PENERAPAN ELEKTRONIK GOVERNMENT (e-gov) BIDANG KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

PENERAPAN ELEKTRONIK GOVERNMENT (e-Gov) BIDANG KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG Oleh: HASMIRAWATI NIM. E42012040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat Tahun 2016 E-mail : [email protected]

Abstrak Skripsi ini tentang proses penerapan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Ketapang. Penulisan skripsi ini berdasarkan adanya permasalahan mengenai angka pencapaian penerapan e-KTP di Kabupaten Ketapang yang hanya mencapai 49% (228.833 jiwa) dari jumlah penduduk wajib KTP 466.187 jiwa, maka yang belum melaksanakan perekaman masih ada 51% (237.352 jiwa) lagi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptip. Penelitian ini menggunakan teori e-Government oleh Indrajit. Hasil dalam penelitian ini adalah kurang baiknya kesiapan infrastruktur data dalam pengelolaan dan penginputan data e-KTP, kurang memadainya infrastruktur teknologi dan kesiapan infrastruktur manusia pada bagian pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang jumlah petugasnya sangat terbatas sehingga jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang datang untuk melakukan pembuatan e-KTP. Kata-kata kunci : e-Government, Penerapan e-KTP, Kendala penerapan

THE APPLYING OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN POPULATION SECTION AT POPULATION AND CIVIL REGISTRATION AGENCY OF KETAPANG REGENCY Abstract This undergraduade thesis is about the process of e-ID card applying in Ketapang Regency. This undergraduade thesis based on matter related with number of applying achievement of e-ID card in Ketapang Regency that only reach 49% (288.833 souls) of e-ID card obligation that is 466.187 souls, with the result that there is 51% (237.352 souls) more who did not make e-ID card. The research used qualitative research approach by descriptive research. The research used the Indrajit theory of e-Government. The result is The lack of available infrastructure data in management and e-ID cards data input, the lack of infrastructure tecnology and available of human infrastructure at e-ID card services in population and sivil registration agency Ketapang Regency because of the lack of officers untill that numbers not compared with population who want to make e-ID card. Key Words : e-Government, e-ID card applying, Obstacle of applying

1 HASMIRAWATI, NIM. E42012040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


kemajuan teknologi ini maka pemerintah

A. PENDAHULUAN

harus dapat memanfaatkannya dengan baik. 1. Latar Belakang Masalah

Dalam tujuannya memperbaiki kualitas

1.1 Latar Belakang Masalah

layanan publik, meningkatkan efisiensi dan

Perubahan

dalam

hal

kemajuan

transparansi, serta banyak manfaat positif

teknologi yang sangat pesat dapat membuka

lainnya maka e-Government merupakan

pengaksesan,

dan

sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh

pendayagunaan informasi dalam volume

organisasi pemerintahan. (Indrajit, 2004:5).

yang besar secara cepat dan akurat.

e- Government menjadi sangat populer

Kenyataanya telah menunjukkan bahwa

sejalan dengan perkembangan teknologi

penggunaan media elektronik merupakan

informasi dan komunikasi (information and

faktor yang sangat penting dalam berbagai

communication technology-ICT).

pengelolaan,

transaksi internasional, terutama dalam

Saat ini pemerintah telah menerapkan

bentuk transaksi perdagangan. Penataan

e-Government

yang tengah kita laksanakan harus pula

mewujudkan

diarahkan

demokratis,

untuk

mendorong

bangsa

Indonesia menuju masyarakat informasi. Adapaun

pemanfaatan

efektif

bertujuan

untuk

pemerintahan transparan,

akuntabel,

teknologi

yang

bersih,

bertanggungjawab, dan

efisien.

adil,

responsif,

e-Government

informasi pada umumnya ditinjau dari

memanfaat

sejumlah

informasi pada berbagai aspek kehidupan,

aspek,

diantaranya

sebagai

kemajuan

yang

komunikasi

dan

berikut:

serta untuk peningkatan daya saing dengan

1.

E-Leadership,

negara-negara lain. Seperti yang tercantum

2.

Infrastruktur Jaringan Informasi,

dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang

3.

Pengelolaan Informasi,

Informasi dan Transaksi Elektronik e-

4.

Lingkungan Bisnis,

Government

5.

Masyarakat

dan

Sumber

Daya

menerapkan

pemerintahan yang berbasis elekronik agar

Manusia,

dapat

Perubahan-perubahan yang terjadi pada

meningkatkan

kemajuan

teknologi

informasi

dan

komunikasi menjadi sangat penting karena dengan kemajuan teknologi dan komunikasi

sistem

memberikan

kenyamanan,

transparansi

dan

meningkatkan interaksi dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi publik. Pelaksanaan

e-Government

tersebut dapat menembus jarak yang sangat

pelayanan

jauh sehingga mempermudah setiap orang

teknologi dan informasi yang saat ini

dalam

sedang berjalan dalam bidang pemerintahan

berkomunikasi.

Dengan

adanya

publik

dengan

dalam

penggunaan



adalah kartu tanda penduduk elektronik.

tahapan agar menjamin keakuratan data dari

Melihat dari jumlah penduduk Indonesia

setiap

yang

Pemerintahan

perekaman e-KTP sehingga hasil dari

memerlukan program kependudukan yang

perekaman e-KTP tersebut dapat bergabung

akurat. e-KTP merupakan cara baru yang

pada database nasional. Berikut lima (5)

sedang

tahap dalam pelaksanaan e-Government di

sangat

besar,

dilaksanakan

dengan

oleh

pemerintah

membangun

kependudukan

secara

database

nasional

untuk

warga

yang

akan

melakukan

bidang perekaman e-KTP, yaitu : 1.

Pembacaan biodata : warga datang

memberikan identitis kepada masyarakat

berdasarkan

dengan menggunakan sistem biometrik

ditentukan dengan membawa surat

yang ada didalamnya, maka setiap pemilik

pengantar

e-KTP dapat terhubung ke dalam satu

kecamatan;

databese nasional.

2.

waktu

desa,

yang

kelurahan

telah

atau

Foto : Warga diharuskan melakukan

Dinas kependudukan dan Pencatatan

foto diri terlebih dahulu. Foto diri ini

Sipil Kabupaten Ketapang saat ini telah

dilakukan secara langsung oleh petugas

menerapkan

bidang

yang bertugas dalam tahap pembuatan

kependudukan dalam pembuatan e-KTP.

e- KTP. Foto yang dilakukan sebaiknya

Penerapan e-Government dibidang e-KTP

memakai pakai yang rapi, karena foto

dipandang sangat relevan dengan rencana

ini digunakan pada kartu e-KTP yang

pemerintah

menciptakan

hanya dilakukan satu kali saja dan tidak

pelayanan publik yang berkualitas dan

bisa diganti dalam jangka lima (5)

berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil

tahun kecuali kartu tersebut rusak atau

data kependudukan yang lebih tepat dan

hilang sebelum masa perpanjangan;

e-Government

dalam

upaya

akurat. e-KTP merupakan KTP nasional

3.

Perekaman tanda tangan : Warga

yang sudah memenuhi syarat ketentuan

diwajibkan melakukan tanda tangan

yang diatur dalam Undang-Undang No. 23

untuk kemudian direkam ke dalam

Tahun

komputer dan disimpan untuk identitas

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun berbasis

2009

tentang

Nomor

Induk

Penerapan

KTP

warga. 4.

Kependudukan

secara nasional, dan Peraturan Presiden No.

Petugas merekam sidik jadi dan scan retina mata

5.

Petugas

membubuhkan

tandatangan

35 Tahun 2010 tentang perubahan atas

dan stempel pada surat panggilan yang

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009.

sekaligus

Pemerintah pusat telah menetapkan lima (5)

penduduk telah melakukan perekaman

sebagai

bukti

bahwa 3

HASMIRAWATI, NIM. E42012040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


foto, tanda tangan dan sidik jari

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang

(Sumber : Sosialisasi Penerapan e-

dengan pihak kantor kecamatan dalam

KTP Tingkat Kecamatan 2011, dikutip

pemberian

dari internet).

sewaktu-waktu terjadinya

Pada

saat

gangguan

jaringan atau kurangnya persayaratan

Government dalam bidang pelayanan e-

kepada masyarakat yang memiliki jarak

KTP

yang

Dinas

pelaksanaan

mengenai

e-

di

ini

informasi

Kependudukan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten

terdapat

hambatan-hambatan

dan

Ketapang

cukup

jauh

dari

kantor

pemerintahan yang bersangkutan akan

dalam

enggan

kembali

lagi

dalam

pembuatan

e-KTP

pelaksanaannya. Berbagai hambatan yang

penyelesaian

tedapat dalam pelaksanaan e-Government

tersebut. Kurangnya dukungan dari

dalam

pemerintah yang bersangkutan dalam

bidang

e-KTP

di

Kabupaten

Ketapang adalah terjadinya :

mensosialisasikan

1.

Kesalahan data penduduk. Hal tersebut

penerapan

dikarenakan pada proses perekaman

kepemilikan kartu tanda penduduk

data

elektronik bagi penduduk yang belum

e-KTP,

melakukan

yang bersangkutan apakah datanya

pembuatan e-KTP tersebut;

benar

selanjutnya

3.

tidak

e-Government

mengkonfirmasikan kepada masyarakat

sudah

2.

operator

pentingnya

atau

belum

proses

dan

perekaman

4.

Terbatasnya

perekaman

jumlah

pegawai

dalam

untuk

pada

bagian operator perekaman. Jumlah

dilanjutkan;

operator hanya ada 8 orang, 2 orang

Dalam hal teknologi yaitu penggunaan

pada bagian operator

alat

terbatas

terbagi pada kursi pelayanan dokumen

jumlahnya sehingga membuka peluang

kependudukan lainnya serta ada juga

terjadi kesalahan dalam pengelolaan

yang sedang dinas luar. Hal tersebut

data. Sebagian besar alat rekam telah

menjadi salah satu pemicu kesalahan

rusak

dengan

dalam penginputan data penduduk.

jumlah penduduk yang setiap harinya

Dengan jumlah operator yang sedikit

yang datang untuk membuat e-KTP

dibandingkan

sebanyak kurang lebih 250 orang maka

pendudukan yang datang mencapai

peluang terjadi kesalahan akan sangat

kurang lebih 250 orang setiap harinya

besar;

maka memicu kelelahan bagi operator

rekam

maka

Kurangnya kantor

yang

begitu

dibandingkan

koordinasi

Dinas

dari

Kependudukan

pihak dan

dalam

dan sisanya

dengan

memberikan

jumlah

pelayanannya.

Berdasarkan masalah tersebut penulis 4



berasumsi

bahwa

penerapan

e-

angka

rendah

dimana

data

tersebut

Government di Dinas Kependudukan

menyatakan realisasi e-KTP Kabupaten

dan

Ketapang

Pencatatan

Sipil

Kabupaten

belum

mencapai

50%.

Ketapang belum berjalan secara efektif

Berdasarkan hal tersebut maka penulis

dan efisien.

dapat menarik kesimpulan bahwa proses

Berdasarkan data yang diperoleh dari

penerapan e-KTP di Kabupaten Ketapang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

belum optimal seperti yang diharapkan oleh

Kabupaten Ketapang, pada tanggal 12

pemerintah Kabupaten Ketapang. Penulis

November 2015 tercatat 228.833 (49%)

akan menggambarkan proses penerapan e-

penduduk

KTP secara detail di Kabupaten Ketapang.

yang

sudah

melakukan

perekaman e-KTP dari jumlah keseluruhan masyarakat

Kabupaten

Ketapang

yang

1.2 Fokus Penelitian

wajib KTP adalah 466.187 penduduk. Artinya

masih

latar

belakang masalah maka dalam hal ini

melaksanakan

peneliti akan membatasi atau memfokuskan

perekaman e-KTP (Sumber : Data Dinas

penelitian ini pada Proses Penerapan e-KTP

Kependudukan

di Kabupaten Ketapang.

Kabupaten

yang

237.352

pembahasan

(51%)

penduduk

ada

Berdasarkan

belum

dan

Ketapang,

Pencatatan

Sipil

November

2015

(http://suarapemred.co.id)).

1.3 Rumusan Masalah

Pencapaian program penerapan e-KTP

Berdasarkan masalah yang ada pada

di Kabupaten Ketapang masih rendah jika

latar belakang, yaitu :

dibandingkan dengan pencapaian Provinsi

1.

Kalimantan Barat yang telah mencapai 72%

Terjadi kesalahan dalam menginput data;

(http://dukcapil.kemendagri.go.id,17Maret2

2.

Rusaknya alat perekaman e-KTP;

014), Kabupaten Kubu Raya mencapai 83%

3.

Kurangnya koordinasi;

dari jumlah penduduknya 354.953 jiwa

4.

Terbatasnya

wajib

KTP

jumlah

pegawai

khususnya bagian operator perekaman.

(http://kalbar.antaranews.com,4Mei2014)

maka yang menjadi pokok permasalahan

dan Kota Pontianak mencapai 86,65%

pada penelitian ini adalah “Bagaimana

(www.volarefm.com,10April2013).

proses

Berdasarkan data yang telah ada dapat dijadikan antara

bahan

perbandingan

keempatnya,

daerah

dimana

penerapan

Kependudukan

e-KTP

dan

di

Pencatatan

Dinas Sipil

Kabupaten Ketapang ?.

Kabupaten

Ketapang merupakan daerah yang memiliki

1.4 Tujuan Penelitian 5



Berdasarkan perumusan masalah yang

B. KERANGKA

ada maka tujuan dari penelitian ini adalah

TEORI

DAN

METODOLOGI

untuk mengidentifikasi proses penerapan eKTP

di

Dinas

Kependudukan

dan

1. Kerangka Teori

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Istilah e- Government mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum,

1.5 Manfaat Penelitian

istilah

1.5.1 Manfaat secara teoritis

memiliki nuansa penggunaan teknologi

Dari segi keilmuan maka hasil

yang

internet

berawalan

sebagai

“e”

sarana

biasanya

utama

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

menggantikan

dalam memberikan kontribusi teknologi

Mengingat bahwa esensi tugas pemerintah

pemerintahan untuk mengembangkan ilmu

adalah memberikan pelayanan publik, maka

pemerintahan khususnya di bidang e-

konsep e-Government akan mengandung

Government

arti

dan

dengan

hasil

dari

pada

media

yang

konvensional.

bagaimana

pemerintah

penelitian ini bertujuan sebagai bahan

memberikan pelayanan kepada masyarakat

referensi bagi siapun yang akan meneliti

dengan

dengan tema yang sejenis.

teknologi,

1.5.2 Manfaat secara praktis

memberikan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini

dapat

dijadikan

masukkan

bagi

menggunakan terutama pelayanan

berbagai

media

internet,

untuk

terbaik

kepada

masyarakat sebagai “customer”-nya. e-Government biasa dikenal dengan singkatan e-Gov, yang diartikan sebagai

pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya

pemerintah

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

ataupun pemerintah transformasi adalah

Sipil

penggunaan

Kabupaten

memaksimalkan

Ketapang

online

teknologi

pemerintah

informasi

oleh

meningkatkan

pemerintah untuk memberikan informasi

pelaksanaan penerapan e-Government di

dan pelayanan bagi warganya dalam salah

bidang e-KTP dengan baik. Hal tersebut

satu bidang yang misalnya pelayanan

bertujuan agar keinginan pemerintah dalam

publik dalam pembuatan e-KTP. Selain itu

mewujudkan

yang

e-Government

adil,

untuk mengembangkan penyelenggaraan

responsif,

kepemerintahan yang berbasis elektronik.

demokratis, akuntabel,

dan

untuk

digital,

pemerintahan transparan,

bersih,

bertanggungjawab,

efektif dan efisien bisa terwujud.

merupakan

suatu

upaya

Hal tersebut untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang biasa 6



dikenal dengan sistem demokratis. Menurut

penerbitan

Djunaidi (dalam Ichwan, 2004: 7), e-

program e-KTP di tempat untuk

Government diartikan sebagi penggunaan

menyediakan kuantitas dan kualitas

teknologi informasi dan komunikasi untuk

data yang berfungsi pendukung

meningkatkan

menuju e-Government.

efisiensi,

efektivitas,

transparansi, dan akuntabilitas layanan

2.

pemerintahan. Dalam membangun e-Government,

hingga

penerapan

Kesiapan

infrastruktur

inisiatif

e-Government

bertumpu

pada

teknologi, banyak

infrastruktur

terdapat enam hal pokok yang perlu

teknologi pemerintahan, terkadang

disiapkan dalam penerapan e-Governement

implementasi ICT (Information and

(Indrajit, 2005:8), yaitu : (1) Infrastruktur

communications technology) harus

Data;

(3)

berdasarkan

dengan

Infrastruktur Institusional; (4) Infrastruktur

infrastruktur

teknologi

Manusia; (5) Infrastruktur Teknologi; (6)

tersedia.

(2)

Infrastruktur

Legal;

Kepemimpinan dan Pemikiran Strategis. 1.

Kesiapan

data

infrastruktur

3.

kondisi yang

Kesiapan infrastruktur institusional

/

yaitu e-Government hanya bisa maju

Infrastruktur data bearti kesiapan ini

jika institusi pemerintahan secara

meliputi manajemen sistem dimana

sadar

salah satunya membahas tentang

memfokuskan

sistem informasi manajemen yang

membangun

bearti merupakan salah satu upaya

Koordinasi

dalam rangka memenuhi kebutuhan

dilakukan, terutama antar organisasi

informasi

pemerintahan yang berkompeten.

secara

cepat,

tepat,

lengkap, akurat dan terpadu untuk menunjang

proses

pemerintahan

dan

administrasi

4.

eksis

melakukan tujuannya

dan dalam

e-Government. yang

baik

Kesiapan

infrastruktur

yaitu hal

ini

perlu

manusia

mencakup sikap,

pelayanan

pengetahuan dan skill, terutama

dokumentasi

diantara staf organisasi pemerintah,

merupakan kumpulalan data yang

yang diperlukan untuk implementasi

tertuang

dalam mendukung

masyarakat;

dokumen,

kedalam dan

bentuk gambar

file, untuk

inisiatif e-

Government. Sumber daya manusia

mendukung proses penerapan e-

yang

handal

KTP; dan proses kerja dimana

sharing

merupakan tahapan-tahapan yang

teknologi.

dan

merupakan

budaya

data

infrastruktur

dilakukan dalam mengawali proses 7 HASMIRAWATI, NIM. E42012040 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


langkah dalam teknik analisis data penulis

3. Metode Penelitian Penelitian pendekatan

ini

menggunakan

kualitatif

jenis

dan conclusion drawing. Kemudian teknik

penelitian deskriptif. Berkaitan dengan

keabsahan data yang digunakan peneliti

penelitian

ingin

adalah triangulasi sumber. Alasan peneliti

mendeskripsikan

memilih menggunakan Triangulasi Sumber

ini

dengan

menggunakan reduksi data, penyajian data

peneliti

menggambarkan

dan

tentang

Penerapan

Proses

Government

Elektonik

pada penelitian ini adalah sebagai cara yang

Bidang

membantu peneliti dalam mengecek data

(e-Gov)

Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Kabupaten

yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

Ketapang

khususnya pada bagian proses penerapan eKTP. Alasan penulis menggunakan jenis ini yaitu

bahwa

fenomena

penerapan

e-

C. HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

Government dalam bidang pembuatan eKTP yang diteliti memerlukan pencarian, penelusuran dan analisa yang mendalam

1. Kesiapan data infrastruktur Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

sehingga didalam penelitian ini dapat

dilakukan, dapat diketahui bahwa yang

ditemukan jawaban atas berbagai fenomena

menjadi

yang terjadi dilapangan.

infrastruktur data pada e-KTP adalah

Instrumen

yang

digunakan

penyebab

pada

kesiapan

dalam

kurangnya ketelitian operator pada saat

penelitian ini adalah peneliti sendiri yang

melakukan pengecakan ulang mengenai

dibantu oleh instrumen pendukung seperti

keakuratan

pedoman

dan

masyarakat yang bersangkutan dan kurang

dokumentasi. Serta alat bantu seperti tape

mengerti dan pahamnya masyarakat akan

recorder, alat tulis dan kamera.

waktu

wawancara,

Teknik

observasi

pengumpulan

data

yang

data

perekaman

penyelesaiannya.

masyarakat

yang

akan

e-KTP

Banyaknya melakukan

digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

perekaman data e-KTP tidak sebanding

Teknik observasi; Teknik Wawancara; dan

dengan sumber daya manusia sehingga

Dokumentasi

kesalahan yang terjadi pada tanggal, bulan,

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2011:334) bahwa analisis data dalam kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung,

pengumpulan

data.

dan

setelah

Adapun

tahun, hingga nama pemilik e-KTP yang bersangkutan akan terjadi. Penyebab-penyebab tersebut yang akan

selesai

mempengaruhi minat masyarakat untuk

langkah-

membuat atau melakukan perekaman e8



KTP.

Pada

data

mengatasi kendala yang terjadi seperti

infrastruktur pihak Dinas Kependudukan

perbaikan peralatan yang rusak ringan

dan Pencatatan Sipil belum bisa melakukan

dengan biaya yang minin sampai saat ini

pengumpulan dan pengelolaan data dengan

masih selalu dilakukan oleh pihak Dinas

tepat dan akurat serta tepat waktu, akan

Kependudukan

tetapi walaupun begitu pihak instansi selalu

Kabupaten Ketapang. Hal tersebut selalu

berusahan

dan

dilakukan

cara

mendukung pelaksanaan penerapan e-KTP

memberikan penjelasan secara baik, ramah

di Kabupaten Ketapang agar mencapai

tamah dan bersahabat kepada masyarakat

target 100%.

masalah

indikator

mengatasi yang

kesiapan

kekurangan

terjadi

dengan

oleh

dan

Pencatatan

pihak

instansi

Sipil

demi

yang bersangkutan agar bisa diterima dengan baik pula oleh masyarakat tersebut. Tidak

hanya

dengan

memberikan

penjelasan saja, tetapi ada tindak lanjut yang diberikan oleh pihak instansi terhadap masalah

yang

dihadapi

masyarakat

bersangkutan. 2. Kesiapan Infrastruktur Teknologi Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa kekurangan dalam kesiapan infrastruktur teknologi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang khususnya pada alat-alat pendukung dan penunjang

proses

penerapan

e-KTP.

Kekurangan tersebut seperti pada komputer, printer, ups, alat pencetakan (lengkap) eKTP

serta

alat-alat

pendukung

dan

penunjang proses perekaman data e-KTP. Kendala-kendala menghambat

seperti

proses

inilah

penerapan

yang e-KTP

Fasilitas penunjang dan pendukung proses perekaman e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang No Nama Baik Cukup baik 1 Ruangan kerja  pegawai 2 Kipas angin  3 AC  4 Kursi dan meja  kerja 5 Komputer  6 Printer  7 Alat perekaman  e-KTP 8 Alat pencetakan  e-KTP 9 Ruang tunggu  10 Nomor antrian  11 CPU  12 UPS  Sumber : oleh peneliti 2016

sehingga Kabupaten Ketapang belum bisa mencapai angka 50% dalam penerapan eKTP. Tindakan yang dilakukan untuk

Daftar alat perekaman dan pencetakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9



pada melakukan perekaman e-KTP yang

Kabupaten Ketapang N Nama o

Jumlah

1 Alat perekam an eKTP 2

1 set lengkap

Kondi Kondisi si baik tidak baik (rusak) 

dilakukan oleh pihak instansi di kantor Kecamatan.

Kemudian

tidak

adanya

koordinasi antar pihak instansi kepada pihak kecamatan tentang kerusakan server itu, dikarenakan pihak instansi sendiri tidak

3 Alat pencetak an eKTP 4

1 set lengkap 1 set lengkap



mengetahui kapan kerusakan itu bisa



diperbaiki dan terkadang dalam kerusakan seperti itu bisa saja data perekaman yang dilakukan masyarakat terbaca didatabase 

1 set lengkap Sumber : oleh peneliti 2016

dan ada juga yang tidak dan harus melakukan perekaman ulang. Berdasarkan pemaparan di atas, dengan kendala seperti itu membuat masyarakat

3. Kesiapan Infrastruktur Institusional Berdasarkan

yang

Pawan enggan untuk melakukan pembuatan

kesiapan

e-KTP. Dengan begitu tingkat eksistensi

infrastruktur institusional, diketahui bahwa

pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan

sudah berjalan cukup baik. Koordinasi yang

Sipil Kabupaten sangat diperlukan untuk

dilakukan oleh pihak instansi kepada

dapat

kecamatan serta bentuk sosialisasi baik

semangat dan bekerja keras agar bisa

secara lisan maupun pelaksanaan program

mendongkrak kemauan masyarakat untuk

jemput bola, memberikan hasil yang cukup

melakukan pembuatan e-KTP agar proses

baik. Selain itu pihak instansi juga berupaya

penerapan e-KTP di Kabupaten Ketapang

menjalin hubungan baik dengan masyarakat

berjalan dengan apa yang diharapkan

yang akan melakukan pembuatan e-KTP.

kedepannya.

dilakukan

hasil

melalui

penelitian

yang berdomisili diluar kecamatan Delta

indikator

mensosialisasikan

dengan

lebih

Kendala seperti sedikitnya masyarakat yang hadir pada sosialisasi sekaligus pada proses jemput bola di kecamatan dan terjadinya kerusakan

server

memang

sangat

4. Kesiapan Infrastruktur Manusia Berdasarkan hasil penelitian penulis yang

menggukan

indikator

kesiapan

menyulitkan pihak instansi. Pihak instansi

infrasturktur

sulit

pihak

sikap, pengetahuan dan skill, terutama

kecamatan, karena masyarakat sepertinya

diantara staf organisasi pemerintah, yang

lebih mementingkan pekerjaan mereka dari

diperlukan

berkoordinasi

dengan

manusia

untuk

yang

mencakup

implementasi

dalam 10



mendukung

inisiatif

e-Government.

Pihak

Dinas

Kependudukan

Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai

Pencatatan

yang bertugas pada proses pembuatan e-

sudah berupaya dengan cukup baik dalam

KTP di Dinas Kependudukan dan sudah

mendukung

cukup baik. Baik dalam segi kemampuan

Walau dengan jumlah pegawai dan alat

mengoperasikan alat yang digunakan dalam

yang

proses pembuatan e-KTP dan kemampuan

berusahan mencari cara untuk menutupi

berkomunikasi dalam menjalin hubungan

kekurangan tersebut agar progran e-KTP ini

baik dengan masyarakat juga sudah cukup

bisa berjalan dengan lancar. Selain itu tanpa

baik. Pegawai di Dinas Kependudukan dan

adanya

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang selalu

masyarakat itu sendiri, pihak instansi juga

memberikan sikap ramah tamah, sopan

tidak bisa mensukseskan program e-KTP di

santu, dan juga sikap bersahabat kepada

Kabupaten Ketapang ini.

Sipil

Kabupaten

dan

Ketapang

proses penerapan e-KTP.

terbatas,

pihak

dukungan

dan

instansi

selalu

kemauan

dari

masyarakat yang akan melakukan proses pembuatan e-KTP. Sikap tersebut tidak hanya

digunakan

oleh

pegawai

yang

D. SIMPULAN

menangani proses pembuatan e-KTP saja akan tetapi sikap tersebut berlaku pada

Berdasarkan uraian pada bab V tentang

semua pelayanan. Walaupun kadang kala

hasil penelitian dan pembahasan, dapat

ada masyarakat yang melakukan protes

diambil

akibat terjadi kesalahan pada kebenaran

berikut :

data kepemilikan e-KTP, pihak petugas

1.

beberapa

kesimpulan

sebagai

Bahwa infrastruktur data di Dinas

dengan baik mendengarkannya. Bukan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

hanya

Kabupaten

sekedar

mendengarkan

keluhan

Ketapang

tentang

masyarakat saja akan tetapi pihak petugas

pengelolaan dan penginputan data e-

juga meminta maaf akan kesalahan yang

KTP masih kurang baik.

tidak diinginkan tersebut. Selain itu pihak petugas

langsung

permasalahan masyarakat

yang dengan

2.

menindaklanjuti dihadapi baik


oleh

Kabupaten Ketapang yang mendukung

sehingga

program

masyarakat juga bisa menerima penjelasan akan kesalahan yang terjadi dengan baik juga.

Bahwa infrastruktur teknologi di Dinas

e-KTP

masih

kurang

memadai. 3.

Bahwa

kesiapan

infrastruktur

institusional yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan 11



Sipil

Kabupaten Ketapang dengan

pelaksanaan

pihak Kecamatan sudah cukup baik. 4.

Bahwa kesiapan infrastruktur manusia

program

kartu

tanda

penduduk elektronik (e-KTP). 3.

Seharusnya

pihak

Dinas

pada bagian pelayanan e-KTP di Dinas



Kabupaten

Kabupaten

jumlah

meningkatkan jumlah pegawai pada

petugasnya sangat terbatas dan jumlah

bagian operator agar seimbang dengan

tersebut tidak sebanding dengan jumlah

jumlah masyarakat yang datang untuk

masyarakat yang datang dalam untuk

membuat

melakukan pembuatan e-KTP.

kependudukan lainnya.

Ketapang

4.

Ketapang

e-KTP

Seharusnya

dan

pihak

harus

dokumen

Dinas


1. Saran Berdasarkan dari hasil penelitian serta

Kabupaten Ketapang khususnya pada

kesimpulan yang ada, dapat dikemukakan

bagian e-KTP menggunakan aplikasi

beberapa saran sebagai berikut :

khusus untuk mencegah kesalahan

1.

Seharusnya kesiapan infrastruktur data

input data serta menggunakan aplikasi

yang terkait dengan proses pengelolaan

khusus untuk mengatasi kerusakan

dan penginputan data yang dilakukan

server.

oleh petugas operator e-KTP mengenai

mempercepat pelaksanaan perekaman

kebenaran data harus dilakukan dengan

e-KTP di Dinas Kependudukan dan

teliti.

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

2.

Seharusnya

pihak

Hal

tersebut

untuk

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Ketapang

pengecekan

secara

kondisi

alat-alat

melakukan

rutin yang

E. KETERBATASAN PENELITIAN

tentang digunakan

Adapun keterbatasan dalam penelitian

apakah dalam keadaan bisa digunakan

ini sebagai berikut :

atau tidak. Jika alat tersebut tidak dapat

1.

Kesibukan informan membuat penulis

difungsikan maka pihak instansi harus

sulit untuk melakukan wawancara.

bisa cepat mencari cara mengatasinya

Selain itu Dinas Kependudukan dan

dengan cara

atau

Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang

melaporkan kerusakan tersebut kepada

tidak mempunyai data lengkap dalam

pihak pusat secepatnya. Sebab alat

bentuk soft copy atau catatan lengkap

tersebut

memperbaikinya

sebagai

pendukung 12



sehingga penulis mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data-data. 2.

Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian karena waktu yang diberikan hanya 12 hari dan terhitung dengan hari libur. Selain itu, ada faktor dari penulis

.2005. e – Government in Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia. Penerbit Andi, Yogyakarta. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan

sendiri karena ini merupakan penelitan pertama yang dilakukan oleh peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat

banyak

kekurangan

dari

penulisan ini.

F. REFERENSI

Buku : Andrianto, Nico. 2007.Good e – Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalaui e – Government. Malang. Bayumedia Djunaidi, Achmad. 2001. Beberapa Pemikiran Penerapan e – Government dalam Pemerintah Daerah di Indonesia, Seminar Nasional e – Government & Workshop Linux” 30 Oktober 2002. Yogyakarta. (Kutipan dari proposal penelitian Eka W. Saputra) Ichwan, Muhammad. 2004. Pelaksanaan e – Government di Bengkulu Utara. Yogyakarta Indrajit, Richardus Eko. 2002. Membangun Aplikasi e – Government. PT. Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta. . 2004. Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Moenir, H.A.S. (2002). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bandung: Bumi Aksara Moleong, Lexi J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabetha ________. 2012. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D.C. Bandung : Alfabeta. ________. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methodes). Cetakan ketiga. Bandung : Alfabeta Perundang-Undangan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Intruksi Presiden Nomor : 06 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Republik Indonesia Intruksi Presiden Nomor : 03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E – Government. Undang – Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang. Skripsi : 13



Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temilak Kabupaten Landak oleh Eliezer pada tahun 2013. Impelementasi Peraturan Walikota No 92 Tahun 2011 Tentang Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Menuju Good Governanceoleh Vioke Mabrurianto pada tahun 2013. Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang oleh Rika Setiani pada tahun 2014. Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Partisipasi Masyarakat di Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu oleh Muhammad Efendi pada tahun 2013. Penerapan eGovernment Kelurahan di Kantor Kelurahan Kerampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makasar oleh Siti Mutia Nurcahyadi pada tahun 2015.

Elektronik : Admin. 2014. Pokok Pikiran UndangUndang Nomor 24 tahun 2013. Melalui (dikunjungi tanggal 28 April 2016. Pukul 13.19 WIB) Customer, Acer, Valued. 2015.--sitimutian15750-1-skripsi-k.pdf. Melalui (dikunjungi tanggal 14 Januari 2016. Pukul 13.45 WIB) Faqs. 2016. TAHAPAN PEREKAMAN DATA PENDUDUK WAJIB KTP DI RUANG PEREKAMAN. Melalui (dikunjungi tanggal 15 Agustus 2016. Pukul 10.35)

Info, Slideplayer. 2016. SOP PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI (SALAH DATA). Melalui (dikunjungi tanggal 15 Agustus. Pukul 11.15) Jatmiko, Dwi. 2014. SKRIPSI : KUALITAS PELAYANAN KTP DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT. Melalui (dikunjungi tanggal 11 September 2015. Pukul 22.09 WIB) Kabuto. 2014. Bagan_Alir_SOP_EKTP.pdf. Melalui (diunduh tanggal 14 Januari 2016. Pukul 10.29 WIB) Mabrurianto, Vioke. 2014. IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 92 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN EGOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENUJU GOOD GOVERNANCE (Studi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang). Melalui (dikunjungi tanggal 14 Januari 2016. Pukul 11.29 WIB) Mobile, Friendly. 2014. Program Penerapan KTP Elektronik di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui (dikunjungi tanggal 11 Mei 2016. Pukul 13.59 WIB) Oxtora, Rendra. 2014. 83 Persen Masyarakat Kubu Raya Miliki E-KTP. Melalui (dikunjungi tanggal 28 April 2016. Pukul 07.57 WIB) Sutan.2015. 237.354 Warga Kabupaten Ketapang Belum Rekam e-KTP. Melalui 14



(diunduh tanggal 12 Januari 2016. Pukul 21.55 WIB) Volare, Warta. 2013. PEREKAMAN EKTP KOTA PONTIANAK BARU CAPAI 86,65 PERSEN. Melalui (dikunjungi tanggal 27 April 2016. Pukul 14.15 WIB)


PENERAPAN ELEKTRONIK GOVERNMENT (e-gov) BIDANG KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG

Recommend Documents