Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DI DESA SUNGAI RINGIN KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU Oleh: RIO CANDRA NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat, tahun 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kantor Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Faktor internal dan eksternal dianalisis dengan menggunakan analisis matriks SWOT, kemudian peneliti memilih salah satu kuadran yang dianggap lebih berpengaruh untuk peningkatan kapasitas aparatur. Kuadran yang dipilih adalah kuadran I terdiri dari aspek kekuatan dan aspek peluang, strategi alternatif yang pertama adalah strategi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan memanfaatkan pelatihan-pelatihan dan melakukan studi banding ke desa-desa yang sudah baik dalam pelaksanaan pemerintahan desanya. Strategi kedua adalah dengan memberikan pendidikan formal, nonformal, dan informal kepada aparatur pemerintah Desa Sungai Ringin. Strategi ketiga dengan menetapkan prosedur / persyaratan dalam proses pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat dan aparatur di Desa Sungai Ringin. Strategi keempat adalah dengan mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi tentang Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam penarikan iuran/retribusi di Desa Sungai Ringin. Kata Kunci : Strategi, SWOT, Kapasitas Aparatur
STRATEGY OF INCREASING CAPACITY OF GOVERNMENT VILLAGE IN SUNGAI RINGIN VILLAGE SUBDISTRICT OF SEKADAU HILIR SEKADAU REGENCY Abstract This Essay purposed to increase government capacity in Sungai Ringin village, subdistrict of Sekadau Hilir, Sekadau regency. This research used qualitative methode with descriptive form. To collect the data the researcher used interview, observation, and documentation. The location of this research is in village office of Sungai Ringin, subdistrict of Sekadau Hilir, Sekadau Regency. Internal factor and external factor analyzed by SWOT matrix analyse, then the researcher choose one of quadrant that is more influence to increasing apparatus capacity. The choosen quadrant is first quadrant, it consists of strength aspect and opportunity aspect. First alternative strategy is a strategy to increase village apparatus capacity with take advantage of training and comparison study to another villages that have good implementation of village government. Second strategy is to give formal, nonformal, and informal education to government apparatus of Sungai Ringin village. Third strategy is with decide a procedure / regulations in service process that easy to understand by the society and apparatus of Sungai Ringin village. Fourth strategy is with encourage the region government to make a regulation about Pendapatan Asli Desa (PADes) and make coorporation with related side in collect a fee / contribution in Sungai Ringin village. Keyword: Strategy, SWOT, Apparatus Capacity
2 RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pembangunan yang ada di tingkat desa,
A. PENDAHULUAN
mengingat jumlah desa yang ada saat ini 1.
cukup besar. Menurut data dari laporan
Latar Belakang Penelitian Penyelenggaraan otonomi daerah
merupakan
wujud
proses
menyebutkan bahwa jumlah desa yang ada
demokratisasi, salah satu bentuknya adalah
di Indonesia mencapai 80.714 desa. Dengan
desentralisasi yang memberikan urusan
jumlah yang begitu besar dan kedudukan
pemerintah pusat kepada daerah otonom
hukumnya hingga saat ini selalu menjadi
berdasarkan asas otonomi. Dalam Undang-
perdebatan, maka pemerintah menganggap
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
perlu membentuk peraturan perundang-
pemerintahan
arti
undangan yang mengatur mengenai Desa
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun
kewajiban daerah otonom untuk mengatur
2014 tentang Desa.
daerah
dari
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013,
tercantum
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan
masyarakat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
setempat
2014 tentang Desa merupakan Undang-
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Undang yang telah dinantikan oleh segenap
Indonesia. Berkaitan hal tersebut, setiap
masyarakat desa tak terkecuali perangkat
daerah dituntut untuk mampu menjalankan
desa.
roda
tingkat
menjabarkan secara sistematis dan mampu
kabupaten/kota, kecamatan, bahkan pada
memberikan hak-hak pada setiap desa di
tingkat paling rendah di pemerintahan yaitu
Indonesia untuk mengembangkan potensi-
pemerintah desa.
potensi yang ada di desanya. Dengan
pemerintahan
baik
di
Desa adalah sebagai salah satu
Secara
umum
UU
desa
telah
adanya UU desa, maka setiap desa dapat
bentuk kesatuan masyarakat bukan hanya
mensejahterakan
dipandang sebagai suatu unit pemerintahan
dengan potensi pada masing-masing desa.
dalam sistem pemerintahan Indonesia tetapi
Adanya UU ini juga menjadi dasar hukum
lebih daripada itu, desa merupakan suatu
yang sangat berarti bagi setiap desa, karena
kesatuan masyarakat hukum yang telah ada
UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan
jauh
untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
sebelum
terbentuknya
Negara
masyarakatnya
Indonesia. Desa merupakan ujung tombak
pelaksanaan
pembangunan
pemerintahan di Indonesia, kondisi desa
pembinaan
merupakan cerminan dari pada kondisi
pemberdayaan masyarakat Desa.
kemasyarakatan
Desa,
sesuai
Desa, dan
Indonesia. Berhasil tidaknya pembangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 43
yang ada di Indonesia tidak terlepas dari
Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan 2
RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
interaksi yang demokratik itu terlihat dari
tentang Desa didalamnya mengatur tentang
beberapa hal, diantaranya :
Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan
Pertama, dana desa yang mencapai
Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan
Rp 1,4 M/tahun untuk setiap desa pada
Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa,
pasal
Pembangunan Desa dan Pembangunan
pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan
Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik
"Alokasi dana desa yang merupakan bagian
Desa,
Lembaga
dari dana perimbangan yang diterima
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat
desa, serta Pembinaan dan Pengawasan
(4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi
Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.
dana Desa sebagaimana dimaksud pada
Kewenangan desa dalam PP Nomor 43
ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari
Tahun
dana
Kerjasama
2014
kewenangan
Desa,
menyebutkan Desa
bahwa
meliputi
:
(1)
72 ayat
(1)
mengenai
perimbangan
Kabupaten/Kota
yang dalam
sumber
diterima Anggaran
Kewenangan berdasarkan hak asal usul; (2)
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kewenangan lokal berskala desa;
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus"
Kewenangan
yang
ditugaskan
(3) oleh
dengan
mempertimbangkan
jumlah
pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
dan kesulitan geografi.
(4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Kedua, penghasilan Kepala Desa,
pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang
atau pemerintah daerah kabupaten/kota
disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan
sesuai
penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
tetap kepala desa dan perangkat desa
Di dalam Undang-Undang Nomor 6
bersumber dari dana perimbangan dalam
Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
bahwa desa telah berkembang menjadi kuat,
(APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota
mandiri,
ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan
dan
demokratis
dalam
melaksanakan roda pemerintahan di daerah.
Belanja
Namun dengan dibuatnya undang-undang
penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala
tentang
perubahan
Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh
dalam relasi kekuasaan antara kekuatan
jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya
politik dilevel desa. Perubahan ke arah
yang sah.
desa
menimbulkan
Daerah
(APBD).
Selain
3 RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Ketiga, kewenangan Kepala Desa, merupakan
teoritis
Undang-Undang
untuk
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
masyarakat
ada telah membuka peluang kemandirian
yaitu adanya peluang desa untuk mengatur
desa dalam melakukan pembangunan dan
penerimaan yang merupakan pendapatan
mengatur pemerintahannya sendiri. Namun
desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal
pada
72 UU Desa.
meragukan
meningkatkan
kewenangan
Secara
kesejahteraan
kenyataannya
banyak
keefektifan
kalangan
Undang-Undang
Keempat, masa jabatan Kepala Desa
Nomor 6 Tahun 2014, keraguan ditujukan
bertambah menjadi 6 tahun dan dapat
kepada kesiapan sumber daya manusia
menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa
pemerintah desa yang akan mengelola dana
jabatan secara berturut-turut atau tidak
yang begitu besar dan kewenangan yang
secara
semakin luas. Jika dana besar ini tidak
berturut-turut
Pemerintah
Nomor
dalam 43
Peraturan 2014.
dikelola oleh aparatur yang berkompeten
Demikian juga dengan masa jabatan Badan
maka dana yang ada bukan menjadi berkah
Permusyawaratan
bagi desa, tetapi akan menjadi bencana bagi
Desa
Tahun
(BPD),
bisa
menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa
desa yang menerimanya.
jabatan, baik secara berturut-turut maupun
Desa Sungai Ringin merupakan satu
tidak berturut-turut. Hal ini berbeda dengan
dari 87 desa di Kabupaten Sekadau yang
undang-undang yang berlaku sebelumnya
turun langsung dalam menyelenggarakan
yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun
tugas-tugas
2004 dimana Kepala Desa dan Badan
menjadi urusan rumah tangga daerah. Desa
Permusyawaratan Desa (BPD) hanya bisa
Sungai Ringin adalah salah satu dari 87
menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa
desa
jabatan.
dibandingkan dengan desa-desa yang ada di
Dan
penguatan
terbentuk
umum
paling
yang
lama
fungsi
Kabupaten Sekadau, dan Desa Sungai
(BPD),
Ringin juga yang mempunyai jumlah
menurut pasal 55 Undang-Undang Desa,
penduduk paling banyak dan wilayah yang
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai
cukup
fungsi
menyepakati
Berdasarkan profil Desa Sungai Ringin
Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
sampai dengan bulan Mei tahun 2015,
Desa,
menyalurkan
jumlah penduduk di Desa Sungai Ringin
aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan
sebanyak 12.545 jiwa, yang terdiri dari
pengawasan kinerja Kepala Desa.
6.404 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan
Badan
kelima,
yang
pemerintahan
Permusyawaratan
membahas
menampung
dan
dan
Desa
luas
di
Kabupaten
Sekadau.
6.141 jiwa berjenis kelamin perempuan. 4 RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Dalam pelaksanaan pemerintahan yang jumlah masyarakat
banyak aparatur desa yang masuk dan
yang paling
pulang kantor tidak sesuai dengan jam yang
banyak maka akan timbul masalah yang
telah ditentukan. Ini karena ketidaktahuan
beragam
aparatur desa
aparatur dalam memamahi tugas, pokok,
mampu menyelenggarakan pemerintahan
dan fungsi pekerjaannya sehingga banyak
yang merakyat. Seharusnya Desa Sungai
pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan
Ringin sudah mempunyai pengalaman dan
baik. Ketidakdisiplin aparatur pemerintahan
prestasi yang dapat dijadikan contoh desa-
Desa Sungai Ringin menjadi kesulitan bagi
desa yang lain sebagai desa yang sudah
masyarakat untuk berurusan karena menyita
lama terbentuk dan mempunyai jumlah
banyak waktu dari masyarakat.
dan menuntut
penduduk yang paling banyak.
Berdasarkan
Berdasarkan penelitian di Kantor
tingkat
pendidikan
pemerintah Desa Sungai Ringin yang
Desa Sungai Ringin peneliti menemukan
berdampak
fenomena yang terjadi di Desa Sungai
keterampilan aparatur dalam menjalankan
Ringin berkaitan dengan kapasitas sumber
tugas, pokok, dan fungsinya. Kepala desa
daya manusia masih belum optimal, dapat
dan perangkat desa hanya memiliki 1 orang
dilihat dari kapasitas pemerintah desa dan
strata satu (S-I) dan selebihnya lulusan
penilaian
dari
terhadap
SLTA dan SLTP. Dengan hanya 1 orang
perangkat
desa
memberikan
lulusan sarjana tentu cukup berat dalam
pelayanan. Dalam kenyataan di lapangan
menjalankan roda pemerintahan ditingkat
rendahnya dilihat
masyarakat dalam
kemampuan
dari
proses
pada
kemampuan
dan
aparatur
dapat
desa. Ini menunjukkan masih rendahnya
pelayanan
yang
tingkat pendidikan sumber daya manusia di
diberikan, bahwa perangkat desa masih
desa,
menggunakan mesin tik, karena yang ahli
menjalankan
mengoperasikan komputer hanya sekretaris
pemerintah desa, perlunya kemampuan dan
desa, sehingga pekerjaan-pekerjaan lebih
keterampilan serta pendidikan aparatur
banyak dikerjakan oleh sekretaris desa
yang baik untuk menentukan berkualitasnya
daripada aparatur yang lain.
aparatur pemerintahan desa.
Kemudian
disiplin
kerja
masih
maka
untuk
mengelola
kewenangan
Telah
diatur Nomor
dalam
dilevel
Peraturan
rendah dilihat dari aspek ketepatan waktu
Pemerintah
seperti banyaknya pekerjaan yang tidak
menegaskan, perangkat desa diangkat dari
dapat diselesaikan tepat waktu karena
warga desa yang memenuhi persyaratan: 1.
aparatur tidak dapat memanfaatkan waktu
Berpendidikan
mengakibatkan pekerjaan terbengkalai, dan
Menengah Umum atau yang sederajat; 2.
paling
43
dan
Tahun
rendah
2014
Sekolah
5 RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Berusia 20 tahun – 42 tahun; 3. Terdaftar
ancaman)
sebagai penduduk desa dan paling tidak
(kekuatan dan kelemahan) terkait dengan
telah bertempat tinggal selama 1 (satu)
pemerintah Desa Sungai Ringin yang dapat
tahun sebelum pendaftaran; dan 4. Syarat
digunakan untuk meningkatkan kapasitas
lain yang ditentukan dalam peraturan
pemerintah
daerah
tingkat
sumber daya yang benar-benar mampu dan
pendidikan kepala desa dan perangkat desa
dapat bekerja sama dalam pelaksanaan
cukup memadai, maka untuk menggerakkan
tugas yang menjadi tanggung jawab.
roda
kabupaten/kota.
pemerintahan
masyarakat
dan
dalam
Jika
menggerakkan melaksanakan
pembangunan akan mudah terlaksana. Mengingat
lingkungan
desa,
sehingga
internal
diperlukan
Sehubungan dengan fenomena yang ada,
maka
peneliti
tertarik
untuk
menemukan solusi dalam meningkatkan
aspek-
kapasitas Pemerintah Desa Sungai Ringin
aspek yang dituntut dari Undang-Undang
dalam melaksanakan tugas, pokok, dan
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu
fungsinya sesuai amanat Undang-Undang
semua yang berkaitan dengan pemerintahan
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
desa. Sehubungan dengan hal tersebut,
Berdasarkan fenomena tersebut peneliti
maka salah satu aspek yang terlebih dahulu
tertarik melakukan penelitian yang berjudul
perlu
“Strategi
dibangun
kompleksnya
dan
adalah
sumber
daya
Peningkatan
Kapasitas
manusia pemerintah desa sebagai aktor
Pemerintah Desa di Desa Sungai Ringin
utama
tujuan
Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten
rangka
Sekadau”.
untuk
pemerintahan
mencapaikan desa
dalam
meningkatkan kapasitas pemerintah desa menuju ke arah good governance.
2. Fokus Penelitian
Peningkatan kapasitas pemerintah
Berdasarkan hal di atas, maka
desa dianggap penting karena pemerintah
peneliti memfokuskan penelitian untuk
desa sebagai administrator penyelenggara
menggambarkan strategi dengan melihat
utama
pemerintahan,
faktor lingkungan dari aspek kekuatan yang
pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk
ada di desa dapat dimanfaatkan menjadi
meningkatkan kapasitas pemerintah desa,
peluang
peneliti akan mencari strategi yang dapat
peningkatan kapasitas Pemerintah Desa
menjadi solusi untuk peningkatan kapasitas
Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir
pemerintah Desa Sungai Ringin. Strategi-
Kabupaten Sekadau.
aktivitas
bagi
aparatur
desa
dalam
strategi akan diperoleh melalui analisis lingkungan
eksternal
(peluang
dan 6
RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
peneliti, berguna untuk menambah
3. Rumusan Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang
wawasan
dan
pengetahuan
serta
dan fokus penelitian, maka dapat dibuat
kemampuan
berpikir
guna
rumusan permasalahan sebagai berikut :
menerapkan
teori-teori
yang
Bagaimana strategi dalam peningkatan
diperoleh selama masa perkuliahan.
kapasitas Pemerintah Desa di Desa Sungai Ringin
Kecamatan
Sekadau
Hilir
Kabupaten Sekadau?.
B. KERANGKA
TEORI
DAN
METODOLOGI 4. Tujuan Penelitian Berdasarkan tujuan
permasalahan
maka
ini
untuk
penelitian
adalah
1.
Kerangka Teori Menurut Fahmi
(2013:2),
menganalisis faktor internal dan faktor
manajemen strategi adalah suatu rencana
eksternal dalam menggambarkan strategi
yang
peningkatan kapasitas Pemerintah Desa
memperhitungkan berbagai sisi dengan
Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir
tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa
Kabupaten Sekadau.
memberikan dampak positif bagi organisasi
disusun
dan
dikelola
dengan
tersebut dalam jangka panjang. Selanjutnya, Wheelen
5. Manfaat Penelitian 1) Manfaat Teoritis Penelitian
ini
dan
Hunger
(dalam
2011:7), mendefinisikan dapat
memberikan
Amir,
manajemen
strategi sebagai sekumpulan keputusan dan
kontribusi bagi perkembangan ilmu
tindakan
pengetahuan di bidang pemerintahan
kinerja organisasi dalam jangka panjang.
khususnya strategi dalam peningkatan
Keputusan itu meliputi perumusan strategi,
kapasitas pemerintah Desa Sungai
implementasi strategi, serta evaluasi dan
Ringin, serta sebagai bahan kajian
kontrol.
dan perbandingan untuk penelitian bidang pedesaan.
ini
Dari
berbagai
yang
menentukan
pendapat
ahli
disimpulkan bahwa manajemen strategi
2) Manfaat Praktis Penelitian
manajerial
harus memperhatikan tujuan dan sasaran dapat
menjadi
yang akan dicapai diwaktu yang akan
sumbangan pemikiran serta masukan
datang, selain itu suatu organisasi harus
bagi Pemerintah Desa Sungai Ringin
senantiasa berinteraksi dengan lingkungan
tentang strategi dalam meningkatkan
dimana strategi tersebut akan dilaksanakan,
kapasitas
sehingga
pemerintah
desa.
Bagi
strategi
tersebut
tidak 7
RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
bertentangan melainkan searah dan sesuai
dibandingkan
dengan kondisi organisasi.
diinginkan. Selanjutnya menggunakan
Menurut
Wheelen
dan
dengan
kinerja
yang
Hunger
informasi hasil kinerja untuk melakukan
(dalam Agung, 2003) proses manajemen
tindakan perbaikan dan memecahkan
strategis meliputi 4 elemen dasar, yaitu :
masalah.
a. Pengamatan Lingkungan (Environmental scanning) 1) Analisis eksternal.
C. METODE PENELITIAN
Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel yang berada di luar organisasi.
Metode
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah metode penelitian
2) Analisis internal. Lingkungan
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. dari
Artinya peneliti mencoba menggambarkan
variabel-variabel yang ada di dalam
fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas
organisasi.
natural
b. Perumusan
internal
terdiri
(Strategy
Strategi
tanpa
adanya
fenomena
yang
dibuat-buat yaitu tentang strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa
formulation) merupakan
Sungai Ringin.
pengembangan rencana jangka panjang
Teknik
Perumusan
strategi
Pengumpulan
Data
untuk manajemen efektif dapat dilihat
menggunakan teknik wawancara, observasi,
dari
dan
kesempatan
dan
ancaman
dokumentasi.
Teknik
untuk
lingkungan eksternal, serta kekuatan dan
mendapatkan data yang akurat dan dapat
kelemahan lingkungan internal.
dipertanggungjawabkan
c. Implementasi
Strategi
(Strategy
dengan Teknik
kebenarannya
Analisis Data menurut
implementation)
Sugiyono (2010:338-345) terdiri dari tiga
Implementasi strategi merupakan proses
alur kegiatan yaitu: Reduksi data (data
dimana manajemen mewujudkan strategi
reduction), Penyajian data (data display),
dan kebijakannya dalam tindakan.
Penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik
d. Evaluasi dan Pengendalian (Evaluation
aktivitas
data
yang
digunakan
oleh
peneliti adalah triangulasi sumber dan
and control) Merupakan
keabsahan
proses organisasi,
dalam hasil
aktivitaskinerja
dimonitor dan kinerja sesungguhnya
triangulasi teknik. Hal ini dimaksudkan agar
tercapai
titik
jenuh
dalam
pengumpulan data.
8 RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
D. HASIL
PENELITIAN
DAN
b. Kelemahan (Weaknesses) Kelemahan adalah salah satu faktor
PEMBAHASAN
lingkungan internal yang harus segera diatasi oleh pemerintah desa. Kelemahan
1. Lingkungan Internal
akan menghambat pelaksanaan kegiatan yang ada di desa dalam melayani keperluan
a. Kekuatan (Strenghts) Kekuatan merupakan salah satu
masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara,
faktor internal yang dapat dalam organisasi.
kelemahan Desa Sungai Ringin adalah
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
sebagai berikut:
dilaksanakan
1. Masih
bahwa
Pemerintah
Desa
rendahnya
keterampilan
dan
Sungai Ringin memiliki beberapa kekuatan
kemampuan aparatur desa diakibatkan
dalam melaksanakan tugas, pokok, dan
oleh tingkat pendidikan aparatur yang
fungsinya sebagai
masih
aparatur pemerintah
rendah.
aparatur
sekarang
memang
desa.
pemerintah
1. Adanya otonomi desa yaitu berupa
masih bermasalah dengan peraturan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
perundang-undangan yang baru tentang
tentang Desa. Dalam undang-undang ini
desa, dimana
pemerintah pusat sudah memberikan
mengamanatkan minimal aparatur desa
kepercayaan
untuk
minimal tamatan SLTA dan batas umur
dan
maksimal sampai 42 tahun. Karena
mengembangkan potensi-potensi yang
dengan tingkat pendidikan dan umur
ada didesanya.
yang sudah tua aparatur Desa Sungai
kepada
mengelola,
desa
membangun,
2. Pemerintah Desa Sungai Ringin juga
desa
Keadaan
undang-undang sudah
Ringin mempunyai keterbatasan dalam
memiliki sikap dan komitmen yang baik
melakukan
dalam pelaksanaan tugas harian maupun
semua aparatur memiliki kemampuan
tugas tambahan. Dengan adanya sikap
untuk
dan
mengetik surat-surat dengan baik, dan
komitmen
aparatur
dalam
pelayanan,
mengoperasikan
tidak
komputer,
melaksanakan tugas dapat dilihat dari
melakukan
sikap
Pentingnya sumber daya manusia yang
aparatur
yang
masih
mau
proses
bahwa
administratif.
menerima masyarakat berurusan di luar
mempunyai
keterampilan
dan
jam kerja yang dilaksanakan di rumah
kemampuan baik dalam mengoperasikan
aparatur desa.
komputer, membuat surat, melakukan proses administrasi dalam pemerintahan
9 RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
desa untuk memberikan pelayanan yang
potensi untuk meningkatkan kinerja atau
optimal kepada masyarakat.
kemampuan aparatur.
2. Faktor
ekonomi
yang
mendorong
1. Adanya anggaran dana desa yang besar
aparatur untuk jarang berada di kantor
dan
kewenangan
desa
yang
karena banyak keperluan yang harus
Berkaitan dengan dibentuknya Undang-
dilakukan di luar untuk mencari rejeki
Undang tentang desa, pemerintah desa
sampingan. Ini karena tunjangan yang
diberikan
diberikan oleh pemerintah desa cukup
memanfaatkan kesempatan yang ada
kecil sehingga aparatur harus bekerja
dengan menggunakan kewenangan dan
sampingan untuk memenuhi kebutuhan
anggaran yang telah diatur sepenuhnya
hidup mereka. Di tambah lagi sudah 6
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
bulan lamanya sampai bulan Juni 2015
2014 tentang Desa.
kebebasan
luas.
untuk
belum sama sekali menerima gaji honor.
2. Potensi Pendapatan Asli Desa (PADes)
Seharusnya hal seperti ini harus di
yang besar, peluang pemerintah Desa
antisipasi
Sungai Ringin bukan hanya sekedar
karena
akan
berdampak
kepada kinerja dari aparatur desa dalam
memanfaatkan
menjalankan tugasnya.
mendapatkan kewenangan dan anggaran
3. Sarana
dan
prasarana
untuk
belum
saja. Namun pemerintah desa memiliki
memadai, kantor desa adalah sebagai
peluang berupa pendapatan desa dengan
tempat pusat kegiatan pemerintahan
memanfaatkan penduduk yang rata-rata
desa, demikian juga halnya dengan
tingkat ekonominya cukup tinggi yang
Kantor Desa Sungai Ringin. Kantor desa
berada
sebagai organisasi yang berhubungan
Mengingat banyaknya penduduk dan
langsung
serta
letak Desa Sungai Ringin yang strategis
memberikan masyarakat pelayanan yang
untuk bidang usaha yaitu letaknya di
optimal demi kelangsungan pemerintah
kawasan pasar/tingkat keramaian yang
desa.
cukup tinggi. Dengan banyaknya jumlah
dengan
yang
peraturan
masyarakat,
di
Desa
Sungai
Ringin.
tempat usaha di Desa Sungai Ringin maka banyak menimbulkan sampah-
2. Lingkungan Eksternal a.
Peluang (Opportunities)
sampah yang berserakan, pemerintah
Peluang merupakan salah satu faktor
desa dapat ikut serta dalam pemungutan
eksternal dimanfaatkan
organisasi
yang
harus
iuran atau retribusi yang urusannya harus
karena
merupakan
suatu
bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Sekadau. Dengan kerjasama 10
RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
tersebut peluang yang dapat diambil
organisasi
salah satunya dengan memanfaatkan
sehingga harus segera diatasi oleh strategi
sampah
yang
mengolah/mendaur
ada,
dengan
yang
ulang
sampah
Ancaman
dalam
dapat
mencapai
diterapkan yang
tujuannya,
dengan
dianggap
baik.
tantangan
menjadi barang yang mempunyai nilai
tersendiri bagi pemerintah desa adalah
jual. Dengan memanfaatkan ibu-ibu
sebagai berikut :
PKK dan aparatur Desa Sungai Ringin
1.
Kondisi sosial masyarakat yang kurang
untuk mengelolanya dan uang hasil
mendukung
penjualan dapat menjadi Pendapatan
pemerintahan
Asli Desa (PADes). Sehingga dengan
adalah
PADes yang ada dapat digunakan untuk
lingkungan
menambah tunjangan aparatur desa yang
mengingat desa ini memiliki berbagai
menjadi motivasi bagi aparatur untuk
macam etnis dan suku cukup sulit
meningkatkan
untuk mengatur masyarakat yang ada.
kapasitas
pemerintah
Desa Sungai Ringin.
penyelenggaraan desa.
berkaitan
Kondisi dengan
masyarakat
sosial keadaan
di
desa,
Di samping itu, dengan banyaknya
3. Untuk menunjang kapasitas pemerintah
masyarakat yang buka usaha karena
desa, yang tidak kalah pentingnya adalah
dekat dengan pasar sikap acuh tak acuh
dengan adanya penggunaan teknologi di
cukup terasa dibandingkan dengan
pemerintah desa. Dengan adanya sarana
daerah yang berada di kampung-
dan prasarana seperti komputer yang
kampung. Lingkungan sosial di Desa
memadai,
Sungai
akan
membantu
proses
Ringin
untuk
pelayanan di kantor desa dan tidak lagi
berkumpul/gotong-royong sangat sulit
menggunakan mesin tik. Penggunaan
karena
komputer juga dapat di pasang jaringan
mempunyai
internet, jadi dengan adanya internet
masing-masing, ada yang berdagang,
masyarakat dapat mengakses apa-apa
bertani, kerja di pemerintahan (PNS),
yang ada di kantor desa, baik dalam
dll. Kondisi sosial masyarakat seperti
penyampaian
keterangan/
ini akan berdampak pada partisipasi
pengurusan
masyarakat yang kurang mendukung
persyaratan
informasi, dalam
administrasi.
rata-rata
masyarakat
kesibukan/kepentingan
program-program yang dilaksanakan oleh pihak desa. Sebagai contoh jika di undang untuk rapat sangat sulit untuk
b. Ancaman (Threats) Ancaman
adalah
suatu
faktor
eksternal yang dapat menghambat suatu
mengumpul masyarakat, yang hadir hanya orang-orang tertentu saja. 11
RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Peneliti
memprioritaskan
pada
dan
komitmen
dalam
bekerja.
Kuadran I untuk menciptakan alternatif
Sedangkan aspek kelemahannya adalah
strategi yaitu strategi dengan menggunakan
masih rendahnya kemampuan aparatur
kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
desa
Alasan peneliti menjadikan kedua aspek ini
rendahnya tunjangan aparatur desa,
sebagai
serta sarana dan prasarana yang belum
prioritas
karena
hasil
dari
dalam
interaksinya berkaitan dengan peningkatan
memadai
kapasitas aparatur Pemerintah Desa Sungai
Ringin.
Ringin dan lebih kepada kewenangan untuk
menjalankan
di
Kantor
tugasnya,
Desa
Sungai
2. Faktor Eksternal yang dihadapi oleh
mendorong Pemerintah Desa Sungai Ringin
pemerintah
untuk memanfaatkan kesempatan yang
meliputi aspek peluang adalah adanya
ditimbulkan
anggaran dana desa dan kewenangan
oleh
kekuatan
yang
ada
yang
Desa
dibandingkan pada interaksi dari kuadran
desa
yang lainnya.
memanfaatkan
Sungai
luas,
Ringin
ditambah teknologi
dengan dalam
pelayanan di kantor desa, dan besarnya potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sungai Ringin. Sedangkan
E. KESIMPULAN DAN SARAN
ancaman yang dihadapi oleh pemerintah desa Sungai Ringin adalah kondisi
1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang
sosial
masyarakat
telah dipaparkan oleh peneliti tentang
mendukung
strategi peningkatan kapasitas pemerintah
pemerintahan desa.
desa.
Dengan
mengidentifikasi
faktor
yang
kurang
penyelenggaraan
3. Berdasarkan
identifikasi
pada
lingkungan eksternal dan internal yang
lingkungan pemerintah Desa Sungai
dimiliki dan dihadapi oleh pemerintah Desa
Ringin baik itu lingkungan internal dan
Sungai
Ringin
dengan
lingkungan eksternal, yang menjadi
analisis
SWOT,
maka
menggunakan dapat
diambil
prioritas utama adalah aspek kekuatan
kesimpulan sebagai berikut :
dan peluang untuk menciptakan strategi.
1. Faktor Internal yang dimiliki oleh
Alternatif
strategi
yang
kuadran
I
diciptakan
aparatur Desa Sungai Ringin meliputi
berdasarkan
aspek kekuatan adalah adanya Otonomi
Dengan
Desa berupa Undang-Undang Nomor 6
pelatihan kepada aparatur desa seperti
Tahun 2014 tentang Desa dan Sumber
pelatihan
Daya Manusia yang mempunyai sikap
desa, pelatihan pengelolaan keuangan
memberikan
manajemen
adalah
(1)
pelatihan-
pemerintahan
12 RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
desa, pelatihan dalam menggunakan
meningkatkan dari aspek kekuatan yang
komputer,
yang
dimiliki berupa adanya otonomi desa
Badan
yang luas, sumber daya manusia yang
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
mempunyai sikap dan komitmen dalam
bidang tugas dan fungsinya sebagai
melayani masyarakat.
serta
ditujukan
pelatihan
kepada
pembuat peraturan desa dan pengawas
2. Bagi aparatur Desa Sungai Ringin agar
bagi aparatur desa. Selanjutnya dengan
dapat menjalankan strategi alternatif
melakukan studi banding ke desa yang
dalam meningkatkan kapasitas aparatur
sudah
yang berguna untuk menangkap peluang
baik
dalam
pelaksanaan
pemerintahan, (2) Dengan memberikan
yang
pendidikan formal, nonformal, dan,
anggaran dana desa yang cukup besar,
informal kepada aparatur pemerintah
potensi pendapatan asli desa (PADes),
Desa
Dengan
dan pemanfaatan teknologi dalam proses
persyaratan
pelayanan di kantor desa. Selain itu,
dalam proses pelayanan yang mudah
menetapkan prosedur dan persyaratan
dipahami oleh masyarakat dan aparatur
dalam
di Desa Sungai Ringin, (4) Dengan
memaksimalkan kemampuan aparatur
mendorong pemerintah daerah untuk
dalam memberikan pelayanan di kantor
membuat regulasi tentang Pendapatan
desa.
Sungai
Ringin,
menetapkan prosedur
Asli
Desa
(PADes)
(3) /
dan
menjalin
ada
berupa
proses
kewenangan
pelayanan
dan
dengan
3. Dengan mendorong pemerintah daerah
kerjasama dengan pihak terkait dalam
untuk
pembuatan
penarikan iuran/retribusi di Desa Sungai
Pendapatan Asli Desa (PADes) yang
Ringin.
akan dimanfaatkan untuk penambahan tunjangan
gaji
regulasi
demi
tentang
meningkatkan
kapasitas aparatur desa.
2. Saran Adapun saran yang dapat diberikan
4. Dalam hal kapasitas aparatur Desa
oleh peneliti kepada Pemerintah Desa
Sungai Ringin harus yang kompetitif,
Sungai Ringin sesuai dengan apa yang
berkualitas, dan mempunyai kemampuan
peneliti dapatkan di lapangan sebagai bahan
dan keterampilan yang sesuai dengan
pertimbangan
strategi
spesifikasi tugas yang diemban, sehingga
peningkatan kapasitas pemerintah Desa
tugas-tugas di pemerintahan desa dapat
Sungai Ringin sebagai berikut :
terealisasi
1. Bagi Kantor Desa Sungai Ringin agar
diharapkan.
dapat
mengenai
mempertahankan
sesuai
dengan
yang
dan 13
RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
3. Keterbatasan Penelitian
F. DAFTAR PUSTAKA
Dalam melakukan penelitian di Kantor
Desa
Sungai
mengalami
beberapa
keterbatasan
dalam
adalah
Ringin
peneliti
kendala
dan
penelitian,
berikut
selama
peneliti
keterbatasan
melakukan penelitian. 1. Sulitnya memperoleh data berkaitan dengan
kemampuan
aparatur
Desa
Sungai Ringin. Dikarenakan aparatur belum
sepenuhnya
sehingga
peneliti
bersifat harus
pendekatan
intensif
memperoleh
data
terbuka,
melakukan
agar
dapat
berkatian
dengan
aparatur desa. 2. Keterbatasan waktu penelitian dilaksanakan
mengakibatkan
yang
peneliti
kesulitan memperoleh jawaban yang lebih dalam berkaitan dengan masalah
Buku : Amir, M. Taufiq. 2011. Manajemen Strategik, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: PT. Grafindo Persada. David, Fred R. 2010. Strategic Management, Manajemen Strategis Konsep. Jakarta : Salemba Empat. Fahmi, Irham. 2013. Pengambilan Keputusan. Alfabeta.
Manajemen Bandung :
Hunger, J. David, Wheelen, Thomas L.2003. Manajemen Strategis. Alih Bahasa : Julianto Agung. Yogyakarta : Andi Press. Moleong, J. Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Soeprapto, Riyadi. 2010. The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance. Word bank.
yang terjadi di Desa Sungai Ringin. 3. Analisis data
yang dilakukan oleh
peneliti hanya pada kuadran I saja yang membahas tentang aspek kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Kantor Desa Sungai Ringin. Karena keterbatasan waktu peneliti tidak memiliki cukup waktu
untuk
menganalisis
semua
kuadran yang ada. Jadi peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan untuk membahas kuadran-kuadran yang belum di analisis sehingga dapat menciptakan
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. ------------. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Tohardi. 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung : Penerbit Mandar Maju. Wibowo, 2006. Manajemen Perubahan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
strategi yang lebih baik demi kemajuan Desa Sungai Ringin.
Peraturan Dokumen
Perundang-undangan
/
14 RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Profil Desa Sungai Ringin Tahun 2014 Profil Kecamatan Sekadau Hilir Tahun 2014 Sekadau Dalam Angka (Sekadau in figures 2014)
Rujukan Internet : http://www.kamusbesar.com/17613/kapasit as (diakses pada tanggal 10 Februari 2015) http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat =1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=101 (diakses pada tanggal 10 Februari 2015) Wikipedia definisi “kapasitas” http://www.wikipedia.com/kapasitas (diakses pada tanggal 15 Februari 2015)
Skripsi : Adelika, Mega. 2013. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kelurahan Sungai Jawi Kota Pontianak. Skripsi. Kuswara, Windra. 2014. Strategi Pelayanan Perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan Arip Daerah Kabupaten Mempawah. Skripsi.
15 RIO CANDRA, NIM. E42011080 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat