PEMERINTAH DESA MALINAU HILIR PERATURAN DESA MALINAU HILIR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MALINAU HILIR, Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2012 dengan Peraturan Desa ; b. bahwa rancangan peraturan Desa Malinau Hilir Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa telah mendapat persetujuan Bupati Malinau yang dituangkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 900/101/Keu-VI/2012 Tanggal 15 Juni 2012 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Malinau Hilir, Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa ;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4 . Undang-Undang………..…..
1
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587). 14. Peraturan Pemerintah …………. 2
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenanngan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 10); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 13 ); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALINAU HILIR dan KEPALA DESA MALINAU HILIR MEMUTUSKAN...... 3
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MALINAU HILIR TAHUN ANGGARAN 2012 .
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Rp 1.154.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran
2012
1.
Pendapatan Desa
Rp 1.154.100.000,-
2.
Belanja Desa
Rp 1.154.100.000,-
3.
Pembiayaan Desa: a.
Penerimaan Pembiayaan
b.
Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0
berjumlah
(-)
Rp. 0
Pembiayaan Netto
(-) Rp. 0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:
(-)
Rp. 0
Pasal 2 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa sejumlah
Rp.
0,-
b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten
Rp.
0,-
c. Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Rp.
0,-
d. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
Rp . 1.154.100.000,-
e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
Rp
0,-
Pasal 3 .......... 4
Pasal 3 Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari jenis pendapatan: a. hasil usaha desa;
Rp 0,-
b. hasil kekayaan desa;
Rp 0,-
c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
Rp 0,-
d. hasil gotong – royong;
Rp 0,-
e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
Rp 0,-
Pasal 4 Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 553.607.000,-
b. Belanja Langsung sejumlah
Rp. 600.493000,Pasal 5
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 230.100.000,-
b. Belanja Subsidi sejumlah
Rp.
0,-
c. Belanja Hibah sejumlah
Rp.
81.507.000,-
d. Belanja Bantuan sosial sejumlah
Rp.
18.000.000,-
e. Belanja bagi hasil sejumlah
Rp .
0,-
f. Belanja Bantuan keuangan sejumlah
Rp. 224.000.000,-
g. Belanja tidak terduga sejumlah
Rp.
0,-
Pasal 6 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 243.088.000,-
b. Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp. 193.455.000,-
c. Belanja Modal sejumlah
Rp. 163.950.000,Pasal 7………..
5
Pasal 7 Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 huruf a di atas, mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya. b. Pencairan Dana Cadangan.
Rp. 0,Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
Rp. 0,-
d. Penerimaan Pinjaman
Rp. 0,-
Pasal 8 Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 huruf b di atas, mencakup:
a. Pembentukan Dana Cadangan.
Rp. 0,-
b. Penyertaan Modal Desa.
Rp. 0,-
c. Pembayaran Utang
Rp. 0,-
Pasal 9 Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas : a. tanah kas desa
Rp 0,-
b. pasar desa
Rp 0,-
c. pasar hewan
Rp 0,-
d. bangunan desa
Rp 0,-
e. obyek rekreasi yang diurus oleh desa
Rp 0,-
f. pemandian umum yang diurus oleh desa
Rp 0,-
g. hutan desa
Rp 0,-
h. tambatan perahu
Rp 0,-
i. tempat-tempat pemancingan
Rp 0,j.jalan desa……. 6
j. jalan desa
Rp 0,-
k. lain-lain kekayaan milik desa
Rp 0,-
Pasal 10 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBDes ; 2. Lampiran II Rincian APBDes ; Pasal 11 Peraturan Desa ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2012 ; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.
Ditetapkan di Malinau Hilir pada tanggal, 18 Juni 2012. KEPALA DESA MALINAU HILIR,
SUPARNO
Diundangkan di Malinau pada tanggal, 19 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH
ADRI PATTON
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2012 NOMOR 704 7