RENCANA STRATEGIS
(Perubahan)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA 1
i
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
.............................. ..............................
i ii
.............................. .............................. .............................. ..............................
1 2 5 5
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.1. Organisasi Perangkat Daerah .............................. 2.2. Sumber Daya .............................. 2.3. Kinerja Pelayanan ……………………………. 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Disdukcapil ..............................
7 11 13 15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .............................. 17 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................ 21 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian dan Provinsi .............................. 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .............................. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi ............................. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .............................. 4.3. Strategi dan Kebijakan ..............................
24 26
31 34 37
ii
BAB V
BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..............................
42
INDIKATOR KINERJA DINAS DUKCAPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..............................
46
BAB VII PENUTUP
..............................
50
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan
Renstra
merupakan
amanat
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), Pasal 15
ayat 3 menyebutkan bahwa : Kepala
satuan kerja perangkat daerah menyiapkan rancangan renstra SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Renstra perubahan dibuat atas dasar 1) adanya perubahan target indikator diantaranya kepemilikan KTP eletronik 2) penambahan indicator pada RPJMD Perubahan yaitu cakupan kepemilikan Akte Kematian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan. Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Tasikmalaya yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, berkewajiban merumuskan tahapan program dinas pada kurun waktu lima tahun ke depan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dinas 20112015,
dengan
tahapan
perumusan
mengacu
kepada
Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibuat atas dasar komitmen yang utuh dari semua pihak yang terkait melalui komunikasi yang baik, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta didasarkan pula kepada kebutuhan organisasi dalam upaya mengimbangi
dinamika
prilaku
sosial
kemasyarakatan
yang 1
berpengaruh terhadap penataan dan pengelolaan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga melalui
Renstra
Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya yang dikembangkan melalui prinsip
keterpaduan dan
keahlian, mampu menjawab tantangan perkembangan strategis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada era globalisasi. Perencanaan Strategis sebagai proses kerja sistematis dan berkelanjutan dari suatu keputusan dalam bentuk kebijakan daerah yang beresiko, perlu memanfaatkan berbagai aspek pengetahuan teknis dalam mengantisipasi, mengorganisir secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut untuk kemudian
diukur hasilnya
melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis pula. Terdapat dua hal yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini, Pertama adalah keadaan yang diinginkan di masa depan (das sollen). Kedua adalah kondisi saat sekarang (das sein), setelah kedua hal tersebut digambarkan, barulah kemudian disusun kebijakan, program, kegiatan, dan
strategi
pelaksanaannya.
Selain
hal
tersebut
diatas,
juga
diperhitungkan tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Berdasarkan pertimbangan pemikiran tersebut di atas, serta dengan upaya mewujudkan Visi Kabupaten Tasikmalaya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Strategis sebagai pola pengembangan prinsip-prinsip kerja dalam mewujudkan dinamika pelayanan kemasyarakatan di bidang kependudukan yang berbasis kepada Gerakan Bangun Desa dengan berlandaskan etika dan nilai pemerintahan yang baik bersih. 1.2 Landasan Hukum Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan landasan sebagai berikut : 1. Landasan Idiil, yaitu
: Pancasila 2
2. Landasan Konstitusional, yaitu : Undang-undang Dasar 1945 3. Landasan Operasional, yaitu
:
a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, b. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah, d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, g. INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, h. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, l. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 3
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; p. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ
tanggal
11
Agustus
2005
tentang
Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025; r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; s. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya; t. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025; u. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 tahun 2011 tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ; v. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015;
4
w. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pelaksana teknis dan para stakeholders dalam melaksanakan kegiatan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil selama kurun waktu tertentu. Adapun Tujuannya adalah (1) merumuskan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; (2) mengarahkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam suatu strategi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi pada hasil; (3) menyusun program strategis yang merupakan penjabaran pola dasar dari program Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; (4) menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja secara proporsional. 1.4 Sistematika Penulisan Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah
bahwa
penyusunan Rencana strategis (Renstra) SKPD harus berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, yang selanjutnya dirumuskan dan disusun melalui pentahapan sebagai berikut : Tahap I
: Persiapan Penyusunan Renstra SKPD;
Tahap II : Penyusunan Rancangan Renstra SKPD; Tahap III : Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD; 5
Tahap IV : Penetapan Renstra Dinas Dukcapil. dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
Gambaran
Pelayanan
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil ; 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja Pelayanan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga 3.4 Telaahan Kajian Wilayah Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V
Rencana
Program,
Kegiatan,
Indikator
Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAB VI
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VII
Penutup 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, telah menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Kependudukan, membawahkan : a. Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Penduduk; b. Seksi Pencatatan Mutasi Penduduk. 4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : a. Seksi Pelayanan; b. Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta. 5. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan : a. Seksi Pengolahan dan Perekaman Data Penduduk; b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk. 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7
8
Operasional kerja dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dikembangkan berdasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, dengan rincian tugas pokok sebagai berikut : 1. Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok dinas meliputi urusan Kesekretariatan, kependudukan, pencatatan sipil dan informasi administrasi kependudukan; 2. Sekretariat,
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
pelayanan
administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan
yang
meliputi
penyusunan
program,
pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian; a Sub Bagian Program,
mempunyai tugas menghimpun dan
menyusun rencana kegiatan yang meliputi bidang kependudukan, pencatatan sipil dan informasi administrasi kependudukan sebagai bahan program dinas; b Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan; c
Sub
Bagian
melaksanakan
Umum
dan
Kepegawaian,
pengelolaan
mempunyai
ketatausahaan,
tugas
peralatan,
perlengkapan, asset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
9
3. Bidang Kependudukan,
mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
kependudukan
meliputi
pendaftaran
penduduk
dan
penerbitan dokumen penduduk, pencatatan mutasi penduduk dan administrasi kependudukan;
a Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Penduduk, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pendaftaran penduduk, identifikasi, analisis data serta penyusunan bahan rencana bimbingan teknis pendaftaran dan penerbitan dokumen penduduk; b Seksi Pencatatan Mutasi Penduduk, melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pencatatan mutasi penduduk, identifikasi, analisis data serta penyusunan bahan rencana kebijakan teknis pencatatan data mutasi penduduk; 4. Bidang Pencatatan Sipil, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pencatatan
sipil
yang
meliputi
kegiatan
pelayanan,
penyimpanan dan perubahan; a Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan dan pengawasan serta pelayanan pencatatan sipil; b Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan,
penyiapan pengawasan,
bahan
penyusunan
penyimpanan
perencanaan,
dan
perubahan
pencatatan sipil; 5. Bidang Informsi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas menyiapkan
bahan
mengkoordinasikan
perumusan penyelenggaraan
kebijakan
teknis
pengelolaan
dan
informasi 10
administrasi kependudukan meliputi pengolahan dan perekaman data penduduk, serta pengendalian dan pengawasan penduduk; a. Seksi Pengolahan Data Perekaman Data Penduduk, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan informasi administrasi kependudukan;
b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk,
mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penduduk; 2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya yang terbentuk pada tanggal 6 Desember 2011 merupakan lembaga pelayanan
publik
bidang
kependudukan
yang
dalam
proses
pembentukan organisasi dan operasionalisasinya bersumber pada kekuatan hukum mulai dari Undang-undang sampai kepada Peraturan Bupati. Hal ini merupakan sumber daya hukum yang berfungsi sebagai legitimasi institusi dalam membangun sistem pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Sumber daya kelembagaan dalam bentuk struktur organisasi merupakan hal kekuatan berikutnya yang berfungsi sebagai tata kelola pelayanan yang berorientasi kepada karakteristik dan mekanisme pelayanan bidang kependudukan, sementara perangkat dan sistem pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (IT) berupa SIAK merupakan sumber daya Teknologi yang berfungsi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan validitas data hasil layanan.
11
Dari sejumlah sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, maka yang paling utama adalah Sumber Daya Manusia sebagai Aparatur pelayanan, dengan kondisi saat ini sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai DINAS DUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012
NO
JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
UNIT KERJA
(1)
(2)
JUMLAH
(3)
(4)
(5)
1
Kepala Dinas
1
-
1
2
Sekretariat
6
6
12
3
Bidang Kependudukan
3
3
6
4
Bidang Pencatatan Sipil
5
5
10
5
Bidang Infoduk
7
-
7
Jumlah Total
22
14
36
Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012
NO
JENJANG PENDIDIKAN
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
SD SLTP SLTA D.I D.II D.III S.1 S.2 Jumlah
10 1 20 5 36
Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014
12
Tabel 2.3 Rekapitulasi Pegawai Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2012
No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Personil (org) Berdasarkan Golongan
Jumlah Personil (org) Berdasarkan Pangkat 2 Juru Muda Juru Muda Tk.I Juru Juru Tk.I Pengatur Muda Pengatur Muda Tk.I Pengatur Pengatur Tk.I Penata Muda Penata Muda Tk.I Penata Penata Tk.I Pembina Pembina Tk.I Pembina Utama Muda Jumlah
3
1 3
6 9 6 6 3 1
4 I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
Jumlah Pejabat Struktural
Fungsional
6
7
5
1 3
35
6 9 6 6 3 1
1 5 4 3 1
35
14
Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014
2.3 Kinerja Pelayanan Strategi pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terbangun selama 5 tahun kebelakang (20072011),
masih
merupakan
bagian
dari
tugas
dan
fungsi
Dinas
Sosduknakertrans pada skala bidang, namun demikian hal yang terkait dengan indikator capaian bidang dukcapil saat itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
13
Tabel 2.4 Indikator Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007 - 2011
Tahun
Indikator Capaian 2007
2008
2009
2010
2011
Ket
Meningkatnya kepemilikan KK
-
-
72,12 %
75,59 %
76,83 %
Meningkatnya kepemilikan KTP
-
-
-
68,78 %
-
Kepemilikan Akta Kelahiran per- 1000 Penduduk
-
-
-
30,37%
-
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK ( E-KTP )
-
-
-
-
-
Jumlah Kecamatan SIAK On Line dalam Wilayah Kab. Tsm
-
-
-
-
39
Data Penduduk yang Terkendali oleh SIAK dlm Wilayah Administrasi antar Wil. Adm. Kab. Tasikmalaya
-
-
-
1675544
1690289
Berdasarkan capaian kinerja pelayanan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 76,83 %, dan kepemilikan KTP sebesar 68,78 % merupakan data awal pada penetapan Renstra 2012-2015, untuk KTP khususnya proses peningkatan capaiannya dilaksanakan melalui indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK atau E-KTP yang dimulai tahun 2011, seiring dengan penerapan SIAK ON LINE di 39 kecamatan, sebagai perangkat sistem pendukung dalam mengendalikan mobilisasi penduduk di wilayah administrasi Kabupaten Tasikmalaya. Terkait dengan capaian indikator kepemilikan akta kelahiran yang pada tahun 2011 baru mencapai 30,37 %, perlu penanganan yang serius, antara lain melalui penguatan sosialisasi tentang perlunya dokumentasi
akta
kelahiran
dalam
mendukung
aktifitas
sosial
kemasyarakatan, mengintegrasikan SIAK dengan proses pelayanan akta
14
kelahiran serta bantuan khusus pelayanan adminduk (akta Kelahiran) bagi keluarga miskin. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdukcapil Strategi pelayanan yang dibangun Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya merupakan proses sinergitas tupoksi organisasi dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan sebagaimana tertuang pada indicator capaian kinerja. Namun dalam tahapan operasionalisasinya masih menghadapi berbagai faktor tantangan yang antara lain: Profesionalitas dan kualifikasi sumber daya aparatur pelayanan masih perlu peningkatan dan penataan; Sinergitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum terbangun pada basis IT-SIAK; Masih
rendahnya
partisipasi
masyarakat
terhadap
pentingnya
dokumentasi kependudukan karena permasalahan fungsi, ekonomi dan kondisi geografis pedesaan; Lemahnya koordinasi dalam perluasan informasi yang dapat diakses masyarakat; Belum optimalnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang mempertimbangkan faktor geografis wilayah pedesaan; Belum adanya perlakuan khusus dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi komunitas masyarakat miskin dan keterpencilan wilayah pedesaan; Terbatasnya anggaran daerah dalam upaya mengoptimalkan strategi dan volume layanan adminduk.
15
Sementara yang menyangkut faktor peluang dalam upaya pengembangan sistem pelayanan administrasi kependudukan, antara lain sebagai berikut: Adanya perangkat perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah dan
Peraturan
pengembangan
Daerah
yang
Tupoksi
melegitimasi
Disdukcapil
kewenangan
dalam
dan
mengoptimalkan
pelayanan bidang administrasi kependudukan; Tersedianya kompetensi
sumber dan
daya
aparatur
profesionalismenya
yang melalui
dapat
ditingkatkan
kerjasama
dengan
lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan; Tersedianya sistem pelayanan berbasis IT (SIAK) dalam mempercepat pelayanan administrasi kependudukan; Dokumentasi kependudukan berupa KK, KTP dan Akte kelahiran sebagai bukti pelayanan adminduk mendapat ruang kebijakan yang memperkuat fungsi kepemilikannya oleh masyarakat; Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi
dalam
memudahkan
dan
mempercepat
komunikasi
/koordinasi dengan lembaga pelayanan di tk kecamatan dan desa; Tersedianya
anggaran,
baik
yang
bersumber
dari
Anggaran
Pembangunan dan Belanja Daerah, maupun yang bersumber dari Provinsi dan Pusat .
16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dalam melaksanakan tahapan proses pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berorientasi pada kebijakan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki peran dan fungsi: a Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; b Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas; serta e Pelaksanaan tugas lain dari Bupati. menyadari
pentingnya
penetapan
tata
nilai
kelembagaan
yang
merupakan landasan moral dan etika kerja organisasi yang harus terefleksikan pada sikap dan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu pula, tata nilai tersebut diharapkan dapat menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan visi dan misi Dinas. 17
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (Input Values), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (Process Values) serta nilai-nilai keluaran
(Output Values) yang akan ditangkap oleh para stakeholders. Nilai-nilai masukan (input values), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi:
Amanah Memiliki
integritas,
bersikap
jujur
dan
mampu
mengemban
kepercayaan.
Profesional dan Percaya Diri Memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
yang
memadai
serta
memahami bagaimana mengimplementasikannya.
Bertanggung Jawab Memahami resiko pekerjaan dan tidak ragu untuk mempertanggung jawabkan hasil kerjanya.
Disiplin Taat kepada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.
Peduli Menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain.
18
Nilai-nilai proses (process values), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja, untuk mencapai dan mempertahankan kondisi organisasi yang mendukung, meliputi :
Berwawasan Bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta pandangan yang jauh ke depan.
Memotivasi Memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk berusaha mencapai tujuan yang sama.
Memberdayakan Memberikan kesempatan dan mengoptimalkan daya usaha pihak lain sesuai dengan kemampuannya.
Koordinatif Bekerja bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai, dan partisipasi aktif bagi kepentingan Dinas.
Akuntabel Bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai keluaran (output values), yakni nilai-nilai yang akan
diperhatikan oleh para steakholders dalam mengukur akuntabilitas kinerja organisasi, meliputi :
19
Efektif dan Efisien Memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien.
Responsif dan Aspiratif Peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang selalu berubah.
Antisipatif dan Inovatif Mampu memprediksi dan tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi, serta menghasilkan gagasan dan pengembangan baru. Namun demikian masih terdapat permasalahan yang bersipat
kendala dalam percepatan dan pertepatan mekanisme pelayanan, terutama hal-hal yang menyangkut:
Belum optimalnya kualitas SDM DISDUKCAPIL dan masih terbatasnya personil yang memiliki kompetensi IT.
Belum adanya tenaga Fungsional Administrasi Kependudukan.
Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
Belum optimalnya mekanisme reward and punishment pada internal pegawai Disdukcapil.
Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal.
Belum optimalnya penyebaran informasi yang terkait dengan fungsi administrasi kependudukan dan b.rdokumentasi kependudukan
20
Belum optimalnya perluasan dan penguatan jaringan sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis pedesaan.
Belum
optimalnya
partisipasi
masyarakat
terhadap
pentingnya
administrasi kependudukan dan berdokumentasi kependudukan.
Adanya indikasi penurunan antusiasme masyarakat dalam berperan aktif di bidang penataan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal dokumentasi catatan sipil.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011 – 2015
akan
perdesaan Kabupaten
diprioritaskan sesuai
dengan
Tasikmalaya.
kepada
pembangunan
karakteristik Permasalahan
penduduk yang
yang
berbasis
dan
wilayah
masih
dihadapi
Kab.Tasikmalaya khususnya yang terkait dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil antara lain penataan administrasi kependudukan, pemenuhan
hak-hak
sipil
dalam
berdokumentasi
kependudukan,
terutama dalam hal kepemilikan akta kelahiran, serta lemahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta-akta pencatatan sipil. Arah kebijakan pembangunan daerah di bidang penatakelolaan administrasi kependudukan adalah meningkatnya pelayanan dan penataan administrasi kependudukan sehingga dapat mewujudkan data kependudukan yang dinamis dan akurat serta mendukung terhadap
21
stabilitas dan aktivitas masyarakat, khususnya yang ada di wilayah pedesaan, dimana persoalan tatakelola kependudukan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan, tantangan dan peluang Kabupaten Tasikmalaya lima tahun kedepan. VISI Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 adalah: “KABUPATEN
TASIKMALAYA
YANG
RELIGIUS
ISLAMI,
MANDIRI,
UNGGUL DI BIDANG AGRIBISNIS DAN BERBASIS PERDESAAN” MISI 1. Mewujudkan
masyarakat
yang
beriman,
bertaqwa,
berakhlaqulkarimah, berkualitas dan mandiri; 2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis; 3. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance); 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur wilayah
berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut di atas, merupakan refleksi dari program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, dimana kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi,
merujuk
terhadap suatu pemikiran bahwa arah kebijakan pembangunan harus berorientasi dan keberpihakan kepada masyarakat pedesaan, melalui suatu Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa). Sehingga melalui program ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di kabupaten 22
Tasikmalaya memiliki responsibilitas untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa. Dengan memperhatikan Visi, Misi dan prioritas kebijakan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, maka Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
kabupaten
Tasikmalaya
yang
mempunyai
tugas
pokok
“melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah mengenai urusan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan”, adalah bagian dari struktur kebijakan yang bertanggung
jawab
terhadap
pencapaian
Visi,
Misi
tersebut,
sebagaimana di jelaskan pada RPJMD Kabupaten tasikmalaya tahun 2011-2015, di mana seluruh aktifitas kinerja pelayanan Disdukcapil merupakan
bagian
“Mewujudkan
dari
upaya mewujudkan
masyarakat
berakhlaqulkarimah,
yang
Misi
beriman,
No. 1
yakni
bertaqwa,
berkualitas dan mandiri” untuk “Meningkatkan
SDM Berkualitas, Mandiri dan Berbudaya” melalui sasaran program “Terwujudnya Data Kependudukan yang dinamis dan akurat serta
terwujudnya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan”. Relevansi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Visi, Misi dan Prioritas Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:
23
Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL Kabupaten tasikmalaya terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Visi : “ KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI, UNGGUL DI BIDANG AGRIBISNIS DAN BERBASIS PERDESAAN ” Permasalahan Faktor No. Misi Pelayanan Penghambat Pendorong Disdukcapil
(1)
(2)
1.
Mewujudkan Masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkari mah, berkualitas dan mandiri
(3) Belum terwujudnya data kependudukan yang dinamis dan akurat Belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan Belum optimalnya sistem pelayanan di bidang kependudukan Belum optimalnya koordinasi, komunikasi dan integrasi pelayanan secara terpadu
(4)
(5)
Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumentasi kependudukan
Kultur sosial budaya masyarakat kab. Tasikmalaya yang berbasis religius
Masih lemahnya profesionalism e organisasi dan aparatur pelayanan Masih terbatasnya jaringan informasi dan pelayanan berbasis IT yang berorientasi ke wilayah pedesaan
Ketersediaa n sistem dan jaringan komunikasi pelayanan berbasis IT melalui kerjasama/k emitraan Tersedianya lembaga diklat profesionalis me pelayanan adminduk berbasis IT
3.3 Telaahan Rencana Strategi Kementrian dan Provinsi Kesinambungan Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Tasikmalaya dengan Renstra Pusat dan Provinsi, merupakan jaringan strukturisasi program yang bersipat reflektif, 24
artinya bahwa rangkaian kegiatan pelayanan bidang administrasi kependudukan yang dibangun di tingkat daerah harus merupakan bagian yang berkontribusi terhadap capaian program kependudukan secara nasional dan regional. Penatakelolaan administrasi kependudukan di tingkat nasional dan regional (Provinsi Jawa Barat) tertuang pada isu strategis, yakni tentang “Pengelolaan Penduduk dan Ketahahanan Keluarga” yang dikembangkan melalui penetapan Visi provinsi Jawa Barat yakni “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan
Sejahtera”,
“Mewujudkan
dengan
Sumber
pengembangan
Daya
Manusia
salahsatu JAwa
misinya,
Barat
yang
Produktif dan berdaya Saing “, sehingga hal ini mendorong pada peningkatan kualitas pelayanan public diberbagai bidang termasuk pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan relevansinya sebagaimana tertuang pada table 3.2 sebagai berikut :
25
3.4 Penetuan Isu-Isu Strategis Hak-hak sipil yang terkait dengan status kependudukan bagi warga Negara Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, Perpres No. 26/2009, Perpres 35/2010, dan Permendagri No. 11/2009. Dan dalam hal penatakelolaan administrasi kependudukan di tingkat kewenangan Otonomi
Daerah
bagi
kabupaten
Tasikmalaya,
dilaksanakan
berdasarkan Perda Kabupaten Tasikmalaya No.14/2011 dan Perbup Kabupaten Tasikmalaya No.15/2011, sehingga mekanisme pengelolaan administrasi kependudukan yang dibangun merupakan bagian yang terintegrasikan dengan sistem Nasional, yang kemudian dikenal dengan penataan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dari sepuluh jenis pengelolaan administrasi kependudukan yang dibangun melalui SIAK, terdapat 5 (lima) bentuk pengelolaan yang harus
menjadi
prioritas pemahaman bagi penduduk Kabupaten
Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap kepemilikan dokumentasi kependudukan sebagai penopang dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan bagi masyarakat
Kabupaten
Tasikmalaya.
Adapun
ke
5
bentuk
pengelolaan/pelayanan dimaksud adalah;
26
1
Nomor Induk
Sebagai nomor identitas penduduk WNI,
Kependudukan
berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit, 6
(NIK)
dgt pertama sebagai kode wilayah, 6 dgt kedua tgl lahir, dan 4 dgt terakhir menunjukan No. Urut (xxxxxx xxxxxx xxxx)
2
3
Pencatatan dan
Proses pencatatan penduduk di tingkat Desa,
Penerbitan
karena hal penduduk datang dan atau
Biodata
pindah.yang selanjutnya sebagai bahan laporan
Kependudukan
ke kecamatan dan Dinas Dukcapil.
Kartu Keluarga
Susunan angg kel yg apabila terjadi perubahan karena tambahan (kelahiran, datang menumpang) dan pengurangan (kematian,pindah), atau formulir KK hilang atau rusak, wajib lapor
4
Kartu Tanda
Sebagai identitas diri dalam status
Penduduk (KTP)
kependudukan yang difungsikan untuk pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan hak dan kewajiban sebagai WNI
5
Pendaftaran
Proses pendaftaran / pencatatan kelahiran
Peristiwa
penduduk di suatu wilayah hukum.
Kependudukan
Kondisi
pemahaman
masyarakat
terhadap
ke
lima
hal
pengelolaan administrasi kependudukan tersebut di atas masih rendah, seiring dengan masih lemahnya sistem pelayanan karena berbagai faktor menyangkut
kualitas
sumber daya aparatur, optimalisasi
pemenuhan perangkat dan jaringan sistem pelayanan, di samping
27
permasalahan yang terkait dengan penajaman tatakelola organisasi pelayanan yang belum terorientasikan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Sehingga tingkat pencapaian tertib administrasi kependudukan menyangkut tentang
kepemilikan
dokumentasi
kependudukan
di
Kabupaten
Tasikmalaya baru mencapai 68,78 % untuk kepemilikan KTP dan 30,37 % untuk kepemilikan dokumentasi Akta kelahiran, disamping tingkat validitas data kependudukan yang masih rentan terhadap proses mobilisasi kependudukan saat ini. Lemahnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
administrasi
kependudukan berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumentasi kependudukan, pada saat dokumentasi kependudukan yang seharusnya menjadi legitimasi status hukum kependudukan seseorang pada lingkup kewarganegaraan kurang direspon keterwujudannya, maka hal ini akan berdampak terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku OPD yang berkewenangan dalam pengendalian bidang adminduk. Oleh karena itu persoalan yang menyangkut peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumentasi kependudukan, harus menjadi bagian yang terintegrasikan pada sistem pelayanan adminduk, artinya bahwa strategi pelayanan yang dibangun harus mampu mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pemahaman tersebut. 28
Salah satu faktor yang menjadi sumber pelemahan pemahaman masyarakat
terhadap
kependudukan,
adalah
pentingnya dimana
kepemilikan
sebagian
dokumentasi
kelompok
masyarakat
khususnya yang ada di wilayah pedesaan memandang bahwa status
dokumentasi kependudukan tidak memiliki kontribusi yang berarti terhadap siklus mata pencaharian mereka yang pada umumnya berstatus petani dan atau buruh tani. Akan tetapi hal menyangkut
rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dokumentasi kependudukan diluar paktor lemahnya pemahaman, adalah karena antara lain : 1. Kemampuan sosial ekonomi (kemiskinan); 2. Faktor geografis yang berdampak terhadap mahalnya sarana transportasi; 3. Perluasan informasi yang dapat diakses masyarakat masih rendah; 4. Perluasan sistem pelayanan adminduk belum optimal dalam mempertimbangkan faktor geografis wilayah pedesaan; 5. Belum
adanya perlakuan
khusus dalam melayani
komunitas
masyarakat miskin dan keterpencilan wilayah pedesaan. Desa
dalam
perspektif
pembangunan
daerah
merupakan
indikator capaian target utama yang terakumulasikan pada penetapan strategi kebijakan pembangunan daerah, yakni GERBANG DESA (Gerakan Membangun Desa ), sehingga berbagai permasalahan yang ada di desa yang dalam kondisinya berpengaruh terhadap mekanisme 29
penuntasan
program
kerja
bidang
administrasi
kependudukan,
merupakan issu strategis yang pada akhirnya terekomendasikan terhadap icon kebijakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mengarahkan strategi pelayanan pada upaya menciptakan “Desa Tertib Administrasi Kependudukan” (DeTAK) pada tahun 2015.
30
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk dan berkewenangan untuk dapat“Menciptakan
Administrasi
Kependudukan
yang
Akuntabel”
berdasarkan pada permasalahan kependudukan antara lain ; aspek penataan administrasi kependudukan serta lemahnya aspek partisipasi masyarakat (Kebijakan
terhadap
pentingnya
Pembangunan
-
dokumentasi
RPJMD),
yang
kependudukan dalam
prinsip
penyelenggaraannya berstandar kepada sumber daya aparatur yang unggul, perangkat pendukung organisasi yang memadai, tata kelola organisasi yang terarah dan terkendali, serta membangun keterpaduan dengan
stakeholders
secara
proporsional.
Sehingga
wujud
profesionalisme organisasi pelayanan bidang kependudukan bagi masyarakat
kabupaten
diformulasikan
dalam
Tasikmalaya rumusan
Visi
akan
terbangun
Dinas
dan
Kependudukan
dapat dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:
“
Terwujudnya
tertib
administrasi
kependudukan
dan
pencatatan sipil di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 ”. Penjelasan Visi Peran dan fungsi dokumentasi kependudukan dalam proses pembangunan merupakan standar analisis perencanaan dan rasionalitas ukuran keberhasilan, oleh karena itu maka akurasi data mobilisasi dan identifikasi kependudukan harus benar-benar terkendali dan terarah melalui
sistem
pengelolaan
yang
profesional,
terpadu
dan
31
berkesinambungan dengan pertimbangan aspek sosial kultural dan karakteristik daerah lainnya. Visi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan dengan berorientasi kepada skala prioritas pembangunan kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 yang berbasis
pedesaan sebagaimana tertuang dalam penetapan Visi Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan penetapan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai organisasi teknis operasional yang berkewenangan dalam menyusun kerangka kerja aparatur melalui tahapan kebijakan teknis strategis, berkewajiban merumuskan visi OPD yang mengandung nilai-nilai kinerja aparatur dan
indikator capaian yang dapat diukur dan terkorelasikan dengan upaya pencapaian Visi Misi pemerintah daerah pada kurun waktu yang ditetapkan. Dengan demikian maka rumusan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan merupakan rasionalisasi pandangan lima tahun ke depan (2015) yang dibangun melalui
strategi
perencanaan berdasarkan struktur kerja organisasi (OPD dan Tupoksi) untuk membantu urusan pemerintah daerah “bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil” agar dapat dikelola secara sistemik dan terkendalii melalui penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terkoordinaasikan dengan berbagai lembaga terkait sampai ke tingkat Desa dalam wujud “Pelayanan Terpadu” dan berkesinambungan, sehingga upaya “Meningkatkan Pelayanan dan
Penataan Administrasi Kependudukan” (Misi II Kab. Tasikmalaya poin 25- RPJMD) dapat terealisasikan dan terakumulasikan pada kondisi “Tertib Dokumentasi” kependudukan dan pencatatan sipil pada “Tahun 2015” sebagai target pencapaian Renstra.
32
Misi Dengan
memperhatikan
Visi
yang
ditetapkan
serta
mempertimbangkan pula berbagai aspek kajian tentang nilai strategi, kondisi internal-eksternal dan strategi perencanaan, maka untuk mencapai target operasional kinerja organisasi yang terukur dan berorientasi kepada pencapaian hasil optimal, disusunlah 4 Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut : 1.
Mewujudkan
Profesionalisme
Organisasi
dan
Sumber
Daya
Aparatur; 2.
Memperluas
jaringan
informasi,
komunikasi
dan
koordinasi
pelayanan administrasi kependudukan; 3.
Meningkatkan
kualitas
operasionalisasi
dan
jaringan
Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 4.
Meningkatkan mobilisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis pedesaan.
Melalui 4 (empat) pengembangan misi tersebut dimaksudkan bahwa prinsip pembangunan bidang kependudukan berorientasi kepada upaya
penguatan
aparatur
pelayanan
profesionalisme yang
kelembagaan
diintegrasikan
dengan
dan
kompetensi
pengembangan
jaringan informasi, komunikasi dan koordinasi kelembagaan, diharapkan dapat mengoptimalkan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dalam mewujudkan mobilisasi pelayanan dokumentasi kependudukan 33
dengan
skala
prioritas
terwujudnya
Desa
Tertib
Administrasi
Kependudukan (DETAK). Upaya pencapaian visi melalui keempat misi yang ditetapkan tersebut
di
atas,
merupakan
proses
pemberdayaan
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang diberi kewenangan dalam mewujudkan data kependudukan yang dinamis dan akurat serta terwujudnya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan dibidang kependudukan pada tatanan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berbasis pedesaan. Berbagai prasarat melalui pengkajian dan analisis pemikiran terhadap situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta dengan memperhatikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terintegrasikan pada peran dan pungsi stakeholders dalam penguatan tuntutan pelayanan, adalah merupakan langkah untuk mengidentifikasi faktorfaktor kunci keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurun waktu lima tahun ke depan, yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan tujuan dan sasaran organisasi. Dengan
memperhatikan
persyaratan
di
atas
serta
mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka dapat disimpulkan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya adalah : 1. Mengoptimalkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Pelayanan; 2. Efesiensi dan efektifitas pelayanan publik berbasis good governance dan clean government.
34
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Penetapan tujuan didasarkan pada rumusan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi, dimana tujuan itu sendiri merupakan langkah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, berupa rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, sebagai suatu proses kerja organisasi
dalam rangka
pencapaian misi. Tujuan
yang
akan
dicapai
oleh
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya adalah : 1. Terwujudnya profesionalitas lembaga dan aparatur pelayanan bidang kependudukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Terwujudnya jaringan informasi dan koordinasi kelembagaan dalam membangun sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terpadu dan berkesinambungan; 3. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai sistem identifikasi dan pengendalian mobilisasi penduduk ; 4. Terwujudnya data kependudukan yang dinamis dan akurat yang dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya adalah dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja, sehingga merupakan alat pemicu agar semua
stakeholders sadar akan sesuatu yang harus dicapai. Adapun sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya adalah : 35
1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Tersedianya SDM yang unggul dan produktif serta memiliki kualifikasi standar operasional pelayanan; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan; 4. Tersedianya data base kependudukan yang terintegrasikan dengan pola pembangunan daerah; 5. Terwujudnya Desa Tertib Administrasi Kependudukan (DETAK).
36
TABEL 4.1 TUJUAN SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA No
TUJUAN
SASARAN
1 1
2
3
4
Terwujudnya profesionalitas lembaga dan aparatur pelayanan bidang kependudukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Tersedianya SDM yang unggul dan produktif serta memiliki kualifikasi standar operasional pelayanan;
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
5
2
5
6
7
8
9
Meningkatnya kepemilikan KK
76.83
78.85
81
82
84
Meningkatnya kepemilikan KTP
71.7
80
100
100
96
Kepemilikan Akta Kelahiran per1000 Penduduk
34.5
38.56
42.56
46.27
49.89
Cakupan kepemilikan Akte Kematian Jumlah Kecamatan SIAK On Line dalam Wilayah Kab. Tsm
-
-
-
-
5.56
0
39
39
39
39
Tersedianya Unit Mobil pelayanan keliling
0
0
1
1
1
100
100
100
96
1.704.656
1.718.294
1.731.181
1.743.299
Terwujudnya jaringan informasi dan koordinasi kelembagaan dalam membangun sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terpadu dan berkesinambungan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai sistem identifikasi dan pengendalian mobilisasi penduduk Terwujudnya data kependudukan yang dinamis dan akurat yang dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
Terwujudnya Desa Tertib Administrasi Kependudukan (DETAK).
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK ( E-KTP )
50
Tersedianya data base kependudukan yang terintegrasikan dengan pola pembangunan daerah;
Data Penduduk yang Terkendali oleh SIAK dlm Wilayah Administrasi antar Wil. Adm. Kab. Tasikmalaya
1.690.289
37
4.3 Strategi dan Kebijakan Penentuan strategi dan kebijakan DISDUKCAPIL Kabupaten Tasikmalaya dalam 5 tahun mendatang didasarkan pada tujuan dan sasaran, untuk lebih memudahkan dalam penetapan strategi dan kebijakan, disajikan pada table 4.2, sebagai berikut :
38
Tabel 4.2 TUJUAN SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA Visi : Terwujudnya Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Orientasi kebijakanRPJMD No 1
TUJUAN Meningkatkan SDM yang berkualitas mandiri dan berbudaya
Pengembangan Indikator Kinerja Renstra Disdukcapil Misi 1 : Mewujudkan Profesionalisme organisasi dan sumber daya aparatur
SASARAN Terwujudnya data kependudukan yang dinamis dan akurat
Strategi Memberdayakan seluruh elemen kelembagaan berdsarkan legitimasi hukum dan nilai-nilai tata kelola pelayanan
Terwujudnyua tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan
Meningkatkan Profesionalisme sumber daya aparatur
Kebijakan Meningkatkan Kualitas SDM profesional yang kompetitif dan berperan aktif dalam membangun kualitas pelayanan
Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
Indikator Kegiatan Penyusunan rencana strategis dan kebijakan kependudukan Peningkatan Kapasitas lembaga dan sumber daya aparatur pelayanan Kependudukan dan catatan sipil Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Bantuan Layanan Khusus Dukcapil bagi Keluarga Miskin
39
Misi 2 : Memperluas jaringan informasi, komunikasi dan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan Strategi
Kebijakan
Program
Indikator Kegiatan
Memperluas jaringan informasi dan komunikasi publik serta penguatan koordinasi ekternal kelembagaan
Meningkatkan Penataan Pembangunan Basis Data dan Informasi Kependudukan partisipasi Administrasi Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang masyarakat dalam Kependudukan Kependudukan membangun tertib Sosialisasi kebijakan kependudukan adminduk melalui Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat perluasan jaringan Pengembangan Basis data dan Informasi Kependudukan komunikasi, informasi dan koordinasi serta mobilisasi pelayanan Misi 3 : Meningkatkan kualitas operasionalisasi dan jaringan SIAK Strategi Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan melalui pembangunan database kependudukan (SIAK)
Kebijakan Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk menghasilkan data yang akuntabel melalui pemberdayaan IT
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Indikator Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu; Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi 9 Interphase tahap awal (NIK); Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan); Bimbingan Teknis Operator SIAK dan KTP el; Bimbingan Petugas Registar Kependudukan;
40
Misi 4 : Meningkatkan mobilisasi pelayanan adminduk berbasis pedesaan Strategi Mewujudkan pemeliharaan dan penguatan sistem pelayanan melalui pemberdayaan teknologi informasi berbasis pedesaan
Kebijakan
Program
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk menghasilkan data yang akuntabel melalui pemberdayaan IT
Penataan Administrasi Kependudukan
Indikator Kegiatan Penyusunan profil kependudukan Penyusunan, Pengolahan dan Evaluasi Informasi Data Kependudukan Fasilitasi Perekaman KTP elektronik secara jemput bola Penyusunan, Pengolahan dan Evaluasi Informasi Data Kependudukan Peningkatan Mobilisasi Pelayanan Dukcapil berbasis Pedesaan. Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil secara jemput bola.
41
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Kebijakan
adalah
pedoman
pelaksanaan
tindakan
operasional
organisasi yang ditetapkan sebagai batasan, pengendalian dan petunjuk bagi seluruh jajaran aparatur dalam membangun proses kerjanya. Dimana kebijakan tersebut merupakan serangkaian kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam tindakan - tindakan yang akurat, terarah dan terukur. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, sasaran dan tujuan serta optimalisasi pemberdayaan sumber daya yang dimiliki, dengan berorientasi kepada struktur kebijakan Pemerintah Daerah secara utuh. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya sesuai kewenangan yang ada adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil untuk menghasilkan data yang akurat dan akuntabel melalui
pemberdayaan
teknologi
Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK); 2.
Meningkatkan professionalisme SDM yang kompetitif dan berperan aktif dalam membangun kualitas standar operasional pelayanan;
3.
Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
mewujudkan
Tertib
administrasi Kependudukan melalui perluasan jaringan komunikasi, informasi dan koordinasi serta mobilisasi pelayanan terpadu; 42
5.1 Program 1. Keserasian Kebijakan Kependudukan 2. Penataan Administrasi Kependudukan; 5.2 Kegiatan
1. Keserasian Kebijakan Kependudukan a. Penyusunan rencana strategis dan kebijakan kependudukan; b. Peningkatan Kapasitas lembaga dan sumber daya aparatur pelayanan Kependudukan dan catatan sipil; c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan; d. Bantuan Layanan Khusus Dukcapil bagi Keluarga Miskin
2. Program Penataan administrasi kependudukan : a. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi 9 Inter-phase tahap awal (NIK); b. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu; c. Pengembangan Data Base Kependudukan; d. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan; e. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil; f. Penyusunan,
Pengolahan
dan
Evaluasi
Informasi
Data
Kependudukan; g. Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). h. Penyusunan profil perkembangan kependudukan i. Bimbingan Teknis Operator SIAK dan KTP el; j. Bimbingan Teknis Petugas Registar Kependudukan; k. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat; l. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan); m. Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Adminduk; n. Peningkatan Mobilisasi Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis Pedesaan. 43
o. Fasilitasi Perekaman KTP elektronik secara jemput bola p. Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil secara jemput bola q. Pengadaan unit mobil pelayanan terpadu bidang kependudukan; r. Updating data kependudukan berbasis pedesaan; s. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. t. Pembangunan Basis Data dan Informasi Kependudukan u. Pengembangan Basis data dan Informasi Kependudukan. v. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 5.3 Indikator Kinerja Tolok ukur pencapaian kinerja Disdukcapil yang berorientasi pada rencana strategis untuk lima tahun ke depan, adalah sebagaimana tertuang pada table sebagai berikut: Tabel 5.1. Indikator Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2015
Indikator Capaian Kinerja
Satuan
Tahun 2012
2013
2014
2015
Meningkatnya kepemilikan KK
%
78.85
81
82
84
Meningkatnya kepemilikan KTP el
%
80
100
100
96
Kepemilikan Akta Kelahiran per- 1000 Penduduk
%
38.56
42.56
46.27
49.89
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
%
-
-
-
5.56
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK ( E-KTP )
%
100
100
100
96
39
39
39
39
Jumlah Kecamatan SIAK On Line dalam Wilayah Kab. Tsm Data Penduduk yang Terkendali oleh SIAK dlm Wilayah Administrasi antar Wil. Adm. Kab. Tasikmalaya
Buah
orang
1.704.656 1.718.2941.731.181 1.743.299
5.4 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
44
Tabel 5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2015 Visi Misi
: " Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 : Mewujudkan Masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah, berkualitas dan Mandiri
Kebijakan/Prioritas /Program/Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja
Satuan
Kondisi Awal 2010
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2
3
Target Capaian setiap tahun
PAGU INDIKATIF (dalam jutaan)
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sumber Pendanaan Pelaksana
15
16
1
Meningkatnya kepemilikan KK
%
75.59%
76.83%
78.85
81
82
84
-
250
300
350
500
APBD II
Dukcapil
2
Meningkatnya kepemilikan KTP
%
68.78%
71.7%
80
100
100
96
-
500
550
600
650
APBD II
Dukcapil
Kepemilikan Akta 3 Kelahiran per- 1000 Penduduk
%
30.37%
34.56%
38.56
42.56
46.27
49.89
-
350
400
450
500
APBD II
Dukcapil
Cakupan Kepemilikan Akta Kematian
%
-
-
-
-
-
5,56
-
-
-
-
500
APBD II
Dukcapil
4 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK ( E-KTP )
%
-
50
96
-
7000 50000
7500
8000
8500
30000
35000
APBD II APBN
Dukcapil
25000
3
Jumlah Kecamatan SIAK 5 On Line dalam Wilayah Kab. Tsm Data Penduduk yang Terkendali oleh SIAK 6 dlm Wilayah Administrasi antar Wil. Adm. Kab. Tasikmalaya
buah
-
39
orang
1.675.544
1.690.289
100
100
100
39
39
39
39
-
500
500
600
600
APBD II
Dukcapil
1.704.656
1.718.294
1.731.181
1.743.299
-
200
250
250
300
APBD II
Dukcapil
45
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS DUKCAPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Strategi dan kebijakan daerah yang terkait dengan bidang kependudukan meliputi peningkatan pelayanan dan penataan administrasi kependudukan guna
mewujudkan masyarakat berkualitas, sementara yang terkait dengan upaya peningkatan
Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance), sistem
pelayanan yang dibangun di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil berprinsip kepada :
a. Peningkatan kapasitas lembaga pelayanan; b. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
membangun
pelayanan publik; c. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur pelayanan kependudukan. Dengan demikian maka mekanisme pelaksanaan Rencana Strategis diawali dengan suatu pemikiran bahwa proses kerja yang dibangun secara sistematis dan berkelanjutan dari suatu keputusan yang beresiko, hendaknya didasarkan kepada pemanpaatan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, penataan organisasi dan pemetaan aparatur berorientasi kepada SOP dan SPM secara profesional atas pertimbangan analisis permasalahan dan usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut, dan untuk mengetahui capaian hasil kerja yang tertuang dalam indikator kinerja organisasi dapat diukur melalui proses umpan balik yang terorganisir. Dalam
sistem
Kependudukan
akuntabilitas dan
kinerja
Pencatatan
Sipil
pemerintah Kabupaten
daerah,
maka
Tasikmalaya
Dinas
merupakan
instrumen pertanggungjawaban daerah dibidang dokumentasi kependudukan, perencanaan strategis dinas merupakan proses awal dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah dibidang kependudukan. Sebagai suatu perencanaan proses pembangunan daerah yang memiliki nilai strategis, maka Renstra tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kepada faktor 46
kunci keberhasilan dan mampu mengintegrasikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan dan tuntutan hak-hak layanan masyarakat pada proses identifikasi dan dokumentasi kependudukan, yang
pada
akhirnya
berkemampuan
memperkuat
pertanggungjawaban
pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan dan penataan administrasi
kependudukan guna mewujudkan masyarakat berkualitas. Tentang indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya yang sejalan dengan kerangka kebijakan dan mengacu kepada pencapaian Visi, Misi yang ditetapkan dapat terlihat pada table sebagai berikut:
47
TABEL 6.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DISDUKCAPIL BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015 Visi Misi Ke - 1
: :
“ Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 ” Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri
Tujuan
Sasaran Indikator Capaian Sasaran
Uraian
Kebijakan
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Program Indikasi Kegiatan
1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, mandiri dan berbudaya
Terwujudnya Data Kependudukan yang dinamis dan akurat serta terwujudnya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan
1
Meningkatnya Kepemilikan KK
2
1
Pengembangan data base kependudukan yang akurat, transparan dan mudah diakses masyarakat
Kependudukan
Meningkatnya Kepemilikan KTP
2
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan
Kependudukan
3
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk
3
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Pencatatan Sipil
3
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Kematian
4
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Pencatatan Sipil
5
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Kependudukan
5
Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan kependudukan dan catatan sipil
6
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Informasi kependudukan
7
Penyusunan Profil Kependudukan
Informasi Kependudukan
6
7
Jumlah Kecamatan SIAK ON LINE dalam wilayah administrasi kabupaten Data penduduk yang terkendali oleh sistem administrasi kependudukan dalam wilayah administrasi antar wilayah di Kab. Tasikmalaya
Menciptakan Administrasi Kependudukan yang akuntabel
Penataan administrasi kependudukan
Bidang Kewenangan 6
48
TABEL 6.2 Indikator kinerja Disdukcapil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015
No
Indikator Capaian Kinerja
1
2
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
2011
2012
2013
2014
2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3
4
5
6
7
8
9
10
Satuan
Target Capaian setiap tahun
1
Meningkatnya kepemilikan KK
%
75.59%
76.83%
78.85
81
82
84
2
Meningkatnya kepemilikan KTP
%
68.78%
71.7%
80
100
100
96
3
Kepemilikan Akta Kelahiran per- 1000 Penduduk
%
30.37%
34.56%
38.56
42.56
46.27
49.89
4
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
%
-
-
-
-
-
5
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK ( E-KTP )
%
-
50
100
100
100
96
6
Jumlah Kecamatan SIAK On Line dalam Wilayah Kab. Tsm
buah
-
39
39
39
39
39
7
Data Penduduk yang Terkendali oleh SIAK dlm Wilayah Administrasi antar Wil. Adm. Kab. Tasikmalaya
orang
1.675.544
1.690.289
1.704.656
1.718.294
1.731.181
1.743.299
5.56
49
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2015 merupakan refleksi dari suatu kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan penjabaran amanat Undang-Undang Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, guna mewujudkan penataan administrasi kependudukan atas berbagai permasalahan kependudukan kabupaten Tasikmalaya, terutama kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumentasi pencatatan sipil. Terkait dengan pemenuhan hak-hak sipil dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan masih perlu penanganan serius dari pemerintah daerah, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan dalam rangka membangun kualitas administrasi kependudukan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan analisis pemetaan pembangunan daerah agar terukur dan terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa datang. Dengan
dukungan
komitmen
aparatur
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil melalui proses saling komunikasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dalam rangka membangun sinergitas dalam operasionalisasi berbagai program yang telah disepakati, Insya Allah dengan izin-Nya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dapat terlaksana sesuai dengan visi dan misi serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya
Drs. JAMALUDIN MALIK,MM NIP. 19591211 198103 1 013
50
51
