PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2015
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kiranya kami dapat menyusun
Perubahan RENSTRA SKPD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan (Tahun 2010– 2015). Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Gunungkidul
merupakan
dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima)
Tahun periode 2010-2015
yang merupakan penjabaran dari
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015
yang telah dilakukan
Perubahan terkait kebijakan dari Pemerintah Pusat agar 15 (lima belas) bidang SPM yang telah ditetapkan agar diintegrasikan ke dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015, dan kemudian dengan adanya tuntutan dinamisasi organisasi yang berkembang dan Rekomendasi Hasil Pendampingan Penyusunan LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang memerintahkan adaya perubahan Renstra SKPD Tahun 2010-2015 terutama untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat outcome maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 perlu dilakukan perubahan yang mana juga harus diikuti perubahan Renstra masingmasing SKPD untuk yang kedua
kalinya.sehingga
Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga harus dilakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan di atasnya. Perubahan
Rencana
Strategis
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagai Dokumen perencanaan yang dapat memberikan arah dan pedoman bagi semua personil di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas, kinerja
dan
diharapkan dapat memberikan daya guna dan hasil guna dan juga dapat berfungsi sebagai monitoring
sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui
dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas ii
sistem pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami menyadari bahwa Perubahan RENSTRA ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan dalam penyusunan RENSTRA tahun mendatang. Akhirnya kami berharap dengan adanya Perubahan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil ini program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil dapat berjalan dengan baik. Wonosari, 27 Nopember 2015 Kepala Dinas,
H. EKO SUBIANTORO, SH. NIP. 19580702 198903 3 1 003
iii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................ ii DAFTAR ISI ....................................................................................... iii BAB I
PENDAHULUAN .................................................................. 1 A. Latar Belakang .............................................................. 1 B. Landasan Hukum ......................................................... 4 C. Maksud dan Tujuan ....................................................... 6 D. Sistematika Penulisan .................................................... 7
BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL …..........11 A. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi ........................11 B. Sumber Daya dan Perlengkapan.................................... 23 C. Kinerja Pelayanan ...........................................................45 D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .......................................................................50
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI...................................................................... 58 A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi................................................................... 58 B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Tahun 2010-2015 .......... 64 C. Telaahan Renstra Kementerian/ KL .............................. 67 D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup ........................................................ 70 E.
Penentuan Isu – Isu Strategis Menggunakan Analisis SWOT .......................................................................
BAB IV
70
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................................................... 79 A. Visi dan Misi ................................................................ 79 B. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan IKU SKPD ........ 82 C. Strategi dan Kebijakan ................................................... 87
iv
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA,SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............... 95 A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD ...... 95 B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD ............................ 99 C. Rencana Kegiatan .......................................................... 100
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM DAERAH ............................ 111
BAB VII PENUTUP ........................................................................... 113
v
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Brigjend. Katamso No.1 Wonosari Gunungkidul, Telepon/Fax. (0274) 391287 Kodepos 55812
Nomor
:
Wonosari, 03 Agustus 2016
Lampiran : 1 (satu) bendel Hal
: Permohonan Rekomendasi Pengesahan Perubahan Renstra 2010-2015
Kepada Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Di Wonosari
Bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan penyusunan Perubahan Renstra tahun 2010-2015 sebagaimana tindaklanjut perubahan IKU SKPD hasil pendampingan Kemenpan dan RB RI, dan guna penyempurnaan terhadap rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami minta agar dilakukan verifikasi oleh Bappeda. Oleh karena itu, bersama
ini kami sampaikan
rancangan/ draf Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015. Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kepada Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan rekomendasi agar dapat disahkan oleh Bupati Gunungkidul sebelum kami tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.
KEPALA DINAS,
H. EKO SUBIANTORO, SH NIP.19580702 198903 1 003
vi
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 21/KPTS/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2010-2015 PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2010-2015 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang– Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) adalah dokumen
perencanaan
pembangunan
jangka
menengah
yang
bermanfaat dan diperlukan untuk merencanakan perubahan kearah yang lebih baik, pengelolaan keberhasilan dan menjamin efektivitas penggunaan potensi sumberdaya untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas organisasi. Pembangunan Daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan
Pemerintah,
pembangunan,
dimana sedangkan
masyarakat pemerintah
adalah
pelaku
utama
berkewajiban
untuk
1
mengarahkan,
membimbing
serta
menciptakan
suasana
yang
menunjang kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan. Salah satu
kegiatan
Pemerintah
adalah
pemberian
pelayanan
pada
masyarakat yang merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Mengingat ruang lingkup pelayanan umum sangat kompleks dan krusial maka senantiasa perlu dikaji dan dievaluasi secara proaktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Agar tercipta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang baik dan benar dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada. Perencanaan
Strategis
merupakan
suatu
proses
yang
berorientasi kepada prosedur dan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang, dengan memperhitungkan potensi/ kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta kegiatan dalam rangka terwujudnya pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait ditetapkannya 15 (lima belas) Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah, yang salah satunya adalah SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/ Kota sebagai dasar pelaksanaannya di Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
2
Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal
Bidang
Pemerintahan
Dalam
Negeri
Di
Kabupaten/ Kota, sehingga ada penambahan kegiatan baru sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, dan kemudian dengan adanya tuntutan dinamisasi organisasi yang berkembang dan Rekomendasi Hasil Pendampingan Penyusunan LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang memerintahkan adaya perubahan Renstra SKPD Tahun 2010-2015 terutama untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat outcome maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 perlu dilakukan perubahan yang mana juga harus diikuti perubahan Renstra masing-masing SKPD untuk yang kedua kalinya. Hubungan Renstra SKPD dengan RPJM Daerah Kabupaten adalah Renstra SKPD sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJM Daerah Kabupaten untuk setiap SKPD yang memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Gambar 1.1 Kaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain RPJP NASIONAL
PEDOMAN
RPJM NASIONAL
DIJABARKAN
RKP
DIPERHATIKAN
RPJP DAERAH
RPJM DAERAH
PEDOMAN PEDOMAN
RKP DAERAH DIJABARKAN
5 TAHUN 1 TAHUN DIACU
20 TAHUN
PEDOMAN PENYUSUNAN RAPBD
RENJA SKPD
RENSTRA SKPD PEDOMAN 5 TAHUN
1 TAHUN
3
B. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah; 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil; 11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan; 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah;
4
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota; 18. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas Dinas Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025; 22. Peraturan 2010
Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 18 Tahun
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5
24. Peraturan 2013
Daerah Kabupaten Gunungkidul
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Nomor 15 Tahun Daerah
Kabupaten
Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010–2015; 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013; 26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 190 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 28. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor Pengesahan
Rencana
Strategis
61 Tahun 2011 tentang
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015; 29. Rekomendasi Hasil Pendampingan Penyusunan LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang memerintahkan adaya perubahan Renstra SKPD Tahun 2010-2015 terutama untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat outcome. C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dan Perubahan Rencana
Kerja
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten Gunungkidul adalah untuk memberikan gambaran, serta melaksanakan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program kegiatan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010– 2015 untuk disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perubahan ekonomi secara makro yang terjadi.
6
2. Tujuan Tujuan
yang
ingin
dicapai
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah : a. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. b. Mendorong upaya
mengefektifkan sistem dan tatalaksana
pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. d. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. e. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan juga dapat sabagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. D. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Gunungkidul
meliputi : BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Latar Belakang ini memuat tentang kondisi secara umum, permasalahan
dan
upaya
penanganan
di
bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7
B. Landasan Hukum Memuat
tentang peraturan/ ketentuan hukum yang
berlaku dan mengatur tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . C. Maksud dan Tujuan Memuat tentang maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015. D. Sistematika Penulisan Memuat tentang gambaran singkat mengenai isi dari pada Rencana Strategis. BAB II. GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Memuat
tentang
uraian
tugas,
fungsi,
kedudukan
struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. B. Sumber Daya Memuat tentang daftar nominatif, kapasitas pegawai, sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. C. Kinerja Pelayanan Memuat
tentang
sasaran/target
capaian
Renstra
kinerja
Dinas
berdasarkan
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Tahun 2005–2010. D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Memuat tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. BAB III. ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
8
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil B. Memuat tentang permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. C. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah Tahun 2010–2015. Memuat tentang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang terkait dengan Visi dan Misi RPJMD D. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri. Memuat tentang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait Visi dan Misi Renstra Kementerian Dalam Negeri . E. Penentuan Isu – isu Strategis. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA A. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Visi adalah suatu gambaran tujuan menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. B. Tujuan
dan
Sasaran
Jangka
Menengah
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dirumuskan lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari pada tujuan.
9
C. Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran Dinas yang
dijabarkan
ke
program-program,
dalam
dan
kebijakan-kebijakan
kebijakan
adalah
dan
merupakan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam
pengembangan
atau
pelaksanaan
program/kegiatan guna mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR
KINERJA
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII.PENUTUP
10
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 190 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul meliputi Sekretariat
dan Bidang–bidang yang terdiri dari seksi seksi yaitu : 1. Sekretariat Dinas Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan,
pengelolaan
keuangan,
kepegawaian,
perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum
dan
pelayanan
hubungan
masyarakat
administratif
dan
serta
memberikan
fungsional.
Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat ; b. pengkoordinasian kebijakan
perumusan
teknis
di
kebijakan
bidang
umum
kependudukan
dan dan
pencatatan sipil; c. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis,
rencana
kerja,
rencana
kinerja,
rencana
kegiatan dan anggaran dinas; d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit–unit organisasi di lingkungan dinas; e. penyusunan rencana kerja sama; f.
penyusunan penetapan kinerja dinas;
g. penyusunan
petunjuk
pelaksanaan
program
dan
kegiatan; h. pelaksanaan
analisis
dan
penyajian
data
bidang
kependudukan dan pencatatan Sipil; i.
penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
j.
pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
11
l.
penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas; n. penyiapan
bahan
dan
penatausahaan
bidang
kependudukan dan pencatatan sipil; o. pengendalian pedoman,
dan dan
pelaksanaan petunjuk
norma,
operasional
standar, dibidang
kesekretariatan; p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan
administrasi
kerumahtanggaan,
umum,
sarana
dan
perpustakaan, prasarana
serta
hubungan masyarakat. q. pelayanan administratif dan fungsional; dan r.
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
kegiatan sekretariat; Sekretariat terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan. b. menyusun rancangan kebijakan umum dinas. c. menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan; d. melaksanakan analisis dan penyajian data; e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; f.
menyusun rencana umum, rencana strategis,rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
g. menyusun rencana kerja sama; h. menyusun
petunjuk
pelaksanaan
program
dan
kegiatan dinas; i.
menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
j.
melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
k. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas; l.
menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; 12
m. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; n. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas, dan; o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan. 2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan; b. menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kegiatan
administrasi keuangan; c. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas; d. menyusun laporan keuangan dinas; e. mengelola administrasi pendapatan; f.
menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan, dan h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum; c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan; d. mengelola surat-menyurat dan kearsipan; e. mengelola urusan rumah tangga f.
mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
g. mengelola perpustakaan; h. melaksanakan hubungan masyarakat; i.
mengelola perjalanan dinas;
j.
menganalisis rencana kebutuhan ,kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
k. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian; l.
melaksanakan pengembangan pegawai;
m. menyelenggarakan analisis jabatan; n. mengelola tata usaha kepegawaian; o. menganalisis beban kerja; p. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta pengawasan melekat; 13
q. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; r.
menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
s. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum; dan t.
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.
2. Bidang Kependudukan Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran penduduk dan perencanaan kependudukan. Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kependudukan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kependudukan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan; c. perumusan rencana umum penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; d. perumusan rencana umum kebijakan penyelenggaraan kerja sama administrasi kependudukan; e. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Kependudukan; f.
penyiapan bahan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan perencanaan kependudukan;
g. penyusunan
bahan
pembinaan
administrasi
kependudukan; h. penatausahaan administrasi kependudukan; i.
penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan;
j.
pengkoordinasian pendaftaran penduduk;
k. pelaksanaan advokasi,
fasilitasi,
supervisi,
sosialisasi, dan
bimbingan
teknis,
konsultasi
pelaksanaan
penatausahaan
administrasi
pendaftaran penduduk; l.
penyelenggaraan
dan
kependudukan; m. pelayanan administrasi kependudukan; 14
n. pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas, dan persebaran penduduk; o. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan; dan p. pengendalian pedoman,
dan
dan
pelaksanaan
petunjuk
norma,
operasional
standar,
di
bidang
kependudukan; dan q. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
kegiatan Bidang Kependudukan. Bidang Kependudukan terdiri dari: 1. Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas : a. menyusun
rencana
kegiatan
Seksi
Pendaftaran
Penduduk; b. menyusun
kebijakan
teknis
penyelenggaraan
pendaftaran penduduk; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penyelenggaraan pendaftaran penduduk; e. menyelenggarakan pendaftaran penduduk; f.
melaksanakan
penertiban
nomor
induk
kependudukan dan dokumen kependudukan; g. melaksanakan administrasi kependudukan; h. melaksanakan
pemantauan
terhadap
kepemilikan
identitas penduduk; i.
melaksanakan pengawasan terhadap orang asing;
j.
melaksanakan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,
supervisi,
dan
konsultasi
pelaksanaan
pendaftaran penduduk; k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendaftaran penduduk; dan l.
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk.
2. Seksi Perencanaan Kependudukan mempunyai tugas : a. menyusun
rencana
kegiatan
Seksi
Perencanaan
Kependudukan; 15
b. menyusun
kebijakan
teknis
perencanaan
kependudukan; c. menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan kependudukan; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja perencanaan kependudukan; e. menyusun
rencana
harmonisasi
teknis
kebijakan
penyerasian
kependudukan
dan
antar
dan
dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah; f.
menyusun rencana teknis penyelenggaraan kerja sama administrasi kependudukan;
g. menyusun
dan
mendayagunakan
informasi
dan
indikator kependudukan, proyeksi penduduk, serta analisis dampak kependudukan; h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan kependudukan; dan i.
melaksanakan pengendalian, pengarahan mobilitas, dan persebaran penduduk; dan
j.
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan Kependudukan.
3. Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan pencatatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencatatan Sipil; b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pencatatan Sipil; c. pelaksanaan
pencatatan,
penerimaan
berkas
permohonan, pemeriksaan dan penelitian persyaratan, verikasi dan validasi kebenaran data, pencatatan data, dan pengelolaan data; d. penerbitan
akta
kelahiran,
akta
kematian,
akta
perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, pengesahan anak, dan perubahannya; e. pelaksanaan
fasilitasi,
sosialisasi,
bimbingan
teknis,
advokasi, supervisi, dan konsultasi di bidang pencatatan sipil; f.
penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pencatatan sipil; 16
g. pengendalian
dan
pelaksanaan
norma,
standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencatatan sipil; dan h. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
kegiatan Bidang Pencatatan Sipil. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengangkatan Anak mempunyai tugas : a. menyusun
rencana
kegiatan
Seksi
Kelahiran,
Kematian, dan Pengangkatan Anak; b. menyusun
kebijakan
teknis
penerbitan
Akta
Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan Akta
Kelahiran,
Akta
Kematian,
dan
Akta
Pengangkatan Anak; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak; e. melaksanakan
pendaftaran,
pemeriksaan,
pencatatan, dan pengolahan data serta penerbitan Akta
Kelahiran,
Akta
Kematian,
dan
Akta
Pengangkatan Anak; f.
melaksanakan
pendaftaran,
pemeriksaan,
dan
penelitian berkas laporan kematian di luar negeri; g. melaksanakan penyuluhan pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak; h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Pengangkatan Anak; dan i.
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Seksi
Kelahiran,
Kematian,
dan
Pengangkatan Anak. 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak mempunyai tugas : a. menyusun
rencana
kegiatan
Seksi
Perkawinan,
Perceraian, Pengakuan Anak, dan pengesahan Anak. 17
b. menyusun
kebijakan
teknis
penerbitan
Akta
Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan Akta Perkawinan, Akta perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; e. melaksanakan pencatatan,
pendaftaran,
pengolahan
data,
pemeriksaan, penerbitan
Akta
Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; f.
melaksanakan pencatatan,
pendaftaran,
pengolahan
data,
pemeriksaan, penerbitan
Akta
Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; g. melaksanakan
penyuluhan
pelayanan
Akta
Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak; h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di
bidang
penerbitan
Perceraian,
Akta
Akta
Pengakuan
Perkawinan,
Akta
Anak,
Akta
dan
Pengesahan Anak; dan i.
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak.
4. Bidang Data dan Informasi Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan jaringan komunikasi data. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas : a. penyusunan
rencana
kegiatan
Bidang
Data
dan
Informasi; b. perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pelayanan informasi; 18
c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Data dan Informasi d. pengelolaan
dan
pendaftaran
penduduk
dan
data
pencatatan sipil; e. penerapan
dan
pengembangan
sistem
informasi
administrasi kependudukan; f.
pendayagunaan dan penyajian informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; h. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; i.
pelaksanaan analisis dan penyajian data;
j.
pengelolaan
aplikasi
sistem
informasi
administrasi
kependudukan; k. pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil; l.
pengendalian
dan
pelaksanaan
norma,
standar,
pedoman, dan petunjuk operasional dibidang pendataan dan pelayanan informasi; dan m. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
kegiatan Bidang Data dan Informasi. Bidang Data dan Informasi terdiri dari: 1). Seksi
Pengelolaan
Data
dan
Informasi
tersebut
mempunyai tugas: a. menyusun rancana kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi; b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan data dan informasi; e. mengumpulkan dan mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil; f.
menyajikan statistik kependudukan dan pencatatan sipil;
g. menyiapkan bahan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; 19
h. menyelenggarakan
informasi
kependudukan
dan
pencatatan sipil; i.
melaksanakan analisis dan penyajian data di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
j.
menerapkan dan mengembangkan sistem informasi di bidang kependudukan dan catatan sipil;
k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan data dan informasi; dan l.
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
2). Seksi
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Jaringan
Komunikasi Data mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data; b. menyusun
kebijakan
teknis
pengembangan
dan
pengelolaan jaringan komunikasi data; c. menyiapka
bahan
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data; e. mengelola dan mengkaji pengembangan program aplikasi pengelolaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; f.
menyiapkan dan memelihara perangkat keras dan perangkat
lunak
pengelolaan
informasi
kependudukan dan pencatatan sipil; g. mendayagunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; h. memantau
berfungsinya
peralatan
jaringan
komunikasi data antara daerah dan kecamatan dan antar kecamatan; i.
mengelola aplikasi sistem informasi kependudukan;
j.
menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data; dan 20
k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi. 5. Unit Pelaksana Teknis 6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok
Jabatan
melaksanakan
Fungsional
sebagian
mempunyai
tugas
dan
fungsi
tugas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan tertentu. a. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; b. setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional
senior
yang
ditunjuk
dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas; c. jumlah
jabatan
fungsional
ditentukan
berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja; dan d. jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun
2008
tentang
Pembentukan,
Susunan
Organisasi,
Kedudukan, Tugas Dinas Dinas Daerah antara lain mengatur Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk
melaksanakan
tugas
dimaksud,
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi : a. penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
di
bidang
kependudukan dan pencatatan sipil; b. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 21
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; d. pelaksanaan pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil; e. pengkordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; f. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; g. penyelenggaraan
dan
penatausahaan
administrasi
kependudukan; h. pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil; i. pelaksanaan
pengendalian,
pengarahan
mobilitas,
dan
persebaran penduduk; j. pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; k. penerapan, pengelolaan, dan pengembangan sistim informasi kependudukan dan pencatatan sipil; l. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan; m. penyelenggaraan kerjasama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; n. penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil; o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil; p. Pengelolaan UPT dan q. pengelolaan kesekretariatan Dinas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terdiri dari : a. Unsur Pimpinan
: Kepala Dinas
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat
yang
terdiri
dari
subbagian-subbagian c. Unsur Pelaksana
:
1. Bidang bidang yang terdiri dari Seksi-seksi 2. Unit Pelaksana Teknis d. Kelompok Jabatan Fungsional 22
Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum; c. Bidang Kependudukan Terdiri dari : 1. Seksi Pendaftaran Penduduk; 2. Seksi Perencanaan Kependudukan; d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengangkatan Anak; 2. Seksi
Perkawinan,
Perceraian,
Pengakuan
Anak,
dan
Pengesahan Anak; e. Bidang Data dan Informasi terdiri dari : 1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi; 2. Seksi
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Jaringan
Komunikasi; f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan fungsional. B. Sumber Daya Manusia dan Perlengkapan 1. Kepegawaian Sebagai bagian dari lembaga teknis daerah di Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas
membantu
Kepala
Daerah
dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil harus ditunjang dengan perangkat daerah dan perlengkapan
pendukung
dalam
rangka
penyelenggaraan
tugas-tugas tersebut. Perangkat Daerah yang ada seperti telah tersusun dan terisinya Struktur Organisasi. Bagan struktur organisasi sebagaimana dapat kami sajikan pada halaman berikut.
23
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat di bawah ini : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
Subbagian Perencanaan
Subbagian Keuangan
BIDANG KEPENDUDUKAN
BIDANG PENCATATAN SIPIL
BIDANG DATA DAN INFORMASI
Seksi Pendaftaran Penduduk
Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengangkatan Anak
Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
Seksi Perencanaan Kependudukan
Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak
Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
Subbagian Umum
24 UPT
Untuk mencapai tujuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai sebuah institusi pelayanan memiliki personil sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil semua, lebih lanjut keadaan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul per 31 Oktober 2013 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 Distribusi Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul per 31 Oktober 2013 NO
JABATAN
JUMLAH
1.
Kepala Dinas
1
2.
Sekretariat
1
3.
2.1 Kepala Subbagian Perencanaan
1
Staf Subbagian Perencanaan
2
2.2 Kepala Subbagian Keuangan
1
Staf Subbagian Keuangan
3
2.3 Kepala Subbagian Umum
1
Staf Subbagian Umum
3
Kepala Bidang Kependudukan
1
3.1 Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Staf Seksi Pendaftaran Penduduk 3.2 Kepala Seksi Perencanaan Kependudukan
4.
1 46 -
Staf Seksi Perencanaan Kependudukan
1
Kepala Bidang Pencatatan Sipil
1
4.1 Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengankatan Anak Staf Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak
1 3
25
NO
JABATAN
JUMLAH
4.2 Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan
1
Pengesahan Anak Staf Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan
4
Pengesahan Anak 5.
Kepala Bidang Data dan dan Informasi
1
5.1 Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
1
Komunilkasi Staf Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
3
Komunikasi 5.2 Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
1
Staf Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
2
JUMLAH SELURUHNYA
78
Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan dan eselon maupun jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dan latar belakang ilmunya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut. Tabel 2.2 Data Pegawai berdasarkan Golongan dan Eselon per 31 Oktober 2013
NO
GOLONGAN
1
ESELON
JUMLAH GOLONGAN
I
II
III
IV
IV/b – IV/e
2
-
1
1
-
2
IV/a
4
-
-
3
-
3
III/d
7
-
-
-
6
4
III/c
2
-
-
-
2
5
III/b
13
-
-
-
-
6
III/a
17
-
-
-
-
7
II/d
2
-
-
-
-
8
II/c
22
-
-
-
-
9
II/b
6
-
-
-
-
10
II/a
2
-
-
-
-
26
NO
GOLONGAN
11
ESELON
JUMLAH GOLONGAN
I
II
III
IV
I/a – I/d
1
-
-
-
-
JUMLAH
78
-
1
4
8
Tabel 2.3 Data Pegawai berdasarkan latar belakang Ilmu dan Tingkat Pendidikan per 31 Oktober 2013 NO
TINGKAT PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN
SD
SMP
KPAA
SMU/ KJR
D3
S1
S2
Jml
1
Mag. Sain
-
-
-
-
-
-
6
6
2
Ilmu Adm Negara
-
-
-
-
-
9
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Ilmu Pemerintahan
4
Ilmu Hukum
-
-
-
-
-
3
-
3
5
Ilmu Sosial
-
-
-
-
-
4
-
4
6
Ilmu Sosiatri
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Ekonomi
-
-
-
-
-
5
-
5
8
Komunikasi
-
-
-
-
-
1
-
1
9
Pendidikan
-
-
-
-
-
1
-
1
10
D3
-
-
-
-
18
-
-
18
11
SMEA/Umum
-
-
-
28
-
-
-
28
12
KPAA
-
-
2
-
-
-
-
2
13
SMP
-
1
-
-
-
-
-
1
14
SD
-
-
-
-
-
-
-
-
*
JUMLAH
-
1
2
28
18
23
6
78
*
Persentase (%)
-
1,3
2,6
35,9
23
29,6 7,6
100
Dari 78 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada, sebagian besar atau
35,9%
pendidikan
merupakan SMA/SMK,
PNS
dengan
kemudian
latar
disusul
belakang
PNS
yang
27
berpendidikan Sarjana (S1) atau 29,6%. Perlu dicatat di sini bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan dan pengesahan kejadian vital penduduk untuk memperoleh kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Cakupan pencatatan yang dilaksanakan meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Dokumen hasil pencatatan sipil ini merupakan dokumen yang berlaku universal
bahkan
internasional
dan
seiring
dengan
perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan masyarakat, pencatatan sipil Kabupaten Gunungkidul telah menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga produk pencatatan sipil akan mempunyai dampak positif terkait data yang dihasilkan terutama terkait dengan upaya penertiban arsip pencatatan sipil melalui kegiatan digitalisasi
arsip-arsip
pencatatan
sipil.
Sebagai
sebuah
organisasi pelayanan kepada masyarakat pada era reformasi dan otonomi daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut dapat memberikan pelayanan secara prima, sehingga layak untuk memenuhi tuntutan akan hal tersebut. Dalam
rangka
pencatatan
tertib
sipil
administrasi
sesuai
visi
kependudukan
dan
ditetapkan,
telah
yang
dilaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Untuk menjawab akan program tersebut diperlukan kesiapan user yang akan mengoperasikan komputer untuk database. Dalam mendukung kinerja aparatur penyelenggara kependudukan dan catatan sipil mutlak diperlukan pengembangan kapasitas Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
melalui
pendidikan
dan 28
pelatihan
baik
yang
bersifat
struktural
maupun
teknis/fungsional. Menjawab kondisi tersebut, personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagian besar telah mengikuti diklat-diklat struktural maupun teknis dan fungsional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Tabel 2.4 Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah mengikuti Diklat Struktural per 31 Oktober 2013 NO
ESELON
DIKLAT STRUKTURAL
I
II
III
IV
Staf
JUMLAH
1
Diklatpim Tk.I (SPATI)
-
-
-
-
-
-
2
Diklatpim Tk.II (SPAMEN)
-
1
-
-
-
1
3
Diklatpim Tk.III (SPAMA)
-
-
3
-
-
3
4
Diklatpim Tk.IV (ADUM)
-
-
2
8
1
11
-
1
5
8
1
15
JUMLAH
Tabel 2.5 Data Pegawai yang telah mengikuti Kursus/Diklat Teknis dan Fungsional per 31 Oktober 2013 NO 1 2
NAMA DIKLAT Keuangan Daerah
PENYELENGGARA
JUMLAH
Pusat Informasi dan Pelatihan Aparatur Daerah (PILAR)
Manajemen Pelayanan Universitas Airlangga – Prima
1 3
Surabaya
Berdasarkan data tersebut di atas dapat terlihat bahwa personil
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten Gunungkidul sebagian besar telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, namun demikian masih banyak pegawai yang belum mendapatkan diklat khususnya dibidang
29
pencatatan
sipil.
Hal
ini
dilakukan
dalam
rangka
meningkatkan wawasan bagi aparatur penyelenggara catatan sipil maupun kualitas pelayanan. Tabel 2.6 Data Pegawai berdasarkan Golongan dan Eselon per 31 Oktober 2013 No
NAMA
NIP
GOL .
ESELON I
II
III
IV
1
H. EKO SUBIANTORO, SH
19580702 198903 1 003
IV/c
-
1
-
-
2
Drs, VIRGILIO SORIANO
19630621 198602 1 003
IV/a
-
-
1
-
3
Drs WINARNO .M. Si.
19650211 199203 1 006
IV/a
-
-
1
-
4
Drs. SURYANTO, MM
19621025 198412 1 003
IV/a
-
-
1
-
5
MARKUS TRI MUNARJA, SIP, M.Si
19701206 199603 1003
IV/a
-
-
1
-
6
Drs. ROSYIDIN, MM
19661025 199403 1009
IV/a
-
-
-
1
7
WAHYUDI NUGROHO, SIP
19610311 198503 1013
III/d
-
-
-
1
8
ALIMAN, SIP
III/d
-
-
-
1
III/d
-
-
-
1
-
-
-
1
III/d
-
-
-
1
III/d
-
-
-
1
III/d
-
-
-
1
III/c
-
-
-
-
III/b
-
-
-
-
III/b
-
-
-
-
III/b
-
-
-
-
III/b
-
-
-
-
III/b
-
-
-
-
III/b
-
-
-
-
III/b
-
-
-
-
9
SRI MULYANINGSIH, SH
10
INTOYO, SE
11
UMI PUJI RIYANTI, S.Pd
12
SUMARTINI, SE
13
SUPARMIN, SIP
14
SUDIYONO,SIP
15
RUSPAMILU YULIANTO,SE
16
PUJI RAHAYU
17
SITI KAWANTININGSIH
18
HARJIYAH, SIP
19
GIYONO, SE
20
SUMAJI PURNOMO,SIP
21
SUWARNI
19590715 198503 1013 19630201 199303 2004 19630602 199203 1 005 19690729 199803 2 003 19611102 198403 2 004 196309251985 031005 196610211986 031 004 19710714 199003 1 001 19601125 198201 2 007 19650809 198903 2 003 197606011996 032001 196309121991 021002 196711101989 031013 19600109 199103 2 002
III/d
30
No
NAMA
NIP 19620727 199103 1 007 197104251991 031004 196606211991 021001
GOL .
ESELON I
II
III
IV
III/b
-
-
-
-
III/b
-
-
-
-
III/b
-
-
-
-
22
BAMBANG ISWANTO
23
SUPADIYANTO, SE
24
SETYA PAMBUDI, SIP
25
AGUS SRIMANTO, S.Sos
197207061993 031006
III/a
-
-
-
-
26
SM . YULI PURWAWATI, SIP
196907251993 032004
III/a
-
-
-
-
27
ANTON WIBOWO, S.Kom
198311292009 031002
III/b
-
-
-
-
28
MUHAMMAD NUR HUDA, SST
III/a
-
-
-
-
29
SUWARNA, SIP
III/a
-
-
-
-
30
TUPARNO
III/a
-
-
-
-
31
MURYANI, SIP
III/a
-
-
-
-
32
RR. WARA WIDAYATI
196910031994 012001
III/a
-
-
-
-
33
HETY SURYANI
197910151998 032001
III/a
-
-
-
-
34
PAJARSA, S.Sos
197508`8`9990 31002
III/a
-
-
-
-
35
YUYUN RETNA PRAMUJI, SH
197908232005 011010
III/a
-
-
-
-
36
HENI NURHAYAT, S.Sos
197704241998 032003
III/a
-
-
-
-
37
VALENTINA MARTINI
III/a
-
-
-
-
38
THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos
III/a
-
-
-
-
39
NGATINI
19750522 199503 2 002
III/a
-
-
-
-
40
DRAJAT DWI ANANTA, SE
196109121985 031007
III/a
-
-
-
-
41
TUGIRAN
196606301989 031011
III/a
-
-
-
-
42
SUPRIYONO
196707101989 031014
II/d
-
-
-
-
43
SUHARDI
196801041997 031009
II/d
-
-
-
-
44
KARYANTO
197105201997 041001
II/d
-
-
-
-
45
SUNARYA
II/d
-
-
-
-
46
SRI PURWANTI
II/d
-
-
-
-
47
SLAMET
II/d
-
-
-
-
197312101998 031007 197108251992 031008 197104171992 031006 197303171994 022001
196910101994 032014 197507061995 032002
197611181997 031001 197307231998 032006 196107311985 031007
31
No
NAMA
NIP
GOL .
ESELON I
II
III
IV
48
WARSONO
197012041990 031004
II/c
-
-
-
-
49
BUDI SANTOSA
19710913 199803 1 003
II/c
-
-
-
-
50
TOPPAZ SUNARDI ATMA,A.Md
19840705 201001 1019
II/c
-
-
-
-
51
NOVIKA DAMAYANTI, A.Md
198711162010 01 2 018
II/c
-
-
-
-
52
PARJONO
196504151998 031006
II/c
-
-
-
-
53
RUDI HENDRATMO, A.Md
19650415 199803 1006
II/c
-
-
-
-
54
IKASARI KRISNANING TYAS, A.Md
1988081 520110 12002
II/c
-
-
-
-
55
YOSAFAT ANDHY HANTORO, A.Md
1979111 920110 11001
II/c
-
-
-
-
56
DHONI BAYU MAHENDRA, A.Md
1986033 020110 11001
II/c
-
-
-
-
57
SRI YUNI WIJAYANTI, A.Md
198706272011 012002
II/c
-
-
-
-
58
YOSHI INDRANINGRUM, A.Md
197801022011 0 12001
II/c
-
-
-
-
59
SUTRI MURYANI, A.Md
II/c
-
-
-
-
60
AMIR NUR ROHMAN, A.Md
II/c
-
-
-
-
61
YASINTA ROESMIYATUN PURNAMA DEWI, A.Md
19890724 201101 2 001
II/c
-
-
-
-
62
ADE NILASARI DEWI, A.Md
19870109 20110 1 2 004
II/c
-
-
-
-
63
KRISWORO UTAMI, A.M d
1985101 32011 01 2 002
II/c
-
-
-
-
64
DIDIK TRI WIBOWO, A.Md
19877061 420110 1 005
II/c
-
-
-
-
65
BANGUN SULISTYAWAN, A.Md
1988041 520110 112 002
II/c
-
-
-
-
1985042 12011 01 2 003 1987022 82011 0111 001
32
No
NAMA
GOL .
NIP
ESELON I
II
III
IV
66
IRFANA LUTFI QOMARI, A.Md
19844032 520110 1 1 001
II/c
-
-
-
-
67
WIDYAWATI, A.Md
19871108 201101 2 002
II/c
-
-
-
-
68
AMRI KISNADI, A.Md
19900214 201101 1 002
II/c
-
-
-
-
69
BUDIHARJA
198101012005 011005
II/b
-
-
-
-
70
TRIBANA PRAWATA
19660201 199703 1 001
II/a
-
-
-
-
71
WAHYU WIDIHARTANTO
197606082008 011006
II/a
-
-
-
-
72
DWI RAMELAN
198406182008 011004
II/a
-
-
-
-
73
RUSDIYANTO
19810413 200801 1 006
II/a
-
-
-
-
74
SANU SULARTO
197210032008 011013
II/a
-
-
-
-
197605072008 011008
II/a
-
-
-
-
198306142005 011003
II/a
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
8
75
MARGIYONO
76
TRI HARYONO
77
SUTRIYONO
19791109 200501 1006
II/a
78
KUSMONO
197403202008 01016
I/c
Jumlah
-
Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang ada saat ini sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang. Disisi lain kualitas sumber daya manusia yang ada, masih perlu
ditingkatkan
melalui
diklat
teknis
di
bidang
kependudukan dan Pencatatan sipil serta diklat pelayanan prima.
33
Terhadap jumlah pegawai yang ada, bila dirinci menurut jenjang pendidikan menunjukkan perbandingan yang cukup ideal, namun masih perlu penambahan khususnya untuk petugas
pengadministrasi
kependudukan/
operator
yang
ditempatkan di Kecamatan–Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan pegawai pada saat ini : Tabel 2.7 Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menurut Golongan per 31 Oktober 2013 Pendidikan
No
Golongan
1
IV
-
-
-
2
III
-
-
3
II
-
4
I
SD
Jumlah
SMP SMA D3
Jumlah
S1
S2
-
1
5
6
10
-
24
1
35
-
17
18
1
-
36
-
1
-
-
-
-
1
0
1
27
18
26
6
78
2. Perlengkapan Aset/
barang
inventaris
yang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dimiliki
Dinas
sebagai penunjang
kegiatan dinas sampai dengan 31 Oktober 2013 dapat dilihat tabel pada tabel 2.8 (kondisi eksisting barang) berikut :
34
Tabel 2.8 Kondisi Eksiting Barang/ Aset sampai dengan 31 Oktober 2013 NOMOR Urut 1
Kode Barang
SPESIFIKASI BARANG Reg
Nama/Jenis Barang
Merk/Type
4
5
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin 6
Bahan 7
Asal/Ca ra Peroleha n Barang 8
Tahun Peroleha n 9 1994
Ukuran Barang/ Konstru ksi (P,S,D) 10
Jumlah
Satua n
Keadaan Barang (B/KB/RB )
11 Buah
12 Baik
1
Bara ng
Harga
13
14
1
2 02.06.02.01.48
3 0004
Meja 1/2 biro
Kayu
3
02.06.02.01.48
0002
Meja 1/2 biro
Kayu
Dibeli
1994
Buah
baik
1
4
02.06.02.01.48
0019
Meja 1/2 biro
Kayu
Dibeli
1994
Buah
Baik
1
0001
Lemari Besi/Brangkas
besi
Dibeli
1994
Buah
Baik
1
Dibeli
1995
Buah
Baik
7
1995
Buah
Baik
1
Baik
1
Keterangan 15
150.000,00 150.000,00
5
02.06.02.01.31
0016
Kursi Biasa
-
-
Kayu
6
02.06.02.01.01
0001
Lemari Kayu
-
-
Kayu
7
02.06.03.04.08
0001
Pesawat Telepon
Ten
-
Campuran
Dibeli
1995
Buah
8
02.06.02.01.31
0006
Kursi Biasa
-
-
Kayu
Dibeli
1995
Buah
1
9
02.06.01.04.10
0003
Peti uang
Ichiband
-
Besi
Dibeli
1995
Buah
4
11
02.06.01.04.09
0001
Rotary Filling
-
-
Besi
Dibeli
1995
Buah
13
02.04.01.01.02
0001
Mesin Pres
Campuran
Dibeli
1995
Unit
14
02.06.01.01.03
0005
Campuran
Dibeli
1995
Buah
15
02.06.01.01.01
0006
Campuran
Dibeli
1995
Buah
16
02.06.02.01.31
0018
Mesin Ketik Manual LONGEWANGEN (18) Mesin Ketik manual (PORTEBLE 11-13) Kursi biasa
1995
17
02.06.02.01.04
0002
Meja Kayu/Rotan
Kayu
Dibeli
18
02.06.02.01.31
0042
Kursi biasa
Kayu
22
02.06.01.04.04
0001
Filing Cabinet
Top
-
Besi logam
23
02.06.02.01.01
0002
Lemari Kayu
-
-
24
02.06.02.01.13
0001
Meja Telepon
-
-
25
02.06.02.01.19
0001
Meja Kayu Panjang
170.000,00 900.000,00 140.000,00 200.000,00 50.000,00 20.000,00
Baik
1
760.000,00 850.000,00
1 400.000,00
-
-
1
Buah
Kurang Baik Kurang Baik Baik
1995
Buah
baik
1
Mutasi
1995
Unit
Baik
5
DIbeli
1996
Buah
Baik
1
Kayu
1996
Buah
Baik
1
Besi
1996
Buah
Baik
1
Kayu
1996
Buah
Baik
1
Kayu
1
700.000,00 700.000,00
1 20.000,00 150.000,00 150.000,00
Disperindagkop
1.340.000,00 300.000,00 50.000,00 50.000,00
35
NOMOR Urut
Kode Barang
SPESIFIKASI BARANG Reg
Nama/Jenis Barang
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin 6
Merk/Type 5
Bahan
1 26
2 02.06.02.01.19
3 0002
4 Meja Kayu Panjang
-
27
02.06.02.01.30
0004
Kursi putar
Hilal
28
02.06.02.01.19
0004
Meja Rapat
-
-
Kayu
29
02.06.01.04.05
0001
Rotary Filling
-
-
Kayu
30
02.06.01.01.01
0001
EXPRES
31
02.06.02.01.02
0002
Mesin Ketik manual (PORTEBLE 11-13) Rak kayu
-
-
32
02.06.02.01.02
0016
Rak kayu
-
34
02.06.02.01.48
0009
Meja 1/2 biro
35
02.06.02.01.48
0012
Meja 1/2 biro
36
02.06.02.01.09
0005
Meja Panjang
Kayu
37
02.06.01.05.07
0001
Papan pengumuman
38
02.06.02.01.48
0003
39
02.06.02.01.19
40
Tahun Peroleha n
Ukuran Barang/ Konstru ksi (P,S,D) 10
Jumlah
Satua n
Keadaan Barang (B/KB/RB )
11 Buah
12 Baik
1
Baik
1
Bara ng
Harga
13
14
Kayu
9 1996
Campuran
1996
Buah
Dibeli
1996
Buah
Dibeli
1996
Buah
Baik
1
Dibeli
1996
Buah
1
Kayu
1996
Buah
Kurang Baik baik
-
Kayu
1996
Buah
baik
1
-
-
Kayu
1996
Buah
Baik
2
-
-
Kayu
1996
Buah
Baik
1
Dibeli
1996
Buah
baik
1
Kayu Kaca
Dibeli
1996
Buah
Meja 1/2 biro
Kayu
Dibeli
1996
Buah
Baik
1
0003
Meja panjang
Kayu
Dibeli
1996
Buah
Baik
1
02.06.02.01.30
0007
Kursi putar
Campuran
Dibeli
1996
Buah
Baik
1
41
02.06.02.01.48
0008
Meja 1/2 biro
Kayu
Dibeli
1996
Buah
Baik
1
42
02.06.02.01.04
0008
Meja Kayu
Kayu
Dibeli
1996
Buah
Baik
1
43
02.06.02.01.02
0001
Rak Kayu
-
-
Kayu
Dibeli
1997
Buah
Baik
1
45
02.06.02.01.48
0011
Meja 1/2 biro
-
-
Kayu
1997
Buah
Baik
2
46
02.06.01.04.10
004
Peti uang
Ichibad
Besi
1997
Buah
baik
1
47
02.06.01.04.04
0005
Filling Besi/Metal
1998
Buah
1
48
02.06.02.07.01
0001
Alat pemadam portable
1998
Buah
Kurang Baik Baik
-
7
Asal/Ca ra Peroleha n Barang 8
Keterangan 15
50.000,00 150.000,00
1 50.000,00
1
300.000,00 650.000,00 300.000,00 450.000,00 300.000,00 170.000,00 50.000,00
1
300.000,00 150.000,00 50.000,00
Hilal
150.000,00 150.000,00 200.000,00 300.000,00 340.000,00 200.000,00
Besi -
-
Campuran
Dibeli
1
850.000,00 600.000,00
36
NOMOR Urut
Kode Barang
SPESIFIKASI BARANG Reg
Nama/Jenis Barang
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin 6
Merk/Type 5 Brother
Bahan
1 49
2 02.06.01.04.04
3 0004
4 Filling Besi/Metal
50
02.06.02.01.37
0005
Meja Komputer
51
02.06.01.04.12
0001
Lemari Kaca
52
02.06.02.01.19
0002
Meja panjang
53
02.06.01.04.04
0006
Filling Besi/Metal
Super VIP
54
02.06.01.04.09
0003
Rotary Filling
-
-
Besi
55
02.06.02.01.48
0013
Meja 1/2 Biro
-
-
56
02.06.02.01.02
0009
Rak kayu
-
-
59
02.06.02.01.02
0009
Rak Kayu
60
02.06.02.01.01
0004
Lemari Kayu
-
61
02.06.01.04.09
0002
Rotary Filling
62
02.06.02.01.02
0004
63
02.06.02.01.02
64
-
7
Asal/Ca ra Peroleha n Barang 8
Besi
-
Tahun Peroleha n 9 1998
Ukuran Barang/ Konstru ksi (P,S,D) 10
Satua n 11 Buah
Keadaan Barang (B/KB/RB ) 12 Kurang Baik baik
Jumlah Bara ng
Harga
13
14
1
Campuran
Dibeli
1998
Buah
1
Campuran
Dibeli
1999
Buah
Kayu
Dibeli
1999
Buah
Baik
1
2000
Buah
Baik
1
2000
Buah
Baik
1
Kayu
2000
Buah
baik
1
Kayu
2000
Buah
baik
1
Baik
1
Keterangan 15
800.000,00 150.000,00
1 750.000,00
Besi Dibeli
50.000,00 1.250.000,00 850.000,00 200.000,00
Kayu
Dibeli
2000
Buah
-
Kayu
Dibeli
2001
Buah
-
-
Besi
Dibeli
2001
Buah
Baik
1
Rak kayu
-
-
Kayu
2001
Buah
baik
1
0005
Rak kayu
-
-
Kayu
2001
Buah
baik
1
02.06.02.01.02
0006
Rak kayu
-
-
Kayu
2001
Buah
baik
2
65
02.06.02.01.01
0003
Lemari kayu
-
-
Kayu
2001
Buah
Baik
1
66
02.06.02.01.19
0018
Meja 1/2 biro
-
-
Kayu
2001
Buah
Baik
1
68
02.06.02.01.48
0014
Meja 1/2 biro
Kayu
Dibeli
2001
Buah
Baik
1
69
02.06.02.01.48
0019
Meja 1/2 biro
Kayu
Dibeli
2001
Buah
Baik
1
70
02.06.02.01.07
0001
Meja Kursi Tamu /Zice
Campuran
Dibeli
2002
Set
Baik
1
71
02.06.02.01.31
0004
Kursibiasa
2002
Buah
Baik
1
72
02.06.02.01.13
0002
Meja Telepon
2002
Buah
Baik
1
500.000,00 500.000,00
1 750.000,00 14.975.000,00 425.000,00 500.000,00 850.000,00 750.000,00 200.000,00
-
-
200.000,00 175.000,00 1.700.000,00
Kayu Multiplek
-
-
Dibeli
50.000,00 150.000,00
37
NOMOR Urut
Kode Barang
SPESIFIKASI BARANG Reg
1 73
2 02.06.02.01.31
3 0001
74
02.02.03.04.02
0001
75
02.06.02.01.02
0008
Nama/Jenis Barang
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin 6
Merk/Type
4
5
Kursi Biasa
-
PORTABLE GENERATING SET Rak kayu
Yamaha -
-
-
Kayu
9 2002
Campuran
Dibeli
2002
Unit
Baik
1
2002
Buah
baik
3
2002
Buah
baik
3
2002
Buah
Baik
1
Bahan 7
Kayu
Tahun Peroleha n
Ukuran Barang/ Konstru ksi (P,S,D) 10
Jumlah
Asal/Ca ra Peroleha n Barang 8 Dibeli
Satua n 11 Buah
Keadaan Barang (B/KB/RB )
Bara ng
Harga
13
14
12 1
Keterangan 15
50.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00
76
02.06.02.01.48
Meja 1 biro
Kayu
Dibeli
77
02.06.02.01.31
0003
Kursi Biasa
-
-
Kayu
78
02.06.02.01.31
0024
Kursi biasa
-
-
Kayu
Dibeli
2002
Buah
baik
9
79
02.06.02.01.31
0002
Kursi Biasa
Kayu
Dibeli
2002
Buah
Baik
1
80
02.06.03.02.01
0010
PC Unit
Altos server
Campuran
Mutasi
2002
Unit
Baik
1
81
02.06.02.01.27
0002
Kursi Rapat
Citos
F-EP401
Besi
Dibeli
2003
Buah
Baik
24
82
02.06.01.04.04
0008
Filling Besi/Metal
Brother
-
Besi
2003
Buah
baik
4
83
02.07.02.01.20
0001
Mesin Faxmile
Panasonic
-
Campuran
Dibeli
2003
Buah
Baik
1
84
02.06.01.04.12
0002
Lemari Kaca
-
-
Campuran
Dibeli
2003
Buah
85
02.06.01.05.24
0001
Alat pemotong kertas
Geha
-
Besi
2003
Buah
Baik
1
86
02.06.02.04.06
0005
Kipas Angin
Maspion
1
87
02.06.02.04.06
0004
Kipas Angin
89
02.06.02.01.37
0008
Meja Komputer
-
90
02.06.01.05.10
0002
White boart
91
02.06.01.05.10
0001
92
02.06.03.02.02
93 94
600.000,00 50.000,00 450.000,00 50.000,00 32.500.000,00
BKKBN
8.400.000,00 900.000,00
1
1.950.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00
Campuran
Dibeli
2003
Buah
Campuran
Dibeli
2003
Buah
Kurang Baik Baik
-
Campuran
Dibeli
2004
Buah
Baik
1
-
-
Milanium
Dibeli
2004
Buah
Baik
1
White boart
-
-
Milanium
2004
Buah
Baik
1
0002
Laptop
Accer
-
Campuran
Dibeli
2004
Buah
Baik
1
02.06.02.01.06
0012
Kursi Pendamping Tamu
-
-
Kayu
Dibeli
2004
Buah
4
02.06.02.01.06
0012
Kursi Pengantin
-
-
Kayu
Dibeli
2004
Buah
1
1
500.000,00 500.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 12.000.000,00 60.000,00 15.000,00
38
NOMOR Urut
Kode Barang
SPESIFIKASI BARANG Reg
Nama/Jenis Barang
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin 6
Merk/Type
4
5
Bahan 7
Asal/Ca ra Peroleha n Barang 8
Tahun Peroleha n
Ukuran Barang/ Konstru ksi (P,S,D) 10
Jumlah
Satua n
Keadaan Barang (B/KB/RB )
11 Buah
12 Baik
1
Bara ng
Harga
13
14
1 95
2 02.06.02.01.02
3 0003
Rak kayu
-
-
Kayu
9 2004
96
02.06.02.01.06
0001
Kursi sidang pengantin
-
-
Kayu
2004
Buah
Baik
5
97
02.06.02.01.01
0007
Kursi Pendamping Pengantin
-
-
Kayu
2004
Buah
Baik
6
98
02.06.02.01.18
0001
Meja tambahan pengantin
-
-
Campuran
2004
Buah
Baik
1
99
02.06.02.01.37
0009
Meja komputer
-
-
Campuran
Dibeli
2004
Buah
100
02.06.03.02.01
0008
komputer PC
Mugen
Campuran
Dibeli
2004
Buah
Baik
1
101
02.06.03.02.01
0002
PC Unit
Simple Multimedia
Campuran
Dibeli
2004
Buah
Baik
1
102
02.06.02.01.02
0014
Rak Kayu
Kayu
Dibeli
2004
Buah
Baik
1
103
02.06.02.04.06
0001
Kipas Angin
Campuran
Dibeli
2004
Buah
Baik
1
104
02.06.04.03.05
0001
Kursi Kerja Pejabat
Comforpro
-
Campuran
Dibeli
2005
Buah
Baik
1
105
02.06.04.01.05
0001
Meja Kerja Pejabat
-
-
kayu+kaca
Dibeli
2005
Buah
Baik
1
106
02.06.02.04.04
0001
AC Split 1 PK
Toshiba
-
Campuran
Dibeli
2005
Buah
Baik
1
107
02.06.03.02.02
Laptop
Compaq
-
Campuran
Dibeli
2005
Buah
Baik
1
108
02.06.03.02.01
007
Komputer/Pc unit
Acer aspire
-
Campuran
Dibeli
2005
119
02.06.03.04.08
0001
Printer
Accer Aspira
Campuran
Dibeli
2005
Unit
Baik
1
110
02.06.03.04.08
0002
printer
Hp laser jet
Campuran
Dibeli
2005
Unit
Baik
1
111
02.06.02.06.33
Pataka
-
kayu
Dibeli
2006
Buah
Baik
1
112
02.06.03.04.08
0002
Printer
Epson
Campuran
Dibeli
2006
Unit
Baik
1
113
02.06.01.04.09
0006
Filling besi
Data scrip
-
Besi
Dibeli
2007
Buah
Baik
1
114
02.06.02.01.02
0011
Rak kayu
-
-
Kayu
2007
Buah
Baik
2
115
02.06.02.01.37
0010
Meja Komputer
-
-
Campuran
2007
Buah
Baik
1
Keterangan 15
500.000,00 100.000,00 90.000,00
1
200.000,00 150.000,00 6.725.000,00 7.000.000,00 650.000,00 450.000,00 1.750.000,00 750.000,00 3.900.000,00 12.950.000,00
1
7.000.000,00 8.625.000,00 3.000.000,00
-
200.000,00 1.250.000,00 35.000.000,00 4.500.000,00 225.000,00
39
NOMOR Urut
Kode Barang
1 116
2 02.06.03.02.01
117
02.06.03.06.06
118
02.06.03.02.03
119
02.06.03.06.01
SPESIFIKASI BARANG Reg 3 0012
Nama/Jenis Barang
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin 6
Merk/Type
Bahan
Asal/Ca ra Peroleha n Barang 8
Tahun Peroleha n 9 2007
Ukuran Barang/ Konstru ksi (P,S,D) 10
Jumlah
Satua n
Keadaan Barang (B/KB/RB )
11 Buah
12 Baik
1
Bara ng
Harga
13
14
4 Komputer/Pc unit
5 Intel inside
-
7 Campuran
Maket jaringan
-
-
Campuran
2007
Buah
Baik
1
001
Laptop
Ion
-
Campuran
2007
Buah
Baik
1
0002
Server
-
-
Campuran
2008
Buah
Baik
1
Keterangan 15
8.625.000,00 49.250.000,00 12.275.000,00
120
Genset
Hibah
2008
Unit
Baik
1
AC 2 PK
Hibah
2008
Unit
Baik
1
123
Instalasi Perangkat
Hibah
2008
Paket
Baik
2
124
Genset
Hibah
2008
Unit
Baik
18
AC 1 PK
Hibah
2008
Unit
Baik
18
126
Mesin Potong KTP
Hibah
2008
Unit
Baik
18
127
Mesin Laminating
Hibah
2008
Unit
Baik
17
128
Instalasi Perangkat
Hibah
2008
Paket
Baik
18
121
02.06.02.04.04
0002
98.250.000,00 25.675.000,00 6.912.500,00 3.250.000,00
125
02.06.02.04.04
0003
325.800.000,00 59.626.800,00 2.268.000,00
129
02.06.03.06.01
0001
Server
Hibah
2008
Unit
Baik
1
130
02.06.03.02.01
0008
Personal Komputer
Hibah
2008
Unit
Baik
3
131
02.06.03.04.08
0011
Printer Dot Matriks
Hibah
2008
Unit
Baik
2
132
02.06.03.04.08
0012
Printer Ink Jet Colour
Hibah
2008
Unit
Baik
1
133
02.06.03.01.03
0001
Sarana LAN
Hibah
2008
Unit
Baik
1
134
ups server
Hibah
2008
Unit
Baik
1
135
UPS Personal Computer
Hibah
2008
Unit
Baik
3
Hibah
2008
Unit
Baik
1
Hibah
2008
Paket
Baik
3
48.773.200,00 31.500.000,00 45.000.000,00 18.450.000,00 9.500.000,00 1.850.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 5.370.000,00
136 137
Instalasi Perangkat
1.750.000,00 4.500.000,00
40
NOMOR Urut
Kode Barang
SPESIFIKASI BARANG Reg
Nama/Jenis Barang
Merk/Type 5
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin 6
Bahan 7
Asal/Ca ra Peroleha n Barang 8 Hibah
9 2008
Tahun Peroleha n
Ukuran Barang/ Konstru ksi (P,S,D) 10
Jumlah
Satua n
Keadaan Barang (B/KB/RB )
11 Unit
12 Baik
13 12
Bara ng
1 138
2 02.06.03.02.01
3 0009
4 Personal Komputer
139
02.06.03.04.08
0013
Printer Dot Matriks
Hibah
2008
Unit
Baik
6
140
02.06.03.04.08
0014
Printer Ink Jet Colour
Hibah
2008
Unit
Baik
6
141
02.06.03.01.03
0002
Sarana LAN dengan Modem
Hibah
2008
Unit
Baik
6
UPS Personal Computer
Hibah
2008
Unit
Baik
12
Scanner
Hibah
2008
Unit
Baik
6
144
Instalasi Perangkat
Hibah
2008
Paket
Baik
6
145
pc server
Hibah
2008
Unit
Baik
12
Harga 14
Keterangan 15
73.800.000,00 28.500.000,00 11.100.000,00
142 143
02.06.03.04.10
0003
36.000.000,00 21.480.000,00 10.500.000,00 9.000.000,00
146
02.06.03.02.01
0010
Personal Komputer
Hibah
2008
Unit
Baik
24
147
02.06.03.04.08
0015
Printer Dot Matriks
Hibah
2008
Unit
Baik
12
148
02.06.03.04.08
0016
Printer Ink Jet Colour
Hibah
2008
Unit
Baik
12
149
02.06.03.01.03
0003
sarana lan tanpa modem
Hibah
2008
Unit
Baik
12
UPS Personal Computer
Hibah
2008
Unit
Baik
36
Scanner
Hibah
2008
Unit
Baik
12
Instalasi Perangkat
Hibah
2008
Paket
Baik
12
Unit
Baik
1
216.000.000,00 147.600.000,00 57.000.000,00
150
22.200.000,00 48.000.000,00 64.440.000,00
151
02.06.03.04.10
0004
152 153
02.06.03.04.08
0017
Printer
Dibeli
2008
154
02.06.02.01.48
0026
Meja1/2 biro
Dibeli
2008
5
155
02.06.02.01.31
0041
Kursi Kerja
Dibeli
2008
5
156
02.06.01.05.10
0003
Papan White board
Dibeli
2008
1
157
02.06.02.01.02
0018
Rak Kayu
Dibeli
2008
1
158
02.06.03.02.01
0008
PC Unit
Dibeli
2009
21.000.000,00 18.000.000,00 3.998.500,00
Uk.120x240
2.500.000,00 1.500.000,00 1.450.000,00
Campuran
Unit
Baik
2
2.300.000,00 13.805.000,00
41
NOMOR
SPESIFIKASI BARANG
1 159
2 02.06.03.02.01
3 0009
PC Unit
7 Campuran
160
02.06.02.01.48
0027
Meja 1/2 biro
Kayu
mutasi
2009
Buah
Baik
3
161
02.06.02.01.08
0028
Meja 1/2 biro
Kayu
mutasi
2009
Buah
Baik
1
Urut
Kode Barang
Reg
Nama/Jenis Barang
Merk/Type
4
5
Bahan
Tahun Peroleha n 9 2009
Ukuran Barang/ Konstru ksi (P,S,D) 10
Jumlah
Asal/Ca ra Peroleha n Barang 8 Dibeli
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin 6
Satua n
Keadaan Barang (B/KB/RB )
11 Unit
12 Baik
6
Bara ng
Harga
13
14
Keterangan 15
49.236.000,00 540.000,00
Disperindagkop Disperindagkop
175.000,00 162
02.06.02.01.48
0029
Meja 1/2 biro
163
02.06.03.04.08
0018
Printer
164
Printer
165
Printer
Dotmatrik LQ-2180 Injet Pixma IP 1980 HP Laserjet P 1505n
Kayu
mutasi
2009
Unit
Baik
1
Campuran
Dibeli
2009
Unit
Baik
6
Campuran
Dibeli
2009
Unit
Baik
8
Campuran
Dibeli
2009
Unit
Baik
1
Kayu
Dibeli
2010
Buah
Baik
4
Campuran
Dibeli
2010
Buah
Baik
1
100.000,00
Disperindagkop
50.950.792,50 5.899.372,00 4.242.238,00
166
02.06.02.01.27
0001
Kursi Tunggu
167
02..06.03..02.03
0002
Laptop
Lenovox100
168
02.06.03.04.08
0019
Printer
Canon
IP1980
Campuran
Dibeli
2010
Buah
Baik
3
169
02.06.03.04.08
0020
Printer
Epson
T11
Campuran
Dibeli
2010
Buah
Baik
5
170
02.06.02.01.31
Kursi Kerja
Dibeli
2011
3
171
02.06.02.01.48
Meja kerja setengah biro
Dibeli
2011
3
172
02.06.02.04.04
00470050 003033 0004
AC 2 PK
Dibeli
2011
2
173
02.06.03.04.08
002131 000516 001315 000913 000211
Printer Canon PIXMA iP 2770 + UPS PROLING PRO 1200S
Dibeli
2011
10
Dibeli
2011
8
Komputer PC
Dibeli
2011
3
Compack Rolling Scaving
Dibeli
2011
5
Filling Kabinet
Dibeli
2011
10
Rak Server
Dibeli
2011
1
Komp mainframe server
Dibeli
2011
1
1.800.000,00 7.477.500,00 2.410.000,00
174 175
02.06.03.02.01
176
02.06.01.04.09
177
02.06.01.04.04
178 179
02.07.01.02.03
000511
4.720.000,00 1.350.000,00 2.100.000,00 9.200.000,00 9.075.000,00 7.920.000,00 19.057.500,00 93.201.250,00 21.967.230,00 9.721.520,00 95.218.000,00
42
NOMOR Urut
Kode Barang
SPESIFIKASI BARANG Reg
Nama/Jenis Barang
1 180
2 02.06.03.02.01
3 0003
4 Printer HP Laserjet P1102
181
02.06.03.04.08
0032
Seperangkat komputer/PC
182
02.06.03.02.01
183 184 185 186 187 188 189 190
0001 0001 0001 0001 0001
191 192 193 194
02.06.02.04.04 02.06.03.04.08
195
02.06.03.04.08
196
02.06.01.04.04
197
02.06.01.04.09
198
02.06.01.04.09
199
02.06.03.02.03
200
02.06.03.02.01
201
02.06.02.01.31
202 203
02.06.02.01.02
204
02.06.02.01.48
205 206
Hardisk eksternal
.0005 003238 003848 001117 0014
Merk/Type 5
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin 6
Bahan 7
Transcend 300gb
Customer servise desk Writing form desk Cabinet wardrobe file Cler glass table Sofa bench 3 seater CPU Holder Customer servise chair Working chair Visitor chair Working desk AC 2 PK Printer Pixma iP 2770+
9 2011
Hibah
2011
1
dibeli
2011
2
Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Tahun Peroleha n
Ukuran Barang/ Konstru ksi (P,S,D) 10
Jumlah
Asal/Ca ra Peroleha n Barang 8 Hibah
Satua n
Keadaan Barang (B/KB/RB )
11
12
Bara ng
Harga
13
14
1
1.507.998,11 6.601.888,89
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
6 2 3 7 8 12 6 4 6
1.500.000,00 11.805.000 3.123.000 9.279.000 4.973.500 17.936.000 6.894.000 7.429.200 4.712.800 6.571.200
Campuran Campuran
Hibah Dibeli Dibeli
2011 2012 2012
Buah Buah Buah
Baik Baik Baik
4 2 6
6.486.000 9.000.000 5.465.105
Printer Epson L100
Green Pixma iP 2770+ Epson L100
Campuran
Dibeli
2012
Buah
Baik
10
15.161.895
Filling Kabinet
TOP
Seng/besi
Dibeli
2012
Buah
Baik
6
13.304.000
Compack rolling scaving
Datascrip/si ngle Datascrip/do uble HP pavilion dm4
Besi
Dibeli
2012
Buah
Baik
1
Dibeli
2012
Buah
Baik
3
Dibeli
2012
Buah
Baik
2
56.287.614,62 14.790.000
Dibeli
2012
Buah
Baik
3
17.845.000
Kayu
Dibeli
2012
Buah
Baik
18
6.300.000
Kayu
Dibeli Dibeli
2012 2012
Buah Buah
Baik Baik
1 9
500.000 17.772.000
Kayu
Dibeli
2012
Buah
Baik
18
12.639.000
001517 0005-6
Compack rolling scaving
001517 005068 0001' 001927 003351 001626 0027
Komputer PC
Laptop
Kursi Kerja Dispenser Rak Kayu
Campuran
Miyako
Meja kerja setengah biro
Keterangan 15 DPPKAD DPPKAD
GIZ GIZ GIZ GIZ GIZ GIZ GIZ GIZ GIZ GIZ
18.562.385,38
UPS Kecil
BR500CI-AS
Campuran
Dibeli
2012
Buah
Baik
7
6.276.872
UPS Besar
SUA1000RMi
Campuran
Dibeli
2012
Buah
Baik
1
9.755.040
43
NOMOR
SPESIFIKASI BARANG
Urut
Kode Barang
Reg
Nama/Jenis Barang
1
2
3
4
Merk/Type
208
02.06.03.02.03
0007
Laptop
5 2U Takayama 1000 VA SONY Vaio
209
02.06.03.02.03
0008
Laptop
SONY Vaio
Televisi AC 1,5 PK AC 2 PK Komputer PC UPS
Panasonic Samsung Samsung Acer XC 100 APCBX 1100 CL 1000 VA
207
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Stabilizer
02.06.03.02.01
18
02.06.02.04.12 02.07.01.02.57
0001 0001
220 221 222 223 224 225 226 227 228
02.07.01.02.59 02.07.01.02.45 02.07.01.02.03 02.07.01.02.03 02.07.01.02.03 02.07.01.02.45 02.07.01.02.03
0001 0001 0002 0003 0001 0004 0001
02.07.02.01.20
0002
229
02.07.01.02.57
0002
Stavolt Matsugawa Compack Rolling Scaving Touchscreen Wereless Ligjting Stand Tripod Slide Proyektor Digital Camera Digital Camera Digital Headset, Webcam, Stavolt Camera Digital Handycam Kamera digital Mesin Fak LCD Proyektor JUMLAH
No.Sert. No.Pabrik No.Chasis No.Mesin 6
Bahan 7 Campuran
9
Ukuran Barang/ Konstru ksi (P,S,D) 10
Satua n
Keadaan Barang (B/KB/RB )
11
12
Jumlah Bara ng
Harga
13
14
Keterangan 15
2012
Buah
Baik
36
Hibah
2012
Unit
Baik
1
PEMPROP
Hibah
2012
Unit
Baik
1
PEMPROP
Dibeli Dibeli Dibeli Dibeli Dibeli
2013 2013 2013 2013 2013
Buah Buah Buah Buah Buah
Baik Baik Baik Baik Baik
1 3 3 1 4
4.345.000 13.200.000 18.150.000 7.810.000 9.680.000
Dibeli Dibeli Dibeli Dibeli Dibeli
2013 2013 2013 1999 2007
Buah Buah Buah Unit Unit
Baik Baik Baik Baik Baik
18 4 2 1 1
8.712.000 78.600.000 49.720.000 8.550.000 2.800.000
2007 2006 2008 2008 2009
Unit Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit
Campuran
Dibeli Dibeli Hibah Hibah Dibeli Dibeli Dibeli Dibeli Dibeli
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
1 1 6 7 18 1 1 6 1
21.600.000 3.520.000 21.600.000 25.200.000 8.880.000 3.975.000 5.967.500 11.715.000 2.000.000
Campuran
Dibeli
2012
Baik
1 838
5.000.000 2.803.598.401,50
Toa Focus Screen
Campuran Campuran
Toshiba Cannon
Campuran Campuran
Panasonic KT-FT983
Tahun Peroleha n
Dibeli
S017001045-3 S017001990-C
HDC-SR-85
Asal/Ca ra Peroleha n Barang 8
Campuran Campuran Campuran
2010 2011 2012
213x213 cm
Buah Unit
24.660.000
44
Berkaitan dengan penyelenggaraan kantor dinas, perangkat
lunak
telah
terpenuhi.
Akan
tetapi
untuk
operasional di lapangan belum memadahi, kendaraan roda empat sejumlah 4 buah, namun
1 buah kondisinya
kurang layak dan perlu diremajakan, kendaraan roda dua sejumlah 4 (empat) buah, 3 buah diantaranya sudah tua dan
perlu
diremajakan
penambahan
juga,
sehingga
idealnya
perlu
5 (lima) buah kendaraan roda 2 khususnya
untuk petugas tehnisi yang sering menangani jaringan internet maupun perangkat lainnya di 18 Kecamatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pelaksanaan penyelenggaraan kantor menggunakan gedung eks Kantor Kependudukan dan Catatan Sipi (Kompleks setda. Kabupaten Gunungkidul) dengan kondisi belum memadahi bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan sarana
yang
ada
saat
ini,
termasuk
arsip
aktif
kependudukan dan catatan sipil yang tiap tahun kian bertambah banyak. C. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Renstra yang pertama yaitu Renstra Dinas
Tahun
2009-2010
yang
merupakan
perubahan
Renstra periode 2006–2008 yang masih berstatus Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun demikian, karena penyusunan Renstra waktu itu masih menggunakan sistem lama, dan belum adanya pedoman baku, sehingga masih banyak kelemahan . Seiring dengan diberlakukannya aturan dan pedoman-pedoman yang baru, Renstra tersebut masih jauh dari pedoman, sehingga Renstra 2010-2015 yang dilakukan perubahan kali ini diupayakan telah disesuaikan 45
dengan pedoman dan petunjuk yang ada. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2009-
2010 dan sebelum perubahan, dapat dilihat dari Tabel 9 di bawah
ini.
Namun
sebagai
catatan,
bahwa
dalam
memadukan dan menserasikan Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana tertera
dalam tabel 2.9 tersebut, dijumpai beberapa kesulitan. Hal ini mengingat penyusunan Renstra Dinas dan lembaga sebelumnya masih terbatas, dan belum ada pedoman yang baku. Di samping itu,
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga baru ditetapkan setelah Renstra tersebut disusun.
46
Tabel 2.9 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
No
1 1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
2 Rasio Masyarakat yang memilik Akta Catatan Sipil Prosentase Peningkatan Pembinaan Administrasi Kependudukan
2
3
Indeks Kepuasan langganan Rasio pegawai berkinerja baik
Target SPM ( Tahun/ %)
Target IKK ( Tahun /%)
Targ et Indi kato r Lain nya
3
4
5
Target Renstra SKPD tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100
100
100
100
100
47,6
48,2
55,4
0,47
0.48
0,55
100
100
100
100
100
18,7
41,6
39,5
0,19
0,42
0,40
100
100
100
100
100
81
79
0,81
0,79
100
100
100
100
100
100
100
1
1
100
1
47
7
8
9
100
100
100
100
2015 (100)
-
60
80
90
2015 (100)
-
100
100
2020 (90)
-
100
2020 (70)
-
14
15
16
17
19
20
100
100
100
42
59
64
-
-
-
0,98
0,8
-
-
100
100
37
80
88
-
-
-
0,8
0,88
-
-
100
100
100
81
90
90
-
-
-
0,9
0,9
-
-
10
20
30
40
2,6
5,34
6,5
-
-
-
0,53
0,21
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
1
1
1
-
-
460
470
490
550
600
463
474
554
-
-
1
1
1,1
-
-
1
1
1
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
100
Sudah
100
18
Sudah
13
Sudah
2014 (100)
5
Sudah
Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1.000 Penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
6
2010 ( 100) 2020 (70)
12
Sudah
6
11
Sudah
5
10
Sudah
Indeks Kepuasan pegawai Standar Pelayanan Minimal Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan e-KTP Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan Akta Kematian Indikator Kinerja Kunci Kepemilikan KTP
4
Sudah
4
3
Sudah
2
Sudah
1
Keterangan : 1). Tabel 2.1 merupakan evaluasi Renstra periode sebelumnya, sehingga data untuk pengisian tabel 2.1 diambil dari Renstra SKPD 2005-2010 2). SKPD yang memiliki Target SPM dan Target IKK agar menuangkan pada Kolom 3 dan 4
48
3). Pada kolom 5 diambilkan dari target RPJM 2005-2010 4). Kolom 16 diperoleh dari : kolom 11 dibagi kolom 6 5). Untuk IKM baru dilaksanakan mulai tahun 2012 dan unit pelayanan dinas secara tersendiri baru mulai pertengahan 2011, karena sebelumnya terpadu dengan KPT
49
D.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Daerah Istimewa
Yogyakarta,
Renstra
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil yang dimungkinkan memiliki keterkaitan langsung dengan Renstra yang lebih tinggi yaitu Renstra Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah Renstra Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 20092013. Namun karena sulitnya akses untuk mendapatkan Renstra tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan penelaahan lebih jauh. Telaahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 yang telah disusun tidak menjadikan suatu permasalahan dan tidak mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan pembangunan tidak bersifat fisik dan bukan bersifat kewilayahan, namun menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Macam
pelayanan
yang
dilaksanakan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
oleh
Dinas
dapat dibagi dalam 2
jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang berupa pelayanan Akta-akta pencatatan sipil, pindah datang, pindah pergi penduduk dan sebagianya. Sedangkan macam pelayanan yang satu lagi merupakan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi SKPD dinas itu sendiri,
dan
dalam
memberikan pelayanan masyarakat guna menuju pelayanan prima kami mempunyai motto sebagai berikut : MOTTO PELAYANAN “ KAMI MELAYANI ANDA DENGAN IKHLAS “ Motto tersebut mengandung arti : Semangat Batin :
50
Dengan hati yang tulus dan niat yang baik mengerjakan tugas untuk memperoleh ridho-Nya. Semangat Lahir : Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan : I
: Ikuti peraturan perundangan yang berlaku;
K
: Kedepankan sikap ramah, santun, dan terpuji;
H
: Hormati pemohon dengan sepenuh hati;
L
: Lakukan pekerjaan semaksimal mungkin;
A
: Akuntabilitas kinerja (dapat dipertanggungjawabkan);
S
: Solutif, setiap ada masalah selalu ada penyelesaiannya/jalan keluar.
Jenis pelayanan
yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil selama ini dapat digambarkan dalam tabel 2.10 di bawah ini :
51
Tabel 2.10 Lingkup Pelayanan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NO
1.
BIDANG PELAYANAN Kependudukan
TINGKAT JENIS PELAYANAN
PENYELESAIAN
- Pembuatan KK - Pembuatan KTP
Selesai
- Pindah Pergi - Pindah Datang 2.
Pencatatan Sipil
Selesai/berlanjut
- Akta Kelahiran - Akta Perkawinan - Akta Perceraian - Akta Kematian - Akta Pengangkatan anak
Selesai
- Akta Pengakuan dan Pengesahan anak - Salinan akta - Pencatatan pinggir - Perubahan nama 3.
Data dan Informasi
- Kutipan II akta – akta catatan sipil
Selesai
- Legalisasi
Sedangkan kegiatan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi Dinas itu sendiri yang telah dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tiap tahun dapat diuraikan sebagai berikut : Kegiatan Sekretariat, meliputi : 1. penyediaan jasa surat menyurat; 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
52
3. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional; 4. penyediaan jasa administrasi keuangan; 5. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 6. penyediaan alat tulis kantor; 7. penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 8. penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor; 9. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 10. penyediaan peralatan rumah tangga; 11. penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan; 12. penyediaan makanan dan minuman;
Kegiatan-kegiatan di atas merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
Dinas
demi
kelancaran
administrasi
perkantoran. 13. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 14. pengadaan perlengkapan gedung kantor ; 15. pengadaan mebelair; 16. pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; 17. pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan-kegiatan nomor 13 sampai dengan 17 merupakan kegiatan berkala, disesuaikan dengan kebutuhan kantor. 18. sosialisasi peraturan perundang - undangan ; 19. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD; 20. penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 21. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; 22. penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ; merupakan
kegiatan yang dilakukan bulan; 23. penyusunan Rencana Strategis SKPD;
53
Merupakan kegiatan lima tahunan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya revisi di tahun tertentu, jika ada perubahan aturan perundangan yang terkait dengan susunan organisasi dan tugas pokok serta fungsi SKPD dan kebijakan pemerintah lainnya; 24. penyusunan
Rencana
Kerja
SKPD;
merupakan
kegiatan
tahunan; 25. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan
SKPD; merupakan kegiatan monitoring dan pengendalian program kegiatan pada akhir kegiatan 26. penyusunan standar operating prosedur (SOP SKPD), kegiatan
ini menurut kebutuhan SKPD; 27. penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM SKPD), 28. evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) SKPD; kegiatan ini
nomor 27 dan 28 dilaksanakan semesteran; 29. pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu; 30. pelatihan tenaga pengelola SIAK; 31. implementasi
Sistem
Administrasi
Kependudukan
(membangun, updating, dan pemeliharaan); 32. koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan; 33. peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan; 34. pengembangan database kependudukan; 35. penyusunan kebijakan kependudukan; 36. peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil; 37. sosialisasi kebijakan kependudukan; dan 38. peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan, kegiatan
nomor 29 sampai dengan nomor 38 adalah kegiatan utama/ prioritas guna tercapainya target-target RPJMD 2010-2015. Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di lihat pada tabel 2.11 di bawah ini :
54
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul No.
Anggaran pada tahun ke-
PROGRAM dan KEGIATAN **) (1)
1
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEPENDUDUKAN
1
Penyusunan RASK 2006 Renstra dan LAKIP
2.
Pelayanan Akta gratis dan anak yang lahir tanggal 17 Agustus 2005
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
4.247.000
5.650.000
2
PROGRAM PENGEMBANGAN REGISTRASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1
Penyegaran pelayanan bagi aparatur penyelanggara catatan sipil
2
Penyegaran dan pencatatan persetujuan kelahiran terlambat
3
Penyuluhan Akta catatan sipil di desa
4
Penyuluhan akta catatan sipil melalui pameran
5
Penyuluhan akta-akta catatan sipil
6
Jemput bola pelayanan akta kelahiran
7
Pelayanan di tempat
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
4.143.000
11.821.000
3.240.000
20.810.000
38.060.000
20.421.500
8.045.500
4.142.000
45.002.500
(13)
(14)
(15)
(16)
Anggaran
Realisasi
(17)
(18)
0,96
0,68
0,99
35.949.000
30.489.600
5.260.000
(12)
Rata2 Pertumbuhan
0,98
3.192.750
30.505.000
4.550.000
5.445.000
Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke1 2 3 4 5
0,98
0,94
1,00
-
0,91
38.811.500
-
0,86
3.932.500
7.230.000
3.890.100
7.207.500
0,99
1,00
36.541.000
49.625.000
36.325.000
48.236.500
0,99
0,97
55
No.
Anggaran pada tahun ke-
PROGRAM dan KEGIATAN **) (1)
8
Validasi data dan peningkatan keamanan arsip
9
Peningkatan sarana pelayanan catatan sipil
10
Pemantapan pelayanan aparatur penyelenggaraan catatan sipil
11
Orientasi pelayanan prima
3
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
2
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
3
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan danpencatatan sipil
4
Pengembangan data base kependudukan
5
Sosialisasi kebijakan kependudukan
6
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
7
Implementasi sistem administrasi kependuduka ( membangun,updat ing dan pemeliharaan )
8
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
10.000.000
18.000.000
9.997.000
23.250.000
57.055.000
23.100.000
Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke1 2 3 4 5 (12)
(13)
17.983.000
1,00
1,00
52.885.000
0,99
0,93
3.722.500
2.660.000
0,71
20.320.000
17.740.000
0,87
115.490.000
11.515.000
505.660.000
110.220.000
11.485.000
496.061.880
10.197.500
79.845.000
456.005.000
130.685.500
88.320.000
53.165.000
100.000.000
14.945.000
454.150.000
18.180.000
(15)
0,95
(16)
Anggaran
Realisasi
(17)
(18)
1,00
0,98
9.932.500
63.255.625
342.522.000
125.215.000
88.320.000
50.114.450
94.675.000
14.945.000
178.700.000
(14)
Rata2 Pertumbuhan
447.344.500
18.160.000
0,97
0,79
0,75
0,96
1,00
0,94
0,95
1,00
176.403.500
0,99
0,99
1,00
56
No.
Anggaran pada tahun ke-
PROGRAM dan KEGIATAN **) (1)
9
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
10
Monitoring evaluasi dan pelaporan
11
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
12
Penyusunan kebijakan kependudukan
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
86.580.000
32.875.000
85.297.500
32.875.000
8.080.000
7.160.000
Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke1 2 3 4 5 (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
0,99
1,00
Rata2 Pertumbuhan Anggaran
Realisasi
(17)
(18)
0,89
16.955.000
16.755.000
0,99
18.200.000
18.200.000
1,00
KETERANGAN : 1). Tabel 2.2 merupakan evaluasi Renstra Periode sebelumnya, maka data untuk pengisian Tabel 2.2 diambilkan dari Renstra SKPD tahun 2005-2010 2). Program dan Kegiatan yang dimasukkan hanya program dan kegiatan strategis yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi SKPD 3). Kolom 12 diperoleh dari : kolom 7 dibagi kolom 2 4). Kolom 17 diperoleh dari : (Kolom 3-Kolom2 dibagi kolom 2 x100) + (Kolom4-Kolom 3 dibagi Kolom 3) + dst dibagi 4 5). Kolom 18 diperoleh dari : (Kolom 8 -Kolom7 dibagi kolom 7 x100) + (Kolom9-Kolom 8 dibagi Kolom 8) + dst dibagi 4
57
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan dan 144 desa. Berdasarkan kemampuan pengelolaan desa, pada tahun 2010, ada 135 desa masuk klasifikasi swadaya dan 9 desa dibentuk
swasembada. Sedangkan lembaga tingkat desa yang
ikut
berpartisipasi
pembangunan
adalah
Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan klasifikasi maju. Sedangkan kebijakan kepemerintahannya berpegangan pada beberapa prinsip yaitu : 1. disiplin anggaran; 2. mendorong investasi dalam penyediaan pelayanan umum yang bertumpu pada masyarakat dan swasta; 3. merampingkan proses-proses birokrasi; 4. struktur organisasi pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan dan mengurangi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi; 5. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; dan 6. desentralisasi
pelayanan
untuk
kemudahan
masyarakat
setempat. Keadaan Penduduk Jumlah penduduk menurut hasil register penduduk tahun
2013
yang
dilakukan
Dinas
Pencacatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
Kependudukan
dan
berjumlah 771.387
jiwa. 1. Penduduk Kabupaten Gunungkidul menurut kelompok umur Tahun 2008–2013 Data penduduk Kabupaten Gunungkidul menurut kelompok umur
menunjukkan
bahwa
pada
tahun
2013,
jumlah 58
penduduk yang terbanyak pada usia diatas 60 tahun dengan jumlah 133.663 jiwa
(17,32%) dan untuk jumlah penduduk
yang terendah pada kelompok umur dengan usia antara 0-4 tahun dengan jumlah 38.724 (5,02%). Jumlah penduduk pada Tahun 2013 saat ini mengalami penurunan setelah dilakukan koordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Kependudukan Kabupaten/ Kota untuk dilakukan pembersihan data ganda penduduk. Perincian Data Penduduk Kabupaten Gunungkidul menurut kelompok umur adalah sebagaimana berikut. Tabel 3.1 Penduduk Kabupaten Gunungkidul Menurut Kelompok Umur Tahun 2009–2013 NO
KELOMPOK UMUR
2009
2010
2011
2012
2013
1
0-4
48.114
48.947
38.499
38.915
38.724
2
5-9
46.109
46.939
49.109
51.287
52.773
3
10-14
51.397
52.230
58.088
58.207
53.424
4
15-19
56.500
57.333
60.671
59.110
51.686
5
20-24
54.195
55.028
61.167
61.211
57.666
6
25-29
58.899
59.732
65.782
61.940
53.421
7
30-34
53.752
54.585
69.913
70.073
60.796
8
35-39
54.165
54.998
63.283
63.560
56.826
9
40-44
55.187
56.019
66.608
66.224
58.659
10
45-49
50.211
51.044
58.499
59.152
57.092
11
50-54
45.535
46.368
54.232
55.704
50.695
12
55-59
42.207
43.039
46.543
48.419
45.962
13
60+
142.658
143.491
155.720
162.647
133.663
758.929
769.753
848.114
856.449
771.387
Jumlah
Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2008–2013
2. Menurut
Golongan
Umur
dan
Pendidikan
Tertinggi
yang
Ditamatkan Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang mengenyam pendidikan berjumlah 721.834 orang. Dilihat dari data yang ada penduduk yang tidak/belum tamat pendidikan Sekolah Dasar (SD) mencapai 29,74%, tamat SD 31,04% dan tamat SLTP 59
19,99%. Ini menunjukkan penduduk Kabupaten Gunungkidul memiliki pendidikan rendah atau (60,78%) dan hanya 3,18%, 35,92% berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas dan sisanya berpendidikan tinggi dari jenjang diploma sampai dengan S3 Dan dari data tersebut di bawah tampak bahwa masih banyak penduduk yang tidak segera merubah data kependudukannya berupa
Kartu
Keluaganya
setelah
menyelesaikan
pendidikannya, hal ini tampak jelas pada kelompok umur yang seharusnya
masuk
kelompok
sebelumnya,
namun
masuk
kelompok yang saat ini ditempati sebagai contah pada kelompok umur 7-12 Tahun sebanyak 85 anak telah menyelesaikan pendidikan SLTP, demikian juga pada kelompok 13-15 Tahun yang telah menyelesaikan pendidikan SLTA sebanyak 29 anak untuk itu guna terwujudnya tertib administrasi kependudukan tetap digalakkan penyebarluasan informasi melalui kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan secara terus menerus. Data secara rinci dapat dibaca pada daftar di bawah ini. Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Berumur 5 th Keatas menurut Golongan Umur dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN GOL UMUR
Tdk/b elum Tamat SD
SD
SLTP
SLTA
DIPL OMA I/II
DIPL OMA III
S1
S2
S3
5-6
10.850
0
0
0
0
0
0
0
0
7-12
62.165
1.186
85
0
0
0
0
0
0
13-15
24.314
5.670
709
29
0
0
0
0
0
16-18
7.534
12.855
8.896
1.065
6
1
0
0
0
19-24
3.558
10.932
31.526
22.763
172
215
187
3
0
25-64
47.401
164.307
99.523
88.453
4.014
4.584
12.295
750
115
65+
58.908
29.130
3.594
2.690
659
300
278
24
88
214.730
224.080
144.333
115.000
4.851
5.100
12.760
777
205
29,74
31,04
19,99
15,93
0,67
0,70
1,76
0,10
0,02
Jumlah %
Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2008–2013
60
3. Menurut Golongan Umur dan Mata Pencaharian/ Lapangan Usaha Berumur 15 Tahun Keatas Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berusia 15 tahun ke atas dan bekerja di berbagai lapangan usaha sebanyak 539.077 orang. Dapat kami sampaikan 5 (lima) besar kelompok usia penduduk menurut mata pencahariannya adalah sebagai berikut : 1. sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebanyak 314.154 orang (40,73%); 2.
lainnya 68.963 orang (8,94)%;
3. pelajar sebanyak 52.926 orang (6,86%); 4. lembaga
keuangan, real estate, usaha persewaan, jasa
perusahaan sebanyak 47.807 orang (6,20%); 5.
dan sebanyak 31.738 orang belum/ tidak bekerja.
sedangkan sisanya ada pada berbagai sektor pekerjaan/ lapangan pekerjaan. Data tersebut secara rinci dapat disajikan di bawah ini. Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Berumur 15 th Keatas yang Bekerja menurut Golongan Umur dan Lapangan Usaha UMUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15-19
3.499
-
1
-
1
19
-
1.793
23
976
9.010
36.633
11
-
-
20-24
12.710
-
7
-
4
106
4
9.076
95
5.564
8.410
13.345
271
70
-
25-29
15.916
-
18
-
9
269
16
11.486
141
8.621
2.696
2.348
1.231
495
9
30-34
21.195
-
27
-
25
496
29
10.006
241
10.256
1.702
349
1.671
578
15
35-39
24.527
-
26
-
31
592
25
6.322
230
9.066
1.096
70
1.609
417
10
40-44
32.269
-
16
-
27
627
38
4.352
250
8.504
869
38
2.178
412
8
45-49
33.502
-
15
-
17
513
26
2.442
188
6.252
583
27
2.475
372
5
50-54
35.265
-
7
-
32
481
28
1.225
149
4.621
516
13
2.527
301
3
55-59
32.885
-
15
-
19
409
17
627
125
3.863
429
11
1.420
160
2
60-64
28.639
-
11
-
12
250
13
295
58
4.057
532
7
551
136
2
65+
73.747
-
25
-
23
546
12
183
38
7.183
5.895
85
111
13
4
Jumlah
314.154
0
168
0
200
4.308
208
47.807
1.538
68.963
31.738
52.926
14.055
2.954
58
%
40,73
0
0,02
0
0,03
0,56
0,03
6,20
0,20
8,94
4,11
6,86
1,82
0,38
0,01
Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013
61
Keterangan : 1. Pertanian,
Perkebunan,
Kehutanan,
Perburuan
dan
Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri; 4. Listrik, Gas dan Air; 5. Konstruksi; 6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi; 7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi; 8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan; 10.
Lainnya;
11.
Tidak bekerja;
12.
Pelajar;
13.
Pemerintahan;
14.
Pendidikan;
15.
Kesehatan. Menurut
Luas Wilayah Administrasi, Jumlah, dan
Kepadatan Penduduk Tahun 2013, Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah sebesar 1.485.35 km2 pada samapai dengan 31 Oktober 2013
dihuni oleh penduduk sebanyak
771.387 jiwa yang menyebar di 18 Kecamatan. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 ini sebanyak 519 jiwa per km2 dengan daerah terpadat di Kecamatan Wonosari dengan kepadatan 1.168 jiwa per km2, sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Girisubo yakni sebanyak 286 jiwa per km2. Adapun perincian data luas wilayah administrasi, jumlah, dan kepadatan penduduk tahun 2013 adalah sebagai berikut.
62
Tabel 3.4 Luas Wilayah Administrasi, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013
1
WONOSARI
75,51
JUMLAH PENDUDU K 88.225
2
NGLIPAR
73,87
34.833
10.290
472
3
PLAYEN
105,26
61.089
18.297
580
4
PATUK
72,04
35.089
10.308
487
5
PALIYAN
58,07
33.746
10.382
581
6
PANGGANG
99,8
30.023
79.35
301
7
TEPUS
104,91
38.666
10.638
369
8
SEMANU
108,39
54.554
16.294
503
80,12
55.551
16.911
693
NO
9
KECAMATAN
LUAS
KARANGMOJO
JUMLAH KK
KEPADATAN PENDUDUK
25.505
1.168
10
PONJONG
104,49
58.140
16.816
556
11
RONGKOP
83,46
31.265
9.718
375
12
SEMIN
78,92
58.016
17.883
735
13
NGAWEN
46,59
35.440
11.401
761
14
GEDANGSARI
68,14
40.231
13.009
590
15
SAPTOSARI
87,82
38.976
11.153
444
16
GIRISUBO
94,57
27.009
7.182
286
17
TANJUNGSARI
71,63
29.575
8.606
413
18
PURWOSARI
71,76
20.959
6.052
292
1485,35
771.387
228.135
JUMLAH
Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2013
Berdasarkan
registrasi
penduduk
Kabupaten
Gunungkidul pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil tahun 2013 tercatat sebanyak 771.387 jiwa yang terdiri dari 384.885 jiwa penduduk laki-laki dan 386.502 jiwa penduduk perempuan.
Jumlah
penduduk
terbanyak
terdapat
di
Kecamatan Wonosari, yaitu sebanyak 88.225 jiwa, sedangkan jumlah
penduduk
yang
terendah
terdapat
di
Kecamatan
Girisubo yakni sebanyak 27.009 jiwa. Jumlah kepala keluarga sampai dengan saat ini 228.380 kepala keluarga terdiri kepala keluarga laki–laki 200.245 dan kepala keluarga perempuan 28.135, ini berarti rata-rata jumlah per keluarga di Kabupaten Gunungkidul
adalah
3,38, ini
63
berarti setiap keluarga di Kabupaten Gunungkidul dihuni oleh hampir
3
jiwa
lebih.
Kecamatan
Panggang
merupakan
Kecamatan dengan rata-rata penduduk per keluarga terbesar, yaitu
3,78
sedangkan
Kecamatan
Gedangsari
merupakan
kecamatan dengan rata-rata jumlah penduduk per keluarga yang terendah, yakni sebesar 3,09. Berdasarkan status kewarganegaraannya, menunjukkan bahwa penduduk warga negara asing (WNA) tidak ada yang terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan 2013 ini. B. Telaahan
Visi
dan
Misi
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah 2010-2015 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang
terkait
dengan
visi
dan
misi
RPJM
Daerah
sebagaimana tersurat dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
190
Tahun
2008
Tentang
Uraian
Tugas
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain : Tugas :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah dan
tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud,
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Dinas
yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi : 1. penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
di
bidang
kependudukan dan pencatatan sipil ; 2. perumusan kebijakan tehnis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
64
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ; 4. pelaksanaan pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil ; 5. pengkoordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 6. pelaksanaan
fasilitasi,
sosialisasi,
bimbingan
teknis
,
advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ; 7. penyelenggaraan
dan
penatausahaan
administrasi
kependudukan ; 8. pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil ; 9. pelaksanaan
pengendalian,
pengarahan
mobilitas,
dan
persebaran penduduk ; 10. pengelolaan data informasi kependudukan dan pencatatan sipil ; 11. penerapan,
pengelolaan,
dan
pengembangan
sistem
informasi kependudukan dan pencatatan sipil ; 12. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk , dan analisis dampak kependudukan ; 13. penyelenggaraan kerja sama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ; 14. penyelenggaraan
pendataan
dan
analisis
data
kependudukan dan pencatatan sipil ; 15. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kependududkan dan pencatatan sipil ; 16. pengelolaan UPT ; dan 17. pengelolaan kesekretariatan dinas. Faktor-faktor penghambat pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD antara lain : 65
1. masih ditemuinya data ganda penduduk; 2. penduduk wajib KTP belum semua memiliki KTP; 3. unit
pelayanan
berada
di
lantai
2
sehingga
kurang
memberikan akses kepada para lanjut usia dan kaum difabel; 4. penempatan SDM operator SIAK belum merata dikarenakan banyak yang pensiun dan dimutasi oleh BKD. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung terlaksananya pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD antara lain : 1. jumlah personil yang telah mencukupi; 2. dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan SIAK; 3. dukungan dana APBD; 4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya; dan 5. kerja sama dengan instansi terkait sebagai mitra kerja. Berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada periode RPJMD Tahun 2010-2015 tersebut
maka, dapat
kami sampaikan Kondisi Umum (permasalahan) yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang merupakan
isu–isu yang sangat strategis pada saat ini meliputi : 1. penerangan
gedung
kantor,
ruang
kerja
menggunakan
sambungan listrik yang tidak teratur; 2. kendaraan operasional dilapangan digunakan kendaraan roda empat dengan kondisi yang sudah tidak memadahi, baik secara kualitas dilapangan maupun volume bagi petugas pelayanan; 3. gedung kantor terutama ruang kerja dan ruang arsip relatif sempit sehingga dijumpai arsip berserakan, sedang arsip kependudukan dan catatan sipil adalah arsip aktip yang berlaku sepanjang masa; 4. pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan sebatas fasilitas dan dana yang ada; 66
5. peningkatan peraturan
kapasitas
sumber
daya
perundang-undangan
kependudukan
dan
pencatatan
aparatur
terkait sipil
dalam tentang
masih
sering
dilaksanakan di Jakarta dengan dana yang tidak sedikit; 6. database penduduk berupa Buku Induk Penduduk hasil registrasi penduduk di desa belum tersedia data penduduk yang mudah diakses karena belum on line; 7. pelaporan data dan informasi penduduk yang akurat dan tepat waktu secara berjenjang perlu ditingkatkan; 8. masih terdapat kepemilikan dokumen penduduk ganda; 9. kesadaran terhadap kepemilikan dokumen penduduk perlu ditingkatkan; 10. tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan; 11. penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 terutama bagi kelahiran baru; 12. jaringan internet yang tidak stabil, hal ini disebabkan karena jaringan
masih
menginduk
pada
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi bila dimungkinkan ke depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki jaringan sendiri sehingga jaringan internet lebih stabil. C. Telaahan Renstra K/L Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010– 2015
adalah
dokumen
perencanaan
jangka
menengah
Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2015. Dasar Hukum dibuatnya Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010–2015 tanggal 30 Januari 2010. Pengertian 67
1. Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya,
yang
selanjutnya
disebut
Renstra
2011
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 2008– 2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen nasional untuk periode 3 (tiga) tahun; 2. Pencatatan kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register
akta kelahiran dan diterbitkannya kutipan akta
kelahiran. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Kementerian Dalam Negeri : 1. Tujuan : a. memantapkan penyelenggaraan pencatatan perkawinan; b. meningkatkan
akuntabilitas
,
transparansi,
dan
responsibilitas proses pencatatan kelahiran; c. memfokuskan
program
pencatatan
kelahiran
Kabupaten/Kota pada Renstra 2011; d. menyerasikan hubungan Pemerintah Kabupaten/Kota , Provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan pencatatan kelahiran; e. menyerasikan Internasional
bantuan/program di
bidang
pencatatan
lembaga/Badan kelahiran
dengan
program nasional, propinsi, Kabupaten/ Kota. 2. Sasaran : a. tertatanya dinamika pencatatan kelahiran; b. meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran secara signifikan di Kabupaten/Kota; c. tersedianya data statistik kelahiran yang dinamis; d. terbangunnya sistem pencatatan kelahiran. Program Prioritas dan target kinerja pelaksanaan Renstra K/L: 1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan; 2. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan yang menjamin Semua Anak Indonesia Tercatat 2011; 68
3. Penataan Kelembagaan Daerah yang menangani pencatatan kelahiran; 4. Penataan mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran; 5. Peningkatan kapasitas aparatur pencatatan kelahiran; 6. Pembangunan database kelahiran; 7. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting Akta Kelahiran; 8. Pencatatan kelahiran secara massal tiap Kabupaten/ Kota; 9. Dispensasi
biaya
perkawinan
untuk
penduduk
yang
beragama Islam; 10. Dispensasi biaya pembuktian telah terjadinya perkawinan (penduduk yang beragama Islam atau bukan Islam) di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri; 11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Target kinerja Tahun 2011 Seluruh Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, lokasi Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD : 1. Tujuan : a. memantapkan penyelenggaraan pencatatan perkawinan; b. meningkatkan
akuntabilitas,
transparansi
dan
responsibilitas proses pencatatan kelahiran; c. memfokuskan program pencatatan kelahiran Kabupaten Gunungkidul pada Renstra; d. menyerasikan hubungan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pencatatan kelahiran; e. menyerasikan
bantuan/
program
lembaga/
Badan
Internasional di bidang pencatatan kelahiran dengan program
nasional,
Pemerintah
Daerah
Istimewa
Yogyakarta, Kabupaten/ Kota. 2. Sasaran : 69
a. tertatanya dinamika pencatatan kelahiran; b. meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran secara signifikan di Kabupaten Gunungkidul; c. tersedianya data statistik kelahiran yang dinamis; d. terbangunnya sistem pencatatan kelahiran. D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga belum dapat dilakukan penelaahan yang lebih mendalam. Hal ini mengingat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah disusun, namun karena pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan bersifat fisik dan kewilayahan, sedangkan kajian mengenai lingkungan strategis belum pernah dilakukan. Meskipun demikian tidak mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD. E. Penentuan Isu–Isu Strategis menggunakan analisis SWOT Pemantapan sistem kelembagaan sebagai salah satu misi yang diemban memerlukan dukungan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Kualitas di sini terkait dengan sikap, perilaku, dan moral. Sikap dan perilaku pada kelembagaan yang baru yaitu sikap dan perilaku dari birokrasi yang dapat melayani masyarakat, sebagai konsumen pelayanan. Didukung oleh peralatan yang memenuhi standar sehingga dapat memberikan hasil layanan yang baik. Struktur lembaga yang ada mempunyai aturan main, prosedur dan standar kerja yang jelas serta lebih banyak memberikan kewenangan pada pegawai yang berada di bawah dan langsung berhubungan dengan masyarakat.
70
Agar layanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan pada konsumen informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diperoleh sangat diperlukan. Kemampuan yang harus dimiliki seseorang meliputi baik dalam penguasaan teknologi dalam hal ini ketrampilan komputer, maupun berkomunikasi dengan pelanggan. Sistem nilai atau norma yang ada yaitu bekerja secara efektif dan efisien
mempunyai
disiplin,
transparansi,
mengutamakan
kepuasan pelanggan menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dimaksudkan
agar
organisasi dapat berkembang dengan baik, responsif terhadap tuntutan masyarakatnya, lebih tertib dalam administrasi serta mempunyai
inisiatif
yang
tinggi
dalam
organisasi. Upaya ini dilakukan melalui
upaya
memajukan
program-program atau
kegiatan yang dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat/pelanggan. Upaya ini dilakukan dengan adanya prosedur pelayanan
yang jelas,
meningkatkan kualitas petugas pemberi pelayanan, peningkatan sarana/kelengkapan pelayanan serta pemberian prioritas pada kecepatan dan ketepatan pelayanan dengan tidak mengabaikan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 1. Kondisi Internal Formalisasi struktur saat ini telah dilakukan dengan sosialisasi kepada semua karyawan dan para pengguna jasa pelayanan. Struktur yang ada telah dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsinya, semua jabatan yang ada telah diisi semuanya. Kekurangan yang cukup mencolok adalah belum adanya jabatan fungsional dan juga belum berubahnya kebiasaan dari semua aparat untuk menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan pelayanan. Seiring
semakin
banyaknya
tuntutan
masyarakat,
maka
pelayanan masyarakat menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan 71
perhatian. Kepuasan pelanggan harus dijadikan tujuan pelayanan yang tertanam dalam diri aparat pemerintah. Untuk itu diperlukan sistem
dan
prosedur
yang
jelas,
aparat
yang
mempunyai
kemampuan yang baik dalam komunikasi dengan pelanggan, juga sarana dan teknologi yang ada. 1.1 Kekuatan Kekuatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat ini adalah : 1. jumlah personil yang ada; 2. dukungan dari Stakeholders dalam pelaksanaan SIAK; 3. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan lainnya; 4. dukungan dana APBD; dan 5. kerja sama dengan instansi terkait sebagai mitra kerja. 1.2 Kelemahan 1. masih ditemuinya data ganda penduduk; 2. belum semua wajib KTP memiliki KTP; 3. penataan personil operator SIAK belum merata karena banyak yang pensiun dan dimutasi oleh BKD; 4. Unit pelayanan berada pada lantai 2 sehingga akses untuk lanjut usia dan kaum difabel terhambat 2. Kondisi Eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD seperti halnya organisasi pemerintah yang lain merupakan organisasi
terbuka
yang
tidak
dapat
terlepas
dari
lingkungannya. Faktor-faktor eksternal baik peluang maupun ancaman yang dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 1. Tuntutan Misi a. Faktor politik
72
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai organisasi pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politis dari pemerintah di atasnya. Adanya
kecenderungan
di
mana
pelayanan
publik
diharapkan semakin cepat dan ditangani oleh institusi yang paling dekat pada masyarakat merupakan kondisi yang tidak dapat dielakkan lagi. Dinamika, kesadaran hukum
dan
partisipasi
masyarakat
yang
semakin
meningkat akan meningkatkan pula tuntutan masyarakat yang cepat untuk memperoleh pelayanan. Kondisi seperti di atas harus diantisipasi oleh pemerintah. b. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi yang dapat menjadi peluang maupun ancaman diantaranya : anggaran (budget) dari pemerintah kabupaten, dana masyarakat, dan struktur perekonomian daerah.
Anggaran
dari
kabupaten
kepada
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil disesuaikan dengan plafond sesuai dengan kemampuan daerah. Hal ini kadang mengesampingkan tugas pokok dari Dinas itu sendiri. Kondisi yang demikian semestinya mendapatkan perhatian untuk diadakan perubahan ke arah yang lebih baik. c. Faktor Sosial Kecenderungan-kecenderungan sosial serta sikapsikap masyarakat akan mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya. Kondisi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang tengah mengalami perubahan menuju ke masyarakat yang mengembangkan perdagangan akan menyebabkan pula perubahan tuntutan dalam pelayanan. Pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna layanan harus direspon oleh jajaran aparat pemerintah. d. Faktor Teknologi 73
Inovasi
teknologi
yang
semakin
pesat
seperti
teknologi komputer dengan jaringan komunikasi, internet akan memudahkan hubungan antar instansi. Perangkat komputer
bisa
digunakan
sebagai
merupakan
informasi
yang
pelayanan.
Semakin
mudahnya
bank
sangat
data
diperlukan
yang untuk
masyarakat
dalam
memperoleh akses informasi dari teknologi informatika yang berkembang saat ini akan menambah pengetahuan mereka. Kondisi saat ini : a. Faktor Politik Kewenangan Dinas
yang
Kependudukan
diberikan dan
kabupaten
Pencatatan
kepada
Sipil
melalui
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 190 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini juga dipengaruhi oleh keputusan politis. b. Faktor Ekonomi Anggaran dari pemerintah kabupaten yang selama ini
sangat
terbatas
merupakan
kendala
bagi
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga kurang bisa mengembangkan
kegiatannya.
Untuk
mencapai
misi,
anggaran seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja yang diemban oleh Dinas. Sementara kegiatan pelayanan
yang
cenderung
dilaksanakan
diarahkan
oleh
untuk
lembaga
memberikan pertumbuhan
keuangan
dukungan
di
yang
perekonomian
saat
dilaksanakan
memungut biaya dari masyarakat. adanya
Dinas
di
ini
tanpa
Namun demikian, tingkat
cukup wilayah
Kabupaten kuat
bagi
Kabupaten
Gunungkidul. c. Faktor Sosial
74
Budaya masyarakat pada umumnya masih mengacu pada pimpinan/ primordial. Belum semua masyarakat mengetahui tentang hak-hak mereka sepenuhnya terutama dalam memperoleh pelayanan dari intansi pemerintah termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. d. Faktor Teknologi Saat ini belum semua orang mengenal terhadap kemajuan
teknologi.
informasi
yang
Pemanfaatan
dapat
kemajuan
membantu
teknologi
perencanaan
dan
pelaksanaan kegiatan masih kurang. Dari tuntutan misi dan kondisi yang ada saat ini dapat diperoleh analisis sebagai berikut : Peluang : Peluang (Opportunity) yang ada pada SKPD antara lain : 1. Pembangunan/ perluasan gedung kantor, khususnya gedung penyimpanan arsip pencatatan sipil; 2. Peningkatan pemeliharaan
sarana rutin/
dan
prasarana
berkala
aparatur
kendaraan
serta
penambahan kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat ); 3. Penambahan jumlah aparatur; 4. Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pendaftaran, penerbitan dokumen penduduk, pengolahan
dan
penyajian
data
dan
informasi
penduduk; 5. Bertambahnya dana APBD untuk lebih memperlancar penyelenggaraan program yang ada; Ancaman :
75
Sedangkan
faktor
–
faktor
sebagai
ancaman
(Threat ) dalam pengembangan pelayanan SKPD antara lain : 1. Penyimpanan arsip/ dokumen pencatatan sipil pada gedung lantai II semakin berat bebannya sehingga dimungkinkan
lantai
gedung
sawaktu-waktu
bisa
runtuh; 2. Sering tidak lancarnya jaringan internet sehingga perlu ditingkatkan jaringan internet yang berkapasitas lebih tinggi; 3. Gedung bertingkat yang belum dirancang tahan gempa sehingga dikhawatirkan rusaknya dokumen pencatatan sipil bila terjadi gempa. 4. Keamanan server data kependudukan, bila hilang akibat pencurian akan menyebabkan terhentinya pelayanan. Dengan melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman maka analisis SWOT adalah sebagai berikut
Internal 2.
Eksternal
Peluang : 1.Pembangunan gedung kantor dinas beserta penyimpanan arsip pencatatan sipil 2. Peningkatan sarana dan prasarana 3. Penambahan Jumlah aparatur 4. Penerapan Sistem SIAK 5. Penambahan APBD Ancaman : 1. Arsip pencatatan sipil semakin berat, sehingga dapat meruntuhkan gedung khususnya ruang arsip dan menimpa SKPD lain; 2. Jaringan internet tidak lancar dan terhentinya pelayanan 3. Gedung tidak tahan gempa 4. Server rawan hilang
Kekuatan. 1. Jumlah personil telah mencukupi 2. Dukungan dari Stakeholders dalam pelaksanaan SIAK 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya 4. Dukungan dana APBD 5. Kerja sama dengan instansi terkait sebagai mitra kerja.
Kelemahan 1. Masih terdapatnya data ganda penduduk 2. Penduduk wajib KTP belum semua memiliki KTP 3. Penataan personil yang belum merata karena pensiun dan mutasi oleh BKD i 4. Kualitas SDM operator terhadap IT masih rendah 5.Unit pelayanan berada pada lantai 2 sehingga akses untuk lanjut usia dan kaum difabel terhambat
S–O
W–O
S–T
W–T
76
Dari uraian diatas dapat dikemukakan isu-isu strategis sebagai berikut: S-O 1. Perlunya
pembangunan
gedung
yang
representative
untuk
kelancaran dan kenyamanan. 2. Penambahan personil untuk mendukung tugas yang semakin banyak. 3. Perlu
penambahan
sarana
dan
prasarana
guna
lebih
memperlancar tugas. 4. Penerapan
sistem
SIAK
untuk
kelancaran
pelaporan
kependudukan. S-T 1. Memberdayakan personil yang ada untuk penyelesaian tugas tugas yang ada. 2. Dukungan para stake holders akan memberikan motivasi kerja kepada personil. 3. Dengan dukungan APBD perlu pengadaan jaringan sendiri sehingga kelancaran jaringan lebih terjamin. 4. Penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 diharapkan masyarakat
akan
semakin
sadar
pentingnya
dokumen
kependudukan. W-O 1. Dengan
penerapan
SIAK
akan
lebih
meningkatkan
dan
memperlancar laporan sehingga data kependudukan akan lebih tertib. 2. Dengan penerapan SIAK akan lebih mudah untuk mengetahui penduduk yang wajib KTP. 3. Melakukan penataan personil guna mengatasi kekosongan untuk melayani tuntutan masyarakat yang meningkat. 77
4. Mengirim personil guna meningkatkan kemampuan di bidang IT guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan. 5. Minta penambahan personel setiap ada perekrutan CPNS baru maupun setiap dirasa ada kekurangan. W-T 1. Kurang nyamannya ruang salah satunya disebabkan ruang arsip bidang data dan informasi ruang arsip menyatu dengan ruang kerja. 2. Lambatnya pelayanan KTP sering disebabkan tidak lancarnya jaringan internet dan server dengan kemampuan terbatas sehingga perlu penambahan. 3. Kurang nyamannya gedung kantor disebabkan pula gedung tidak dirancang tahan gempa sehingga bila terjadi gempa, meskipun skala kecil orang berhamburan keluar. 4. Kurangnya keamanan server ditempuh membuat sekat/ ruang khusus
server
yang
dimaksudkan
menghambat
proses
pencurian.
78
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. VISI DAN MISI VISI Visi adalah suatu gambaran tujuan menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten Gunungkidul sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian kinerjanya harus mempertimbangkan potensi dan lingkungan internal maupun eksternal serta Visi Kabupaten Gunungkidul sebagaimana sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015, yaitu : “
MEWUJUDKAN
MAKMUR
DAN
GUNUNGKIDUL SEJAHTERA
YANG
”
dan
LEBIH Misi
MAJU,
Kabupaten
Gunungkidul yang meliputi : 1. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran; 2. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim
usaha
ang
kondusif,
serta
peningkatan
peluang
investasi dan penggalanagan sumber-sumber pendanaan sebagai penggerak prekonomian daerah; 3. Peningkatan pengelolaan pariwisata; 4. Pengembangan
sumber
daya
manusia
yang
terampil,
profesional dan peduli; dan
79
5.
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN.
Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menetapkan Visi berikut : VISI “ Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2012, tertib dan cepat pada tahun 2013-2015 “ Yang dimaksud tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di atas adalah diharapkan penduduk Kabupaten Gunungkidul terdaftar dalam database kependudukan, yang mana di dalamnya terdapat
jumlah
penduduk
menurut
jenis
kelamin,
menurut
kelompok umur, jumlah kepala keluarga per kecamatan, penduduk menurut tingkat pendidikan, penduduk menurut mata pencaharian, penduduk yang telah menikah, penduduk menurut agama yang dianut, jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, dan akte kelahiran dan lain-lain, serta dalam melaksanakan pelayanan : tertib proses , tertib prosedur yang harus dilalui (disesuaikan dengan SOP), tertib formulir/ persyaratan yang harus dipenuhi, tertib data (bila tidak cocok/ tidak sesuai harus dibetulkan dulu disertai
data
pendukung dan tertib arsip melalui kegiatan digitalisasi arsip-arsip pencatatan
sipil
(arsip-arsip
hasil
pelayanan
pencatatan
sipil
disimpan dalam arsip digital), namun arsip manual tetap disimpan sebagaimana mestinya. Sesuai perkembangan dinamika yang ada visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan dengan kondisi
yang
ada
visi yang semula “ Terwujudnya tertib
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil “
menjadi “
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2012, tertib dan cepat pada tahun 2013-2015 “ tertib di sini dimaksudkan bahwa setelah dua tahun pelaksanaan Renstra
80
khususnya
dalam
mendukung
pelaksanaan
e-KTP,
database
kependudukan sudah semakin valid dan mantap. Sedangkan yang dimaksud cepat, Kevalidan dan kemantapan data menjadikan penyelenggaraan
pelayanan
administrasi
kependudukan
dan
pencatatan sipil dapat diselenggarakan/ dilayani dengan cepat. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi sebagaimana
tersebut di atas
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil menerapkan prinsip–prinsip pemerintahan yang baik , yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN dimana SKPD memiliki aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas dari KKN, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat, pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan prima, serta menciptakan usaha yang kondusif. Untuk mencapai misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dicapai dengan langkah-langkah yang sistematis yang dirumuskan dalam bentuk misi organisasi, dengan misi yang ditetapkan ini, maka upaya mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah: MISI 1. Tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk; 2. Tertib penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil; 3. Tertib penyimpanan data kependudukan dan pencatatan sipil;
81
4. Penyebarluasan Informasi Administrasi Kependudukan; 5. Pelayanan cepat dan pasti. B.
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, dan IKU SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isuisu dan analisis strategis. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Renstra tahun 20102015 ini antara lain : 1. tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk melalui pengembangan database; 2. tertingkatnya penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil; 3. tertib penyimpanan data kependudukan melalui database dan pencatatan sipil melalui pengembangan digitalisasi arsip; 4. meningkatkan pemahaman administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui penyebarluasan informasi Administrasi Kependudukan; dan 5. meningkatkan pelayanan secara cepat dan pasti. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Berdasarkan visi, misi dan tujuan di atas, maka sasaran pembangunan tahun 2010-2015 adalah : 1. terlayaninya pendaftaran penduduk
melalui pengembangan
database; 2. terlayaninya dokumen pencatatan sipil kepada masyarakat ; 3. penyelenggaraan
data
kependudukan
dan
pencatatan
sipil
melalui pengembangan database dan digitalisasi arsip; 4. meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan; dan
82
5. meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan. Hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam
Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
83
Tabel 4.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
(1)
(2)
(3)
(4)
Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
KK
50%
60%
80%
100%
100%
e-KTP
50%
80%
100%
100%
100%
Akta Kelahiran
45%
50%
60%
65%
70%
Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan up-to-date dan akurat
1 Tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran 1
penduduk melalui pengembangan database
2
Tertingkatnya penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil
Tertib penyimpanan data kependudukan melalui database 3
dan pencatatan sipil melalui pengembangan digitalisasi arsip
Terlayaninya pendaftaran penduduk melalui pengembangan database
Terlayaninya dokumen pencatatan sipil kepada masyarakat
2
Prosentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat
100%
100%
100%
100%
100%
3
Prosentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat
100%
100%
100%
100%
100%
4
Prosentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on-line
100%
100%
100%
100%
100%
5
Prosentase kelengkapan data secara up-to-date dan tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
6
Prosentase pelaporan secara benar dan tepat waktu
90%
100%
100%
100%
100%
indeks kepuasan pelanggan
100%
100%
100%
100%
100%
Prosentase data yang telah digitalisasi
100%
100%
100%
100%
100%
Penyelenggaraan data kependudukan dan pencatatan sipil melalui pengembangan database dan digitalisasi arsip
84
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatkan pemahaman administrasi kependudukan 4
kepada masyarakat melalui penyebarluasan informasi
Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
Prosentase masyarakat yang sadar arti pentingnya dokumen kependudukan
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan
Indek kepuasan pelanggan
100%
100%
100%
100%
100%
Administrasi Kependudukan Meningkatkan pelayanan secara 5
cepat dan pasti
Keterangan : Pengisian Kolom 2, Kolom 3 dan Kolom 4 berpedoman pada RPJM 2010-2015
85
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja sebagai alat ukur/ instrumen yang dijadikan pengukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi, dan tuntutan
dinamisasi
organisasi
yang
dengan adanya
berkembang,
serta
atas
Rekomendasi Hasil Pendampingan Penyusunan LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang memerintahkan adaya perubahan Renstra SKPD Tahun 2010-2015 terutama untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat outcome dan atas rekomendasi tersebut sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target yang telah ditetapkan dapat kami sampaikan seperti pada tabel 4.2. sebagaimana berikut : Tabel 4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) No. 1 1.
Sasaran Strategis 2 Meningkat nya Tertib Administr asi Kependud ukan
Indikator Kinerja
2011
2012
2013
2014
2015
7 80%
8 90%
9 100%
3 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4 Persen
5 50%
Persen
50%
80%
100%
100%
100%
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Cakupan penerbitan Akta Kematian
Persen
30%
32,5 %
35%
37,5%
40%
Persen
5%
10%
20%
30%
40%
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Angka
0
78
78,50
79
80
2.
Persentase pelayanan yang sesuai dengan SOP
Persen
60%
75%
80%
85%
90%
1.
2.
4.
Menigkatn ya Kualitas Pelayanan Administr asi Kependud ukan
Target
6 60%
3.
2.
Satuan
Keterangan : IKM baru dilaksanakan pada Tahun 2012 sebagai tindak lanjut SE Sekretaris Daerah
86
C. Strategi dan Kebijakan Strategi Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan strategi tersebut, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan
dan
program.
Strategi
diterapkan
dalam
rangka
pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : a. meningkatkan kemampuan dan kecakapan SDM dengan
peningkatan
kemampuan
dalam
yang disertai
penguasaan
dan
pemanfaatan teknologi informasi dan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja; b. meningkatkan
hubungan kerja/
koordinasi dengan dengan
instansi terkait, dan meningkatkan sarana dan prasarana; c. mengadakan sarana dan prasarana digital dan meningkatkan kapasitas petugas pelayanan data digital; d. menyampaikan kebijakan–kebijakan yang tepat (materi, sasaran dan sarana); e. meningkatkan kapasitas petugas pelayanan. Tabel 4.3. Matrik Misi, Tujuan, Dan Strategi No. 1.
Misi
Tujuan
Strategi
Tertib
Tertib
1. Meningkatkan kemampuan
penyelengga
penyelenggaraan
dan kecakapan SDM yang
raan
pelayanan
disertai dengan peningkatan
pelayanan
pendaftaran
kemampuan dalam
pendaftaran
penduduk melalui
penguasaan dan pemanfaatan
penduduk
pengembangan
teknologi informasi;
database
87
No.
Misi
Tujuan
Strategi 2. Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
2.
Tertib
Tertingkatnya
penyelengga
penyelenggaraan
kerja/ koordinasi dengan
raan
pelayanan
instansi terkait;
pelayanan
pencatatan sipil
pencatatan
1. Meningkatkan hubungan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
sipil 3.
Tertib
Tertib
1. Mengadakan sarana dan
penyimpana
penyimpanan data
n data
kependudukan
kependuduk
melalui database
petugas pelayanan data
an dan
dan pencatatan
digital.
pencatatan
sipil melalui
sipil;
pengembangan
prasarana digital; 2. Meningkatkan kapasitas
digitalisasi arsip 4.
Penyebarlua
Meningkatkan
1. Meningkatkan hubungan
san
pemahaman
kerja/ koordinasi dengan
Informasi
administrasi
instansi terkait;
Administras
kependudukan
i
kepada
Kependudu
masyarakat
kan
melalui
2. Melaksanakan sosialisasi dengan menyampaikan informasi yang tepat.
penyebarluasan informasi Administrasi Kependudukan 5.
Pelayanan
Meningkatkan
cepat dan
pelayanan secara
pasti.
cepat dan pasti.
1. Meningkatkan perlengkapan sarana kerja; 2. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan
88
Kebijakan Kebijakan pada hakekatnya adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan arah, pedoman, pegangan, atau petunjuk untuk
melaksanakan
program/kegiatan
sehingga
pencapaian
sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja pemerintah daerah ini dapat berjalan lancar dan terpadu. Kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan kemudian akan dioperasikan
melalui
serangkaian
program,
kegiatan yang sistematis dan terpadu
yaitu
kumpulan
untuk mencapai sasaran
tertentu, yang dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah ini secara sendiri atau dalam kerja sama dengan pihak lain. Dari strategi-strategi yang ditetapkan dapat dirumuskan berbagai kebijakan sebagai berikut : Tabel 4.4. Matrik Strategi - Kebijakan Strategi
Kebijakan
Misi Kesatu : Tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk 1. Meningkatkan kemampuan
1.1. Peningkatan ketrampilan
dan kecakapan SDM yang
dan penguasaan teknologi
disertai dengan peningkatan
kerja;
kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan
1.2. Pengiriman SDM untuk mengikuti diklat –diklat.
teknologi informasi; 2. Pengadaan sarana dan
2. Mengadakan sarana dan
prasarana untuk mendukung
prasarana untuk mendukung
kinerja
kinerja.
Misi Kedua : Tertib penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil
89
Strategi 1. Meningkatkan pengetahuan dan kecakapan petugas
Kebijakan 1. Peningkatan kemampuan petugas pelayanan
pelayanan 2. Menambah ketersediaan sarana kerja pelayanan 3. Memperbaiki mekanisme pelayanan
2. Mengadakan sarana kerja untuk pelayanan 3. Peningkatan pelaksanaan prosedur pelayanan dengan penerapan SOP
4. Penyediaan blangko – blangko yang dipersyaratkan
4. Pengadaan blangko – blangko yang dipersyaratkan dalam pelayanan
5. Pemberlakuan persyaratan
5. Persyaratan jelas
6. Pengenaan tarif akta – akta
6. 1. Pemberian pelayanan
catatan sipil
murah 2. Pemberian pelayanan gratis bagi yang tidak terlambat
Misi Ketiga : Tertib penyimpanan data kependudukan dan pencatatan sipil 1. Peningkatan kapasitas petugas pelayanan data
1. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan data digital
digital 2. Peningkatan sarana dan
2. Pengadaan peralatan digital
prasarana Misi keempat : Penyebarluasan Informasi Administrasi Kependudukan
90
Strategi 1. Meningkatkan hubungan
Kebijakan 1. Mengadakan hubungan
kerja/ koordinasi dengan
kerja/ koordinasi dengan
instansi terkait;
instansi terkait.
2. Melaksanakan sosialisasi
2.1. Tepat materi ( kebijakan, SOP, persyaratan );
dengan menyampaikan informasi yang tepat.
2.2. Tepat Sasaran (Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat 2.3. Tepat sarana (spanduk, radio,selebaran dan langsung/ tatap muka).
Misi kelima : Pelayanan cepat dan pasti 1. Peningkatan koordinasi
2.
1. Meningkatkan koordinasi
dengan dinas / instansi
dengan dinas/ instansi
terkait
terkait
Peningkatan kapasitas
2.1. Meningkatkan kapasitas
aparat yang menangani
personil yang menangani dengan cara mengirim untuk mengikuti diklat – diklat teknis; 2.2. Menyelenggarakan diklat teknis (SOP bagi petugas register, operator SIAK dan petugas pelayanan pencatatan sipil);
91
Strategi 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
Kebijakan 3.1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja (terutama pengadaan kursi tunggu bagi pemohon); 3.2. Pengadaan mesin antrian pemohon;
4. Pemberlakuan persyaratan
4. Memberlakukan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada
5.
Pengenaan biaya
5.1. Memberikan pelayanan gratis permohonan KK, KTP dan akta- akta pencatatan sipil bagi yang tidak terlambat dalam pengurusannya; 5.2. Memberlakukan denda bagi pemohon yang terlambat.
Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas, yang dihasilkan dari visi, misi, strategi, dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian akan dioperasikan melalui berbagai program dan kegiatan pada bab selanjutnya. Sedangkan hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel 4.5. di bawah ini :
92
Tabel 4.5. TUJUAN ,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2012, tertib dan cepat pada tahun 2013-2015 TUJUAN
SASARAN
1 2 Misi kesatu : Tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk
Tertib penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk melalui pengembangan database
Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dilaksanakan dengan data base.
STRATEGI
KEBIJAKAN
3
4
1. Peningkatkan kemampuan dan kecakapan aparat yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi; 2. Pengadaan sarana dan prasarana.
1. Meningkatan ketrampilan dan penguasaan teknologi informasi; 2. Mengadakan sarana dan prasarana.
1. Peningkatan hubungan kerja / koordinasi dengan instansi terkait;
1. Meningkatkan hubungan kerja/koordinasi dengan dinas terkait; 2. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan pencatatan sipil.
Misi 2. Meningkatkan tertib penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil. Tertib penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil.
Masyarakat terlayani dokumen pencatatan sipil.
2. Peningkatan kapasitas petugas pelayanan pencatatan sipil.
Misi 3: Meningkatkan tertib penyimpanan data Tertib penyimpanan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pengembangan digitalisasi data.
dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pengembangan digitalisasi data. Penyelenggaraan data 1. Mengadakan sarana dan prasarana 1. Meningkatkan kapasitas.petugas pelayanan kependudukan dan digital; data digital; pencatatan sipil 2. Meningkatkan kapasitas petugas 2. Mengadakan peralatan digital. melalui pengembangan pelayanan data digital. digitalisasi data. 3. Misi 4. Penyebarluasan informasi administrasi kependudukan Meningkatkan pemahaman administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui
Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya
1. Meningkatkan hubungan kerja/ koordinasi dengan instansi terkait; 2. Melaksanakan sosialisasi dengan
1. Mengadakan hubungan kerja/ koordinasi dengan instansi terkait; 2. Mengadakan sarana sosialisasi
93
TUJUAN penyebarluasan informasi administrasi kependudukan
SASARAN
STRATEGI
dokumen kependudukan
penyampaian informasi dengan tepat (materi, sarana dan sasaran): Materi ( SOP, Kebijakan dan persyaratan - persyaratan ). Sarana (selebaran, spanduk , Radio, langsung/ tatap muka ) Sasaran (Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat).
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan
1. Peningkatan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait; 2. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan; 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; 4. Pemberlakuan persyaratan; 5. Pengenaan biaya murah.
KEBIJAKAN (spanduk,booklet/selebaran, radio spot).
Misi 5 Pelayanan cepat dan pasti Meningkatkan pelayanan secara cepat dan pasti
1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait; 2. Menyelenggarakan diklat teknis (SOP bagi petugas regester, operator SIAK dan petugas pelayanan pencatatan sipil); 3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja (terutama pengadaan kursi tunggu untuk pemohon, mengadakan mesin antrian pemohon); 4. Memberlakukan persyaratan sesuai ketentuan yang ada, 5. Memberlakukan pelayanan gratis bagi pemohon yang tidak terlambat dan denda bagi yang terlambat.
94
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan misi, misi, strategi, sasaran, dan kebijakan yang dijabarkan pada bab IV kemudian dirumuskan program dan kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan perlu penjabaran lebih lanjut ke dalam program-program
untuk
menentukan
kegiatan
dalam
rangka
kegiatan-kegiatan
nyata,
mewujudkan visi organisasi. Rencana Program Program
merupakan
kumpulan
sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. A. Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD 1. Program Prioritas Tabel 5.1 NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
1
15 Penataan administrasi 01.Peningkatan kapasitas sumber kependudukan
daya aparatur 02. Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan 03. Pengembangan database di kecamatan 04. Pengembangan data base di Desa
95
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3 05. Laporan KK dan KTP dengan SIAK 06. Pemutakhiran data kependudukan 07. Peningkatan kualitas pelaporan 08. Peningkatan kualitas pelayanan
2. Program Pendukung Tabel 5.2 NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
1
01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat menyurat; 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 03.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional; 04.Penyediaan jasa administrasi keuangan; 05.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 06.Penyediaan tulis kantor; 07.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
96
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3 08.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor 09.Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor; 10.Penyediaan peralatan rumah tangga; 11.Penyediaan bahan bacaan dan perundang-perundangan; 12.Penyediaan makanan dan minuman; 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
2
02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 02.Pengadaan mebelair; 03. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; 04.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
3
05 Peningkatan kapasitas sumber
01.Sosialisasi peraturan perundangundangan.
daya aparatur 4
06 Peningkatan Pengembangan sistem
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 97
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
pelaporan capaian
kinerja SKPD;
kinerja dan keuangan 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; 05 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/ SPJ. 5
09 Peningkatan kualitas pelayanan publik
01.Penyusunan rencana strategis SKPD; 02.Penyusunan rencana kerja SKPD; 03. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD; 04. Penyusunan standar operating prosedur (SOP); 05. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD; 06. Evaluasi standar pelayanan minimal (SPM) SKPD;
6
15 Penataan
01. Pelatihan SOP bagi petugas
Administrasi
registrasi, ,tenaga pengelola SIAK
Kependudukan
dan petugas pelayanan pencatatan sipil; 02. Pembangunan dan pengoperasian 98
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3 SIAK secara terpadu; 03.Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan ); 04.Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan; 05. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan; 06.Pengembangan database kependudukan; 07. Penyusunan kebijakan kependudukan; 08.Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil; 09.Sosialisasi kebijakan kependudukan; 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan.
B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD Tabel 5.3 NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
1
Penataan administrasi kependudukan
01. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
99
C. Rencana Kegiatan Dari program-program yang dihasilkan dari penjabaran strategi dan kebijakan dapat dikemukakan indikasi kegiatan seperti dapat dilihat dalam tabel 5.4 di bawah ini :
100
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Indikator
Tujuan
(1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Sasaran
Kode
(2) Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Program dan Kegiatan
(3) 1
10
01
15
Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(4)
(5)
Program penataa n adminis trasi kependu dukan
Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen kependuduk an up-todate dan akurat
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Rp 000) (6) 1.450.595
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
targe t
(Rp 000)
targe t
(Rp 000)
targe t
(Rp 000)
targe t
(Rp 000)
targe t
Rp
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1
1.807.705
1
3.267.969
1
4.121.116
1
4.129.929
1
4.438.950
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target (17) 1
Unit Kerja SKPD Penanggu ng jawab
LOKASI
(19)
(20)
Rp (18) 4.438.950
Dinas Dukcapil
Gunungkidul
Prosentase kecamatan yang memiliki data kependuduk an yang upto-date dan akurat Prosentase desa yang memiliki data kependuduk an yang upto-date dan akurat Prosentase kecamatan yang melaksanaka n SIAK
101
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
secara online Prosentase kelengkapan data secara up-to date dan tepat waktu Prosentase pelaporan secara benar dan tepat waktu 01
Pembang unan dan pengoper asian SIAK secara terpadu
02 Pelatiha n tenaga pengelol a SIAK
03
Impleme ntasi Sistem Administ rasi Kependu dukan ( memban gun, updating , dan pemeliha raan )
Terlayaninya dokumen kependuduk an bagi penduduk rentan kependuduk an dan tertingkatny a kualitas pelayanan per keluarga Terselenggar anga pelatihan Standar Operating Prosedur ( SOP ) bagi tenaga SIAK Tertib dan lancarnya kegiatan operator SIAK di Kecamatan
-
-
-
526.100
-
-
-
1
15.290
316.578
1
1.137.975
1
2.450.200
1
2.625.000
1
363.115
1
-
1
2.750.000
395.850
1
-
1
2.850.000
395.850
Kegiatan baru
-
1
2.850.000
102
(1)
(2)
(3) 05
07
08
09
10
(4)
(5)
Koordina si pelaksan aan kebijaka n kependu dukan
Kesamaan persepsi dalam pelayanan kependuduk an
Peningka tan pelayana n publik dalam bidang kependu dukan
Tertingkatny a pelayanan akta catatan sipil dan Tertingkatny a tertib administrasi kependuduk an Tersedianya arsip digital akta catatan sipil
Pengemb angan database kependu dukan Penyusu nan kebijaka n kependu dukan
Peningka tan kapasita s aparat kependu dukan dan catatan sipil
Tersusunnya petunjuk teknis penyelenggar aanadminist rasi kependuduk an Meningkatny a kinerja petugas P4 dan meningkatka n kemampuan aparatur dalam pelayanan administrasi kependuduk an
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
17.405
1
11.605
1
11.680
1
13.250
1
13.250
1
14.750
1
14.750
20.400
1
-
1
71.570
1
78.650
1
87.750
1
92.500
1
92.500
955.517
1
442.850
1
93.199
1
95.550
1
98.750
1
105.000
1
105.000
-
1
5.000
7.000
1
7.000
1
7.000
23.050
1
89.290
97.450
1
112.000
1
112.000
-
1
71.270
-
1
97.450
1
(19)
(20)
103
(1)
(2)
(3) 11
12
13
15
Terlaksanaya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil menuju pelayanan prima
Meningkatkan kemampuan /kapasitas pengelola pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
1
10
01
(4)
(5)
Sosialisa si kebijaka sn kependu dukan
Meningkatny a kesadaran masyarakat akan arti pentingnya akta catatan sipil dan administrasi kependuduk an
Peningka tan kapasita s kelemba gaan kependu dukan
Tertingkatny a jumlah warga yang memiliki akta kelahiran dan berkurangny a warga yang tidak memiliki kutipan akta pernikahan Tersedianya laporan penyelenggar aan kegiatan dinas.
Monitori ng, evaluasi, dan pelapora n Penyedia an informas i yang dapat diakses masyara kat Program peningk atan kualitas pelayan an publik
Tersedianya jaringan SIAK yang siap dioperasikan
Prosentase Aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya
(6)
(7)
117.645
1
(8)
(9)
105.695
1
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
570.050
1
570.050
1
625.350
1
625.350
1
625.350
(19)
(20)
-
-
-
-
115.066
1
124.650
1
132.500
1
132.500
Kegiatan baru
-
-
-
-
-
-
38.165
1
46.250
1
46.250
Kegiatan baru
-
-
-
-
-
-
48.975
1
57.750
1
57.750
Kegiatan baru
5.500
1
21.000
1
97.252
1
46.692
1
46.692
6.780
1
9.000
1
Dinas Dukcapil
Wonosari
104
(1)
(2)
(3) 02
03
05
16
17
18
22
(4)
(5)
Kegiatan : Penyusu nan rencana strategis SKPD Penyusu nan rencana kerja SKPD
Terlaksanan ya penyusunan Renstra SKPD
Monitori ng, evaluasi, dan pengend alian program kegiatan SKPD Penyusu nan standar operatin g prosedur (SOP)
Jumlah kegiatan yang mencapai sasaran
Penyusu nan indeks kepuasa n masyara kat (IKM) Evaluasi standar pelayana n minimal (SPM) SKPD Pengend alian internal SKPD
Terlaksanan ya pengukuran indeks kepuasan masyarakat SKPD Terevaluasin ya standar pelayanan minimal SKPD
Terkoordinas inya perencanaan program dan kegiatan SKPD
Terlaksanan ya penyusunan SOP SKPD
Tersusunnya pengendalia n internal dan satgas SIPP
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(13)
1.280
1
4.000
2.000
1
1.500
1
2.000
1
2.000
3.500
1
3.500
1
3.500
1
-
-
(12)
-
2.810
-
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
-
1
5.000
1
5.000
1
2.500
1
2.500
1
2.500
4.000
1
4.000
1
4.500
1
4.500
10.000
1
5.810
1
7.500
1
7.500
Kegiatan baru
Kegiatan baru
-
-
-
-
-
-
3.000
1
3.000
1
3.000
1
3.000
-
-
-
-
-
-
2.000
1
2.000.
1
2.000
1
2.000
-
-
-
-
-
-
-
14.380
1
14.380
1
14.380
105
(1)
(2)
(3) 23
Terlaksanaya peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan
Meningkatkan profesionalitas aparatur penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil
1
10
01
05
01
Meningkatkan kualitas pelayanan internal
Peningkatan pelayanan ketatausahaan
1
10
01
01
01
02
(4)
(5)
Penyusu nan standar pelayana n SKPD
Tersususunn ya standar pelayanan SKPD
Program peningk atan kapasita s sumber daya aparatur
Prosentase Aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya
Sosialisa si peratura n perunda ng undanga n Program pelayan an adminis trasi perkant oran Kegiatan : Penyedia an jasa surat menyura t Penyedia an jasa komunik asi, sumber daya air, dan listrik
Tertingkatny a pengetahuan dan kinerja pegawai
Indeks kepuasan pegawai
Jumlah pengiriman surat yang mencapai sasaran
Jumlah sarana komuniklasi yang dapat dipergunaka n
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
-
-
-
-
-
-
-
16.000
1
16.000
1
20.000
1
20.000
16.000
1
16.000
1
20.000
1
826.769
1
615.220
1
652.280
1.200
1
1.200
1
8.000
1
8.000
1
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
65.562.
1
7.812.
1
7.812.
1
24.000
1
24.000
1
24.000
20.000
1
24.000
1
24.000
1
24.000
1
769.850
1
693.250
1
689.041
1
689.041
1.500
1
1.650
1
1.800
1
2.000
1
2.000
12.000
1
13.000
1
13.500
1
14.000
1
14.000
(19)
(20)
Dinas Dukcapil
Wonosari
Dinas Dukcapil
Wonosari
106
(1)
(2)
(3)
(4) 06
07
09
10
11
12
(5)
Penyedia an jasa pemeliha raan danperizi nan kendara an dinas/ operasio nal Penyedia an jasa adiminis trasi keuanga n
Tersedianya ijin/ STNK bagi kendaraan dinas
Penyedia an jasa perbaika n peralata n kerja
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
4.750
1
4.750
1
4.750.
1
4.750
1
5.200
1
5.500
1
5.500
18.300
1
21.000
1
22.800
1
23.000
1
24.000
1
24.000.
1
24.000
Lancarnya kegiatan dinas
28.620.
1
21.470
1
42.700
1
45.000
1
47.500
1
52.000
1
52.000
Penyedia an alat tulis kantor
Lancarnya kegiatan dinas
17.787
1
12.000.
1
12.000
1
14.400
1
15.000
1
16.500
1
16.500
Penyedia an barang cetakan dan penggan daan Penyedia an kompone n instalasi listrik/p eneranga n banguna n kantor
Terlayaninya permohonan akta catatan sipil dan kependuduk an
654.402.
1
202.450
1
320.880
1
450.000
1
465.000
1
480.000
1
480.000
1.000
1
1.000
1
1.500
1
1.500
1
1.700
1
1.800
1
1.800
Tertibnya penatausaha an keuangan dan barang
Tercapainya kelancaran tugas kantor
(19)
(20)
107
(1)
(2)
(3)
(4) 13
14
15
17
18
1
10
01
02
(5)
Penyedia an peralata n dan perlengk apan kantor Penyedia an peralata n rumah tangga Pengedia an bahan bacaan dan peratura n perunda ngundanga n
Lancarnya kegiatan dinas
Penyedia an makana n dan minuma n
Jumlah peserta rapat yang mendapatka n makanan dan minuman Jumlah pegawai yang melaksanaka n konsultasi dan koordinasi
Rapatrapat koordina si dan konsulta si ke luar daerah Program peningk atan sarana dan prasaran a aparatur
Terpenuhiny a sarana kebutuhan kebersihan Bertambahn ya wawasan dan pengetahuan pegawai dalam memperoleh informsi yang diperlukan
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
35.550
1
284.600
1
154.500
1
133.000
1
30.000
1
35.000
1
35.000
3.000
1
3.000
1
6.000
1
6.000
1
6.000
1
6.500
1
6.500
1.800
1
1.800
1
2.800
1
2.800
1
2.800
1
2.800
1
2.800
3.250
1
3.250
1
5.750
1
5.750
1
5.750
1
6.000
1
6.000
49.110.00 0
1
50.700.00 0
1
65.100.00 0
1
69.000.00 0
1
75.000.00 0
1
77.500.000
1
77.500.000
19.800
1
79.645
1
74.650
1
93.000
1
18.000
1
44.500
1
44.500
(19)
Dinas Dukcapil
(20)
Wonosari
108
(1)
(2)
(3) 07
10
24
26
1
10
01
03
02
06
(4)
(5)
Kegiatan : Pengada an perlengk apan gedung kantor
Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam pelayanan kependuduk an dan aktaakta catatan sipil
Pengada an mebeleir
Terciptanya kenyamanan pemohon
Pemeliha raan rutin/be rkala kendara an dinas/op erasional
Terciptanya kelancararn tugas dinas
Pemeliha raan rutin/ berkala perlengk apan gedung kantor
Terpeliharan ya perlengkapa n gedung kantor
Program peningk atan disiplin aparatur
Terlaksanan ya program peningkatan disiplin aparatur
Pengada an pakaian dinas beserta perlengk apannya
Terlaksanan ya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapa nnya Terlaksanan ya fasilitasi administrasi kepegawaian
Fasilitasi administ rasi kepegaw aian
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
-
(19)
-
1
30.039
1
10.300
1
50.000
-
1.800
1
3.686
1
9.000
1
25.000
-
1
12.000
1
12.000
17.500
1
1
43.350
1
3.000
1
3.000
1
15.000
1
15.000
1
12.000
1
15.000
1
15.000
1
17.500
1
17.500
7.330
1
7.330
(20)
-
34.920
500
1
11.000
15.330
Dinas Dukcapil
Wonosari
-
-
-
-
-
-
-
-
8.000
1
-
-
-
Kegiatan Baru
-
-
-
-
-
-
-
-
7.330
-
7.330
1
7.330
Kegiatan Baru
109
(1)
(2)
(3) 1
10
(4) 01
06
01
02
04
05
Program peningk atan Pengem bangan sistem pelapora n capaian kinerja dan keuanga n Penyusu nan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusu nan pelapora n keuanga n semester an Penyusu nan pelapora n keuanga n akhir tahun Penyusu nan pelapora n keuanga n bulanan /SPJ
(5)
(6)
Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Dokumen pertanggungj awaban keuangan
JUMLAH
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
11.000
1
10.660
1
20.635
1
20.900
1
21.700
1
22.750
1
22.750
1.340
1
1.000
1
1.340
1
1.500
1
1.500
1
1.500
1
1.500
500
1
500
1
1.120
1
1.200
1
1.200
1
1.250
1
1.250
2.000
1
2.000
1
2.475
1
2.500
1
2.500
1
2.500
1
2.500
7.160
1
7.160
1
15.700
1
15.700
1
16.500
1
17.500
1
17.500
2.330.945
2.538.230
4.041.034
5.045.866
4.984.132
5.265.933
(19)
(20)
Dinas Dukcapil
5.265.933
KETERANGAN : 1). Pengisian Tabel 5.1 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015; 2). Program dan Kegiatan yang dimasukkan/ dituangkan dalam Tabel 5.1 hanya program dan kegiatan strategis yang terkait langsung dalam pencapaian visi dan misi SKPD;,
3).Kolom 6 diisi dengan data tahun 2010.
110
111
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM DAERAH
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dalam rangka mendukung pencapaian misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Oleh karena itu, rencana pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diupayakan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada tabel 6.1
111
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM Tahun 2010 (3)
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
KK
50
50
60
80
90
100
100
∑ KK yang diterbitkan s/d. Tahun X X 100
e-KTP
0
50
80
100
100
100
100
∑ KTP yang diterbitkan s/d. Tahun X X 100
Akta Kelahiran
45
45
50
60
65
70
70
∑ akta kelahiran yang diterbitkan s/d. Tahun X X 100
∑ akta kematian yang diterbitkan s/d. Tahun X X 100
No
Indikator
(1)
(2)
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJM
Formulasi
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up to date dan akurat (sesuai IKU SKPD) : ∑ KK terdaftar s/d. Tahun X
1.
∑ wajib KTP s/d. Tahun X
∑ penduduk ber-NIK s/d. Tahun X
Akta Kematian
0
5
10
20
30
40
40
IKM
0
0
78
78,50
79
80
80
Prosentase pelayanan yang sesuai SOP
60
60
75
80
85
90
90
∑ kematian yang dilaporkan s/d. Tahun X
2.
3.
`4.
5.
6.
Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up to date dan akurat Persentase Desa yang memilikidata Kependudukan yang up to date dan akurat Persentase Kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on line Persentase kelengkapan data secara up to date dan akurat Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu
Nilai IKM (Hasil survai) ∑ layanan yang sesuai dengan SOP
X 100
∑ total layanan
90
100
100
100
100
100
100
∑ kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up to date dan akurat
X 100
∑ kecamatan
90
100
100
100
100
100
100
∑ desa yang memiliki data kependudukan yang up to date dan akurat
X 100
∑ desa
100
100
100
100
100
100
100
∑ Kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on line
X 100
∑ kecamatan
90
100
100
100
100
100
100
∑ kelengkapan data secara up to date dan akurat X 100 ∑ total data
90
100
100
100
100
100
100
∑ pelaporan secara benar dan tepat waktu X 100 ∑ total laporan
112
113
BAB VII PENUTUP
Perubahan
Rencana
Strategis
(Perubahan
Renstra)
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar tujuan yang ingin dicapai organisasi berdasarkan visi, misi, dan program,
dimana
program
mempertimbangkan
dan
kemampuan
kegiatan atau
yang
direncanakan
kapasitas
keuangan
tetap
daerah.
Kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Materi Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja ini merupakan masukan yang dibuat dan akan dilaksanakan Kependudukan dilaksanakan
dan selama
Pencatatan 5
(lima)
Sipil
berupa
tahun
program
kedepan
yang
Dinas akan
(2010–2015)
dan
menitikberatkan kepada pola pelayanan prima dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD), Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015 yang telah disesuaikan masa jabatan Kepala Daerah terpilih. Di samping itu, dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010–2015 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi program periode sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang. Dalam
penyusunan
Perubahan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rencana
Strategis
Dinas
Kabupaten Gunungkidul Tahun
2010–2015, telah melibatkan peran stakeholders yang ada dalam upaya menghasilkan Perubahan Renstra yang dapat menampung aspirasi yang ada, serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2015,
sebagai dasar untuk
113
mengevaluasi
dan
melaporkan
hasil
kinerja
Penyelenggaraan
Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk masa 5 (lima) tahunan dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan akan dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas dinas, sebagaimana dimuat dalam Perubahan Renstra Tahun 2010–2015 ini. Dalam
penulisan
Perubahan
Renstra
ini
masih
banyak
kekurangan untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Perubahan Renstra ini, dan semoga bermanfaat di masa mendatang . Disyahkan
: di Wonosari
Ditetapkan
: di Wonosari
Pada tanggal
:
Pada tanggal
:
KEPALA DINAS Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,
difaraf BUDI ANTONO
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Cap/ttd H. EKO SUBIANTORO, SH NIP.19580702 198903 1 003
114
