1
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA MAKASSAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR I. Prosedur dan Tata Cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil a. Umum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara umum bertanggung jawab untuk : 1. Melakukan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Membuat Standarisasi Kinerja Pelayanan. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kelurahan dan Kecamatan. 4. Melakukan Perencanaan dan Perhitungan Penggunaan Blangko dan Formulir terhadap Operasional Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 5. Mengadakan dan mendistribusikan Formulir, Blangko dan bahan pendukung lainnya. 6. Melakukan perumusan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap
seluruh
Formulir,
Blangko
yang
digunakan
dalam
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 7. Menempatkan tenaga operator disetiap kecamatan dalam rangka Operasionalisasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 8. Melakukan penatausahaan penerimaan retribusi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2
b. Pencatatan Biodata Penduduk -
Untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan, terutama mewujudkan kepastian Identitas Penduduk dan Akurasi Data Penduduk maka perlu oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan Pencatatan Biodata Penduduk bagi setiap Penduduk yang telah memenuhi persayaratan yang telah ditentukan.
-
Pencatatan Biodata Penduduk dapat dilakukan secara Aktif oleh Penduduk atas setiap peristiwa yang dialami baik Peristiwa Kependudukan
maupun
Peristiwa
Penting,
atau
sebaliknya
Pemerintah Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat pula melakukan secara aktif.
c. Persyaratan 1. Pencatatan Biodata Penduduk untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Surat Pengantar dari RT dan RW. b. Kutipan Akta Kelahiran. c. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar bagi yang memiliki. d. Surat Keterangan Pindah bagi Penduduk yang baru Datang dari Daerah asal. 2. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karna Pindah kembali ke Indonesia berupa :
.
a. Pasport
.
b. Dokumen Pengganti Pasport. 3. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Terbatar (KITAS) setelah memenuhi persyaratan berupa :
.
a. Paspor.
.
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
.
c. Buku Pengawasan Orang Asing (OA). 4. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Warga Negara Asing ( WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (KITAP) setelah memenuhi persyaratan berupa : a.Paspor. b.Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) c. Buku Pengawasan Orang Asing (OA). d. Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Biodata Penduduk
3
1. Kelurahan : a. Penduduk mengisi Formulir Biodata F1 01. b. Petugas Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. c. Petugas Registrasi Kelurahan melakukan Verifikasi / meneliti isian formulir yang telah diisi oleh Penduduk. d. Kepala Kelurahan atau Petugas Registrasi yang ditunjuk oleh Lurah
menandatangani
Formulir
Biodata
F1.
01
yang
ditandatangani oleh Penduduk. e. Petugas Registrasi Kelurahan menyampaikan Formulir F1 01 / Biodata Penduduk kepada petugas di Kecamatan.
2. Kecamatan : a. Petugas Registrasi Kecamatan melakukan Verifikasi / meneliti data Penduduk. b. Camat atau Petugas yang ditunjuk oleh Camat menandatangani Permohonan Biodata Penduduk. c. Petugas Registrasi di Kecamatan atau Penduduk yang bersangkutan meyampaikan Formulir Biodata yang telah ditandatangani oleh Camat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar untuk Penerbitan Dokumen Biodata Penduduk. 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : a. Operator / Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi Formulir Biodata Penduduk serta merekam data kedalam Data Base Kependudukan untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan Permohonan Pengisian Biodata
Penduduk,
dengan
Sistim
Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK). c. Operator / Petugas Registrasi Dinas Kependudukan di Kecamatan mencatat seluruh Output yang diterbitkan. d. Mengarsipkan Formulir Isian Biodata Penduduk pada tempat yang lebih aman. 4.
Pencatatan Biodata Penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang baru datang dari Luar Negeri Pindah kembali dilakukan dengan cara : a. Penduduk mengisi dan menandatagani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia. b. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi data Penduduk .
4 c. Petugas Registrasi menandatagani Formulir Biodata Penduduk dan merekam kedalam Data Base Kependudukan untuk mendapatkan Nomor Induk Penduduk (NIK). d. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatagani Biodata Penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Sistim Informasi Administrasi Kependudukan.
5.
Pencatatan Biodata Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap ( KITAP) di lakukan dengan tata cara : a. Mengisi Formulir Biodata masing - masing sesuai dengan Formulir yang telah di tentukan untuk Formulir KITAS dan KITAP. b. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi Formulir Data Pemohon. c. Petugas Registrasi menandatagani Formulir Biodata Orang Asing dan
merekam
kedalam
Data
Base
Kependudukan
untuk
mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatagani Biodata Warga Negara Asing (WNA) setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). e. Perubahan Biodata 1. Dalam hal terjadi Perubahan Biodata bagi Penduduk Warga Negara Indonesia, atau Warga Negara Asing (WNA) wajib melaporkan Kepada Dinas untuk dicatatkan Perubahan Biodatanya. 2. Pencatatan Perubahan Biodata sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dilakukan dengan menggunakan : a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan. b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia. c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas. d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap. f. Tata Cara Perubahan Data Warga Negara Indonesia ( WNI ) 1. Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan di lakukan dengan cara : a. Penduduk
mengisi
dan
menandatagani
Surat
Pernyataan
Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk. b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
5 c. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan. d. Kepala Kelurahan atau Petugas yang ditunjuk oleh Lurah menandatagani Formulir Perubahan Biodata Penduduk. e. Petugas Registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Kepada Camat.
2. Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia di Kecamatan dilakukan dengan cara a. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. b. Camat atau Petugas yang ditunjuk oleh Camat menandatagani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia. c. Petugas Registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tata cara : a. Operator melakukan Verifikasi dan Validasi data Penduduk. b. Operator merekam data kedalam data Base Kependudukan. c. Kepala
Dinas
menerbitkan
dan
menandatagani
Biodata
Penduduk yang telah diubah. II. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) a. Ketentuan Umum 1. Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan Susunan Keluarganya Kepada Dinas melalui RT / RW, Kelurahan dan Kecamatan. 2. Orang Asing ( OA ) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (KITAP) wajib melaporkan Susunan Keluarganya Kepada Dinas setiap Keluarga hanya memiliki 1 ( Satu ) KK dan setiap Penduduk hanya dicatat dalam 1 ( satu ) KK 3. Setiap Kartu Keluarga (KK) harus dimuat data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga, serta alamat, RT / RW dan Nomor KK, Nama Ibu dan Ayah, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Pendidikan, Agama, Dll. 4. Penerbitan dan Penandatanganan Kartu Keluarga (KK) oleh Kepala Dinas. b. Jenis Permohonan Kartu Keluarga (KK)
6 1. Penerbitan KK Baru Permohonan Kartu Keluarga Baru (KK) dimaksudkan bagi Penduduk yang belum terdaftar atau belum terekam datanya baik Kepala Keluarga maupun Anggota Keluarganya ke dalam Database Kependudukan.
Persyaratan Penerbitan KK Baru a. Membawa Surat Pengantar dari RT / RW. b. Membawa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran. c. Membawa Foto Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan bagi yang telah menikah. d. Mengisi Biodata setiap Anggota Keluarganya ( Form ) e. Mengisi Data susunan Anggota Keluarga. f.
Membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari Daerah Asal bagi Penduduk yang baru.
g. Membawa Surat Keterangan Kedatangan Dari Luar Negeri Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri. h. Izin Tinggal Tetap Bagi Orang Asing (OA). 2. Permohonan KK Baru Bagi Yang Sudah Punya NIK Jenis Permohonan ini dimaksudkan bagi Penduduk yang sudah terekam datanya dalam Database Kependudukan dan mengajukan KK Baru karena : 2.1. Membentuk Rumah Tangga Baru. 2.2. Pindah Tempat Tinggal. 2.3. Mengganti KK karena hilang / rusak. 2.4. Adanya perubahan data anggota keluarga karna peristiwa penting. Persyaratan Bagi Penduduk yang membentuk Rumah Tangga Baru 1. Foto Copy KK sebelumnya atau salah satu Anggota Keluarganya yang sudah punya NIK. 2. Foto Copy Surat Nikah / Kutipan Akta Nikah . 3. Foto Copy KTP Kepala Keluarga yang sudah memiliki NIK Persyaratan Bagi Penduduk Pindah Tempat Tinggal 1. Foto Copy KK lama 2. Surat Keterangan Pindah dari tempat asal. 3. Perubahan KK Karena Penambahan Anggota KK dan Numpang KK
Permohonan Kartu Keluarga karena Penambahan Anggota ke dalam KK bagi Penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
7 a. Kartu Keluarga Lama ( KK Lama ). b. Kutipan Akta Kelahiran. c. Kartu Keluarga yang akan ditumpangi. d. Surat Keterangan Pindah Datang Bagi Penduduk yang Pindah. e. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri.
4. Perubahan KK Karena Pengurangan Anggota Keluarga Permohonan Kartu Keluarga (KK) karena pengurangan Anggota sebagai akibat Perpindahan Anggota dan Meninggal Dunia dilakukan setelah memenuhi persyaratan : a. Kartu Keluarga Lama b. Surat Keterangan Kematian. c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang Pindah. 5. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Karena Hilang atau Rusak Permohonan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) akibat Hilang atau Rusak dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kelurahan. b. Kartu Keluarga (KK) yang rusak. c. Foto Copy Dokumen Kependudukan dari salah satu Anggota Keluarganya. d. Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing (OA) C. Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Atau Perubahan Kartu Keluarga (KK) Proses Di Kelurahan 1. Penduduk mengisi dan menandatagani Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) atau formulir lain yang ditentukan. 2. Petugas Regitrasi / Pencatat di Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan. 3. Petugas Registrasi di Kelurahan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Data Penduduk. 4. Kepala Kelurahan atau Petugas Registrasi yang ditunjuk oleh Lurah menandatagani Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) 5. Kepala Kelurahan atau Petugas Registrasi yang ditunjuk oleh Lurah meneruskan Berkas Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) Kepada Camat sebagai Dasar Proses Penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan. Proses Di Kecamatan 1. Petugas Registrasi yang ditunjuk oleh Camat melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk yang telah diterima dari Kelurahan. 2. Camat menandatagani Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK).
8 3. Petugas menyampaikan Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) Kepada Kepala Dinas.
Proses Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Menerima berkas Permohonan KK dari Petugas Kecamatan. 2. Meneliti kelengkapan Elemen Data sesuai Format yang ada. 3. Melakukan Entry Data ke dalam Database Kependudukan. 4. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK) 5. Kepala Dinas Kependudukan menandatagani Output KK yang telah diterbitkan dengan tanda tangan basah dan stempel basah. 6. Menerima Retribusi Pembayaran sesuai ketentuan yang telah diatur di dalam PERDA. 7. Menyetor Biaya Pelayanan ke kas daerah yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota. 8. Mendistribusikan Kartu Keluarga yang telah ditandatangani ke kecamatan. 9. Mencatat seluruh Permohonan KK yang masuk berdasarkan aturan yang berlaku. III. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Asing (WNA) Kartu Keluarga WNA hanya dapat di berikan kepada Penduduk Warga Negara Asing (WNA ) Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi. a. Ketentuan Umum 1. Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Asing hanya di berikan kepada Penduduk Warga Negara Asing Pemegang KITAP yang di keluarkan oleh Imigrasi. 3. Penerbitan KK WNA Tinggal Tetap di laksanakan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 4. Selambat - lambatnya 14 ( Empat Belas ) hari setelah kedatangan, sudah harus mengajukan Permohonan KK. b. Persyaratan 1. Foto Copy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). 2. Foto Copy Paspor. 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (KCK) 4. Foto Copy Akta Perkawinan / Nikah.
9 5. Foto Copy Akta Kelahiran semua Anggota Keluarga 6. Memiliki Sponsor atau Penjamin warga Negara Indonesia atau Tempat Kerja ( Perusahaan ).
c. Tata Cara 1.Penduduk 1.1. Membawa Berkas Persyaratan. 1.2. Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pendaftaran Penduduk Tinggal Tetap. 1.3. Mengisi Formulir Biodata Orang Asing. 1.4. Mengisi Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK). 1.5. Menyetor Retribusi Penggantian Biaya Cetak. 2.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melakukan Verifikasi dan Validasi Berkas. Memberi Formulir Permohonan Pendaftaran Penduduk untuk di isi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Operator Dinas di Kecamatan melakukan Entri Data ke dalam Database Penduduk. Operator Dinas di Kecamatan menerbitkan KK. Kepala Dinas menandatangani KK dengan tanda tangan basah. Menerima Biaya Pelayanan KK sesuai PERDA yang berlaku. Meyerahkan KK yang telah diterbitkan kepada yang bersangkutan. IV. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a. Ketentuan Umum 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebagai tanda bukti pengenal diri atau keterangan domisili yang sah. 2. Setiap Penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau belum berusia 17 Tahun tetapi sudah menikah berhak untuk mendapat KTP. 3. Setiap Penduduk hanya boleh memiliki 1 ( Satu ) KTP. 4. KTP berlaku selama 5 (Lima) Tahun dan wajib di perpanjang selambat lambatnya 14 ( Empat Belas ) hari sebelum berakhir masa berlakunya. 5. Penduduk Warga Negara Indonesia yang berumur 60 ( Enam Puluh ) Tahun ke atas akan di berikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku seumur hidup. 6. Penerbitan KTP baru dilaksanakan melalui Proses RT, RW, Lurah, Camat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
10 7. Penerbitan KTP karna hilang atau rusak sebelum berakhir masa berlakunya di proses langsung melalui Kecamatan di Tempat Perekaman Data (TPDK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing Kecamatan.
8. Penerbitan KTP karna perpanjangan oleh karna habis masa berlakunya dan tidak mengalami perubahan data dapat di proses langsung melalui Kecamatan di Tempat Perekaman Data (TPDK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 9. Pengurusan KTP dapat di kuasakan kepada orang lain dengan mengisi Format Surat Kuasa dari yang bersangkutan. 10. Dalam Penerbitan KTP di muat Pas Foto Berwarna dari Penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan : Penduduk yang lahir tahun ganjil, latar belakang Pas Foto berwarna merah dan Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang Pas Foto berwarna biru dengan ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 2 ( Dua) lbr. 11. Bagi Penduduk yang datang langsung ke Tempat Perekaman Data (TPDK ) dapat di ambil data Image - Nya ( Pas Foto) secara langsung dengan latar belakang Pas Foto sesuai Poin 10 di atas. 12. KTP di nyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mengalami Perubahan Tempat
Tinggal Domisil atau yang
bersangkutan telah mendapatkan Surat Keterangan Pindah. b. Jenis Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1). Penerbitan KTP Baru 1. Telah berusia 17 ( Tujuh Belas ) Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. 2. Surat Pengantar RT / RW. 3. Foto Copy Akte Kelahiran. 4. Foto Copy Akte Nikah / Kutipan Perkawinan ber usia dibawah 17 Tahun. 5. Foto Copy Kartu Keluarga. 6. Bagi Penduduk yang mengajukan Perubahan Data melampirkan Foto
Copy
Surat
Bukti
/
Keterangan
atas
Peristiwa
Kependudukan yang di alami. 2). Penerbitan KTP karna hilang atau rusak ( Pergantian ) pergantian KTP di maksudkan bagi penduduk yang akan mengganti KTP nya karna rusak atau hilang. Persyaratan : 1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
11 2. KTP yang rusak. 3. Foto Copy KK.
3). Penerbitan KTP karna Pindah Datang. Persyaratan : 1. Surat Keterangan Pindah / Datang 2. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri Karna Pindah. 4). Penerbitan KTP Karna Perpanjangan Permohonan Perpanjangan di maksudkan bagi Penduduk WNI yang telah habis masa berlaku KTP nya. Persyaratan : 1. Surat Pegantar RT / RW bagi yang mengalami Perubahan Data - Data atau mengalami Peristiwa Kependudukan. 2. KTP lama ditarik. 3. Foto Copy KK. c. Prosedur dan Tata Cara Penerbitan KTP 1. Penduduk :
Membawa Persayaratan yang telah di tentukan sesuai jenis pengurusan.
Mengisi Formulir Permohonan KTP yang benar.
Menandatagani Formulir Permohonan KTP.
Membawa dan menyerahkan Formulir Permohonan Kepada Petugas di Kelurahan.
2. Kelurahan :
Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan.
Petugas Kelurahan melakukan Verivikasi dan Validasi Data Pemohon dari Penduduk.
Kepala Kelurahan / Petugas yang di beri kewenangan menangani urusan kependudukan menandatangani Formulir Permohonan KTP Penduduk.
Petugas
Registrasi
di
Kelurahan
menyerahkan
Formulir
Permohonan KTP yang telah di tanda tangani kepada Penduduk yang bersangkutan untuk di laporkan kepada Camat.
3. Kecamatan :
12
Petugas Registrasi atau yang di beri tugas kewenangan menangani urusan Administrasi Kependudukan di Kecamatan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Pemohon.
Melakukan Pencatatan / Registrasi dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan.
Kepala Kecamatan atau Petugas yang di beri kewenangan dalam urusan Administrasi Kependudukan menanda tangani Formulir Permohonan KTP Penduduk.
Petugas Registrasi menyerahkan Formulir Permohonan KTP yang telah di tanda tangani serta kelengkapan persyaratan lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar Penerbitan KTP.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Petugas Registrasi mencatat seluruh Permohonan Penerbitan KTP.
Petugas Registrasi mencatat seluruh proses Penerbitan Out Put KTP.
Petugas Operator Dinas di Kecamatan melakukan perekaman data kedalam Data Base Kependudukan.
Petugas Operator Dinas di Kecamatan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Pemohon.
Operator Dinas di Kecamatan melakukan Penerbitan KTP.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menandatangani KTP dengan menggunakan Teknologi Scanner.
Petugas Registrasi menyerahkan dan mendistribusikan KTP yang telah di cetak.
Petugas Operator Dinas di Kecamatan melakukan pegambilan Image Foto ( Pemotretan) Kepada Penduduk yang datang ke TPDK dalam Pengurusan KTP sesuai ketentuan latar belakang pengambilan Fhoto.
Petugas Registerasi atau Operator menerima Biaya Retribusi Penerbitan sesuai Peraturan yang berlaku.
Bendahara Pembantu di Kecamatan menerima biaya Retribusi KTP sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perda.
Bendahara Penerima melaksanakan Penyetoran terhadap seluruh Biaya Penerimaan Dokumen Penduduk dan Akte Catatan Sipil ke Bank Pembangunan Daerah ( BPD Sul - Sel ).
V. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP ) WNA
13 KTP Warga Negara Asing (WNA) hanya di berikan bagi WNA Pemegang Kartu Identitas Tinggal Tetap (KITAP) yang di keluarkan oleh Instansi yang berwenang. a. Ketentuan Umum 1. Pelayanan dan Penerbitan KTP Warga Negara Asing (WNA) Tinggal Tetap di laksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. KTP Warga Negara Asing (WNA) di berikan kepada Warga Negara Asing yang telah memiliki KITAP yang di keluarkan oleh Instansi berwenang dan telah memiliki Kartu Keluarga. 3. Masa berlaku KTP Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan masa berlakunya KITAP yang di miliki. b. Persyaratan : 1. Telah berusia 17 ( Tujuh Belas ) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK). 3. Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi Penduduk yang belum berusia 17 ( Tujuh Belas ) Tahun. 4. Foto Copy Pasport. 5. Foto Copy KITAP. 6. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 7. Foto Copy Akta Kelahiran. 8. Foto Copy Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA). 9. Melampirkan Pas Foto Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 ( Dua ) Lembar. 10. Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Hilang / Rusak. c. Tata Cara : 1. Menyiapkan Berkas Persyaratan yang telah di tentukan. 2. Mengisi
Formulir
Permohonan
dan
menandatangani
Formulir
Permohonan KTP Warga Negara Asing. 3. Membayar Retribusi biaya cetak Penerbitan KTP Warga Negara Asing. d. Pelayanan Di Dinas Kependudukan : 1. Petugas melakukan Pemeriksaan Berkas Permohonan. 2. Mencatat ke dalam Buku Induk Penduduk ( BIP) terhadap Permohonan KTP WNA. 3. Melaksanakan Pengentrian Data ke dalam Data Base. 4. Kepala Dinas menerbitkan dan menanda tangani KTP Warga Negara Asing dalam bentuk scanner.
VI. Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT)
.
14 Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) di berikan kepada Penduduk Warga Negara Asing ( WNA) yang memiliki Dokumen ke Imigrasian berupa Kartu Identitas Tinggal Terbatas (KITAS). a. Ketentuan Umum 1. Surat Keterangan Tinggal Terbatas di singkat (SKTT). 2. Penerbitan SKTT di laksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku Instansi Pelaksana di Kota Makassar. 3. Setiap Penduduk Warga Negara Asing (WNA) Pemegang KITAS wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk mendapatkan SKTT. 4. Selambat lambatnya 14 ( Empat Belas ) hari sejak kedatangan, sudah harus mengajukan Permohonan SKTT. 5. Masa berlaku SKTT di sesuaikan dengan masa berlaku KITAS yang di miliki. b. Persyaratan : 1. Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). 2. Foto Copy Pasport. 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 4. Surat Jaminan dari Sponsor atau Instansi Tempat Kerja. 5. Pas Foto Ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 ( Tiga ) Lembar 6. Buku Pengawasan Orang Asing ( BPOA ). c. Tata Cara Pemohon : 1. Membawa berkas persyaratan yang telah di tentukan. 2. Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pendaftaran Penduduk Tinggal Terbatas dan Formulir Biodata Orang Asing. 3. Membayar Retribusi Biaya Cetak SKTT. d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : 1. Menyerahkan Formulir Permohonan kepada WNA untuk di isi dan di Tanda Tangani. 2. Menerima dan meneliti serta mencatat berkas Pemohon ke dalam Buku BIP WNA. 3. Melaksanakan Perekaman data ke dalam Data Base. 4. Menerbitkan SKTT. 5. Kepala Dinas menanda tangani SKTT. 6. Bendahara Penerima menerima dan menyetor Biaya Cetak SKTT. 7. Menyerahkan SKTT yang telah di Tanda Tangani kepada pemohon.
VII. Pelayanan Penduduk Musiman :
15 Penduduk musiman adalah Penduduk yang sifatnya tinggal sementara di luar Domisili Asli dan tidak bermaksud untuk menjadi Penduduk Kota Makassar. a. Ketentuan Umum : 1. Setiap Penduduk musiman yang tinggal sementara wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman ( KIPEM) di tempat domisili sementara. 2. Penduduk musiman yang datang yang sifatnya tinggal sementara dan tidak melakukan Pindah Penduduk dari Daerah Asal atau Penduduk yang datang dengan tidak membawa Dokumen KTP Daerah Asal, atau tanpa Dokumen. 3. Setiap Penduduk musiman yang bermaksud tinggal sementara di Kota Makassar wajib melaporkan kepada Lurah dan Camat untuk mendapatkan Kartu Identitas Penduduk Musiman. 4. Kartu Identitas Penduduk Musiman ( KIPEM) berlaku untuk jangka waktu 1 ( Satu ) Tahun dan dapat di perpanjang. 5. Camat Menerbitkan dan Menanda Tangani Kartu Identitas Penduduk Musiman Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Selaku SKPD. 6. Penerbitan KIPEM di laksanakan di setiap Kecamatan. 7. Pelayanan KIPEM dapat diberikan apabila ada Penduduk Kota Makassar sebagai Penjamin bertempat tinggal. b. Persyaratan : 1. Membawa Surat Pengantar RT / RW Tempat Domisili. 2. Foto Copy KK / KTP Daerah Asal yang memuat NIK. 3. Foto Copy KK / KTP Penjamin. 4. Melampirkan 1 ( Satu ) Lembar Pas Foto Ukuran 3 x 4 Cm apabila di wakilkan kepada Orang Lain. 5. Membayar Retribusi Biaya Cetak sesuai PERDA yang berlaku. c. Prosedur dan Tata Cara : 1. Penduduk Musiman : a. Membawa Persyaratan yang telah ditentukan. b. Mengisi Formulir Permohonan Kartu Izin Penduduk Musiman (KIPEM).
c. Menyerahkan Formulir yang telah di isi dan di Tanda Tangani kepada Petugas Kelurahan.
2. Di Kelurahan : a. Menyerahkan Formulir Permohonan KIPEM kepada penduduk. b. Menerima Formulir dari Penduduk yang telah di isi dan di tanda tangani.
16 c. Mencatat Permohonan penduduk musiman. d. Meneliti kelengkapan berkas pemohon. e. Menyerahkan Formulir Permohonan KIPEM kepada pemohon setelah di tanda tangani oleh Lurah atau Petugas Kelurahan selanjutnya diserahkan kepada Petugas Kecamatan untuk di proses. f.
Mengarsipkan semua permohonan penduduk musiman.
3. Di Kecamatan : a. Menerima
dan
mencatat
Formulir
Permohonan
penduduk
musiman. b. Meneliti berkas permohonan Penduduk Musiman. c. Camat Menanda tangani
Kartu Penduduk Musiman ( KIPEM )
Atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. d. Mengarsipkan semua permohonan penduduk musiman 4. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : a. Memeriksa Berkas Permohonan Penduduk Musiman. b. Melakukan Pencatatan Permohonan Penduduk Musiman. c. Operator Dinas di Kecamatan melakukan Entri Data, dan perekaman foto. d. Melaksanakan Pencetakan / Penerbitan Kartu Penduduk Musiman. e. Menerima Biaya Cetak Penerbitan Out Put Penduduk Musiman. f. Mencatat seluruh penerimaan biaya cetak. g. Menyetor seluruh Penerimaan ke Bank BPD. VIII. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia ( WNI Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). a. Ketentuan Umum : 1. Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 ( Tiga puluh ) hari kerja. 2. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada penduduk, maka KTP yang bersangkutan di cabut dan di musnakan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah. 3. Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai Pengganti KTP selama KTP baru belum di terbitkan. 4. Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia di lakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk 5. Surat Keterangan pindah sebagai dasar dalam proses Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru ke dalam Data Base Kependudukan.
b. Klasifikasi Perpindahan Penduduk adalah sebagai berikut : 1. Klasifikasi a
: dalam satu Kelurahan.
2. Klasifikasi b
: antar Kelurahan dalam satu Kecamatan.
17 3. Klasifikasi c
: antar Kecamatan dalam satu Kota.
4. Klasifikasi d
: antar Kota dalam satu Propinsi.
5. Klasifikasi e
: antar Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Klasifikasi f
: antar Negara.
c. Persyaratan : 1. Surat Pengantar RT / RW. 2. Kartu Keluarga (KK). 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang wajib KTP. 4. Pas Foto 2 ( Dua ) lembar ukuran 3 x 4 dan berwarna. d. Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia Dengan Klasifikasi ( a ) dan ( b). 1. Tata Cara / Prosedur 1. Penduduk mengisi dan menanda tangani Formulir Permohonan Pindah Penduduk. 2. Petugas Registrasi di Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan. 3. Petugas Registrasi di Kelurahan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. 4. Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Pindah. 5. Petugas Registrasi Kelurahan mencatat dalam Buku Induk dan Mutasi Penduduk. 6. Surat Keterangan Pindah di laporkan oleh penduduk kepada Kelurahan tujuan pindah. e. Perpindahan Penduduk Klasifikasi (c).
Warga
Negara
Indonesia
Dengan
1. Tata cara / Prosedur di Kelurahan a. Penduduk mengisi formulir dan menanda tangani formulir permohonan pindah. b. Petugas Registrasi di Kelurahan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. c. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk. d. Lurah / Petugas Registrasi mengetahui dan membubuhkan Tanda Tangan pada Surat Permohonan Pindah Penduduk. e. Lurah
/
Petugas
Registrasi
meneruskan
berkas
formulir
permohonan pindah dan persyaratan – persyaratan yang di tentukan kepada Camat. 2. Tata cara / Prosedur di Kecamatan :
18
a. Petugas Registrasi di Kecamatan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. b. Camat Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Pindah. c.
Kecamatan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Penduduk bersangkutan untuk di laporkan ke Daerah tujuan
f. Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Klasifikasi (D). 1. Tata cara / Prosedur di Kelurahan a. Penduduk mengisi dan menanda tangani Formulir Permohonan Pindah. b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk. c. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. d. Lurah menanda tangani formulir pindah dan meneruskan permohonan pindah penduduk kepada camat. 2. Tata cara / Prosedur di Kecamatan a. Petugas Registrasi menerima dan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. b. Camat menanda tangani Surat Permohonan / Pengantar Pindah Klasifikasi 4 ( Empat ) dan 5 ( Lima ). c. Petugas
Registrasi
menyampaikan
Formulir
Permohonan
Pindah / Surat Pengantar Pindah Kepada Kepala Dinas Kependudukan sebagai dasar Penerbitan Surat Keterangan Pindah.
3. Tata cara / Prosedur di Kependudukan dan Catatan Sipil a. Petugas Registrasi mencatat Permohonan Pindah Penduduk. b. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. c. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi terhadap perpindahan penduduk sesuai persyaratan yang telah di tentukan. d. Kepala Dinas Kependudukan menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Pindah.
19 e. Petugas Registrasi menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Penduduk yang bersangkutan untuk di laporkan ke daerah tujuan. IX. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Asing ( WNA) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. a. Ketentuan Umum : 1. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagai mana di maksud, untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah di tentukan. 2. Surat Keterangan Pindah yang di terbitkan di daerah asal sebagai dasar dalam penerbitan Kartu Keluarga ( KK) dan Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT) bagi Orang Asing Pemilik Izin Tinggal Terbatas di daerah tujuan kepindahan. 3. Persayaratan dan tata cara Perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Persyaratan Bagi Pemilik Izin Tinggal Terbatas ( KITAS ) a. Surat Keterangan Tinggal Terbatas ( SKTT ). b. Foto Copy Paspor . c. Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas ( KITAS ). d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. e. Pas Foto 2 ( Dua ) Lembar ukuran 3 x 4 Cm.
2. Persyaratan Bagi Pemilik Izin Tinggal Tetap ( KITAP ) a. Kartu Keluarga ( KK ). b. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Warga Negara Asing. c. Foto Copy Paspor d. Foto Copy Kartu Izin Tinggal Tetap ( KITAP). e. Menunjukan Buku Pegawasan Orang Asing ( BOP). f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. g. Pas Foto 2 ( Dua ) Lembar ukuran 3 x 4 Cm.
20
b. Klasifikasi Perpindahan Orang Asing ( OA ) sebagai berikut : 1. Klasifikasi A : Dalam satu Kota. 2. Klasifikasi B : Antar Kota Dalam Satu Propinsi. 3. Klasifikasi C : Antar Propinsi dalam NKRI. c. Tata Cara Prosedur Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing Klasifikasi ( a ) 1. Penduduk Orang Asing mengisi dan menanda tangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang. 2. Petugas Register melakukan Verivikasi dan Validasi data. 3. Petugas merekam data dalam Data Base Kependudukan. 4. Petugas Registrasi mencatat Surat Keterangan Pindah Warga Negara Asing. 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menanda tangani Surat Keterangan Pindah datang. d. Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing Klasifikasi ( b) dan (c). I. Ketentuan Umum : Setiap Penduduk Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud untuk pindah dengan klasifikasi ( b ) dan ( c ) melapor Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang telah di tetapkan. 2. Prosedur dan Tata Cara : a. Orang Asing mengisi dan menanda tangani formulir dan surat keterangan pindah datang. b. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi data. c. Petugas merekam data dalam data Base Kependudukan. d. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menanda tangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk di laporkan ke Daerah tujuan.
X.
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara 1. Perpindahan Penduduk antara Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut : a. Penduduk Warga Negara Indonesia Pindah ke Luar Negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun atau lebih berturut – turut. b. Warga Negara Indonesia datang dari Luar Negeri karna Pindah dan menetap di Indonesia.
21 c. Orang Asing datang dari Luar Negeri dengan Izin Tinggal Terbatas. d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan Pindah ke Luar Negeri. 2. Persyaratan klasifikasi huruf ( a ) a. Surat Pengantar RT / RW. b. Kartu Keluarga ( KK ). c. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) . 3. Persyaratan klasifikasi huruf ( b ) a. Paspor b. Dokumen Pengganti Paspor. 4. Persyaratan klasifikasi huruf ( c ) a. Paspor. b. Izin Tinggal Terbatas. 5. Persyaratan klasifikasi huruf ( d ) a. Kartu Keluarga ( KK ) dan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. b. Surat Keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas. 6. Prosedur / Tata cara Pindah Antar Negara Klasifikasi ( a ) : Prosedur / Tata cara di Kelurahan : a. Penduduk mengisi dan menanda tangani Formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri. b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan. c. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi data penduduk. d. Lurah mengetahui dan menanda tangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Camat. e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
Prosedur / Tata cara di Kecamatan : a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari Penduduk di ketahui Camat dengan membubuhkan Tanda Tangan. b. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Prosedur / Tata cara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :
22 a. Petugas menerima Surat Pegantar Pindah ke Luar Negeri dari Penduduk disertai persyaratan yang telah di tentukan. b. Petugas
Registrasi
merekam
data
dalam
Data
Base
Kependudukan. c. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. d. Kepala Dinas Kependudukan menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. e. Petugas Registrasi mencabut KTP Penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. f. Dalam hal satu keluarga pindah ke Luar Negeri KK Penduduk yang Pindah di cabut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. g. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke Luar Negeri, Dinas Kependudukan melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal. 7. Prosedur / Tata cara Pindah Datang Penduduk Antar Negara Klasifikasi ( b ) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri dan inggin menetap
kembali
di
Indonesia
melapor
kepada
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah di tentukan. 1. Prosedur / Tata Cara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menanda tangani Formulir Surat Keterangan datang dari Luar Negeri. b. Petugas melakukan Verifikasi dan validasi data. c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan datang dari Luar Negeri, KK dan KTP.
d. Petugas merekam data dalam data Base Kependudukan. e. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri kepada penduduk yang bersangkutan. f.
Petugas
melakukan
pencatatan
terhadap
Keterangan Datang Penduduk dari Luar Negeri. 2. Tata Cara Oleh Penduduk
setiap
Surat
23 -
Melaporkan kedatangang kepada Camat, Lurah, RT dan RW di tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri yang telah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Tata Cara di Kelurahan a. Menerima Surat Keterangan datang dari Luar Negeri dari Penduduk yang bersangkutan. b. Petugas
Registrasi
mencatat
dalam
Buku
Harian
Kependudukan, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. 8. Prosedur / Tata cara Pindah Datang Penduduk Antar Negara Klasifikasi ( c ) Orang Asing yang datang dari Luar Negeri melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah di tentukan. Prosedur / Tata cara 1. Orang Asing mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas. 2. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi Data. 3. Petugas merekam data dalam Data Base Kependudukan. 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Tempat Tinggal. 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan Data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah untuk di catat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk. 6. Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangangnya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
XII. PENGAWASAN / PENERTIBAN KTP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan
penertiban
kepemilikan
beserta dengan Instansi terkait
Dokumen
Kependudukan
kepada
masyarakat di tempat pemukiman dan atau tempat keramaian dan jalan dalam wilayah Kota Makassar. A. Ketentuan Umum :
24 1. Melakukan Pemetaan Lokasi yang akan di lakukan pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Dokumen Kependudukan. 2. Melakukan kordinasi dengan Instansi terkait terhadap pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Dokumen Kependudukan. 3. Mempersiapkan
segala
sesuatu
berkaitan
dengan
pelaksanaan
Pengawasan dan Penertiban Dokumen Kependudukan. 4. Mendorong masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan serta memberi pembinaan arti pengtingnya Dokumen Kependudukan. 5. Memberi Informasi awal kepada masyarakat akan di lakukannya Pengawasan dan Penertiban Dokumen Kependudukan. B. Tata Cara : 1. Membentuk Tim Kerja bersama Instansi terkait dalam pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi masyarakat. 2. Petugas Dinas memeriksa setiap Penduduk Kota Makassar yang telah wajib KTP di setiap Tempat Pemukiman di wilayah masing -masing Kelurahan dan Kecamatan atau di tempat -tempat keramaian. 3. Petugas Dinas memberi pembinaan kepada masyarakat yang belum mengurus
Dokumen
Kependudukannya
untuk
segera
melakukan
Pengurusan Dokumen Kependudukannya di Kelurahan dan Kecamatan dimana masyarakat yang bersangkutan berdomisili. 4. Petugas Dinas memberi teguran kepada masyarakat dengan mengisi Formulir Pernyataan. 5. Petugas Dinas memberi Formulir kepada masyarakat yang belum memiliki Dokumen Kependudukan Kependudukan untuk pengurusan lebih lanjut. 6. Memberi Sanksi kepada masyarakat sesuai dengan Perda yang berlaku terhadap masyarakat yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk ketika berpergian / keluar rumah dengan cara tilang di tempat. 7. Petugas Dinas membuat Berita Acara hasil Investigasi pelaksanaan kegiatan. 8. Petugas Dinas menyetor biaya sanksi / denda yang di terima dari masyarakat ke Kas Daerah. 9. Petugas Dinas membuat laporan hasil pelaksanaan.
XIII. Pencabutan dan Pembatalan Dokumen Kependudukan : 1. Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang di dapat tampa melalui prosedur dan data yang benar serta tidak melalui Sistim Administrasi Kependudukan (SIAK) di cabut dan atau di batalkan.
25 2. Sebelum di lakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagai mana di maksud terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau Instansi terkait. 3. Dalam meminta keterangan dari Penduduk Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 4. Berdasarkan Berita Acara ( BAP ) maka Dokumen Kependudukan berupa Kartu dan Surat Keterangan lainnya dapat di cabut dari kepemilikan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan pembatalan status kependudukan. 5. Pencabutan atau Pembatalan sebagaimana di maksud khusus untuk Akta Catatan Sipil di lakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri mengenai Pelaporan Akta sebagai mana di maksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta – Akta Pencatatan Sipil yang di batalkan dari kepemilikan yang bersangkutan.
I. Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Makassar I. Pelayanan Akta Kelahiran : Setiap Peristiwa Kelahiran di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat terjadinya kelahiran. A. Ketentuan Umum Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan ; 1. Tempat domisili Ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia. 2. Di luar tempat domisili Ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia. 3. Tempat domisili Ibunya bagi Penduduk Orang Asing. 4. Di luar tempat domisili Ibunya bagi Warga Negara Asing. 5. Orang Asing Pemegang Izin Kunjungan. 6. Anak yang tidak di ketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
1. Persyaratan Pelayanan Akta Kelahiran : A. Persayaratan Kelahiran Warga Negara Indonesia ( WNI ). Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : 1. Surat Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran atau Lurah.
26 2. Nama dan Identitas Saksi Kelahiran. 3. Kartu Keluarga Orang Tua. 4. Kartu Tanda Penduduk Orang Tua 5. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua. B. Persayaratan Kelahiran Warga Negara Asing ( WNA ). Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Asing di lakukan setelah memenuhi persyaratan berupa ; 1. Surat Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran atau Lurah. 2. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua. 3. KK dan KTP Orang Tua bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap. 4. Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT) Orang Tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan atau 5. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan. C. Persayaratan Kelahiran yang tidak di ketahui asal usulnya atau keberadaan Orang tuanya berupa : - Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian 2. Tata cara Pengurusan Kelahiran : a. Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia di tempat domisili Ibunya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : 1. Penduduk
Warga
Negara
Indonesia
mengisi
Formulir
Surat
Keterangan Kelahiran dengan menunjuk persyaratan yang telah di tentukan kepada Petugas Registrasi di Kantor Kelurahan. 2. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud ditanda tangani oleh pemohon dan di ketahui oleh Lurah. 3. Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di terbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyerahkan kepada pemohon.
b. Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia di tempat domisili Ibunya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : 1. Penduduk
Warga
Negara
Indonesia
mengisi
Formulir
Surat
Keterangan Kelahiran dengan menyiapkan persyaratan yang telah di tentukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
27 2. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. c. Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Asing di tempat domisili Ibunya atau di luar Tempat Domisili Ibunya di lakukan dengan tata cara sebagai berikut : 1. Penduduk Warga Negara Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sesuai yang telah di tentukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Pejabat Pencatatan Sipil
di Dinas Kependudukan mencatat dalam
Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. d. Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Asing Pemegang Izin Kunjungan di lakukan dengan tata cara sebagai berikut : 1. Warga Negara Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan Bukti Kelahiran dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran dan Paspor Izin kunjungan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. e. Dalam hal terjadinya Peristiwa Kelahiran Warga Negara Asing yang tidak termasuk pada lingkup kelahiran sebagai mana
di maksud terdahulu
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat di berikan Surat Keterangan Tanda Kelahiran oleh Pejabat / Petugas di tempat Kelahiran. Adapun Pejabat petugas di maksud adalah Kepala / Dokter / Bidan pada klnik tempat kelahiran atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal, Pilot Pesawat Terbang. f.
Pencatatan Kelahiran anak yang tidak di ketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya di lakukan dengan tata cara sebagai berikut : 1. Pelaporan / Pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
3. Prosedur Pelayanan Akte Kelahiran di Dinas : 1. Pemohon a. Mengisi Formulir Permohonan Kelahiran. b. Menyiapkan Formulir Permohonan Kelahiran yang telah di tanda tangani kepada petugas loket pelayanan.
28 c.
Melapirkan berkas persyaratan permohonan kelahiran.
d. Membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Menanda tangani lembaran Register Akta Kelahiran. 2. Petugas Loket Pelayanan : a. Menerima berkas Permohonan Kelahiran dari Pemohon. b. Memeriksa berkas yang di sampaikan pemohon. c. Menyerahkan resi sebagai tanda berkas telah diterima kepada pemohon. d. Mencatat seluruh permohonan kelahiran kedalam Buku Register Akte yang di sediakan. e. Mengumpulkan berkas pendukung permohonan Akte untuk diserahkan kepada Seksi Penyimpanan Data dan Arsip. 3. Operator a. Melakukan Verifikasi Data Pemohon. b. Melakukan Entri Data. c. Mencetat Akte dan Kutipan Akte. d. Menyerahkan Akte dan Kutipan Akte serta berkas pendukung lainnya untuk di teliti kepada Kepala Seksi. 4. Kepala Seksi Kelahiran : a. Melakukan Pemeriksaan berkas akta kelahiran serta kutipan akta kelahiran. b. Memaraf akta dan Kutipan Akta Kelahiran. c. Menyerahkan Akta dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah di paraf kepada Kepala Bidang Akte. d. Meneliti hasil penerbitan Akte dan Kutipan Akte sesuai dengan berkas yang terlampir. 5. Kepala Bidang Kelahiran : a. Menerima berkas dan kelengkapan pengurusan Akte dan
Kutipan
yang telah di paraf oleh Kepala Seksi. b. Memaraf Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran . c. Meneliti hasil Penerbitan Akte dan Kutipan Akte sesuai dengan berkas yang terlampir. d. Menyerahkan berkas serta kelengkapan pengurusan Akta dan Kutipan Akte kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di Tanda Tangani. 6. Sekretaris Dinas a. Menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Kelahiran Terlambat.
29 b. Meneliti Surat Keterangan Kelahiran Terlambat yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri terhadap kelahiran yang terlambat pelaporanya melebihi 1 ( Satu ) tahun. c. Memaraf Akte dan Kutipan Akta Kelahiran yang terlambat pelaporanya di atas 1 ( Satu ) tahun. d. Menyerahkan
Akte
dan
Kutipan
Akte
kepada
Kepala
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di Tanda tangani. 7. Bendahara Penerima : a. Menerima Retribusi Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar. b. Mencatat seluruh penerima Dokumen Kependudukan dan Akte Catatan Sipil ke dalam Buku Kas dan Buku Pembantu lainnya yang telah di tentukan. c. Membubuhi tanda lunas pada setiap Permohonan Akta Catatan Sipil. d. Membuat laporan terhadap seluruh jenis penerimaan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil setiap bulannya sesuai sesuai peraturan yang berlaku. e. Menyetor seluruh penerimaan Retribusi Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ke Kas Daerah setiap hari kerja. 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : a. Menerima hasil Penerbitan Out Put Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran yang telah di Paraf. b. Menanda tangani Akte dan Kutipan Akta Kelahiran. 2. Pencatatan Kelahiran yang melampaui Batas Waktu a. Pencatatan Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu sampai dengan 1 ( Satu ) tahun sejak tanggal klelahiran, dapat di lakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dengan memenuhi persyaratan pengurusan kelahiran yang telah di tentukan. b. Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 ( Satu) tahun sejak tanggal kelahiran di lakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan Pengurusan Akte Kelahiran yang telah di tentukan dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri. c. Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu tetap mengacu kepada ketentuan mengenai tata cara pencatatan pelayanan dalam pengurusan Akta Kelahiran.
3.Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
30 Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di catatkan pada Instansi yang berwenang di Negara tempat Peristiwa Kelahiran dan di laporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
a. Persyaratan : 1. Bukti Pencatatan Kelahiran dari Negara setempat. 2. Foto Copy Paspor Republik Indonesia Orang Tua. 3. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah atau bukti tertulis Perkawinan Orang Tua. b. Tata Cara : 1. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan atau menunjukan persyaratan kepada Pejabat Konsuler. 2. Pejabat Konsuler
mencatat laporan kelahiran Warga Negara
Indonesia dalam daftar
kelahiran Warga Negara Indonesia dan
memberikan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran dari Negara setempat. 3. Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia di lakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara di maksud dengan persyaratan sebagai berikut : a. Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran. b. Foto Copy Paspor Republik Indonesia Orang Tua. c. Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah atau Bukti tertulis perkawinan Orang Tua. 4. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 5. Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran yang terjadi di Luar Negeri terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Departemen yang di Bidang Tugasnya meliputi Urusan Pemerintahan dalam Negeri. 4.Pencatatan Lahir Mati : a. Pencatatan pelaporan lahir mati di lakukan setelah memenuhi persayaratan sebagai berikut : 1. Surat Pengantar RT dan RW. 2. Keterangan lahir mati dari Dokter / Bidan / Penolong Kelahiran.
b. Lurah menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. c. Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekam data kependudukan di Kecamatan.
31 d. Pencatatan pelaporan lahir mati Warga Negara Asing di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. II. Pelayanan Akta Perkawinan : Pelayanan Pencatatan
Perkawinan di lakukan
pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil tempat terjadinya Perkawinan. a. Persyaratan 1. Surat Agama
keterangan telah terjadinya Perkawinan dari Pemuka /
Pendeta
atau
Surat
Perkawinan
penghayat
kepercayaan yang di tanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan. 2. Surat Nikah dari Gereja / Vihara / Pure bagi yang sudah di berkati oleh Pemuka Agama. 3. Surat Pengantar dari Gereja / Vihara / Pure bagi yang belum di Nikahkan. 4. Surat Sidi / Baptis. 5. Kutipan
Akta
Kelahiran
masing-masing
laki-laki
dan
6. Kartu Tanda Penduduk masing - masing laki -laki
dan
perempuan.
perempuan. 7. Kutipan Akta Perceraian bagi yang telah bercerai. 8. Kutipan Akta Kematian bagi pasanganya yang telah meninggal. 9. Surat Keterangan Belum Kawin dari Gereja / Vihara dan Pure. 10. Pas Foto berwarna 3 ( Tiga ) Lembar Ukuran 4 x 6 Cm. 11. 2 ( Dua ) Orang saksi yang telah berusia 21 ( Dua Puluh Satu ) tahun keatas. 12. Izin dari Komandan Kesatuan bagi Anggota TNI dan Polri. 13. Surat Izin Kawin dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing bagi Warga Negara Asing ( WNA ). 14. Surat Izin Pengadilan Negeri bagi yang berbeda Agama.
b. Tata Cara : 1. Penduduk a. Mengisi Formulir Permohonan Perkawinan. b. Menyampaikan Formulir Permohonan Perkawinan yang telah di tanda tangani kepada Petugas Pelayanan
32 Perkawinan untuk di teliti dan di daftar sebagai Pemohon Perkawinan. c. Melampirkan berkas persyaratan yang telah di tentukan. d. Menanda tangani Akta Perkawinan dan Buku Registrasi Akta Perkawinan. e. Membayar Retribusi biaya Perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Petugas Pelayanan Akta Perkawinan di Dinas a. Menerima dan meneliti permohonan perkawinan. b. Menyerahkan Bukti Pelaporan / Resi Pendaftaran Akta Perkawinan. c. Mengumumkan Rencana Pencatatan Perkawinan Kepada Masyarakat di Papan Pengumuman Dinas selama 10 (Sepuluh) hari berturut – turut. d. Mencatat
ke
dalam
Buku
Pendaftaran
Pencatatan
Perkawinan terhadap seluruh Permohon Perkawinan. 3. Bendahara Penerima a. Menerima biaya retribusi perkawinan. b. Mencatat seluruh penerimaan perkawinan. c. Menberi tanda lunas pada berkas. d. Menyetor ke Kas Daerah. 4. Operator Pelayanan Perkawinan Di Dinas a. Melakukan Verifikasi Data. b. Melakukan Entri Data. c. Mencetak Akta dan Kutipan Akta Perkawinan. d. Menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan dan berkas pendukung lainnya kepada Seksi Perkawinan. 5. Kepala Seksi Perkawinan : a. Menerima
Kutipan
Akta
Perkawinan
dan
berkas
pendamping lainnya. b. Memaraf Akta dan Kutipan Akta Perkawinan. c. Mencatat seluruh berkas permohonan Akta Perkawinan dalam Buku Perkawinan.
d. Menyerahkan Akta dan Kutipan Akta kepada Kepala Bidang Perkawinan. e. Membantu
Kepala
Bidang
Perkawinan
mencatatkan
Peristiwa Perkawinan kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinanya.
33
6. Kepala Bidang Perkawinan : a. Menerima berkas beserta Akta dan Kutipan Akta yang telah di Paraf oleh Kepala Seksi Perkawinan. b. Mengatur Skedul jadwal Pelaksanaan Perkawinan. c. Memaraf Akta dan Kutipan Perkawinan. d. Mencatat Akta dan Kutipan Akta Perkawinan pada Buku Register Akta Perkawinan. e. Menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. f. Memaraf Akta dan Kutipan Akta Perkawinan untuk selanjutnya di sampaikan kepada Kepala Dinas. g. Mencatatkan Perkawinan kepada pasangan yang akan melangsungkan
Perkawinanya
di
mana
peristiwa
perkawinan itu terjadi dan menyerahkan kutipan Akta Perkawinan kepada Suami dan Istri. 7. Kepala Dinas : a. Meneliti seluruh persyaratan Penerbitan Akta Perkawinan. b. Menanda Tangani Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan. III.Pelayanan Akta Perceraian A. Persyaratan 2. Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Penceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Mengembalikan Kutipan Akte Perkawinan masing - masing Suami dan Istri. 4. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. B. Tata Cara 1. Penduduk a. Mengisi Formulir permohonan perceraian yang telah di siapkan. b. Menanda tangani Formulir Permohonan Perceraian. c. Melampirkan berkas persyaratan yang telah di tentukan. d. Membayar Retribusi biaya cetak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. e. Menerima resi sebagai tanda pendaftaran pelaporan 2. Petugas Pelayanan a. Menerima berkas permohonan perceraian beserta persyaratan yang telah di tentukan. b. Meneliti berkas yang di sampaikan oleh pemohon perceraian.
34 c. Mencatat seluruh permohonan perceraian yang masuk ke dalam Buku Catatan yang telah di tentukan. d. Menyusun dan merapikan berkas permohonan perceraian untuk di serahkan kepada Bidang Data dan Informasi. 3. Bendahara Penerima a. Menerima biaya retribusi perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Mencatat seluruh penerimaan biaya retribusi yang di terima. c. Menberi tanda pelunasan terhadap berkas permohonan perceraian. d. Menyetor seluruh biaya retribusi ke Kas Daerah BPD. 4. Operator a. Melakukan Entri Data. b. Melakukan Verifikasi Data. c. Menyerahkan Akta dan Kutipan Akta Perceraian yang telah di terbitkan kepada Kepala Seksi Perkawinan. 5. Kepala Seksi Perceraian a. Menerima berkas Pendukung Akta dan Kutipan Akta Perceraian. b. Meneliti berkas Akta dan Kutipan Akta. c. Memaraf Akta dan Kutipan Akta untuk selanjutnya di ajukan kepada Kepala Bidang Perkawinan. d. Mencatat Akta dan Kutipan Akta ke dalam Buku Register Akta. e. Menyerahkan Akta dan Kutipan Akta Perceraian kepada Pemohon. 6. Kepala Bidang Perkawinan a. Menerima berkas Akta dan Kutipan Akta Perceraian untuk di teliti. b. Memaraf Akta dan Kutipan Akta yang telah di Paraf oleh Kepala Seksi Perceraian. c. Melanjutkan berkas dan Kutipan Akta Perceraian kepada Kepala Dinas. 7. Kepala Dinas : a. Meneliti kembali berkas yang telah di paraf oleh Kepala Bidang. b. Menanda Tangani Akta dan Kutipan Akta Perceraian.
IV. Pelayanan Akta Kematian A. Persyaratan 1. Surat Pengantar RT dan RW. 2. Surat Keterangan Kepala Kelurahan.
35 3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Dokter / Para Medis. 4. Surat Keterangan Penguburan. 5. Kutipan Akta Kelahiran ( Asli ) yang meninggal dunia bagi yang memiliki. 6. Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan (Asli) bagi yang telah menikah. 7. Kartu Keluarga (KK) atau KTP yang meninggal. B. Tata Cara 1. Penduduk a. Pelapor mengisi Formulir Permohonan Kematian. b. Pelapor menyampaikan Formulir Permohonan Kematian kepada Petugas beserta kelengkapan untuk di teliti selanjutnya di teruskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Di Kelurahan : a. Petugas
Kelurahan
menerima
berkas
Formulir
Permohonan
Kematian beserta kelengkapanya. b. Menerbitkan Surat Keterangan Kematian di sampaikan kepada pelapor untuk selanjutnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Di Dinas Kependudukan : a. Menerima berkas Permohonan Akta Kematian beserta persyaratan yang telah di tentukan. b. Memeriksa dan meneliti berkas yang disampaikan oleh pelapor. c. Memberi resi tanda terima Permohonan Akta Kematian kepada pelapor. d. Melakukan Entri Data Base. e. Kepala Seksi dan Kepala Bidang melakukan penelitian terhadap seluruh berkas persyaratan serta melakukan paraf pada Kutipan Akta Kematian. f. Mencatat pada Buku Register Akta Kematian. g. Menerbitkan Akta Kematian. h. Kepala Dinas Menanda Tangani Akta Kematian. i.
Menyerahkan Akta Kematian yang telah selesai kepada Pelapor.
V. Pelayanan Akta Pengangkatan Anak 1. Persyaratan a. Penetapan Pengadilan Tentang Pengangkatan Anak. b. Kutipan Akta Kelahiran Anak.
36 c. KK dan KTP Pemohon. 2. Tata Cara A. Penduduk 1. Mengisi Formulir Pelaporan Akta Pengangkatan Anak beserta persyaratan yang telah di tentukan. 2. Membayar Retribusi Akta Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku. B. Dinas Kependudukan : 1. Petugas
pelayanan
dinas
menerima
berkas
permohonan
Pelaporan Akta Pegangkatan Anak. 2. Meneliti berkas Permohonan Pelaporan Akta Pengangkatan Anak berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan. 3. Bendahara penerima menerima retribusi biaya cetak Akta Pengangkatan Anak untuk selanjutnya di setor ke Kas Daerah. 4. Petugas Operator menerbitkan Kutipan Akta
Pengangkatan
Anak. 5. Petugas Operator melakukan Verifikasi Data dan Entri Data. 6. Kepala Seksi meneliti hasil Out Put Akta Pengangkatan Anak selanjutnya memaraf Kutipan Akta. 7. Kepala Seksi melaporkan hasil Out Put yang telah di terbitkan oleh Operator kepada Kepala Bidang untuk selanjutnya di lakukan paraf pada Akta Pengangkatan Anak serta memberi catatan
pinggir
pada
Akta
Pengangkatan
Anak
dalam
Perkawinan. 8. Kepala Bidang meneliti kembali hasil ketikan Out Put Akta Pengangkatan Anak untuk selanjutnya di ajukan kepada Kepala Dinas. 9. Kepala Dinas menanda tangani Kutipan Akta
Pengangkatan
Anak.
VI. Pelayanan Akta Pengakuan Anak 1. Persyaratan a. Surat Pengantar RT / RW yang di ketahui oleh Lurah. b. Surat Pengakuan Anak dari Ayah Biologis yang di setujui oleh Ibu kandung.
37 c. Kutipan Akta Kelahiran Anak
yang akan di sahkan dalam
Perkawinan. d. Foto Copy KK dan KTP Ayah Biologis dan Ibu Kandung. 2. Tata Cara A. Penduduk 1. Pelapor
mengisi
dan
menyerahkan
Formulir
Pelaporan
Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan yang di tentukan. 2. Pelapor menanda tangani Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dan menyerahkan kepada Petugas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Pelapor membayar Retribusi Penerbitan Akta Pengakuan Anak sesuai Perda yang berlaku. B. Di Dinas Kependudukan : 1. Petugas pelayanan menerima berkas yang di ajukan oleh pelapor serta meneliti berkas yang di ajukan. 2. Petugas pelayanan mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak. 3. Petugas pelayanan memberi resi tanda terima berkas kepada pelapor sebagai tanda telah di terimanya berkas oleh petugas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 4. Bendahara penerima di Dinas menerima Retribusi Biaya Cetak Kutipan Akta Pengakuan Anak sesuai dengan Perda yang berlaku. 5. Bendahara penerima mencatat seluruh penerimaan Retribusi Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak dan menyerahkan ke Kas Daerah. 6. Petugas Operator melakukan Pengentrian Data dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. 7. Kepala Seksi meneliti kembali berkas permohonan pelapor sekaligus memaraf Kutipan Akta Pengakuan Anak. 8. Kepala Seksi melanjutkan seluruh berkas Permohonan Kutipan Akta Pengakuan Anak beserta berkas kepada Kepala Bidang.
9. Kepala Bidang kembali meneliti persyaratan dan sekaligus memberi paraf pada Kutipan Akta Pengakuan Anak. 10. Kepala Bidang mengajukan Kutipan Akta Pengakuan Anak beserta seluruh kelengkapan kepada Kepala Dinas. 11. Kepala Bidang membuat catatan pinggir pada Akta Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
38 12. Kepala Dinas menanda tangani Kutipan Akta Pengakuan Anak yang telah di terbitkan dan telah di teliti oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang. VII. Pelayanan Akta Pengesahan Anak 1. Persyaratan a. Surat Pengantar dari RT / RW yang di ketahui oleh Lurah. b. Kutipan Akta Kelahiran. c. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan d. Foto Copy KKdan KTP Pemohon. 2. Tata Cara A. Penduduk 1. Pemohon
mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan yang di tentukan. 2. Pemohon menanda tangani Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dan menyerahkan kepada Petugas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Pemohon membayar Retribusi Pengesahan Anak sesuai Perda yang berlaku. B. Tata Cara 1. Petugas Pelayanan di Dinas menerima berkas permohonan serta meneliti pengisian formulir dan persayaratan yang telah di tentukan. 2. Petugas Operator merekam Data Pengesahan Anak dalam Data Base Kependudukan. 3. Kepala Seksi / Kepala Bidang mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. 4. Kepala Dinas menanda tangani Pengesahan Anak yang telah di buatkan catatan pinggir dan telah di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang.
VIII. Pelayanan Akta Perubahan Nama 1. Persyaratan a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan nama. b. Kutipan Akta Catatan Sipil yang akan di lakukan perubahan. c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin. d. Foto Copy KK dan KTP.
39 2. Tata Cara A. Penduduk 1. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagai mana yang telah di tentukan. 2. Pemohon menanda tangani Formulir Pelaporan Perubahan nama dan menyerahkan kepada Petugas Pelayanan di Dinas. 3. Mengisi Surat Pernyataan Perubahan Akta. 4. Permohon membayar Biaya Akta Perubahan sesuai dengan Perda yang berlaku. 5. Permohon menerima resi dari Petugas Pelayanan sebagi Buklti Pelaporan Akta Perubahan. B. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : 1. Petugas pelayanan menerima berkas Permohonan Perubahan Nama dari Pemohon. 2. Petugas Pelayanan meneliti Pengisian Formulir dan kelengkapan persyaratan Permohonan Perubahan nama yang di ajukan oleh pemohon. 3. Petugas pelayanan memberi resi kepada pemohon sebagai tanda bukti telah di terima kelengkapan perubahan Akte Perubahan nama. 4. Petugas Operator melakukan Perubahan Data ke dalam Data Base Kependudukan terhadap perubahan nama dimaksud. 5. Petugas Operator menerbitkan Kutipan Akta Perubahan nama. 6. Bendahara penerima menerima Biaya Penerbitan Akta Perubahan nama sesuai Perda yang berlaku. 7. Bendahara
penerima
mencatat
dan
menyerahkan
seluruh
penerimaan Biaya Akta Perubahan ke Kas Daerah. 8. Kepala Seksi / Kepala Bidang membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil. 9. Kepala Seksi / Kepala Bidang menarik kembali Kutipan Akta Catatan Sipil yang akan di rubah dari pemohon. 10. Kepala Seksi / Kepala Bidang memaraf Kutipan Akta Perubahan nama setelah terlebih dahulu di lakukan penelitian terhadap persyaratan dan Formulir Isian yang telah di lakukan oleh pemohon. 11. Kepala Bidang mengajukan Perubahan Kutipan Akta Perubahan nama beserta seluruh berkas dan persyaratan kepada Kepala Dinas. 12. Kepala Seksi / Bidang menyerahkan Kutipan Akta Perubahan nama kepada pemohon yang selesai di tanda tangani oleh Kepala Dinas dan menarik kembali resi dari pemohon. 13. Kepala Dinas menerima berkas dan menanda tangani Kutipan Akta Perubahan nama. IX. Pelayanan Perubahan Status Kewarnegaraan :
40
1. Persyaratan : a. Salinan
Keputusan
Presiden
mengenai
perubahan
status
kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia atau. b. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan Kewarga Negaraan. c. Kutipan Akta Catatan Sipil yang akan di lakukan perubahan status. d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin / menikah. e. Foto Copy KK dan KTP. 2. Tata Cara A. Penduduk 1. Pemohon
mengisi
Formulir
Permohonan
perubahan
status
Kewarga Negaraan dengan melampirkan persyaratan yang telah di tentukan. 2. Pemohon menanda tangani Formulir dan menyerahkan berkas permohonan beserta seluruh persyaratan yang di tentukan kepada Petugas Pelayanan di Dinas. 3. Pemohon menerima Resi dari petugas pelayanan sebagai bukti pelaporan perubahan status Kewarga Negaraan. 4. Membayar biaya cetak perubahan status Kewarga Negaraan. B. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : 1. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan perubahan status Kewarga Negaraan dari pemohon. 2. Petugas pelayanan meneliti pengisian Formulir dan kelengkapan persyaratan, yang di ajukan oleh pemohon. 3. Petugas pelayanan memberi resi kepada pemohon sebagai tanda bukti telah diterima kelengkapan Perubahan Putusan Status Kewarga Negaraan. 4. Petugas
Operator
melakukan
Perubahan
Status
Kewarga
Negaraan ke dalam Data Base Kependudukan. 5. Petugas Operator melakukan Penerbitan Kutipan Akte Perubahan Status Kewarga Negaraan. 6. Bendahara
penerima
menerima
biaya
cetak
Kutipan
Akta
Perubahan Status. 7. Bendahara penerima mencatat dan menyetor seluruh biaya ke Kas Daerah. 8. Kepala Seksi / Kepala Bidang meneliti kembali berkas dan persyaratan perubahan Status Kewarga Negaraan dan memaraf Kutipan Akta Perubahan Status Kewarga Negaraan. 9. Kepala Bidang melanjutkan berkas permohonan dan Kutipan Akta Perubahan status kepada Kepala Dinas Kependudukan.
41 10. Kepala Seksi / Kepala Bidang membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil. 11. Kepala Seksi menyerahkan Kutipan Perubahan status Kewarga Negaraan kepada pemohon. 12. Kepala Bidang mengajukan Permohonan Kutipan Akta Perubahan Status Kewarga Negaraan beserta persyaratan yang di tentukan kepada Kepala Dinas Kependudukan. 13. Kepala Dinas menerima berkas dan persyaratan dan selanjutnya menanda tangani Kutipan Akta perubahan Status Kewarga Negaraan. X. Pelayanan Pelaporan Akta Kutipan II 1.Persyaratan : a. Akta Catatan Sipil yang musnah, Cacat, Hilang dan Rusak. b. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian. c. Ijazah bagi yang memiliki. a. Penduduk 1. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Akta Kutipan II dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang telah di tentukan. 2. Pemohon menanda tangani Formulir Pelaporan Akta Kutipan II dan menyerahkan kepada petugas pelayanan di Dinas. 3. Pemohon membayar Retribusi Biaya Akta Kutipan II sesuai dengan Perda yang berlaku. 4. Pemohon menerima rsi sebagai tanda telah melakukan permohonan Penerbitan Akta Kutipan II.
b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : 1. Petugas pelayanan menerima berkas Permohonan Akta Kutipan II dari Pemohon. 2. Petugas pelayanan meneliti pengisian Formulir dan kelengkapan persyaratan terhadap Permohonan Akta Kutipan II. 3. Petugas pelayanan memberi resi kepada pemohon sebagai bukti telah di terima berkas permohonan Akta Kutipan II. 4. Bendahara penerima menerima biaya retribusi penerbitan Akta Kutipan II sesuai Perda yang berlaku.
42 5. Bendahara penerima mencatat seluruh penerima biaya Akta Kutipan II dan menyetor ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah. 6. Petugas Operator melakukan Pengimputan Data Akta Kutipan II ke dalam Data Base Kependudukan. 7. Petugas
Operator mencetak Out
Put
Kutipan
Akta
II
dan
menyerahkan kepada Kepala Seksi. 8. Kepala Seksi meneliti seluruh berkas dan persyaratan Kutipan Akta II serta hasil pencetakan Out Put Akta Kutipan II. 9. Kepala Seksi membubuhi paraf terhadap hasil pencetakan Out Put Kutipan Akta II untuk selanjutnya di serahkan kepada Kepala Bidang Akta. 10. Kepala Seksi menarik kembali Akta Kutipan II yang lama. 11. Kepala Seksi menyerahkan kepada pemohon Akta Kutipan II dan resi tanda terima dari pemohon. 12. Kepala Bidang Akta meneliti seluruh persyaratan dan berkas serta hasil Out Put Akta Kutipan II. 13. Kepala Bidang Akta membubuhi paraf pada Buku Register dan Akta Kutipan II untuk selanjutnya di serahkan kepada Kepala Dinas. 14. Kepala Bidang Akta melakukan Catatan Pinggir pada Buku Register Akte Kutipan II. 15. Kepala Dinas menerima berkas Akta Kutipan II untuk di tanda tangani.
WALIKOTA MAKASSAR
Cap/Ttd
H.ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN
