Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa
Nancy Melisa Onibala
Implementation of village expansion policy in the administration of public services in the district of Minahasa District Tompaso ( under the guidance of Prof.Dr.Drs.P.Rumapea , M.Si and Drs.SPIRompas , M.Si ) ABSTRACT: Proliferation of Regional Rural Policy intensively until now has been developed in Indonesia as one way for equitable development and improve the welfare of society .Historically ,the village is the origin of the formation of political society and government in Indonesia long before this nation was formed . Based on the above authors interested in conducting a study on the implementation of village expansion policy in the administration of public services in the district of Minahasa District Tompaso . The study is titled on the implementation of village expansion policy which aims to improve services public.research aims to describe,analyze and determine the division of policy implementation in public service village in the district of Minahasa regency Tompasowith indicator; Communication, recourcess, Disposition and bureaucracy structure. The research method used was qualitative research using analytical methods Milles Huberman.Berdasarkan research has been done , then the author can draw the conclusion that the expansion policy implementation in rural districts Tompaso going well , although the influence of power and kepentigan actor and implementing compliance and responsiveness somewhat affect the implementation of the program assessed the implementation and facilities are still lacking influence public nature of the service , but the corresponding field interviews deficiency does not prevent the implementation of village expansion policy in the administration of public services in the district Tompaso . Keywords : Implementation of policy , the Village Expansion , Public service dengan memberikan kesempatan dan
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
keleluasaan kepada daerah untuk
Negara Republik Indonesia
menyelenggarakan
otonomi
sebagai negara kesatuan menganut
daerah.Pemberian otonomi daerah
asas
diharapkan
desentralisasi
menyelenggarakan
dalam
pemerintahan
efisiensi,
dapat
meningkatkan
efektivitas,
dan
akuntabilitas
sektor
publik
Indonesia.Sarundajang
di
(2000:35)
kualitas
demokrasi
peningkatan
di
efisiensi
daerah, pelayanan
menyatakan bahwa otonomi daerah,
publik di daerah, dan pada akhirnya
sebagai
bentuk
diharapkan pula penciptaan cara
pada
kepemerintahan yang baik (good
salah
satu
desentralisasi
pemerintahan
hakikatnya
ditujukan
untuk
memenuhi
kepentingan
bangsa
secara
keseluruhan,
yaitu
upaya
government). Kondisi
objektif
menunjukkan
bahwa
untuk lebih mendekati tujuan-tujuan
penyelenggaraan pelayanan publik
penyelenggaraan pemerintahan untuk
masih
mewujudkan
pemerintahan yang belum efektif dan
cita-cita
masyarakat
yang lebih adil dan makmur.
dihadapkan
pada
sistem
efisien serta kualitas sumber daya
Lebih lanjut dalam undang-
aparatur yang belum memadai.Hal
undang Nomor 32 Tahun 2004,
ini terlihat masih banyaknya keluhan
mengemukakan
tujuan
dan pengaduan dari masyarakat baik
pemberian otonomi daerah, berupa
secara langsung maupun melalui
peningkatan
pelayanan
dan
media massa,seperti prosedur yang
kesejahteraan
masyarakat
yang
semakin
bahwa
baik,
pengembangan
berbelit-belit,tidak jangka
waktu
ada
kepastian
penyelesaian,biaya
kehidupan demokrasi, keadilan dan
yang harus dikeluarkan,persyaratan
pemerataan
pemeliharaan
yang tidak transparan, sikap petugas
hubungan antara pemerintah pusat
yang kurang responsif,dan lain-lain
dan daerah serta antar daerah dalam
sehingga menimbulkan citra yag
rangka menjaga keutuhan Negara
kurang
Kesatuan
pemerintah.Untuk mengatasi kondisi
serta
Republik
Indonesia.
baik
Memberikan otonomi kepada daerah,
tersebut
khususnya kabupaten/kota, ditempuh
perbaikan kualitas penyelenggaraan
dalam rangka mengembalikan harkat
pelayanan
dan martabat masyarakat di daerah,
berkesinambungan
memberikan
pendidikan
mewujudkan pelayanan publik yang
politik dalam rangka peningkatan
efektif. Pelayanan yang diberikan
peluang
perlu
dilakukan
terhadap
publik
upaya
secara demi
oleh pemerintah pada masyarakatnya
pemerintah Nomor 72 tahun 2005
tentu harus memperhatikan dinamika
disebutkan
perkembangan masyarakat, terlebih
kesatuan masyarakat hukum yang
di era globalisasi dimana informasi
memiliki
semakin mudah diperoleh.Hal ini
yangberwenang untuk mengatur dan
membuat masyarakat semakin cerdas
mengurus kepentingan masyarakat
dan kritis terhadap segala perubahan
setempat, berdasarkan asal-usul dan
yang terjadi.Peningkatan daya nalar
adat istiadat setempat yangdiakui dan
dan daya kritis masyarakat membuat
dihormati
masyarakat semakin berani untuk
Pemerintahan
menyampaikan tuntutannya.Kondisi
KesatuanRepublik Indonesia. Dalam
ini tentunya harus diimbagi oleh
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun
pemerintah dengan bersikap lebih
2005,
responsif
pembentukan
dan
aspiratif
terhadap
bahwa
desa
batas-batas
adalah
wilayah
dalam
sistem Negara
Tentang
Desa
Desa
bahwa
merupakan
berbagai tuntutan masyarakat.Secara
pemekaran dari suatu Desa menjadi
logis,
satu Desa atau lebih.
tingkat
responsivitas
pemerintah dan pemenuhan aspirasi
Pemekaran desa diatur dalam
masyarakat dapat lebih optimal jika
Peraturan Menteri Dalam Negeri
pemerintah
dekat
Nomor 28 Tahun 2006.Menurut
dengan masyarakat yang dilayaninya.
Permendagri ini, yang dimaksud
berada
sangat
Kebijakan
Pemekaran
dengan pembentukan desa adalah
Wilayah Desa secara intensif hingga
penggabungan beberapa desa, atau
saat
di
bagian desa yang bersandingan, atau
Indonesia sebagai salah satu jalan
pemekaran dari satu desa menjadi
untuk pemerataan pembangunan dan
dua
meningkatkan
pembentukan desa di luar desa yang
ini
telah
berkembang
kesejahteraan
masyarakat.Secara
historis,
desa
telah
desa
atau
ada.
Dengan
lebih,
kata
atau
lain,
merupakan cikal bakal terbentuknya
Permendagri ini mengatur secara
masyarakat politik dan pemerintahan
bersamaan
di Indonesia jauh sebelum bangsa ini
penggabungan
terbentuk.
desa. Pembentukan desa bertujuan
Menurut
Peraturan
paket atau
pembentukan, penghapusan
untuk
meningkatkan
publik
guna
terwujudnya
pelayanan
desa Tempok), Desa Pinabetengan
mempercepat
Selatan
kesejahteraan
pinabetengan),
masyarakat desa.
(pemekaran Desa
desa Pinaesaan
(pemekaran dari satu jaga desa
Kecamatan
Tompaso
Talikuran
dan
Tempok).
Desa
merupakan salahsatu kecamatan di
Tompaso II Utara (pemekaran dari
kabupaten
propinsi
desa Tompaso II), Desa Tonsewer
dibentuk
Selatan
Minahasa
Sulawesi
Utara
yang
(pemekaran
dari
berdasarkan surat keputusan bupati
tonsewer),
Desa
Toure
kepala daerah tingkat II Minahasa
(pemekaran dari desa Toure).
desa II
No. PEM. 1/1/27/62 tanggal 15
Oleh karena desa merupakan
Maret 1962.Sampai dengan bulan
kesatuan masyarakat hukum yang
juli tahun 2008,wilayah kecamatan
memiliki batas-batas wilayah yang
Tompaso terdiri dari 11(sebelas)
berwenang
desa,yaitu
Tolok,Desa
mengurus kepentingan masyarakat
Kamanga,Desa
setempat berdasarkan asal usul dan
Talikuran,Desa
adat istiadat setempat, maka sesuai
Liba,Desa Tempok,Desa Tompaso
dengan aspirasi serta perkembangan
II,Desa
situasi dan kondisi masyarakat yang
Desa
Tember,Desa Sendangan,
Desa
Pinabetengan,Desa
Tonsewer,Desa
Touure.
mengatur
dan
lebih dinamis, telah
menuntut
demikian pada tahun 2008 telah
adanya
pelayanan
dibentuk 2 desa baru yaitu Desa
publik
Kamanga Dua(Pemekaran dari desa
pembangunan dan kemasyarakatan
kamanga) dan desa Pinabetengan
guna
Utara
kesejahteraan
(pemekaran
Namun
untuk
dari
desa
peningkatan di
bidang
administrasi,
mempercepat
terwujudnya
masyarakat,maka
pinabetengan). Dan pada tahun 2012
pemerintah
melalui
kebijakan pemekaran desa yang ada
surat
keputusan
Bupati
No.515 thn 2012 dimekarkan 7
di
desa,yaitu
pemekaran
.
Desa
Tolok
Satu
Minahasa
kabupaten
Minahasa,termasuk
desa
di
(pemekaran dari desa Tolok), Desa
Tompaso.Diharapkan
Tempok Selatan (pemekaran dari
Desa
baru
membuat
ini
kecamatan pembentukan
akan
semakin
terfokusnya
penyelenggaraan
pemerintahan,pembangunan
dan
pelayanan
kepada
administrasi,walaupun masih juga terlihat beberapa kelemahan dalam pemberian
pelayanan
hal
ini
masyarakat.Penulis mengambil tiga
disebabkan karena minimnya sarana
desa
dan prasarana pemerintahan.
pemekaran
sebagai
tempat
penelitian,yaitu di Desa Tolok 1, Desa
Tempok
Selatan,dan
Desa
METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian
Kamanga 2 kecamatan Tompaso. Penelitian ini menggunakan
Adapun kondisi riil desa Tolok 1 yang merupakan hasil pemekaran dari
desa
Tolok
memiliki
luas
wilayah 120 Ha dengan jumlah penduduk 677 Jiwa Jumlah Kepala keluarga
220
KK,Desa
Tempok
Selatan memiliki luas wilayah 70 Ha dengan jumlah penduduk 659 jiwa jumlah kepala keluarga 201 KK,Desa kamanga 2 memiliki luas wilayah 96 Ha jumlah penduduk 1173 Jiwa jumlah
kepala
keluarga
353
KK.Masalah nyata proses pelayanan umum
seperti
pembuatan
keterangan
surat
KTP,KK,Kurang
Mampu(miskin),tanah,dll saat desa
jenis
secara
efektif.Dengan
Implementasi dirasakan
adanya
pemekaran
membawa
desa
perubahan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik
seperti
di
bidang
dengan
menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana
peneliti
adalah
instrument
sebagai
kunci,bersifat
deskriptif.Menekankan
pada
proses,analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna
generalisasi.Dalam kualitatif,data
dari
pada
penelitian
dituangkan
secara
deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian(Sugiyono,2012) B. Desain dan Fokus Penelitian Penelitian ini didesain untuk
ini belum dimekarkan dirasakan masih berbelit dan tak terkendali
penelitian
melihat,
menggambarkan,
menganalisis,
mencatat
menginterprestasikan lapangan
khususnya
dan dan kondisi
mengenai
implementasi kebijakan pemekaran desa
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
publik
di
Tompaso,Kabupaten
kecamatan
Teknik Pengumpulan Data
Minahasa.
yang digunakan dalam penelitian ini
Penelitian ini juga didesain untuk
adalah data
memperoleh informasi yang objektif.
sekunder.
Penelitian
E. Teknik Analisis Data
ini
difokuskan
pada
Implementasi kebijakan pemekaran desa
dalam
pelayanan
penyelenggaraan
publik
dikecamatan
Tompaso,Kabupaten Minahasa. Adapun
indikator
primer
Data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara
kualitatif
menggunakan yang
implementasi kebijakan pemekaran
Moleong,2010).Analisis
desa,yaitu
kualitatif
menurut teori
variabel
proses
penelitian kualitatif dari Milles dan Hubberman(dalam
empat
dengan
model
dijadikan acuan dalam membahas
ada
dan data
terdiri
data dari
tiga
Edward III yaitu;
langkah,yaitu terdiri dari : reduksi
komunikasi, sumber daya, disposisi
data,penyajian data,dan penarikan
dan struktur birokrasi.
kesimpulan/verifikasi.
C. Informan Penelitian
HASIL
Dalam kualitatif,sampel
penelitian atau
2012
:
55)
dimana
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu,seperti orang tersebut dianggap paling tahu
PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Implementasi
tentang apa yang kita harapkan.
pemekaran
Dengan
Tompaso
jumlah
demikian Informan
keseluruhan di
DAN
informan
dipilih secara purposive sampling (Sugiyono
PENELITIAN
tiga
desa
pelayanan
desa dalam publik
kebijakan di
kecamatan
penyelenggaraan sudah
cukup
pemekaran di kecamatan Tompaso
berhasil,karena
dalam penelitian ini ada 25orang.
diimplementasikan tidak mengalami
D. Instrumen dan Pengumpulan Data
kegagalan walaupun memang awal
Teknik
diimplementasikan
saat
mengalami
beberapa kendala seperti sumber
masih
daya
masih
prasarana yang tidak memadai.Kalau
menjadi
dana itu tidak menjadi masalah
implementasi
karena selain dari dana pemerintah
yang
dikerahkan
minim,namun
itu
tidak
masalah
dalam
kebijakan
pemekaran
desa
di
minim,juga
ada
juga
sarana
swadaya
dan
dari
Kecamatan Tompaso.
masyarakat,tetapi mengenai sarana
1. Komunikasi
dan
Hasil beberapa bahwa
wawancara
informan ketika
prasarana
masih
sangat
dengan
minim.Hal ini terbukti dilapangan
menujukkan
bahwa sudah 5 tahun desa Kamanga
pemekaran
desa
2 dimekarkan,dan desa Tempok
masyarakat
selatan serta Tolok 1 yang sudah 2
menyambut dengan antusias dan
tahun dimekarkan belum memiliki
sangat
kantor desa dan sarana dan prasarana
diimplementasikan
mendukung
program
pemekaran desa karena masyarakat melalui sosialisasi dari pemerintah
untuk menunjang pelayanan publik. Berdasarkan
hasil
wawancara
desa dapat mengerti bahwa ketika
menujukkan bahwa sumber daya
terjadi pemekaran desa maka akan
manusia para
membawa
mengimplentasikan kebijakan sudah
perubahan
terutama
implementor dalam
dibidang pelayanan publik yang akan
cukup
berhasil,walaupun
semakin
harus
meningkatkan
cepat.Oleh
karena
itu
kepekaan
implementasi pemekaran desa dapat
terhadap
diterima
terutama kecepatan pemerintah untuk
oleh
seluruh
lapisan
kebutuhan
masih
masyarakat
masyarakat.
melakukan pengadaan sarana dan
2. Sumber Daya
prasarana terutama kantor desa untuk
Hasil beberapa
wawancara
menunjang pelayanan publik.
menunjukkan
3. Disposisi
bahwa dalam mengimplementasikan
hasil
kebijakan
informan
dengan
memang
tidak
terlalu
beberapa
wawancara
informan
dengan
menunjukkan
berjalan dengan baik karena pada
masyarakat
merasa
indikator ini masyarakat menilai
ketidakjujuran dan tidak ada sikap
bahwa sumberdaya berupa keahlian
demokratis
dalam
ada
implementasi
kebijakan, alasannya karena sampai
mengalami masalah karena yang
sekarang ketiga desa pemekaran
menjadi pembuat kebijakan adalah
tersebut memiliki hukum tua definif
pemerintah desa setempat dengan
dan
membentuk
hanya
usulan
ditunjuk
dari
berdasarkan
pemerintah
desa
panitia
pemekaran
desa.Berdasarkan hasil wawancara
induk.Kalau awalnya seperti itu tidak
dengan
masalah tetapi kalau sudah dua dan
menujukkan
lima tahun belum ada juga hukum
menilai bahwa pelaksana program
tua
implementasi kebijakan pemekaran
definitif
pelayanan
itu
memengaruhi
publik.Perangkat
desa
beberapa
informan
bahwa
masyarakat
desa sudah cukup baik oleh karena
merupakan salahsatu unsur dapat
itu
diadakannya pemekaran desa.
mengimplementasikan
Selain itu berdasarkan hasil
mereka
telah
mampu pemekaran
desa dengan membentuk struktur
wawancara dilapangan menunjukkan
pemerintahan
desa
bahwa
lengkap,tetapi
alangkah
implementasi
mengalami
yang
telah baiknya
sedikit masalah,karena pemerintah
kalau pelaksana program dalam hal
dinilai tidak adil dalam memberikan
ini
pelayanan.Kalau
meningkatkan
masyarakat
pro
pemerintah
desa
dapat
kemampuan
kepada hukum tua (implementor)
pengetahuan
maka
pemerintahan dan pelayanan publik.
pelayanan
yang
diberikan
mereka
dan
mengenai
cepat dan tanggap, tetapi kalau ada masyarakat
yang
kontra
kepada
hukum tua dilayani tetapi agak
C. Pembahasan 1. Komunikasi Komunikasi
berbelit-belit.
merupakan
proses penyampaian informasi dari 4. Struktur Birokrasi
komunikator
Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan
implementasi
kebijakan pemekaran desa di desa
kepada
komunikan.
Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti
merupakan
proses
penyampaian informasi kebijakan
Kamanga 2,Tempok selatan dan
dari
Tolok
makers) kepada pelaksana kebijakan
1
berjalan
dengan
baik,terutama pada variabel ini tidak
pembuat
kebijakan
(policy
(policy
implementors)
(Widodo,
2011:97).
dilapangan
memang
susunan
pemerintahan desa sudah lengkap
Program
yang
memberikan
namun
untuk
kecakapan
dari
manfaat secara kolektif atau terhadap
prangkat desa sebagai pelaksana
banyak orang akan lebih mudah
program masih sangat kurang oleh
untuk memperoleh dukungan dan
karena
tingkat kepatuhan yang tinggi dari
ketersediannya
target
pemerintahan.Pemerintah
groups
atau
masyarakat
itu
mempengaruhi sarana-prasarana
banyak. Kebijakan pemekaran desa
kurang
dimaksudkan untuk meningkatkan
sarana-prasarana
minim
seperti
pelayanan publik oleh karena itu
kantor
yang
belum
pelaksana program berusaha untuk
dibangun,meja,kursi,komputer yang
mencapai tujuan tersebut.Sesuai hasil
tidak ada mengakibatkan pelayanan
wawancara dilapangan menunjukkan
publik menjadi sedikit terganggu.
bahwa saat ini manfaat pemekaran desa sudah dapat dirasakan karena pelayanan publik menjadi lebih cepat dari sebelumnya walaupun memang tak dapat dipungkiri masih ada beberapa masyarakat
kekurangan sangat
namun mendukung
pemekaran ketiga desa tersebut.
kreatif
yang
desa
mengakibatkan
3. Disposisi Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa
setelah
pemekaran desa diimplementasikan bersamaan juga ditunjuk seorang penjabat hukum tua untuk memimpin desa
pemekaran,karena
ketersediannya
memang
prangkat
desa
merupakan salah satu unsur syarat
2. Sumber Daya Sumber daya ini mencakup
pemekaran.Namun menjadi masalah
sumber daya manusia, anggaran,
di ketiga desa pemekaran tersebut
fasilitas, informasi dan kewenangan
bahwa sudah 5 tahun desa kamanga
yang dijelaskan sebagai berikut :
2 dimekarkan,dan 2 tahun desa
Namun
untuk
variabel
ini
Tempok
selatan
pencapainnya masih sangat kurang
dimekarkan
karena berdasarkan hasil wawancara
dilakasanakan
dan
namun
Tolok
belum
pemilihan
1
juga hukum
tua.Masyarakat
dan
Tokoh
masyarakat menilai ada indikasi
dalam
mengimplementasikan
program pemekaran desa.
politik hingga saat ini belum juga dilaksanakan
pemilihan
tua,dampak hukum
dari
tua
hukum
belum
adanya
definitif
menunjang pelayanan publik menjadi berdasarkan
penuturan masyarakat di desa Tolok 1 masyarakat yang pro kepada hukum tua mendapatkan pelayanan yang baik,jadi ada kesan pilih kasih. 1. Struktur Birokrasi/Organisasi Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pemekaran
kecamatan
Tompaso
desa
di
mengalami
masalah pada variabel ini,karena susunan pemerintahan desa sudah baik namun kualitas dan kemampuan prangkat desa dalam melaksanakan program masih sangat kurang para prangkat
desa
ini
masih
mendapatkan
perlu
pelatihan-
pelatihan.Hanya hukum tua atau sekretaris
desa
saja
yang
kelihatannya berperan aktif,namun menurut masyarakat bahwa hukum tua
juga
mengembangkan
masih
A. Kesimpulan Berdasarkan
adalah
pembangunan kantor desa untuk
terkendala.Dan
PENUTUP
perlu
kemampuannya
uraian
hasil
penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,maka menarik
penulis
kesimpulan
dapat tentang
implementasi kebijakan pemekaran desa
dalam
pelayanan
penyelenggaraan
publik
di
tiga
desa
pemekaran yang ada dikecamatan Tompaso sudah berjalan dengan baik.Walaupun awalnya terjadi tarikmenarik
dalam
pemekaran
desa
namun dapat juga diimplementasikan dengan baik,serta penyelenggaraan pelayanan publikpun dapat berjalan dengan baik walaupun sarana dan prasarana
masih
belum
memadai,seperti kantor desa yang belum ada,fasilitas kantor desa yang rusak
namun
menurut
hasil
penelitian berdasarkan wawancara dengan
masyarakat
pelayanan
berjalan dengan maksimal. Dari
4(Empat)
variabel
implementasi kebijakan pemekaran desa dapat penulis simpulkan bahwa keempat variabel sudah berjalan
dengan baik,walaupun untuk variabel sumber daya dan disposisi masih harus ditingkatkan lagi B. Saran Berdasarkan diatas,maka
kesimpulan
penulis
dapat
memberikan saran sebagai berikut : Implementasi kebijakan pemekaran desa di desa kamanga 2,Tempok selatan dan Tolok 1 sudah berjalan cukup baik,tetapi pemerintah harus bersikap
jujur
dan
menjaga
komitmen
dalam
mengimplementasikan
kebijakan,
serta sangat diharapkan pemerintah desa harus lebih kreatif dan memiliki daya tanggap yang baik agar sebagai implementor melihat
pemerintah dan
sejauhmana
mampu
mengevaluasi keberhasilan
implementasi kebijakan pemekaran desa guna untuk penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih baik lagi dari sekarang ini.Oleh karena itu agar pelayanan publik dapat lebih baik lagi diharapkan pemerintah dapat
memerhatikan
sarana
dan
prasarana desa terutama pengadaan kantor desa.
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,M.2008.Dasar-Dasar Ilmu Politik(Edisi revisi).Jakarta:PT Gramedia Pustaka Umum Dunn, N William.2005.Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Indiahono, Dwiyanto. Perbandingan Administrasi Publik Model,Konsep,danAplikasi,Yo gyakarta: Gava Media, 2009. Ibrahim, H Amin, MA, Dr.2008.Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya, Bandung:Refika Aditama. Islami,Irfan.2001.Analisis Kebijaksanaan,Jakarta:Bumi Aksara Kaloh, J, Dr. 2007.Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokaldan Tantangan Global, Jakarta: Rineka Cipta. Makagansa.H.R.2008.Tantangan Pemekaran Daerah.Yogyakarta.FUSPAD Moleong.2010.Metodologi penelitian kualitatif.Bandung:PT Remaja Rosdakarya. Nugroho, D, Riant.2012.Public policy, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani. 2007.Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta. Rahardjo.D.1999.Pengantar Sosiologi pedesaandan pertanian.Bandung:PT.Maju Mundur
Sarundajang,S.H. 2000.Penerapan Otonomi Daerah Untuk Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Menghadapi Tantangan Global, Jakarta:Taskap Regular Angkatan XXXIII Lemhanas, Dephankam RI. Santosa, Pandji,Dr.2009.Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: Refika Aditama Sinambela,Poltak.Lijan.2010. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara Sugiyono.2012.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung;Alfabeta. Suharto,Edi.Analisis Kebijakan Publik.2005.Analisis kebijakan publik,Bandung:Alfabeta Suwitri.2008.Konsep Dasar Kebijakan Publik,Bandung.PT.Remaja Rosdakarya Tahir,M.T.2007.Prospek Pengembangan desa.Bandung:Fokusmedia. Widjaja,HAW.2003.Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli,bulat dan utuh.Jakarta:Raja Grafindo. Winarno,Budi.Kebijakan publik(Teori dan proses).2007.Yogyakarta:Medi a Pressindo Widodo, Joko, 2011. Analisis Kebijakan
Publik. Malang: Bayumedia Publishing Sumber-sumber lain PP NO 72 TAHUN 2005 PERMENDAGRI NO 28 TAHUN 2006 PERDA NO 6 TAHUN 2006 KABUPATEN MINAHASA Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan Publik http:/www.forumdesa.org/mudik/mu dik3/mudik2.php,4 juli 2007 Heru2273.blogspot.com,30 April 2014
