PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN JI. Imam Bonjol e-mail:
[email protected]
TAR E M P A 29791 KEPUTUSAN KEPALA.DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULA.UANANAMBAS NOMOR: 12.b/DPPP/1I2017 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA LA.MPIRANKEPUTUSAN KEPALA.DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULA.UANANAMBAS NOMOR: 06/DPPP/I/2017 TENTANG PENUNJUKAN PANITIAIPEJABAT PENERIMAIPEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULA.UANANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Menimbang
Mengingat
a.
bahwa kegiatan penerimaan/pemeriksaan hasil pekerjaan perlu dilaksanakan dengan tertib dan sebaik-baiknya, maka perlu ditunjuk PanitialPejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
b.
bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas selaku PanitialPejabat PenerimalPemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017;
c.
bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan PanitialPejabat PenerimalPemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017;
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
•
I
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara'Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 8arangJJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangJJasaPemerintah;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia;
13.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
14.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
•
. '
,
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55);
18.
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
19.
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
20.
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
21.
Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 455 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
22.
Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 06/DPPPII/2017 TENTANG PENUNJUKAN PANITIAIPEJABAT PENERIMAIPEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS PERI KANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017
KESATU
Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai PanitialPejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017.
KEDUA
Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagaiberikut: 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 2. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; 4. Mengadakan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan oleh penyedia barang/jasa dalam rangka serah terima pekerjaan;
•
/
,
5. Melakukan pemeriksaan atas spesifikasi mutu, kelengkapan dan kondisi nyata sebagaimana yang tertuang dalam surat pesanan atau dokumen kontrak dengan berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan-Peraturan lain yang berlaku. KETIGA
Panitia/Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan dilarang : 1. Melakukan kerjasama yang dapat merugikan Negara dalam hal menandatangani berita acara serah terima barang yang tidak didahului dengan pemeriksaan barang/pekerjaan dan atau; 2. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dari hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan laparan kemajuan (progress report);
KEEMPAT
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tertera pada Diktum KEDUA di atas, Panitia/Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan selaku Pengguna Anggaran;
KELIMA
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
KEENAM
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017;
KETUJUH
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Tarempa Pada tanggal 22 Februari 2017 KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,
If. CATHARINA D.R.E.W Pembina Tk.1 NIP. 196111092000032001
Tembusan di sampaikan kepada Yth: 1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan); 2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan); 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan); 4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan); 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan); 6. Yang bersangkutan.
•
,
Lampiran Nomor Tanggal
: Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas : 12.b/DPPP/1I2017 : 22 Februari 2017
PANITIAIPEJABAT PENERIMAIPEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017
NO
NAMA/NIP
JABATAN
JABATAN KEPANITIAAN
1
2
3
4
KASI PERLINDUNGAN & PENGEMBANGAN SDM NELAVAN KECIL
KETUA
1.
WAHYU HIDAYAT, S.Pi NIP. 19790601 200801 1 013
.
2.
DRH.ARDI ABDILLAH NIP. 19840524201212 1 001
KAS\PETERNAKAN
3.
FETRI ARDIANSYAH, S.St.Pi NIP. 19850627201001 1 008
KASI SARANA DAN PRASARANA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
4.
SAFUR BAKHTIAR,SP NIP. 19810806201001 1 014
KASIPENGEMBANGAN PERKEBUNAN
ANGGOTA
5.
ZULFIKRI, S.Pi NIP. 19850711 201404 1 002
FUNGSIONAL UMUM
ANGGOTA
SEKRETARIS
ANGGOTA
Ditetapkan di Tarempa Pada tanggal22 Februari 2017 KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,
Ir. CATHARINA D.R.E.W Pembina Tk.l NIP. 196111092000032001
•
I
