SKRIPSI
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA TAMPO KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA
Oleh: WAYATI Stb: B1A1 11 103
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016
i
SKRIPSI
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA TAMPO KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA
Oleh: WAYATI Stb: B1A1 11 103
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2016
ii
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA TAMPO KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA
SKRIPSI Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Oleh: WAYATI Stb: B1A1 11 103
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2016 Tanggal 27 Juni 2016
iii
iv
v
vi
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta petunjuk kepada setiap mahkluk ciptaan-Nya, termasuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna”. Salam dan shalawat dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pencerah yang menuntun ummatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan segala ilmu dan ajarannya. Penulis skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, untuk memberikan pengalaman kepada penulis dalam meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapakan kritik serta saran yang membangun dan memotivasi penulis agar lebih baik di masa yang akan datang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril. Khususnya untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak La Diki dan Ibu Wa ode Ndosina yang selalu mendoakan, memotivasi, mendukung pilihan ananda tercinta. Untuk itu ananda mengucapkan terima kasih atas doa dan segala dukungannya serta telah menjadi orang tua terbaik bagi ananda. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggitingginya kepada semua pihak yang mendukung tercapainya karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis mengucapakan terima kasih yang setulusnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS, selaku Rektor Halu Oleo Kendari vii
2. Ibu Dr.Hj. Rostin, SE.,M.S, Selaku Dekan Fakulatas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. 3. Ibu Dr. Rosnawintang, SE., M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. 4. Bapak dan Dr. H. Gamsir, SE.,M.Si. dan Muh. Armawaddi, SE.,M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saya saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Bapak Dosen
Tim Penguji, yang telah memberikan saya saran dan
masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 6. Keluargaku tersayang, Nur Naila, Joni, Joma, Iman, yang selalu memberikan saya motivasi dan dukungan sehinggan penelitian ini dapat diselesaikan. 7. Kakasihku Hasan, saya ucapkan terima kasih, atas
dukungan dan
dorongan sehingga penelitian ini dapat diselasaikan. 8. Sahabat-sahabatku, Jusna, Yuyun, Asriani, Sariati, Nurwanti, Cica, Hardin, Lili warni, Tina serta Rekan-Rekan Mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UHO yang selalu memberikan saya motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 9. Pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta sumbangsih wawasan dan pemikiran bagi seluruh pihak yang membacanya.
Kendari, juni 2016
Penulis
viii
ABSTRACT WAYATI. Government Role In Improving Rural Public Participation In the village Tampo Napabalano District of Muna, supervisor: H.Gamsir and Muhamad Armawaddin. This study aims to determine how the level of public participation and the role of village governments to improve community participation in village Tampo. The analytical tool used in this research is analysis descriptive statistics were used to describe the level of public participation and the role of village government in increasing the participation based on the data samples followed by final conclusions recapitulation. The results showed the level of community participation in general total value obtained from respondents to the level of community participation among the average score is high, the level of participation mark (tokenism) amounted to 63.81 percent, to the average score being that the level of Non Participation amounting to 57.15 percent, and the average score is lower that rate amounted to 35.19 percent of Power Society. While the role of village governments to improve community participation include the supervision of the community, service to the community, and the development of the society. Those variables are already well underway for his government's rural and village officials directly involved spaciousness to monitor or supervise the public every activity in the village. The government in collaboration with the village community and village governments also provide motivation in the implementation of the development process as well as village officials conduct socialization, evaluation by the public when the development program tobe implemented in the village.
Keywords: Role of the Village Government, Public Participation.
ix
ABSTRAK WAYATI. Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, pembimbing: H.Gamsir dan Muhamad Armawaddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tampo. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi berdasarkan data sampel yang diikuti dengan kesimpulan akhir rekapitulasi. Hasil penelitian menunjukan tingkat partisipasi masyarakat secara umum total nilai yang diperoleh dari tanggapan responden untuk tingkat partisipasi masyarakat diantaranya skor rata-rata yang tinggi yaitu tingkat tanda partisipasi (Tokenisme) sebesar 63,81 persen, untuk skor rata-rata yang sedang yaitu tingkat Non Partisipasi sebesar 57,15 persen, dan skor rata-rata yang rendah yaitu tingkat Kekuasaan Masyarakat sebesar 35,19 persen. Sedangkan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi pembinaan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat, dan pengembangan terhadap masyarakat. Ketiga variabel tersebut sudah berjalan dengan baik karena pemerinth desa dan aparat desa terjun langsung kelapangan untuk memantau ataupun mengawasi masyarakat setiap kegiatan yang ada di desa. Pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah desa juga memberikan motivasi dalam pelaksanaan proses pembangunan serta pemerintah desa mengadakan sosialisasi, evaluasi dengan masyarakat ketika program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.
Kata Kunci: Peranan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat.
x
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN ……………………………………………........
i
HALAMAN SAMPUL DALAM ………………………………………………...
ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA ……………………..........
iii
HALAMAN PERSETUJUAN …………………………………………..............
iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ……………………………..
v
HALAMAN PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN ....................................
vi
KATA PENGANTAR ............................................................................................
vii
ABSTRACT ............................................................................................................
ix
ABSTRAK ...............................................................................................................
x
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….......
xi
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………….........
xiv
DAFTAR TABEL ................................................................................................... xv
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …………………………………………………….....
1
1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………....
5
1.3 Tujuan Penelitian ………………………………………………….....
5
1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………………….......
6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian …………………………………………...
6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landsan Teoritis ...................................................................................
7
2.1.1 Konsep Peranan Pemerintah Desa ..............................................
7
2.1.2 Konsep Partisipasi Masyarakat …………………………….....
13
2.1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat ……………………………......
18
2.1.4 Konsep Pembangunan Desa……................................................
24
xi
2.3 Kajian Empirik ....................................................................................
29
2.3 Kerangka Pemikiran..............................................................................
32
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian …………………………………….
35
3.2 Rancangan Penelitian .......................................................................... 35 3.3 Populasi Dan Sampel Serta Teknik Pengambilan Sampel 3.3.1 Populasi ……………………………………………………....... 35 3.3.2 Sampel ………………………………………………................. 35 3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel ……………..……….................... 36 3.4 Jenis Dan Sumber Data 3.4.1 Jenis Data …………………………………………………….... 37 3.4.2 Sumber Data………………………………………………......... 37 3.5 Variabel Dan Definisi Operasional Variabel...........…........................ .. 38 3.6 Analisis Data ……………………………………............................... 42
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ………………………………..... 43 4.1.1 Sejarah Singkat Desa Tampo ........................................................ 43 4.1.2. Karakteristik Kependudukan ........................................................ 43 a. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .............................. 44 b. Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur ........................... 45 c. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian ........................ 45 d. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ..................... 47 4.2 Karakteristik Responden ....................................................................... 48 4.2.1 Karakterisstik Responden Menurut Usia...................................... 49 4.2.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin ....................... 50 4.2.3 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan............... 50 4.2.4 Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan ..................... 51 4.3. Hasil Penelitian ................................................................................... 52 xii
4.3.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Tampo ..............................
52
4.3.2 Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tampo .......................................................
69
4.3.2.1 Pembinaan Terhadap Masyarakat..........................................
69
4.3.2.2 Pelayanan Terhadap Masyarakat ..........................................
79
4.3.2.3 Pengembangan Terhadap Masyarakat ..................................
80
4.4. Pembahasan ....................................................................................
82
4.4.1 Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna .......
82
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan..............................................................................................
96
5.2 Saran........................................................................................................
97
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
Tabel 4.1. Jumlah
penduduk
Desa
Tampo
menurut
jenis
kelamin
tahun
2015…......................................................................................................... Tabel 4.2
Komposisi penduduk menurut golongan umur tahun 2015.........................
Tabel 4.3
Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan pada masyarakat Desa Tampo tahun 2015..............................................................................
Tabel 4.4 Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat
46
Desa
Tampo tahun 2015....................................................................................... Tabe 4.5 Karakteristik responden menurut usia di Desa Tampo................................. Tabel 4.6
44 45
Karakteristik responden menurut jenis kelamin di Desa Tampo................
Tabel 4.7 Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan di Desa Tampo ....... Tabel 4.8 Karakteristik responden menurut jenis pekerjaan di Desa Tampo...............
47 49 50 51 52
Tabel 4.9 Tanggapan responden mengenai tahapan manipulasi dengan indikator informasi pelaksanaan program pembangunan...........................................
53
Tabel 4.10 Tanggapan responden mengenai tahapan terapi dengan indikator adanya undangan menghadiri program pembangunan...........................................
55
Tabel 4.11 Tanggapan responden mengenai tahapan penyampaikan informasi dengan
indikator
sosialisasi
jadwal
dalam
menyusun
program
pembangunan kepada masyarakat..............................................................
57
Tabel.4.12 Tanggapan responden mengenai tahapan konsultasi dengan indikator masyarakat
dapat
memberi
usulan
program
secara
langsung.......................................................................................................
58
Tabel 4.13 Tanggapan responden mengenai tahapan peredam kemarahan dengan indikator dialog dengan masyarakat di luar forum musrenbangdes............
60
Tabel 4.14 Tanggapan responden mengenai tahapan kemitraan dengan indikator keaktifan masyarakat dalam mengawasi pembangunan.............................. Tabel 4.15 Tanggapan
responden
mengenai
xiv
tahapan
pendelegasian
61
kekuasaan dengan indikator tingkat kepercayaan pemerintah desa kepada . masyarakat dalam merencanakan pembangunan...... ....................................
63
Tabel 4.16 Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Pengawasan Masyarakat untuk
Indikator
Ketersediaan
Sarana
Bagi
Masyarakat
Dalam
Pengawasan Pembangunan Melalui Kotak Saran........................................
65
Tabel 4.17 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna.................................................................. Tabel 4.18 Tanggapan responden mengenai pembinaan masyarakat
66
dalam bidang
ekonomi di Desa Tampo..............................................................................
70
Tabel 4.19 Tanggapan responden mengenai pembinaan masyarakat dalam bidang hukum di Desa Tampo..............................................................................
73
Tabel 4.20 Tanggapan responden mengenai pembinaan masyarakat dalam bidang agama di Desa Tampo...............................................................................
75
Tabel 4.21 Tanggapan responden mengenai pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan di Desa Tampo..........................................................................
xv
76
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Tangga Partisipasi Menurut Sherry Arnstein .......................
19
Gambar 2. Skema Kerangka Pikir..........................................................
34
xvi
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Salah
satu
peran
dari
pemerintah
adalah
menggerakan
pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Di sadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana didalamnya ada yang mengatur tentang desa. Kepala Desa mejalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa yaitu penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong – royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahaan desa. Dengan demikian fungsi Kepala Desa terhadap pembangunan desa adalah sebagai pemikir, perencanaan, dan pelaksana. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen dari proses pembangunan desa, oleh karena itu perlu distimulasi terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan
1
2
merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan yaitu dapat dilihat dari kondisi perekonomian yang stabil serta kondisi sosial dan kebudayaan yang lebih baik dari sebelumnya. Proses pembangunan melibatkan masyarakat untuk mendorong lancarnya suatu pembangunan yang efektif dan efisien karena masyarakat adalah subyek (pelaku) dan sekaligus obyek dalam pembangunan. Suksesnya suatu program dalam pembangunan, tergantung dari aktif atau tidak aktifnya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut. Sehingga dalam posisi ini peran aktif masyarakat sangat penting artinya bagi kelancaran dan keberhasilan program tersebut dan tercapainya tujuan pembangunan secara baik dan tepat. Pemerintah desa seharusnya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (percepatan pelaksanaan implementasi) dari berbagai tahapan pembangunan. Dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan
atau
dilaksanakan,
yang
pada
gilirannya
dapat
mempercepat pelaksanaan berbagai tahapan dan aktivitas pembangunan di desa.
3
Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya gotong royong masyarakat. Atas dasar hal tersebut maka kesadaran, partisipasi dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama (Umboh, 2004). Dengan pastisipasi dan peran serta di sini bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Dengan demikian akan tercipta sense of belonging dan sense of responsibility dalam proses pembangunan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah desa harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tampo, akan terlaksana dengan baik bilah peran pemerintah desa serta masyarakat dan partisipasinya juga baik. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tampo sangat penting demi kelancaran pembangunan di Desa Tampo. Dan partisipasi masyarakat juga dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan, memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi akan sangat membantu pemerintah desa demi kelancaran pembangunan di Desa Tampo.
4
Ada delapan tahapan tangga partisipasi terdiri dari tiga tingkat partisipasi masyarakat yaitu tingkat tanpa partisipasi (non participation) meliputi (1) manipulasi (2) Terapi, dimana menjelaskan tentang tidak adanya keterlibatan atau keikutsertaan dalam proses pembangunan, tingkatan tokenisme meliputi (3) menginformasikan (informing), (4) konsultasi (consultation), dan (5) penentraman (placation), dimana dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan, selanjutnya tingkat kekuasaan masyarakat
meliputi (6) kemitraan
(partnership), (7) pendelegasian wewenang / kekuasaan (delegated power), dan (8) pengawasan masyarakat (citizen control). Tiga tangga terakhir ini menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat. (Sheryy Arnsitein 1969). Di Desa Tampo terlihat bahwa kedelapan tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik namun pelaksanaan proses pembangunan secara umum termasuk dalam tingkat Tokenisme. Tingkat Tokenisme merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang bersifat simbolik, dapat terlihat dari upaya penyampaian informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, kesempatan bagi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang telah terlaksana di Desa masih belum mencapai substansi pembangunan partisipatif baik itu dalam tahapan kehadiran dalam forum, penyaluran ide dan gagasan, penetapan
5
pembangunan, sampai pada tahap evaluasi dan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukn penelitian dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1.
Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna
2.
Bagaimanakah peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka, tujuan penelitian ini : 1.
Untuk
mengetahui
tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. 2.
Untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna.
6
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari hasil penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut: 1.
Bahan masukan bagi pemerintah Desa Tampo Kecamatan Napabalano
Kabupaten
Muna
dalam
upaya
meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 2.
Bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji masalah yang relevan dengan penelitian ini.
1.5 Ruang Lingkup Mengingat agar terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah difokuskan pada tingkat partisipasi masyarakat pembinaan
terhadap
dan peranan pemerintah Desa dilihat dari masyarakat,
pengembangan terhadap masyarakat.
pelayanan
terhadap
masyarakat,
7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teoritis 2.1.1 Konsep Peranan Pemerintah Desa Menurut Adisasmita (2006:38-39) aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah Desa mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa. dapat dijabarkan sebagai berikut (Mondong Hendra, 2011:8) 1. Pembinaan Terhadap Masyarakat a. Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Peranan
dan
prakarsa
pemerintah
masih
dominan
dalam
perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan warga desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana
7
8
untuk memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan
banyak tergantung pada kemampuan
pemerintah desa khususnya pimpinan atau kepala desa. Peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu pendapatan dan kekayaan di Desa Tampo dengan pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan pembinaan di bidang kewiraswastaan. b. Pembinaan Masyarakat Desa Pada Bidang Hukum Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerja sama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak dilembaga-lembaga pemasyarakatan anak Negara. Contoh pemuda berkumpul untuk diberi penyuluhan tentang akibat adanya perkelahian antar pelajar atau semacamnya. c. Pembinaan Masyarakat Pada Bidang Agama Pembinaan
ini
untuk
meningkatkan
kehidupan
beragama
dikalangan masyarakat. Contohnya kerja bakti untuk membangun atau membersihkan tempat ibadah. memberikan fasilitas kegiatan keagaman seperti pembuatan mesjid, penambahan alat-alat ceramah keagamaan, pembentukan ikatan remaja mesjid, pengadaan yasinan yang diikuti ibuibu dan bapak-bapak.
9
d. Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkunganya. melalui pengadaan posyandu rutin setiap bulannya, meningkatkan kerjasama antara bidan dengan dukun dalam membantu proses persalinan dan memberikan penyuluhan mengenai Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).
2. Pelayanan Terhadap Masyarakat Pelayanan terhadap masyarakat merupakan perangkat desa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik kepelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelelolaan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Tampo kecamatan napabalano kabupaten muna yaitu apabilah masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. 3. Pengembangan Terhadap Masyarakat Pengembangan
terhadap
masyarakat
merupakan
efektifnya
masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan
10
desa tidak terlepas dan dukungan atau partisipasi dari masyarakat untuk menaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi dua aspek yakni bagi pemerintah desa dan bagi masyarakat itu sendiri. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dari uraian tersebut, dapat kita ketahui karena begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat bisa maksimal. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis disamping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Peran
pemerintah
desa
dalam
meningkatkan
partisipasi
masyarakat terhadap pembangunan desa yaitu: 1.
Sebagai dinamisator yaitu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan,
maupun
dalam
mengajak
berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
masyarakat
dalam
11
2.
Sebagai katalisator yaitu berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
3.
Sebagai Pelopor yaitu Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas ) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat. Menurut Widjaja (2004:20) yang dimaksud dengan pemerintahan
desa adalah kepala desa dan perangkat desa sementara BPD adalah badan perwakilan desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan desa. Dalam
upaya
menjalankan
pemerintah
desa,
kepala
desa
berkoordinir dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan wadah dan penyalur aspirasi masyarakat di desa sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Desa. Keputusan – keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan kenyataan hidup yang berkembang pada seluruh lapisan masyarakat desa yang bersangkutan. BPD/K berfungsi sebagai tempat menampung dan menelaah
12
rencana dan cara pelaksanaan yang diajukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan menyampaikan hasil telaahan tersebut Kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan, Selain itu juga BPD/K juga berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam pembuatan Pemerintah Desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa. Desa Tampo menunjukan bahwa kepala desa selaku pemerintah desa sudah mempunyai kemampuan untuk menggerakan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan, karena pemerintah desa sering melibatkan diri atau sering terjun langsung kelapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembangunan tersebut
karena
pembangunan
yang
dilaksanakan
adalah
untuk
kepentingan masyarakat juga. Disamping itu juga, pemerintah desa dijadikan pola panutan yang tinggi sehingga masyarakat merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan. Langkah-langkah yang diambil oleh kepala Desa Tampo untuk mendapatkan dukungan penuh kepada masyarakat sebagai berikut : 1.
Koordinasi , digunakan untuk meningkatkan hubungan kerja antar aparat desa dan kelembagaan BPD, LPMD, dan PKK agar terjalin sinergitas hubungan yang dinamis dan harmoni yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa.
13
2.
Sosialisasi, digunakan dalam rangka menyebarluaskan kebijakankebijakan
yang
ditempuh
oleh
pemerintah
desa
sebagai
penanggung jawab atas tugas pemerintahan disertai dengan sosialisasi peraturan-peraturan desa yang telah dirumuskan bersama dengan BPD, sekaligus mendorong peran dan partisipasi penuh komponen
masyarakat
dalam
menyukseskan
program
pembangunan di Desa dalam rangka pemberantasan kemiskinan. 3.
Dialog, membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dan komponen masyarakat untuk menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya pembiasan informasi yang tidak benar yang dapat memicu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
4.
Pengawasan, digunakan agar kinerja pemerintah dan lembaga mitra BPD, LPMD, dan PKK masing-masing memberian konstribusi positif guna pencapaian tujuan pembangunan yang diharapakan.
2.1.2 Konsep Partisipasi Masyarakat Menurut Cohen dan Uphoff, (2007:48) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.
14
Secara sederhana, partisipasi masyarakat adalah peran serta atau keikutsertaan masyarakat. Untuk mendorong rakyat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih merupakan masalah yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong, bukan mengharuskan partisipasi masyarakat; seperti halnya mendorong masyarakat untuk mau berkorban, juga membutuhkan insentif tersendiri. Tidak cukup dikatakan bahwa karena pembangunan itu untuk masyarakat, maka adalah mutlak bilah rakyat mau berpartisipasi dalam pembangunan. Pengalaman pembangunan membuktikan bahwa seringkali
pembangunan yang dikatakan untuk
kepentingan rakyat ternyata tidak sesuai dengan harapan rakyat. Adapun
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
dapat
berbentuk berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagi berikut : 1.
Keterlibatan
menentukan
arah
strategi
dan
kebijaksanaan
pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial; hubungannya antara kelompok kepentingan dalam masyarakat, 2.
Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan yang produktif serasi, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan
15
3.
Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah maupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya di dalam kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan dan pembinaan. Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli.
Menurut
Sundariningrum
(Sugiyah,
2010:38)
mengklasifikasikan
partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: a.
Partisipsai langsung merupakan partisipasi yang terjadi apabilah individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
b.
Partisipasi tidak langsung merupakan partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Lebih rinci Siti Irene Astuti. D., (2011:61) membedakan partisipasi
menjadi empat jenis yaitu: 1.
Partisipasi dalam pengambilan keputusan. partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan Partisipasi yang berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud
16
dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan 2.
Partisipasi dalam pelaksanaan. partisipasi
dalam
menggerakkan
pelaksanaan
sumber
daya,
suatu dana,
program kegiatan
meliputi:
administrasi,
koordinasi dan penjabaran program. 3.
Partisipasi dalam pengambilan manfaat. partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program.
4.
Partisipasi dalam evaluasi. partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.
Partisipasi
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Notoatmodjo (2005), menyatakan metode yang dapat dipakai pada partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: 1.
Pendekatan masyarakat, diperlukan untuk memperoleh simpati masyarakat. Pendekatan ini terutama ditujukan kepada pimpinan masyarakat, baik yang formal maupun informal.
17
2.
Pengorganisasian masyarakat, dan pembentukan panitia (tim).
a. Dikoordinasi oleh lurah atau kepala desa. b. Tim kerja, yang dibentuk ditiap RT. Anggota tim ini adalah pemuka-pemuka masyarakat RT yang bersangkutan, dan dipimpin oleh ketua RT. 3.
Survei diri (Community self survey) Tiap tim kerja di RT, melakukan survei di masyarakatnya masingmasing dan diolah serta dipresentasikan kepada warganya.
4.
Perencanaan program Perencanaan dilakukan oleh masyarakat sendiri setelah mendengarkan presentasi survei diri dari tim kerja, serta telah menentukan bersama tentang
prioritas
masalah
yang
akan
dipecahkan.
Dalam
merencanakan program ini, perlu diarahkan terbentuknya dana sehat dan kader kesehatan. Kedua hal ini sangat penting dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat.
5.
Training Training untuk para kader kesehatan sukarela harus dipimpin oleh dokter puskesmas. Di samping di bidang teknis medis, training juga meliputi manajemen kecil-kecilan dalam mengolah programprogram kesehatan tingkat desa serta sistem pencatatan, pelaporan, dan rujukan.
18
6.
Rencana Evaluasi
Dalam menyusun rencana evaluasi perlu ditetapkan kriteria-kriteria keberhasilan suatu program pembangunan, secara sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat atau kader kesehatan sendiri. 2.1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein (dalam Wicaksono 2010): adalah yang pertama kali mendefinisikan tahap partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (agency). Pernyataannya bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (citizen partisipation is citizen power), Arnstein menggunakan metafora tangga partisipasi dimana tiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi kekuasaan. Menurut pemikirannya Sherry Arnstein ini, mengatakan bahwa dari sudut kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan,
terdapat
tingkatannya
sendiri-sendiri.
Arnstein
menformulasikan peran serta masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat (citizen partisipation is citizen power). Peran partisipasi masyarakat menurut Arnstein adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Arnstein menjabarkan partisipasi masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Arnstein juga
19
menekankan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk partisipasi masyarakat yang bersifat upacara semu (empty ritual) dengan betuk partisipasi masyarakat yang mempunyai kekuatan nyata (real power) yang diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses. 8. pengawasan masyarakat 7. pendelegasian kekuasaan
Kekuasaan Masyarakat
6. kemitraan 5. peredaman 4. konsultasi
Tingkat Tekonisme
3. menyampaikan informasi 2. terapi 1. manipulasi
Tingkat Non Partisipasi
Sumber: Sherry Airstein, 1969. (dalam Wicaksono 2010) Gambar 1 Delapan Tangga partisipasi Masyarakat Delapan tangga partisipasi dari Arnstein ini memberikan pemahaman kepada kita, bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk memanipulasi program partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (devious method) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keptusan. 1. Manipulasi (Manipulation) Pada tangga partisipasi ini bisa diartikan relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog; tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk
20
mendidik atau ”menyembuhkan” partisipan (masyarakat tidak tahu sama sekali terhadap tujuan, tapi hadir dalam forum). 2. Terapi (Therapy) Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai derajat tokenisme dimana peran serta masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. 3. Penyampaian Informasi (Information) Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan
kepada
masyarakat
tetapi
masyarakat
tidak
diberikan
kesempatan melakukan tangapan balik (feed back). 4. Konsultasi (Consultation) Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjaringan aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.
21
5. Peredam Kemarahan (Placation) Pada tahap ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. 6. Kemitraan (Partnership) Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasiai dan melakukan kesepakatan. 7. Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power) Ini berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.
22
8. Pengawasan Masyarakat (Citizen Control) Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko
akan
ditanggung pula oleh
masyrakat. Sherry Arnstein (1969) dalam teori the ladder of partisipation, membagi tingkatan partisipasi masyarakat kedalam 8 tangga atau tingkatan dengan
karakteristik partisipasi di
setiap
tangga
yang
berbeda. Ke-8 tangga tersebut adalah : No
Tangga Partisipasi
1
Manipulasi
Tingkat Partisipasi
Non partisipasi
2
Terapi
3
Menyampaikan Informasi
Definisi
Indikator
Relatif tidak ada ko munikasi atau berdialog antara pemerintah dengan masyarakat Komunikasi namun bersifat terbatas atau inisiatif datang dari pemerintah (hanya satu arah) Sudah tidak terbatas lagi komunikasi antara p emerintah dan masyarakat tetapi masih bersifat satu
Informasi pelaksanaan musrembangdes Undangan palaksanaan musrembangdes
Sosialisasi jadwal dalam menyusun program
musrembangdes kepada
23
arah
4
Konsultasi
Tokenisme 5
Peredam Kemarahan
6
Kemitraan
7
Pendelegasian Kekuasaan Kekuasaan Masyarakat
8
Pengawasan Masyarakat
komunikasi telah bersifat dua arah, antara pemerintah dengan masyarakat
masyarakat. Masyarakat dapat memberikan usulanprogram secara langsung Pembahasan usulan masyarakat dala m forum program pembangunan
Adanya proses komunikasi telah berjalan baik dan sudah adanya negosiasi antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi komunika Dapat si antara mengawasi pemerintah dan pembangunan masyarakat yang berposisi mitra sejajar Pemerintah desa tela Kepercayaan h dari Pemda memberikan kewena kepada ngan kepada masyarakat masyarakat untuk dalam mengurus sendiri merancanakan kebutuhan dan pembangunan kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monito ring dan evaluasi, sehing ga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggun g jawab sepenuhnya terhadap keberhasila n program Masyarakat dapat te rlibat aktif dalam terlib hal perumusan, implementasi, evaluasi dan kontrol setiap kebijakan publik yang dibuat
Sumber: Sherry Airstein, 1969. (dalam Wicaksono 2010)
Ketersediaan sarana bagi masyarakat dalam hal pengawasan kebijakan (kotak saran)
24
2.1.4 Konsep Pembangunan Desa Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa (Tjahja Supriatna 2000: 10). Nenurut Adisasmita Rahardjo (2006) bahwa pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional. Prinsip – Prinsip Pembangunan Desa (Tjahja Supriatna, 2000: 13) adalah: 1.
Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah danmasyarakat.
2.
Dinamis dan berkelanjutan .
25
3.
Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah menunjang atau
mendukung keberhasilan pembangunan sektor – sektor yang mejadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, Keluarga Berencana (KB), pendidikan dan kesehatan. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap pengembangan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia. (Tjahja Supriatna, 2000:64) Secara umum pembangunan desa dapat berbentuk pembangunan fisik dan non fisik atau pembangunan mental dan spiritual. 1.
Pembangunan fisik, berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong-royong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah dan lain-lain.
2.
Pembangunan non fisik, berupa pembangunan mental dan spiritual, misalnya: penyuluhan pertanian, kesehatan keluarga, penyuluhan, perbaikan gizi dan makanan.
26
Berdasarkan
pembiayaannya,
pembangunan
desa
dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1.
Pembangunan oleh pemerintah, yang terdiri dari:
a.
Pembangunan melalui Inpres pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat berupa pembangunan jembatan, jalan, dan lain – lain
yang tidak
memungkinkan
pemerintah
desa
ataupun
pemerintah daerah. b.
Pembangunan tidak melalui Inpres pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah meskipun yang dibangun termasuk urusan desa, misalnya: pembangunan pasar.
2. a.
Pembangunan oleh masyarakat desa, yang terdiri dari: Pembangunan atas daya desa pembangunan yang dibiayai oleh desa menurut anggaran belanja desa.
b.
Pembangunan atas daya masyarakat desa Pembangunan atas daya masyarakat
desa
adalah
pembangunan
yang
langsung
diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat. Sasaran yang ingin di capai dari pembangunan desa adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi antara lain: 1.
Pembangunan
prasarana
yang
meliputi
prasaran
produksi,
perhubungan, pemasaran, prasarana sosial dan prasarana lainnya. 2.
Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
3.
Memperluas kesempatan dan lapangan kerja baru.
27
4.
Meningkatkan kesehatan dan lingkungan desa melalui program kebersihan, keindahan dan ketertiban. Keberhasilan pembangunan di Desa Tampo ditentukan oleh
beberapa faktor antara lain : a.
Keadaan desa yang meliputi keadaan sosial, budaya, keamanan.
b.
Rencana pembangunan yang meliputi rencana, tujuan, sasaran, target dan strategi pencapaian.
c.
Sarana pembangunan meliputi kelembagaan, dana dan SDM serta SDA yang tersedia.
d.
Pelaksanaan, meliputi pelaksanaan aturan-aturan dan ketentuan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan serta pengaturan dan pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58),
Pembangunan yang berlangsung dipedesaan dalam kehidupan masyarakat dilaksankan dengan gotong-royong terhadap pembangunan dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Pembangunan Fisik (Tenaga) Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah. Dalam sebuah proses pembangunan di desa ketelibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat memerlukan alat untuk menunjang suatu pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu rangkaian yang
28
tidak terlepaskan dari jalannya perkembangan suatu desa. Dalam pelaksanaan pembangunan biasanya masyarakat selalu ikut berkontribusi didalam pembangunan. Salah satu bentuk partisispasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ialah memberikan bantuan secara langsung atau menjadi pelakasana atau pekerja dalam kegiatan pembangunan desa. Biasanya bantuan dari masyarakat ada berbagai bentuk salah satunya adalah terjun langsung menjadi pelaku atau pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. 2. Pembangunan Non Fisik ( Ide atau Pikiran). Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. Pada proses ini Kepala Desa bekerja sama dengan unsur-unsur yang ada di masyarakat yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dianggap mampu menuangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun dalam jangka panjang. Namun dalam perencanaan ini Pemerintah Desa Tampo tetap memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsi pemikiran yang baik untuk rencana pembangunan desa. Bentuk
29
pembangunan non fisik ini merupakan bentuk yang sangat potensial untuk menjadikan arah pembangunan kepada kebutuhan masyarakat. 2.2 Kajian Empirik Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan judul dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut: Hendra
Mondong
(2011)
Peran
Pemerintah
Desa
dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Koreng. Dalam penelitiannya bahwa Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bagi terlaksananya pembangunan sudah berperan dengan baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat, kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mampu sesuai dengan informasi yang ada, terdapat beberapa faktor penghambat, namun hal yang demikian masih dapat diantisipasi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala desa lewat motivasi-motivasi yang disampaikan langsung serta selalu meningkatkan efektifitas kerja dan setiap aparatur pemerintah, dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai administrator dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil, karena para pemerintah desa dan aparatur pemerintah sering terjun langsung ke lapangan untuk memantau ataupun untuk mengawasi langsung setiap kegiatan pembangunan yang sementara dilaksanakan.
30
Peneliti selanjutnya dilakukan oleh M. Helmi Watoni Satka (2012), dengan judul Strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang. Dalam penelitinnya menyimpulkan bahwa Strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kerta Buana secara umum sudah cukup baik yaitu meliputi bidang ekonomi
dengan pembinaan
di bidang kewiraswastaan, bidang hukum dengan
mengadakan penyuluhan mengenai narkoba dan perkelahian antar pelajar yang disampaikan oleh kepolisian, bidang agama dengan memberikan alatalat ceramah keagamaan, pembentukan ikatan remaja mesjid dan pengadaan yasinan, bidang kesehatan dengan pengadaan posyandu rutin setiap bulannya, dan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya PHBS. Akan tetapi pelayanan publik dan pengembangan masyarakat masih kurang baik, karena sering terjadinya keterlambatan pelayanan dan masyarakat hanya berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan ide atau pemikiran tanpa berpartisipasi dalam bentuk dana. Faktor penghambat strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kerta Buana yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, masih kurang baiknya sikap mental masyarakat dan pendidikan masyarakat yang tergolong rendah. Penelit selanjutnya dilakukan oleh Rifko Setiawan Suangi (2013) Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat
31
Dalam penelitinnya menyimpulkan bahwa pemerintah desa Bongkudai Barat telah melakukan upaya dan perannya, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan desa dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan, dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan masyarakat sebagai faktor pendukungnya dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat desa Bongkudai Barat. Pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya di Desa Bongkudai Barat bedasarkan hasil penelitiannya belum maksimal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun aparat desa seihingga apa yang diharapkan oleh pemerintah desa belum mencapai sasaran dan tujuan daripada pembangunan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, masyarakat desa Bongkudai Barat belum merasakan peran pemerintah desa dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat dan adanya pembangunan yang tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Juraidah (2011) menyatakan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser bedasarkan hasil penelitiannya peranan pemerintah desa
32
belum optimal dikarenakan kurangnya dalam memantau perkembangan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kurangnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasan serta
evaluasi pembangunan di Desa Mendik Karya.
Peneliti selanjutnya dilakukan Oleh Miftahus Surur (2014) tentang Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Pembangunan di Desa Rejoagung Ploso Jombang. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa karakter masyarakat desa Rejoagung adalah masyarakat yang mudah diajak untuk berpartisipasi terhadap apapun yang bisa menjadikan desa lebih baik, tetapi masyarakat harus diberi tahu dahulu dan diberikan pengertian terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, karena masyarakat desa Rejoagung merupakan masyarakat yang tidak selalu aktif untuk mencari informasi proses perkembangan desa tetapi mereka akan mau berkerja sama bila ada ajakan untuk ikut berpartisipasi. Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan cara : a.
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)
b.
Penggunaan strategi non finansial.
c.
Pendekatan terhadap Masyarakat.
2.3 Kerangka Pemikiran Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak,
33
sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkahlangkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya. Untuk
mengetahui
tingkat
partisipasi
dalam
pelaksanaan
musrenbangdes di Desa Tampo, maka dapat di lihat pada skema kerangka pemikiran di bawa ini.
34
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna
Tingkat Partisipasi Masyarakat
Peranan pemerintah desa
1. Manipulasi 2. Terapi 3. Menyampaian Informasi 4. Konsultasi 5. Peredam Kemarahan 6. Kemitraan 7. Pendelegasian Kekuasaan 8. Pengawasan Masyarakat
1. Pembinaan Terhadap Masyarakat 2. Pelayanan Terhadap Masyarakat 3. Pengembangan Terhadap Masyarakat
Analisis Statistik Deskriptif
Kesimpulan/ Rekomendasi Gambar. 2 Skema Kerangka Pemikiran.
35
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari- Maret 2016. 3.2. Rancangan Penelitian Penelitian ini adalah penelitian analisis statistik deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder tentang peranan pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tampo . 3.3 Populasi dan Sampel Serta Teknik Pengambilan Sampel 3.3.1 Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan pemerintah Desa yang berada di Desa Tampo
sebanyak 495 kepala
keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 1.627 jiwa yang terdiri dari 854 laki-laki dan 773 perempuan. 3.3.2 Sampel Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu kelompok masyarakat dan pemerintah desa yang diklasifikasikan berdasarkan unsur keterwakilan dari semua elemen masyarakat yang terdapat di Desa Tampo dengan menggunakan teknik Clusster Sumpling atau pengelompokan sampel dalam beberapa kelompok diantaranya:
35
36
Tokoh Masyarakat
: 5 KK atau 1 % dari populasi.
Nelayan
: 5 KK atau 1 % dari populasi.
Tokoh Agama
: 5 KK atau 1 % dari populasi.
Petani
: 5 KK atau 1 % dari populasi.
Tokoh Pemuda
: 5 KK atau 1 % dari populasi.
Tokoh Karantaruna
: 5 KK atau 1 % dari populasi.
Tokoh Adat
: 5 KK atau 1% dari populasi
Kelompok Masyarakat
: 35 KK atau 7 % dari Total Populasi
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a.
Observasi Langsung adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik tentang bagimana peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
b.
Wawancara adalah tindakan dalam melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah dipilih dalam hal pengumpulan informasi yang akurat.
c.
Kuisioner
yaitu
memberikan
sejumlah
pertanyaan
kepada
responden untuk mengetahui peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa .
37
d.
Dokumentasi,
yaitu
mengkaji
data-data
yang
telah
didokumentasikan yang relevan dengan penelitian. 3.4. Jenis Dan Sumber Data Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga di perlukan kemampuan memiliki metode pengumpulan data yang relevan, data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 3.4.1
Jenis Data Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:
1.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sejumlah responden melelui observasi dan wawancara mengenai bagaimana peranan
pemerintah
desa
untuk
meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Desa di Tampo . Di mana jenis data ini lansung di peroleh dari responden di lokasi peneltian. 2.
Data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari lapangan, hal ini dapat berupa gambaran umum lokasi penelitian dan landasan teoritis penelitian yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber pustaka baik berupa buku maupun laporan hasil penelitian yang relevan.
3.4.2 Sumber Data Adapun sumber data dari penelitian ini adalah: 1.
Responden dalam hal ini perangkat desa, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalano.
38
2.
Kantor desa sebagai instansi penyedia data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3.5 Variabel Dan Definisi Operasional Variabel Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini yaitu: 1.
Peranan pemerintah desa adalah kepala desa sebagai pemimpin dan juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas proses pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa mempunyai peranan yang lebih penting dalam kemajuan dan perkembangan desa. dapat dijabarkan menjadi tiga bagaian yaitu:
a.
Pembinaan Terhadap Masyarakat yaitu terdiri dari: a. Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah usaha untuk menggalakkan pembangunan desa dimana untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan desa. b. Pembinaan masyarakat di bidang hukum adalah pemerintah desa bekerja sama dengan dinas terkait pihak kepolisian agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan. c. Pembinaan masyarakat pada bidang agama adalah Pembinaan untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan pemuda.
39
Contohnya mengadakan pengajian setiap minggu serta kerja bakti untuk membangun tempat ibadah. d. Pembinaan masyarakat pada bidang kesehatan adalah pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat, baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. b.
Pelayanan terhadap masyarakat adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
c.
Pengembangan terhadap masyarakat adalah pengembangan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungannya.
2.
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dalam penyelenggaraan proses pembangunan di Desa Tampo yang di ukur dengan 8 tangga partisipasi menurut Arnstein di antaranya : a.
Manipulasi dalam penelitian ini adalah kondisi pemerintah desa atau aparat desa relatif tanpa adanya komunikasi atau dialog yang bertujuan untuk tidak melibatkan masyarakat dalam proses perncanaan pembangunan di Desa Tampo.
b. Terapi dalam penelitian ini adalah Partisipasi bertujuan hanya mendidik, menetar masyarakat dan mengobati masyarakat untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang “sakit”. “Sakit” disini
40
bukanlah arti sebenarnya, melainkan kekecewaan atas program maupun kegiatan pemerintah sehingga Pemerintah melakukan terapi
untuk
mengobati
kekecewaan
masyarakat
dengan
mendengarkan keluhan, menjamin tidak terjadi lagi kesalahan, dan lainnya. c.
Penyampaian Informasi adalah komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (feed back).
d. Konsultasi adalah komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjaringan aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. e.
Peredam Kemarahan adalah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat telah berjalan dengan baik dan sudah ada negosiasi antara pemerintah dan masyarakat.
f. Kemitraan adalah pemerintah dan masyarakat merupakan mitra yang sejajar. kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.
41
g.
Pendelegasian
Kekuasaan
adalah
pemerintah
memberikan
kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus kepentingannya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. h. Pengawasan Masyarakat adalah masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan yang ada di desa untuk kepentingannya sendiri yang disepakati bersama dan tanpa campur tangan pemerintah. 3.
Tingkat Non Partisipasi adalah tidak adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Tampo.
4.
Tingkat tanda partisipasi (Tokenisme) adalah bentuk partisipasi secara simbolik yang mengatasnamakan masyarakat, namun masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan di Desa Tampo.
5.
Tingkat Kekuasaan Masyarakat adalah bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat yang menggambarkan perubahan dalam keseimbangan
kekuasaan
dimana
masyarakat
secara
aktif
mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan dan proses evaluasi pembangunan di Desa Tampo. 6.
Pembangunan desa adalah proses pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh antara pemerintah desa dan masyarakat, dimana
42
pemerintah desa wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. 3.6 Analisis Data Dalam teknik analisa yang selanjutnya akan digunakan, penulis menggunakan distribusi frekuensi, yaitu dengan analisis persentase (%) pada setiap indikator yang dipertanyakan dalam kuesioner. Analisis ini digunakan bila penelitian yang dilakukan hanya ingin mendeskripsikan data sampel yang diikuti dengan kesimpulan akhir rekapitulasi yang disesuaikan dengan pendekatan tangga partisipasi yang dipaparkan pada bab sebelumnya untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
43
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pada Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. Bab ini menguraikan tentang tingkat partisipasi masyarakat
dan peranan
pemerintah desa dalam pembangunan desa. 4.1.1 Sejarah Singkat Desa Tampo Desa Tampo terbentuk pada tanggal 30 juni 1997 dimana sebelumnya merupakan bagian wilayah kerja Desa Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna kemudian Napabalano dimekar menjadi dua yakni Desa Napabalano dan Desa Tampo. Secara geografis Desa Tampo memiliki luas wilayah 577 km2 dengan batas wilayah sebagai berikut: a.
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Napabalano
b.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Napalakura
c.
Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Renda
d.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pentiro
Topografi atau bentang lahan Desa Tampo adalah daratan dengan ketinggian ±500 M dari permukaan laut. 4.1.2 Karakteristik Kependudukan Yang menjadi karakteristik kependudukan di Desa Tampo yaitu dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, komposisi
43
44
penduduk menurut golongan umur, komposisi penduduk menurut mata pencaharian, komposisi penduduk tingkat pendidikan. A. Komposisi Pendududuk Menurut Jenis Kelamin Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Desa Tampo bahwa yang paling banyak didominasi yaitu penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan.Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tampo Menurut Gender (jenis kelamin) Tahun 2015 No
Jenis Kelamin
Jumlah Jiwa
Persentase (%)
1
Laki-Laki
854
52,49
2
Perempuan
773
47,51
Jumlah
1.627
100
Sumber: Kontor Desa Tampo 2015 Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas bahwa Jumlah penduduk desa Tampo pada tahun 2015 sebanyak 544 jiwa dengan jumlah penduduk sebesar 1.627 jiwa yang terdiri dari 854 laki-laki atau 52,49% dan 773 perempuan atau 47,51% yang paling banyak penduduk di Desa Tampo yaitu penduduk laki-laki. Dari data penduduk Desa Tampo menurut gender atau jenis kelamin bahwa penduduk mengalami peningkat baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan dari tahun sebelumnya atau terjadi pertumbuhan penduduk.
45
B. Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur Tahun 2015 No Golongan Laki-laki Perempua Jumlah Persentase . Umur n Jiwa (%) 1. 0-5 73 59 132 8,11 2. 6-12 91 89 180 11,06 3. 13-15 103 92 195 11,99 4. 16-19 126 116 242 14,87 5. 20-25 145 138 283 17,39 6. 26-56 254 214 468 28,77 7. >57 Tahun 62 65 127 7,81 Jumlah 854 773 1.627 100 Sumber : Kantor Desa Tampo, 2015 Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa penduduk yang ada di Desa Tampo adalah penduduk yang tergolong produktif karena dari antara 283 jiwa, 17,39% dimana yang termaksud dalam kelompok angkatan kerja yang produktif yang berusia 20 – 41 tahun. Selain itu terdapat angkatan kerja yang belum bekerja, maksudnya mereka belum layak untuk bekerja terutama mereka yang berusia antara 0 – 19 tahun, sedangkan golongan penduduk yang tidak produktif yaitu mereka yang berusia 60 tahun keatas artinya mereka hanya bekerja untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan orang lain. C. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Salah satu penunjang keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Mata pencaharian penduduk disuatu daerah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam atau potensi wilayah yang dimiliki oleh wilayah itu sendiri, ketersediaan jumlah tenaga kerja serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
46
Masyarakat Desa Tampo memiliki mata pencaharian yang sangat beragam. Ada yang bekerja sebagai petani, buruh nelayan, buruh bangunan, PNS, pedagang, penjahit, tukang kayu, tukang batu, peternak, nelayan, bengkel/montir, sopir/tukang ojek, TNI/POLRI, dan lain-lain. Semakin banyak jenis mata pencaharian, maka semakin banyak pula kesempatan untuk bekerja dan berusaha. Untuk lebih jelas mengenai mata pencaharian
penduduk desa Tampo dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut: Tabel. 4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pada Masyarakat Desa Tampo Tahun 2015 No Jenis Pekerjaan Jumlah Orang Persentase (%) 1 Petani 366 43,42 2 Buruh Bangunan 16 1,90 3 Pedagang 88 10,44 4 Nelayan 136 16,13 5 Tukang Kayu/Batu 108 12,81 6 PNS 50 5,93 7 TNI / Polri 3 0,36 8 Peternak 27 3,20 9 Penjahit 5 0,60 10 Bengkel / montir 4 0,47 11 Sopir / tukang ojek 40 4,74 Total 843 100 Sumber: Kantor Desa Tampo Tahun 2015 Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Tampo adalah sebagai petani yakni 366 orang (43,42%).
Selain bermata pencaharian sebagai petani,
masyarakat Desa Tampo juga bermata pencaharian sebagai nelayan. Jumlah penduduk yang sebagai pedagang adalah sebanyak 136 orang (16,13%). Dan presentasi masyarakat Desa Tampo yang bermata
47
pencaharian sebagai TNI / Polri adalah sangat sedikit yakni sebanyak 3 orang atau 0,36%. D. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Salah satu faktor yang menentukan kelancaran pembangunan suatu daerah adalah melalui peningkatan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Masalah pendidikan tersebut hendaknya merata diseluruh daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan. Demikian halnya dengan penduduk di Desa Tampo, pendidikan merupakan salah satu hal yang mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan produktivitas dan perekonomian. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, pemerintah Desa Tampo beserta seluruh masyarakat terus berupaya mengejar ketertinggalan dari daerah lain agar masyarakat memperoleh ilmu berbagai strata pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat tingkat pendidikan masyarakat pada tabel berikut: Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Tampo Tahun 2015 No Tingkat Pendidikan Jumlah (N) Persentase (%) 1 Tidak /belum Tamat SD 443 27,23 2 Tamat SD 276 16,96 3 Tidak Tamat SMP 78 4,79 4 Tamat SMP 223 13,71 5 Tidak Tamat SMA 56 3,44 6 Tamat SMA 335 20,59 7 Sarjana 216 13,28 Total 1627 100 Sumber: Kantor Desa Tampo, 2015.
48
Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut diatas memberikan gambaran bahwa sebanyak 443 orang (27,23%) penduduk di Desa Tampo tidak/belum tamat sekolah dasar. Presentase ini dikategorikan cukup tinggi sebab pada tingkatan pendidikan ini meliputi anak-anak yang belum cukup umur untuk melanjutkan pendidikan dan juga meliputi penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat sekolah dasar. Klasifikasi pendidikan yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) meliputi 335 orang (20,59%). Ini menempati urutan terbanyak kedua setelah tingkatan tidak/belum tamat SD. Dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni 56 orang (3,44%). Sehingga merujuk dari data tersebut diatas maka tingkat pendidikan masyarakat Desa Tampo dikategorikan cukup tinggi jika di lihat tingkat pendidikan masyarakat pada tabel diatas. 4.2 Karakteristik Responden Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah Clusster Sumpling atau pengelompokan sampel dengan memilih responden yang mengetahui tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan jumlah sebanyak 35 responden. Responden dalam penelitian ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda baik dari segi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun jenis pekerjaan.
49
4.2.1 Karakteristik Responden Menurut Usia Tingkat umur merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu proses pembangunan. Hal ini disebabkan oleh usia produktif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan tolak ukur mengetahui jumlah beban tanggungan, dimana tingkat pendapatan atau pengeluaran dapat diketahui dengan tingkat pendapatan usia produktif per jumlah beban tanggungan. Karakteristik responden berdasarkan tingkat umur dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.5 Karakteristik Responden Menurut Usia Di Desa Tampo No Umur/Usia Jumlah Responden Persentase (%) 1 20-24 4 11,43 2 25-29 3 8,57 3 30-34 5 14,29 4 35-39 9 25,71 5 40-44 4 11,43 6 45-49 5 14,29 7 50-54 3 8,57 8 55-60 2 5,71 Jumlah 35 100 Sumber: Data Primer Di Olah, 2015 Karakteristik responden berdasarkan usia diperoleh rata-rata 39 tahun, dimana usia terendah 20 dan yang tertinggi adalah 56 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa dari 35 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini berada pada tingkat usia produktif, dimana pada usia tersebut sangat diharapkan bahwa jawaban atau penilaian yang diberikan responden pada kuisioner yang diberikan penulis adalah benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi atau sementara berlangsung selama ini
50
mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa usia 35-39 tahun yang banyak menjadi responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 9 orang atau 25,71% dan usia 55-60 tahun yang sedikit yaitu 2 orang atau 5,71%. 4.2.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin Apabila ditinjau dari jenis kelamin, responden dalam penelitian ini frekuensi yang paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat di lihat sesuai dengan tabel sebagai berikut: Tabel 4.6 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin Di Desa Tampo No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 1 Laki-Laki 27 77,14 2 Perempuan 8 22,86 Jumlah 35 100 Sumber: Data Primer Di Olah, 2015 Pada Tabel diatas menunjukkan distribusi responden, berdasarkan jenis kelamin berjumlah 35 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 27 orang atau 77,14%, sedangkan perempuan berjumlah 8 orang atau 22,86% sehingga dapat dikatakan bahwa didominasi oleh responden laki-laki karena masyarakat yang dipilih hanya sebagian kecil perempuan. 4.2.3 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini merupakan salah satu unsur yang tidak kalah pentingnya dengan karakteristik responden yang lain. Untuk lebih jelasnya maka karakterisitik responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
51
Tabel 4.7 Karakteristis Responden Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Tampo No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%) 1 SD 3 8,57 2 SMP 5 14,29 3 SMA 15 42,86 4 Sarjana 12 34,28 Jumlah 35 100 Sumber: Data Primer Di Olah, 2015 Berdasarkan pada tabel di atas di jelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tampo beragam, dari mereka yang tamat SMA sebanyak 15 orang dengan persentase 42,86% dan masyarakat yang berpendidikan SD sebanyak 3 orang dengan persentase 8,57 %. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Desa Tampo sudah cukup memahami arti sebuah pendidikan dan dari segi pengalaman diharapkan dapat memberikan informasi secara obyektif. Tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pembangunan karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka makin besar pula pemahaman yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 4.2.4 Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan Apabila ditinjau dari sisi profesi atau jenis pekerjaan, responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah sebagai petani dan nelayan. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan tabel sebagai berikut:
52
Tabel 4.8 Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan Di Desa Tampo No Pekerjaan Utama Jumlah Responden Persentase (%) 1 PNS 2 5,71 2 Nelayan 9 25,71 3 Aparat Desa 3 8,57 4 Petani 14 40 5 Pedagang 3 8,57 6 Ibu Rumah Tangga 4 11,44 Jumlah 35 100 Sumber: Data Primer Di Olah, 2015 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pekerjaan yang banyak ditekuni oleh responden di Desa Tampo yaitu petani sebanyak 14 orang atau 40% selanjutnya yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 9 orang atau 25,71% dan Ibu rumah tangga berjumlah 4 orang atau 11,44% selanjutnya yang berprofesi sebagai pedagang dan aparat desa masing-masing berjumlah 3 orang atau 8,57% serta yang berprofesi sebagai PNS berjumlah 2 orang atau 5,71%. Sehingga dapat dikatakan jenis pekerjaan responden yang banyak ditekuni adalah petani. 4.3 Hasil Penelitian 4.3.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Tampo Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat Desa Tampo saat pelaksanaan musrenbangdes, guna untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Penyusunan musrenbangdes dengan menggunakan tingkat partisipasi menurut teori Sherry Arnstein (dalam Wicaksono 2010), maka disusun kuesioner dengan berdasarkan pada delapan tahapan terbagi tiga tingkatan dari teori tingkat partisipasi masyarakat. Kuesioner ini selanjutnya didistribusikan kepada 35 orang
53
responden
yang
memiliki
pelaksanaan pembangunan
kesempatan untuk
dapat mengikuti
yakni perwakilan tokoh dan kelompok
masyarakat di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. Partisipasi masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan, menurut Arnstein untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ada 8 (delapan) tingkat partisipasi masyarakat yang sangat terkenal dimana bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian ini terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna sebagai berikut: 1. Manipulasi Tahapan Manipulation termasuk salah satu tingkat non partisipasi karena pada tingkatan ini tidak adanya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap kondisi pada tahapan manipulasi dengan indikator mengajak masyarakat untuk berdialog tentang informasi pelaksanaan program pembangunan dapat di lihat dari tabel di bawah ini: Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Manipulasi Dengan Indikator Informasi Pelaksanaan Program Pembangunan. No Tanggapan responden Jumlah Responden Persentase (%) 1 Ada 25 71,43 2 Kadang-Kadang 8 22,86 3 Tidak Ada 2 5,71 Jumlah 35 100 Sumber: Data Primer Di Olah, 2015
54
Dari jawaban responden ini, terdapat 71,43 % responden yang pernah mengetahui adanya informasi dari pemerintah desa mengenai forum Musrenbangdes di wilayah mereka. Sementara ada 22,86% yang menjawab terkadang ada informasi yang diberikan dari pemerintah desa mengenai Musrenbangdes dan 5,71% menyatakan tidak ada informasi dari pemerintah mengenai pelaksanaan dalam pembangunan. Tingginya persentase responden yang mengetahui informasi mengenai pelaksanaan dalam pembangunan mengindikasikan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat telah berjalan dengan baik. Pola komunikasi yang dibangun selama ini dengan menggunakan pendekatan legal struktural melalui surat pemberitahuan untuk
masyarakat setempat oleh kepala desa menjadi faktor penting
dalam penyampaian informasi pelaksanaan pembangunan di Desa Tampo. Arnstein mendefinisikan imitasi sebagai relatif tidak adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dimana hal ini akan berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemerintah, namun hal ini terbantahkan dengan intensitas komunikasi masyarakat dengan tokoh dan perangkat desa. Dari jawaban responden terkait komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai forum Musrenbangdes di wilayah mereka, jelas terlihat pola komunikasi yang dibangun oleh pihak pemerintah desa relatif cukup baik. Berikut ini tahapan kedua dalam tangga partisipasi yakni tahapan terapi. Untuk melihat hasil tahapan terapi dalam mengukur
55
tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo dalam pelaksanaan program pembangunan sebagai berikut. 2. Terapi Therapy termasuk salah satu tingkat non partisipasi karena masyarakat juga tidak turut berpartisipasi sehingga hal tersebut sekedar sosialisasi agar masyarakat tidak marah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk kondisi
mengetahui
jawaban
responden
terhadap
pada tingkat non partisipasi dengan tahapan terapi dengan
indikator adanya undangan menghadiri program pembangunan. dapat di lihat dari tabel di bawah ini : Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Terapi Dengan Indikator Adanya Undangan Menghadiri Musrenbangdes No Tanggapan responden Jumlah Responden Persentase (%) 15 42,86 1 Selalu 17 48,57 2 Kadang-Kadang 3 3 Tidak Pernah 8,57 Jumlah 35 100 Sumber : Data Primer Diolah, 2015 Tabel 4.10 di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai surat undangan pelaksanaan Musrenbangdes dari pemerintah desa menyatakan
selalu
menghadiri
musrenbangdes
sebanyak
42,86%,
Sementara yang menjawab kadang-kadang 48,57% dapat menerima surat undangan dan sisanya sebanyak 8,57% menyatakan tidak pernah mendapat surat undangan untuk mengikuti Musrenbangdes dalam program pelaksanaan pembangunan.
56
Peserta Musrenbangdes adalah terdiri dari komponen masyarakat (individu
maupun
kelompok)
seperti
kepala
dusun,
lembaga
pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok petani, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, tokoh tarantaruana dan lain-lain.
Yang terdiri dari
tujuh
komponen di masyarakat yang
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan forum Musrenbangdes dalam program pembangunan di wilayah mereka. Berikut ini tahapan ketiga dalam tangga partisipasi masyarakat yakni tahapan penyampaian informasi. Untuk melihat hasil tahapan ini dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo dalam Musrenbangdes sebagai berikut. 3. Penyampaian Informasi Penyampaian informasi merupakan tingkatan tokenism, yaitu masyarakat
dapat
berpartisipasi
dalam
memberikan
aspirasi
dan
pemerintah juga memberikan kesempatan namun aspirasi mereka sulit direalisasikan oleh pemerintah. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap kondisi pada tahapan penyampaian informasi dengan indikator sosialisasi dalam menyusun program pembangunan kepada masyarakat. Dapat di lihat dari tabel dibawah ini :
57
Tabel 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Penyampaikan Informasi Dengan Indikator Sosialisasi jadwal Dalam Menyusun Program Pembangunan Kepada Masyarakat. No Tanggapan responden Jumlah Responden Persentase (%) 28 80 1 Ada 6 17,14 2 Kadang-Kadang 1 3 Tidak Ada 2,86 Jumlah 35 100 Sumber : Data Primer Diolah, 2015 Tabel 4.11 di atas dari semua jawaban responden paling banyak pernah mengetahui tentang penyampai informasi dalam pelaksanaan program pembangunan yaitu sebesar 80% ini menunjukan bahwa mengenai adanya upaya pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait jadwal dalam menyusun progran pembangunan kepada masyarakat menyatakan pihak pemerintah desa selalu memberikan informasi tersebut secara rutin setiap pelaksanaan program pembangunan. Kemudian ada 17,14%
masyarakat
yang
menganggap
pihak
pemerintah desa terkadang menyampaikan informasi penyususnan program pembangunan, dan 2,86% merasa tidak pernah melihat upaya pemerintah desa dalam meyampaikan informasi tentang penyusunan program pembangunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan seorang bapak Ermin Mulyo selaku sekretaris Desa Tampo. “… kami selalu mengundang masyrakat jika ada pembangunan yang ingin dilakukan masyarakat memang dalam rapat pembahasan mengenai pelaksaaan pembangunan yang datang hanya sedikit, tapi menurut kami mereka punya masukan pemikiran yang bagus, mereka tetap melihat bagimana pembangunan itu kita jalankan kedepan, partisipasi dalam bentuk ide seperti ini memang kami butuhkan, dan kami juga butuh dalam pelaksanaan di lapangan…”
58
Berikut
ini
tahapan
keempat
dalam
tangga
partisipasi
masyarakat yakni tahapan konsultasi. Untuk melihat hasil tahapan ini dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo dalam Musrenbangdes sebagai berikut. 4. Konsultasi Consultation merupakan tingkat tokenism, yaitu masyarakat dapat memberikan aspirasi dalam penerapan suatu kebijakan dan ada kesempatan untuk didengar
dan diajukan oleh pemerintah. Untuk
mengetahui jawaban responden terhadap kondisi pada tahapan konsultasi dengan indikator pemberian usulan program secara langsung dapat di lihat dari tabel di bawah ini. Tabel 4.12 Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Konsultasi Dengan Indikator Masyarakat Dapat Memberi Usulan Program Secara Langsung. No Tanggapan responden Jumlah Responden Persentase (%) 29 82,86 1 Dapat 4 11,43 2 Kadang-Kadang 2 3 Tidak Dapat 5,71 Jumlah 35 100 Sumber : Data Primer Diolah, 2015 Dari jawaban responden terlihat pada tabel 4.12 di atas bahwa ada 82,86% masyarakat di Desa Tampo yang merasa dapat menyampaikan
setiap usulan program secara langsung, sementara ada 11,43% yang menyatakan terkadang dapat menyampaikannya dan 5,71% mengatakan tidak memiliki akses untuk menyampaikan usulan secara langsung kepada pihak pemerintah desa.
59
Dalam hal penjaringan aspirasi masyarakat terkait programprogram pembangunan di Desa Tampo, diakui oleh pihak pemerintah desa bahwa masyarakat dapat memberikan masukan terkait program pembangunan desa di luar forum Musrenbangdes, walaupun dalam legalisasinya penyampaian informasi, saran dan masukan masyarakat dilaksanakan secara formal di dalam forum Musrenbangdes. Selanjutnya
tahapan
kelima
dalam
tangga
partisipasi
masyarakat yakni tahapan peredam kemarahan. Untuk melihat hasil tahapan ini dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo dalam Musrenbangdes sebagai berikut. 5. Peredam Kemarahan Peredam kemarahan merupakan tingkat tokenism, yaitu masyarakat yang dapat memberikan aspirasi maka aspirasi tersebut dapat didengar dan diberi kesempatan untuk memberikan saran tetapi saran tersebut tidak mendapat jaminan untuk dapat diimplementasikan karena pemerintah mempunyai hak untuk dapat membuat suatu kebijakan diterapkan atau tidak diterapkan. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap kondisi pada tahapan peredam kemarahan dengan indikator dialog dengan masyarakat di luar forum Musrenbangdes dapat di lihat dari tabel di bawah ini.
60
Tabel 4.13 Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Peredam Kemarahan Dengan Indikator Dialog Dengan Masyarakat Di Luar Forum Musrenbangdes. No Tanggapan responden Jumlah Responden Persentase (%) 10 28,57 1 Selalu 18 51,43 2 Kadang-Kadang 7 3 Tidak Pernah 20 Jumlah 35 100 Sumber : Data Primer Diolah, 2015 Berdasarkan jawaban responden terlihat bahwa terdapat 28,57% masyarakat Desa Tampo yang merasa pihak pemerintah desa selalu melakukan
dialog
dengan
masyarakat
selain
melalui
forum
Musrenbangdes, dalam artian mereka meyakini pihak pemerintah desa sudah cukup proaktif dalam hal penjaringan informasi dari masyarakat. Sementara ada 20% yang menyatakan sebaliknya, yaitu selama ini tidak ada forum resmi dari pemerintah desa selain Musrenbangdes dalam hal penyampaian aspirasi masyarakat di Desa Tampo, sisanya 51,43% menyatakan kadang-kadang ada upaya dari pemerintah desa untuk menjaring aspirasi masyarakat selain melalui Musrenbangdes. Selanjutnya
tahapan
keenam
dalam
tangga
partisipasi
masyarakat yakni tahapan kemitraan. Untuk melihat hasil tahapan ini dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo dalam Musrenbangdes sebagai berikut. 6. Kemitraan Kemitraan merupakan tingkat kekuasaan masyarakat, yaitu masyarakat yang dapat memberikan aspirasi tetapi masyarakat dengan tahap partnership dapat bernegoisasi sehingga terjadinya timbal balik dan
61
memiliki hubungan yang erat dengan tradisional power holder. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap kondisi pada tahapan kemitraan dengan indikator keaktifan masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa dapat di lihat dari tabel di bawah ini. Tabel 4.14 Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Kemitraan Dengan Keaktifan Masyarakat Dalam Mengawasi Indikator Pembangunan. No Tanggapan Responden Jumlah Responden Persentase (%) 21 60 1 Dapat 11 31,43 2 Kadang-Kadang 3 3 Tidak Dapat 8,57 Jumlah 35 100 Sumber : Data Primer Diolah, 2015 Berdasarkan Tabel 4.14 di atas memperlihatkan tanggapan dari responden
ketika
ditanya
mengenai
keaktifan masyarakat dalam
mengawasi pelaksanaan pembangunan desa secara aktif di Desa Tampo menyatakan sebanyak 60% masyarakat selalu dapat melakukan kegiatan pengawasan pembangunan, sementara 31,43% yang menjawab kadangkadang dapat mengawasi dalam program pelaksanaan pembangunan dan 8,57% yang menjawab tidak
dapat
mengawasi pembangunan yang
berjalan di Desa Tampo. Dari hasil wawancara dari Pak Aris (tanggal 12 februari 2016) yakni seorang kepala Desa Tampo yang mengatakan bahwa: “...Sebagian besar masyarakat Desa Tampo merasa selalu mengawasi jalannya pembangunan di daerahnya. Dengan demikian, akses yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi pembangunan sangat tinggi dan sangat rutin setiap harinya...” Salah satu indikator dari pelaksanaan pembangunan adalah adanya konsep
kemitraan
yang
dibangun
oleh
pemerintah desa dengan
62
masyarakat. Dalam artian, pihak pemerintah desa memposisikan masyarakat sebagai salah satu stakeholder utama dalam pencapaian visi dan misi desa. Kondisi ini dibangun dengan memberikan akses seluasluasnya bagi masyarakat untuk memberikan usulan, kritik, dan saran yang bersifat membangun. Perlu ada political wil dari kepala desa untuk mendukung terciptanya kesetaraan ini. Selanjutnya
tahapan
ketujuh
dalam
tangga
partisipasi
masyarakat yakni tahapan pendelegasian kekuasaan. Untuk melihat hasil tahapan ini dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo dalam Musrenbangdes sebagai berikut. 7. Pendelegasian Kekuasaan Pendelegasian
kekuasaan
merupakan
tingkat
kekuasaan
masyarakat, yaitu masyarakat yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung jawab atas pendelegasian kekuasaan walaupun tidak sepenuhnya. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap kondisi pada tahapan pendelegasian kekuasaan dengan indikator tingkat
kepercayaan
pemerintah
desa
kepada
masyarakat
merencanakan pembangunan dapat di lihat dari tabel di bawah ini.
dalam
63
Tabel 4.15 Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Pendelegasian Kekuasaan Dengan Indikator Tingkat Kepercayaan Pemerintah Desa Kepada Masyarakat Dalam Merencanakan Pembangunan. No Tanggapan responden Jumlah Responden Persentase (%) 8 22,86 1 Tinggi 12 34.28 2 Sedang 15 3 Rendah 42,86 Jumlah 35 100 Sumber : Data Primer Diolah, 2015 Tabel 4. 15 di atas memperlihatkan tanggapan responden mengenai tingkat kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan di Desa Tampo memperlihatkan hanya 8 orang atau 22,86% yang menyatakan tinggi, dan menyatakan sedang 12 orang atau 34,28% dan 15 orang atau 42,86% masyarakat yang beranggapan kepercayaan pemerintah masih rendah dalam hal penyerahan konsep perencanaan pembangunan kepada masyarakat. Dalam suatu negara yang demokratis, terbangun sistem saling keterbukaan antara penyelenggara pemerintahan dengan warganya, hal ini terjadi karena sesungguhnya terdapat kondisi yang saling membutuhkan diantara keduanya. Dalam hal
pembangunan wilayah, negara atau
daerah tidak bisa serta merta memaksakan suatu proyek pembangunan terlebih bilah menyangkut hidup orang banyak. Perlu ada proses pelibatan masyarakat sekitar sebagai pihak yang akan merasakan dampak langsung ataupun tidak langsung dari pembangunan. Namun, kondisi ideal seperti ini belum bisa berjalan optimal khususnya di Desa Tampo. Penjelasan ini mengisyaratkan
bahwa
sejatinya
pihak
pemerintah desa belum
64
memberikan kepercayaan secara penuh kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka karena ternyata usulan dari masyarakat akan dicocokan dengan program SKPD terkait yang telah dibuat. Pihak pemerintah desa mengkonfirmasi bahwa hal ini untuk menghindari usulan yang tidak masuk akal atau tidak wajar, sementara anggaran yang dimiliki terbatas sehingga perlu adanya proses penyaringan aspirasi. Selanjutnya tahapan kedelapan dalam tangga partisipasi masyarakat yakni tahapan pengawasan masyarakat. Untuk melihat hasil tahapan ini dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo dalam Musrenbangdes sebagai berikut. 8. Pengawasan Masyarakat Pengawasan masyarakat merupakan tingkat pastisipasi pada tahap kekuasaan masyarakat, yaitu masyarakat yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas pendelegasian kekuasaan. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap kondisi
pada
tahapan
kekuasaan
masyarakat
dengan
indikator
Ketersediaan Sarana Bagi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Melalui Kotak Saran. Dapat di lihat dari tabel di bawah ini.
65
Tabel 4.16 Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Pengawasan Masyarakat Untuk Indikator Ketersediaan Sarana Bagi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Melalui Kotak Saran. No Tanggapan responden Jumlah Responden Persentase (%) 9 25 1 Ada 16 45,72 2 Tidak Semua Ada 10 3 Tidak Ada 28,57 Jumlah 35 100 Sumber : Data Primer Diolah, 2015 Tabel 4.16 di atas memperlihatkan tanggapan responden terkait sarana yang dimiliki pemerintah Desa Tampo untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi mengawasi pembangunan melalui kotak saran memperlihatkan 9 orang atau 25,71% yang mengetahui dan menjawab ada sarana-sarana tersebut. Sementara 16 orang atau 45,71%
yang
menjawab tidak semua ada dan 10 orang atau 28,58% yang menjawab tidak ada. Banyaknya
responden
yang
menjawab
tidak
semua
ada
memperlihatkan bahwa pihak pemerintah desa memang masih lemah dalam hal pemberian akses kepada masyarakat Desa Tampo khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju kotak saran yang dimiliki pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menjadi pemacu keaktifan warga dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa. Padahal sudah cukup banyak daerah lain yang memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai bagian dari perlibatan masyarakat. Selain melalui pemanfaatan sarana (kotak saran) sebenarnya pemerintah Desa Tampo dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas lain yang
66
lebih dapat menjangkau seluruh segmen masyarakat Desa Tampo, seperti melalui kotak pos atau angket. Untuk mendeskripsikan hasil temuan kedalam teori tingkat partisipasi, berikut akan direkapitulasi
hasil
jawaban
responden
terhadap indikator yang ditanyakan sebagai berikut :
Tabel 4.17 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. Tanggapan No Tanggapan Tingkat Indikator Responden Partisipasi Partisipasi Manipulasi Adanya informasi 71,43 1 Non pelaksanaan Partisipasi 2
Terapi
musrembangdes Undangan menghadri forum musrembangdes
Persentase Rata-Rata Tanggapan Responden (%) 3
Menyampaikan informasi
Sosialisasi jadwal dalam menyusun program musrembangdes kepada masyarakat. Tokenisme 4 Konsultasi Masyarakat dapat memberikan usul an program secar a langsung 5 Peredam Pembahasan kemarahan usulan masyarak at dalam forum Musrembangdes Persentase Rata-Rata Tanggapan Responden (%) 6
Kemitraan
Masyarakat secara aktif dapat mengawasi berjalan porses pembangunan di desa
42,86
57,15 80
82,86
28,57
63,81 60
67
7
Pendelegasian kekuasaan
Tingkat kepercay aan pemerintah desa kepada Kekuasaan masyarakat untuk Masyarakat merencanakan pe mbangunan 8 Penguasaan Ketersediaan masyarakat sarana dan prasarana yang lengkap bagi masyarakat untuk mengawasi pembangunan desa melalui kotak saran Persentase Rata-Rata Tanggapan Responden (%) Sumber : Data Primer Di Olah, 2015 Berdasarkan
rekapitulasi
tanggapan
22,86
25,71
35,19
responden
dengan
menggunakan delapan tangga dan tingkat partisipasi, terlihat bahwa seluruh indikator yang ditanyakan kepada 35 responden terpilih mendapat nilai yang cukup tinggi berkisar dari 22 – 82 persen. Artinya bahwa seluruh indikator dalam tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo telah
terpenuhi.
Kondisi
ini
menggambarkan
Musrenbangdes sebagai wadah penyaluran aspirasi Tampo
yang
bahwa
forum
masyarakat Desa
merupakan amanah konstitusi seperti tertuang dalam
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana didalamnya ada yang mengatur tentang desa. Kepala desa mejalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa yaitu penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. telah berjalan optimal di
68
Desa
Tampo
dan
masyarakat
sebagai
stakeholder
pelaksanaan
pembangunan sepenuhnya diberikan akses untuk berpartisipasi. Kondisi di Desa Tampo ini tidak sesuai dengan paparan Arnestein terhadap tingkat pertama dalam teori tingkat partisipasi, yaitu non partisipasi yang terdiri dari tangga manipulasi dan terapi. Tangga pertama yaitu manipulasi atau penyalahgunaan serta tangga kedua terapi (perbaikan) tidak termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Di dalam hal ini masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan mereka tidak dilandasi oleh suatu dorongan mental,
psikologis,
dan
disertai
konsekuensi
keikutsertaan
yang
memberikan kontribusi dalam program tersebut. Masyarakat pada posisi ini hanyalah menjadi obyek dalam program serta hanya dijadikan persyaratan bahwa aspirasi dan tuntutan masyarakat telah terpenuhi oleh pihak pemerintah desa, hal ini kontradiksi dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo telah mencapai tahapan tingkat Tokenisme dimana masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam proses perencanaan pembangunan namun sekaligus menjadi pelaku atau subjek dari pembangunan itu sendiri walaupun hanya bersifat simbolik dan belum ada dorongan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi keikutsertaan yang memberikan kontribusi sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahapan pengawasan dan evaluasi program pembangunan tersebut .
69
4.3.2 Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tampo Peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tampo dijabarkan lebih rinci dengan fokus yaitu pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi, pembinaan terhadap
masyarakat
dalam
bidang
hukum,
pembinaan
terhadap
masyarakat dalam bidang agama, pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terh adap masyarakat. 1. Pembinaan Terhadap Masyarakat Pembinaan terhadap masyarakat meliputi pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pembinaan masyarakat desa dalam bidang hukum, pembinaan masyarakat dalam bidang agama, dan pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan. a. Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi. Berdasarkan
hasil
penelitian
diketahui
bahwa,
Pembinaan
masyarakat dalam bidang ekonomi merupakan usaha untuk menggalakkan pembangunan desa dimana untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu tokoh masyarakat di desa bapak La Ode Rusudu beliau menyatakan: “...Masyarakat di desa ini sangat antusias menyambut setiap ada kegiatan yang dapat memberdayakan potensi yang ada di daerah kami. Persoalan hanya terletak kepada bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat dalam menggerakkan mereka karena maju tidaknya pembangunan di desa kami sangat bergantung
70
kepada kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa...” (tanggal 12 februari 2016) Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Adapun bentuk program pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi pemberian raskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin. Selain itu bentuk lain pada pembinaan di bidang ini adalah pembinaan di bidang kewiraswastaan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kewiraswastaan pengusaha muda, terutama di kalangan pedagang kecil. Contoh para pengusaha untuk meningkatkan usahanya diberi pinjaman modal dengan bunga rendah dan bergulir untuk dipinjamkan selanjutnya ke kelompok lain. Kegiatan pembinaan ini disebut dengan usaha peningkatan pendapatan masyarakat desa. Sebagian besar kegiatan ini telah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Tabel 4.18 Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan Masyaraka Dalam Bidang Ekonomi Di Desa Tampo No 1 2 3
Tanggapan responden
Jumlah Responden
Pernah Kadang-Kadang Tidak Pernah Jumlah Sumber: Data primer Di Olah, 2015
17 15 3 35
Persentase (%) 48,57 42,86 8,57 100
71
Dari tabel 4.18 di atas bahwa tanggapan responden yang tertinggi adalah selalu ada pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi sebanyak 17 orang atau 48,57%, berikutnya tanggapan responden kadang- kadang pembinaan dalam bidang ekonomi sebanyak 15 orang atau 42,86%, dan yang paling terendah adalah tanggapan responden tidak adanya pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu sebanyak 3 orang atau 8,57%. Peran pemerintah desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dalam rangka pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Yang
dimaksud
dengan
memfasilitasi
adalah
upaya
memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Pemerintah desa dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat
dalam
bidang
ekonomi
dengan
cara
mengumpulkan
masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan dalam suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan bagaimana sistem pengelolaan suatu program baik program pemberdayaan masyarkat di bidang ekonomi. b. Pembinaan Masyarakat Desa Dalam Bidang Hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan hukum di Desa Tampo seperti perkelahian antar remaja,
72
penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Maka dari itu pemerintah desa mengadakan penyuluhan, bimbingan dan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah Desa Tampo dengan bekerja sama dengan dinas terkait pihak kepolisian yang agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di lembaga-lembaga pemasyarakatan anak negara. Pembangunan dengan pembinana dalam bidang hukum tersebut dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pembinaan masyarakat dalam bidang hukum di Desa Tampo Dapat di lihat dari tabel dibawah ini.
73
Tabel 4.19 Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Hukum Di Desa Tampo No
Tanggapan responden
Jumlah Responden
1 2 3
Pernah Kadang-Kadang Tidak Pernah Jumlah Sumber : Data Primer Di Olah, 2015
23 7 5 35
Persentase (%) 65,71
20 14,29 100
Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang tertinggi adalah pernah melakukan pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi sebanyak 23 orang atau 65,71%, berikutnya tanggapan responden jarang dalam melakukan pembinaan di bidang ekonomi sebanyak 7 orang atau 20%, dan yang paling terendah adalah tanggapan responden tidak adanya pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu sebanyak 5 orang atau 14,29%. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh kepala Desa Tampo, untuk mendapatkan dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat sebagai berikut melalui koordinasi yang digunakan untuk meningkatkan hubungan kerja antara aparat desa dan kelembagaan BPD, LPMD, dan PKK agar terjalin sinergitas hubungan yang dinamis dan harmoni yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa. Sosialisasi, digunakan dalam rangka menyebar luaskan kebijakankebijakan yang ditempuh oleh pemerintah desa sebagai penanggung jawab atas tugas pemerintahan disertai dengan sosialisasi peraturan-peraturan desa yang telah dirumuskan bersama dengan BPD. Dialog, membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dan komponen masyarakat
74
untuk menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya pembiasan informasi yang tidak benar yang dapat memicu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengawasan, digunakan agar kinerja pemerintah dan lembaga mitra BPD, LPMD, dan PKK masing-masing memberian konstribusi positif guna pencapaian tujuan pembangunan yang diharapakan. c. Pembinaan Masyarakat Pada Bidang Agama Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peranan pemerintah dalam pembinaan terhadap masyarakat di bidang agama di Desa Tampo melalui
dengan memberikan fasilitas
kegiatan keagaman seperti
pembuatan mesjid, penambahan alat-alat cerama keagamaan, pembentukan ikatan remaja mesjid, pengadaan yasinan yang diikuti ibu-ibu dan bapakbapak. Fasilitasi kegiatan keagaaman di Desa Tampo ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan alat-alat ceramah agama yang biasanya didatangkan dari luar desa. Dilaksanakan pulah kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pembersihan secara bergotong-royong di tempat ibadah setiap dua minggu sekali merupakan bentuk kepedulian yang ditanamkan untuk memupuk semangat tali silaturrahim dengan sesama warga, dan pengajian yang rutin diadakan setiap minggu yang disertai dengan ceramah agama yang biasanya banyak dihadiri oleh anak-anak muda. Tujuan dari pemerintah desa adalah menanamkan pemahaman agama sejak dini kepada generasi muda.
75
Tabel 4.20 Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Agama Di Desa Tampo No Tanggapan responden Jumlah Responden 1 Pernah 24 2 Kadang-Kadang 7 3 Tidak Pernah 4 Jumlah 35 Sumber: Data Primer Di Olah, 2015
Persentase (%) 68,57
20 11,43 100
Dari tabel diatas mengenai tanggapan responden bahwa yang tertinggi selalu mengadakan pembinaan masyarakat dalam bidang agama yaitu sebanyak 24 orang atau 68,57%, dan yang terendah tidak ada pembinaan masyarakat dalam bidang agama yaitu sebanyak 4 orang atau 11,43%. Ini merupakan bahwa pembinaan masyarakat dalam bidang agama di Desa Tampo sangat tinggi karena pemerintah desa selalu melakukan penyuluhan dalam bidang keagamaan.
Pembangunan di bidang kehidupan keagamaan masyarakat akan berjalan dengan baik jika masyarakat dalam kondisi damai dan rukun. Kerukunan umat beragama dalam masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan akan banyak mengalami gesekan antar individu dan kelompok sehingga perlu dilakukan pembinaan yang terprogram dengan baik dan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat dimana mereka memiliki norma dan nilai yang menjadi basis pandangan hidup mereka sebagai kearifan lokal. Pemerintah desa mengembangkan tugas dengan usaha-usaha untuk memperlancar kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan. Keberhasilan pemerintah desa dalam pembinaan masyarakatnya akan mencerminkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan secara
76
positif. Demikian pulah sebaiknya kegagalan seorang kepala desa dalam membina masyarakatnya berarti mencerminkan kurang baiknya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.Untuk menentukan keberhasilan membina masyarakat desa khusus dalam bidang keagamaan maka pemerintahan desa mutlak diperlukan dan sangat menentukan karena mereka adalah orang yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintah, maka dalam hal ini pemerintah desa ataupun kepala desa merupakan pimpinan sekaligus sesepuh masyarakat. d. Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peranan pemerintah dalam pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan di Desa Tampo melalui pengadaan posyandu rutin setiap bulannya, meningkatkan kerja sama antara bidan dengan dukun dalam membantu proses persalinan dan memberikan penyuluhan mengenai Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Desa Tampo yaitu posyandu dan puskesmas pembantu. Tabel 4.21 Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Di Desa Tampo No Tanggapan responden Jumlah Responden Persentase (%) 45,71 1 Pernah 16 34,29 2 Kadang-Kadang 12 3 Tidak Pernah 7 20 Jumlah 35 100 Sumber: Data Primer Di Olah, 2015 Dari tabel 4.21 bahwa yang tertinggi dari semua tanggapan responden yang selalu memberikan pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan yaitu sebanyak 16 orang atau 45,71%, dan yang terendah dari
77
tanggapan responden yaitu sebanyak 7 orang atau 20% ini menandakan bahwa pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan sangat baik dikalangan masyarakat Desa Tampo.
Pembinaan ini ditujukan seluruh masyarakat Desa Tampo khususnya untuk pembentukan generasi muda yang sehat, baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonomi melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Pemerintah Desa Tampo dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat di bidang kesehatan dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan bagaimana sistem pengelolaan suatu program. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tampo dalam bidang kesehatan untuk mengurangi kesakitan yaitu dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Begitupun perhatian pemerintah desa di bidang kesehatan terbukti di setiap dusun yang ada di desa ini di adakan posyandu yang mana di tempat ini disetiap bulan di adakan penimbangan balita dan penyuluhan kepada Ibu-Ibu menyusui, dan juga tempat
78
pemberian makanan tambahan bagi anak-anak usia dini dan pemberian vitamin, imunisasi baik imunisasi campak. Oleh karena itu tenaga kerja di bidang kesehatan yang bekerja sama dengan kader posyandu yang dipandu oleh tim penggerak PKK Desa dan juga di Desa Tampo ini telah dibangun PUSKESDES (Pusat Kesehatan Masyarakat Desa) tempat ini digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat desa secara gratis bagi yang memiliki kartu kesehatan dan KTP. Apabilah tidak menunjukkan kedua identitas tersebut maka pasien akan dikenakan biaya adminisrasi sebanyak Rp.5.000,- ini membuktikan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak kesehatan sangat erat demi terlaksananya tertib administrasi di bidang pemerintahan desa. Pemerintah
Desa Tampo telah membangun kerja sama antara
bidan dan dukun dimana setiap Ibu hamil yang akan melahirkan telah diberi pengertian dan pembinaan agar bila nanti melahirkan Ibu hamil tersebut melaporkan kepada dukunnya dan dukun tersebut menyampaikan kepada bidan desa karena yang akan melayani persalinan adalah tenaga medis dan yang melaksanakan adat atau kebiasaan masyarakat adalah dukun. Jadi proses melahirkan ditangani oleh bidan dan dukun beranak. Ini juga membuktikan bahwa pemerintah desa sangat peduli bagaimana pentingnya kebersamaan dalam melaksanakan segala kegiatan terutama dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat dan di desa ini juga di adakan penyuluhan
Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) yang
79
dilaksanakan oleh tim penggerak PPK desa bekerja sama dengan bagian Sanitarian Puskesmas. Sejalan dengan kondisi tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lidyawati Aris pengurus PKK, beliau mengatakan: “...Pemberian sanksi administrasi bagi warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Kesehatan (KK) ketika ingin mendapatkan pengobatan gratis berupa biaya sebesar Rp.5.000 bukanlah bermaksud untuk memberatkan warga desa melainkan mengajak masyarakat untuk tertib administrasi. Itupun tidak semua warga dikenakan biaya jika tidak memiliki KTP dan KK, karena warga yang mendapat kartu JAMKESMAS dan JAMKESDA tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal dan dibebaskan dari segala biaya serta dana yang terkumpul dari denda administrasi diserahkan kembali ke petugas kesehatan untuk di manfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku...” (tanggal 12 februari 2016). 2. Pelayanan Terhadap Masyarakat Produktifitas pelayanan pemerintah merupakan hubungan antara kualitas yang dilakukan untuk mencapai hasil, dimana produktifitas adalah kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non materil yang menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja. Dalam memberikan pelayanan pemerintah menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara menyeluruh, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada kepentingan masyarakat sehingga kecenderungan
yang
terjadi
adalah
kuatnya
komitmen
terhadap
masyarakat yang dilayaninya. Untuk mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud diperlukan pemerintah yang profesional dalam bidangnya. Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang
80
sudah ditetapkan. untuk mempercepat proses penyelesaian pekerjaan, yang mana pemerintah dalam bertugas hanya berdasarkan prosedur yang berlaku. Sehingga pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat menjadi lebih baik dikarenakan banyaknya alternatif yang didukung, seperti halnya dalam pengurusan pembuatan KTP baru dan perpanjangan yang salah satu syarat yang dipenuhi masyarakat yaitu fotocopy tanda lunas PBB tahun yang berjalan. Ditunjang sebagian besar petugas dalam mempergunakan fasilitas kerja sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu masyarakat merasa senang ketika pemerintahan melayani masyarakat dengan baik. Sebagaimana wawancara pada tanggal 12 Februari 2016 oleh bapak La Ode Ndiare selaku masyarakat Desa Tampo bahwa : “Dengan adanya pelayanan yang baik maka pemerintah desa bersifat terbuka, melakukan musyawarah, tepat dan amanah, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. sebab dalam pelayanan terhadap masyarakat di Desa tampo sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat karena dalam pengurusan pembuatan KTP, KK dll menjadi lancar sehingga masyarakat tidak harus mengantri hal ini dikarenakan tersedianya berbagai fasilitas yang ada di kantor desa”.
3. Pengembangan Terhadap Masyarakat Pemerintah
sebagai
pemberdaya
masyarakat
harus
dapat
mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam pengembangannya
meraka
bisa
mengoptimalisasikan
keterampilan
mereka, yang kedepannya dapat memberikan partisipasinya dalam pembangunan desa. Dimana pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan
81
aktivitas ekonomi. Pelatihan juga merupakan proses membantu masyarakat dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. Pengembangan masyarakat adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah
proses instan,
sebagai
proses
pengembangan masyarakat
mempunyai tiga tahapan yaitu tahap pertama penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun) dikembangkan, dan proses pengembangan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan atau memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia agar mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peranan pemerintah dalam pengembangan masyarakat di Desa Tampo yaitu sudah baik, karena masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan ide atau pemikiran tanpa berpartisipasi dalam bentuk dana. Adapun peranan yang diterapkan
82
pemerintah desa Tampo yaitu dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan maupun penyuluhan. Sehingga terbuka pemikirannya apa saja yang harus dilakukan dalam pembangunan desa. Hal ini didukung oleh wawancara pada tanggal 12 Februari 2016 oleh Bapak La Ode Karim bahwa : “…dalam pembangunan juga kami biasanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan dapat membantu berupa tenaga atau ide atau pemeikiran dan keuangan, namun kami tidak memaksakan, hal ini karena kami tidak bisa mengharap sepenuhya terhadap dana yang ada dari desa. Respon masyarakat yang kami liat cukup baik...”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam mengembangkan masyarakat agar turut berpartisipasi melalui peningkatan sumber daya manusia dan keterampilan dengan memberikan pelatihan agar pemikirannya terbuka apa saja yang harus dilakukan dalam pembangunan desa khususnya meningkatkan hidup masyarakat itu sendiri. 4.4 Pembahasan 4.4.1 Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna Kepala desa selaku pemerintah di desa harus selalu melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun
83
secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau masyarakat, bilah dalam proses pelaksanaanya dilakukan secara terpadu atau sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam hal ini kepala desa dalam pelaksaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat. Kepala desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aparatur pemerintah di Desa sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan yang dilaksanakan dalam tingkat desa. Dengan demikian kepala desa selaku pemerintah desa diharapkan mampu menumbuhkembangkan
partisipasi
masyarakat
dalam
menunjang
keberhasilan dari proses pembangunan tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan di desa. Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan, kepala desa harus benarbenar dapat mensosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kebijakan tersebut yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat program pemerintah dan dilain pihak juga masyarakat merasa aspirasi mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak
84
tidak merasa saling dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran. Mengingat pulah keinginan untuk menciptakan koordinasi yang sempurna antara pemerintah desa dengan masyarakat, maka dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepeloporan yang tinggi untuk diperlihat kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa tergugah dengan adanya semangat kerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, saling keterbukaan dan transparan disamping itu juga pemerintah desa setiap ada kegiatan atau pelaksanaan pembangunan yang ada di desa selalu dilibatkan seluruh komponen masyarakat dan memberikan memotivasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang sudah ada. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pemerintah yang ada di desa untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan maupun selalu memperhatikan hal-hal seperti yang tersebut di atas, yaitu terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan, karena menurut masyarakat mana yang mereka rasakan itulah yang akan menjadi pegangan mereka misalnya kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara optimal dan terbuka sehingga masyarakat dalam memberikan partisipasirtya akan lebih tinggi.
85
Untuk mencapai tingkat partisipasi dalam pembangunan desa yang maksimal dalam hal ini pembangunan di Desa Tampo, maka kepala desa selaku
pemerintah
desa
memerlukan
beberapa
langkah
dalam
pelaksanaannya antara lain : 1.
Melembagakan dan memberdayakan fungsi kontrol oleh pihak yang berwenang.
2.
Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan.
3.
Melakukan monitoring.
4.
Memperbaiki
kebijakan-kebijakan
strategis
yang
nantinya
diarahkan kepada kebijakan riil masyarakat. 5.
Melakukan penyesuaian-penyesuaian program yang selaras dengan perkembangan lingkungan. Peran
pemerintah
desa
merupakan
faktor
penting
untuk
menentukan kemajuan desa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi pemerintah juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desa semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar tercipta suasana yang kondusif dan harmoni sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan desa semakin baik akan bisa terwujud. Keberhasilan dari peranan yang di terapkan oleh pemerintah desa tidak terlepas dari namanya rasa kebersamaan antara semua unsur terkait
86
demi mencapai tujuan hidup bersama. Keberhasilan peranan yang di terapkan merupakan hasil bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga dapat dilihat bahwa hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat itu berjalan dengan baik atau harmonis. Ada delapan tahapan partisipasi menurut Sheryy Arsntein dari hasil penelitian tingkat partisipasi masyarakat yang baik dalam hal ini dapat dilihat dari tahapan dan indikator tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo antara lain. 1. Tahap Manipulasi Tahapan manipulasi dimana responden telah mengetahui adanya informasi pelaksanaan program pembangunan sebagian responden pernah mengetahui adanya informasi dari pemerintah yaitu berjumlah 25 orang atau 71,43% sedangkan responden yang tidak pernah mengetahui adanya informasi dari pemerintah yaitu 2 orang atau 5,71%. Ini menunjukan bahwa di Desa Tampo pada tahapan manipulasi lebih banyak yang mengetahui tentang informasi pelaksanaan pembangunan dibandingkan yang tidak pernah mengetahui informasi pelaksanaan pembangunan. 2. Tahap Terapi Tahapan terapi mengenai tanggapan responden dengan indikator adanya undangan menghadiri program pembangunan yang pernah menerima undangan sebanyak 15 orang atau 42,86 %, kemudian yang tidak pernah menerima surat undangan untuk mengikuti Musrenbang sebanyak 3 orang atau 8,57%. Dalam tahapan terapi bahwa tingkat
87
partisipasi masyarakat Desa Tampo berjalan dengan baik karena masyarakat tanpa menerima surat undangan mereka tetap hadir ketika ada Musrenbangdes di desa. 3. Tahap Penyampaian Informasi Tahapan penyampaian informasi mengenai tanggapan responden dengan
indikator
sosialisasi
jadwal
dalam
menyusun
program
pembangunan yang pernah melakukan sosialisasi dalam program pembangunan yaitu 28 0rang atau 80 %, kemudian yang merasa tidak pernah
menyampaikan
informasi
tentang
penyususnan
program
pembangunan yaitu 1 orang atau 2,86%. Dalam tahapan penyampaian informasi di Desa Tampo dimana tahapan tersebut yang banyak mengetahui tentang sosialisasi program pembangunan, ini menunjukan bahwa tahapan tersebut sudah baik karena pemerintah desa selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat jika ada pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. 4. Tahap Konsultasi Tahapan konsultasi mengenai tanggapan responden dengan indikator masyarakat dapat memberi usulan program pembangunan secara langsung yang selalu memberikan tanggapan tentang usulan program pembangunan yaitu sebanyak 29 orang atau 82,86 %, Sedangkan tidak adanya pemberitahuan tentang usulan program pembangunan secara langsung yaitu berjumlah 2 orang atau 5,71%. Tahapan konsultasi ini menunjukan bahwa tingginya masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam
88
pemberian usulan secara langsung dalam forum Musrenbangdes. 5. Tahap Peredam Kemarahan Tahapan peredam kemarahan mengenai tanggapan responden dengan indikator yang selalu berdialog kepada masyarakat diluar forum Musrenbang yaitu 10 orang atau 28,57%, Dan tidak adanya dialog diluar forum musrenbang yaitu 7 orang atau 20%. Tahapan peredam kemarahan menunjukan bahwa pemerintah desa mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya pembangunan walaupun diluar forum Musrenbangdes. 6. Tahap Kemitraan Tahap kemitraan mengenai tanggapan responden dengan indikator keaktifan masyarakat yang selalu mengawasi pelaksanaan pembangunan yaitu 21 orang atau 60%, sedangkan yang tidak merasa diawasi itu sebanyak 3 orang atau 8,57%. Dalam tahapan kemitraan bahwa tahapan tersebut sudah berjalan dengan baik karena masyarakat merasa selalu mengawasi jalannya proses pembangunan yang ada di desa, 7. Tahap Pendelegasian Kekuasaan Tahap pendelegasian kekuasaan mengenai tanggapan responden dengan indikator yang tinggi tingkat kepercayaan pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan yaitu 8 orang atau 22,86%. Dan yang rendah tingkat kepercayaan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunana yaitu 15 orang atau 42,86%. Dalam hapan pendelegasian kekuasaan bahwa pemerintah desa belum memberikan secara penuh kepada masyarakat
89
dalam hal
pelaksanaan pembangunan karena usulan masyarakat akan
dicocokan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 8. Tahap Pengawasan Masyarakat Tahapan pengawasan masyarakat mengenai tanggapan responden dengan indikator ada ketersedian sarana bagi masyarakat dalam pengawasan pembangunan melalui kotak saran yaitu 9 orang atau 25,71%, dan tidak adanya masyarakat dalam pengawasan pembangunan melalui kotak saran yaitu 10 orang atau 28,57%. Tahapan tersebut bahwa pihak memerintah desa masih lemah dalam hal pemberian akses informasi khususnya melalui pemanfaatan teknologi yang semakin maju. Hasil penelitian menunjukan tingkat partisipasi masyarakat Desa Tampo yang diperoleh dari tanggapan responden untuk mengetahui tiga tingkat partisipasi masyarakat diantaranya skor rata-rata tahap manipulasi dan tahap terapi termasuk tingkat tingkat Non Partisipasi sebesar 57,15 persen, rata-rata skor untuk tahapan penyampaian informasi, tahapan konsultasi, dan tahapan peredam kemarahan termasuk tingkat
tanda
partisipasi (Tokenisme) sebesar 63,81 persen dan skor rata-rata untuk tahapan kemitraan, tahapan pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan masyarakat termasuk tingkat kekuasaan masyarakat sebesar 35,19 persen. Akumulasi skor atau nilai dari delapan tahapan dan indikator masingmasing membentuk tingkat partisipasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat telah sampai pada tingkat tanda partisipasi (Tokenisme) dengan nilai skor rata-rata tertinggi.
90
Adapun hasil dari peranan pemerintah desa dalam proses meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melihat dari tingkat manipulasi, terapi, penyampaian informasi, konsultasi dan peredam kemarahan menunjukan tingkat non partisipasi dan tokenisme yang selalu mengikuti proses pelaksanaan pembangunan di desa. Serta dari tingkat kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat masih belum berjalan dengan baik karena pada pencapaian tahap tersebut membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak yang terkait mulai dari pihak perwakilan tokoh masyarakat, tingkat dusun, sampai pada penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan disertai adanya sikap keterbukaan dari pemerintah itu sendiri tentunya akan menjadi arah bagi terwujudnya kepercayaan sosial politik, dengan demikian akan memungkinkan terselenggaranya proses pemerintahan yang demokratis. Paranan
pemerintah
desa
dalam
meningkatkan
partisipasi
masyarakat di Desa Tampo yang Secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu: 1. pembinaan terhadap masyarakat yang meliputi: a. Pembinaan Terhadap Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Adapun hasil penelitian mengenai tanggapan responden dalam pembinaan masyarakat di bidang ekonomi yaitu sebanyak 17 orang atau 48,57%, sedangkan masyarakat yang tidak pernah merasakan pembinaan
91
dalam bidang ekonomi yaitu 3 orang atau 8,57%. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah desa selaku pimpinan memperhatikan keadaan masyarakat dengan cara memberikan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu seperti pemberian raskin, selain itu juga memberikan pembinaan dalam bidang kewiraswastaan seperti memberian pinjaman modal dengan bunga yang rendah demi mengembangkan usaha masyarakat. b. Pembinaan Terhadap Masyarakat Dalam Bidang Hukum Dari hasil penelitian tanggapan responden yang mengenai pembinaan masyarakat di bidang hukum di Desa Tampo pernah dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerja sama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian di Desa Tampo yaitu 23 orang atau 65,71%, dan yang tidak pernah melakukan pembinaan masyarakat yaitu 5 orang atau 14,29%. Jadi pembinaan masyarakatak dalam bidang hukum di Desa Tampo sudah berjalan dengan baik agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan
dan
pemasyarakatan
anak
pengentasan negara.
Contoh
anak
di
pemuda
lembaga-lembaga berkumpul
untuk
mendiskusikan bahaya akibat narkotika, diberi penyuluhan akibat adanya perkelahian pelajar. c. Pembinaan Terhadap Masyarakat Pada Bidang Agama Dari hasil penelitian tanggapan responden mengenai pembinaan masyarakat dalam bidang agama pernah melakukan untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan pemuda yaitu 24 orang atau 68,57%, dan tanggapan responden yang tidak pernah melakukan pembinaan masyarakat
92
dalam bidang agama yaitu 4 orang atau 11,43%. Ini merupaka bahwa di Desa Tampo sudah terlaksana dengan baik dalam pembinaan di bidang agama dalam hal pengadakan pengajian setiap minggu serta kerja bakti untuk membangun tempat ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh H. La Ode Tila, seorang tokoh agama di Desa Tampo. “...Kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan pembersihan secara bergotong-royong di tempat ibadah setiap dua minggu sekali merupakan bentuk kepedulian yang ditanamkan untuk memupuk semangat tali silaturrahim dengan sesama warga, dan pengajian yang rutin diadakan setiap minggu yang disertai dengan ceramah agama biasanya banyak dihadiri oleh anak-anak muda. Mungkin tujuan dari pemerintah desa adalah menanamkan pemahaman agama sejak dini kepada generasi muda...” (wawancara 12 februari 2016). Dari hasil wawancara tersebut diatas bahwa pemerintah desa melakukan gotong- royong dalam membersihkan tempat ibadah, ini merupakan kepedulian pemerintah desa terhadap kebersihan tempat ibadah tidak lain hal hanyalah demi tercapainya tali siraturahmi dengan masyarakat. d. Pembinaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan Dari hasil penelitian tanggapan responden yang pernah merasakan pelayanan pembinaan dalam bidang kesehatan yaitu sebanyak 16 orang atau 45,71%, dan yang tidak pernah merasakan pembinaan di bidang kesehatan 7 orang atau 20%. Ini menunjukkan bahwa di Desa Tampo pelayanan pihak kesehatan sudah berjalan dengan baik. kegiatan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya didasarkan melalui sistem pelayanan puskesmas, dimana dalam mengembangkan
93
kegiatan-kegiatan kesehatan oleh lembaga tersebut diikutsertakan anggotaanggota masyarakat di pedusunan melalui segala pengarahan untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam membantu memecahkan dan mengembangkan usaha-usaha kesehatan di Desa. Pembanguna kesehatan masyarakat desa merupakan kegiatan atau pelayanan kesehatan berdasarkan sistem pendekatan edukatif masalah kesehatan melalui Puskesmas dimana setiap individu atau kelompok masyarakat dibantu agar dapat melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi kesehatan mereka sendiri. Disamping itu kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan dapat mendorong timbulnya kreativitas dan inisiatif setiap individu atau kelompok masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam program kesehatan di daerahnya dan menentukan prioritas program sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan masyarakat tersebut diharapkan muncul atas kesadaran masyarakat sendiri dengan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah secara lintas program dan lintas sektoral. Kegiatan tersebut tak lain merupakan bagian integral dari pembangunan nasional umumnya dan pembangunan desa khususnya. Puskesmas sebagai pusat pengembangan kesehatan di tingkat kecamatan mengambil prakarsa untuk bersama-sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan menggerakkan peran serta masyarakat (PSM) dalam bentuk kegiatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).
94
2. Pelayanan Terhadap Masyarakat Pelayanan terhadap masyarakat merupakan bentuk pelayanan pemerintah desa dan aparat desa kepada masyarakat di Desa Tampo apabilah masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya dalam hal pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP dan lain sebagainya. Maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Adapun pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat di desa tampo sudah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh masyarakat hal ini karena didukung ketersediaan fasilitas yang ada di kantor desa. 3. Pengembangan Terhadap Masyarakat Pengembangan
terhadap
masyarakat
merupakan
efektifnya
masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan desa tidak terlepas dari dukungan atau partisipasi masyarakat untuk mentaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi dua aspek yakni bagi pemerintah desa dan bagi masyarakat itu sendiri. Kedua aspek tersebut yang dimaksut untuk melakukan penataan sehingga tercipta tata ruang yang guna bagi pemerintah dan masyarakat sehingga
pemanfaatan
ruang
dapat
dioptimalkan
sesuai
dengan
peruntukannya dan juga menciptakan efektif bangunan sehingga tampak keindahan desa yang aman dan tertib. Selain dari aspek tersebut juga
95
dimaksudkan sebagai sumber pendapatan desa untuk pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
dalam
hal
ini
pengembangan organisasi yang lebih baik. Jika dilihat dari peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan terhadap masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, dan pengembangan terhadap masyarakat sudah berjalan dengan baik karena pemerintah desa selalu memberikan penyuluhan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam mengurus kepentingan masyarakat.
96
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai peran pemarintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tampo, maka dapat disimpulkan bahwa : Tingkat partisipasi masyarakat meliputi: tahap manipulasi dan tahap terapi, termasuk tingkat non partsispasi masyarakat ini termasuk dalam kategori cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari adanya informasi pelaksanaan dan adanya undangan menghadiri program pembangunan. Kemudia tingakat partsisipasi masyarakat pada tahap penyampaian informasi, tahap konsultasi, dan tahap peredam kemarahan termasuk tingkat tanda partisipasi (Tokenisme) termasuk dalam kategori cukup tinggi dilihat dari sosialisasi jadwal dalam menyusun program pembangunan dan memberi usulan program pembangunan pada saat musrenbangdes. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat pada tahap kemitraan, tahap pendelegasian kekuasaan dan tahap pendelegasian kekuasaan termasuk pada tingkat kekuasaan masyarakat ini termasuk dalam kategori rendah hal ini dikarenakan pemerintah desa belum memberikan kepercayaan secara penuh kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka karena ternyata usulan dari masyarakat akan dicocokan dengan program SKPD terkait yang telah dibuat.
96
97
Berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dari tiga tingkatan kategori tersebut diatas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tampo adalah tergolong cukup baik. Untuk peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pembinaan terhadap masyarakat meliputi pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pembinaan masyarakat dalam bidang hukum, pembinaan masyarakat dalam bidang agama, dan pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan. termasuk kategori cukup baik hal ini dapat dilihat dari keaktifan pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang berbentuk pelayanan terhadap masyarakat termasuk cukup baik hal ini dilihat dari pelayanan pemerintah desa dan aparat desa terhadap masyarakat pada saat musrenbangdes ataupun masyarakat yang berkepentingan. Kemudian peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang berbentuk pengembagan terhadap masyarakat termasuk kategori cukup baik hal ini dapat dilihat dari keakifan masyarakat dalam melakukakn pelatihan dan penyuluhan. 5.2. Saran Melihat peran pemerintah desa dalam partisipasi masyarakat di Desa Tampo yang kategorinya cukup baik, maka pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan. Disamping
98
itu, perlu melakukan pembinaan secara intensif khususnya pada masyarakat
yang masih kurang aktif dalam berpartisipasi pada
pembangunan di wilayah mereka.
DAFTAR PUSTAKA
Arnstein,Sherry. 1969. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners. Juraidih, 2011. Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Journal Administrasi Negara, journal.an.fisip-unmul.ac.id Mikkelsen, 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Uapaya-Upaya Pemberdayaan. (Terjemahan Matheos Nalle), Edisi Ketiga, Februari 2003.Bandung. M. Helmi Watoni Satka, 2012. Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Journal llmu Administrasi Negara. Mondong, Hendra. 2011. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. USU. Medan. Miftahus Surur, 2014. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Jombang Moynihan, 2003. Normative and Instrumental Perspektive on Public Participation, American Review of Public Administration, V 33 (2) pp. 164-188. Ndraha, Taliziduhu. 2007. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Penerbit Yayasan Karya Dharma. Jakarta. Notoatmodjo, 2005, Promosi kesehatan teori dan Aplikasi, Jakarta : PT Rineka Cipta Rifko Setiawan Suangi, 2013. Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Modayag Barat Manado Adisasmita, Rahardjo., 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta: Graha Ilmu Graha Ilmu. Yogyakarta. Siti Irene Astuti. D., 2011 Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation. Ithaka. Cornel University.
Tjahja Supriatna, 2000 Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Rineka Cipta, Jakarta. Tjahja Supriatna, 2000 Prinsip – Prinsip Pembangunan, Rineka Cipta, Jakarta. Tjahja Supriatna, 2000 tujuan Pembangunan, Rineka Cipta, Jakarta. Tjahja Supriatna, 2000 Pokok-pokok kebijaksanaan Pembangunan, Rineka Cipta, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Umboh, Fredriek Anderson. 2004. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pinili Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa. Tesis. Pascasarjana, IPB Uphoff dan Cohen. 2007. Raising Factor Productivity in Irrigated Rice Production : Opportunities with The System of Rice Intensification. DISIMP. Wicaksono, 2010. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Kasus: Sistem Polder Banger Kelurahan Muktiharjo, Kota Semarang. Tesis. Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Widjaja.2004.Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Utuh. PT.
dan
LAMPIRAN 1 KUISIONER PENELITIAN Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di desa Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Identitas Responden : 1. Nama : 2. Alamat
:
3. Jenis Kelamin
:
4. Umur
:
5. Pendidikan Terakhir : 6. Pekerjaan
:
Petunjuk Pengisian : 1. Berilah tanda silang (X) mengenai jawaban yang anda pilih 2. Identitas anda/responden kami jamin kerahasiannya Pertanyaan 1: Peranan Pemerintah Desa 1. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara, pemerintah desa pernah melakukan pembinaan pada masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi? a. Pernah a. Jarang b. Tidak pernah 2
Apakah
menurut
Bapak/Ibu/Saudara,
pemerintah
desa
melakukan
desa
melakukan
pembinaan kepada masyarakat dalam bidang agama? a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah 3.
Apakah
menurut
Bapak/Ibu/Saudara,
pemerintah
pembinaan kepada masyarakat dalam bidang hukum? a. Pernah b. Kadang-kadang c. Tidak pernah
4.
Apakah
menurut
bapak/ibu/saudara,
pemerintah
desa
melakukan
pembinaan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan? a. Pernah b. Kadang- kadang c. Tidak ada Pertanyaan 2: Partisipasi masyarakat 1. Tahapan Manipulasi Informasi pelaksanaan Musrembangdes oleh pemerintah desa! a. Ada b. Kadang-kadang c. Tidak ada 2. Tahapan Terapi Adanya undangan menghadiri forum musrembangdes! a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah 3. Tahapan Penyampaian Informasi Sosialisasi jadwal pelaksanaan Musrembangdes! a. Ada b. Kadang-kadang c. Tidak ada 4. Tahapan Konsultasi Masyarakat dapat memberi usulan program secara langsung! a. Dapat b. Kadang-kadang c. Tidak dapat 5. Tahapan Peredam Kemarahan Masyarakat dapat berdialog dengan pemerintah desa diluar forum Musrembang! a. Selalu b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah 6. Tahapan Kemitraan Masyarakat dapat aktif dalam mengawasi proses pembangunan! a. Dapat b. Kadang-kadang c. Tidak dapat 7. Tahapan Pendelegasian Kekuasaan Tingkat kepercayaan pemerintah desa kepada masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa! a. Tinggi b. Sedang c. Rendah 8. Tahapan Pengawasan Masyarakat Ketersediaan Sarana Bagi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Melalui Kotak Saran! a. Ada b. Tidak Semua Ada c. Tidak Ada
Lampiran 2 WAWANCARA 1. Bagaimana cara pemerintah desa dalam melakukan pembinaan pada masyarakat dalam bidang ekonomi,hukum, agama, dan kesehatan? 2. Bagaimana cara pemerintah desa dalam melakukan pelayanan pada masyarakat? 3. Bagaimana cara pemerintah desa dalam melakukan pengembangan pada masyarakat 4. Bagaimanakah
cara
pemerintah desa mengajak masyarakat
agar
berpartisipasi dalam pembangunan desa? 5. Bagaimanakah
pemerintah
desa
melibatkan
dalam
perencanaan, palaksanaan dan pengurusan pembangunan desa?
menyusun,
