Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA DI DESA MONDI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU Oleh: HIRONIMUS ADVEN NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa dalam Memberikan Pembinaan terhadap Lembaga Masyarakat di Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kurang efektifnya kinerja lembaga masyarakat desa (PKK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diindikasikan karena pemerintah desa kurang menjalankan fungsi dalam membina PKK, sehingga dalam skripsi ini akan dideskripsikan dan dianalisis bagaimana pemerintah desa menjalankan tugasnya dalam membina PKK. Kata-kata kunci : Peran Pemerintah Desa, Pembinaan, Lembaga Masyarakat (PKK)
1 HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT TO DEVELOPE THE PUBLIC AGENCY IN MONDI VILLAGE, SEKADAU HULU SUBDISTRICT, SEKADAU REGENCY By: HIRONIMUS ADVEN NIM. E42010062 Science Of Government Program, Faculty Of Social And Political Science, Tanjungpura University In Cooperation With The Government Of West Kalimantan Province, 2015 E-mail :
[email protected]
Abstract This essay aims to describe and analyze the role of Village Government in Providing Guidance to community development agency (PKK) in Mondi village, Sekadau Hulu sub-district, Sekadau regency. The title of this essay concerns raised because of the development of family welfare agency (PKK) do not do their duties and function effectively that indicated by the village government do not do something in fostering them, so in this essay will be described and analyzed how the village government duties in fostering the Development Of Family Welfare agency (PKK). Keywords : Role of Village Government, Development, Public Agencies ( PKK )
2 HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dan menggali potensi yang ada, sehingga
PENDAHULUAN
tercipta 1.
Latar Belakang Penelitian
otonom
yaitu
kepentingan diperlukan.
dibentuk oleh masyarakat desa dengan beberapa
yang
masyarakat desa yang mampu memenuhi
Pemerintah Desa secara historis
memilih
desa
anggota
masyarakat merupakan suatu kesatuan
dapat
dalam sebuah sistem yang saling terkait
mengatur, menata, melayani, memelihara,
satu sama lain. Sebuah pemerintahan
mempertahankan, dan melindungi berbagai
terbentuk
aspek kehidupan mereka, Awang (2010 :
kelompok masyarakat yang mengharapkan
49). Pemerintah Desa merupakan ujung
adanya
tombak pembangunan yang keberadaannya
kehidupan masyarakat, sehingga mereka
berhubungan langsung dengan masyarakat.
mempercayakan
Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
seseorang
tentang Desa, disebutkan bahwa desa atau
untuk mengatur kelompok tersebut. Jika
yang
lain,
pemerintah merupakan sebuah kekuatan
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
yang diamanatkan oleh masyarakat, maka
masyarakat hukum yang memiliki batas-
kekuatan terbesar pemerintah berada di
batas wilayah yuridiksi yang berwenang
tangan rakyat.
masyarakat
yang
disebut
orang
Dalam suatu desa pemerintah dan
dipercaya
dengan
nama
karena
adanya
keteraturan
ataupun
keinginan
dalam
kepada
tatanan
kekuasaan
sekelompok
orang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
Untuk itu pemerintah mempunyai
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul
tanggung jawab atas rakyatnya. Pemerintah
dan adat istiadat setempat yang diakui dan
desa khususnya mempunyai tanggung
dihormati
jawab terhadap masyarakat desanya untuk
dalam
sistem
Negara Kesatuan
Pemerintahan
Republik
Indonesia.
Dengan demikian desa semakin dituntut kesiapannya
dalam
pendidikan,
ekonomi, serta kesehatan masyarakat. Oleh
merumuskan
karena itu pemerintah desa harus berupaya
merencanakan
penuh dalam meningkatkan berbagai faktor
disesuaikan
yang menunjang tumbuhkembangnya desa
dengan situasi dan kondisi. Demikian juga
tersebut. Dengan demikian bukan hanya
dengan mengembangkan, membina dan
pemerintah desa yang harus bertanggung
menciptakan kondisi yang kondusif bagi
jawab untuk hal ini melainkan perangkat
tumbuh dan berkembangnya kreatifitas
desa serta masyarakat desa itu sendiri.
kebijakan
desa,
pembangunan
desa
hal
menumbuhkembangkan
yang
serta inovasi masyarakat dalam mengelola 3 HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Oleh karena itu pemerintah desa harus
bisa
menggerakkan
perangkat-
“perkataan pembinaan berasal dari kata bina
yang
artinya
dengan
perangkat desa dan lembaga masyarakat
membangun.
untuk membantu proses pemerintahan
pembangunan
desa, karena perangkat desa atau lembaga
sehingga menjadi sesuatu yang memiliki
masyarakat adalah lembaga yang sangat
nilai
dekat dengan masyarakat serta banyak
pembinaan juga mengandung usaha-usaha
mengetahui
membuat sesuatu lebih baik, sesuai serta
aktifitas-aktifitas
yang
dilakukan oleh masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu pemerintah desa harus
bisa
menggerakkan
perangkat-
lebih
Jadi
sama
yang
tinggi.
pembinaan
adalah
merubah
sesuatu
Dengan
demikian
cocok dengan kebutuhan menjadi baik dan bermanfaat”. Fenomena yang terjadi di lapangan
perangkat desa dan lembaga masyarakat
sekarang
untuk membantu proses pemerintahan
masyarakat desa dirasakan sangat kurang.
desa, karena perangkat desa atau lembaga
Dikatakan
kurang
karena
lembaga
masyarakat adalah lembaga yang sangat
masyarakat
desa
kurang
terlihat
dekat dengan masyarakat serta banyak
aktivitasnya dan kurang berjalan dengan
mengetahui
baik, khususnya Desa Mondi. Dari hasil
aktifitas-aktifitas
yang
bahwa
pembinaan
lembaga
dilakukan oleh masyarakat desa tersebut.
pre survey dapat dilihat di Desa Mondi
Perhatian yang sungguh-sungguh harus
memang
dilakukan oleh pemerintah desa dalam
lembaga masyarakat seperti plang nama
menggerakkan lembaga masyarakat. Salah
lembaga PKK, LPMD, Lembaga Adat
satu
dilakukan
serta Organisasi Kepemudaan. Namun
melakukan
dalam kenyataannya tidak setiap lembaga-
perhatian
pemerintah berbagai
yang
desa
adalah
pembinaan
meningkatkan
dapat
yang
kreatifitas
terpasang
plang-plang
nama
dapat
lembaga masyarakat di Kantor Desa
lembaga
berjalan dengan baik atau dapat dirasakan
masyarakat sehingga lembaga masyarakat
peranannya.
Masyarakat
itu dapat membantu proses pembangunan.
merasakan
Dengan demikian masyarakat desa itu
lembaga-lembaga tersebut.
dapat berkembang, dan berkreatifitas lebih
Masyarakat
manfaat
desa
keberadaan
desa
bahkan
kurang dari
tidak
baik, serta berdampak baik bagi proses
mengetahui apa itu lembaga masyarakat
pembangunan desa.
dan apa saja tugas pokok serta fungsi dari
Sejalan dengan pembinaan diatas , Pamudji
(1992:4)
mengemukakan:
lembaga masyarakat tersebut. Fenomena yang terjadi dilapangan yang saya lihat 4
HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
yaitu
Lembaga
Masyarakat
Desa
pembinaan langsung terhadap masyarakat.
cenderung tidak aktif yang disebabkan oleh
Pengorganisasiannya
beberapa
berjenjang mulai dari Tim penggerak PKK
faktor
pembinaan
seperti
dari
minimnya
pemerintah
desa,
kurangnya perhatian dari kepala desa dan
disusun
secara
di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sampai di tingkat desa.
pemerintah desa, potensi desa yang tidak
PKK
menjadi
gerakan
untuk
tergarap dengan baik, menurunnya rasa
menghimpun data pelayanan beberapa
kepedulian
aspek yang diperlukan seperti data warga,
masyarakat,
serta
lebih
mementingkan kepentingan sendiri Untuk
itu
pemerintah
kematian, sampai kegiatan masyarakat.
khususnya Pemerintah Desa diharapkan
PKK juga harus menembus pemahaman
bisa menyelesaikan masalah ini karena
agama
suatu penyelenggaraan pemerintah dapat
pelarangan penggunaan alat kontrasepsi
dikatakan
termasuk
baik
maka
ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran,
apabila
berbagai
yang
kurang
mereka
tepat,
harus
tentang
memberikan
permasalahan internal di desa dapat diatasi,
penjelasan yang utuh tentang manfaat
dan
program KB kepada masyarakat yang rata-
selanjutnya
mampu
mewujudkan
pelaksaan tugas Pemerintah Desa yakni
rata
terciptanya pelayanan yang baik kepada
membantu korban kekerasan perempuan
masyarakat, adanya pembangunan yang
dalam rumah tangga dan masyarakat. PKK
dihasilkan
bergerak
dan
hal-hal
lain
yang
berpendidikan
dalam
rendah,
upaya
mereka
mengentaskan
berhubungan dengan tugas dan fungsi
kemiskinan.
pemerintah desa.
berorientasi pada hal-hal konkrit artinya
Mengetahui pentingnya lembaga masyarakat maka penulis memfokuskan satu
lembaga
Pemberdayaan (PKK),
yang
kemasyarakatan
masyarakat
yaitu
Kesejahteraan
Keluarga
merupakan
organisasi
bergerak
memberdayakan
kerja
PKK
pada
aksi-aksi
nyata
dan
memihak
kaum
perempuan. Bukan hanya hal tersebut, PKK juga mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa.
memberdayakan
Berdasarkan uraian di atas dapat
wanita untuk turut berpartisipasi dalam
diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan
pembangunan.
pembinaan
diharapkan
yang
PKK
Program
dapat
Keberadaan membantu
PKK proses
terletak
lembaga
pada
masyarakat
bagaimana
peran
desa serta
berjalannya pembangunan desa dengan
pemerintah desa dan anggota TP PKK
cara melaksanakan program-program serta
dalam
perencanaan,
pelaksanaan,
dan 5
HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pengembangan hasil-hasil kegiatan PKK,
3. Rumusan Permasalahan
terutama peran kepala desa dan perangkat
Dan dari penjelasan di dalam latar
desa dalam mengkoordinasi kegiatan PKK
belakang diatas maka penulis merumuskan
yang dapat berjalan secara selaras dan
masalah
serasi. Kepala desa sebagai pemimpin
pemerintah desa terhadap PKK di Desa
diharapkan mampu untuk mengarahkan
Mondi
dan menggerakan atau memotivasi seluruh
Kabupaten Sekadau.
yaitu
bagaimana
Kecamatan
pembinaan
Sekadau
Hulu
lembaga masyarakat di desanya untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan 4. Tujuan Penelitian
desa.
Adapun yang menjadi tujuan yang
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,
penulis
tertarik
penelitian
yang
kemudian
mengadakan dituangkan
dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul : “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN
LEMBAGA
MASYARAKAT MONDI
DESA
DI
KECAMATAN
DESA
SEKADAU
hendak dicapai oleh peneliti adalah : Untuk mengetahui pembinaan Lembaga Masyarakat Desa yaitu tim penggerak PKK yang dilakukan oleh Kepala Desa Dan Perangkat Desa. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab
tidak
berkembang
dan
berjalannya tim penggerak PKK di Desa
HULU KABUPATEN SEKADAU”.
Mondi. 2. Fokus Penelitian 5. Manfaat Penelitian Adapun
yang
menjadi
fokus Adapun manfaat penelitian yang
penulis dalam penelitian ini adalah proses pembinaan oleh pemerintah desa terhadap PKK di Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu
Kabupaten
menumbuhkan
Sekadau partisipasi
untuk dalam
pembangunan desa, serta dapat membantu proses tugas tugas pemerintah desa sendiri.
diharapkan yaitu ; Manfaat Teoritis, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembinaan lembaga masyarakat. Manfaat dapat
Praktis,
bermanfaat
penelitian
meningkatkan
ini dan
mengembangkan kemampuan berfikir dan menulis karya ilmiah untuk penulis sendiri 6 HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
selama mengenyam pendidikan di Program
mengembangkan
Studi Ilmu Pemerintahan.
sesuai
bagi
Pemerintah
Kabupaten
diinginkan
lembaga
masyarakat dan perangkat desa.
Penelitian ini juga dapat sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan
yang
kemampuannya
3.
Memberikan
pendidikan
dan
pelatihan;
Sekadau
khususnya Desa Mondi dalam membuat
memberikan pendidikan dan pelatihan
kebijakan atau program kerja dan sebagai
kepada lembaga masyarakat bertujuan
bahan evaluasi dalam penyempurnaan atas
agar
pelaksanaan program yang dilaksanakan.
menguasai
lembaga
masyarakat
materi
dapat
dan
dapat
menerapkannya langsung pada sasaran yang dimaksudkan yaitu masyarakat. 4. B. KERANGKA
TEORI
DAN
Memberikan intruksi-intruksi; Intruksi
METODOLOGI
disini
adalah
memantau
pergerakan lembaga masyarakat serta mengontrol kegiatan sehingga apa saja
1.
Kerangka teori
yang
Selanjutnya, Santoso
S.
menurut (1995:52)
lembaga
masyarakat dapat diarahkan lagi oleh
yang
pemerintah desa melalui intruksi yang
dalam pembinaan adalah sebagai berikut:
dimaksud. 5.
Memberikan buku petunjuk.
Pemberian bimbingan;
Buku petunjuk adalah suatu alat yang
dimana suatu pemerintah desa yang di
diberikan pemerintah desa terhadap
dalamnya terdapat kepala desa dan
lembaga
masyarakat
perangkat
memudahkan
lembaga
memberikan
desa
mereka
bimbingan
wajib kepada
lembaga masyarakat agar apa yang dikerjakan
2.
dilakukan
pendapat
mengungkapkan beberapa cara dilakukan
1.
salah
serta
yang
agar masyarakat
dalam melaksanakan tugasnya. Pendapat
diatas
menunjukkan
dilakukan
bahwa dengan pembinaan yang diberikan
lembaga masyarakat sesuai aturan
terhadap lembaga masyarakat desa melalui
serta sesui dengan bimbingan yang
pemerintah desa memungkinkan dapat
dimaksud.
memperbesar tercapainya
Memberikan pengarahan;
diharapkan. Oleh karena pemerintah desa
pengarahan yang di berikan agar
mempunyai tugas yang penting terutama
lembaga masyarakat sendiri dapat
dalam hal pembinaan lembaga masyarakat
mengarahkan
sehingga dapat membantu pemerintah desa
masyarakat
untuk
tujuan
yang
7 HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dalam
menyelenggarakan
pemerintahan,
urusan
Hulu Kabupaten Sekadau yang sudah 2
dan
(dua) kali menjabat. Pembinaan yang
pembangunan
kemasyarakatan di desa. Maka
dapat
dilakukan diketahui
pemerintah
desa
terhadap
bahwa
lembaga masyarakat desa dapat dilakukan
pembinaan adalah sesuatu tindakan atau
sesuai dengan metode atau cara yang
usaha untuk meningkatkan pengetahuan,
diungkapkan oleh Santoso S, yaitu ;
sikap dan keterampilan secara terencana,
pemberian
terorganisir, terarah dan terpadu sehingga
pengarahan,
tercapailah pembinaan itu secara efektif
instruksi, memberikan pendidikan dan
dan efisien, selain itu pembinaan sangat
pelatihan, serta member buku petunjuk.
penting sekali dalam proses pemerintahan
bimbingan,
memberikan
memberikan
Dari
instruksi-
penjelasan
tersebut,
bukan hanya pembinaan terhapat dusun-
selanjutnya peneliti akan mengungkapakan
dusun atau hal lainnya namun hal ini
hasil serta temuan dari penelitian yang
sangat
lembaga
dilakukan
lembaga
samplingSugiyono
pending
masyarakat
pada
desa
suatu
karena
melalui
teknik
purposive
(2011:301)
yang
masyarakat desa dapat membantu proses
mengatakan “purposive sampling adalah
perkembangan
teknik pengambilan sampel sumber data
pendidikan,
desa
baik
dalam
kesehatan,
hal
maupun
peningkatan ekonomi masyarakat.
dengan
pertimbangan
tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia
C. Hasil penelitian dan Pembahasan.
Sesuai
dengan
paparan
bab
sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk
sebagai
penguasa sebagai
sehingga
akan
menjelajahi
penguasa
memudahkan
objek/situasi
sosial
peneliti yang
diteliti”.
mengetahui peran Pemerintah Desa Mondi
Bagaimana
pembinaan
yang
dalam pembinaan lembaga masyarakat di
diberikan pemerintah desa kepada lembaga
Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu
masyarakat desa. Terlebih dahulu peneliti
Kabupaten Sekadau. Lembaga masyarakat
akan
yang menjadi sampel dalam hal ini dibatasi
pemerintah desa dalam membina serta
pada
informasi yang peneliti dapatkan disaat
lembaga
masyarakat
program
mendeskripsikan
apa
itu
peran
kesejahteraan keluarga (PKK) saja, yang
melakukan penelitian di
mana ketua PKK dimaksud istri dari
dilanjutkan dengan menganalisis faktor-
Kepala Desa Mondi Kecamatan Sekadau
faktor
yamh
lapangan dan
menyebabkan
peran 8
HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pemerintah desa dalam membina kurang
berkaitan dengan urusan meningkatkan
berjalan dengan efektif dan efisien.
kreatifitas kemampuan masyarakat, kerja
Pembinaan
terhadap
lembaga
sama,
pemerhatian
kesehatan,
serta
masyarakat desa merupakan salah satu
pengembangan pola pikir masyarakat di
fungsi
sangat
desa mondi sesuai dengan tugas dan
penting dan berpengaruh besar dalam
tupoksi PKK sendiri. Pemberian dukungan
rangka meningkatkan kinerja lembaga
dan arahan kepada PKK yang adalah salah
masyarakat seperti tim penggerak PKK
satu lembaga masyarakat dimaksudkan
yang
tugas
agar tumbuh motivasi dalam melaksanakan
pemerintahan desa di desa mondi sendiri.
tugas sehingga lembaga masyarakat PKK
Namun
lebih
pemerintah
turut
desa
serta
setelah
yang
membantu
peneliti
melakukan
terpacu
untuk
berinovasi
untuk
dan
pengamatan langsung di lapangan terbukti
berkreasi
bahwa dalam proses pembinaan belum
kegiatannya. Berdasarkan hasil penelitian
terlaksana dengan baik serta masih banyak
di lapangan, pemerintah Desa Mondi
kekurangan yang dilakukan pemerintah
belum melaksanakan fungsinya dengan
desa mondi sendiri dalam melakukan
baik
pembinaan kepada lembaga masyarakat
terhadap
tim penggerak PKK seperti ;
Kurangnya
dalam
melaksanakan
memberikan
lembaga
bimbingan
masyarakat
sosialisasi,
seperti
PKK. sikap
mengajak dan menggiring serta pemberian 1.
Memberikan Bimbingan Pemberian
motivasi yang sebenarnya harus dilakukan
bimbingan
adalah
pemerintah desa yang merupakan salah
usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang
satu
indikator
keberhasilan
pemimpin untuk mengajak, menggiring,
melakukan pembinaan
dalam
menuntun, memotivasi serta mendorong agar bawahan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat
menjalankan
segala
2.
Memberikan Pengarahan Pengarahan adalah suatu tindakan
aktivifas
untuk mengusahakan agar semua yang
kegiataan sesuai dengan rencana. Yang
diarahkan mencapai sasaran sesuai dengan
dimaksudkan
perencanaan
penelitian
disini
adalah
dari
yang
memberikan
dimana pemerintah Desa Mondi dapat
pengarahan, artinya menggerakan orang-
mengajak,
menuntun,
orang agar mau bekerja dengan sendirinya
memotivasi serta mendorong lembaga
atau penuh kesadaran secara bersama-sama
masyarakat PKK desa mondi agar dapat
yang dilakukan untuk mencapai suatu
melaksanakan
menggiring,
tugasnya
dengan
baik, 9
HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
tujuan yang dikehendaki secara efektif dan
agar mereka mempunyai pengetahuan dan
efisien.
keterampilan dalam melaksanakan tugas Pengarahan yang dimaksud dalam
penelitian
ini
adalah
kegiatan
yang
dan fungsinya. Pendidikan dan pelatihan yang ada diharapkan nantinya agar PKK
dilakukan oleh pemerintah desa untuk
mampu
memberikan
atau
dengan baik yang dibebankan kepadanya
langkah-langkah yang harus dilakukan
tanpa arahan langsung dari Pemerintah
lembaga
dalam
Desa dan Kepala Desa. Pendidikan dan
melaksanakan tugas dan fungsinya masing-
pelatihan dapat dipandang sebagai salah
masing. Pemberian arahan yang baik
satu jalur untuk meningkatkan kemampuan
membuat pekerjaan yang dimiliki oleh
PKK dalam memperbaiki kinerja PKK
PKK menjadi baik, hal ini disebabkan
sendiri. Pentingnya program pembinaan ini
PKK mengerti dengan tugasnya karena
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
telah mendapat arahan dari Pemerintah
anggota tim penggerak PKK desa dalam
Desa dan Kepala Desa. Tetapi berdasarkan
mengelola kegiatan-kegiatan sesuai dengan
hasil penelitian saya temukan di lapangan,
tupoksinya.
pemerintah desa belum melaksanakan
Pendidikan
fumgsinya dalam memberikan pengarahan
merupakan upaya untuk memberdayakan
terhadap PKK.
tim
arahan,
petunjuk
masyarakat
PKK
mengerjakan
dan
penggerak
meningkatkan 3.
Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dimaksudkan adalah
untuk
membina
dengan
tugas-tugasnya
pelatihan
PKK
desa
kemampuan
kepribadian
adalah
untuk intelektual
manusia.
Dengan
demikian diperlukan upaya-upaya yang
kemampuan
atau
sistematis dalam meningkatkan kapasitas
kemampuan
dan
agar mampu bekerja secara optimal dalam
pelatihan proses belajar mengajar yang
peningkatan kinerja PKK. Tetapi kejadian
menggunakan metode. Jadi, pendidikan
di lapangan tidak sesuai dengan apa yang
dan
diharapkan serta,
mengembangkan
pelatihan
adalah
suatu
proses
pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambah keterampilan. Memberikan
pendidikan
4. dan
pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini
yaitu
kegiatan
yang
Memberikan
intruksi
dan
buku
petunjuk Juga belum tepat sasaran tetapi
dilakukan
dalam pemberian buku petunjuk lumayan
pemerintah desa dalam dalam membekali
dapat terlihat karena PKK mendapatkan
PKK melalui pendidikan dan pelatihan
buku-buku dari pemerintahan desa mondi 10
HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
seperti buku tentang bercocok tanam dan
Peraturan-Peraturan
buku-buku kesehatan masyarakat yang
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1.
dapat berguna.
Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Tentang Desa. DAFTAR PUSTAKA
Afifudin dan sebani, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Hidayat.
1990. Organisasi Publik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mangungharja. 1986. Penelitian, Arti Dan Metodenya. Yogyakarta: Kamisius. Moleong, Lexi J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Pamudji. 1992. Pembinaan Organisasi. Jakarta: Gunung Agung. Saydam,
gouzali. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gunung Agung.
Salam
faisal, 2003. Penyelesaian Sengketa PNS Di Indonesia. Bandung: Madar Maju.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Rujuka elektronik Sumber www. sekadaukab.bps.go.id/ http://hukum.unsrat.ac.id/ men/mendagri2007_5.pdf#page=1 &zoom=auto,NaN,NaN http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/ searchkatalog/downloadDatabyId/2 71444/11_01434.pdf (http://www.riaupos.co/kolom.php?act=ful l&id=321&kat=7). http://eprints.undip.ac.id/
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alvabeta. Santoso,
1995. Pembinaan Dalam Organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Thoha, Miftah. 2003. Definisi-Definisi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Pratindo Persada. Tohardi,
Ahmad. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip Utiversitas Tanjung Pura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 11
HIRONIMUS ADVEN, NIM. E42010062 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat