging dan telur melalui peningkatan populasi jumlah ternak melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha peternakan yang ada di kelompok tani-ternak di Kabupaten Kepulauan Anambas. 2.1.5.4. Kehutanan Luas penutupan hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2009 berkisar 10.999,08 hektar yang tersebar pada 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Siantan seluas 4.949,54 Ha dan Kecamatan Jemaja seluas 6.049,54 Ha. Jumlah keseluruhan penutupan hutan di

Kabupaten Kepulauan

Anambas pada tahun 2009 dapat dilihat padaTabel 13. Tabel 13. Data Luas Penutupan Hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 No

Kecamatan

Jumlah Luas Tutupan Hutan (ha)

1

Jemaja

2

Jemaja timur

-

3

Palmatak

-

4

Siantan

5

Siantan selatan

-

6

Siantan tengah

-

7

Siantan timur

-

Kepulauan Anambas

2.495,78

3.453,76

5.949,54



21


2.1.6. Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering terjadi bencana. Kecamatan Siantan merupakan salah satu daerah sebagai kawasan rawan bencana banjir. Di Kecamatan Siantan terdapat sungai yang berhulu dari mata air Pegunungan. Sementara sepanjang pathway sungai tersebut terdapat fasilitas-fasilitas perkantoran, perumahan dan jalan. daerah 1 mil sepanjang pathway kawasan sungai tersebut merupakan daerah rawan banjir. Pada tanggal 18 Januari 2008 telah terjadi bencana banjir yang terjadi di daerah pathway tersebut. Bencana ini disebabkan oleh faktor fisik yakni terjadinya pendangkalan akibat erosi dan penebalan lumpur. Selain itu, pada daerah tersebut merupakan daerah pertemuan antara air laut dan air dari darat. Meskipun tidak terdapat korban jiwa dan harta ketika terjadinya banjir namun hal tersebut sangat menghawatirkan masyarakat disekitar kawasan pathway tersebut.

2.1.7. Kondisi Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 tercatat sebesar 37.493 jiwa yang terdiri dari laki-laki 19.464 jiwa (51,91%) dan perempuan 18.029 jiwa (48,09%), dengan jumlah KK keseluruhan 9.159 KK. Rata-rata keluarga beranggotakan 4,09 orang. Tabel 14. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Pada Tahun 2010 SP 2010 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Siantan Selatan Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Palmatak Kepulauan Anambas

L

P

L+P

% thd Kab

2.880 1.077 1.642 5.184 1.706 1.463 5.512 19.464

2.738 494 1.537 4.777 1.594 1.310 5.124 17.574

5.618 1.571 3.179 9.961 3.300 2.773 10.636 37.493

14.98 5.40 8.48 26.57 8.80 7.40 28.37 100.00


Sex Ratio 105.19 113.49 106.83 108.52 107.03 111.68 107.57 107.96

22


% thd Kep.Riau Kepulauan Riau

2,25 864.333

2,11 831.365

2,21 1.695.698

Sumber : Hasil Sensus Penduduk BPS Kepulauan Riau Tahun 2010.

Distribusi persebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas terpusat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan. Sebanyak 28,37 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas berdiam di Kecamatan Palmatak (10.636 jiwa)dan 26,57 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas bermukim diKecamatan Siantan (9.961 jiwa). Sedangkan sisanya sebanyak 45,06 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tersebar di lima kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Siantan Tengah (Gambar 3). Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2010 disajikan pada Tabel 15.

Jemaja 14.98 Palmatak 28.37

Jemaja Timur 5.4 Siantan Selatan 8.48

Siantan Tengah 7.4 Siantan Timur 8.8

Siantan 26.57

Gambar 4. Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas (Sumber: Profil kabupaten Kepulauan Anambas 2010)


23


Tabel 15. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010 No

Kecamatan

Luas (km2)

Jumlah Penduduk(jiwa)

Kepadatan Penduduk(jiwa/km2)

1

Jemaja

78,26

5.618

71,79

2

Jemaja Timur

154,24

1.571

10,19

3

Palmatak

129,94

10.636

81,85

4

Siantan

45,39

9.961

219,45

5

Siantan Selatan

115,48

3.179

27,53

6

Siantan Tengah

22,14

2.773

125,25

7

Siantan Timur

88,92

3.300

37,11

Kepulauan Anambas

634,37

37.493

59,10

Sumber: Anambas Dalam Angka dan Profil Kabupaten Kep.Anambas 2010 (diolah)

Tabel 16. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Golongan Umurdi Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010 No

Golongan Umur

Kecamatan

0-14

15-64

65+

Jumlah

1

Jemaja

27,81

67,89

4,29

100,00

2

Jemaja Timur

29,89

66,85

3,26

100,00

3

Palmatak

32,51

63,62

3,87

100,00

4

Siantan

30,75

64,91

4,35

100,00

5

Siantan Selatan

34,63

61,84

3,53

100,00

6

Siantan Tengah

26,15

71,15

2,69

100,00

7

Siantan Timur

31,04

65,90

3,05

100,00

Kepulauan Anambas

30,89

65,25

3,87

100,00

Sumber: Suseda Kab. Kep. Anambas 2010

Berdasarkan besarnya persentase penduduk menurut golongan umur, dapat diketahui bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Kepulauan

Anambas

jumlahnya

mencapai

65,25%,

sedangkan

sisanya

merupakan penduduk usia tidak produktif, yang terdiri dari 30,89% penduduk usia 0-14 tahun, sedangkan 3,87% lainnya merupakan penduduk usia 65 tahun ke atas.


24


Tabel 17. Persentase Kecamatan

Penduduk dan

Berumur

Status

10

Perkawinan

Tahun di

ke

Atas

Kabupaten

Menurut

Kepulauan

Anambas Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan Siantan Selatan Siantan Tengah Siantan Timur Kep. Anambas

Status Perkawinan Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Jumlah 44,58 51,12 1,02 3,27 100,00 50,00 45,65 1,63 2,72 100,00 49,96 45,60 0,74 3,70 100,00 48,29 46,82 0,70 4,19 100,00 45,94 48,06 0,71 5,30 100,00 47,69 48,85 0,38 3,08 100,00 52,42 44,27 0,00 3,31 100,00 48,61 46,89 0,71 3,79 100,00

Sumber: Suseda Kab. Kep. Anambas 2010

2.2. Aspek Pelayanan Umum 2.2.1. Pendidikan 2.2.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tabel 18. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah dan Daerah Tempat Tinggal, 2008. Kelompok umur dan Jenis Kelamin 7 - 12

13 - 15

16 -18

Perkotaan

Pedesaaan Perkotaan+Pedesaan

laki-laki

100,00

94,28

95,73

Perempuan

100,00

97,12

97,75

Laki-laki + perempuan

100,00

95,71

96,72

laki-laki

100,00

100,00

100,00

Perempuan

87,80

81,82

84,81


92,99

91,89

92,37

laki-laki

66,67

75,00

73,33

Perempuan

83,33

90,00

87,50


78,54

82,62

81,40

Sumber : Anambas Dalam Angka, 2009


25


Angka Partisipasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tingkat usia 7-12 tahun, mencapai 96,72 persen, artinya daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah relatif tinggi. perkotaan dan pedesaan.

Terdapat perbedaan APS di

APS perkotaan untuk usia 7-12 tahun (setingkat

SD/MI) dan 13-15 tahun (setingkat SMP/MTS) lebih tinggi darpada di perdesaan, sedangkan untuk usia 16 – 18 tahun (setingkat SMU) justru lebih tinggi APSnya di pedesaan daripada perkotaan. 2.2.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Tabel 19. Jumlah Sekolah di Kabupaten Kepaulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2009 Jumlah Sekolah No

Kecamatan

TK/PAUD

SD Sederajat

SLTP/ Sederajat

SLTA/ Sederajat

Total

1

Jemaja

2

10

2

1

15

2

Jemaja Timur

2

4

1

0

5

3

Palmatak

6

14

5

2

28

4

Siantan

2

10

4

2

19

5

Siantan Selatan

1

7

3

0

8

6

Siantan Tengah

1

6

2

0

7

7

Siantan Timur

1

6

1

1

9

Total Jumlah Sekolah

96

Sumber : Disdikbudpora Kabupaten Kepulauan Anambas, 2009

Tabel 20. PerkembanganJumlah Sekolah dari Tahun 2006-2009 No

Jenis Sekolah

2006

2007

2008/2009

1

TK

11

13

15

2

SD/MI

55

55

57

3

SMP/MTs

13

14

18

4

SMA/MA/SMK

4

6

6

Sumber : Disdikbudpora Kabupaten Kepulauan Anambas, 2009 dan Natuna dalam Angka, 2006 dan 2007


26


Berdasarkan data di atas maka jumlah sekolah semakin meningkat dari tahun 2006 sampai tahun 2008, namun peningkatan jumlah sekolah ini seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Untuk melihat ketersediaan jumlah

sekolah terhadap jumlah penduduk maka perlu dihitung rasionya pada masingmasing usia sekolah. Tabel 21. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kepulauan Anambas Tahun 2008 No 1

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

55

57

60

Jumlah Penduduk Kelompok usia 7-12 tahun

3.898

NA

NA

Rasio

141,10

NA

NA

18

18

19

jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

1.848

NA

NA

Rasio

97,40

NA

NA

6

6

7

jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun

1.766

NA

NA

Rasio

33,97

NA

NA

SD/MI Jumlah gedung sekolah

2

SMP/MTS Jumlah gedung sekolah

3

SMU/SMK/MA Jumlah gedung sekolah

Sumber : Anambas Dalam Angka, 2008 dan Disdikbudpora, 2009-2010, diolah.

Dari data di atas maka kemampuan menampung semua penduduk usia 712 tahun mencapai 141.10 menunjukkan kecukupan ketersediaan sekolah dasar (terdapat 141 sekolah setiap 10.000 penduduk kelompok usia 7-12 tahun) sedangkan untuk tingkat SMP dan SMU kemampuan untuk menampung semua penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun masih relatif rendah.

Ini

menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan jumlah gedung sekolah untuk SMP dan SMU. Jika ditinjau dari jumlah ruang kelas dan ruang belajar tahun 2009 untuk tingkat SD/MI terjadi peningkatan 4.7 persen dan 1.12 persen dibandingkan pada tahun 2008, sedangkan untuk tingkat SMP/MTS terjadi penurunan sementara untuk ruang belajar tingkat SMU/MA justru tidak terjadi peningkatan.


27


Tabel 22. Jumlah Ruang Kelas dan Ruang Belajar Tahun 2008 SD/MI No

2008

Kecamatan

SMP/MTs 2009

2008

SMU/MA 2009

2008

2009

R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. Kelas Belajar Kelas Belajar Kelas Belajar Kelas Belajar Kelas Belajar Kelas Belajar 1

Jemaja

51

66

53

64

10

10

11

10

7

9

9

7

2

Jemaja Timur

18

18

21

22

6

3

6

3

0

0

0

0

3

Palmatak

73

89

74

91

18

21

7

8

10

10

10

11

4

Siantan

53

73

56

72

22

22

22

23

10

15

10

14

5

Siantan Selatan

33

42

37

42

3

1

6

3

0

0

0

0

6

Siantan tengah

20

30

19

31

3

3

6

6

0

0

0

0

7

Siantan Timur

27

40

28

40

6

4

6

6

0

0

0

2

Jumlah

275

358

288

362

68

64

64

59

27

34

29

34



28


2.2.1.3. Rasio Guru/Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 23. Perkembangan

Jumlah

Murid/Siswa

Sekolah

di

Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2006-2009 No 1 2 3 4

Jenis Sekolah

2006 552 5.086 1.466 747

TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

2007 517 5.375 1.857 1.502

2008/2009 701 5.530 1.851 1.226

Sumber : Disdikbudpora Kabupaten Kepulauan Anambas 2009, Natuna dalam Angka 2006 dan 2007

Tabel 24. Jumlah

Siswa

di

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

Menurut

Kecamatan Tahun 2009 Jumlah Siswa No

Kecamatan

1 Jemaja 2 Jemaja Timur 3 Palmatak 4 Siantan 5 Siantan Selatan 6 Siantan Tengah 7 Siantan Timur Jumlah Siswa

TK/ PAUD

SD Sederajat

SLTP/ Sederajat

SLTA/ Sederajat

Jumlah

90 86 283 160 26 31 25

817 294 1.556 1.331 521 459 552

287 83 546 699 80 71 85

285 329 356 256

1.401 402 2.385 2.645 507 537 707 9.308


Tabel 25. Jumlah Tenaga Pendidik di Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2008 No 1 2 3 4

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan

TK 8 8 25 15

Jumlah Tenaga Pendidik SD SLTP SLTA 94 23 16 32 7 112 48 24 134 50 26


Jumlah 141 47 209 225

29


Jumlah Tenaga Pendidik TK SD SLTP SLTA 5 Siantan Selatan 3 48 22 6 Siantan Tengah 3 39 16 7 Siantan Timur 3 48 16 16 Total tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Anambas No

Kecamatan

Jumlah 73 58 83 836

Sumber : Disdikbudpora Kabupaten Kepulauan Anambas , 2009

Tabel 26. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Hingga Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 s.d 2010 No. Jenjang Pendidikan 1 SD/MI Jumlah guru Jumlah murid

2008

2009

2010

507 5.530

NA NA

617 5.597

91.68

NA

110.23

SMP/MTS Jumlah guru Jumlah murid Rasio (per 1000 murid)

179 1.896 94.41

NA NA NA

207 2025 102.22

SMU Jumlah guru Jumlah murid Rasio (per 1000 murid)

66 970 68.04

NA NA NA

84 1196 70.23

Rasio (per 1000 murid) 2

3

Sumber : Anambas Dalam Angka, 2008 dan Disdikbudpora Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010. Diolah.

Dari data di atas maka rasio guru murid untuk SMP relatif baik artinya ketersediaan tenaga pengajar untuk tingkat SMP lebih baik daripada tingkat SD/MI dan SMU.

2.2.2. Kesehatan 2.2.2.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

30


pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah. Tabel 27. Indikator Kesehatan di Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2008 No

Kecamatan

Status Gizi

Sasaran Balita

Gizi Buruk

Gizi Kurang

1

Jemaja

722

0

110

2

Jemaja Timur

456

0

53

3

Palmatak

1.354

0

98

4

Siantan

1.134

0

120

5

Siantan Selatan

439

0

66

6

Siantan Tengah

274

0

68

7

Siantan Timur

430

0

21

4.809

0

536

Jumlah

Sumber : Diskessos Kabupaten Kepulauan Anambas, Januari-Maret 2009

Tabel 28. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 Sarana Pelayanan Kesehatan No

Kecamatan

RSL

Pustu Polindes

Puskel

Pos yandu

Posiansia

Laut

Darat

1

Jemaja

0

6

2

12

0

1

0

2

Jemaja Timur

0

2

1

4

0

0

1

3

Palmatak

1

3

1

14

0

2

3

4

Siantan

0

1

2

7

1

2

0

5

Siantan Selatan

0

5

1

7

0

0

0

6

Siantan Tengah

0

2

1

7

0

0

0


31


7

Siantan Timur

0

2

1

5

0

0

0

Jumlah

1

21

9

56

1

5

4

Sumber : Diskessos Kabupaten Kepulauan Anambas, April 2009

Tabel 29. Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2008 s.d 2009 No Uraian 1 Jumlah posyandu 2 Jumlah balita Rasio

2008 56 4.809 85.88

2009 56 4855 86.70

Sumber : Diskessos Kepulauan Anambas, diolah

Tabel 30. Jumlah Posyandu dan Balita

Menurut Kecamatandi Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan Siantan Selatan Siantan Tengah Siantan Timur Jumlah

Jumlah Posyandu 12 4 14 7 7 7 5 56

Jumlah Balita 722 456 1.354 1.134 439 274 430 4.809

Rasio 60,17 114 96,71 162 62,71 39,14 86 85,88


Jika dilihat dari data di atas maka setiap Posyandu di Kepulauan Anambas melayani 86 Balita dan rasio yang paling besar ada di Kecamatan Siantan dimana setiap posyandu melayani 162 balita dan rasio yang paling kecil terdapat di Kecamatan Siantan Tengah dimana setiap posyandi melayani 39 balita. 2.2.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Tabel 31. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan PustuKabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 No

Uraian

2008

1

Jumlah Puskel

9

2

Jumlah Polindes

9


32


No

Uraian

2008

3

Jumlah Pustu

21

4

Jumlah Posiansia

1

5

Jumlah Penduduk

33.586

Rasio Puskel persatuan penduduk

0,27

Rasio Polindes persatuan penduduk

0,27

Rasio Pustu persatuan penduduk

0,63

Jumlah Posiansia

0,03

Sumber : DIskessos Kepulauan Anambas, diolah

Tabel 32. Jumlah

Puskel,

Polindes,Pustu

dan

Posiansia

per

1000

Jumlah Penduduk

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan

Polindes

Rasio

No

Puskel Jumlah

PendudukMenurut Kecamatan Tahun 2008

5.569 1.906 8.683 7.265 3.022 3.885 3.256 33.586

1 1 5 2 0 0 0 9

0,18 0,52 0,58 0,28 0 0 0 0,28

2 1 1 2 1 1 1 9

0,36 0,52 0,12 0,28 0,33 0,28 0,31 0,28

6 2 3 1 5 2 2 21

1,08 1,05 0,35 0,14 1,65 0,51 0,61 0,63

0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0,14 0 0 0 0,03

Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan Siantan Selatan Siantan Tengah Siantan Timur Jumlah

Pustu

Posiansia


Berdasarkan data di atas maka ketersediaan fasilitas kesehatan pada setiap kecamatan belum merata, hal ini terlihat dari rasio pustu, puskel, posiansia dan puskel. Tabel 33. Perkembangan

Ketersediaan

Sarana

Kesehatandi

Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2006-2009 No

Sarana Kesehatan

2006

2007

2008

2009

Ket

1 2 3

Rumah Sakit/Rumah Sakit Lapangan Puskesmas Puskesmas Pembantu

1 3 20

1 6 21

1 7 21

1 7 21

Unit Unit Unit


33


4 Puskesmas Keliling 5 Klinik/Balai Pengobatan Total

3 0 27

3 1 29

9 1 38

12 1 42

Unit Unit Unit

Sumber : Natuna Dalam Angka 2006-2007 dan Diskessos Kabupaten Kepulauan Anambas, 2009

2.2.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Tabel 34. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah PendudukTahun 2008 No 1 2 3 4 5 6

Uraian Jumlah Rumah Sakit Lapangan Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI Jumlah Rumah Sakit Daerah Jumlah seluruh Rumah Sakit Jumlah Penduduk Rasio

2008 1 0 0 0 1 33.586 0,03

Sumber : Diskessos Kepulauan Anambas, diolah.

Rumah sakit yang beroperasi di Anambas adalah rumah sakit lapangan yang dimiliki oleh konsorsium, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah belum tersedia. Jika dilihat dari rasio rumah sakit per seribu jumlah penduduk adalah sebesar 0.03. 2.2.2.4. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Jumlah tenaga kesehatan (dokter dan paramedis) di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2009 sejumlah 131 orang, tetapi masih belum ada keahlian-keahlian tertentu seperti dokter spesialis penyakit dalam, dokter Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

34


spesialis bedah umum, dan tenaga lulusan D III Fisiotherapi guna melayani masyarakat di bidang kesehatan. Berdasarkan data perkembangan tenaga kesehatan, tahun 2009 terjadi penurunan jumlah tenaga kesehatan. Tabel 35. Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2006-2009

Tahun

Dokter

Paramedis

Jumlah

Spesialis

Umum

Gigi

Perawat

Anastesi Sanitasi

2006

5

7

1

53

1

2

69

2007

4

11

3

36

0

0

54

2008

2

17

3

129

1

2

154

2009

1

27

8

93

1

1

131

Sumber : Natuna Dalam Angka 2006-2007 dan Diskessos Kabupaten Kepulauan Anambas, 2009

Tabel 36. Jumlah Dokter Tahun 2008 s.d 2009Kabupaten Kepulauan Anambas No

Uraian

1

Jumlah Dokter

2

Jumlah Penduduk Rasio

2008

2009

22

36

33.586

37.493

0,66

0,96

Sumber : Anambas Dalam Angka 2008 dan Diskessos Kepulauan Anambas, 2009, diolah.

Jika dilihat dari rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk maka terjadi peningkatan dari 0.66 pada tahun 2008 menjadi 0.96 pada tahun 2009 (sekitar 1 orang setiap 1000 penduduk).

Namun jika dibandingkan dengan standar

nasional dimana setiap dokter idealnya melayani 2500 penduduk, maka rasio di Kepulauan Anambas relatif baik, akan tetapi rasio ini memperhitungkan semua dokter meliputi spesialis, umum dan dokter gigi.

Sebagaimana permasalahan

daerah kepulauan yang dihadapi adalah pemerataan dokter di setiap kecamatan dan pulau, sehingga seringkali dijumpai satu pulau tidak terdapat dokter yang melayani masyarakat. 2.2.2.5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan

tenaga

kesehatan

dalam

memberikan

pelayanan

kepada

penduduk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

35


Tabel 37. Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2008 s.d 2009 No

Uraian

1

Jumlah Tenaga Medis

2

Jumlah Penduduk Rasio

2008

2009

132

95

33.586

37.493

3,94

2,54

Sumber : Anambas Dalam Angka 2008 dan Diskessos Kepulauan Anambas, 2009, diolah.

Jika dilihat dari rasio tenaga medis yang meliputi perawat, perawat gigi, anastesi dan sanitasi maka rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk pada tahun 2009 lebih rendah daripada tahun 2009. Tahun 2009 terdapat 3 orang tenaga medis setiap seribu penduduk, sedangkan tahun 2008 terdapat 4 tenaga medis setiap seribu penduduk. Hal ini

karena selain meningkatnya jumlah

penduduk juga karena menurunnya jumlah tenaga medis, terutama tenaga perawat.

2.2.3. Lingkungan Hidup Hingga saat ini terdapat dua kawasan yang dijadikan sebagai hutan konservasi

(hutan

lindung)

yaitu

berada

di

pegunungan

Siantan

dan

penggunungan di Jemaja termasuk hutan yang berada pada kawasan sumber daya air. Namun demikian kawasan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, meningat telah banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas di sebagian daerah yang terkonservasi. Diantaranya terdapatnya perumahan di sekitar perairan sungai pegunungan dan terjadinya penebangan kayu di sekitar daerah konservasi. Sampah merupakan bagian dari limbah rumah tangga. Sampah rumah tangga terdiri dari sampah organik, non organik dan sampah B3. Ketika tidak dikelola secara baik, maka akan menjadi bencana bagi kehidupan manusia. Umumnya, intensitas penumpukan sampah akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk, pola konsumsi penduduk serta budaya masyarakat. Oleh karena itu, penanganan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan pertimbangan keseimbangan lingkungan.


36


2.2.3.1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Tabel 38. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2008 s.d 2009 No

Uraian

2008

2009

1

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum

4.438

5.537

2

Jumlah penduduk

33.586

37.493

Proporsi penduduk berakses air minum

13,21

14,77

Sumber : Anambas Dalam Angka, 2008, diolah.

Tabel 39. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan Tahun 2008

No

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum

Persentase

1

Jemaja

5.569

0

0

2

Jemaja Timur

1.906

0

0

3

Palmatak

8.683

1.452

16,72

4

Siantan

7.265

0

0

5

Siantan Selatan

3.022

0

0

6

Siantan Tengah

3.885

2.986

76,86

7

Siantan Timur

3.256

0

0

Jumlah

33.586

4.438

13,21

Sumber : Anambas Dalam Angka, 2008, diolah.

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

37


dari air PAM dan Non PAM. Berdasarkan data di atas jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih di Kepulauan Anambas 13,21 persen, dan 86,79 persen belum memiliki akses terhadap air bersih.

2.2.4. Sarana dan Prasarana Umum 2.2.4.1. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Tabel 40. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2008 No 1 2 3 4 5

Tempat Ibadah Mesjid Gereja Pura Vihara/Kelenteng Lain-Lain Jumlah

Jumlah (unit) 128 7 0 2 0 137

Jumlah pemeluk 36.095 1.752 494 1.447 0 39.788

Rasio 281,99 250,29 723,5 290,42

Sumber : Anambas Dalam Angka 2008, diolah

2.2.5. Perhubungan 2.2.5.1. Perhubungan Laut Kabupaten

Kepulauan

Anambas

mempunyai

prasarana

pelabuhan

berjumlah lima pelabuhan utama yang terletak di kecamatan Siantan (dua buah pelabuhan), kecamatan Jemaja (satu buah pelabuhan), kecamatan Palmatak (satu buah pelabuhan) dan Antang (satu buah pelabuhan). Saat ini, kondisi pelabuhan dengan konstruksi dan dimensinya dirasa kurang layak dalam rangka memperlancar mobilisasi orang dan barang dari desa ke ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten serta dari sentra-sentra produksi menuju pasar di Kabupaten Kepulauan Anambas dan antar kabupaten /propinsi. Pelabuhan Palmatak digunakan sebagai pelabuhan ekspor impor atau pelabuhan khusus milik ConocoPhilips juga digunakan sebagai pelabuhan domestik. Sementara untuk pelabuhan Tarempa dan Jemaja hanya digunakan untuk pelabuhan domestik, sedangkan untuk pelabuhan Antang ditetapkan sebagai pelabuhan perikanan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Pelabuhan Tarempa, pada tahun 2008 jumlah kunjungan kapal dalam negeri sebanyak 651 kapal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

38


sementara untuk kapal luar negeri sebanyak 137 kapal. Sepanjang tahun tersebut telah terjadi perdagangan dalam negeri untuk kegiatan bongkar sebanyak 912.224 ton dan muat sebanyak 11.396,5 ton sedangkan perdagangan luar negeri hanya melakukan pembongkaran sebanyak 411,1 ton. Selain kegiatan

tersebut,

juga

terdapat

pergerakan

manusia

yang

melakukan

pergerakan antar daerah dengan intensitas penumpang turun sebanyak 6.889 orang dan penumpang yang naik sebanyak 11.143 orang. Untuk sarana transportasi laut, saat ini terdapat KM. Bukit Raya, kapal perintis, dan speed boat sebagai alat transportasi antar daerah. Selain itu, sebagai alat penghubung yang mengantar penumpang ke kecamatan Palmatak (menuju Bandara), terdapat speed boat. Sementara alat transportasi yang menghubungkan antar kecamatan umumnya menggunakan motor rakyat yang terbuat dari kayu (pompong). Tabel 41. Banyaknya Dermaga Laut Menurut Kecamatan, Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7


Besar 1 1 2

Jenis Dermaga Sedang 1 20 1 4 26

Kecil 4 5 5 14

Jumlah 1 1 24 2 5 9 41


Tabel 42. Banyaknya Angkutan Perahu Menurut Kecamatan, Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan Siantan Selatan Siantan Tengah Siantan Timur Total

Jumlah 101 54 510 538 67 67 84 959

Sumber : Anambas Dalam Angka, 2008 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

39


2.2.5.2. Perhubungan Darat Jembatan merupakan sarana penghubung antara lintas jalan yang dipisahkan oleh sungai atau kondisi lain. Kondisi jembatan di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini ada yang dibangun dengan kayu dan semen (beton). Berdasarkan data yang terhimpun, di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 46 unit jembatan beton dan 42 unit jembatan kayu. Jika dilihat dari sebarannya, jembatan tersebut paling banyak terdapat di Palmatak (sebanyak 24 jembatan beton dan 14 jembatan kayu). Jika digabungkan keseluruhan jembatan yang ada (baik beton maupun kayu), maka panjangnya akan mencapai hampir satu kilometer (tepatnya 902,6 meter). Tabel 43. Jenis dan Panjang Jembatan menurut Kecamatan Tahun 2009 Konstruksi No

Kecamatan

Beton

Kayu

Unit

Panjang (m)

Unit

Panjang (m)

1

Jemaja Timur

7

61

7

70

2

Jemaja

9

59

13

180

3

Palmatak

24

293.1

14

113.9

4

Siantan Selatan

1

6

74.5

5

Siantan Timur

1

5.1

2

19

6

Siantan

4

0

-

-

7

Siantan Tengah

-

-

-

-

46

445.2

42

457.4

Total

27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011

Pada tahun 2008, terdapat 1.110 kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri atas 70 kendaraan roda empat dan 1.040 kendaraan roda dua. Keberadaan kendaraan bermotor tersebut paling banyak terdapat di kecamatan Jemaja (sebanyak 405 unit) untuk kendaraan roda dua dan di kecamatan Palmatak (sebanyak 37 unit) untuk kendaraan roda empat.


40


Tabel 44. Banyaknya Kendaraan Mobil dan Sepeda Motor Menurut Kecamatan, 2008 No. 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan

Mobil 12 7 37 14 70

Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan Siantan Selatan Siantan Tengah Siantan Timur Total

Sepeda Motor 405 179 17 394 18 13 14 1.040


2.2.5.3. Perhubungan Udara Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini baru memiliki sebuah bandara yaitu Bandara Matak yang merupakan bandara khusus milik BP Migas yang juga digunakan sebagai bandara domestik yang terletak di Kecamatan Palmatak. Panjang landasan 1.200 meter dan lebar 30 meter. Rute penerbangan menuju berbagai jalur seperti jalur Bandara Matak ke Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), Bandara Hang Nadim (Batam), Bandara Sultan Syarif Qasim II (Pekanbaru) dan Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta).

2.2.6. Komunikasi Jaringan

telekomunikasi

di

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

telah

menjangkau hampir seluruh kecamatan. Beberapa perusahaan telekomunikasi dan operator telepon seluler yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain adalah Telkom, Indosat, Telkomsel, dan Excelindo. Namun untuk kecamatan Palmatak, Siantan Tengah dan Siantan Timur, hanya jaringan Indosat yang mampu dijangkau, sedangkan di kecamatan Siantan Selatan jaringan telekomunikasi belum terjangkau. Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah

memiliki

satelit

internet

tersendiri,

namun

masih

dalam

tahap

pembenahan.Selain itu, di Kabupaten Kepulauan Anambas juga sudah memiliki jaringan internet melalui V-Satelit.


41


2.2.7. Energi Kabupaten Kepulauan Anambas memilikii satu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) PLN. Dari jumlah daya yang tersedia, sebagian besar pelanggan berasal dari rumah tangga serta perkantoran (bisnis). Sisanya diserap oleh lembaga sosial, industri, pemerintahan serta multiguna. Kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau menyebabkan banyak desa yang belum terjangkau listrik. Pemenuhan kebutuhan listrik di desa-desa masih menggunakan mesin dan listrik tenaga surya. Jumlah KK pengguna listrik PLN sebanyak 1.416 KK dan pengguna listrik Non PLN sebanyak 3.814 KK.

2.2.8. Industri Rumah Tangga dan Alat Angkut dan Perdagangan Sektor industri juga memberikan kontribusi bagi PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis industri yang banyak dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain adalah industri makanan dan alat angkut. Hampir di seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Anambas telah tumbuh dan berkembang pengrajin kapal dan pengrajin kerupuk ikan. Berikut ini adalah tabel jumlah industri rumah tangga (home industry), industri kecil dan perdagangan di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut kecamatan tahun 2008: Tabel 45. Jumlah Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Perdagangandi Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7


Home Industri

Industri

Perdagangan

33 3 21 14 9 2 5 87

12 5 15 13 19 9 7 80

0 0 0 11 0 0 0 11

Sumber : Dinas Peridustrian dan Perdagangan, UKM & Koperasi Kabupaten Kepulauan Anambas, 2009.


42


Tabel 46. Jumlah Industri Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Menurut Kecamatan Tahun 2008 Industri Kecil No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7


Industri Menengah

Jumlah (unit)

Tenaga Kerja (orang)

Jumlah (unit)

Tenaga Kerja (orang)

6 9 52 10 27 104

29 52 134 20 244 479

3 3

16 16

Sumber : Anambas dalam Angka, 2008

Berdasarkan data di atas jumlah industri kecil dan menengah terbanyak terdapat di Kecamatan Siantan, sedangkan beberapa kecamatan seperti Jemaja Timur dan Siantan Selatan data tidak tersedia.

2.2.9. Perikanan Budidaya dan Tangkap Sektor kedua yang sangat potensial adalah pertanian subsektor perikanan dengan komoditas utama adalah ikan dari hasil perikanan tangkap. Berikut ini adalah tabel produksi perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009. Tabel 47. Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 No

Kecamatan

1 Jemaja 2 Jemaja Timur 3 Palmatak 4 Siantan 5 Siantan Selatan 6 Siantan Tengah 7 Siantan Timur Jumlah

Luas Karang (Ha)

Budidaya (Kg)

Tangkap (Kg)

Jumlah (Kg)

1.009.636 1.833,30 1.363.944 247.279 3.411.272 1.309,20 2.694,21 6.037.967,71

23.300 11.650 92.300 8.000 20.400 213.800 28.200 397.650

920.000 492.000 2.262.000 474.000 908.000 1.072.000 1.058.000 7.186.000

943.300 503.650 2.354.300 482.000 928.400 1.285.800 1.086.200 7.583.650

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan, 2009


43


Jika dibandingkan dari sisi jumlah orang yang menggeluti, maka profesi nelayan tangkap lebih banyak jumlah orangnya (2.340 orang) dibanding profesi nelayan budidaya (1.547 orang). Untuk nelayan tangkap, keseluruhan orangnya tersebar pada 131 kelompok nelayan sedangkan untuk pembudidaya tersebar pada 11 kelompok. Selain nelayan tagkap dan pembudidaya, terdapat pula kelompok usaha perempuan di sektor perikanan ini. Rata-rata kelompok usaha perempuan ini bergerak di bidang pengolahan ikan seperti pembuatan berbagai jenis kerupuk dan abon. Terdapat 49 kelompok usaha perempuan dengan jumlah anggota keseluruhannya mencapai 641 orang. Tabel 48. Jumlah Nelayan Tangkap, Nelayan Budidaya dan Kelompok Usaha Perempuan di Kabupaten Kepulauan Anambas

No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7


Nelayan Nelayan Tangkap Budidaya (NT) (NB) 586 205 732 111 434 117 155 2,340

16 800 168 110 453 1,547

Kelompo k Usaha Perempu an (KUP)

Jumlah

Keterangan

415 10 175 21 20 641

1,001 231 1,707 132 622 227 608 4,528

NB belum terdata NB belum terdata KUP belum terdata KUP belum terdata

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2011

Sumber daya perikanan kelautan sangat tergantung dari kondisi terumbu karang yang dimiliki. Hingga akhir tahun 2007 luas terumbu karang adalah 11.868,841 ha. Kecamatan Siantan Selatan memiliki cakupan terumbu karang yang terluas dibandingkan dengan kecamatan lainnya, disusul kemudian dengan kecamatan Siantan Timur.

2.2.10.Minyak dan Gas (Migas) Potensi ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas terbesar dari sektor migas. Tiga perusahaan utama yang mengelola migas di laut Anambas adalah Conoco-Philips, Premier Oil, dan Star Energi. Selain di laut, ketiga perusahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

44


tersebut juga mengandalkan aktivitasnya di basecamp mereka yang terletak di desa Payalaman, kecamatan Palmatak. Potensi sumber daya alam mineral dan energi bervariasi baik berupa galian A (strategis), bahan galian B (vital) maupun bahan galian golongan C. Jenis-jenis bahan tambang yang bisa dijumpai di Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain : minyak bumi dan gas alam, granit, pasir, yang dijadikan sebagai sumber ekonomi. Cadangan minyak bumi dan gas alam yang besar di lepas pantai Kepulauan Anambas (minyak bumi sebesar 326,15 MMSTB dan gas alam 53,06 TSCF (Dirjen Migas 2008) dan cadangan sumber daya mineral batu granit sebesar 19.662.288.605 m3 yang dimanfaatkan sebagai material bangunan.

2.2.11.Pertanian Kepulauan Anambas bukan termasuk daerah penghasil beras, namun memiliki potensi untuk dikembangkan. tahun 2008, terdapat

Menurut data Anambas dalam angka

dua kecamatan yaitu jemaja dan jemaja timur yang

memiliki lahan sawah sedangkan kecamatan lainnya belum memiliki lahan sawah. Tabel 49. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2008

No

Kecamatan

Lahan sawah (Ha)

1 2 3 4 5 6 7


14 20 34

Bukan Lahan Sawah Lahan Kering (Ha)

Lainnya (Ha)

Jumlah (Ha)

76 230 150 20 476

-

90 250 150 20 510

-



45


Tabel 50. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi PadiMenurut Kecamatan Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7


Luas tanam(Ha)

Luas Panen(Ha)

Produksi (ton)

Rata-rata Produksi

14 9 23

14 6 20

112 24 136

8,0 4,0 6,8

Sumber : Anambas Dalam Angka 2008

Tabel 51. Luas Areal, Produksi, Rata-rata Produksi dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kecamatan Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7


Luas Areal (Ha)

Produksi (ton)

Rata-rata Produksi

Jumlah Petani (orang)

1.249 1.022 3.085 807 1.239 714 2.068 10.184

1.531 859 2.551 787 1.189 618 1.798 9.333

1,35 0,85 0,83 1,42 1,23 0,89 0,88 7,45

1.248 850 2.213 458 876 512 965 7.122


2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3.1. Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi 2.3.1.1. Pertumbuhan PDRB Perhitungan konstan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan perhitungan dasar tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 adalah Rp 5,29 triliun. Sedangkan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas Kabupaten Kepulauan Anambas atas


46


dasar harga konstan 2000 pada tahun 2008 adalah Rp 1,94 triliun. Kemudian jika dilihat PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku hanya Rp 0,56 triliun dan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan sebesar Rp 0,24 triliun. Selama tahun 2008, sektor yang dominan berdasarkan kontribusinya atas PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi sekitar 90%, dilanjutkan sektor pertanian sebesar 6,69%. Pola tersebut juga nampak pada kondisi PDRB atas dasar harga konstan. Jika dilihat pada kondisi PDRB tanpa migas menurut harga berlaku, dominansi sektoral terletak pada sektor pertanian yaitu sebesar 64,05%, dilanjutkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang sebesar 18,02%. Pola tersebut pada kondisi PDRB tanpa migas juga nampak pada keadaan atas dasar harga konstan. Gambaran PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan, baik dengan migas dan tanpa migas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 52. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Menurut Sektor Tahun 2008 (dalam juta rupiah) Harga Berlaku No

Lapangan Usaha

Harga Konstan

Dengan Migas

Tanpa Migas

Dengan Migas

Tanpa Migas

358.044,85

158.593,62

358.044,85

158.593,62

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Pengolahan

4.735.358,97

1.708.100,96

2.036,54

929,57

3

Industri Pengolahan

7.230,29

5.112,82

7.230,29

5.112,82

4

Listrik, Gas & Air Bersih

385,83

172,45

385,83

172,45

5

Bangunan dan Konstruksi

17.023,01

6.183,45

17.023,01

6.183,45

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

100.142,29

37.590,35

100.142,29

37.590,35

7

Pengangkutan & Komunikasi

23.738,77

9.484,66

23.738,77

9.484,66

8

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

15.528,77

6.060,07

15.528,77

6.060,07

9

Jasa-jasa

31.102,06

12.388,22

31.102,06

12.388,22

5.288.554,83

1.943.686,59

555.232,41

236.515,20

Kep. Anambas

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2008 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

47


2.3.1.2. PDRB PerKapita PDRB perkapita diperoleh dengan cara penghitungan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun pertengahan. Dari jumlah PDRB perkapita atas harga berlaku, dapat diketahui mengenai nilai PDRB per satu orang penduduk, sedangkan PDRB perkapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian perkapita penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008menurut harga berlaku adalah Rp. 15.243.978,26, sedangkan menurut harga konstan tahun 2000 adalah Rp. 6.493.555,68.

PDRB menurut harga yang berllaku

adalah Rp. 13.714.282,98 sedangkan menurut arga konstan sebesar Rp. 5.841.973,52.

2.3.2. Kesejahteraan Sosial 2.3.2.1. Pendidikan 2.3.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (dewasa) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Pada pemaparan kali ini pengukuran Angka Melek Huruf menggunakan ukuran 10 tahun keatas sesuai dengan data yang tersedia. Data Angka melek huruf disajikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah/ Kecamatan seperti yang tersajipadaTabel 53 dan Tabel54. Angka melek huruf selain berbeda menurut jenis kelamin dan kelompok umur, ternyata tidak berbeda nyata menurut daerah tempat tinggal. Untuk penduduk dewasa yang tinggal di daerah perkotaan, angka melek hurufnya sedikit lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa yang tinggal di daerah pedesaan. Dari Tabel 53dapat dilihat bahwa angka melek huruf penduduk dewasa yang tinggal di daerah perkotaan mencapai 89,03 persen, sementara untuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan angka melek hurufnya mencapai 89,82 persen.


48


Tabel 53. Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Tahun 2008 No

Kelompok Umur

Perkotaan

Perdesaan

Total

1

15-19

100

100

100

2

20-24

83,02

98,26

96,12

3

25-34

100

96,61

97,2

4

35-49

83,18

77,57

79,08

5

50+

81,52

84,28

83,27

Jumlah

89,03

89,82

89,62

Laki-laki

95,01

91,41

92,25

Perempuan

84,46

88,32

87,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, diolah dari Hasil. Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2008

Jika dilihat khusus untuk penduduk pada usia 50 tahun atau lebih, angka melek hurufnya adalah sebesar 81,52 persen untuk di daerah perkotaan dan 84,28 persen untuk di daerah pedesaan, atau dapat dikatakan bahwa angka buta huruf untuk penduduk usia 50 tahun atau lebih adalah 18,48 persen di daerah perkotaan dan 15,72 persen di daerah pedesaan. Angka Melek huruf jika dilihat dari jenis kelamin, terlihat jelas bahwa Angka Melek Huruf Perempuan masih lebih rendah daripada Laki-laki dengan selisih presentase sebanyak 4,99%. Hal ini menunjukkan masih kurangnya akses Perempuan terhadap pendidikan dan program-program pemberantasan buta huruf. Untuk meningkatkan

presentase tersebut maka diperlukan adanya

program peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan program pemberantasan buta huruf. Tabel54menunjukkan persentase jumlah penduduk usia di atas 10 tahun yang dapat membaca dan menulis. Data yang tersaji terpilah jenis kelamin berdasarkan Kecamatan menunjukkan merupakan data tahun 2010.

Jika

ddibandingkan dengan tahun 2008, AMH total penduduk telah mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya (tahun 2008), presentase AMH laki-laki

meningkat

sedangkan

Presentase

AMH

perempuan

mengalami

penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2008 hingga 2010, perempuan tidak mengalami peningkatan akses terhadap pendidikan, sedangkan


49


yang terjadi adalah perempuan semakin kekurangan akses terhadap pendidikan. Data tahun 2010 tersebut jauh lebih kaya karena memuat jenis huruf secara lebih spesifik. Tabel54. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Perkotaan Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Kepandaian Membaca dan Menulis di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010 Laki-laki No

Kecamatan

Laki-laki dan Perempuan

Perempuan

Arab

Lainnya

Latin

Arab

Lainnya

Latin

Arab

Lainnya

97,08 88,32

2,92

95,54 86,61

0,89

96,39 87,55

2,01

Latin 1

Jemaja

2

Jemaja Timur

3

Palmatak

92,59 77,16 19,75 84,40 70,92 17,73 88,78 74,26 18,81

4

Siantan

96,22 61,05

5

Siantan Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Siantan Tengah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Siantan Timur

80,30 83,33

1,52

68,75 85,42

0,00

75,44 84,21

0,88

Kep.Anambas

94,08 72,07

7,19

85,67 67,45

7,42

90,25 69,97

7,30

-

-

4,07

-

-

85,27 55,48

6,16

-

-

91,19 58,49

5,03

Sumber : Suseda Anambas 2010

2.3.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lamanya Sekolah (years of schooling) dapat menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Pada analisa kali ini, penghitungan angka rata-rata lama sekolah menggunakan usia di atas 10 tahun sesuai dengan data yang tersedia. PadaTabel 55 tersaji mengenai data rata-rata lama sekolah penduduk yang berumur 10 tahun keatas menurut wilayah dan jenis kelamin. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa penduduk di perdesaan memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih pendek daripada penduduk Perkotaan.


50


Secara keseluruhan, rata-rata masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya mengenyam pendidikan sekolah hingga lulus tingkat SD yang di tunjukkan dari angka total di Kepulauan Anambas sebanyak 5,94 tahun. Dilihat dari sebarannya, sebagian melanjutkan ke tingkat SMP namun tidak sampai lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Menurut jenis kelamin, jika dilihat secara menyeluruh, perempuan memiliki lama sekolah yang lebih pendek daripada penduduk laki-laki. Hal ini dapat dikarenakan adanya anggapan di masyarakat untuk lebih mempriorotaskan lakilaki untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Tabel 55. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kecamatan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7

Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan Siantan Selatan Siantan Tengah Siantan Timur Kep.Anambas

Perkotaan L P Total 7,12 7,07 7,10 6,13 5,29 5,74 8,20 7,01 7,66 4,27 3,35 3,89 7,15 6,32 6,77

Perdesaan Perkotaan+Perdesaan L P Total L P Total 6,58 6,22 6,43 6,91 6,77 6,85 5,81 6,73 6,25 5,81 6,73 6,25 5,67 5,20 5,45 5,82 5,23 5,54 6,27 5,50 5,92 7,48 6,45 7,00 4,94 3,83 4,39 4,94 3,83 4,39 5,31 5,63 5,47 5,31 5,63 5,47 3,98 3,40 3,71 4,09 3,38 3,78 5,59 5,16 5,38 6,22 5,61 5,94

Sumber: Suseda Anambas 2010

2.3.2.1.3. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni merupakan perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka partisipasi Murni penduduk untuk mengenyam pendidikan memiliki tren yang terus turun. Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah tingkat partisipasi Murni penduduk.


51


Tabel 56. Angka Partisipasi Murni

(APM) Menurut Kecamatan dan Tingkat

Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan Siantan Selatan Siantan Tengah Siantan Timur Kepulauan Anambas

APM SLTP 13,04 31,25 22,22 18,75 61,11 38,46 36,67 26,69

SD 92,45 86,96 87,43 88,68 94,44 76,67 88,89 88,31

SMU 0 0 1,49 2,86 0 10,53 10,71 3,45


2.3.2.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Berbeda dengan APM, APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 57. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kecamatan dan Usia No 1 2 3 4 5 6 7


07-12 111,32 143,48 107,19 116,98 127,78 113,33 114,81 114,75

Angka Partisipasi Kasar 13-15 91,3 81,25 87,5 118,75 50 123,08 113,33 98,31

16-18 46,15 80 86,57 72,86 0 78,95 67,86 70,26



52


2.3.2.1.5. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Angka Pendidikan yang Ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Penghitungan APT bermanfaat untuk melihat pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Tabel 58. Persentase

Penduduk

Berumur

10

Tahun

ke

Atas

Menurut

Kecamatan dan Ijazah/STTB di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

No

Kecamatan

Tidak Mempu nyai Ijazah

SD/MI

SLTP/ MTs

SMU/ MA

SMK

DI/ D II

DIII

DIV/ S1

S2S3

1

Jemaja

26,88

43,22

13,57

12,81

1,01

1,01

0,25

1,26

0,00

2

Jemaja Timur

35,33

40,00

11,33

8,67

2,67

0,67

0,00

1,33

0,00

3

Palmatak

48,69

29,21

10,05

8,69

0,73

0,84

0,52

1,26

0,00

4

Siantan

33,07

29,05

11,09

14,23

4,51

1,67

1,67

4,51

0,20

5

Siantan Selatan

62,74

26,42

2,83

5,66

0,94

0,94

0,00

0,47

0,00

6

Siantan Tengah

44,65

33,02

11,63

4,65

1,86

1,86

1,40

0,93

0,00

7

Siantan Timur Kep.Anambas

66,56 42,95

22,81 30,80

7,50 10,25

2,50 9,85

0,31 2,08

0,00 1,10

0,31 0,83

0,00 2,08

0,00 0,06


Angka APT berkisar antara 0 sampai dengan 100. Dari Tabel 58terlihat bahwaAPT yang paling banyak adalah APT SD sebanyak 30,80% yang diikuti oleh SLTP/MTs (10,25%), SMU/MA (9,85%), SMK (2,08%), Universitas (2,08), Diploma II (1,10%), Diploma III (0,83%), dan yang terendah adalah tingkat S3 sebanyak 0,06. Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Kapulauan Anambas hanya tamat SD. 2.3.2.2. Kesehatan 2.3.2.2.1. Angka Usia Harapan Hidup Tabel 59menunjukkan angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 67,07 tahun. Hal ini memiliki arti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2008 diperkirakan dapat mencapai usia antara 67 sampai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

53


68 tahun. Sedangkan angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan mencapai 69,70 tahun, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai harapan hidup lebih pendek dibandingkan dengan harapan hidup penduduk Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Ini menunjukkan perlunya ditingkatkan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tabel 59. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2007 dan 2008 Angka Harapan Hidup Kepulauan Riau Kepulauan Anambas

Tahun 2007 2008 69,6 69,7 67,07

Standar UNDP Nilai Maksimum Nilai Minimum 85 25 85 25

Sumber : BPS, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2007 dan 2008

Untuk

meningkatkan

Angka

Harapan

Hidup,

diperlukan

program

pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. 2.3.2.2.2. Persentase Balita Gizi Buruk Dari data yang diperolah mengenai status gizi balita, Kabupaten kepulauan Anamabas tidak memiliki balita yang mengalami gizi buruk. Namun demikian masih ada sejumlah balita yang mengalami kekurangan gizi. Tabel 60. Status Gizi Balita Menurut Kecamatan Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7


Sasaran Balita 722 456 1.354 1.134 439 274 430 4.809

Status Gizi Gizi buruk Gizi Kurang 0 110 0 53 0 98 0 120 0 66 0 68 0 21 0 536

Sumber: Profil Anambas 2010


54


2.3.2.3. Kemiskinan. Berdasarkan data sekunder yang terhimpun, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 11.669 jiwa (Dinkessos Kabupaten Kepulauan Anambas 2009). Artinya, 19,13% penduduk yang ada tergolong miskin. Angka kemiskinan ini masih di atas angka kemiskinan desa di Indonesia yang sebesar 17,35%. Sementara jumlah rumah tangga miskin Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS08) yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Kepulauan Natuna tahun 2008 adalah 2.073 rumah tangga. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut Kecamatan Tahun 2009. Tabel 61. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Kecamatan Tahun 2009 No

Kecamatan

Jumlah Rumah Tangga Miskin *

Jumlah Masyarakat Miskin ** KK ART 543 2.031

1

Jemaja

572

2

Jemaja Timur

174

243

903

3

Palmatak

652

917

3.271

4

Siantan

296

551

2.062

5

Siantan Selatan

144

214

688

6

Siantan Tengah

134

502

1.753

7

Siantan Timur

101

298

961

2.073

3.273

11.669

Jumlah

Sumber : * BPS (2008) dan **Dinkessos Kabupaten Kepulauan Anambas (April 2009)

Selain penduduk miskin, juga terdapat sejumlah penduduk yang rawan sosial atau penyandang cacat. Penyandang cacat terdiri dari cacat fisik, netra, runggu, mental/jiwa, fisik mental dan cacat lainnya. Data yang ditampilkan pada Tabel 62menunjukkan jumlah terbesar adalah penyandang cacat fisik. Data tersebut juga menunjukan bahwa penyandang cacat fisik paling banyak ditemukan di Kecamatan Palmatak yakni 67 orang. Kemungkinan faktor yang menyebabkan kecacatan fisik tersebut adalah kecelakaan pekerjaan.


55


Tabel 62. Jumlah Penyandang Cacat per Kecamatan Tahun 2008 No

Kecamatan

Penyandang Cacat Fisik

Netra

Rungu

Mental/jiwa

Fisik/mental

Lainnya

1

Jemaja

15

12

22

20

11

2

2

Jemaja Timur

8

3

4

5

3

0

3

Palmatak

67

22

27

22

23

2

4

Siantan

35

10

22

13

4

2

5

Siantan Selatan

14

2

3

4

8

2

6

Siantan Tengah

49

22

9

4

0

0

7

Siantan Timur

31

9

6

8

2

0

219

80

93

76

51

8

Total

Sumber: Disdukcapilnakertrans 2009

Di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini terdapat beberapa yayasan yang bergerak di bidang sosial. Meskipun di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat sejumlah penduduk sebagai penyandang cacat, namun tidak satupun yayasan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengelola penyandang cacat fisik. Adapun yayasan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas lebih menekankan programnya di bidang pendidikan dan penyantunan anak yatim piatu serta fakir miskin. Yayasan tersebut antara lain Yayasan Miftahul Janah dan Yayasan Al Muhajirin. Kedua yayasan tersebut berdomisili di Tarempa, ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Kedua yayasan tersebut hampir memiliki program yang sama yakni (i) menyantuni anak-anak yatim piatu dan fakir miskin agar dapat menjalani pendidikan, (ii) memberikan uang saku dan tambahan makanan secara periodik, (iii) menyantuni anak-anak ketika bulan suci Ramadhan dan Idul Adha, dan (iv) mengkuliahkan anak-anak tersebut sesuai dengan kemampuan yayasan. Jumlah keseluruhan anak-anak yang disantuni hingga Maret 2009 sejumlah 355 orang dengan jumlah pengasuh 10 orang. Dari sejumlah tersebut 40 orang anak ditampung di pemondokan. 2.3.2.4. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja) Ketenagakerjaan

di

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

masih

cukup

memprihatinkan. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja per Januari 2009 menunjukkan bahwa sekitar 6.549 penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

56


Kabupaten Kepulauan Anambas belum mendapatkan pekerjaan. Angka ini tergolong besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan perbandingan antar kecamatan, kecamatan Palmatak memiliki penduduk yang paling besar dari kecamatan lainnya untuk pengangguran terbuka (belum mendapatkan pekerjaan) yakni sejumlah 1.798 orang. Namun demikian, jika dilihat dari rasio penduduk yang belum bekerja dengan jumlah total penduduk di masing-masing kecamatan, justru Kecamatan Siantan Selatan yang lebih besar tingkat pengangguran yakni sebesar 23%. Tabel 63. Jenis Pekerjaan Berdasarkan Lapangan Usaha Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 Lapangan Usaha

Siantan

Siantan Selatan

Siantan Timur

1 2 3 4 5 6 7 8

Belum Bekerja Ibu Rumah Tangga Pelajar/Mahasiswa Pensiunan PNS/TNI/POLRI Perdagangan Nelayan Pertanian/Perkebu nan

1.377 1.877 1.738 60 528 212 502 358

765 877 460 1 20 49 454 259

539 1.322 302 0 26 25 808 222

728 862 527 2 15 18 691 198

1.798 2.687 2.010 7 110 157 974 884

943 1.471 1.127 26 124 100 519 645

399 441 341 3 22 42 163 382

9 10 11 12 13

Peternak Industri Konstruksi Karyawan Buruh Harian/Lepas

2 8 0 377 420

4 0 0 125 51

10 0 2 79 31

0 0 0 109 4

56 0 32 765 120

192 0 4 132 218

121 1 0 86 0

14 15

Jasa Lain-lain Jumlah

263 742 8.464

212 0 3.277

30 0 3.406

54 0 3.208

338 165 10.103

140 122 5.763

44 1 2.046

No

SianJema Palma- Jema tan -ja tak -ja Tengah Timur

Sumber : Diolah dari data Disduk Capil dan Taker Kabupaten Kepulauan Anambas, 2009

2.3.2.5. Kriminalitas Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk dalam kondisi yang aman dan kondusif. Namun potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang perlu dicermati adalah konflik sumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

57


daya alam (perambahan dan penangkapan ikan secara liar), konflik antarkelompok atau antar-desa tertentu, serta konflik masalah tanah (petuanan). Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya sangat membutuhkan partisipasi dan keterlibatan dari seluruh komponen jajaran suprastruktur dan infrastruktur kemasyarakatan dalam mengantisipasi dan mengatasinya melalui peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikannya secara rasional ataupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan. Untuk mempertahankan para pelaku ekonomi yang telah berada di daerah atau mengundang pelaku ekonomi baru, maka ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness). Beberapa indikator untuk mengukur daya tarik daerah adalah sebagai berikut:

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.1.1. Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Indikator angka konsumsi rumah tangga (RT) per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2008 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 605.459 rupiah per bulan, dan pengeluaran makanan dan non makanan secara persentase memiliki bobot yang hampir sama, yaitu sekitar 50 persen, terlihat juga bahwa sebanyak 24,92 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk ke dalam 40 persen terendah, 63,37 persen termasuk kedalam 40 persen menengah, dan sebanyak 11,71 persen penduduk yang termasuk ke dalam 20 persen teratas. Berdasarkan kriteria tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, maka dapat dikatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

58


tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tergolong rendah. Hal itu dapat dilihat dari persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terendah angkanya di atas 17 persen. Tabel 64. Pengeluaran Rata-rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2008

Makanan Bukan Makanan - Perumahan - Barang dan Jasa

Pengeluaran Rata-rata Nominal Persen 300.182 49,58 305.277 50,42 122.928 20,30 89.931 14,85

- Pakaian - Barang Tahan Lama - Lainnya Jumlah

31.167 60.217 1.034 605.459

No 1 2

Keterangan

5,15 9,95 0,17 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov.Kepri, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2008

Tabel 65menyajikan data persentase penduduk menurut kecamatan dan golongan pengeluaran perkapita sebulan dari hasil Kor Suseda 2010. Tabel 65menunjukkan bahwa modus rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas sebulan berada pada golongan pengeluaran antara Rp.300.000-Rp.499.999 dengan persentase sebesar 31,06 persen, diikuti golongan pengeluaran antara Rp.500.000-Rp.749.999 dengan persentase sebesar 29,66 persen. Bila dibandingkan menurut tipe daerah, modus pengeluaran penduduk perkotaan dan perdesaan berbeda. Di daerah perkotaan modus rata-rata pengeluaran

penduduk

sebulan

pada

golongan

pengeluaran

di

atas

Rp.1.000.000sebesar 36,18 persen, sedangkan didaerah perdesaan modusnya adalah pada golongan pengeluaran antara Rp 300.000-Rp.499.999 sebesar 36,66 persen. Keadaan ini menggambarkan bahwa rata-rata tingkat pengeluaran perkapita penduduk perkotaan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan.


59


Tabel 65. Persentase

Penduduk

di

Perkotaan

Menurut

Kecamatan

danPengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2010

No

Persentase Penduduk di Perkotaan berdasarkan Golongan Pengeluaran per Kapita sebulan (%)

Kecamatan

≤199.999

200.000299.999

300.000499.999

500.000749.999

750.000999.999

1.000.000+

0,00

6,49

48,05

23,38

9,09

12,99

1

Jemaja

2

Jemaja Timur

-

-

-

-

-

-

3

Siantan Selatan

-

-

-

-

-

-

4

Siantan

0,00

1,09

7,65

18,03

15,30

57,92

5

Siantan Timur

0,00

18,75

56,25

21,88

3,13

0,00

6

Siantan Tengah

-

-

-

-

-

-

7

Palmatak

0,00

1,05

17,89

37,89

17,89

25,26

Kep.Anambas

0,00

3,62

22,22

24,29

13,70

36,18

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2008, diolah

Tabel 66. Persentase Penduduk di Perdesaan Menurut Kecamatan dan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

No

Kecamatan

Persentase Penduduk di Perdesaan berdasarkan Golongan Pengeluaran per Kapita sebulan (%) 200.000- 300.000- 500.000- 750.000≤199.999 1.000.000+ 299.999 499.999 749.999 999.999 2,17 4,35 45,65 45,65 0,00 2,17

1

Jemaja

2

Jemaja Timur

2,08

6,25

62,50

27,08

2,08

0,00

3

Palmatak

0,00

2,43

26,21

30,58

21,84

18,93

4

Siantan

0,00

3,70

28,70

33,33

14,81

19,44

3

Siantan Selatan

0,00

0,00

35,53

42,11

11,84

10,53

6

Siantan Tengah

0,00

6,35

33,33

33,33

14,29

12,70

7

Siantan Timur

0,00

9,38

62,50

25,00

3,13

0,00

Kep. Anambas

0,33

3,93

36,66

33,06

13,42

12,60



60


Tabel 67. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

No

Kecamatan

Persentase Penduduk Menurut Kecamatan berdasarkan Golongan Pengeluaran per Kapita sebulan (%) 200.000- 300.000- 500.000- 750.00- 1.000.000 ≤199.999 299.999 499.999 749.999 999.999 + 0,81 5,69 47,15 31,71 5,69 8,94

1

Jemaja

2

Jemaja Timur

2,08

6,25

62,50

27,08

2,08

0,00

3

Palmatak

0,00

1,99

23,59

32,89

20,60

20,93

4

Siantan

0,00

2,06

15,46

23,71

15,12

43,64

5

Siantan Selatan

0,00

0,00

35,53

42,11

11,84

10,53

6

Siantan Tengah

0,00

6,35

33,33

33,33

14,29

12,70

7

Siantan Timur

0,00

12,50

60,42

23,96

3,13

0,00

Kep.Anambas

0,20

3,81

31,06

29,66

13,53

21,74


Tabel 68. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Golongan Pengeluaran Per Kapita diKabupaten Kepulauan Anambas No

Golongan Pengeluaran per Kapita

Persentase (%)

1

≤199.999

0,20

2

200.000-299.999

3,81

3

300.000-499.999

31,06

4

500.000-749.999

29,66

5

750.000-999.999

13,53

6

1.000.000+

21,74

Jumlah

100,00


Berdasarkan penggolongan angka konsumsi per kapita, maka jumlah RT paling banyak (31,06%) terdapat pada golongan angka konsumsi per kapita Rp 300.000,00-Rp 499.000,00. Terbanyak kedua (29,66%) adalah pada golongan Rp

500.000,00-Rp

749.999,00.

Golongan

konsumsi

paling

kecil

(
199.999,00) memiliki persentase rumah tangga paling kecil pula yaitu sebesar 0,20% (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2008). Hal ini menunjukkan bahwa kelas menengah adalah dominan di Kabupaten Kepulauan Anambas.


61


2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pada tahun 2009, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan per kapita adalah sebesar 40,65%. Besaran pengeluaran konsumsi non pangan berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan. Dari Tabel 69dapat dilihat bahwa diantara 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, kecamatan yang persentase pengeluaran non pangannya paling tinggi adalah Kecamatan Siantan Tengah, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Palmatak. Tabel 69. Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7

Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan Siantan Selatan Siantan Tengah Siantan Timur Kepulauan Anambas

Pengeluaran (Rp) Makanan

Bukan Makanan

Total Pengeluaran

383.571 290.510 443.736 641.743 349.480 347.023 323.486 396.485

271.321 146.128 161.830 411.753 210.898 465.843 244.947 271.511

654.892 436.638 605.566 1.053.496 560.378 812.866 568.433 667.996

Sumber: BPS Prov.Kepri, Hasil Observasi Lapangan 2009

Tabel 70. Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7


Persentase Pengeluaran (%) Makanan

Bukan Makanan

58,57 66,53 73,28 60,92 62,37 42,69 56,91 59,35

41,43 33,47 26,72 39,08 37,63 57,31 43,09 40,65

Sumber: BPS Prov.Kepri, Hasil Observasi Lapangan 2009


62


2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah menunjukkan tingkat produktivitas tenaga kerja untuk setiap lapangan usaha/sektor. Produktivitas total daerah dihitung dengan membagi nilai PDRB per sektor dengan jumlah angkatan kerja pada sektor tersebut. Pada tahun 2008, sektor yang memiliki produktivitas tertinggi adalah pertanian dan perikanan dengan nilai produktivitas sebesar 60.11, disusul oleh sektor angkutan dan komunikasi dengan nilai 53.23. Produktivitas sektor perdagangan ada di urutan ketiga dengan nilai 52.49. Sektor dengan produktivitas terendah adalah sektor jasa-jasa dengan nilai produktivitas sebesar 10.05. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, yaitu mencapai 5956 orang. Nilai produktivitas dari sektor ini mencapai 60,11. Produktivitas sektor pertanian menggungguli seluruh sektor yang lainnya. Sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor lainnya, yang meliputi sektor bangunan; dan sektor listrik dan air bersih, yaitu dengan jumlah tenaga kerja 416. Nilai produktivitasnya

yaitu sebesar 41,85.

Selengkapnya mengenai produktivitas total daerah dapat dilihat pada Tabel 71. Tabel 71. Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008

No

Lapangan Usaha/Sektor

PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas

Jumlah Tenaga Kerja*)

Produktivitas

358.044,85

5.956

60,11

9.266,83

922

10,05

1

Pertanian dan Perikanan

2

Industri dan Pertambangan

3

Perdagangan

100.142,29

1.908

52,49

4

Angkutan dan Komunikasi

23.738,77

446

53,23

5

Jasa Kemasyarakatan

46.630,83

2.044

22,81

6

Lainnya

17.408,84

416

41,85

Jumlah

555.232,41

11.692

47,49

Keterangan: *)Tenaga kerja --> penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas Sumber: BPS Prov.Kepri, 2008.


63


2.4.2. Infrastruktur Wilayah 2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah 2.4.2.1.1. Rasio panjang jalan Panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2009 mencapai 158,8 km yang terdiri atas 31,9 km jalan aspal, 67,3 km jalan semen, dan 59,6 km jalan tanah batu. Tabel 72. Panjang Jalan Berdasarkan Kategori Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009 Jenis Permukaan Kecamatan

Panjang Ruas (m)

1

Jemaja Timur

22,400

2

Jemaja

3

Palmatak

4

No

Semen (m)

Tanah Batu (m)

4,500

14,400

3,500

13,300

9,500

1,800

2,000

49,690

4,900

21,035

23,755

Siantan Selatan

8,400

-

2,752

5,648

5

Siantan Timur

8,452

-

4,332

4,120

6

Siantan

52,328

13,000

20,611

18,717

7

Siantan Tengah

4,215

-

2,350

1,865

158,785

31,900

67,280

59,605

Total

Aspal (m)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2009.

Pada tahun yang sama, jumlah kendaraan pribadi roda empat yang terdaftar mencapai 70 unit.Berdasarkan panjang jalan yang ada, maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan roda empat mencapai 2.3. Artinya, untuk setiap kendaraan roda empat tersedia jalan sepanjang 2.3 km. Untuk kondisi jalan, aspal sebagian besarnya (14,45 km atau 45,30%) berada dalam kondisi sedang, jalan semen sebagian besarnya (31,45 km atau 46,74%) berada dalam kondisi baik, dan jalan tanah sebagian besarnya (28,36 km atau 47,57%) berada dalam kondisi sedang.


64


Tabel 73. Kondisi Jalan menurut Kecamatan Tahun 2009 Kondisi Keca N mata o m

1

Jemaj a Timur

2

Baik (km) Aspal

Se me n

Sedang (km)

Rusak (km)

Rusak Berat (km)

Tan ah

Asp al

Se me n

Tan ah

As pal

Se me n

Tan ah

Asp al

Seme n

Tan ah

0.3

9.0

-

3.2

4.3

3.5

1.0

-

-

-

1.1

-

Jemaj a

4.1

0.5

0.4

1.7

-

1.6

2.3

1.3

-

1.4

-

-

3

Palm atak

4.9

20.3

0.5

-

0.7

23.3

-

-

-

-

-

-

4

Siant an Selat an

-

-

2.7

-

2.8

-

-

-

2.9

-

-

-

5

Siant an Timur

-

1.6

-

-

2.7

-

-

-

4.1

-

-

-

6

Siant an

-

-

-

9.6

16.6

-

3.5

4.1

18.7

-

-

-

7

Siant an Teng ah

-

-

-

-

2.4

-

-

-

1.9

-

-

-

9.3

31.5

3.6

14.5

29.4

28.4

6.8

5.4

27.6

1.4

1.1

Total

0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas 2010

2.4.2.1.2. Jumlah bongkar muat barang melalui pelabuhan Pelabuhan Tarempa yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dilalui pelayaran dalam dan luar negeri. Berdasarkan data banyaknya bongkar muat barang melalui pelabuhan, dapat diketahui bahwa jumlah bongkar muat barang melalui perdagangan dalam negeri lebih tinggi dibanding luar negeri. Tabel 74. Banyaknya Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2008 No Jenis 1 Perdagangan Dalam Negeri 2 Perdagangan Luar Negeri Total

Bongkar 912.224 411,1 912.635,1

Muat 11.396,5 0 11.396,5

Jumlah 923.620,5 411,1 924.031,6

Sumber: Anambas Dalam Angka 2008


65


2.4.2.2. Fasilitas Bank dan Non Bank Dewasa ini hampir semua kegiatan perekonomian tidak lepas dari peran sektor perbankan. Selain sebagai tempat untuk melakukan simpan pinjam, juga sebagai media transaksi yang cepat dan akurat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun

dana

dari

masyarakat

dalam

bentuk

simpanan

dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008 hanya memiliki dua (2) bank. Seiring semakin meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat diharapkan sektor perbankan ini dapat memperluas jangkauan pelayanan agar memudahkan para pelaku ekonomi. 2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih BerdasarkanTabel 75, pada tahun 2010, 65.89% rumah tangga telah menggunakan air bersih. Air bersih tersebut berasal dari bermacam sumber meliputi air kemasan bermerek, air isi ulang, air ledeng meteran, air ledeng eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung (Statistik Kesejahteraan Rakyat, Hasil Suseda Kabupaten Kepulauan Anambas 2010).


66


Tabel 75. Persentase Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010

No

Kecamatan

Air kemasan bermer k

Air isi ulang

Leding meteran

Leding eceran

Sum ur bor/ pom pa

Sumur terlindung

Sumu r tak terlindung

Mata air terlindung

Mata air tak terlin-dung

Air sunga i

Air huja n

Lain nya

1

Jemaja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,50

5,69

0,00

0,00

0,81

2

Jemaja Timur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Palmatak

2,66

6,31

0,00

1,66

6,64

8,31

23,26

32,56

18,27

0,00

0,00

0,33

4

Siantan

24,83

5,52

8,97

1,38

0,00

1,38

0,34

41,03

15,86

0,69

0,00

0,00

5

Siantan Selatan

0,00

1,32

0,00

0,00

0,00

13,16

0,00

72,37

13,16

0,00

0,00

0,00

6

Siantan Tengah

0,00

1,59

0,00

0,00

0,00

0,00

7,94

17,46

73,02

0,00

0,00

0,00

7

Siantan Timur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,04

0,00

98,96

0,00

0,00

0,00

Kepulauan Anambas

8,02

3,71

2,61

0,90

2,01

3,91

7,72

44,73

25,98

0,20

0,00

0,20

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, Hasil Suseda Kab. Kep. Anambas 2010


67


2.4.2.4. Ketersediaan Listrik Pada tahun 2008, tercatat terdapat 1438 rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menggunakan listrik, dimana 748 rumah tangga menggunakan listrik yang bersumber dari PLN (52.2%), sedangkan sisanya (47.8%)

bersumber

dari

non

PLN.

Jumlah

pelanggan

tersebut

tidak

keseluruhannya adalah pelanggan rumah tangga karena memperhatikan golongan tarifnya, selain rumah tangga juga terdapat sosial, bisnis, industri, pemerintah,

dan

multiguna.

Statistik

Kesejahteraan

Rakyat

Kabupaten

Kepulauan Anambas (2008) menyatakan bahwa 92,89% rumah tangga telah menggunakan penerangan listrik, yaitu 44.69% bersumber dari PLN, sedangkan 48.20% bersumber dari non PLN (Tabel 76). Tabel 76. Persentase

Rumah

Tangga

Menurut

Kecamatan

danSumber

Penerangan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010 No

Kecamatan

Listrik PLN

Listrik non PLN

Petromak/ Aladin

Pelita/ Sentir/ Obor

Lainnya

1

Jemaja

54,47

30,89

2,44

12,20

0,00

2

Jemaja Timur

20,83

64,58

0,00

14,58

0,00

3

Palmatak

44,19

51,50

1,00

2,99

0,33

4

Siantan

75,26

16,15

0,34

7,90

0,34

5

Siantan Selatan

0,00

93,42

1,32

2,63

2,63

6

Siantan Tengah

6,35

88,89

0,00

4,76

0,00

7

Siantan Timur

13,54

86,46

0,00

0,00

0,00

Kep.Anambas

44,69

48,20

0,80

5,91

0,40

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, Hasil Suseda Kab. Kep. Anambas 2010

2.4.2.5. Ketersediaan Penginapan, Restoran, dan Rumah Makan Pada tahun 2008, di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 15 penginapan, 4 restoran, dan 33 rumah makan. Sebaran penginapan, restoran, dan rumah makan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada Tabel 77 berikut ini.


68


Tabel 77. Jumlah Hotel, Restoran, dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2008 No

Kecamatan

Penginapan

Restoran

Hotel

1

Jemaja

4

0

7

2

Jemaja Timur

0

0

0

3

Palmatak

2

0

10

4

Siantan

7

4

15

5

Siantan Selatan

0

0

0

6

Siantan Tengah

0

0

1

7

Siantan Timur

2

0

0

Kepulauan Anambas

15

4

33

Sumber: Dinas Pariwisata, Perhubungan dan Komunikasi, Kabupaten Kepulauan Anambas (Anambas Dalam Angka, 2008)

2.4.3. Sumber Daya Manusia 2.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja Ketenagakerjaan

di

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

masih

sangat

memprihatinkan. Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja per Januari 2009, menunjukkan bahwa sekitar 6549 orang masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan perbandingan antar kecamatan, Kecamatan Palmatak memiliki

penduduk

yang

paling

besar

dari

kecamatan

lainnya

untuk

pengangguran terbuka (belum mendapatkan pekerjaan), yakni sejumlah 1789 orang. Namun demikian, jika dilihat dari rasio penduduk yang belum bekerja dengan jumlah total penduduk di masing-masing kecamatan, justru Kecamatan Siantan Selatan yang lebih besar tingkat pengangguran yakni sebesar 23%. Dari populasi penduduk berusia 10 tahun ke atas, 4.01% diantaranya menamatkan pendidikan tinggi, yaitu Diploma, S1, S2 dan S3 (Profil Kabupaten Kepulauan Anambas 2010).


69


Tabel 78. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas di Perdesaan Menurut Kecamatan dan Ijazah/STTB di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

No

Kecamatan

Tidak Mempu nyai Ijazah

SD/MI

SLTP/ MTs

SMU/ MA

SMK

DI/ D II

DIII

DIV/ S1

S2S3

1

Jemaja

26,88

43,22

13,57

12,81

1,01

1,01

0,25

1,26

0,00

2

Jemaja Timur

35,33

40,00

11,33

8,67

2,67

0,67

0,00

1,33

0,00

3

Palmatak

48,69

29,21

10,05

8,69

0,73

0,84

0,52

1,26

0,00

4

Siantan

33,07

29,05

11,09

14,23

4,51

1,67

1,67

4,51

0,20

5

Siantan Selatan

62,74

26,42

2,83

5,66

0,94

0,94

0,00

0,47

0,00

6

Siantan Tengah

44,65

33,02

11,63

4,65

1,86

1,86

1,40

0,93

0,00

7

Siantan Timur Kep.Anambas

66,56 42,95

22,81 30,80

7,50 10,25

2,50 9,85

0,31 2,08

0,00 1,10

0,31 0,83

0,00 2,08

0,00 0,06

Sumber: Profil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

2.4.3.2. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja (Permendagri 54/2010). Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase dependencyratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi (Permendagri 54/2010).


70


Tabel 79. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Golongan Umur di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010 No 1 2 3 4 5 6 7


0-14 27,81 29,89 32,51 30,75 34,63 26,15 31,04 30,89

Golongan Umur 15-64 65+ 67,89 4,29 66,85 3,26 63,62 3,87 64,91 4,35 61,84 3,53 71,15 2,69 65,90 3,05 65,25 3,87

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Profil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2010

Berdasarkan Tabel 79dapat dihitung bahwa jumlah penduduk yang belum produktif (< 15 tahun) mencapai 30.89% dan penduduk yang tidak produktif (> 65 tahun) mencapai 3.87% sedangkan penduduk usia produktif (15 tahun > usia produktif < 64 tahun) adalah sebesar 65,25%. Maka, rasio ketergantungan adalah sebesar 53,27. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 53 orang penduduk usia tidak produktif. Semakin besar angka ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, berarti semakin besar hambatan atas upaya perkembangan daerah. 2.4.3.3. Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Secara total, jumlah pegawai kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 3.332 orang yang terdiri atas 1.687 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 354 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 1.291 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, maka terbanyak adalah lulusan S1 sebesar 38%, disusul dengan lulusan SLTA sebanyak 20,63%. Hanya 1,96% diantaranya yang berpendidikan S2. Tabel 80. Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas No Unit Organisasi/Nama/ 1 Total Pegawai Kabupaten Kep. Anambas Jumlah

PNS 1.687

CPNS 354

PTT 1.291

JUMLAH 3.332 3.332

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2011


71


3.

BAB III

TINJAUAN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT

Mengingat dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang menjadi acuan belum tersedia, maka pada Bab ini hanya dilakukan tinjauan terhadap dokumen perencanaan yang telah tersedia saja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau.

3.1. RPJM Nasional 2010-2014 3.1.1. Strategi Visi Indonesia adalah:“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”.Adapun misi-misinya adalah: 1.

Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

2.

Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

3.

Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014,

ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: Agenda I

: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;

Agenda II

: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;

Agenda III

: Penegakan Pilar Demokrasi;

Agenda IV

: Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; dan

Agenda V

: Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.

3.1.2. Prioritas Nasional Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas


72


Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Dengan demikian Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi prioritas nasional ke-10 karena merupakan salah satu dari 183 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014. Selain itu posisi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki beberapa pulau terluar diharapkan menjadi beranda depan bagi NKRI.

3.1.3. Arah Kebijakan Umum Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1.

Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2.

Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3.

Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang

termasuk

pengurangan

kesenjangan


pendapatan,

pengurangan

73


kesenjangan

pembangunan

antar

daerah

(termasuk

desa-kota),

dan

kesenjangan jender. Keadilan juga `hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

3.1.4. Kerangka Ekonomi Makro 3.1.4.1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Selama kurun waktu 2010-2014 ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh secara bertahap dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,0-7,7 persen pada tahun 2014 atau dengan rata-rata 6,3-6,8 persen pertahun selama 5 tahun. Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi masyarakat yang merupakan komponen utama dari permintaan domestik, serta investasi dan ekspor barang dan jasa. Konsumsi masyarakat diproyeksikan pada tingkat pertumbuhan 5,3-5,4 persen per tahun, sedangkan investasi dan ekspor diharapkan akan meningkat secara bertahap mulai tahun 2010 setelah mengalami pertumbuhan negatif. Investasi diperkirakan tumbuh rata-rata 9,1-10,8 persen dan eskpor barang dan jasa meningkat rata-rata 10,711,6 persen per tahun. Konsumsi masyarakat terus didorong dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui upaya mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur perijinan investasi; dan peningkatan fasilitas investasi. Ekspor terus dipacu pertumbuhannya dengan berbagai kebijakan, antara lain: peningkatan akses pasar internasional terutama pasar non tradisional; peningkatan kualitas dan diversifikasi produks ekspor; dan peningkatan fasilitas ekspor. Dari sisi produksi, setelah mengalami pertumbuhan rendah selama 20042009, pertumbuhan industri pengolahan non migas akan didorong kembali sebagai penggerak pertumbuhan dengan rata rata pertumbuhan 6,1-6,7 persen.


74


Upaya

mendorong

penumbuhan

pertumbuhan

populasi

usaha

industri

industri,

dilakukan

penguatan

dengan

struktur

kebijakan

industri,

dan

peningkatan produktivitas usaha industri. Sementara itu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diperkirakan tumbuh ratarata 3,6-3,7 persen per tahun, dengan kebijakan antara lain mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, serta peningkatan pendapatan petani.Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini, kesejahteraan rakyat akan senantiasa bisa ditingkatkan. 3.1.4.2. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Target pertumbuhan ekonomi tersebut akan disertai dengan berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan antara lain kebijakan dalam ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif termasuk menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan serta masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang terpencil dan terisolasi, dilakukan kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

sebagaimana

diuraikan

di

dalam

Prioritas

Penanggulangan

Kemiskinan agar dapat melayani dan menjangkau masyarakat miskin, yang selama ini memiliki tingkat pendapatan yang rendah serta keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Program-program bantuan sosial berbasis keluarga dilakukan untuk membantu kelompok masyarakat ini, agar mereka tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang masih rendah dapat ditingkatkan dan kesenjangan akses antar kelompok pendapatan akan dapat dikurangi. Selanjutnya, program bantuan sosial ini juga akan lebih memperhatikan kelompok masyarakat penyandang cacat, lansia terutama yang berasal dari keluarga miskin, anak terlantar, serta masyarakat terpinggirkan, agar mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan dan

layanan

dasar

serta

sumber

daya

produktif

untuk

meningkatkan

kesejahteraannya. Sementara itu, program PNPM Mandiri dikhususkan untuk membantu masyarakat bersama penduduk miskin agar mereka berdaya dan


75


akhirnya mampu berpartisipasi aktif dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan pada gilirannya mampu berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya secara lebih luas. Selanjutnya, program dalam cluster Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro juga diarahkan untuk dapat membantu pekerja informal, sehingga mereka memiliki akses yang sama untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan untuk memperbaiki kesejahteraannya. Secara keseluruhan programprogram

dalam

tiga

cluster

penanggulangan

kemiskinan

ditingkatkan

efektivitasnya untuk meningkatkan jangkauan pemenuhan kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin, penyandang cacat, lansia dan terpinggirkan sehingga proses pembangunan dapat mengikutsertakan seluruh komponen bangsa.Hasil pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat dan pada akhirnya dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, kebijakan dan program yang berpihak kepada perempuan dan anak terus dilakukan, terutama pembinaan anak-anak terlantar yang tidak memiliki keluarga dan orang tua yang dapat membantu mereka untuk membangun masa depan demi peningkatan kualitas kesejahteraannya. Kebijakan dan program untuk memberi perhatian pada perempuan dan anak dilakukan melalui kebijakan dan program dalam Prioritas Nasional lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat. Ketiga, pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan program penting yang akan dilakukan untuk memberi kesempatan sama kepada masyarakat di daerah perdesaan, dan daerah terpencil dan terisolasi. Berkaitan dengan itu, pembangunan daerah perbatasan memerlukan perhatian khusus, sehingga masyarakat di daerah perbatasan akan memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat di wilayah lainnya untuk menikmati hasil pembangunan dan berpartisipasi serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kebijakan dan program

yang

diarahkan

untuk

ini

semua

dilakukan

melalui

Prioritas

Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. 3.1.4.3. Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional serta Pemanfaatannya Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, kebijakan pendanaan investasi

diarahkan

untuk

menjamin

ketersediaan


dan

mengoptimalkan

76


pendanaan pembangunan menuju kemandirian pendanaan pembangunan. Dalam kaitan itu, strategi utama pendanaan pembangunan adalah (i) optimalisasi sumber dan skema pendanaan pembangunan baik yang telah ada maupun yang akan dikembangkan, dan (ii) peningkatan kualitas pemanfaatan sumber dan skema pendanaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan yang dapat diotimalkan adalah melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Pelaksanan CSR oleh badan usaha yang beroperasi di Indonesia telah diamanatkan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR selanjutnya lebih diarahkan kepada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pembangunan

nasional,

antara

lain

termasuk

pencapaian

Millenium

Development Goals (MDGs) serta penanganan perubahan iklim. Mengingat potensi CSR cukup besar dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan, maka harus dilakukan upaya harmonisasi kebijakan lembaga/perusahaan dengan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.


77


Tabel 81. Kerangka Ekonomi Makro Nasional 2010-2014

Sumber: RPJMN 2010-2014

3.2. RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tujuan dari RTRW Provinsi Kepulauan Riau dirumuskan sebagai berikut: “Mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keserasian tata ruang Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan.”


78


3.2.1. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kawasan Strategis Provinsi Di dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau, kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan sebagai salah satu dari empat kawasan strategis provinsi (tiga lainnya adalah pulau Dompak di kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna). Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Dasar penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas dilihat dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi dan dari kepentingan pendayagunaan sumber daya alam adalah sebagai berikut: 1.

Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki berbagai macam potensi perlu penanganan lebih serius;

2.

Memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan;

3.

Memiliki potensi wisata bahari yang merupakan salah satu potensi kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah 19 kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja. Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras dan Air Terjun Temurun. Potensi objek wisata air terjun air bunyi di Kecamatan Siantan Selatan dan Pulau Bawah termasuk dalam wilayah Kecamatan Siantan Selatan. Wisata Bahari seperti Pulau Kelong dan Pulau Batu Alam di Palmatak, Pulau Penjali dan Pulau Punjong di Tarempa, dan Pulau Bawah di Jemaja;

4.

Memiliki potensi konservasi laut di perairan Kepulauan Anambas yaitu di Penjalin sebelah utara Pulau Jemaja dan Pulau Durai Kecamatan Palmatak.


79


Penetapan

Kawasan

Strategis

di

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

diarahkan pada kegiatan perikanan tangkap, kegiatan budidaya perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan, dimana lokasinya terdiri dari: 1.

Kegiatan Perikanan Tangkap terletak di seluruh perairan Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.

Kegiatan Perikanan Budidaya terbagi atas 2 yakni: a. Budidaya perikanan keramba tancap berada di Kecamatan Siantan Tengah (Desa Air Sena, Desa Air Asuk, Dusun Liuk dan Dusun Lidi), Kecamatan Siantan Selatan (Desa Air Bini), Kecamatan Siantan Timur (Desa Nyamuk dan Desa Batu Belah), Kecamatan Palmatak (Desa Tebang Ladan, Desa Candi dan Desa Piabung); b. Budidaya rumput laut berada di Kecamatan Siantan Tengah (Desa Air Sena dan Desa Air Asuk), Kecamatan Siantan Timur (Desa Batu Belah dan Desa Nyamuk), Kecamatan Siantan Selatan (Desa Air Bini), Kecamatan Palmatak (Desa Ladan dan Desa Bayat), Kecamatan Jemaja (Letung), serta di Kecamatan Jemaja Timur (Desa Genting Pulur dan Kuala Maras). c. Industri pengolahan hasil perikanan berada di Kecamatan Jemaja (Letung), Kecamatan Palmatak (Desa Bayat), dan Kecamatan Siantan (Dusun Antang). Untuk

mendukung

pengembangan

Kawasan

Strategis

Provinsi

di

Kepulauan Anambas, perlu dilakukan beberapa perencanaan yang dapat memacu dan mengkondisikan tercapainya tujuan Kawasan Strategis Provinsi di Kepulauan Anambas, diantaranya: 1.

Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di Kepulauan Anambas, meliputi pengembangan bandar udara, terminal fery dan terminal angkutan darat yang terletak di Palmatak.

2.

Rencana

Pengembangan

Sumber

Daya

Energi

Kabupaten

Kepulauan

Anambas. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan daerah kepulauan sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan sumber daya energi alternatif yang bersumber dari energi arus pasang surut air laut, terutama di alur


80


celah antar pulau yang mempunyai kecepatan arus yang cukup besar. Selain itu, sumber energi alternatif dari sumber angin dan tenaga surya sangat berpotensi untuk dikembangkan. Perlu dikembangkan Pelabuhan Check Point di Kabupaten Kepulauan Anambas (Tarempa) guna mempermudah akses wisatawan luar negeri terhadap pariwisata di Kepulauan Anambas. Menindaklanjuti penetapannya sebagai kawasan strategis provinsi, maka disusun indikasi-indikasi program seperti (i) pengembangan kota sentra produksi perikanan, dan (ii) pengembangan dan pemantapan sistem pasca produksi perikanan.

3.2.2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Kepulauan Anambas Tarempa, sebagai ibu kota kabupaten Kepulauan Anambas, di dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dua ibu kota kecamatan yaitu Letung (ibu kota kecamatan Jemaja) dan Palmatak ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Arahan dari masingmasing pusat tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 82. Arahan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas Sistem Kota PKW

Kota Tarempa

Arahan Pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas Pusat koleksi dan distribusi skala regional Pusat kegiatan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal dan regional Sentra produksi perikanan dan kelautan Pengembangan industri pendukung dan pengolahan perikanan Kawasan pariwisata Simpul transportasi laut skala nasional Kota transit lalu lintas pelayaran

PKL

Letung

Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan


81


Sistem Kota

Kota

Arahan Kawasan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal Daerah pusat kegiatan lokal untuk pengembangan pertanian Kawasan industri perikanan dan kelautan Kawasan pariwisata Simpul pelayanan transportasi laut regional

Palmatak Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan Pusat industri pengolahan perikanan dan kelautan Kawasan perdagangan lokal Kawasan pariwisata Pusat kegiatan pertambangan minyak dan gas Simpul pelayanan transportasi laut lokal Simpul transportasi udara skala regional Sumber : Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

Untuk mendukung hirarkinya sebagai pusat, maka diusulkan indikasi program pengembangan/peningkatan fungsi-fungsi kota sebagai PKW untuk Tarempa yang dilaksanakan secara bertahap dalam rentang 2008-2017, dan program pengembangan/peningkatan fungsi dan peran PKL yang dilaksanakan dalam periode yang sama.


82


Gambar 5. Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Riau Sebagaimana Tertuang dalam Rancangan RTRW Provinsi Sumber : Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028

3.2.3. Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi dan Energi Sementara itu rencana pengembangan jaringan angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau salah satunya meliputi Lintas Penyeberangan Tanjungpinang – Palmatak – Natuna. Pengembangan jaringan angkutan penyeberangan dalam kabupaten di kabupaten Kepulauan Anambas adalah lintas penyeberangan Palmatak–Tarempa dan lintas penyeberangan Jemaja–Tarempa Adapun rencana pengembangan rute angkutan laut pelayaran rakyat baik bagi penumpang maupun barang meliputi Anambas – Sedanau dan Natuna – Anambas.


83


Rencana pengembangan rute angkutan laut dalam negeri baik bagi penumpang maupun barang meliputi: a. Anambas – Tanjungpriok (Jakarta) b. Anambas – Pontianak / Sintete (Kalbar) c. Anambas – Dumai (Riau) d. Anambas – Belawan (Medan) Adapun rencana pengembangan rute angkutan laut luar negeri baik bagi penumpang maupun barang adalah Anambas – Singapura. Mengenai pasokan energi, diusulkan indikasi program pengembangan sistem interkoneksi energi listrik di kabupaten Kepulauan Anambas. Indikasi program ini adalah program yang membutuhkan waktu pelaksanaan yang panjang hingga tahun 2028.

3.2.4. Fokus Lingkungan Hidup Sebagai wujud dari perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup, maka secara khusus disusun indikasi program rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan lindung. Lokasi pelaksanaan program ini adalah di Hutan Lindung Pulau Jemaja dan Hutan Lindung Pulau Siantan. Pelaksanaannya direncanakan pada periode 2013-2017. Indikasi program lainnya yang dikhususkan di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam konteks pelestarian lingkungan adalah rehabilitasi dan konservasi di kawasan-kawasan (i) suaka alam, (ii) suaka alam laut, (iii) cagar alam, dan (iv) cagar alam laut. Program ini dilaksanakan semenjak 2008 hingga 2017. Untuk mendukung rehabilitasi dan konservasi tersebut, juga diusulkan indikasi

program

pengadaan

sarana

dan

prasarana

perlindungan

dan

pengawasan dan program pembinaan dan pelaksanaan peraturan. Selain kawasan-kawasan konservasi eksisting, juga disusun indikasi program pengembangan kawasan-kawasan konservasi baru yang berlokasi di Durai, Penjalin, dan Pulau Sagu Dampar.


84


3.2.5. Fokus Kawasan Pertambangan, Perindustrian, dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas juga mendapatkan perhatian khusus dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau untuk kawasan pertambangannya. Secara khusus, indikasi-indikasi program yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk kawasan pertambangan adalah: 1.

Peningkatan kajian potensi kawasan cadangan pertambangan

2.

Pengembangan usaha pertambangan,geologi sumberdaya mineral

3.

Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga-listrikan

4.

Pengembangan sumber energi dan energi alternatif

5.

Peningkatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi

6.

Meningkatkan manfaat dan nilai tambah pertambangan Selain kawasan pertambangannya, Kabupaten Kepulauan Anambas juga

mendapatkan perhatian khusus pada kawasan perindustrian dan kawasan pariwisata. Industri yang dimaksud adalah industri pengolahan sumber daya laut. Berdasarkan

indikasi

program

RTRW

provinsi,kedua

kawasan

ini

akan

dikembangkan dan ditingkatkan.


85


4.

BAB IV

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Dalam kerangka otonomi daerah jelas ditegaskan bahwa masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Oleh karena itu diharapkan daerah mampu menggerakkan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. tergantung

Kesuksesan pada

penyelenggaraan

kemampuan

anggaran

pemerintahan

daerah

daerah

dicerminkan

yang

sangatlah oleh

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Bab ini memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

4.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 4.1.1. Pendapatan Daerah Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 menunjukan hasil yang cukup signifikan dengan meningkatnya jumlah pendapatan daerah setiap tahunnya. Tahun 2009 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 374.119.171.751,00, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 565.306.834.491,00. Peningkatan pendapatan daerah sebesar 33,82% tersebut disumbangkan oleh semua komponen dalam pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebagai berikut:


86


4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber keuangan memiliki peranan penting mengingat adanya keterbatasan keuangan negara (APBN) dalam membantu membiayai pembangunan di daerah. Oleh karenanya Pemerintah

Kabupaten

Kepulauan

meningkatkan Pendapatan Asli

Anambas

Daerah (PAD)

dituntut

untuk

mampu

dengan intensifikasi

dan

ekstensifikasi PAD. Struktur APBD Kabupaten Kepulauan Anambas dari sisi pendapatan menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil yaitu sekitar 1,04 persen pada tahun 2009 dan 0,8 persen pada tahun 2010. Kenaikan signifikan terjadi pada dana perimbangan yang diperoleh dari dana bagi hasil migas. Pada tahun 2009, realisasi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp. 3.875.853.424,00 yang sebagian besar berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 3.487.853.424,00, Retribusi Daerah sebesar Rp. 148.000.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 240.000.000.00. Kemudian pada tahun 2010, realisasi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp. 4.853.464.440,00 yang sebagian besar berasal dari Pajak Daerah

sebesar

Rp.

1.782.837.940,00,

Retribusi

Daerah

sebesar

Rp.

330.626.500,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 2.740.000.000,00. 4.1.1.2. Dana Perimbangan Sesuai

amanat

Undang–Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa penerimaan pemerintah pusat dibagi hasilkan kepada daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya merupakan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan merupakan satu kesatuan dalam Pendapatan Daerah.


87


Pada tahun 2009, realisasi Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak adalah sebesar Rp. 316.490.382.656,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 33.015.100.000,00, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 4.097.000.000,00. Kemudian pada tahun 2010, realisasi Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami peningkatan yang cukup siginifikan menjadi sebesar Rp. 307.317.647.698,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 213.045.068.000.00, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 23.894.000.000,00. Berdasarkan hal di atas terjadi kenaikan yang signifikan pada pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yaitu dari komponen dana alokasi khusus yang pada tahun 2009 hanya sebesar Rp 33.015.100.000,00 menjadi Rp 213.045.068.000,00 pada tahun 2010. 4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada tahun 2009, realisasi pendapatan daerah yang berasal dari komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp.16.640.835.671,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari pendapatan hibah sebesar Rp.7.000.000.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya sebesar Rp. 9.640.835.671,00. Kemudian pada tahun 2010, realisasi pendapatan daerah yang berasal dari komponen

Lain-Lain

Pendapatan

Daerah

Yang

Sah

yaitu

sebesar

Rp.16.196.654.353,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari pendapatan hibah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya sebesar Rp.. 9.392.019.553,00. Tabel 83. Jenis Pendapatan Daerah dan Realisasinya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2010 No.

Jenis Pendapatan Daerah

Realisasi Tahun 2009

Tahun 2010

1

Pendapatan asli daerah:

3.875.853.424,00

4.853.464.440,00

1.1

Pajak daerah

3.487.853.424,00

1.782.837.940,00

1.2

Retribusi daerah

148.000.000,00

330.626.500,00


88


No.

Jenis Pendapatan Daerah


Tahun 2010

240.000.000,00

2.740.000.000,00

1.3

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2

Dana perimbangan:

353.602.482.656,00

544.256.715.698,00

2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

316.490.382.656,00

307.317.647.698,00

2.2

Dana alokasi umum

33.015.100.000,00

213.045.068.000,00

2.3

Dana alokasi khusus

4.097.000.000,00

23.894.000.000,00

3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

16.640.835.671,00

16.196.654.353,00

3.1

Hibah

7.000.000.000,00

5.000.000.000,00

3.2

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

9.640.835.671,00

9.392.019.553,00

3.3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

-

1.804.634.800,00

374.119.171.751,00

565.306.834.491,00

Jumlah Pendapatan Daerah

Sumber : APBD Kabupaten Kepulauan Anambas 2009 dan 2010

4.1.2. Belanja Daerah Arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas, yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja (belanja tidak langsung maupun belanja langsung) dalam APBD adalah dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Belanja Tidak Langsung tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kebijakan terhadap Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut. 4.1.2.1. Belanja Pegawai Belanja pegawai diarahkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan pegawai.


89


Pada tahun 2009, alokasi anggaran belanja pegawai adalah sebesar Rp. 93,821,855,868.00. Anggaran belanja pegawai pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 169,832,420,317.00. Peningkatan jumlah belanja pegawai setiap tahunnya ini terjadi karena adanya penambahan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas baik yang berasal dari proses rekruitmen maupun proses mutasi pegawai dari daerah lain. 4.1.2.2. Belanja Subsidi Belanja subsidi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2009 sebesar Rp. 5.500.000.000,00 sedangkan pada tahun 2010 belanja subsidi turun menjadi sebesar Rp. 5.000.000.000,00. 4.1.2.3. Hibah Kebijakan

pemberian

hibah

dilakukan

untuk

mendukung

fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, semi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif dan rasional yang dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan penerima hibah yang berisi kewajiban penerima hibah untuk mempertanggungjawabkan pengunaan dana yang diterimanya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah. Pada tahun 2009, alokasi anggaran untuk belanja hibah belum ada. Namun pada

tahun

2010,

10.092.390.306,00.Kenaikan

alokasi tersebut

belanja terjadi

hibah karena

sebesar semakin

Rp.

besarnya

kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan adanya kepastian hukum yang mengatur tentang Hibah dan Bantuan Daerah. 4.1.2.4. Belanja Sosial Kebijakan pemberian belanja bantuan sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial diberikan

kepada

kelompok/anggota

masyarakat


yang

dilakukan

dapat secara

90


selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Sedangkan penganggaran bantuan sosial kepada partai politik akan mengacu pada peraturan perundangundangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Pada tahun 2009, alokasi anggaran belanja bantuan adalah sebesar Rp. 22.366.659.500,00. Sedangkan tahun 2010, alokasi anggaran untuk belanja bantuan

naik

dari

tahun

sebelumnya

yaitu

menjadi

sebesar

Rp.

35.802.354.438,00. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya,

ternyata

pengajuan

bantuan

sosial

dari

kelompok/anggota

masyarakat dan partai politik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 4.1.2.5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa Kebijakan

Pemerintah

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

terhadap

Pemerintah desa diberikan secara khusus berupa bantuan keuangan yang diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Pada tahun 2009, alokasi anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan adalah sebesar

Rp.

28.566.330.000,00.

Seiring dengan

meningkatkan Pendapatan Daerah yang berasal dari PAD, maka pada tahun 2010 belanja bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan meningkat menjadi sebesar Rp 19.479.800.000,00. 4.1.2.6. Belanja Tidak Terduga Kebijakan penetapan anggaran belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Anggaran dan estimasi kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta tidak biasa/tanggap darurat yang diharapkan tidak berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2011. Pada tahun 2009, alokasi anggaran belanja tidak terduga adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00. Kemudian pada tahun 2010, alokasi anggaran belanja tidak terduga naik menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000,00.


91


Tabel 84. Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2010

No

Jenis Belanja Tidak Langsung


Tahun 2010

1

Belanja pegawai

93.821.855.868,00

169.832.420.317,00

2

Belanja subsidi

5.500.000.000,00

5.000.000.000,00

3

Belanja hibah

-

10.092.390.306,00

4

Belanja bantuan social

22.366.659.500,00

35.802.354.438,00

5

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

28.566.330.000,00

19.479.800.000,00

6

Belanja tidak terduga

2.500.000.000,00

4.000.000.000,00

152.754.845.368,00

244.206.965.061,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Sumber : APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009 dan 2010

4.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Sub bab ini menguraikan kebijakan pengelolaan keuangan pada tahuntahun sebelumnya. Kebijakan pengelolaan keuangan dicerminkan dari proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja keseluruhan dan proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah.

4.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Selama dua tahun (2009 dan 2010), proporsi belanja pegawai pada pos Belanja Tidak Langsung berada dalam rentang 30,46%-38,58% terhadap total belanja tidak langsung (atau rata-rata sebesar 34,52% per tahun). Persentase ini cukup besar mengingat belanja pegawai juga dialokasikan pada pos Belanja Langsung dan komponen-komponen lain di luar belanja pegawai yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Komponen-komponen tersebut meliputi (i) belanja premi asuransi kesehatan, (ii) belanja makanan dan minuman pegawai, (iii) belanja pakaian dinas dan atributnya, (iv) belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, (v) belanja perjalanan dinas, (vi) belanja perjalanan pindah


92


tugas, (vii) belanja pemulangan pegawai, dan (viii) belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan, perlengkapan). Jika komponen-komponen ini turut diperhitungkan, maka proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur akan lebih besar lagi. Tabel 85. Proporsi Penggunaan Anggaran Tahun 2009-2010

No Tahun Anggaran

Total Belanja Pegawai pada Pos Belanja Tidak Langsung) (Rp)

Total Belanja Tidak Langsung

Persentase Belanja Pegawai

1

2009

93.821.855.868,00

152.754.845.368,00

30,46

2

2010

169.832.420.317,00

244.206.965.061,00

38,58

Sumber : APBD Kabupaten Kepulauan Anambas 2009 dan 2010

4.2.2. Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah terhadap surplus/defisit belanja daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Hasil analisis digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang utamanya dalam hal penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan

Daerah

merupakan

transaksi

keuangan

daerah

yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran sedangkan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan pembiayaan daerah dalam APBD adalah menganut sistem defisit anggaran yaitu menggunakan perkiraan pendapatan daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan belanja daerah. Selanjutnya selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah tersebut akan ditutupi dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran berjalan. Kebijakan pembiayaan daerah baik pada tahun 2009 maupun 2010 belum terealisasi sehingga pengeluaran pembiayaan didominasi sepenuhnya oleh sisa


93


lebih perhitungan anggaran daerah tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 680.828.249,00 pada tahun 2009 dan Rp. 936.748.413,00 pada tahun 2010. Tabel 86. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009-2010

1

Realisasi

Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah

No

Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah tahun Anggaran sebelumnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2009

Tahun 2010

680.828.249,00

936.748.413,00

680.828.249,00

936.748.413,00

Sumber : APBD Kab,Kepulauan Anambas Tahun 2009 dan 2010

4.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan

daerah

yang

akan

dialokasikan

untuk

pendanaan

program

pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Untuk

mengupayakan

optimalisasi

Pendapatan

Daerah

diperlukan

kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dalam tahun 2011 yaitu meliputi (1) Penyesuaian pengenaan tarif pajak dan retribusi (2) Penggalian sumber

pendapatan

baru

dan

pemungutan

pendapatan

daerah

(3)

Penyempurnaan kelembagaan dan sarana prasarana (4) Penyesuaian sistem anggaran

pendapatan

(5)

Peningkatan

pola

kerjasama

dan

kemitraan

pemerintah, swasta dan masyarakat.

4.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu Mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas baru terbentuk pada tahun 2008, maka data masa lalu pun hanya tersedia untuk dua tahun saja (2009 dan 2010) sehingga kurang kuat dijadikan sebagai basis proyeksi. Oleh karena itu, proyeksi yang dilakukan akan lebih banyak didasarkan pada asumsi-asumsi.


94


4.3.1.1. Proyeksi Penerimaan Daerah Dalam

kerangka

Otonomi

Daerah

dijelaskan

salah

satu

indikator

kesuksesan suatu daerah adalah kemampuannya membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang dicerminkan dalam APBD dan potensi realisasi Pendapatan Daerahnya. Adapun Pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: 1.

Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.

2.

Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.

3.

Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

4.

Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Melalui

konsistensi

pelaksanaan

arah

kebijakan

tersebut,

maka

diproyeksikan bahwa pendapatan daerah akan mengalami peningkatkan sebesar +5% untuk tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 84.


95


Tabel 87. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 Proyeksi Jenis Pendapatan Daerah

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Pendapatan asli daerah

6.471.345.278,00

9.073.802.283,69

11.561.755.870,32

16.418.410.617,38

23.518.548.100,36

Pajak daerah

2.139.405.528,00

2.567.286.633,00

3.080.743.960,32

3.696.892.752,38

4.436.271.302,86

495.939.750,00

694.315.650,00

972.041.910,00

1.458.062.865,00

2.187.094.297,50

3.836.000.000,00

5.562.200.000,00

7.508.970.000,00

11.263.455.000,00

16.895.182.500,00

-

-

-

-

-

Retribusi daerah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Dana perimbangan

571.220.734.727,43 599.781.771.463,80 629.770.860.036,99 654.072.008.102,26 677.000.751.393,62

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

318.073.765.367,43 333.977.453.638,80 350.676.326.317,59 368.210.142.633,47 386.620.649.765,15

Dana alokasi umum

217.395.969.360,00 228.171.267.828,00 239.579.831.219,40 244.371.427.843,79 246.815.142.122,23

Dana alokasi khusus

35.841.000.000,00

37.633.050.000,00

39.514.702.500,00

41.490.437.625,00

43.564.959.506,25

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

14.579.859.944,06

15.058.852.941,26

15.310.324.264.79

15.568.082.371,41

15.832.284.430,70

Hibah

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

9.579.858.944,06

10.058.852.941,26

10.310.324.264,79

10.568.082.371,41

10.832.284.430,70

-

-

-

-

-

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Total

592.271.939.949,49 623.664.426.688.66 656.642.940.172,11 686.058.501.091,06 716.351.583.924,68


96


Guna mencapai proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah sebesar +5% per tahun tersebut, makaperlu diupayakan optimalisasi Penerimaan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut: 1.

Intensifikasi Pajak dan Retribusi Upaya Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui: a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database kantor pelaksana dan pelayanan teknis; b. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan Penerimaan Daerah; c. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah; d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT dan PPT; e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Unit Satuan Kerja terkait dengan tujuan, agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat tercapai secara optimal; f. Pengembangan sistem informasi online Pendapatan Daerah.

2.

Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Upaya Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan

pengkajian

jenis

Retribusi

baru

yang

tidak

kontra

produktif

terhadap

perekonomian daerah. Peningkatan DBH Pajak dan Bukan Pajak dilakukan melalui: a. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi Departemen terkait Pemerintah Pusat; b. Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. 3.

Dana Penyeimbang Kebijakan. DAU mempunyai peran sangat dominan selain dana bagi hasil terutama

karena kabupaten ini masih baru terbentuk. DAU akan diperjuangkan agar luas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

97


wilayah laut diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal, mengingat tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk dapat menjangkau pelayanan masyarakat. Namun, ketegantungan pada DAU tidak boleh menciptakan disinsentif bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan atau mengintensifikasi Pendapatan Asli Daerah, karena pungutan pajak daerah dan retribusi yang berlebihan akan merugikan iklim investasi. Pemerintah Kabupaten masih dapat meningkatkan penerimaan bagi PAD melalui pungutan pajak daerah yang legal sampai pada tingkat yang optimal melalui sistem administrasi pajak daerah dan penegakan hukum yang lebih baik. Saat ini, PAD menjadi salah satu sumber penting bagi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat namun kontribusi PAD masih sangat kecil, sehingga diperkirakan untuk lima tahun ke depan ketergantungan anggaran pada dana bagi hasil bukan pajak masih sangat besar.

4.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan adalah penghitungan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pendanaan program prioritas bersumber dari pos Belanja Langsung. Memperhatikan APBD pada tiga tahun sebelumnya, maka diketahui besaran pos Belanja Langsung sebagai berikut:


98


Tabel 88. Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas 2009-2011 2009 Belanja

Jumlah

2010 %

Jumlah

(Rp)

2011 %

Jumlah

(Rp)

%

(Rp)

Belanja Langsung

222.045.154.632,00

59,24

321.099.869.430,00

58.88

565.593.519.792,22

64,07

Belanja Tidak Langsung

152.754.845.368,00

40,76

224.206.965.061,00

41.12

317.190.936.207,78

35,93

Total

374.800.000.000,00

100

545.306.834.491,00

100

882.784.456.000,00

100

Sumber : APBD Kab. Kepulauan Anambas 2009-2011 (diolah)

Tabel 88 menunjukkan bahwa pada APBD 2011, besaran pos Belanja Langsung adalah 64,06927% terhadap total APBD. Persentase inilah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan besaran pos Belanja Langsung pada APBD-APBD selanjutnya (2012 hingga 2015). Besaran APBD pada tahun-tahun selanjutnya diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 5% per tahunnya sehingga didapatkan proyeksi sebagai berikut: Tabel 89. Proyeksi APBD Kabupaten Kepulauan Anambas 2012-2013 Tahun APBD riil

APBD proyeksi

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

Total

Rp

%

Rp

%

2009

222.045.154.632,00

59,24

152.754.845.368,00

40,76

374.800.000.000,00

2010

321.099.869.430,00

58,88

224.206.965.061,00

41,12

545.306.834.491,00

2011

565.593.519.792,22

64,07

317.190.936.207,78

35,93

882.784.456.000,00

2012

593.873.234.464,31

64,07

333.050.444.335,70

35,93

926.923.678.800,00

2013

623.566.896.187,52

64,07

349.702.966.552,48

35,93

973.269.862.740,00

2014

654.745.240.996,90

64,07

367.188.114.880,10

35,93

1.021.933.355.877,00

2015

687.482.503.046,74

64,07

385.547.520.624,11

35,93

1.073.030.023.670,85

Tabel 89 menunjukkan bahwa besaran alokasi Belanja Langsung pada APBD 2012 hingga 2015 berada pada rentang Rp 593.873.234.464,31 hingga Rp 687.482.503.046,74. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa besaran pos Belanja Langsung ini tidak seluruhnya dialokasikan untuk pendanaan programprogram prioritas, tetapi juga untuk pendanaan program-program lainnya (seperti program-program pada urusan wajib dan pilihan). Penyusunan kerangka ini menggunakan asumsi bahwa 80% pos Belanja Langsung dialokasikan untuk


99


program-program prioritas, dan 20% dialokasikan untuk program-program lainnya. Berdasarkan asumsi-asumsi ini, maka didapatkan besaran alokasi Belanja Langsung khusus untuk program-program prioritas sebagai berikut: Tabel 90. Besaran Alokasi Pendanaan Program-Program Prioritas 2011-2015 Tahun

Pos Belanja Langsung yang Dialokasikan untuk Pendanaan Program-Program Prioritas

2011

265.958.904.873,03

2012

475.098.587.571,44

2013

498.853.516.950,02

2014

523.796.192.797,52

2015

549.986.002.437,39


100


5.

BAB V

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan yangsignifikan

dalam bagi

perencanaan

entitas

pembangunankarena

(daerah/masyarakat)

dimasa

dampaknya

datang.

Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,

mendasar,

berjangka

panjang,

mendesak,

bersifat

kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Berdasarkan analisis situasi yang terjadi, baik situasi internal maupun eksternal diperoleh isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut ini adalah isu-isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kepaulauan Anambas: 1.

Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah.


101


Isu keterbatasan kapasitas pemerintah daerah ini utamanya dilihat dari tiga hal (i) kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal, (ii) jumlah pegawai yang kurang mencukupi, (iii) masih lemahnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hal ini ditunjukkan dari belum optimalnya mekanisme kerja dan koordinasi internal, dan (iv) sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai. Isu ini utamanya dikarenakan masih barunya kabupaten Kepulauan Anambas berdiri sebagai daerah otonom baru. Keterbatasan ini kemudian berimbas pada banyak hal diantaranya adalah pengelolaan data dan informasi (data base) wilayah yang belum optimal dan tingkat pelayanan kepada masyarakat yang masih terbatas yang

pada

akhirnya

dapat

menyebabkan

menurunnya

kepuasan

masyarakat terhadap penyelenggaraan dan pelayanan briokrasi. 2.

Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan. Karakteristik Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki banyak pulau-pulau kecil memunculkan tantangan tentang distribusi pelayanan dasar, salah satunya yang utama adalah pemerataan layanan kesehatan. Tenaga kesehatan saat ini belum merata distribusinya, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana kesehatan yang masih terbatas (termasuk belum adanya Rumah Sakit Umum Daerah) menyebabkan rendahnya tingkat keterjangkauan kesehatan masyarakat. Permasalahan lain yang dijumpai pada isu kesehatan ini adalah masih dijumpainya status gizi kurang pada balita.

3.

Masih terbatasnya pelayanan dan mutu pendidikan serta pengembangan keterampilan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah dengan lebih dari 70% penduduknya berpendidikan Sekolah Dasar sehingga angka ratarata lama sekolah relatif lebih rendah dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini berimbas pada masih dijumpainya kasus buta huruf, dan ini lebih banyak terdapat pada penduduk perempuan dibanding laki-laki.


102


Selain dari sisi peserta didik, ada pula permasalahan dari sisi tenaga pendidik yaitu rendahnya kualifikasi tenaga pendidik karena saat ini hanya sekitar 20% dari jumlah guru yang menamatkan pendidikan sarjana. Sarana pendidikan,

baik

dasar

maupun

menengah,

juga

masih

memiliki

keterbatasan sehingga menyebabkan akses terhadap pendidikan yang bermutu belum merata. Oleh karena itu, isu strategis selama lima tahun mendatang, selain peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pendidikan

juga

meliputi

peningkatan mutu pendidikan yang salah satunya melalui peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Pendidikan perlu untuk ditingkatkan tidak hanya pendidikan formal saja, melainkan juga pendidikan nonformal dan informal. Melalui pendidikan di luar jalur formal ini, maka pemberantasan buta huruf pada penduduk bukan

usia

sekolah

dan

berbagai

peningkatan

pengetahuan

dan

keterampilan kecakapan hidup (lifeskill) bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pencari kerja, dapat digalakkan. 4.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan, wisata, energi, dan jaringan listrik. Aksesibilitas saat ini masih menjadi kendala, baik aksesibilitas antar pulau di dalam kabupaten maupun aksesibilitas antara kabupaten dengan wilayah luar. Kendala sarana dan prasarana transportasi masih dijumpai pada semua moda baik darat, laut, maupun udara. Kendala aksesibilitas ini menyebabkan banyak potensi seperti obyek-obyek wisata yang menarik menjadi kurang dapat dikembangkan. Selain sarana dan prasarana transportasi, ketersediaan energi listrik juga masih menjadi kendala. Penyediaan listrik oleh PLN baru dapat melayani sekitar 10% dari seluruh jumlah Kepala Keluarga yang ada. Ketersediaan listrik ini tentunya memiliki spektrum pengaruh yang luas mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga hngga daya tarik daerah bagi kegiatan investasi.

5.

Lemahnya kelembagaan masyarakat.


103


Kelembagaan rendahnya

masyarakat

keterlibatan

yang

kelompok

masih

lemah

masyarakat

ditandai

dalam

dengan

pengambilan-

pengambilan keputusan baik dalam hal pembangunan daerah maupun dalam hal partisipasi di organisasi-organisasi kemasyarakatan.Hal ini menyebabkan terkendalanya upaya untuk mendorong pembangunan yang berbasis bottom-up planning. Kelembagaan sosial juga dipandang belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat, misalnya dalam hal tindak kekerasan kepada perempuan. Selain itu, kelembagaan masyarakat juga dapat dikaitkan dengan budaya, utamanya budaya Melayu. Saat ini, budaya Melayu dinilai sudah semakin terkikis sehingga upaya untuk merevitalisasinya menjadi sebuah hal strategis untuk dilakukan mengingat budaya tidak hanya merupakan warisan masa lau melainkan juga modal dasar pembangunan. 6.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup ditandai dengan masih luasnya lahan yang berstatus kritis dan sangat kritis. Pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan tanpa izin (Peti) menjadi salah satu faktor penyebab sehingga berakibat pada cukup luasnya kerusakan hutan. Reklamasi tambang pun belum optimal dilakukan. Kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah. Saat

ini,

belum ada pengelolaan

sampah secara terpadu. Selain

mengancam kualitas tanah, sampah yang tidak terkelola ini juga akan mengancam ekosistem pesisir dan laut. Isu-isu terkait lingkungan hidup ini juga mencakup kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya upaya-upaya konservasi. Kesadaran dan pemahaman masyarakat ini menjadi penting artinya karena perbaikan kualitas lingkungan hidup mutlak membutuhkan partisipasi masyarakat. 7.

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya laut, pesisir, jasa lingkungan, dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan sumber daya laut, pesisir, jasa lingkungan, dan pulaupulau kecil yang belum optimal ditunjukkan dari masih rendahnya


104


kesejahteraan nelayan padahal jenis sumber daya ini melimpah jumlahnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemanfaatan sumber daya, termasuk juga pengembangan potensi unggulan daerah, belum dilakukan dengan pola kemitraan bersama masyarakat. Salah satu potensi unggulan daerah adalah pariwisata. Hanya saja, obyek wisata yang ada belum tertata secara optimal, termasuk usaha-usaha jasa pendukungnya. Pengembangan ini juga terkendala dengan masih rendahnya aksesibilitas obyek-obyek wisata. 8.

Belum optimalnya pengelolaan pertanian, kehutanan, pertambangan, dan energi. Produktivitas pertanian yang masih rendah menandai pengelolaan pertanian yang belum optimal. Rendahnya produktivitas ini dikarenakan infrastruktur pendukung, seperti jaringan irigasi, yang masih belum optimal termasuk juga terbatasnya akses petani terhadap saprodi. Selain itu, produktivitas yang rendah juga diakibatkan oleh terbatasnya penguasaan pengetahuan dan keterampilan petani akan teknik-teknik budidaya yang baik. Hal ini sebenarnya dapat diatasi salah satunya dengan kegiatan penyuluhan

yang

intensif.

Hanya

saja, kelembagaan

yang

khusus

menanganinya masih belum tersedia di kabupaten ini. Pengelolaan pertanian (termasuk di dalamnya sub sektor perikanan) yang belum optimal menyebabkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih terbatas sehingga PDRB lebih didominansi oleh sektor minyak dan gas. Padahal, dilihat dari sisi keberlanjutan, sektor pertanian yang berbasis sumber daya dapat diperbaharui (renewable resources) tentunya lebih berjangka panjang dibanding sektor-sektor yang berbasis non renewable resources. Apalagi, sektor pertanian ini pada umumnya adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. 9.

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Menggunakan data dari Dinas Kesehatan dan Sosial (2009), tercatat jumlah masyarakat miskin sebanyak 19,13% dari total jumlah penduduk. Selain itu, angka pengangguran juga masih tinggi.


105


Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa pada Januari 2009, jumlah penduduk usia kerja yang belum bekerja mencapai angka 6.549 jiwa.


106


6.

BAB VI

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Visi Berdasarkan kondisi Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini dengan permasalahan di bidang ekonomi, infrastruktur, sumberdaya manusia termasuk kapasitas aparatur, serta sosial budaya masyarakat, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah, maka visi pembangunan 2011-2015 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu yang dilandasi Iman dan Taqwa” Visi ini dijabarkan sebagai berikut: 1.

Masyarakat

yang

sejahtera,

bermakna

terwujudnya

derajat

kehidupan

masyarakat Anambas yang sehat, layak dan manusiawi. 2.

Masyarakat yang maju bermakna terwujudnya masyarakat Anambas yang berkepribadian, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

3.

Masyarakat yang mandiri bermakna terwujudnya masyarakat Anambas yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

4.

Berpayungkan budaya melayu yang dilandasi iman dan taqwa mengandung makna bahwa pembangunan tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik semata, namun pembangunan masyarakat seutuhnya yang senantiasa selaras dengan kebudayaan daerah dan nilai-nilai keagamaan.

6.2. Misi Untuk mencapai Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1.

Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan


107


menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu. 2.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi lebih sehat dan berpendidikan.

3.

Meningkatkan mutu Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas agar memiliki kemampuan yang diakui, terampil dan berakhlak mulia.

4.

Menciptakan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal serta mengedepankan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pemerintah yang bersih.

5.

Mengembangkan perikehidupan yang agamis dan berbudaya melayu.

6.3. Tujuan Adapun tujuan yang hendak dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan rumusan misi di atas adalah sebagai berikut: Misi I.

“Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu” Tujuan: a. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas pulau-pulau b. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata dan sesuai dengan zonasi dan potensi wilayah c. Meningkatkan

pasokan

energi

untuk

mendukung

aktivitas

perekonomian d. Meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan e. Meningkatkan investasi pada usaha-usaha yang berbasis sumber daya alam dan pengolahannya f. Menjaga fungsi-fungsi lingkungan hidup


108


g. Meningkatkan tingkat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan h. Mengoptimalkan potensi wisata yang berbasis sumber daya alam dan budaya setempat i.

Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya pada sektor perikanan dan perkebunan

j.

Mengoptimalkan

Perusahaan

Daerah

sebagai

agen

pendorong

ekonomi daerah Misi II.

”Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi lebih sehat dan berpendidikan” Tujuan: a. Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap layanan kesehatan b. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan sesuai kebutuhan, minat, dan bakat c. Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat d. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah f. Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap informasi g. Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap air bersih h. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah

Misi III.

”Meningkatkan

mutu

Sumberdaya

Manusia

Kabupaten

Kepulauan

Anambas agar memiliki kemampuan yang diakui, terampil dan berakhlak mulia” Tujuan: a. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas petani dan nelayan


109


c. Menyelenggarakan

pendidikan

nonformal

yang

sesuai

dengan

kebutuhan masyarakat d. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pencari kerja Misi IV.

”Menciptakan

aparatur

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Kepulauan

Anambas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal serta mengedepankan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pemerintah yang bersih” Tujuan: a. Mengoptimalkan

tingkat

pelayanan

masyarakat

oleh

aparatur

pemerintah daerah b. Mewujudkan sumber daya aparatur daerah yang berkualitas c. Mewujudkan pemerintah yang bersih d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah f. Memperkuat kelembagaan-kelembagaan masyarakat g. Meningkatkan kualitas komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat Misi V.

”Mengembangkan perikehidupan yang agamis dan berbudaya Melayu” Tujuan: a. Meningkatkan aktivitas keagamaan b. Meningkatkan aktivitas budaya Melayu c. Meningkatkan kualitas moral generasi muda

6.4. Sasaran Berdasarkan misi dan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaransasaran pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: Tujuan 1. ”Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas pulau-pulau” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

110


Sasaran : a. Meningkatnya jumlah orang dan barang yang melalui pelabuhan sebesar 50% pada 2015 b. Terbangun dan beroperasinya paling kurang satu (1) bandara perintis pada 2013 c. Terbangun dan beroperasinya jembatan antar pulau d. Coverage area telekomunikasi seluler mencapai 100% pada 2013 e. Terbangunnya port of entry dengan fungsi Custom, Immigration, Quarantine, and Port (CIQP) Tujuan 2. ”Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata dan sesuai dengan zonasi dan potensi wilayah” Sasaran : a. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0-7,7% pada 2015 dengan industri mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu faktor pendorong. b. Optimalnya Tarempa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsi utamanyanya sebagai pusat kegiatan perdagangan, sentra produksi perikanan dan perkebunan, pengolahan perikanan, kawasan pariwisata, dan simpul transportasi laut skala nasional. c. Optimalnya Letung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsinya sebagai pusat produksi perikanan dan perkebunan, koleksi, distribusi, dan pengolahan hasil perikanan, pusat pengembangan pertanian, kawasan pariwisata, dan simpul pelayanan transportasi laut dan udara skala regional. d. Optimalnya Palmatak sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsinya sebagai pusat kegiatan pertambangan minyak dan gas, pusat produksi perikanan dan perkebunan, pusat koleksi, distribusi, dan pengolahan hasil perikanan, kawasan pariwisata, dan simpul pelayanan transportasi laut dan udara skala regional. Tujuan 3. ”Meningkatkan pasokan energi untuk mendukung aktivitas perekonomian” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

111


Sasaran : a. Terpenuhinya seluruh kebutuhan daya listrik industri dan rumah tangga tahun 2015. b. Adanya SPDN untuk aktivitas usaha nelayan. Tujuan 4. ”Meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan” Sasaran : a. Terbangunnya infrastruktur simbol-simbol negara dan kabupaten di lima pulau terluar. b. Disepakatinya perbatasan definitif antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna pada tahun 2013. Tujuan 5. ”Meningkatkan investasi pada usaha-usaha yang berbasis sumber daya alam dan pengolahannya” Sasaran : a. Meningkatnya nilai investasi berskala nasional, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) paling kurang 5% setiap tahun. b. Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN. c. Meningkatnya jumlah dan jenis industri-industri pengolahan sumber daya alam. d. Terbangunnya destinasi wisata bahari sekurang-kurangnya di satu pulau tidak berpenghuni. Tujuan 6. ”Menjaga fungsi-fungsi lingkungan hidup” Sasaran : a. Terkuranginya praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. b. Ditetapkannya kawasan-kawasan hutan lindung, suaka alam, suaka alam laut, cagar alam, dan DPL (Daerah Perlindungan Laut) di tahun 2012. c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung rehabilitasi dan konservasi hutan lindung, suaka alam, suaka alam laut, cagar alam, dan cagar alam laut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

112


d. Lestarinya sumber-sumber air bersih. Tujuan 7. ”Meningkatkan tingkat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan” Sasaran : a. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas sarana/prasarana perikanan tangkap. b. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas sarana/prasarana marikultur. c. Meningkatnya peran pemerintah daerah dengan instansi vertikal lainnya dalam Bakorla. Tujuan 8. ”Mengoptimalkan potensi wisata yang berbasis sumber daya alam dan budaya setempat” Sasaran : a. Adanya budaya setempat yang menjadi obyek wisata dan identitas daerah. b. Meningkatnya jumlah grup kesenian yang aktif. c. Jumlah wisatawan (mancanegara dan nusantara) meningkat sebesar 20% pada 2015. Tujuan 9. ”Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya pada sektor perikanan dan perkebunan” Sasaran : a. Tersedianya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah . b. Tersertifikasinya produk yang dihasilkan UMKM untuk meningkatkan nilai jual dan cakupan pasar. c. Meningkatnya volume ekspor produk UMKM ke negara-negara tetangga. d. Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menguatkan jaringan produksi dan pemasaran . Tujuan 10.” Mengoptimalkan Perusahaan Daerah sebagai agen pendorong ekonomi daerah” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

113


Sasaran : a. Terbentuknya BUMD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2012 b. Terselesaikannya persoalan aset BUMD antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemerintah Kabupaten Natuna c. Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap PAD Tujuan 11.” Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap layanan kesehatan” Sasaran : a. Meningkatnya Angka Harapan Hidup. b. Terbangunnya satu RSUD Tipe C. c. Meningkatnya Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan. d. Meningkatnya Pustu menjadi Puskesmas. e. Status gizi buruk pada balita <2% di 2015. f. Status gizi kurang pada balita <1% di 2015. Tujuan 12.“ Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan sesuai kebutuhan, minat, dan bakat” Sasaran : a. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di 26 pulau yang berpenghuni. Tujuan 13.“ Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat” Sasaran : a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah. b. Adanya inisiasi menuju berdirinya perguruan tinggi di kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan 14.“ Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan” Sasaran : a. Jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 paling kurang 50% pada 2015. b. Meningkatnya kualifikasi tenaga kependidikan sebagai pengawas. Tujuan 15.“ Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah”


114


Sasaran : a. Meningkatnya jumlah sekolah dengan kondisi bangunan baik. b. Terjaganya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah yang memadai. Tujuan 16.“ Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap informasi” Sasaran : a. Meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat pada tahun 2013. Tujuan 17.“ Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap air bersih” Sasaran : a. Terbangun dan terjaganya catchment area di 26 pulau berpenghuni. b. Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum. Tujuan 18.“ Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah” Sasaran : a. Terbangun dan beroperasinya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) paling kurang di Pulau Siantan, Palmatak, dan Letung pada tahun 2013 b. Meningkatnya volume sampah terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah rumah tangga Tujuan 19.“ Meningkatkan keterampilan dan produktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ” Sasaran : a. Tersertifikasinya produk yang dihasilkan UMKM untuk meningkatkan nilai jual dan cakupan pasar. b. Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menunjang UMKM. Tujuan 20.“Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas petani dan nelayan” Sasaran : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

115


a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (dengan migas) paling kurang sebesar 20% pada 2015. b. Meningkatnya Indeks Swasembada. c. Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menunjang usaha petani dan nelayan. d. Adanya kelembagaan pemerintah daerah yang menangani penyuluhan dan pembinaan petani dan nelayan pada tahun 2012. Tujuan 21. “Menyelenggarakan

pendidikan

nonformal

yang

sesuai

dengan

kebutuhan masyarakat” Sasaran : a. Meningkatnya angka melek huruf. b. Meningkatnya jumlah peserta PAUD. Tujuan 22. “Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pencari kerja” Sasaran : a. Menurunnya tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,0-6,0% pada 2015. Tujuan 23.“Mengoptimalkan tingkat pelayanan masyarakat oleh aparatur pemerintah daerah” Sasaran : a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik paling kurang berkategori “baik” dengan nilai indeks > 3,00. b. Terbangun dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai pada tahun 2013. Tujuan 24. “Mewujudkan sumber daya aparatur daerah yang berkualitas” Sasaran : a. Paling kurang 90% sasaran lima tahun pembangunan daerah dalam RPJM tercapai pada 2015. b. Paling kurang 90% sasaran tahunan pembangunan daerah dalam RPJM tercapai setiap tahun pada periode 2011-2015.


116


c. Nilai efektivitas dan efisiensi kerja dari hasil analisis beban kerja paling kurang 0,70. d. Meningkatnya serapan anggaran setiap tahunnya selama periode 2011-2015. e. Meningkatnya kesejahteraan aparatur. Tujuan 25.“Mewujudkan pemerintah yang bersih” Sasaran : a. Opini pengelolaan keuangan daerah paling kurang adalah "Wajar Dengan Pengecualian". b. Tidak adanya (zero incident) kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Tujuan 26.“Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah” Sasaran : a. Tersedianya basis data dan informasi yang valid dan termutakhirkan setiap tahun. b. Adanya konsistensi antar dokumen perencanaan kabupaten (RPJP, RPJM, Renstra SKPD, RKPD, Renja-SKPD, RTRW). Tujuan 27.“Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah” Sasaran : a. Partisipasi Rukun Warga (RW) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan mencapai 100% setiap tahunnya. b. Partisipasi desa/kelurahan dalam Musrenbang Kecamatan mencapai 100% setiap tahunnya. c. Paling kurang sebagian usulan hasil musrenbang desa/kelurahan terakomodir dalam RKPD. d. Paling

kurang

sebagian

usulan

hasil

musrenbang

kecamatan

terakomodir dalam RKPD Tujuan 28.“Memperkuat kelembagaan-kelembagaan masyarakat” Sasaran : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

117


a. Meningkatnya jumlah LSM yang aktif. b. Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan PKK paling kurang 10% setiap tahun. Tujuan 29.“Meningkatkan kualitas komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat” Sasaran : a. Adanya media sosialisasi rencana dan program-program pembangunan daerah. b. Adanya media yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tujuan 30. “Meningkatkan aktivitas keagamaan ” Sasaran : a. Meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok keagamaan. b. Meningkatnya angka melek Al-Quran. Tujuan 31.“Meningkatkan aktivitas budaya Melayu” Sasaran : a. Meningkatnya jumlah grup kesenian Melayu yang aktif. b. Adanya event-event budaya Melayu secara rutin setiap tahun. c. Adanya budaya Melayu yang menjadi obyek wisata dan identitas daerah. Tujuan 32. “Meningkatkan kualitas moral generasi muda” Sasaran : a. Tersedianya media bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat. b. Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan yang aktif. c. Adanya event-event kepemudaan secara rutin setiap tahun.


118


Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut ditabulasikan sebagai berikut: Tabel 91. Matriks Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2011-2015 Visi Misi Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu yang dilandasi Iman dan Taqwa” Tujuan Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas pulau-pulau

Sasaran Meningkatnya jumlah orang dan barang yang melalui pelabuhan sebesar 50% pada 2015 Terbangun dan beroperasinya paling kurang satu (1) bandara perintis pada 2013 Terbangun dan beroperasinya jembatan antar pulau Coverage area telekomunikasi seluler mencapai 100% pada 2013 Terbangunnya port of entry dengan fungsi Custom, Immigration, Quarantine, and Port (CIQP)

Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata dan sesuai dengan zonasi dan potensi wilayah

Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0-7,7% pada 2015 dengan industri mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu faktor pendorong Optimalnya Tarempa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsi utamanyanya sebagai pusat kegiatan perdagangan, sentra produksi perikanan dan perkebunan, pengolahan perikanan, kawasan pariwisata, dan simpul transportasi laut skala nasional Optimalnya Letung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsinya sebagai pusat produksi perikanan dan perkebunan, koleksi, distribusi, dan pengolahan hasil perikanan, pusat pengembangan pertanian, kawasan pariwisata, dan simpul pelayanan transportasi laut dan udara skala regional Optimalnya Palmatak sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsinya sebagai pusat kegiatan pertambangan minyak dan gas, pusat produksi perikanan dan perkebunan, pusat koleksi, distribusi, dan


119


Visi Misi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu yang dilandasi Iman dan Taqwa” Tujuan

Sasaran pengolahan hasil perikanan, kawasan pariwisata, dan simpul pelayanan transportasi laut dan udara skala regional

Meningkatkan pasokan energi untuk mendukung aktivitas perekonomian

Terpenuhinya seluruh kebutuhan daya listrik industri dan rumah tangga tahun 2015

Meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan

Terbangunnya infrastruktur simbol-simbol negara dan kabupaten di lima pulau terluar

Meningkatkan investasi pada usaha-usaha yang berbasis sumber daya alam dan pengolahannya

Meningkatnya nilai investasi berskala nasional, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) paling kurang 5% setiap tahun

Adanya SPDN untuk aktivitas usaha nelayan

Disepakatinya perbatasan definitif antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna pada tahun 2013

Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN Meningkatnya jumlah dan jenis industri-industri pengolahan sumber daya alam Terbangunnya destinasi wisata bahari sekurang-kurangnya di satu pulau tidak berpenghuni

Menjaga fungsi-fungsi lingkungan hidup

Terkuranginya praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan Ditetapkannya kawasan-kawasan hutan lindung, suaka alam, suaka alam laut, cagar alam, dan DPL (Daerah Perlindungan Laut) di tahun 2012 Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung rehabilitasi dan konservasi hutan lindung, suaka alam, suaka alam laut, cagar alam, dan cagar alam laut Lestarinya sumber-sumber air bersih

Meningkatkan tingkat pemanfaatan dan

Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas sarana/prasarana perikanan tangkap


120


Visi Misi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu yang dilandasi Iman dan Taqwa” Tujuan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas sarana/prasarana marikultur Meningkatnya peran pemerintah daerah dengan instansi vertikal lainnya dalam Bakorla

Mengoptimalkan potensi wisata yang berbasis sumber daya alam dan budaya setempat

Adanya budaya setempat yang menjadi obyek wisata dan identitas daerah

Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya pada sektor perikanan dan perkebunan

Tersedianya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

Mengoptimalkan Perusahaan Daerah sebagai agen pendorong ekonomi daerah

Meningkatnya jumlah grup kesenian yang aktif Jumlah wisatawan (mancanegara dan nusantara) meningkat sebesar 20% pada 2015 Tersertifikasinya produk yang dihasilkan UMKM untuk meningkatkan nilai jual dan cakupan pasar Meningkatnya volume ekspor produk UMKM ke negara-negara tetangga Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menguatkan jaringan produksi dan pemasaran UMKM Terbentuknya BUMD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2012 Terselesaikannya persoalan aset BUMD antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemerintah Kabupaten Natuna Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap PAD

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas

Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap layanan kesehatan

Meningkatnya Angka Harapan Hidup Terbangunnya satu RSUD Tipe C Meningkatnya Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan Meningkatnya Pustu menjadi Puskesmas Status gizi buruk pada balita <2% di 2015


121


Visi Misi menjadi lebih sehat dan berpendidikan


Sasaran Status gizi kurang pada balita <1% di 2015

Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan sesuai kebutuhan, minat, dan bakat

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di 26 pulau yang berpenghuni

Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat

Meningkatnya rata-rata lama sekolah

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 paling kurang 50% pada 2015

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah

Meningkatnya jumlah sekolah dengan kondisi bangunan baik

Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap informasi

Meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat pada tahun 2013

Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap air bersih

Terbangun dan terjaganya catchment area di 26 pulau berpenghuni

Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah

Terbangun dan beroperasinya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) paling kurang di Pulau Siantan, Palmatak, dan Letung pada tahun 2013

Adanya inisiasi menuju berdirinya perguruan tinggi di kabupaten Kepulauan Anambas

Meningkatnya kualifikasi tenaga kependidikan sebagai pengawas

Terjaganya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah yang memadai

Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum


122


Visi Misi


Sasaran Meningkatnya volume sampah terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah rumah tangga

Meningkatkan mutu sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Anambas agar memiliki kemampuan yang diakui, terampil dan berakhlak mulia

Meningkatkan keterampilan dan produktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

Tersertifikasinya produk yang dihasilkan UMKM untuk meningkatkan nilai jual dan cakupan pasar

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas petani dan nelayan

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (dengan migas) paling kurang sebesar 20% pada 2015

Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menunjang UMKM

Meningkatnya Indeks Swasembada Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menunjang usaha petani dan nelayan Adanya kelembagaan pemerintah daerah yang menangani penyuluhan dan pembinaan petani dan nelayan pada tahun 2012

Menyelenggarakan pendidikan nonformal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Meningkatnya angka melek huruf Meningkatnya jumlah peserta PAUD

Meningkatnya Menurunnya tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,0-6,0% pada 2015 pengetahuan dan keterampilan para pencari kerja


123


Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu yang dilandasi Iman dan Taqwa”

Misi

Tujuan

Sasaran

Menciptakan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal serta mengedepankan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pemerintah yang bersih

Mengoptimalkan tingkat pelayanan masyarakat oleh aparatur pemerintah daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik paling kurang berkategori “baik” dengan nilai indeks > 3,00

Mewujudkan sumber daya aparatur daerah yang berkualitas

Paling kurang 90% sasaran lima tahun pembangunan daerah dalam RPJM tercapai pada 2015

Terbangun dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai pada tahun 2013

Paling kurang 90% sasaran tahunan pembangunan daerah dalam RPJM tercapai setiap tahun pada periode 2011-2015 Nilai efektivitas dan efisiensi kerja dari hasil analisis beban kerja paling kurang 0,70 Meningkatnya serapan anggaran setiap tahunnya selama periode 2011-2015 Meningkatnya kesejahteraan aparatur

Mewujudkan pemerintah yang bersih

Opini pengelolaan keuangan daerah paling kurang adalah "Wajar Dengan Pengecualian" Tidak adanya (zero incident) kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya basis data dan informasi yang valid dan termutakhirkan setiap tahun

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Partisipasi Rukun Warga (RW) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan mencapai 100% setiap tahunnya

Adanya konsistensi antar dokumen perencanaan kabupaten (RPJP, RPJM, Renstra SKPD, RKPD, Renja-SKPD, RTRW)

Partisipasi desa/kelurahan dalam Musrenbang Kecamatan mencapai 100% setiap tahunnya Paling kurang sebagian usulan hasil musrenbang desa/kelurahan terakomodir dalam RKPD


124


Visi Misi


Sasaran Paling kurang sebagian usulan hasil musrenbang kecamatan terakomodir dalam RKPD

Mengembangkan perikehidupan yang agamis dan berbudaya melayu

Memperkuat kelembagaankelembagaan masyarakat

Meningkatnya jumlah LSM yang aktif

Meningkatkan kualitas komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat

Adanya media sosialisasi rencana dan program-program pembangunan daerah

Meningkatkan aktivitas keagamaan

Meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok keagamaan

Meningkatkan aktivitas budaya Melayu

Meningkatnya jumlah grup kesenian Melayu yang aktif

Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan PKK paling kurang 10% setiap tahun Adanya media yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya angka melek Al-Quran Adanya event-event budaya Melayu secara rutin setiap tahun Adanya budaya Melayu yang menjadi obyek wisata dan identitas daerah

Meningkatkan kualitas moral generasi muda

Tersedianya media bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan yang aktif Adanya event-event kepemudaan secara rutin setiap tahun


125


7.

BAB VII

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Strategi Pembangunan Daerah Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta untuk menata dan meletakkan dasar-dasar pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mandiri dan berdaya saing dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat maka dirumuskan lima (5) pilar strategi pembangunan daerah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Meningkatkan sumberdaya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu membentuk sumberdaya manusia yang handal, terampil dan berakhlak mulia. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menumbuhkembangkan budaya lokal dan meningkatkan pembinaan dan toleransi umat beragama. Sebagai daerah pemekaran baru dengan persentase penduduk dewasa yang melek huruf mencapai 89.72% artinya terdapat 10,28% penduduk dewasa yang buta huruf, ditambah lagi hanya 22.32% penduduk berusia di atas 10 tahun yang tamat pendidikan SLTP, penduduk di atas 10 tahun keatas diperdesaan

yang

tamat

SLTA

hanya

7.39%,

maka

peningkatan

sumberdaya manusia melalui bidang pendidikan harus mendapat perhatian pemerintah. Peningkatan mutu pendidikan mencakup mutu siswa, mutu guru, mutu sarana dan prasarana serta mutu kurikulum. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

126


Peningkatan sumberdaya manusia juga menyangkut aspek kesehatan. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2008 sebesar 67.07 artinya setiap bayi yang lahir pada tahun 2008 diperkirakan akan hidup selama 67.07 tahun dengan syarat besarnya kematian dan kondisi kesehatan tidak berubah. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 69.7. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tergantung pada ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga medis, serta pola hidup dan perilaku masyarakat. Sehingga diperlukan pemberdayaan sumberdaya manusia secara berkelanjutan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang medis tertentu termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 2.

Menciptakan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Menegakkan Supremasi Hukum Dalam upaya menciptakan sumberdaya aparatur pemerintah yang profesional maka proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka dan berkualitas dengan mengutamakan penduduk setempat, penempatan pegawai sesuai dengan potensi dan kemampuan, dan peningkatan disiplin melalui reward dan punishment. Penegakan seluruh

supremasi

peraturan

hukum

dilakukan

perundangan

dengan

dengan

melaksanakan

sebenar-benarnya,

dan

menempatkan semua pihak dalam posisi yang setara dimata hukum. Kepada masyarakat yang kurang mampu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma,

dan

untuk

meningkatkan

kesadaran

hukum

kepada

masyarakat dilakukan penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum, dan kampanye sadar hukum kepada masyarakat 3.

Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dilakukan dengan cara menumbuhkembangkan

lembaga

dan

organisasi

kemasyarakatan,

melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta membuka kotak pelayanan pengaduan masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

127


4.

Mengatur Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal Terpadu Dan Berkesinambungan Dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam yang potensial maka perlu dilakukan pembagian zona pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan aspek kelayakan dan kepatutan, membangun kawasan perkebunan dan pertanian, membangun kawasan budidaya laut, perencanaan yang matang dalam setiap pemberian izin, terutama perizinan tambang, membuka peluang pasar, mengelola potensi pariwisata dengan mengundang investor lokal dan luar negeri serta menyiapkan fasilitas sentra produksi sumber daya alam.

5.

Membangun Akses Transportasi dan Komunikasi antar Pulau Pembangunan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah dan antar pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas mutlak diperlukan untuk mengembangkan

pusat-pusat

pertumbuhan

dan

pengembangan

perekonomian masyarakat. Tabel 92. Strategi pembangunan daerah 2011-2015 Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berpayungkan Budaya Melayu yang dilandasi Iman dan Taqwa” Misi 1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu Tujuan Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas pulaupulau

Sasaran Meningkatnya jumlah orang dan barang yang melalui pelabuhan sebesar 50% pada 2015 Terbangun dan beroperasinya paling kurang satu (1) bandara perintis pada 2013

Strategi Membangun Akses Transportasi dan Komunikasi antar Pulau

Terbangun dan beroperasinya jembatan antar pulau Coverage area telekomunikasi seluler mencapai 100% pada 2013 Terbangunnya port of entry dengan fungsi Custom, Immigration, Quarantine, and Port (CIQP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

128


Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata dan sesuai dengan zonasi dan potensi wilayah

Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07,7% pada 2015 dengan industri mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu faktor pendorong Optimalnya Tarempa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsi utamanyanya sebagai pusat kegiatan perdagangan, sentra produksi perikanan dan perkebunan, pengolahan perikanan, kawasan pariwisata, dan simpul transportasi laut skala nasional Optimalnya Letung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsinya sebagai pusat produksi perikanan dan perkebunan, koleksi, distribusi, dan pengolahan hasil perikanan, pusat pengembangan pertanian, kawasan pariwisata, dan simpul pelayanan transportasi laut dan udara skala regional Optimalnya Palmatak sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsinya sebagai pusat kegiatan pertambangan minyak dan gas, pusat produksi perikanan dan perkebunan, pusat koleksi, distribusi, dan pengolahan hasil perikanan, kawasan pariwisata, dan simpul pelayanan transportasi laut dan udara skala regional

Meningkatkan pasokan energi untuk mendukung aktivitas perekonomian


Meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan


Meningkatkan investasi pada usaha-usaha yang

Meningkatnya nilai investasi berskala nasional, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun




129


berbasis sumber daya alam dan pengolahannya

Penanaman Modal Asing (PMA) paling kurang 5% setiap tahun Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN Meningkatnya jumlah dan jenis industriindustri pengolahan sumber daya alam Terbangunnya destinasi wisata bahari sekurang-kurangnya di satu pulau tidak berpenghuni

Menjaga fungsifungsi lingkungan hidup

Mengatur Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal Terpadu Dan Berkesinambungan

Terkuranginya praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan Ditetapkannya kawasan-kawasan hutan lindung, suaka alam, suaka alam laut, cagar alam, dan DPL (Daerah Perlindungan Laut) di tahun 2012 Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung rehabilitasi dan konservasi hutan lindung, suaka alam, suaka alam laut, cagar alam, dan cagar alam laut Lestarinya sumber-sumber air bersih

Meningkatkan tingkat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan


Mengoptimalkan potensi wisata yang berbasis sumber daya alam dan budaya setempat


Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya pada


Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas sarana/prasarana marikultur Meningkatnya peran pemerintah daerah dengan instansi vertikal lainnya dalam Bakorla

Meningkatnya jumlah grup kesenian yang aktif Jumlah wisatawan (mancanegara dan nusantara) meningkat sebesar 20% pada 2015

Tersertifikasinya produk yang dihasilkan UMKM untuk meningkatkan nilai jual dan cakupan pasar Meningkatnya volume ekspor produk


130


sektor perikanan dan perkebunan

UMKM ke negara-negara tetangga

Mengoptimalkan Perusahaan Daerah sebagai agen pendorong ekonomi daerah

Terbentuknya BUMD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2012

Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menguatkan jaringan produksi dan pemasaran UMKM

Terselesaikannya persoalan aset BUMD antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemerintah Kabupaten Natuna Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap PAD

Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi lebih sehat dan berpendidikan Tujuan Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap layanan kesehatan

Sasaran Meningkatnya Angka Harapan Hidup Terbangunnya satu RSUD Tipe C Terbangun dan beroperasinya Puskesmas di seluruh kecamatan

Strategi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Terbangun dan beroperasinya Pustu di seluruh desa Status gizi buruk/gizi kurang pada balita sebesar 0% di 2015 Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan sesuai kebutuhan, minat, dan bakat


Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat


Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan


Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah






131


Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap informasi


Meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap air bersih


Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah



Meningkatnya volume sampah terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah rumah tangga Misi 3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Anambas agar memiliki kemampuan yang diakui, terampil dan berakhlak mulia Tujuan

Sasaran

Meningkatkan keterampilan dan produktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah


Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas petani dan nelayan

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (dengan migas) paling kurang sebesar 20% pada 2015

Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menunjang UMKM

Strategi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Meningkatnya Indeks Swasembada Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menunjang usaha petani dan nelayan Adanya kelembagaan pemerintah daerah yang menangani penyuluhan dan pembinaan petani dan nelayan pada tahun 2012

Menyelenggarakan Meningkatnya angka melek huruf pendidikan Meningkatnya jumlah peserta PAUD nonformal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para

Menurunnya tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,0-6,0% pada 2015


132


pencari kerja Misi 4. Menciptakan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal serta mengedepankan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pemerintah yang bersih Tujuan

Sasaran

Mengoptimalkan tingkat pelayanan masyarakat oleh aparatur pemerintah daerah


Mewujudkan sumber daya aparatur daerah yang berkualitas



Strategi Menciptakan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Menegakkan Supremasi Hukum

Paling kurang 90% sasaran tahunan pembangunan daerah dalam RPJM tercapai setiap tahun pada periode 20112015 Nilai efektivitas dan efisiensi kerja dari hasil analisis beban kerja paling kurang 0,70 Meningkatnya serapan anggaran setiap tahunnya selama periode 2011-2015 Meningkatnya kesejahteraan aparatur

Mewujudkan pemerintah yang bersih

Opini pengelolaan keuangan daerah paling kurang adalah "Wajar Dengan Pengecualian" Tidak adanya (zero incident) kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah


Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah



Partisipasi desa/kelurahan dalam Musrenbang Kecamatan mencapai 100% setiap tahunnya


133


Paling kurang sebagian usulan hasil musrenbang desa/kelurahan terakomodir dalam RKPD Paling kurang sebagian usulan hasil musrenbang kecamatan terakomodir dalam RKPD Memperkuat kelembagaankelembagaan masyarakat


Meningkatkan kualitas komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat


Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan PKK paling kurang 10% setiap tahun

Adanya media yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan

Misi 5. Mengembangkan perikehidupan yang agamis dan berbudaya melayu Tujuan

Sasaran

Meningkatkan aktivitas keagamaan

Meningkatnya aktivitas kelompokkelompok keagamaan

Meningkatkan aktivitas budaya Melayu


Meningkatnya angka melek Al-Quran

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Adanya event-event budaya Melayu secara rutin setiap tahun Adanya budaya Melayu yang menjadi obyek wisata dan identitas daerah

Meningkatkan kualitas moral generasi muda

Strategi

Tersedianya media bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat

Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat

Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan yang aktif Adanya event-event kepemudaan secara rutin setiap tahun

7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan sehingga memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

134


Tabel 93. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Arah Kebijakan No

Sasaran

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4

Tahun 5

Misi 1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu 1

Meningkatnya jumlah orang dan barang yang melalui pelabuhan sebesar 50% pada 2015

2

Terbangun dan beroperasinya paling kurang satu (1) bandara perintis pada 2013

3

Terbangun dan beroperasinya jembatan antar pulau

4

Coverage area telekomunikasi seluler mencapai 100% pada 2013

5

Terbangunnya port of entry dengan fungsi Custom, Immigration, Quarantine, and Port (CIQP)

6

Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0-7,7% pada 2015 dengan industri mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu faktor pendorong

7

Optimalnya Tarempa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsi utamanyanya sebagai pusat kegiatan perdagangan, sentra produksi perikanan dan perkebunan, pengolahan perikanan, kawasan pariwisata, dan simpul transportasi laut skala nasional

8

Optimalnya Letung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsinya sebagai pusat produksi perikanan dan perkebunan, koleksi, distribusi, dan pengolahan hasil perikanan, pusat pengembangan pertanian, kawasan pariwisata, dan simpul pelayanan transportasi laut dan udara skala regional


Membangun Akses Transportasi dan Komunikasi antar Pulau. Pembangunan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah dan antar pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas mutlak diperlukan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan perekonomian masyarakat.

135


Arah Kebijakan No

Sasaran

9

Optimalnya Palmatak sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung fungsinya sebagai pusat kegiatan pertambangan minyak dan gas, pusat produksi perikanan dan perkebunan, pusat koleksi, distribusi, dan pengolahan hasil perikanan, kawasan pariwisata, dan simpul pelayanan transportasi laut dan udara skala regional

10


11


12


13


14

Meningkatnya nilai investasi berskala nasional, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) paling kurang 5% setiap tahun

15

Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN

16

Meningkatnya jumlah dan jenis industri-industri pengolahan sumber daya alam

17

Terbangunnya destinasi wisata bahari sekurang-kurangnya di satu pulau tidak berpenghuni

18

Terkuranginya praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan

19

Ditetapkannya kawasan-kawasan hutan lindung, suaka alam, suaka alam laut, cagar alam, dan DPL (Daerah Perlindungan Laut) di tahun



Tahun 5

Mengatur Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Optimal Terpadu Dan Berkesinambungan. Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam yang potensial maka perlu dilakukan pembagian zona pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek kelayakan dan kepatutan, membangun kawasan perkebunan dan pertanian, membangun kawasan budidaya laut, perencanaan yang matang dalam setiap pemberian izin, terutama perizinan tambang, membuka peluang 136


Arah Kebijakan No

Sasaran 2012

20

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung rehabilitasi dan konservasi hutan lindung, suaka alam, suaka alam laut, cagar alam, dan cagar alam laut

21

Lestarinya sumber-sumber air bersih

22


23

Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas sarana/prasarana marikultur

24

Meningkatnya peran pemerintah daerah dengan instansi vertikal lainnya dalam Bakorla

25


26

Meningkatnya jumlah grup kesenian yang aktif

27

Jumlah wisatawan (mancanegara dan nusantara) meningkat sebesar 20% pada 2015

28


29


30

Meningkatnya volume ekspor produk UMKM ke negara-negara tetangga

31

Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menguatkan jaringan produksi dan pemasaran UMKM

32

Terbentuknya BUMD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2012


Tahun 5 pasar, mengelola potensi pariwisata dengan mengundang investor lokal dan luar negeri serta menyiapkan fasilitas sentra produksi sumber daya alam. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4

137


Arah Kebijakan No

Sasaran

33

Terselesaikannya persoalan aset BUMD antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemerintah Kabupaten Natuna

34

Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap PAD


Tahun 5

Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi lebih sehat dan berpendidikan 35

Meningkatnya Angka Harapan Hidup

36

Terbangunnya satu RSUD Tipe C

37

Terbangun dan beroperasinya Puskesmas di seluruh kecamatan

38

Terbangun dan beroperasinya Pustu di seluruh desa

39

Status gizi buruk/gizi kurang pada balita sebesar 0% di 2015

40


41


42


43


44


45


46


47


48


49



Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia. Meningkatkan sumberdaya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu membentuk sumberdaya manusia yang handal, terampil dan berakhlak mulia. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menumbuhkembangkan budaya lokal dan meningkatkan pembinaan dan toleransi umat beragama. Peningkatan sumberdaya manusia melalui bidang pendidikan harus mendapat perhatian pemerintah. Peningkatan mutu pendidikan mencakup mutu siswa, mutu guru, mutu sarana dan prasarana serta mutu kurikulum. Peningkatan sumberdaya manusia juga menyangkut aspek kesehatan. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tergantung pada ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga medis, serta pola hidup dan perilaku masyarakat. Sehingga diperlukan pemberdayaan sumberdaya 138


Arah Kebijakan No

Sasaran

50


51

Meningkatnya volume sampah terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

52

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah rumah tangga

Tahun 5 manusia secara berkelanjutan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang medis tertentu termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4

Misi 3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Anambas agar memiliki kemampuan yang diakui, terampil dan berakhlak mulia 53 54 55 56 57 58

Tersertifikasinya produk yang dihasilkan UMKM untuk meningkatkan nilai Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia. jual dan cakupan pasar Meningkatkan sumberdaya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menunjang UMKM mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (dengan membentuk sumberdaya manusia yang handal, migas) paling kurang sebesar 20% pada 2015 terampil dan berakhlak mulia. Dalam konteks Meningkatnya Indeks Swasembada membentuk sumber daya manusia yang terampil, Dimanfaatkannya teknologi informasi untuk menunjang usaha petani dan maka pendidikan vokasi dan pendidikan profesi menjadi mutlak dilakukan, termasuk di dalamnya nelayan peningkatan keterampilan bagi pelaku UMKM, Adanya kelembagaan pemerintah daerah yang menangani penyuluhan nelayan, dan petani. dan pembinaan petani dan nelayan pada tahun 2012

59

Meningkatnya angka melek huruf

60

Meningkatnya jumlah peserta PAUD

61

Menurunnya tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,0-6,0% pada 2015

Misi 4. Menciptakan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal serta mengedepankan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pemerintah yang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

139


Arah Kebijakan No

Sasaran


Tahun 5

bersih 62


63


64


65

Paling kurang 90% sasaran tahunan pembangunan daerah dalam RPJM tercapai setiap tahun pada periode 2011-2015

66

Nilai efektivitas dan efisiensi kerja dari hasil analisis beban kerja paling kurang 0,70

67

Meningkatnya serapan anggaran setiap tahunnya selama periode 20112015

68

Meningkatnya kesejahteraan aparatur

69

Opini pengelolaan keuangan daerah paling kurang adalah "Wajar Dengan Pengecualian"

70

Tidak adanya (zero incident) kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan

71


72



Menciptakan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Menegakkan Supremasi Hukum. Dalam upaya menciptakan sumberdaya aparatur pemerintah yang profesional maka proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka dan berkualitas dengan mengutamakan penduduk setempat, penempatan pegawai sesuai dengan potensi dan kemampuan, dan peningkatan disiplin melalui reward dan punishment. Penegakan supremasi hukum dilakukan dengan melaksanakan seluruh peraturan perundangan dengan sebenar-benarnya, dan menempatkan semua pihak dalam posisi yang setara dimata hukum. Kepada masyarakat yang kurang mampu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dilakukan penyuluhanpenyuluhan di bidang hukum, dan kampanye sadar hukum kepada masyarakat.

140


Arah Kebijakan No

Sasaran

73


74

Partisipasi desa/kelurahan dalam Musrenbang Kecamatan mencapai 100% setiap tahunnya

75

Paling kurang sebagian usulan hasil musrenbang desa/kelurahan terakomodir dalam RKPD

76

Paling kurang sebagian usulan hasil musrenbang kecamatan terakomodir dalam RKPD

77


78

Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan PKK paling kurang 10% setiap tahun

79


80

Adanya media yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan


Tahun 5

Misi 5. Mengembangkan perikehidupan yang agamis dan berbudaya melayu 81

Meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok keagamaan

82

Meningkatnya angka melek Al-Quran

83


84

Adanya event-event budaya Melayu secara rutin setiap tahun

85

Adanya budaya Melayu yang menjadi obyek wisata dan identitas daerah

86

Tersedianya media bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat

87

Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan yang aktif


Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dilakukan dengan cara menumbuhkembangkan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, melibatkan peran 141


Arah Kebijakan No 88

Sasaran Adanya event-event kepemudaan secara rutin setiap tahun


Tahun 5 masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta membuka kotak pelayanan pengaduan masyarakat. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4

142


8.

BAB VIII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mencapai Visi dan Misi, dengan mempertimbangkan tujuan dan arah kebijakan yang dirumuskan, maka program dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 2011-2015 adalah sebagai berikut:

8.1. Program per Urusan 1.

2.

Urusan Pendidikan: a.

Pendidikan Anak Usia Dini.

b.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

c.

Pendidikan Menengah.

d.

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

e.

Pendidikan Non Formal.

f.

Manajemen Pelayanan Pendidikan.

g.

Pendidikan Luar Biasa.

Urusan Kesehatan: a. Upaya Kesehatan Masyarakat. b. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. c. Perbaikan Gizi Masyarakat. d. Pengembangan Lingkungan Sehat. e. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. f. Standarisasi pelayanan kesehatan. g. Pelayanan kesehatan penduduk miskin . h. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. i.

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.

j.

Pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana

dan

prasarana

puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya. k. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

143


l.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

m. Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.

Urusan Pekerjaan Umum: a. Program pembangunan jalan dan jembatan. b. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. c. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. d. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. e. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

4.

Urusan Penataan Ruang: a. Perencanaan Tata Ruang.

5.

Urusan Perencanaan Pembangunan. a. Pengembangan data/informasi. b. Kerjasama pembangunan. c. Kerjasama

Pembangunan

(kegiatan

koordinasi

kerjasama

wilayah

perbatasan). d. Pengembangan Wilayah Perbatasan. e. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. f. Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah. g. Perencanaan Pembangunan Daerah. h. Pengembangan Wilayah perbatasan. 6.

Urusan Perhubungan: a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. c. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (laut). d. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (udara).

7.

Urusan Lingkungan Hidup: a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. b. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. d. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.


144


e. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. f. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan. g. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. 8.

Urusan Tenaga Kerja: a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. b. Kemitraan dengan Dunia Usaha untuk Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja.

9.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: a. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

10. Urusan Penanaman Modal Daerah: a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 11. Urusan Kebudayaan: a. Pengelolaan Kekayaan Budaya. b. Pengelolaan Keragaman Budaya. c. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. 12. Urusan Pemuda dan Olahraga: a. Peningkatan peran serta kepemudaan. b. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. c. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga. 13. Urusan Pemerintahan Umum: a. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. b. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten. c. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. d. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. e. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

145


f. Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat. g. Pengembangan media partisipasi masyarakat. h. Penataan peraturan perundang-undangan. i.

Penataan Daerah Otonomi Baru.

j.

Program pengembangan pulau-pulau kecil dan pulau terdepan.

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. c. Sistem Penanggulangan Kemiskinan. 15. Urusan Statistik: a. Pengembangan data/informasi/statistik daerah. 16. Urusan Komunikasi dan Informatika: a. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa. 17. Urusan Pertanian: a. Peningkatan Kesejahteraan Petani. b. Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan). c. peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. d. peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. e. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan. f. pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan. g. peningkatan produksi hasil peternakan. h. peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. i.

peningkatan penerapan teknologi peternakan.

18. Urusan Kehutanan: a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 19. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral: a. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. b. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 20. Urusan Pariwisata: a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. b. Pengembangan Destinasi Pariwisata. 21. Urusan Kelautan dan Perikanan: a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

146


b. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut. c. Pengembangan budidaya perikanan. d. Pengembangan perikanan tangkap. e. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan. f. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan. g. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. h. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. i.

Pengembangan industri pengolahan perikanan.

j.

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perikanan.

k. Koordinasi pengawasan sumber daya kelautan. l.

Pengelolaan Bahan Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

22. Urusan Perdagangan: a. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. b. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 23. Urusan Perindustrian: a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. b. Pengembangan sentra-sentra industri potensial. 24. Seluruh Urusan a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. b. Peningkatan disiplin aparatur. c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


147


9.

BAB IX

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program-program

sebagaimana

tersebut

pada

Bab

VIII

merupakan

program-program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah atau dengan kata lain program prioritas I. Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Bagi program prioritas yang dikategorikan strategis (atau Prioritas I), menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Suatu

urusan

pembangunan

dan

menjadi

strategis

bagaimana

tergantung

strategi

tujuan

pencapaiannya.

dan

sasaran

Suatu

urusan

pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi

intensitasnya

dibanding

yang

operasional.

Begitu

pula

dalam

penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Kerangka pendanaan untuk program-program prioritas adalah sebagai berikut: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kep. Anambas

148


1.

Program prioritas pada urusan pendidikan mendapatkan alokasi sebesar 16% terhadap total Belanja Langsung;

2.

Pembangunan bandara perintis diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 200 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten;

3.

Pembangunan jembatan Anjor (Antang-Joruan) membutuhkan dana sebesar Rp 120 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten; dan

4.

Pembangunan RSUD Tipe C membutuhkan dana sebesar Rp 90 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten. Kerangka pendanaan untuk program-program prioritas lainnya dapat dilihat

padaTabel 94.


149


Tabel 94. Kebutuhan Pendanaan Program-Program Prioritas 2011-2015 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Jumlah peserta PAUD (orang)

701

901

1.187.935.339,00

1000

7.067.091.490,13

1100

7.420.446.064,63

1200

7.791.468.367,86

1300

8.181.041.786,26

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

5,94

7,12

25.181.989.705,00

8,32

35.632.394.067,86

9,50

37.414.013.771,25

10,69

39.284.714.459,81

11,88

41.248.950.182,80

Pendidikan Menengah

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)

52,63

67,63

4.315.314.825,00

72,63

17.816.197.033,93

77,63

18.707.006.885,63

82,63

19.642.357.229,91

87,63

20.624.475.091,40

Rasio ketersediaan sekolah menengah terhadap penduduk usia sekolah menengah (2008) Jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 (%) Tenaga kependidikan berkualifikasi pengawas (orang) Angka melek huruf (%) 2009 Meningkatnya angka melek Al-Quran

65,69

80,69

18,66

25

19

19

Bidang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Urusan Pendidikan: Pendidikan Anak Usia Dini

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Non Formal

Indikator Kinerja

81,4

2011

85,40

2012

2013

85,69

2.232.010.104,00

30

90,69

23.754.929.378,57

21 477.935.100,00

87,40

2014

35

95,69

24.942.675.847,50

22 8.908.098.516,96

89,40

2015

43

100,69

26.189.809.639,88

23 9.353.503.442,81

91,40

50

27.499.300.121,87

24 9.821.178.614,95

91,40

10.312.237.545,70

NA


150


Bidang Urusan Pemerintah Daerah Manajemen Pelayanan Pendidikan Pendidikan Luar Biasa Urusan Kesehatan: Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja Adanya inisiasi menuju berdirinya perguruan tinggi di kabupaten Kepulauan Anambas Jumlah Sekolah Luar Biasa

Kondisi Kinerja Awal Belum

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target Belum

(Rp) 1.799.799.717,00

2012 Target Ada

(Rp) 1.889.789.825,94

0

2013 Target Ada

(Rp) 1.984.279.317,24

Target Ada

(Rp) 2.083.493.283,10

0

2015 Target Ada

(Rp) 2.187.667.947,26

0

0

Angka Harapan Hidup 2008

67,07

67,47

13.680.848.000,00

67,67

8.316.114.214,55

67,87

8.919.380.651,55

68,07

13.947.898.801,44

68,27

13.725.241.374,73

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


67,07

67,47

562.185.000,00

67,67

341.732.812,89

67,87

366.522.748,56

68,07

629.905.107,16

68,27

564.009.250,18

Perbaikan Gizi Masyarakat

Angka Harapan Hidup 2008 Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi kurang (%)

67,07

67,47

1.812.397.750,00

67,67

1.101.693.892,89

67,87

1.181.612.822,85

68,07

1.889.715.321,49

68,27

1.818.278.851,26

0

0

0

0

0

0

5,2

4,5

4

3,5

3

<2

Pengembangan Lingkungan Sehat


67,07

67,47

88.075.000,00

67,67

53.537.745,57

67,87

57.421.473,50

68,07

89.986.443,88

68,27

88.360.797,09

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


67,07

67,47

1.398.200.000,00

67,67

849.917.409,71

67.87

911.572.003,94

68.07

1.112.274.464,17

68,27

1.402.737.059,15

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


67,07

67,47

226.575.000,00

67,67

137.727.104,21

67,87

147.718.085,25

68,07

229.465.431,89

68,27

227.310.219,69


67,07

67,47

391.640.000,00

67,67

238.064.407,34

67,87

255.334.043,50

68,07

899.864.438,80

68,27

1.134.857.660,74


1

2014

0

151


Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

RSUD Tipe C

0

Target 0

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

RSUD Tipe C

0

0

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskes mas Pembantu dan Jaringannya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Jumlah Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan Jumlah Pustu menjadi Puskesmas

7

10

21

22

0

0

5,2

4,5

0

0

Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi kurang (%)

(Rp) 3.400.175.750,00

2012 Target 0

(Rp) 90.000.000.000,00

0

6.360.588.000,00

12

3.866.381.402,65

22

53.875.000,00

0

2013

4

2015

Target 1

(Rp) 2.290.782.307,39

Target 1

(Rp) 3.599.457.755,21

Target 1

(Rp) 4.539.430.642,97

1

10.000.000.000,00

1

10.000.000.000,00

1

10.000.000.000,00

14

4.146.855.921,48

15

30.000.000.000,00

17

30.000.000.000,00

22

618.848.521,47

2014

0

23

663.740.947,55

3,5

0

23

809.877.994,92

3

0

1.021.371.894,67

<2%

Urusan Pekerjaan Umum: Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jembatan antar pulau

51.497.704.505,00


0

40.000.000.000,00

0

80.000.000.000,00

0

67.489.832.910,21

1

85.114.324.555,72

152



Indikator Kinerja



5.537

Target 8.306

0

0

Penduduk berakses air minum (%)

5.537

8.306

Infrastruktur Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tarempa Infrastruktur Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Letung Infrastruktur Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Palmatak

NA

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Penduduk berakses air minum (jiwa)

Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air

2012

(Rp) 160.460.675,00

3.013.927.343,00

2013

2014

2015

Target 16.612

(Rp) 97.538.493,25

Target 25.649

(Rp) 104.614.117,48

Target 40.695

(Rp) 224.966.109,70

Target 60.992

(Rp) 283.714.415,19

15

1.719.023.670,75

25

1.843.724.854,29

35

2.249.661.097,01

45

2.837.144.151,86

16.612

1.832.062.165,94

25.649

1.964.963.372,76

40.695

4.049.389.974,61

60.992

5.106.859.473,34

-

34.380.473.415,09

36.874.497.085,85

80.000.000.000,00

60.000.000.000,00

NA NA

Urusan Penataan Ruang Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Rencana Tata Ruang

0

1

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

0

0

Ketaatan terhadap RTRW Ketaatan terhadap RTRW

NA

520.350.482,00

1

316.303.056,65

3 282.796.759,90

NA


1

339,248.270,37

3

1

1

3

3

171.902.367,08

184.372.485,43

292.455.942,61

283.714.415,19

343.804.734,15

368.744.970,86

449.932.219,40

567.428.830.37

153


Bidang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Data/Informasi Kerjasama Pembangunan Pengembangan Wilayah Perbatasan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

Basis data dan informasi yang valid dan termutakhirkan setiap tahun Pengelolaan perbatasan antar kabupaten Infrastruktur perbatasan negara dan kabupaten Perencanaan PKW Tarempa Perencanaan PKL Letung Perencanaan PKL Palmatak Ketaatan terhadap dokumen perencanan pembangunan


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target

2012 (Rp)

Target

2013 (Rp)

Target

2014 (Rp)

Target

2015 (Rp)

Target

(Rp)

NA

5.923.601.470,00

3.600.752.408,47

3.861.957.704,60

4.712.251.931,79

5.942.823.133,73

NA

12.246.409.475,00

7.444.168.659,15

7.984.182,539,15

9.602.074.479,23

12.286.148.199,16

171.902.367,08

184.372.485,43

899.864.438,80

851.143.245,56

164.458.816,28

200.668.011,93

253.071.041,35

NA 0

0

1

0

0

1

0

0

1

NA

252.252.500,00

7.379.097.150,00

618.848.521,47

153.335.568,15

Penyelenggaraan Musrenbang (%)

100%

100%

Dokumen perencanaan pembangunan daerah (%) Media komunikasi pembangunan antara masyarakat dan pemerintah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

2

2

3

4


100%

4.485.497.879,93

100%

4.810.884.262,85

100%

5.870.105.370,19

100%

7.403.041.793,27

154


Bidang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Indikator Kinerja

Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turrun) Jumlah bandara perintis Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turrun) Jumlah bandara perintis Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turrun) Jumlah bandara perintis


0


(Rp)

2013

2014

2015

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Meningka t 10%

Meningka t 20%

343.804.734,15

Meningka t 30%

368.744.970,86

Meningk at 40%

449.932.219,40

Meningk at 50%

567.428.830,37

0

0

Meningka t 10% 0

2012

1.952.995.316,50

0 Meningka t 10%

0

0

0

1

15

25

Meningka t 20%

1 1.187.158.289,64

0 5.413.298.000,03

Meningka t 20%

Meningka t 30%

1 1.273.276.966,35

1 70.000.000.000,00

0

Meningka t 30%

Meningk at 40%

1 1.553.616.663,71

1 111.000.000.000,0 0

1

Meningk at 40%

Meningk at 50%

1.959.332.646,83

1 21.000.000.000,00

1

Meningk at 50%

6.809.145.964,46

1

Urusan Lingkungan Hidup Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Persentase penanganan sampah Peran serta masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah rumah tangga Jumlah kasus pencemaran

1.463.566.400,00

2

1.719.023.670,75

40

3

1.843.724.854,29

50

3

3.599.457.755,21

60

3

3.404.572.982,23

70

NA

NA

1.140.008.000,00


692.971.424,98

743.240.864,73

1.151.826.481,67

1.143.707.244,55

155


Bidang Urusan Pemerintah Daerah Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Urusan Tenaga Kerja Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja



2012 (Rp)

Target

(Rp) 275.043.787,32

2013 Target

(Rp) 294.995.976,69

2014 Target

(Rp) 584.911.885,22

2015 Target

(Rp) 737.657.479,48

Jumlah kawasankawasan hutan lindung, suaka alam, suaka alam laut, cagar alam, dan DPL (Daerah Perlindungan Laut) Luas rehabilitasi lingkungan

NA

NA

293.247.100,00

178.254.767,30

191.185.700,61

719.891.551,04

907.886.128,59

Database sumber daya alam dan lingkungan hidup

NA

479.842.911,10

291.679.905,64

312.838.910,06

494.925.441,34

481.399.967,08

Jumlah destinasi wisata bahari

NA

3.318.704.737,73

4.049.389.974,61

5.106.859.473,34

Luas rehabilitasi mangrove dan pesisir

NA

184.372.485,43

224.966.109,70

283.714.415,19

Luas rehabilitasi terumbu karang

NA

Tingkat pengangguran terbuka (%)

18,05

171.902.367,08

16,05

2.612.569.091,00


15,05

1.588.090.369,41

14,05

1.703.293.407,04

13,05

2.924.559.426,11

12,05

3.688.287.397,41

156



Indikator Kinerja


Kemitraan dengan Dunia Usaha untuk Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah kemitraan

Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Sertifikasi produk UMKM Nilai produksi UMKM (juta rupiah)

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah wirausahawan dan UMKM

NA

Jumlah kredit produktif yang dikucurkan kepada UMKM

NA

Penggunaan teknologi informasi untuk menunjang aktivitas usaha dan pemasaran UMKM

Belum ada

Jumlah kerjasama investasi PMA dan PMDN

NA


2012 (Rp)

2015

(Rp) 206.282.840,49

Target

(Rp) 221.246.982,52

Target

(Rp) 269.959.331,64

Target

(Rp) 340.457.298,22

687.609.468,30

25

737.489.941,72

25

899.864.438,80

30

1.134.857.660,74

6

20

20

17.395,2

17,917.1 0

18,454.6 1

1.194.661.700,00

Belum ada

2014

Target

NA

4

2013

19,008.2

19,578.5 0

5

20,165.8 5

859.511.835,38

921.862.427,15

1.124.830.548,50

1.418.572.075,93

1.031.414.202,45

1.106.234.912,58

1.349.796.658,20

1.702.286.491,11

Ada

Ada

Ada

Ada

Urusan Penanaman Modal Daerah Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


275.043.787,32

294.995.976,69

359.945.775,52

453.943.064,30

157


Bidang Urusan Pemerintah Daerah Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Urusan Kebudayaan Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Urusan Pemuda dan Olahraga Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Indikator Kinerja


Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN

NA

Jumlah destinasi wisata budaya

NA

Jumlah grup kesenian yang aktif

NA

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah destinasi wisata budaya

NA


2012 (Rp)

Target

781.052.525,00

1

NA

(Rp) 515.707.101,23

2013 Target

474.774.809,68

1 694.144.475,00

(Rp) 553.117.456,29

2014 Target

509.215.859,96

1 421.946.412,64

(Rp) 674.898.329,10

2015 Target

621.330.838,75

1 452.555.192,46

783.586.984,66

1 552.195.089,39

696.396.924,25

Jumlah grup kesenian yang aktif

8

8

11

13

13

13

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

2

3

3

3

3

3

Jumlah organisasi pemuda yang aktif (Karang Taruna dan organisasi kepemudaan) Jumlah kegiatan (events) kepemudaan skala kabupaten

NA

343.804.734,15

34

37

1

2

1.309.520.000,00


37

3

796.011.905,57

368.744.970,86

37

3

853.756.093,98

449.932.219,40

37

3

(Rp) 851.143.245,56

1.041.729.120,53

567.428.830,37

37

1.313.769.298,88

3

158


Bidang Urusan Pemerintah Daerah Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Urusan Pemerintahan Umum Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator Kinerja


Jumlah wirausahawan muda

NA

Jumlah penyelenggaraan pelatihan kecakapan hidup

NA

Jumlah sarana olahraga yang dibangun Pemda

0


2012 (Rp)

5

2013

2014

2015

Target

(Rp) 687.609,468,30

Target

(Rp) 737.489.941,72

Target

(Rp) 899.864.438,80

Target

(Rp) 1.134.857.660,74

5

1.719.023.670,75

5

1.843.724.854,29

5

2.249.661.097,01

6

2.837.144.151,86

91

5.309.251.761,44

92

5.694.394.787,46

94

8.638.698.612,51

95

8.762.597.538,34

Jumlah kegiatan olahraga

NA

Persentase serapan anggaran Opini pengelolaan keuangan daerah

25

90

Wajar Dengan Pengecu alian



Opini pengelolaan keuangan daerah




171.902.367,08


184.372.485,43

Wajar Dengan Pengec ualian

224.966.109,70


283.714.415,19

Kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan

NA

3-7%

2-6%

195.522.946,95

1-5%

209.706.546,22

<3%

337.449.164,55

<2%

322.698.747,50

8.734.255.503,00

321.655.000,00



Wajar Dengan Pengec ualian


159



Indikator Kinerja


Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


NA

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

NA

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani

NA

Pengembangan Media Partisipasi Masyarakat

Media komunikasi yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Harmonisasi peraturan perundangundangan Konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan kabupaten (RPJP, RPJM, Renstra SKPD, RKPD, RenjaSKPD, RTRW)

Penataan Peraturan PerundangUndangan

1

NA

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 3-7%

(Rp) 100.287.500,00

2012 Target 2-6%

837.395.000,00

1

2

5.955.413.150,00

(Rp) 60.961.301,84

2013 Target 1-5%

(Rp) 65.383.548,38

2014 Target <3%

(Rp) 134.979.665,82

2015 Target <2%

(Rp) 170.228.649,11

509.023.451,08

545.948.961,70

854.871.216,86

840.112.286,97

68.760.946,83

73.748.994,17

179.972.887,76

226.971.532,15

110.017.514,93

3.620.089.628,00

2

117.998.390,67

3.882.697.682,00

3

143.978.310,21

5.984.098.518,00

4

181.577.225,72

5.974.738.040,00

NA


160


Bidang Urusan Pemerintah Daerah Penataan Daerah Otonomi Baru

Indikator Kinerja



2012 (Rp)

Target

Pengelolaan perbatasan antar kabupaten

(Rp) 309.424.260,74

2013 Target

(Rp) 331.870.473,77

2014 Target

2015 (Rp)

Target

(Rp)

Program Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terdepan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program Sistem Penanggulangan Kemiskinan Urusan Statistik Pengembangan Data/Informasi/Statis tik Daerah

Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan yang aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan yang aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Angka kemiskinan

NA

0

0

Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Ada

Ada

0

2.879.075.000,00

0

1.750.090.091,80

10

NA

1.877.044.891,47

15 171.902.367,08

10

421.927.075,00


ada

20 184.372.485,43

15

343.804.734,15

2.879.566.204,17

ada

36 224.966.109,70

20

368.744.970,86

2.888.417.392,76

ada

283.714.415,19

36

539.918.663,28

ada

680.914.596,45

161



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Coverage area telekomunikasi seluler (%)

70%

80%

4.395.752.358,00

90%

2.672.025.788,75

100%

2.865.859.523,54

100%

4.499.322.194,01

100%

4.410.016.260,47

Akses masyarakat perdesaan terhadap komunikasi, informasi, dan media massa Warnet di setiap kecamatan

NA

Indikator Kinerja

2011

2012

2013

2014

2015

Urusan Komunikasi dan Informatika Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Urusan Pertanian Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebuna n)

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebuna n Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebuna

Belum

Belum

Ada

Nilai Tukar Petani (data Provinsi Kepri per Juni 2011) Indeks Swasembada (beras)

103,88

103,88

>105,88

343.804.734,15

>108,88

368.744.970,86

>110,88

449.932.219,40

>113,88

567.428.830,37

0,04

0,06

0,08

1.699.610.566,93

0,10

1.822.903.487,70

0,15

2.789.579.760,29

0,20

2.805.104.003,18

Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Volume perdagangan produk pertanian/perkebunan

Tidak ada NA

Tidak ada

NA

594.732.281,45

637.875.270,49

778.317.424,87

981.569.505,38

Jumlah diseminasi teknologi tepat guna pertanian/perkebunan

NA

5.157.071.012,26

5.531.174.562,88

6.748.983.291,02

8.511.432.455,57

2.796.031.082,00


Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

162



Indikator Kinerja


n

Tingkat mekanisasi pertanian/perkebunan

NA

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebuna n

Nilai produksi pertanian/perkebunan

NA

Indeks Swasembada (beras) Cakupan penyuluhan kelompok tani

0,04

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebuna n Lapangan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Urusan Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2012 (Rp)

Target

3.559.521.902,00

0,06

0,08

701.199.996,00

Indeks Swasembada (beras) Volume perdagangan produk peternakan

0,04

Jumlah diseminasi teknologi tepat guna pertanian/perkebunan

NA

Tingkat mekanisasi pertanian/perkebunan

NA

Luas hutan yang direhabilitasi (hektar)

0

0,06

NA

(Rp)

978.394.684,50

500

2014 (Rp)

Target

2.320.669.799,23

0,10

2015 (Rp)

Target

3.599.457.755,21

0,15

(Rp)

3.571.072.296,36

0,20

800.000.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

426.235.219,77

457.155.117,66

719.891.551,04

703.475.339,91

0,08

0

Target

2.163.710.223,68

NA

Nilai produksi peternakan

2013

0,10

0,15

0,20

594.732.281,45

637.875.270,49

989.850.882,68

981.569.505,38

2.406.633.139,06

2.581.214.796,01

3.149.525.535,81

3.972.001.812,60

1.031.414.202,45

1.500

1.106.234.912,58

1.500

1.349.796.658,20

1.500

1.702.286.491,11

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral


163



Indikator Kinerja


2012

2013

2014

2015

Target >60%

(Rp)

>60%

Target >60%

(Rp) 687.609.468,30

Target >60%

(Rp) 737.489.941,72

Target >60%

(Rp) 899.864.438,80

Target >60%

(Rp) 1.134.857.660,74

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN

45

55

6.052.375.374,00

67

8.595.118.353,77

80

9.218.624.271,46

90

11.248.305.485,03

100

14.185.720.759,29

Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jumlah destinasi pariwisata

NA

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Urusan Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata


881.622.525,00

535.907.833,49

574.783.587,35

899.864.438,80

884.483.327,13

NA

1.118.721.000,00

790.750.888,55

848.113.432,97

1.214.816.992,38

1.122.351.169,75

Jumlah Pokmaswas Aktivitas Pokmaswas

NA NA

130.681.000,00

79.436.459,03

85.198.927,94

134.979.665,82

131.105.050,51

Jumlah kasus penangkapan ikan ilegal

11

<11

885.020.000,00

<10

537.973.041,01

<10

576.998.608,88

<10

899.864.438,80

<10

887.891.826,70

Nilai produksi perikanan budidaya (kg) 2009

NA

397.650

2.292.509.535,00

400.000

1.393.537.237,68

420.000

1.494.627.028,24

450.000

2.384.640.762,83

500.000

2.299.948.564,72

NA

Urusan Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Pengembangan Budidaya Perikanan


164



Indikator Kinerja Jumlah pembudidaya ikan (orang)

Pengembangan Perikanan Tangkap

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kondisi Kinerja Awal 1547

Produktivitas perikanan budidaya

NA

Nilai produksi perikanan tangkap (kg) 2009 Armada tangkap Produktivitas perikanan tangkap (cost per unit ratio) Kelembagaan pemerintah daerah yang khusus menangani penyuluhan dan pembinaan petani dan nelayan Nilai perdagangan produksi perikanan

7.186.00 0


2012

2013

2014

2015

Target 1.600

(Rp)

Target 1.650

(Rp)

Target 1.700

(Rp)

Target 1.750

(Rp)

Target 1.800

(Rp)

7.220.00 0

2.364.411.247,00

7.250.00 0

1.437.243.800,98

7.300.000

1.541.504.147,17

7.350.00 0

2.339.647.540,89

7.450.00 0

2.372.083.592,64

Ada

672.960.000,00

Ada

687.609.468,30

Ada

737.489.941,72

Ada

899.864.438,80

ada

1.134.857.660,74

NA NA Tidak ada

NA

1.031.414.202,45

1.106.234.912,58

1.349.796.658,20

1.702.286.491,11

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Luas kawasan budidaya

NA

1.719.023.670,75

1.843.724.854,29

2.249.661.097,01

2.837.144.151,86

Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan

Jumlah industri pengolahan perikanan

NA

6.876.094.683,02

7.374.899.417,17

8.998.644.388,03

11.348.576.607,43


165



Indikator Kinerja



2012 (Rp)

2013

2014

2015

Target

(Rp) 446.946.154,40

Target

(Rp) 479.368.462,12

Target

(Rp) 584.911.885,22

Target

(Rp) 737.657.479,48

<10

103.141.420,25

<10

110.623.491,26

<10

134.979.665,82

<10

170.228.649,11

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Aktivitas Perikanan

Jumlah SPDN

NA

Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Jumlah kasus penangkapan ikan ilegal

11

Aktivitas Bakorla

NA

Jumlah kerjasama perdagangan internasional

NA

584.468.048,06

626.866.450,46

1.079.837.326,56

1.361.829.192,89

Volume ekspor produk UMKM

NA

653.228.994,89

700.615.444,63

1.304.803.436,26

1.418.572.075,93

Kontribusi industri kecil dan menengah terhadap PDRB Jumlah kredit produktif yang dikucurkan kepada industri kecil dan menengah Jumlah sentra industri potensial

NA

1.031.414.202,45

1.106.234.912,58

1.349.796.658,20

1.702.286.491,11

1.753.404.144,17

1.880.599.351,38

2.294.654.318,95

2.893.887.034,89

Urusan Perdagangan Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Urusan Perindustrian Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

<11

1.244.607.700,00

NA

NA

Seluruh Urusan


166


Bidang Urusan Pemerintah Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik paling kurang berkategori “baik” dengan nilai indeks > 3,00 Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai Nilai efektivitas dan efisiensi kerja dari hasil analisis beban kerja paling kurang 0,70 Pelatihan sumber daya aparatur Jumlah



NA

(Rp) 45.097.971.073,00

2012

2013

2014

2015

Target >3,00

(Rp) 27.413.496.465,08

Target >3,00

(Rp) 29.402.122.632,52

Target >3,00

(Rp) 35.875.641.260,58

Target >3,00

(Rp) 45.244.310.768,41

>0,70

687.609.468,30

>0,70

737.489.941,72

>0,70

899.864.438,80

>0,70

1.134.857.660,74

NA

NA

NA

>0,70

11.756.067.000,00

7.146.106.431,84

7.664.498.321,90

9.352.004.808,48

11.794.214.597,84

265.958.904.873,03

475.097.055.943,2 2

498.797.800.793,3 6

523.724.722.113,0 6

549.949.912.049,7 5


167


10. BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

khususnya

dalam

memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Perumusan indikator program-program prioritas dapat dilihat padaTabel 95.


168


Tabel 95. Indikator Program-Program Prioritas

No

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Thn 0

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

Pertumbuhan PDRB

1.2.

Laju inflasi provinsi

1.3.

PDRB per kapita

2008

1.943.686,60

2.293.550,19

2.410.171,38

2.526.792,58

2.643.413,78

2.760.034,97

2.760.034,97

2008

6.493.555,68

7.467.589,03

7.792.266,82

8.116.944,60

8.441.622,38

8.766.300,17

8.766.300,17

Fokus Kesejahteraan Sosial 1.

Pendidikan

1.1.

Angka melek huruf

2008

89,62

90,61

90,97

91,32

91,68

92,04

92,04

1.2.

Angka rata-rata lama sekolah

2010

5,94

7,128

8,316

9,504

10,692

11,88

11,88

2.

Kesehatan

2.1.

Angka usia harapan hidup

2008

67,07

2.2.

Persentase balita gizi buruk

2010

< 2%

67,47 < 2%

67,67 < 2%

67,87 < 2%

68,07 < 2%

68,27 < 2%

68,27 < 2%

2.3

Persentase balita gizi kurang

2010

NA

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

8

8

11

13

13

13

13

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1

Kebudayaan

1.1

Jumlah grup kesenian yang

2010


169


aktif 2

Pemuda dan Olahraga

2.1

Jumlah sarana olahraga yang dibangun Pemda

2010

0

5

5

5

5

6

26

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan

1.1.

Pendidikan dasar:

1.1.1. Angka partisipasi sekolah

2009

96,72

97,12

97,32

97,52

99,52

99,72

99,72

1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah dasar terhadap penduduk usia sekolah dasar

2008

141,10

165,10

173,10

181,10

189,10

197,10

197,10

1.2

Pendidikan menengah

1.2.1

Angka partisipasi sekolah

2009

92,37

94,37

95,37

96,37

97,37

98,37

98,37

1.2.2

Rasio ketersediaan sekolah menengah terhadap penduduk usia sekolah menengah

2008

65,69

80,69

85,69

90,69

95,69

100,69

100,69

1.2.3

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf

2009

81,40

85,40

87,40

87,40

89,40

91,40

91,40

1.3

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2009

701

900

1000

1100

1200

1300

1300

2008

33,33

48,33

53,33

58,33

63,33

68,33

68,33

1.3.1. Jumlah siswa PAUD 1.4

Fasilitas pendidikan

1.4.1

Sekolah pendidikan SD/MI


170


kondisi bangunan baik 1.4.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

2008

52,63

67,63

72,63

77,63

82,63

87,63

87,63

18,66%

25%

30%

35%

43%

50%

50%

2011

19

19

21

22

23

24

24

1.5

Angka kelulusan

1.5.1

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV

1.5.2

Tenaga kependidikan berkualifikasi pengawas (orang)

2.

Kesehatan

2.1

Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah

2009

0

0

0

1

1

1

1

2.2

Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan

2009

7

10

12

14

15

17

17

2.3

Pustu menjadi Puskesmas

2009

21

22

22

22

23

23

23

2.4

Cakupan gizi buruk mendapat perawatan

2010

100%

100%

2.5

Cakupan gizi kurang mendapat perawatan

2010

100%

100%

3

Perumahan

3.1

Rumah tangga pengguna air bersih (%)

2008

13,21

31,21

37,21

43,21

49,21

55,21

55,21

4

Perencanaan Pembangunan

4.1

Tingkat partisipasi Rukun Warga dalam Musrenbang

2010

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

171


Desa/Kelurahan 4.2

Tingkat partisipasi Desa/Kelurahan dalam Musrenbang Kecamatan

2010

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.3

Penjabaran hasil Musrenbang desa/kelurahan ke dalam RKPD

2010

10%

10%

10%

15%

20%

30%

30%

4.4

Penjabaran hasil Musrenbang kecamatan ke dalam RKPD

2010

10%

10%

10%

15%

20%

30%

30%

4.5

Penjabaran sasaran RPJMD ke dalam RenstraSKPD

2010

Tidak ada

80%

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

80%

4.6

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

2010

0

30%

80%

85%

100%

100%

100%

4.7

Penjabaran RKPD ke dalam Renja-SKPD

2010

0

30%

80%

85%

100%

100%

100%

4.8

Ketersediaan database perencanaan pembangunan (dokumen)

2010

6

7

15

50

60

71

71

5

Perhubungan

5.1

Jumlah bandara

2010

1

1

1

1

1

2

2

5.2

Jembatan antar pulau

2010

0

0

0

0

0

1

1

6

Lingkungan Hidup

6.1

Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air (%)

2010

0

0

15

25

35

45

45


172


6.2.

Persentase penanganan sampah

2010

15

25

40

50

60

70

70

6.3

Tempat pengolahan sampah terpadu di pulaupulau padat

2010

0

0

2

1

0

0

3

6.4.

Jumlah masyarakat melakukan kegiatan daur ulang sampah domestik

2010

0

0

10

20

25

35

35

7

Kependudukan dan Catatan Sipil

7.1

Rasio penduduk ber-KTP

2010

90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

7.2

Rasio penduduk ber-akte kelahiran

2010

70%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

8

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

8.1

Sertifikasi produk UMKM

2010

6

20

25

25

30

106

8.2

Penggunaan teknologi informasi untuk menunjang aktivitas usaha dan pemasaran UMKM

2010

Belum Ada

Belum Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

9

Ketenagakerjaan

9.1

Tingkat pengangguran terbuka

2009

18,05

16,05

15,05

14,05

13,05

12,05

12,05

10

Penanaman Modal

10.1

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)

2010

NA

10.2

Rasio daya serap tenaga

2010

NA


173


kerja PMDN dan PMA 11

Kebudayaan

11.1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2010

2

3

3

3

3

3

3 festival per tahun

11.2

Budaya Melayu yang menjadi obyek wisata dan identitas daerah

2010

Belum Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

12

Kepemudaan dan Olahraga

12.1

Jumlah organisasi pemuda yang aktif (Karang Taruna dan organisasi kepemudaan)

2011

34

37

37

37

37

37

37

12.2

Jumlah kegiatan (events) kepemudaan skala kabupaten

2010

1

2

3

3

3

3

3

12.3

Jenis media penyaluran bakat dan minat pemuda

2010

olahraga

Olahraga dan lifeskill






13

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

13.1

Pertumbuhan ekonomi

2010

5,0-6,0%

5,0-6,0%

6,0-7,0%

6,0-7,0%

7,0-7,7%

7,0-7,7%

13.2

Media sosialisasi rencana dan program pemerintah daerah

2010

1

1

2

2

3

4

13.3

Media bagi masyarakat

2010

1

1

2

2

3

4


174


untuk menyampaikan saran dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 13.4

Opini pengelolaan keuangan daerah

2010

Wajar Dengan Pengecualian




Wajar Tanpa Pengecualian



13.5


2010

Belum diketahui

3-7%

2-6%

1-5%

<3%

<2%

<2%

13.6

Persentase serapan anggaran

2010

25%

90%

91%

92%

94%

95%

95%

13.7

Nilai efektivitas dan efisiensi kerja dari hasil analisis beban kerja

2010

Belum diketahui

Belum diketahui

>0,70

>0,70

>0,70

>0,70

>0,70

13.8

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang baik (%)

2010

45

45

50

65

72

72

72

13.9

Indeks Kepuasan Masyarakat

2010

NA

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00

>3,00

14

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

14.1

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM

2010

0

0

10

15

20

36

81

14.2

Jumlah organisasi wanita yang dibina

2010

10

10

15

20

30

40

40

14.3

Jumlah LSM yang aktif

2010

20

20

20

20

20

20

20

15

Komunikasi dan Informatika

15.1

Coverage area jaringan seluler

2010

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%


175


15.2

Jumlah masyarakat pengakses hotspot Pemda

2010

1.076

1.323

1.628

2.002

2.463

3.029

3.029

15.3

Warnet di setiap kecamatan

2010

Belum

Belum

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 1.

Pertanian

1.1.

Indeks Swasembada (beras)

2010

0,04

0,06

0,08

0,10

0,15

0,20

0,20

1.2.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

2008

358.044,85

379.527,54

386.688,44

393.849,34

401.010,23

408.171,13

408.171,13

1.3.

Penggunaan teknologi informasi untuk menunjang aktivitas usaha dan pemasaran petani dan nelayan

2010

Belum ada

Belum ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

1.4.

Kelembagaan pemerintah daerah dengan tugas penyuluh dan pembina petani dan nelayan

2010

Belum ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2.

Kehutanan

2.1.

Rehabilitasi hutan (ha)

2010

0

0

500

1.500

1.500

1.500

5000 ha

2.2.

Penetapan kawasan huta lindung (ha)

2010

0

0

3.000

0

0

0

3.000 ha

3

Pariwisata

3.1

Pembangunan destinasi wisata di pulau tidak berpenghuni

2010

1

4

4

4

4

4

4

3.2

Kunjungan wisata (orang)

2010

NA

750-1.500

1.500-2.000

1.800-2.300

2.000-2.500

2.300-2.800

2.300-2.800


176


4

Kelautan dan Perikanan

4.1

Jumlah kasus illegal fishing

2010

11

<11

<10

<10

<10

<10

<10

4.2

Cakupan bina kelompok nelayan

2010

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.3

Modernisasi alat tangkap nelayan (unit)

2010

210

575

395

650

1.030

870

3730

4.4

Penyediaan alat bantu budidaya (unit)

2010

0

11

120

400

450

550

1.531

5

Perdagangan

5.1

Nilai produksi UMKM (juta rupiah)

2010

17.395,24

17,917.10

18,454.61

19,008.25

19,578.50

20,165.85

20,165.85

6

Perindustrian

6.1

Pertumbuhan industri kecil (unit)

2010

114

20

20

20

20

20

214

Juni 2011 (Provinsi Kepri)

103,88

103,88

>105,88

>108,88

>110,88

>113,88

>113,88

2010

25.952

27.250

28.612

31.473

34.621

38.928

38.928

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1.

Pertanian

1.1

Nilai tukar petani

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1.

Perhubungan

1.1.

Jumlah orang yang melalui Pelabuhan Terempa (naik dan turun)

2

Komunikasi dan


177


Informatika 2.1

Rasio ketersediaan daya listrik (%)

2010

45

55

67

80

90

100

100

ASPEK MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 1

Prevalensi balita gizi buruk (%)

2010

0

0

0

0

0

0

0

2

Prevalensi balita gizi kurang (%)

2010

5.2

4.5

4

3.5

3

<2

<2

3

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar

2010

88,31

88,60

89,00

89,50

90,00

90,50

90,50

4

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

2010

98,31

98,50

98,70

98,90

99,10

99,30

99,30

5

Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun

2008

98,06%

98,30%

98,60%

98,90%

99,20%

99,50%

99,50%

6

Angka kematian balita

2010

20

18

15

10

5

0

0

7

Angka kematian bayi (AKB)

2010

18

15

13

10

5

0

0

8

Angka Kematian Neonatal

2010

20.6

18

15

12

9

6

9

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)

2010

NA

80

85

90

95

100

10

Angka kematian ibu

2010

8

7

6

5

4

2

11

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)

70

75

80

85

85

12

Cakupan pelayanan Antenatal ( sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)


100

85

178


- 1 Kunjungan (%)

2010

91.84

92

92

92

92

92

92

- 4 Kunjungan (%)

2010

73.17

74

75

78

80

82

82

13

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS

2010

NA

65

70

75

80

85

85

14

Angka kejadian Malaria

2010

NA

1

1

1

1

1

15

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)

40

50

60

70

80

16

Tingkat prevalensi Tuberkulosis

60

55

50

45

40

17

Tingkat Kematian karena Tuberkulosis

10

10

5

3

1

18

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS

2010

NA

60

55

50

45

40

19

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

2010

NA

60

55

50

45

40

20

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

2010

NA

Jumlah jiwa dengan akses berkelanjutan terhadap air

2010

21

2010

NA

48

5.537

8.306


44

16.612

40

25.649

36

40.695

32

60.992

60.992

179


minum layak (perkotaan dan perdesaan) 22

Jumlah jiwa dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan dan perdesaan)

2010

3.324

9.967

19.939

29.901

39.868

59.802

59.802

23

Jumlah jiwapada rumah tangga kumuh perkotaan

2010

20.330

15.248

12.198

10.165

8.713

7.624

7.624

24

Jumlah jiwa mengakses Air Minum Perpipaan

2010

16.612

26.649

37.695

40.316

45.651

60.992

60.992

25

Jumlah jiwa mengakses Sumber Air Minum NonPerpipaan Terlindung

2010

44.360

35.768

23.156

16.850

11.805

8.021

8.021


180


11. BAB XI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

11.1.

Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD 2011-2015 menjadi pedoman

penyusunan

RKPD

dan

RAPBD

tahun

pertama

di

bawah

kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya (2015-2020). Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Melalui

pedoman

transisi

ini,

maka

diharapkan

masalah-masalah

pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru dapat terselesaikan.

11.2.

Kaidah Pelaksanaan

Guna mendukung efektifitas dan efisiensi implementasi RPJMD, maka diperlukan: 1.

konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD;

2.

pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD;

3.

penguatan

kemampuan

dan

kapasitas

DPRD

untuk

memantau

dan

mengevaluasi RPJMD; 4.

penguatan kemampuan dan kapasitas pihak non pemerintah (non government stakeholders) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJM ini dapat dicapai selama

ada sinergitas usaha antara SKPD dan seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itulah SKPD, serta masyarakat termasuk dunia


181


usaha,berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. Dalam proses pelaksanaannya, dimungkinkan dilakukan perubahan RPJMD sepanjang terjadi perubahan-perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan. Termasuk perubahan kebijakan ini adalah kebijakan nasional dan kebijakan daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi acuan penyusunan RPJMD. Perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kecuali perubahan pada capaian sasaran tahunan yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.


182


12. BAB XII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu wujud dari kesatuan ini adalah telah diselaraskannya RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015 dengan RPJM Nasional 2010-2014. Hal ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/M PPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229).RPJMD ini juga disusun dengan mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah. Proses penyusunan RPJMD ini dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, melalui proses-proses teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up. Beberapa instrumen yang digunakan antara lain adalah pelibatan tim ahli, serangkaian diskusi kelompok terfokus, hingga penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui rangkaian proses tersebut maka RPJMD telah menjabarkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan, sasaran yang terukur, strategi, kebijakan, dan program-program pembangunan daerah yang dijalankan selama masa jabatan Bupati. Pada akhirnya, keseluruhan proses hingga tersusunnya dokumen RPJMD ini ditujukan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan antar sektor pemerintahan, antar elemen masyarakat dan antar hirarki pemerintahan. Melalui sinergitas dan keterpaduan ini, maka visi dan misi Bupati tidak hanya


183


menjadi janji politik namun mewujud menjadi realita di akhir periode perencanaan dan menentukan wajah Kabupaten Kepulauan Anambas pada 2015.


184

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Recommend Documents