Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Studi Di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud. Oleh Elvike Dian Mamahit Nim : 110813093 Abstrak Kebijakan Pemekaran Desa Sawang Utara merupakan sebuah terobosan untuk mempercepat juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentan kendali pemerintah, mendekatkan jarak antara pemerintah desa dengan masyarakat, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud. Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa sawang utara pada bulan Februari 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif kualitatif dengan Subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan pemekaran desa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sarana prasarana desa. Beberapa faktor penghambat dalam pelayanan kepada masyarakat : kurang kerja sama atau koordinasi antara kepala desa dan aparat desa serta BPD, kurangnya pendapatan asli desa, rendahnya latar belakang pendidikan aparat desa dan masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana desa.
Kata kunci : Kebijakan Pemekaran Desa, dan Pelayanan Kepada Masyarakat
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasca adanya otonomi daerah, setiap daerah pada dasarnya dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan asas 1
desentralisasi dimana setiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Berarti Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan banyak kemajuan dan perkembangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pada hakekatnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah yaitu pemekaran wilayah yang merupakan kepentingan nasional dan bermanfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan,begitu juga dalam perkembangan desa sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan. Jadi desa merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan Negara. Pemekaran wilayah desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembanggunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan dari pemekaran desa yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidak terjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk di samping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relative dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relative jauh dari pusat pemerintahan. Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Pelayanan Publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait denggan penyelenggara pelayanan public, dan terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan public yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Namun berbagai isu yang muncul dikalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang di terima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan masyarakat. Hingga saat ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terkadang masih sulit untuk dapat di akses langsung oleh masyarakat, dan memiliki masalah seperti : Rendahnya pendidikan aparat, kurangnya sarana dan prasarana penunjang lainnya. Ini menjadi cermin rendahnya kualitas pelayanan umum di daerah termasuk di desa Sawang Utara. Desa Sawang Utara ini merupakan wilayanh desa yang dimekarkan dari wilayah induk yaitu Desa Sawang dengan jumlah penduduk sebelum dimekarkan 780 jiwa, dengan luas wilayah 3000 Ha. Pada tahun 2006 di mekarkan jadi desa Sawang 2
Utara. Pemekaran ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pemekaran 35 (tiga puluh lima) Desa. Seperti yang terjadi diwilayah-wilayah yang telah dimekarkan, pelayan kepada masyarakat yang sebenarnya menjadi alasan untuk dilakukan pemekaran tersebut, justru masalahmasalah tersebut sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Dari sini nampak pelayanan kepada masyarakat masih cenderung kurang optimal dan masih memiliki berbagai kelemahan, maka dari uraian singkat diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang ”Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud”. B. Rumusan Masalah Bagaimana kebijakan pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud. C. Tujuan Penelitian untuk mengetahui kebijakan pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Desa Sawang Utara Kec. Melonguane Kab.Talaud. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Kebijakan Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik. Kebijakan pada hakekatnya dibuat untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan pemerintahan yang semakin komplek. Dengan melewati proses usulan, perumusan, dan legitimasi sebuah kebijakan pada akhirnya dapat dihasilkan, untuk selanjutnya diputuskan dan dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Menurut Lasswell (1970), kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices). Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu mengenai sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.Menurut Anderson (1979), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a purposive corse of problem or matter of concern). Jadi kebijakan public sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Berbagai implikasi dari pengertian diatas ini adalah bahwa kebijakan public memiliki karakterristik sebagai beriku :
3
1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan, 2. Berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, 3. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, 4. Bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negative dalam arti keputusan itu bermaksud untuk melakukan sesuatu, 5. Kebijakan itu didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa. Menurut Thomas R. Dye pelayanan public adalah whatever government chose to do or not to do (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dari definisi ini, maka kebijakan public adalah segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. B. Konsep Pemekaran Desa Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri (Poerwadarminta, 2005). Jadi dengan demikian wilayah pemekaran adalah suatu wilayah yang sebelumnya suatu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Wijaya : 2003). Jadi otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Berdasarkan UU No.6 tentang Desa tahun 2014 syarat-syarat pembentukan desa yaitu : batas usia desa induk paling sedikit lima tahunterhitung sejak pembentukan, jumlah penduduk yaitu: wilayah sulawesi utara paling sedikit 3.000(tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga, wilayah kerja yang dimiliki akses transportasi antar wilayah; sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa; memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; batas wilayah desa
4
yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota, sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan public , tersediannya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul, adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembengunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Pemekaran wilayah desa tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah desa yang kuat demi tercapainya kesejahteraan, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan serta mampu meningkatkan pengembangan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. C. Konsep Pelayanan Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakekatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakekat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakekat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaanya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas bidangbidang tertentukedua fungsi tersebut (Siagian, 2001). Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh pihak lain yang memiliki hak atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pelayanan Masyarakat (Woworruntu 1997:11) adalah sikap menolong, bersahabat dan profesional yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan kembali. Secara umum, pelayanan kepada masyarakat pada hakekatnya dapat diartikan sebagai pemenuhan segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan urusan administrasi, pembangunan yang bertujuan mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hakekatnya yaitu perencanaan pembangunan diwilayah pedesaan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setempat serta pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , Pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
5
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Dalam pasal 4 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jadi berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pemerintah harus mempersiapkan seluruh aparatnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sopan santun dalam melayani masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas pelayanan public secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu: sistem, kelembagaan sumber daya manausia, dan keuangan.
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikadengan tujuan yang ingin di capai, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. B. Fokus Penelitian Dalam penelitian kualitatif terdapat focus penelitian yang membatasi masalah untuk diteliti. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kebijakan pemekaran desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Desa Sawang Utara. C. Lokasi Penelitian Yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Desa Sawang Utara, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud. D. Informan Penelitian Informan pada penelitian ini ada 10 orang yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kepala Desa Sawang Utara (1 orang) Sekretaris Desa Sawang Utara (1 orang) Kepala-kepala Lingkungan Desa Sawang Utara (3 orang) BPD (1 orang) Masyarakat umum (2 orang) Tokoh-tokoh masyarakat (2 orang)
6
E. Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau yang disebut dengan pedoman Wawancara. F. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. G. Teknik Analisa Data Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut : 1. Pengumpulan Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Sejarah Pemekaran Desa Pada tahun 2007 Desa sawang dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Sawang Utara. Ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pemekaran 35 Desa. Adapun batas-batas wilayah Desa Sawang utara sebagai berikut : Sebelah Utara
: berbatasan dengan Desa Tarun
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan Desa Sawang
Sebelah Timur
: berbatasan dengan Hutan dan Perkebunan
Sebelah Barat
: berbatasan dengan Laut Sulawesi
B. Keadaan Gografis Desa Sawang Utara merupakan salah satu Desa yang berada diwilayah Kecamatan Melonguane. Dari Ibukota Kecamatan atau Kabupaten, Desa Sawang Utara terletak di sebelah timur dengan jarak kurang lebih 2,5 KM. Jarak ini dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor) dengan waktu tempuh antara 10-20 menit. Luas wilayah Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud berdasarkan data yang ada dikantor Desa Sawang Utara yaitu 240 Ha, dengan rincian sebagai berikut : 7
Luas Wilayah Desa Sawang Utara Pekarangan Perkebunan Jumlah C. Keadaan Penduduk dan tingkat pekerjaan
: 240 Ha : 10 Ha : 230 Ha : 240 Ha
Keadaan demografi merupakan gambaran cirri-ciri penduduk suatu daerah dilihat dari berbagai aspek. Sesuai dengan data statistic yang ada di kantor Desa Sawang Utara terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk 471 jiwa yang terdiri dari laki-laki 247 jiwa dan perempuan 224 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 138 KK. Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis tingkat pekerjaan (mata pencaharian) di Desa Sawang Utara memiliki potensi yang berbeda-beda. D. Keadaan Sosial Budaya 1. Agama Masyarakat Desa Sawang Utara sebagian besar menganut agama Kristen Protestan , hanya 2 orang yang beragama Islam. Kehidupan antar umat beragama berjalan dengan baik. Dalam kehidupan bermasyarakat kehidupan antar sesama tetap berjalan harmonis dan tidak pernah terjadi pertentangan antar pemeluk agama lain. Salah satu yang turut menunjang kegiatan peribadatan adalah ketersediaan sarana peribadatan itu sendiri. Sarana peribadatan yang ada di Desa Sawang Utara yaitu 1 gedung gereja GPDI. 2. Pendidikan Bidang pendidikan merupakan bagian yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Keadaan pendidikan di desa ini bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan dimana dapat terlihat banyaknya animo masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka, walaupun dengan keterbatasan ekonomi. Kesadaran akan pentingnya para orang tua untuk menyekolahkan anakanaknya masih sangat tinggi. Sarana pendidikan yang ada di Desa sawang Utara 1 Gedung SD
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kebijakan Pemekaran Desa Dan Pelayanan Kepada Masyarakat
8
Kebijakan pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan public dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, dengan kata lain meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang di mekarkan. Sebelum adanya pemekaran di dua desa tersebut dari segi pemerintahannya dalam pelayanan kepada masyarakat memang ada kesulitan karena melihat kondisi desa dengan jumlah penduduk 780 jiwa dan luas wilayah 3000 Ha, di bagi dalam tiga dusun, dengan jumlah aparat 9 orang jelas pelayanannya kurang maksimal, karena jarak antara rumah penduduk dengan kantor desa lumayan jauh. Banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah inilah membuat pelayanannya kurang maksimal, sehingga aparat desa (kepala lingkungan ) kurang aktif. Dalam bidang administrasi pengurusan akte, kartu keluarga dan lain-lain pelayanannya lambat, dan prosesnya lama. Di bidang Sarana dan Prasarana memiliki kantor desa, balai desa, puskesmas desa, jalan desa namun di beberapa tempat kondisinya rusak dan berlubang. Setelah di adakannya pemekaran desa Sawang Utara proses pelayanannya sudah cepat dan akses pelayanan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi alasan inilah yang menjadi peluang terhadap pemekaran wilayah desa Sawang Utara. Namun, tetap saja ada kendala yang terjadi pada wilayah yang dimekarkan beberapa fungsi pelayanan public tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kesiapan dari aparat desa yang berada di desa yang dimekarkan. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani tentunya mengharapkan bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak-pihak yang sudah diberikan wewenang untuk itu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Aparat Desa khususnya Desa Sawang Utara. Pemekaran desa selayaknya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan disamping memperhatikan persyaratan yang sudah diatur pemerintah dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang tersebut pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa dan persyaratan antara lain : memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Dalam melakukan penelitian tentang kebijakan pemekaran desa Sawang Utara dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penulis melakukan wawancara mendalam (deep interview) dengan beberapa pihak yang penulis anggap bisa memberikan data tentang objek yang diteliti. Pihak-pihak yang dimaksud selain dari aparat desa sebagai penyedia pelayanan di Desa Sawang Utara, juga beberapa pihak yang merupakan tokoh masyarakat. Berikut adalah wawancara yang dilakukan diperoleh kesimpulan :
9
-
Informan MM, tingkat pendidikan SMA, selaku Kepala Desa di Desa Sawang Utara
Berdasarkan hasil wawancara untuk mengetahui apakah kebijakan pemekaran desa Sawang Utara dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? MM mengatakan : “ Setelah dimekarkan menjadi desa Sawang Utara, pelayana kepada masyarakat desa Sawang Utara jelas mengalami perubahan, contohnya dalam pengurusan administrasi termasuk pengurusan surat keterangan akte kelahiran, KTP, dll pengurusannya tidak antri, dan langsung kami layani. Jadi tidak memakan waktu lama dan jarak ke kantor desa semakin dekat. Dalam melayani masyarakat khusunya yang menyangkut administrasi kami berusaha memenuhi setiap kebutuhan masyarakat tentunya dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Selaku aparatur desa yang salah satu tugasnya melayani masyarakat, kami melayani masyarakat semaksimal mungkin”. Informan J.M selaku Ketua BPD Desa Sawang Utara mengatakan : “Setelah dimekarkan Desa Sawang Utara jelas ada peningkatan dalam pelayanan kepada masyaraka. Karena pemekaran desa mempersempit rentang kendali, memperdekat jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan kantor desa untuk mengurus administrasi menjadi lebih dekat. Begitu juga dalam pembangunan infrastruktur. Karena waktu belum di mekarkan jalan desa yang ada di desa Sawang yang di mekarkan ini belum di aspal, berlubang. Dan sering juga jika musim ombak, rumah warga yang di pinggiran pantai sering kemasukan air laut. Setelah dimekarkan sedikit demi sedikit jalan raya sudah diperbaiki, sudah ada talud pantai, drainase jalan desa dan bahkan di tambah dengan pembuatan jalan rabat biton dan jalan produksi”. Informan Dance. S Selaku Tokoh Adat Desa Sawang Utara mengatakan: “Dengan adanya pemekaran Desa Sawang Utara pelayanan kepada masyarakat dalam bagian administrasi jadi lebih baik karena ada rasa kekeluargaan, ramah, dan lebih penting prosesnya cepat. Yang menjadi masalah yaitu dalam perluasan jalan ada sebagian masyarakat yang tidak setuju, namun sudah diatasi, masalah perbaikan jalan berlubang, belum ada kantor desa, dan keamanan di Desa Sawang Utara Polkam tidak sanggup menangani sendiri karena kadang yang saya lihat polkamnya sendiri mabuk. Yah semoga kedepan ada perbaikan dari pemerintah desa”. B. Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Pelayanan di Bidang Administratif
10
Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dokumen ini antara lain KTP, Akte Kelahiran, Kartu keluarga, surat keterangan dalam pengurusan beasiswa, dan lain-lain. Dalam usaha untuk memenuhi dan melayani berbagai kebutuhan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pemerintahan, maka pemerintah Desa Sawang Utara telah memberikan berbagai program pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin. Pemerintah desa juga melakukan program penyaluran Beras Miskin (Raskin) yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Penulis juga melakukan wawancara dengan anggota masyarakat E.S mengatakan : “Dalam pengurusan di bagian administrasi sekarang sudah meningkat. Prosesnya cepat dan langsung ditunggu.. Beda dengan dulu waktu belum dimekarkan sampai berhari-hari karena antri dan memang prosenya lama. Dan untuk biaya administrasi dalam proses pembuatan Kartu keluarga yaitu Rp. 10.000. Dan untuk biaya ini saya pikir wajar tidak terlalu mahal yang menjadi kendala yaitu pengalaman saya waktu ke Kantor Desa Kepala Desa tidak ada di tempat istrinya mengantikan tugas bidang adminstrasi tapi kalau kedua-duanya tidak tidak ada ditempat jelas tidak ada yang mengantikan”. Berikut wawancara dengan Kepala Lingkungan Dusun II A.B mengatakan : “Yang menjadi kendala dalam pelayanan administrasi adalah kurangnya fasilitas penunjang gedung seperti lemari arsip, meja hanya satu. 2. Pelayanan Di Bidang Pendidikan Menurut UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Berdasarkan definisi tersebut tentu saja pendidikan menjadi tolok ukur dari mutu SDM masyarakat. Dari data yang penulis peroleh, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sawang Utara dapat dikatakan cukup baik. Fasilitas mulai dari gedung sekolah dan juga sarana belajar yang ada di Sekolah sudah dapat melengkapi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mengingat pula fasilitas gedung Sekolah yang ada di Desa Sawang Utara yaitu hanya 1unit gedung SD, dan tidak menjadi kendala karena letak sekolah berada di tengah Desa.
11
Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa penduduk Desa Sawang Utara sebagian besar adalah berpendidikan menengah atau dapat menyelesaikan pendidikan tingkat SMA/sederajat. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk anakanak mereka cukup tinggi. Sesuai data yang diperoleh penulis, sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin mudah pula dalam mencari pekerjaan. Meski kualitas pendidikan di desa Sawang Utara dapat dikatakan cukup baik, masyarakat berharap aparatur pemerintah juga sering bersosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya sekolah/ pendidikan kepada masyarakat yang belum menyekolahkan anaknya bahkan kepada anak-anak yang putus sekolah. 3. Pelayanan Di Bidang Ekonomi Mata pencaharian masyarakat Desa Sawang Utara beraneka ragam. Di antarannya Petani, Pedagang, Tukang, Nelayan, PNS, Polri, Pensiunan PNS/POLRI/TNI dan lain sebagainya. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sector pertanian dan perikanan serta peternakan. Adapun permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dibidang ekonomi pada saat ini antara lain : -
-
Dalam Pertanian :Pertanian di Desa Sawang Utara panen tanaman palawija, maupun tanaman kelapa kurang produksinya akibat serangan hamaseksava begitu juga dengan tanaman pala semakin hari semakin menurun produksinya, dan stok pangan pada musim pancaroba menurun. Dalam Tenaga kerja :Masih banyak pengangguran Dalam Nelayan : setidaknya menjadi perhatian khusus pemerintah dimana kekayaan laut begitu banyak, namun dari segi pemanfaatan belum maksimal, karena para beberapa nelayan hanya menggunakan alat tradisional, dan pengetahuan menangkap ikan masih minim.
Masyarakat sangat berharap adanya perhatian dan bantuan pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah Desa Sawang Utara untuk dapat mendukung perekonomian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sawang Utara dalam pelayanan di bidang ekonomi ini yaitu : untuk mendukung peningkatan usaha pendapatan petani dan nelayan, kegiatan yang dilakukan pemerintah desa Sawang Utara bekerjasama dengan pemerintah kabupaten yaitu pengadaan pupuk urea, dan lima unit pontong ke kelompok nelayan. 4. Pelayanan di Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatan di Desa Sawang Utara memang belum memadai karena tidak adanya sarana puskemas di Desa Sawang Utara. Namun tidak menjadi kendala
12
di masyarakat karena puskesmas masih bisa di jangkau oleh masyarakat. Keberadaan puskesmas berada di Kecamatan Melonguane hanya berjarak 2,5 KM. a). Permasalahan yang dihadapi di Bidang Kesehatan - Belum adanya puskesmas di Desa Sawang Utara - Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan Menurut wawancara dengan Kepala Dusun I Agustina. A mengatakan : “Salah satu hambatan dalam Posiandu selain kekurangan tenaga medis, kadernya lalai tidak terlalu aktif, namun kegiatan Posiandu tetap berjalan”. Sejauh ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup baik. Sesuai dengan data yang ada di kantor desa, kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah Desa Sawang Utara dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu: -
Membuat 6 unit MCK Tambahan tenaga medis Sarana 5. Pelayanan Dalam Bidang Pembangunan Saranan Dan Prasarana Di Desa Berikut beberapa program pemerintah desa Sawang Utara kerja sama dengan PNPM Mandiri yang sudah di selesaikan - Drainase jalan desa, ( p= 250 m),untuk mencegah penggenangan air - Talut pantai ( p= 91 m) untuk mencegah abrasi dan erosi - Jalan desa ( p= 650 m ), untuk menunjang aktifitas warga - Jalan produksi ( p= 2500 m ), untuk menunjang aktifitas masyarakat untuk pergi ke kebun. C. Kendala Dan Harapan Masyarakat a. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat dan Aparat Desa Latar belakang pendidikan juga merupakan salah satu aspek penting. Rendahnya pendidikan akan mempengaruhi rendahnya wawasan dan pengetahuan. Contohnya dalam pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan yang ada di desa, pemerintah Desa Sawang Utara harus memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, dan tentunya dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi kendala adalah masih kurangnya SDM aparat pemerintah desa Sawang Utara dan masyarakat secara umum (nelayan, petani) yang ada di Desa Sawang Utara. Dan menurut data yang diperoleh ada empat anak putus sekolah, dan kenakalan remaja cenderung meningkat. Oleh karena itu sangat diharapkan peran pemerintah desa Sawang Utara bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dalam menangani masalah pembangunan di bidang pendidikan 13
tersebut khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia, meningkatkan pengetahuan keterampilan masyarakat, melalui berbagai bentuk pelatihan, sosialisasi. Sehingga ada pengalaman, wawasan, dan keterampilan yang luas bagi pemerintah desa Sawang Utara dalam menjalankan pemerintahan dan begitu juga dengan masyarakat secara umum. b. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Desa Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian di Desa Sawang Utara masih ada beberapa sarana desa yang menjadi masalah seperti jalan yang berlubang, tidak ada penerang jalan (lampu jalan), belum ada Kantor Desa, dan Balai Desa. Tidak ada gedung TK di di desa Sawang Utara, Untuk saat ini rumah Kepala Desa dijadikan kantor desa sementara. Masyarakat juga sangat mengelukan masalah jalan desa yang masih belum diperbaiki. Mereka berharap pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut karena masih ada jalan yang berlubang. Dalam menangani masalah ini, penulis berkesempatan wawancara dengan Perangkat Desa Maxi. P selaku Kaur Pembangunan, mengatakan : “ Kendala yang sering dihadapi pemerintah desa adalah keterbatasan dana. Di sebabkan karena pendapatan desa umumnya banyak bergantung pada Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pemerintah. Sehingga dalam menangani masalah jalan rusak dan masalah lainnya sampai sekarang pemerintah belum dapat memperbaiki karena belum ada anggaran.” Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa pemerintah desa Sawang Utara kerja sama dengan PNPM Mandiri sudah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana seperti: pembuatan jalan desa/ rabat biton, pembuatan jalan produksi, pembuatan talud pantai, dan drainase jalan desa. Namun saat ini pemerintah belum bisa melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana karena terkendala oleh dana. BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Setelah melakukan hasil penelitian tentang Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Sawang Urata Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dengan adanya pemekaran desa ternyata pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat meningkat. Meskipun belum sepenuhnya maksimal, namun sedikit demi sedikit membawa perubahan bagi masyarakat dan pemerintah yaitu meningkatnya pelayanan kepada masyarakat baik di bidang administrasi dan pembangunan sarana dan prasarana. Kebijakan pemekaran desa bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan public dengan masyarakat sebagai penerima 14
pelayanan. Sehingga dapat mempermudah pelayanan, proses pengurusannya lebih cepat, dan jarak antara kantor desa dan rumah penduduk jadi lebih dekat. Berikut bebera kendala yang ditemukan di lapangan seperti latar belakang pendidikan masyarakat dan aparat desa yang rendah, dan kurangnya sarana prasarana desa. 2. Desa Sawang Utara dimekarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 20 tahun 2006 tentang Pemekaran 35 Desa. Setelah sudah sembilan tahun dimekarkan kebijakan pemekaran desa Sawang Utara dalam peningkatan pelayanan sampai saat ini masih belum sepenuhnya maksimal karena masih kurangnya sarana dan prasarana desa sebagai penunjang pelayanan seperti : a. balai desa dan kantor desa. b. Infrastruktur jalan raya yang masih berlubang di beberapa tempat belum diperbaiki (tetap rusak pra pemekaran) c. Minimnya sarana penunjang pemerintahan seperti meja, dan lemari arsi[. 3. Berikut beberapa faktor penghambat dalam pelayanan kepada masyarakat a. Kurangnya kerja sama atau koordinasi antara Kepala desa dan aparat desa, b. Kurangnya pendapatan asli desa c. Rendahnya latar belakan pendidikan aparat dan masyarakat desa Sawang Utara B. Saran 1. Setiap wilayah pemekaran hendaknya lebih memperbesar porsi anggaran bagi pembangunan, khususnya untuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum, sehingga kualitas pembangunan manusia di daerah akan meningkat yang akan turut memacu pembangunan daerah di masa mendatang dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan terampil. 2. Perlu adanya usaha keras dari pemerintah desa untuk membangun sarana dan prasarana desa seperti : - Perlu di perbaiki jalan desa yang rusak dan berlubang - Perlu di bangun balai desa dan kantor desa - perlengkapan kantor desa seperti lemari arsip dan meja, untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Agar pelayanan lebih efektif. 3. Dalam pelayanan public pemerinta desa Sawang Utara seharusnya - bekerja sama dengan Perangkat Desa, Tokoh-tokoh masyarakat, BPD dan seluruh masyarakat yang ada. - lebih memperhatikan dan meningkatkan tugas pokok dan fungi pemerintah desa.
15
DAFTAR PUSTAKA Anderson, James, Public Policy Making, Second edition, Holt, Rinehart and Wiston, 1979 dalam Islamy, Irfan, 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, cetakan 12, Jakarta : Bumi Aksara Agus Dwiyanto, 2009, Otonomi Daerah, Jakarta: PT Gramedia Dunn William N, 1994,Public Policy Analysis: An Introduction.New Jersey: Prentice-Hall International,Inc,Englewood Cliffs. Dye Thomas R,1981,Unterstanding Public Policy. Prentice-Hall,Inc,Englewood Cliffs. Lasswell, Abraham Kaplan,1970. Power and Society, New Haven: Yale University Press. Lubis Solly. 2007. Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju Moener, H.A.S, 2002. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara Pasolong Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik, Bandung : Alfabeta Purwadarminto, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka Ratminto dan Atik SeptinWinarsih, 2005, Manajemen Pelayanan,Yogyakarta: Pustaka Belajar. Rustiadi Erna, Saefulhakim, dan Dyah R panuju (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. DKI Jakarta : Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia Sarangi, Tumpal P, 2004. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Yokyakarta : IRE Press Sugiono,(2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta Taringan Robinson, 2005, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Penerbit Bumi Aksara Jakarta. Waworuntu, 1997. Dasar-Dasar Keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat, Jakarta : Gramedia
16
Widjaja, HAW ,2012, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Sumber-sumber lain:
UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 12 tahun 2008, Amandemen UU Otonomi Daerah UU No.25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik UU RI No.10 tahun 2007 tentang Pemekaran wilayah di Indonesia UU No.6 tahun 2014 tentang Desa PP No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang desa UU No.8 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulut Perda Kabupaten Talaud No. 20 Tahun 2006 tentang Pemekaran 35 Desa Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Gramedia
17
